Buku materi rangkuman PKN SMP oleh Pak Awal.

1. 1
10 . Hakikat Negara
Kata “Negara” berasal dari bahasa Sansekerta “nagari”
atau “nagara” yang berarti kota. Negara adalah
sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu
yang memiliki pemerintahan.
Pengertian Negara menurut beberapa tokoh :
a) G.Jellinek (Bapak Tata Negara)
Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia
yang telah berdiam di wilayah tertentu.
b) Djoko Soetrono
Suatu organisasi manusia/kumpulan manusia
yang berada dibawah pemerintahan yang sama.
c) Mr.Soenarko
Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah
tertentu dimana kekuasaan negara berlaku
sepenuhnya sebagai kedaulatan.
d) Plato
Timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan
manusia yang beraneka ragam yang mendorong
mereka untuk bekerja sama memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Sifat-sifat Negara :
a) Memaksa
Negara memiliki kekuasaan memaksa agar
peraturan perundang-undangan ditaati sehingga
ketertiban dalam masyarakat terjamin &
anarki/kekacauan dapat dicegah.
b) Memonopoli
Negara memiliki monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama dari masyarakat.
c) Menyeluruh
Bermakna mencakup semua. Maksudnya,
peraturan perundang-undangan yang dibuat
Negara berlaku untuk semua warga tanpa
terkecuali.
Unsur-unsur Negara :
Unsur Konstitutif ( Unsur Pembentuk )
a) Wilayah
Dimaksudkan sebagai daerah kekuasaan suatu
Negara, baik darat, laut, maupun udara.
a) Rakyat
Adalah sekelompok manusia yang menjadi
penghuni Negara & taat pada peraturan yang
berlaku dinegara tersebut.
b) Pemerintah yang Berdaulat
Adalah pemerintah yang memiliki
kedaulatan/kekuasaan tertinggi, baik kedaulatan
kedalam maupun keluar.
Kedaulatan kedalam adalah kekuasaan untuk
mengatur rumah tangga negaranya sendiri tanpa
ada campur tangan dari negara lain.
Kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk
mengadakan hubungan/kerja sama dengan
negara lain.
Unsur Deklaratif
a) De Jure
Pengakuan dari negara lain.
b) De Facto
Sesuai dengan kenyataan.
B . Asal mula terjadinya negara
1 . Berdasarkan Kenyataan
a) Pendudukan
Suatu daerah belum ada yang menguasai &
kemudian diduduki sekelompok manusia.
Contoh  Liberia yang diduduki oleh budak-
budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.
b) Pelepasan
Suatu daerah yang semula menjadi
wilayah/termasuk daerah Negara tertentu,
kemudian melepaskan diri dan menyatakan
kemerdekaannya.
Contoh  Belgia melepaskan diri dari Belanda
dan merdeka tahun 1839.
c) Peleburan
Beberapa Negara melakukan peleburan menjadi
suatu negara baru.
Contoh  Pembentukan kerajaan Jerman tahun
1871.
d) Pemecahan
Negara pecah/lenyap, kemudian diatas bekas
wilayah Negara itu timbul Negara-negara baru.
Contoh  Kolombia pecah tahun 1832 menjadi
Venezuela dan Kolombia itu sendiri.
2 . Berdasarkan Teori
a) Teori Ketuhanan
Negara terbentuk karena adanya kehendak
Tuhan.
b) Teori Perjanjian Masyarakat
Negara terbentuk karena adanya perjanjian
antara individu-individu yang disebut perjanjian
masyarakat (contract social).
c) Teori Kekuasaan
Negara ada atau terbentuk karena factor
kekuasaan ataupun kekuatan.
d) Teori Hukum Alam
Negara ada karena adanya keinginan untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-
macam.
C . Tujuan & Fungsi Negara
Fungsi Negara secara umum :
a) Melaksanakan Penertiban
Negara diadakan untuk mencegah terjadinya
bentrok-bentrokan dalam masyarakat sehingga
stabilitas negara terjamin. Negara mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan
antar manusia dalam masyarakat agar terjadi
ketertiban.
b) Mengusahakan Kesejahteraan & Kemakmuran
Rakyatnya
Negara dibentuk untuk menciptakan
kesejahteraan rakyat, juga berfungsi

2. 2
mengupayakan secara sungguh-sungguh
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
c) Pertahanan
Fungsi pertahanan diperlukan untuk menjaga
kemungkinan serangan dari luar sehingga Negara
dilengkapi alat-alat pertahanan.
d) Menegakkan Keadilan
Keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat agar tercipta kondisi yang damai,
tertib, dan aman.
