Dokumen tersebut membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, di mana Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan sumber etika politik. Dokumen ini menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam bidang politik, perlu diimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

1. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
PANCASILA DALAM BIDANG
POLITIK
Kelompok 2
Avima Haamesha (04)
Dita Dwi Wulan Sari (06)
Haanii Dhiyaa Asmawati (09)
Muhamad Yusron (14)
Puspita Melati Putri (15)
Siska Arini (18)

2. Latar Belakang
Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa
dilepaskan dari dimensi kehidupan politik. Kehidupan politik rakyat
Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila
merupakan landasan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan
dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang
berlangsung di negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses
implementasi sistem politik demokrasi Pancasila yang handal.
Dengan demikian, sistem politik demokrasi Pancasila akan terus
berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya. Oleh
karena, secara langsung Pancasila telah dijadikan etika politik
seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia.

3. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai
berikut :
Ö Bagaimana cara mewujudkan implementasi nilai – nilai pancasila
.....dalam bidang politik ?
Ö Bagaimana pandangan dan usulan terhadap pengembangan nilai –
.....nilai pancasila?
Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui contoh – contoh implementasi nilai – nilai Pancasila
dalam kehidupan
Untuk mengetahui pandangan dan usulan terhadap pengembangan nilai
– nilai Pancasila

4. Pengertian Politik
Politik berasal dari kosa kata politics yang memiliki
makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem
politik atau negara yang menyangkut proses penentuan
tujuan-tujuan.
Dan politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari
seluruh masyarakat bukan tujuan pribadi seseorang. Selain
itu politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok
termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun
perseorangan.
Hubungan antara politik dengan etika politik secara
luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk
suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

5. Pengertian Implementasi
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau
penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan
diterapkan adalah kurikulum yang telah
dirancang/didesain untuk kemudian
dijalankan sepenuhnya.

6. Implementasi Ideologi Pancasila dalam Parpol di Indonesia
Partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita
dan tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.
Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai
politik adalah :
• Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
• Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik
harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi
luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
• Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan
bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap
penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
• Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila
sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan
Bhinneka Tunggal Ika

7. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik
Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber
derivasi peraturan perundang undagan, melainkan juga merupakan sumber
moralitas terutama dalam hubungannya Dengan legitimasi kekuasaan,
hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan
negara.
Nilai – nilai khusus yang termuat dalam Pancasila
dapat ditemukan dalam sila – silanya, yaitu sebagai
berikut :
A. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat
pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta,
sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang
diciptakan.

8. B. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini memperlihatkan secara mendasar dari
negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya. Asumsi dasar dari
sila ini adalah bahwa manusia karena kedudukannya yang khusus diantara ciptaan – ciptaan
lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan
harkat dan martabatnya sebagai manusia. Manusia secara natural dengan akal dan budinya
mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang yang bernilai.
C. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hak
dan kewajiban dan tanggung jawabnya pada negara khususnya dalam menjaga eksistensi negara
dan bangsa.
D. Sila keempat : Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat dalam iklim keterbukaan untuk
saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain dan juga sikap belajar saling menerima
dan member. Hal ini berarti bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk
berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik.
E. Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara istimewa menekankan
keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara harus bisa menikmati keadilan
secara nyata tetapi iklim keadilan yang merata hanya bisa dicapai apabila struktur sosial
masyarakat secara adil. Keadilan sosial terutama menuntut informasi struktur – struktur sosial,
yaitu struktur ekonomi, politik, budaya dan ideologi kearah yang lebih akomodatif terhadap
kepentingan masyarakat.

9. Contoh Sikap Positif Politik
Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku, antara lain:
ᵠ Menampilkan perilaku politik sesuai Pancasila;
ᵠ Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang
sendiri;
ᵠ Penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ke tuhanan,
kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan ke adilan dalam kehidupan
seharihari;
ᵠ Menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan ber partisipai dalam
kehidupan demokrasi;
ᵠ Meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai yang terbaik
dan sesuai untuk bangsa Indonesia serta tidak meleceh kannya.

10. Contoh Sikap Positif Hukum
Dalam bidang hukum, sikap yang harus ditunjukkan, antara lain:
 Menanamkan nilai kesadaran hukum dan menaati hukum dalam kehidupan
sehari-hari;
 Mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam peradilan;
 Meyakini Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama penyelenggaraan
ketata negaraan, misalnya dalam membuat kebijakan publik tidak bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945
 Menghindari perbuatan main hakim sendiri;
 Menegakkan sistem hukum nasional, misalnya tidak melanggar peraturan lalu
lintas.

11. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Politik
Pancasila sebagai paradigma pengembangan social politik diartikan
bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama
yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam
Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara
berurutan-terbalik :
– Penerapan dan pelaksanaan keadilan social mencakup keadilan
politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;
– Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bila mana dalam
pengambilan keputusan;
– Melaksanakan keadilan social dan penentuan prioritas kerakyatan
berdasarkan konsep mempertahankan persatuan;
– Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan
kemanusiaan yang adil dan beradab;
– Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan,
dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

12. Kesimpulan
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan
atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang
telahdirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.
Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi
peraturan perundang - undagan, melainkan juga merupakan sumber moralitas
terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai
kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku, antara lain:
Ö Menampilkan perilaku politik sesuai Pancasila;
Ö Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang
sendiri;
Ö Penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ke tuhanan,
kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan ke adilan dalam kehidupan
seharihari;
Ö Menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan ber partisipai dalam
kehidupan demokrasi;

13. Saran
Dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara, khususnya dalam bidang politik,
hendaknya para penyelenggara maupun
masyarakat harus mengimplementasikan
nilai-nilai pancasila dalam bidang politik.
Agar dalam penyelenggaraan politik,
dapat sesuai dengan nilai-nilai pancasila.