Dokumen tersebut meringkas reformasi birokrasi di Polri pada dua gelombang pertama (2004-2014) yang meliputi penataan organisasi, SDM, pelayanan publik, pengawasan internal, dan perubahan budaya untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2. REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I
(2004 – 2009)
TINGKAT PELAKSANAAN:
INSTANSIONAL
SASARAN:
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
AREA/BIDANG PERUBAHAN:
1. KELEMBAGAAN (ORGANISASI)
2. BUDAYA ORGANISASI
3. KETATALAKSANAAN
4. REGULASI-DEREGULASI
5. SDM
REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II
(2010 – 2014)
TINGKAT PELAKSANAAN:
NASIONAL DAN INSTANSIONAL
SASARAN:
1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIROKRASI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
1. ORGANISASI
2. TATA LAKSANA
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. SDM APARATUR
5. PENGAWASAN
6. AKUNTABILITAS
7. PELAYANAN PUBLIK
8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR

3. 9 PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014)
PROGRAM
HASIL YG DIHARAPKAN
1. PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI
DAN TEPAT UKURAN
2. PENATAAN TATA LAKSANA
TERBANGUNNYA SISTEM, PROSEDUR KERJA YG
JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR & SESUAI GOOD
GOVERNANCE
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG
TINDIH DAN KONDUSIF
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
APARATUR
6. MANAJEMEN PERUBAHAN
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR
BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, MODERN DAN
SEJAHTERA
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.
SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DG INTEGRITAS
& KINERJA TINGGI
7. PENGUATAN PENGAWASAN
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN
KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
MENINGKATKAN
KINERJA
9. MONEV
TERSEDIANYA LAPORAN MONITORING & EVALUASI 3
KAPASITAS
FUNGSI
AKUNTABILITAS

4. • PERKAP 21 TH 2010 TTG SOTK MABES POLRI,
• PERKAP 22 TH 2010 TTG SOTK POLDA &
• PERKAP 23 TH 2010 TTG SOTK POLRES (TUK SATPOLAIR 175 UNIT, SATLANTAS
METRO 6 UNIT DAN UNIT LANTAS POLSEK RURAL & PRARURAL 374 UNIT)
• ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK (PSO)
• SEBARAN PELAYANAN (S/D SEBARAN PERSONEL SCR INDIVIDU)
• MABES KECIL-POLDA CUKUP-POLRES BESAR- POLSEK KUAT
• PD POLRES BANG 5 RES BARU DAN BENTUK BAGREN, SIWAS, SIPROPAM, SUBBAG
HUMAS, SUBBAGKUM , SPKT, PD POLSEK ADA 5 UNIT YAN FUNGSI UTAMA:
SABHARA, BINMAS, RESERSE, INTEL, LANTAS , LENGKAP SARPRAS, PERS, GAR
• POKOK2 HTCK, HTCK, ABK, BENTUK SPN POLDA BABEL, UPT 6 POLDA

5. • PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN DIDUKUNG IT: LPSE/ EPROC: PADA SSARPRAS DAN POLDA2, PELAYANAN PUBLIK TELAH
DIDUKUNG DENGAN SISTEM IT: WEBSITE HUMAS, NTMC, TMC,
SISBINKAR, SISPAMLU, SISLAPHAR, YANDUAN 110, SMAP. PIKNAS.
SPPKP (SISTEM PENGAWASAN & PENILAIAN KINERJA PENYIDIK),
e-ADS (ELEKTRONIK ASEANAPOL DATABASE SYSTEM), SP2HP, YAN
DI BID LANTAS, JARKOM, PENGELOLAAN PPID.
• PEMBUATAN/PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN TUPOKSI:
PEDOMAN, PETUNJUK, JUKLAK/ JUKNIS SEBANYAK 48.662 SOP
• SOP UTK LINDUNGI ANGGT, PIMPINAN & KESATUAN SERTA MASY

6. • PEDOMAN PENGELOLAAN PERAT PER-UU-AN PERKAP NO 26
THN 2010 TTG TATA CARA PEMBENTUKAN PERPOL.
• PERAT KAPOLRI, PERATURAN KAPOLDA, PERATURAN
KASATFUNG, PERATURAN KAPOLRES ---- PERDA: PERGUB,
PER BUPATI
• MAPPING THD PERATURAN PER-UU-AN: YG TDK HARMONIS,
TDK SINKRON DAN TUMPANG TINDIH SBNYK 46 PERKAP,
REGULASI 103 PERKAP & DEREGULASI 182 PERKAP.

