Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan pagu sementara anggaran tahun 2010 untuk Polda Kalbar dan Polri pada rapat yang diadakan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dokumen ini memberikan informasi mengenai program-program anggaran, perbandingan pagu definitif tahun 2009, pagu indikatif dan sementara tahun 2010, serta langkah-langkah penggunaan dan pengawasan anggaran.
8. USULAN SATKER/ POLDA KPJM 3 TAHUN KIR MAJU RKA-KL & DIPA (TAB+1) DIPA PP RINCIAN APBN UU APBN EVALUASI NOTA KEU & RAPBN DPR PAGU SMTR PAGU INDIKATIF RKA-KL & DIPA (TAB) DES TAB-1 MEI JUL JAN APR AGS SEP OKT NOP TAB+1 FEB TAB+2 TAB+3 MAR JUN
9. VISUALISASI ANGGARAN 2005 – 2010 . . PAGU INDIKATIF POLRI TA. 2010 25,6 TRILYUN PAGU USULAN POLDA KALBAR TA. 2010 : 764,5 MILYAR P O L R I 24,64 T 25,8 T PAGU INDIKATIF POLDA KALBAR TA. 2010 : 541,8 MILYAR 23,34 T DEFINITIF ? 20,77 T 16,77 T POLDA KALBAR 11,16 T 562,1 MILYAR 516,0 MILYAR 459,1 MILYAR DEFINITIF ? 379,4 MILYAR 296,1 MILYAR RUTIN = 475 M PAM PEMILU = 41 M 0 210,9 MILYAR 2005 2006 2008 2009 2007 2010 ( SMTR ) 2005 2006 2010 ( SMTR ) 2008 2009 2007
13. PerubahanMenuju DIPA Polri TA. 2010 PoldaKalbar Polri ? ? PaguDefinitif BulanNopember 2009 25,8 T 562,1 M PaguSementara BulanJuli 2009 25,6 T 541,8 M PaguIndikatif Bulan Mei 2009 49,7 T PaguUsulan / Ideal 764,5 M BulanJanuari 2009
16. PerbandinganPagu Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010 KenaikanPaguYgSignifikanTerjadiPada Program PenerapanKpmrthYgBaikpada sub giatPembayaranGaji, Honor danTunjangan ( KenaikanGaji, Tunjangan, Gaji ke-13, TambahPersoneldsb ) danBelumTermasuk ( Remunerasi, KenaikanUangMakan PNS dan ULP Polri )
17. PerbandinganPagu Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010 PerubahanPaguAkanTerusBerlanjutSehubunganDenganPerubahanBelanjaPegawai Pada Program PenerapanKepemerintahan Yang BaikdikarenakanadanyaperubahanBelanja GajidanTunjanganPersonelsertaPenambahan / PerpindahanPersonel SampaidenganPenerbitanPaguDefinitif ( Update TerakhirBelanjaPegawai ) aplikasiversi 6.0 RKA - KL Depkeu R.I
18. Pembangunan MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010 PaguIndikatif PadaPagu Sementara 2010 Alokasi Bang MatfasPolri 407 Milyar KhususUntuk 1. BangunGedungExsGempa / Tsunami & Kebakaran 2. Pembangunan Tertunda PadaPagu Sementara 2010 PoldaKalbarTidak Ada Alokasi Bang Matfasjas
19. PAGU SEMENTARA TA. 2010 ALOKASI BIAYA SERTIFIKAT TANAH POLDA KALBAR SEBESAR 100 JUTA
20. 3 AnalisaPer - Program PenyusunanPaguSementara TA. 2010 di Cipanas, Jabar( 13 s/d 16 Juli 2009 )
21. Program PnrpnKprthYgBaik : - Dari PaguDefinitif ( DIPA ) 2009 mengalamikenaikansebesar 21,5 % - Agar selaludilaks update data pegawaigunaakurasibelanjaPegawaidanmeminimalisirkesalahanpadaAplikasibelanjapegawaiversi 6.0 RKA - KL. - Telah di alokasikan sub giatpengadaanperalatankebersihanMarkas. - Telahdialokasikan Honor PetugasPelaksana SIMAK BMN - AlokasiBelanjaPegawaiKhususnya data Satker ( Tunj. Bhabin, Tunj. Sandi & TunjanganPolwan ) belumakuratuntuksegeradiperbaiki ( sesuairiil / KU 107 ) 1 2 Program Bang SDM Kepol : - MengalamiKenaikansebesar 146,8 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 - Quota WervingBintaraPoldaKalbarsebanyak 193 Org. - Quota Werving AKPOL 14 Org - Quota DikbangSespim 6 Org, PTIK 6 Org, Selapa 8 Org, Secapa 20 Org, SAG Ba ke Pa 16 Org, UDKP PNS 7 Org 3 Program Bang SarprasKepol : - MengalamiPenurunanSebesar 20,7 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 - Alokasianggaranhanyauntukperbaikanperalatanfungsional. - Tidakadaalokasi Bang MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010. - Alokasipensertifikatan asset tanahPolrisebesar 100 Juta