D . Bentuk Negara, Bentuk Kenegaraan & Bentuk
Pemerintahan
1 . Bentuk Negara
a) Negara Kesatuan
Ciri-ciri Negara kesatuan :
 Adanya satu pemerintah pusat yang
memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
 Adanya satu konstitusi yang berlaku
diseluruh wilayah Negara.
 Adanya seorang kepala negara ataupun
kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat.
 Adanya satu badan perwakilan yang mewakili
seluruh rakyat.
 Contoh Negara Serikat  Amerika Serikat
Dalam Negara Kesatuan dikenal dua macam sistem, yaitu
:
 Sistem Sentralisasi
Pemerintah daerah tidak memiliki
kekuasaan untuk mengatur rumah tangga
daerahnya sendiri.
 Sistem Desentralisasi
Pemerintah pusat tidak lagi memiliki seluruh
kekuasaan pemerintahan.
Contoh Negara Kesatuan  Negara Kesatuan Replubik
Indonesia
b) Negara Serikat
Negara serikat/federasi adalah negara yang
terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu
pemerintah federal yang mengendalikan
kedaulatan negara.
Kekuasaan negara bagian tersebut meliputi hal berikut :
 Kekuasaan menentukan konstitusi negara
bagian sepanjang tidak bertentangan dengan
konstitusi negara serikat.
 Kekuasaan untuk menentukan kepala negara
(bagian) sendiri.
 Kekuasaan untuk menentukan badan
perwakilan rakyatnya sendiri.
c) Perserikatan Negara (Konfederasi)
Pada umumnya konfederasi dibentuk untuk
maksud-maksud tertentu, misalnya pertahanan
bersama dan politik luar negeri.
Contoh Negara Konfederasi  Bosnia-
Herzegovina
Perbedaan Negara Serikat dengan Perserikatan Negara
No. Negara Serikat Perserikatan Negara
(Konfederasi)
1.
Keputusan yang
diambil oleh
pemerintah federal
dapat langsung
mengikat warga
negara dari negara
bagian.
Keputusan yang diambil tidak
langsung mengikat warga
negara dari negara-negara
anggota, kecuali keputusan
tersebut telah mendapat
persetujuan dari parlemen
negara-negara anggota.
2. Negara bagian tidak
dapat menarik diri
(memisahkan diri)
dari negara serikat
tersebut.
Negara anggota dapat
menarik diri (memisahkan
diri) dari perserikatan
negara.
2 . Bentuk Kenegaraan
a) Koloni
Suatu negara yang menjadi jajahan dari negara
lain.
Contoh  Hindia Belanda.
b) Perwalian/Trust
Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah
dalam perang dunia ke 2 dan berada dibawah
naungan dengan perwalian PBB serta negara-
negara yang menang perang.
Contoh  Negara Nauru.
c) Mandat
Suatu negara jajahan dari negara-negara yang
kalah dalam perang dunia ke 1 dan di letakkan
dibawah perlindungan suatu negara yang
menang dengan pengawasan dewan mandat LBB.
Contoh  Negara Namibia pada masa perang
dunia 2.
d) Protektorat
Sebuah negara yang berada dibawah lindungan
negara yang lebih kuat.
Contoh  Negara Bechuanaland yang berada
dalam protektorat Britania Raya.
e) Dominion
Suatu negara yang tadinya merupakan jajahan
Inggris yang telah merdeka dan berdaulat serta
mengakui Raja Inggris sebagai rajanya,
Contoh  Negara-negara Persemakmuran, yaitu
Malaysia, Singapore , India, dan Australia.
f) Uni
Gabungan 2/lebih negara merdeka dan berdaulat
dengan satu negara yang sama.
Uni terbagi atas 3 jenis, yaitu :
 Uni Personil

3. 3
2 negara yang kebetulan mempunyai raja
yang sama sebagai kepala Negara.
Contoh  Benelux, Belgia, Netherland,
Inggris, Scotlandia.