7. • SEMUA FUNGSI YAN PUBLIK LAKUKAN PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN, PEDOMAN2
PELAKS YAN PUBLIK (ISO), (PIAGAM CITRA PELAYANAN PUBLIK), (LOMBA OGI)
• YANDUAN KOMPLIN MASY, YAN SKCK, PERIJINAN KEGIATAN MASY, PERIJINAN SENPI &
HANDAK, YAN SIM, SIM KELILING, SIM CORNER, SAMSAT DRIVE THRU, SAMSAT DOOR TO
DOOR, PAYMENT POINT, YAN BPKB, SATPAS.
• SOP YAN TURJAWALI (SABHARA & LANTAS), DALMAS, TPTKP, TIPIRING, BANSAR, PATROLI
PERAIRAN, YANJIBOM.
• PENGGELARAN 1 BABINKAMTIBMAS 1 DESA SBNYK 57.771 ORG (74%), SENTRA YAN DI
MAL-MAL & MOBIL SPK

8. PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
OLEH MENPAN & ORI
TANGGAL, 4 – 6 SEPTEMBER 2013
OBYEK PENILAIAN
1. PELAYANAN SKCK BIK POLRI
2. PELAYANAN BPKB DITLANTAS PMJ
3. NTMC KORLANTAS POLRI
4. PPID DIVHUMAS POLRI
BERDASARKAN SURAT MENPAN DAN RB NOMOR:
B/4194.1/M.PANRB/12/2013 TGL 30 DESEMBER 2013
PERIHAL HASIL PENILAIAN YANLIK PD POLRI

10. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PEDOMAN REKRUTMEN: TA, BRIGADIR, SIPSS, AKPOL & PNS (ISO)
ANALISA DAN VERIFIKASI JABATAN
PEDOMAN EVALUASI JABATAN DAN PERINGKAT JABATAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
ASSESMENT INDIVIDU – ASSESMENT CENTER
SMK -----> PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PD POLRI
PENGEMBANGAN DATA BASE PEGAWAI SCR ONLINE
PENGEMBANGAN DIKLAT PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
KETERBUKAAN & AKUNTABILITAS TENTUKAN PESERTA SESPIM POL
PENENTUAN JAB STRAT.

11. • PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET: POLRI YG MELAYANI, ANTI KKN, ANTI
KEKERASAN (PIN)
• KOMITMEN PIMPINAN POLRI DAN ANGGOTA.
• TIM MANAJEMEN PERUBAHAN: MABES-POLDA-POLRES
• DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN POLA PIKIR (MINDSET) & BUDAYA
KERJA (CULTURE SET) POLRI MELIPUTI: STRATEGI MANAJ PERUBAHAN, STRATEGI
KOMUNIKASI & STRATEGI DIKLAT.
• PIMP ADL LEADER: KETAULADANAN, YG MELAYANI, KONSULTAN, SOLUTIF, PENJAMIN
KUALITAS, ANTI KKN & GRATIFIKASI, AGENT OF CHANGE, ROLE MODEL, KOMITMEN
• PERKAP KODE ETIK: ANGGT BERHAK & WAJIB MENOLAK PRINT ATASAN.
• ESQ, NAC+POLRI, OUTBOND, GIAT KAMPANYE PAMFLET, BOOKLET, RUNNING TEXT ,
BANNER, PIN, FILM, LAGU, PERKAP SUMPAH JABATAN, DO’A.
• KAPOLSEK ADL CHIEF OF POLICE, SAMA DG KAPOLRES/DA/RI.
• PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK, WBBM, SOSIALISASI DAN POKJA ZI.

14. DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.
YA ALLAH,
ATAS RAHMAT DAN PETUNJUK-MU, PAGI INI KAMI SIAP MELAKSANAKAN TUGAS, BERBAKTI KEPADA
BANGSA DAN NEGARA, SINARILAH HATI KAMI DENGAN NUR PETUNJUK-MU, SEMOGA TUGAS DAN
KEWAJIBAN YANG KAMI EMBAN UNTUK MEMELIHARA KAMTIBMAS, MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT BERMANFAAT BAGI
KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA.
YA ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM,
JIWAILAH TEKAD PENGABDIAN KAMI DENGAN KEIMANAN, KESABARAN DAN KEIKHLASAN. TUNTUNLAH
KAMI KE JALAN YANG ENGKAU RIDAI DAN BIMBINGLAH KAMI UNTUK MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT, SINERGITAS KEMITRAAN DAN PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN.
YA ALLAH YANG MAHA BESAR,
DEMI TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, BERILAH KAMI
PETUNJUK DAN HIDAYAH-MU, AGAR MAMPU BERSIKAP JUJUR TERPERCAYA DAN BERTANGGUNG JAWAB,
MENAMPILKAN KETELADANAN, MELAYANI DENGAN KETULUSAN, MENJADI KONSULTAN DALAM PEMECAHAN
MASALAH, MENJAMIN KUALITAS KINERJA DAN MENJADI ABDI NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
YA ALLAH YANG MAHA PENGASIH,
AMPUNILAH DOSA DAN KEKHILAFAN KAMI SERTA TERIMALAH BAKTI DAN DOA KAMI. AMIN

15. DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA,
PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN KE HADIRAT-MU, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN RIDA-MU HARI
INI KAMI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN, MENGABDIKAN DIRI KEPADA
BANGSA DAN NEGARA.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA RAHMAN,
TERIMALAH SEGALA AMAL PENGABDIAN YANG TELAH KAMI PERSEMBAHKAN, BERKAHILAH
KEHIDUPAN KAMI DAN AMPUNILAH SEGALA KHILAF SERTA KESALAHAN KAMI.
YA ALLAH,
HANYA KEPADA-MU KAMI MENYEMBAH DAN HANYA KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN,
KABULKANLAH DOA KAMI. AMIN.

17. DARIPADA

19. TINDAKAN
BRUTALISME

20. KORBAN TINDAKAN
ANARKIS

21. TINDAKAN HUMANIS

22. • PD POLRES DAN POLSEK DIBENTUK SIWAS DAN SIE PROPAM,
WASSIDIK (PD POLDA & BARESKRIM).
• PERKAP TTG SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP)
• MENINGKATKAN KOMPETENSI APIP: DIKLAT AUDITOR, DIKLAT
INVESTIGASI
• WAS GUN GAR --- KERMA: MOU DG BPK & BPKP
• BAWAHAN MENGAWASI ATASAN
• “AWASI, KOREKSI & TEGUR KAMI” (WAS EKSTERNAL & MASY)

23. POLRI ACOUNTABILITY
• PENGAWASAN NEGARA
• EKSEKUTIF; SIDANG KABINET, BPKP, MENPAN
• LEGISLATIF; KOMISI III DPR-RI
• YUDIKATIF; CJS, LAWYER
• PENGAWASAN PUBLIK
• MEDIA/ UU PERS
• LSM, ICW,IPW,DLL
• MASYARAKAT/PPID UU NO.14/2008
• PENGAWASAN EXTERNAL INDEPENDENT
• BPK, KOMPOLNAS, KOMNAS HAM, TII, OMBUDSMAN
• PENGAWASAN INTERNAL
• HUKUM DISIPLIN,KODE ETIK, ADMINISTRASI
• IRWAS,PROPAM,WASKAT,WASFUNG PARA KASATKER

25. PENGADUAN MASY
ITWASUM
POLRI
DIVPROPAM
POLRI

26. BIRO WASIDIK BARESKRIM POLRI
SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN OLEH KOMISIONER KOMPOLNAS,
EDI HASIBUAN. SEPANJANG TAHUN 2013 DITERIMA 908 SURAT
KELUHAN MASY, 795 KASUS DIANTARANYA MERUPAKAN ADUAN
MASY TTG KINERJA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ANGGOTA
RESERSE. DARI JUMLAH TERSEBUT HANYA 25% YANG DIJAWAB
OLEH JAJARAN POLDA.

27. HASIL SURVEY KPK
KORAN KOMPAS, 17 SEPTEMBER 2013
DISAMPAIKAN WAKIL KETUA KPK
ADNAN PANDU PRAJA DALAM ACARA COFFEE
MORNING DI KANTOR KPK
KORUPSI DI POLISI DAN PARLEMEN BERADA
DIPERINGKAT TERTINGGI

28. HASIL
PENILAIAN
REFORMASI BIROKRASI GEL I (2004-2009)
1
2
NILAI 3,63 (BAIK)
BPK
TAHUN 2009 - 2012
TAHUN 2004 - 2011
WTP
DISCLAIMER
3
4
5
KPK
PIAK 29 INSTANSI PESERTA
POLRI NO 2
(NILAI 6,75)
UKP-4 HSL VERIFIKASI THDP PELAKS INPRES N0 9/2011 & INPRES NO 1/2013
SECARA UMUM TELAH MENCAPAI TARGET
“JSI” PENILAIAN SURVEI (TH. 2011)
NO
INSTANSI
1
POLRI
2
6. SRTIFIKASI ISO THN 2011, REKRUITMEN
AKPOL&SIPSS
PENILAIAN MASYARAKAT
KEPUASAN
KEPERCAYAAN
53,6 %
58,2 %
KPK
45,0 %
53,8 %
3
MK
43,5 %
47,8 %
4
MA
42,1 %
47,3 %
5
KEJAGUNG
41,1 %
46,0 %