22. 4 Program Bang Strakamtib : - MengalamipenurunanSebesar 19,6 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009 - Giatpada program initelahditentukan SBK padaaplikasiversi 6.0 RKA - KL Satker. 5 Program BerdayaPotkam : - Mengalamikenaikansebesar 4,3 % dariPagudefinitif ( DIPA ) 2009 - TerdapatPenambahan Sub GiatPrioritasNasionalYakniPemberdayaan Community Policing 6 Program Harkamtibmas : - MengalamiPenurunansebesar 41,9 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 - AlokasiDukOpsnalKapoldadidalamnyatermasuk Ops Ketupat & LilinsertaKontinjensisebesar 3,6 M - Penyusunan TOR dan RAB DukOpsnalPejabatPoldaatauPolresharusserealistismungkin. - MendukungKegiatanPenyusunanProdukStrategis ( LAKIP, Renja, RKA - KL/DIPA ) melalui Sub GiatYgBerbeda.
27. 2. Langkah2 Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) a. Melanjutkansosialisasi DIPA/RKA-KL kpdanggotanyasesuaibidangdanfungsi. b. Membuat rengiat sesuai bidang tugas dan fungsi. c. Menyusun Penetapan Kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi. d. Mengajukan Kebutuhan Anggaran untuk dukung giat tupoksi kpd Kasatker masing2. e. Menerima uang persediaan dr bensatker untuk lak giat. f. Membuat pertanggungjawaban Keuangan dlm Lakgiat. g. Menandatangani SPP dgn diteliti kelengkapan dokumennya.
28. 3. Langkah2 Pejabat penandatangan SPM a. Melakukan pengujian dan penelitian dokumen SPP. b. Memeriksa dokumen pendukung sesuai dgn ketentuan yg berlaku. c. Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dlm DIPA. d Memeriksa ketersediaan Renja dan atau kelayakan hasil kerja yg dicapai dgn indikator keluaran. e. Memeriksa kebenaran atas Hak tagih yg menyangkut pihak yg ditunjuk, nilai tagihan dan jadwal waktu pembayaran sesuai kontrak. f Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dgn indikator keluaran.
29.
30. Memeriksa ulang tagihan sesuai pengajuan dr pelaksana kegiatan.
46. 5. Anggota yg melaksanakan Kegiatan : Menerima Sprin penugasan Menerima dukgar sesuai dgn jumlah hari/giat yg dilaksanakan. Melaksanakan kegiatan sesuai rengiat. d. Membuat laporan kegiatan kpd PPK dan memperwabkukan anggaran yang diterima.
47. Pengawasan dan pengendalian : Kasatker dibantu oleh Waka/wadir/ses dan pejabat fungsi ren, wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap PPK yg melaksanakan kegiatan dlm penggunaan Anggaran yg diterima, apakah sdh sesuai dgn peruntukkannya dan tlh sampai kpd yg berhak menerima. Pejabat pembina fungsi Anggaran dan ke uangan melakukan asistensi dan konsultasi terhadap pejabat pengelola Anggaran satker dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Apabila terjadi penyalahgunaan Anggaran oleh pejabat pengelola keuangan, Kasatker dpt melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyimpangan dan menentukan sangsi adminitrasi dan atau pidana.