 Uni Riil
2 negara yang berdasarkan suatu perjanjian
mengadakan ikatan yang dikepalai oleh
seorang raja dan membentuk alat
perlengkapan uni guna mengatur
kepentingan bersama.
Contoh  Austria & Mongolia, Swedia &
Norwegia.
 Uni Zui Generalis
Gabungan negara yang mempunyai alat
kelengkapan bersama untuk mengurus
kepentingan hubungan luar negeri setelah
ada kesepakatan melalui perjanjian.
Contoh  Belanda & Indonesia (1947-1956).
Bentuk-bentuk Pemerintahan :
1 . Berdasarkan Jumlah Orang yang Memegang
Kekuasaan
a) Monarki
Berasal dari kata mono yang berarti satu dan
archien yang berarti memerintah.
Monarki  Bentuk pemerintahan yang
kekuasaan nya dipegang satu orang.
 Monarki Absolut
Kekuasaan kepala pemerintahan yang
dipegang oleh seorang raja, ratu, kaisar/syah
yang kekuasaannya tidak terbatas.
I’etat C’est moi (Negara adalah saya)
 Monarki Konstitusional
Pemerintahan yang dikepalai oleh raja, ratu,
syah/kaisar yang kekuasaannyadibatasi oleh
konstitusi (UUD).
Contoh  Inggris, Saudi Arabia, Brunei
Darussalam, Yordania, Denmark.
b) Oligarki
Berasal dari kata oligoi yang berarti beberapa
dan archien yang berarti memerintah.
Oligarki  Bentuk pemerintahan yang
kekuasaannya dipegang banyak orang.
c) Demokrasi
Berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan
cratein/kratos yang berarti memerintah.
Demokrasi  Bentuk pemerintahan yang
kekuasaan negaranya dipegang oleh semua
orang (banyak orang).
2 . Berdasarkan Cara Penunjukan Kepala Negara
a) Monarki
Raja selaku kepala Negara memperoleh
kedudukannya berdasarkan hak waris turun
temurun dan biasanya menduduki jabatan
seumur hidup.
b) Replubik -> Respublika ( Kepentingan Umum )
Seorang kepala negara memperoleh
kedudukannya berdasarkan pilohan rakayat dan
menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu
(terbatas).
 Absolute
Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat
bersifat mutlak (diktator).
 Parlementer
Kekuasaan pemerintah yang presiden sebagai
kepala Negara sedangkan pemerintahannya
dipegang oleh seorang perdana mentri.
 Konstitusional
pemerintahan yang dibatasi oleh
konstitusi/UU.
11. Hakikat Warga Negara
1 . Penduduk & Warga Negara
a) Penduduk Negara (Warga Negara)
Mereka yang berdasarkan hukum menjadi
anggota suatu negara.
b) Penduduk Bukan Warga Negara (Orang Asing)
Mereka yang belum menjadi warga negara.
Jika orang asing itu ingin menjadi warga negara,
maka mereka harus melewati suatu proses yang
disebut naturalisasi.
Naturalisasi  Pewarganegaraan yang diperoleh
warga negara asing setelah memenuhi syarat
dalam undang-undang.
2 . Asas Kewarganegaraan
a) Asas Ius Sanguinis ( Keturunan )
Asas ini menetapkan kewarganegaraan
seseorang menurut keturunan atau pertalian
darah.
Contoh -> Seseorang yang lahir di negara X yang
orang tuanya warga negara Y, maka ia adalah
warga negara Y.
b) Asas Ius Soli ( Tempat Kelahiran )
Asas ini menetapkan kewarganegaraan
seseorang menurut tempat ia dilahirkan.
Contoh -> Seseorang yang lahir di negara X
adalah warga negara X, meskipun orang tuanya
warga negara Y.
3 . Stelsel Kewarganegaraan
Sistem stelsel terdiri dari stelsel aktif & stelsel pasif :
a) Stelsel Aktif
Dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status
kewarganegaraan, seseorang harus melakukan
tindakan-tindakan hukum secara aktif.
b) Stelsel Pasif
Seseorang yang dengan sendirinya dianggap
menjadi warga Negara tanpa melakukan suatu
tindakan hukum tertentu.
Terdapat 2 hak yang dimiliki seseorang dalam
menentukan kewarganegaraan yaitu :
a) Hak Opsi

4. 4
Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
(stelsel aktif).
b) Hak Repudiasi
Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
(stelsel pasif).