29. • PERKAP PENYUSUNAN LAKIP, KUALITAS LAKIP MENJADI BAHAN
EVALUASI AKIP
• PERKAP EVALUASI AKIP POLRI, PERKAP SISRENSTRA: GRAND
STRETEGY, RENSTRA, PERKAP SUN RENJA
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU), KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
• IPK, OPINI BPK, INTEGRITAS YAN PUBLIK, PERINGKAT
KEMUDAHAN BERUSAHA, INDEKS EFEKT PEMTHN, NILAI AKIP
POLRI = 60.02 (“CC”)
• PERKAP NO 22 THN 2011 TTG PERWABKU POLRI

30. • HASIL SURVEI KINERJA POLRI DARI THE INSTITUTE OF INDONESIA
DEVELOPMENT MONITORING YG PD AGUSTUS S/D OKTOBER 2012
SEBANYAK 78,6% RESPONDEN MENILAI PERAN POLISI SBG PENEGAK
HUKUM TELAH DIJALANKAN DGN BAIK & SEBANYAK 23,4%
RESPONDEN MENILAI PERAN POLISI SBG PENEGAK HUKUM TDK
DIJALANKAN DGN BAIK.
• PERAN POLRI SBG PENGAYOM MASY JUGA DIPANDANG MASIH BAIK
YAITU 79,6%. & HANYA 20,4% RESPONDEN YG MENILAI POLRI TDK
MENJADI PENGAYOM YG BAIK.
DIREKTUR EKSEKUTIF THE INSTITUTE OF INDONESIA DEVELOPMENT MONITORING,
MUNATHSIR MUSTAMAN DIDAMPINGI DIREKTUR DATA DAN SURVEY, FAHMI HAFE

31. BI PURWANTARI / LITBANG KOMPAS

32. HASIL SURVEI BERSIH DARI KORUPSI (2012) :
• KEJAKSAAN AGUNG
: 33,2 %
• POLRI
: 39,3 %
• KPK
: 38,5 %
• TNI
: 57,2 %
• PRESIDEN
: 51,0 %
• BANK INDONESIA
: 38,2 %
• MAHKAMAH KONSTITUSI
: 37,7 %
• MAHKAMAH AGUNG
: 34,9 %
• BPK
: 33,8 %
• DPR
: 31,1 %
• PARTAI POLITIK
: 30,2 %.
HASIL SURVEI MENUNJUKKAN ADANYA PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM.

34. • KEGIATAN MONITORING: SEBANYAK 7 NASKAH YAITU LAP MONITORING PELAKS
RBP TAHUN 2012 DAN 2013 SEMESTER I DAN II, LAP PELAKS MONITORING GIAT
UNGGULAN PROGRAM RBP DI 4 POLDA YAITU POLDA KALTIM, DIY, NTB DAN
JAMBI, LAP HASIL SUPERVISI PELAKS RBP DI 9 POLDA YAITU POLDA ACEH, KEPRI,
GORONTALO, MALUKU, MALUT, SUMBAR, BENGKULU, NTT, DAN POLDA PAPUA
DAN 12 POLDA YAITU JATENG, DIY, JATIM, SUMSEL, LAMPUNG, SUMUT, KALTIM,
KALTENG, SULSEL, SULTRA, SULUT DAN SULTENG.
• KEGIATAN EVALUASI TAHUNAN: SEBANYAK 3 NASKAH YAITU LAP EVALUASI
PELAKS RBP TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012, LAP EVALUASI MELALUI PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) TAHUN 2012.
• KEGIATAN EVALUASI KESELURUHAN: DLM PROSES PENYUSUNAN
• KEGIATAN REFRESHING: SOSIALISASI ROAD MAP RBP GEL II TAHUN 2011-2014,
SOSIALISASI PEDOMAN PMPRB TK MABES POLRI DAN TK KEWILAYAHAN/POLDA
YG DIIKUTI OLEH PARA IRWASDA, KARO RENA, IRBIDOPS ITWASDA DAN KABAG
RBP RORENA, DILANJUTKAN PELATIHAN APLIKASI PENYUSUNAN PMPRB SERTA
SOSIALISASI DAN PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SRENA
POLRI.