4 . Warga Negara Indonesia
UUD 1945 pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Yang
menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli & orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.”
Maka yang disebut sebagai warga Negara Indonesia yakni
sebagai berikut :
a) Orang-orang bangsa Indonesia asli.
b) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara.
Berdasarkan UU ini pasal 4, disebutkan bahwa warga
Negara Indonesia adalah :
a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan
perjanjian Pemerintah Replubik Indonesia
dengan Negara lain sebelum UU ini berlaku
sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah & ibu warga Negara Indonesia.
c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu
waraga negara asing.
d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara asing dan ibu waraga
negara Indonesia.
e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi
ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan/
hukum negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.
f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara
Indonesia.
g) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara Indonesia.
h) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara asing yang diakui
seorang ayah warga negara Indonesia sebagai
anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun/belum kawin.
i) Anak yang lahir diwilayah Negara Republik
Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya.
j) Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah
Negara Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya tidak diketahui.
k) Anak yang lahir diwilayah Negara Republik
Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya.
l) Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara
republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu
warga Negara Indonesia yang karena ketentuan
dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan.
m) Anak dari seorang ayah/ibu yang telah
dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah/ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah/menyatakan janji setia.
12.BELA NEGARA
Pasal 7 UU ini menengaskan bahwa Setiap orang yang
bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai
orang asing.
Hak Dan Kewajiban Negara Indonesia
1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik di atur
dalam pasal 27 ayat ( 1 ) dan pasal 28 , pasal 27
ayat 1 berbunyi “ Segala warga Negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
2. Hak sama dalam hukum : setiap warga Negara
tanpa kecuali bila melakukan pelanggaran
terhadap norma hukum ,harus diproses peradilan
berhak untuk mendapatkan pembelaan
3. Hak sama dalam pemerintahan : setiap warga
Negara tanpa kecuali mempunyai hak yang sama
dalam pemerintahan yang artinya setiap warga
Negara dapat menduduki jabatan-jabatan apa
saja dalam pemerintahan ( jika memenuhi syarat
yang berlaku )
4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi : Hak
dan kewajiban dalam bidang ekonomi di jamin
dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1,2,3 . ayat 1
berbunyi “ perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan,ayat 2
berbunyi”cabang cabang produksi yang penting
bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak di kuasai Negara”dan ayat 3
berbunyi”Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara
dan di pergunakan untuk sebesar besarnya
kemakmuran rakyat.”dan amandemen keempat
pasal 33 ayat 4 berbunyi” perekonomian nasional
di selenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan ,
efisiensi , berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional”

5. 5
5. Hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang
social budaya di atur dalam pasal 31 dan 32 ,
UUD 45
6. Pasal 31 ayat 1 berbunyi” setiap warga Negara
berhak mendapatkan pendidikan
Dan ayat 2 berbunyi,” setiap warga Negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya dan ayat 3 berbunyi”
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur
dengan undang-undang.
7. Dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional , berikut hak
Dan kewajiban warga Negara secara umum yang
tercantum dalam undang undang tersebut
a. setiap warga Negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu
b. warga Negara yang memiliki kelainan fisik
,emosional dan mental berhak mendapat
pendidikan khusus
c. warga Negara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan
layanan khusus
d. warga Negara yang memiliki potensial
kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus
e. setiap warga Negara berhak mendapat
kesempatan meningkatkan pendidikan
sepanjang hayat
f. setiap warga Negara yang berusia 7-15 thn
wajib mengikuti pendidikan dasar
g. setiap warga Negara bertanggung jawab
terhadap keberlangsungan penyelenggaraan
pendidikan
8. Hasil amandemen keempat pasal 32UUD 45 ayat
1 berbunyi “ Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai nilai
budayannya ,”Ayat 2 “Negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional”
9. Hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan
keamanan : Hak dan kewajiban di bidang
pertahanan dan keamanan di atur dalam UUD 45
hasil amandemen yaitu pasal 27 ayat 3 , pasal 30
ayat 1 ,2 pasal 27 ayat 3 berbunyi”Setiap warga
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan Negara”
10. Pasal 30 ayat 2 berbunyi “ Usaha pertahanan dan
keamanan Negara di laksanakan melalui system
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh
Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian
Negara republik Indonesia sebagai kekuatan
utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
11. Hak dan Kewajiban warga Negara dalam upaya
bela Negara : pasal 27 ayat 3 menyebutkan
bahwa” setiap warga Negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya dalam pembelaan Negara
“ selanjutnya dalam UU RI no 3 tahun 2002 ,
dalam pasal 9 ayat 1 di sebutkan “ Setiap warga
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
bela Negara yang di wujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan Negara”.
12. Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 45
yaitu sebagai berikut
 Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus di
hapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan
 Pemerintah Negara melindungi Segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia , memajukan kesejahteraan umum ,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan , perdamaian abadi , keadilan
social
 Hak dan kewajiban setiap warga Negara
untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara
 Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di
pergunakan untuk sebesar besarnya
kemakmuran rakyat.
13. Prinsip Pertahanan Negara adalah sebagai
berikut :
Bangsa Indonesia Berhak dan wajib
membela serta mempertahankan kemerdekaan
dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan segenap bangsa dari segala
ancaman
pembelaan Negara di wujudkan dengan
keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara
merupakan tanggung jawab dan kehormatan
setiap warga Negara
bangsa Indonesia cinta perdamaian ,
tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan
kedaulatannya
bangsa Indonesia menentang segala
bentuk penjajahan dan menganut politik
bebas aktif
bentuk pertahanan Negara bersifat
semesta dalam arti melibatkan seluruh

6. 6
rakyat dan segenap sumber daya
nasional , sarana dan prasarana
nasional,serta seluruh wilayah Negara
sebagai satu kesatuan pertahanan
pertahanan Negara di susun berdasarkan
prinsip demokrasi , HAM ,kesejahteraan
umum lingkungan hidup hukum
internasional ,kebiasaan internasional
14. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi
ancaman menempatkan TNI Sebagai komponen
Utama dengan di dukung komponen cadangan
dan komponen pendukung
15. Perbedaan Lainnya yaitu bahwa dalam UUD ini
hanya TNI yang di tetapkan sebagai komponen
utama sedangkan unsur lainnya dimasukan
sebagai komponen cadangan , hal ini di
maksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan
pertahanan Negara sesuai dengan aturan hukum
Internasional yang berkaitan dengan prinsip
pembedaan perlakuan terhadap combatan
(pertempuran) atau noncombat
16. PENGERTIAN PEMBELAAN NEGARA
Upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku
warga Negara yang di jiwai oleh kecintaanya
kepada Negara kesatuan republik Indonesia yang
berdasarkan pancasila dan UUD 45 dalam
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
Negara
17. INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA :
Upaya Bela Negara di atur dalam pasal 27 ayat 3
dan pasal 30 ayat 1 dan 2 , 27 ayat 3 berbunyi
setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan Negara , Pasal 30 ayat 1
Berbunyi , Tiap tiap warga Negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara , sementara di ayat 2 berbunyi
“ usaha pertahanan dan keamanan Negara di
laksanakan melalui system pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh tentara Nasional
Indonesia dan kepolisian negara republic
Indonesia , sebagai kekuatan utama dan rakyat
sebagai kekuatan pendukung
18. UU RI no 3 Tahun 2002 tentang pertahanan
Negara di atur dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2
 Pasal 9 ayat 1 berbunyi : setiap warga Negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela
Negara yang di wujudkan dalam
penyelengaraan pertahanan Negara
 ayat 2 berbunyi “ Keikutsertaan warga
Negara dalam upaya bela Negara ,
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di
selenggarakan melalui empat hal berikut :
a .Pendidikan Kewarganegaraan
b.pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c.pengabdian sebagai prajurit tentara
nasional Indonesia secara sukarela atau
secara wajib
d.Pengabdian sesuai dengan Profesi
13.Partisipasi Warga dalam Pembelaan Negara
Bela negara adalah upaya mempertahankan negara
Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman maupun
serangan musuh, yang hakekatnya merupakan upaya
warga negara untuk mempertahankan dan memajukan
bangsa Indonesia dari segala bidang.
Bela Negara diatur dengan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2002
tentang Pertahanan Negara
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan
kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai
mempunyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer tersebut berupa :
Agresi
Invasi
Bombardemen
Blokade
Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain
Spionase
Sabotase
Aksi teror bersenjata
Pemberontakan bersenjata
Perang saudara
Ancaman nonmiliter berupa :
Penyalahgunaan NARKOBA
KKN
Perusakan lingkungan
Kemiskinan
Kebodohan
Lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa
Derasnya arus budaya asing masuk ke Indonesia
sebagai dampak globalisasi
Berbagai bentuk upaya bela negara :
Upaya bela negara terhadap ancaman militer
Upaya bela negara terhadap ancaman penyalahgunaan
Narkoba
Upaya bela negara terhadap ancaman KKN
Upaya bela negara terhadap ancaman perusakan
lingkungan
Upaya bela negara terhadap ancaman kemiskinan
Upaya bela negara terhadap ancaman kebodohan
Upaya bela negara terhadap ancaman lunturnya
persatuan dan kesatuan bangsa
Upaya bela negara terhadap ancaman budaya asing
yang negatif
Upaya bela negara untuk mengharumkan nama bangsa
Indonesia di mata dunia
Peran serta warga negara dalam pembelaan negara
antara lain :

7. 7
Perjuangan merebut dan mempertahankan
kemerdekaan
Perjuangan di bidang lain selain bidang pertahanan dan
keamanan
Perjuangan sebagai anggota keluarga
Perjuangan sebagai pelajar
Perjuangan sebagai anggota keluarga
14.OTONOMI DAERAH
1. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah
untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
demi tercapainya kesejahterahan rakyat dan
kemajuan daerahnya
2. UU no. 32 tahun 2004 ( pengganti UU No. 22 tahun
1999) tentang Pemerintahan daerah bahwa otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang undangan.
3. Otonomi daerah mengandung 3 unsur pokok yaitu :
Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus pemerintahan dan masyarakat
daerahnya sendiri
Terdapat UU yang mengatur Otonomi daerah
Otonomi daerah masih dalam lingkup atau
kerangka NKRI
4. Tujuan otonomi daerah :
Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah
Memberi kesempatan pada daerah untuk
mengatur wilayahnya sendiri
Meringankan beban pemerintah pusat
Memberdayakan dan mengembangkan potensi
SDA masyarakat di daerah tsb.
Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan
dan pemerataan daerah
Memelihara hub. Yang serasi antara pem. Pusat
dan pemda
Meningkatkan partisipasi rakyat dalam
pembangunan
Mewujudkan kemandirian suatu daerah
5. Keuntungan otonomi daerah :
Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung
jawab lebih untuk membangun daerahnya
SDA dan manusia di daerah tsb dapat di
berdayakan
Pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan
dengan cita-cita masyarakat
Pengawasan masyarakat terhadap Pembangunan
lebih efektif
Kebijakan yang diambil pemerintah lebih sesuai
Masyarakat makin terpacu untuk ikut serta
dalam pembangunan
6. Dasar hukum otonomi daerah :
UUD 1945 (bab VI pasal 18, 18A, 18B)
Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Otonomi daerah, pengaturan,
pembagian, pemanfaatan Sumber daya nasional
yang berkeadilan serta penimbangan Keuangan
pusat daerah dalam Kerangka NKRI)
Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang
rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggara
otonomi daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda.
7. Daerah otonom :
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
8. Pemerintah pusat :
Presiden RI yang memegang kekuasaan
pemerintahan RI menurut UUD 1945
9. Pemda :
Gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemda.
10. Pemerintahan daerah :
Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemda
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip NKRI seperti
menurut UUD 45
11. Desentralisasi :
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom dan
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem NKRI
12. Dekonsentrasi :
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk melaksanakan tugas tertentu
13. Tugas pembantuan :
penugasan pemerintah pusat kepada kepala
daerah dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota/desa serta dari pem. Kab./kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. DPRD :
Lembaga perwakilan rakyata daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah
15. Perda :
Peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan
daerah kab/kota.
16. Peratuaran kepala daerah :
Peraturan gubernur/bupati/walikota
17. Penimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah :
suatu sistem pembagian keuangan yang adil,
proposional, demokratis, transparan, dan
bertanggung jawab dalam rangka pendanaan

8. 8
penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan
kebutuhan daerah serta besaran pendanaan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan perda.
19. KPUD :
menyelenggarakan pemilu di daerah, baik untuk
memilih badan legislatif, presiden dan kepala
daerah.
20. Desa :
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
batas wilayah yg berwenang untuk mengatur
kepentingan masyarakat berdasarkan
kepentingan masyarakat dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan NKRI
21. Asas asas otonomi daerah :
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas pembantuan
22. Prinsip Otonomi daerah :
Otonomi seluas luasnya
otonomi yang nyata
otonomi yang bertanggung jawab
23. Urusan pemerintah pusat :
Politik luar negeri
Pertahanan
Keamanan
Yustisi
Moneter dan fiskal nasional
Agama
24. Urusan pemerintahan daerah provinsi:
perencanaan dan pengendalian pembangunan
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata
ruang
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
sarana dan prasarana umum
penanganan bidang kesehatan
Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber
daya manusia potensial
penanggulangan masalah sosial lintas kab/kota
peyanan bidang ketenagakerjaan lintas kab/kota
fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah lintas kab/kota
pengendalian lingkungan hidup
pelayanan kependudukan dan cat. Sipil
pelayanan administrasi umum pemerintahan
pelayanan administrasi penanaman modal lintas
kab/kota
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang
belum dapat dilaksanakan oleh kab/kota
dsb
25. Urusan pemerintahan daerah kab/kota sama dengan
pemerintahan provinsi, namun mengatur daerahnya
masing masing
26. Tugas dan wewenang kepala daerah :
Memimpin penyelenggaraan perda berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan DPR
Mengajukan rancangan perda
menetapkan perda setelah mendapat
persetujuan bersama DPRD
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda
tentang APBD kepada DPRD untuk dibicarakan
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
Mewakili daerahnya di dalam dan luar
pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan UU
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
dengan UU
27. Tugas wakil kepala daerah :
Membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan perda
Membantu Kepala daerah dalam
mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di
daerah, menindaklanjuti laporan / temuan hasil
pegawasan, Melaksanakan pemberdayaan
perempuan dan pemuda, mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya
dan lingkungan hidup
Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil
kepala daerah provinsi
Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan /
desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota
memberikan saran pertimbangan kepada kepala
daerah
Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya
mewakili kepala daerah jika berhalangan
28. Kewajiban kepala daerah dan Wakil kepala daerah :
Memegang teguh dan mengamalkan pancasila,
UUD 1945, Mempertahankan NKRI
Meningkatkan kesejeterahan rakyat
Memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat
melaksanakan kehidupan demokrasi
Menaati dan menegakan UU
Menjaga etika dan norma dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah
Memajukan dan mengembangkan daerah
Melaksanakan tata pemerintahan yang bersih
dan baik
Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan
pengelolaan keuangan daerah
menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi
vertikal di daerah
Menyampaikan rencana strategis
penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan paripurna DPRD

9. 9
Memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintah
29. Tugas gubernur :
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kab/kota
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah
di daerah provinsi dan kab/kota
Koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
prov. Dan kab/kota
30. Perangkat daerah diwadahi 3 lembaga :
Lembaga Sekretariat
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Dinas Daerah
31. Fungsi DPRD :
Fungsi Legislasi
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
32. Tugas DPRD :
Membentuk perda
Membahas dan menyetujui rancangan perda
melaksanakan pengawasan thd pelaksanaan UU
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
kepala daerah dan wakilnya
Memilih wakil kepala daerah saat terjadi
kekosongan jabatan
Memberikan pendapat, pertimbangan dan
persetujuan terhadap rencana perjanjian
internasional di daerah
Meminta laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah
Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala
daerah
Melakukan pengawasan dan meminta laporan
KPUD
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama antar daerah
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di
atur dalam UU
33. Hak DPRD :
Hak Interpelasi
Hak Angket
Hak Menyatakan pendapat
34. Hak Anggota DPRD :
Mengajukan rancangan Perda
Mengajukan pertanyaan
Menyampaikan usul dan pendapat
Memilih dan dipilih
membela diri
imunitas
protokoler
keuangan administratif
35. Kewajiban Anggota DPRD :
Mengamalkan pancasila, dan menaati UU dan
UUD 1945
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Mempertahankan dan memelihara NKRI
Memperjuangkan peningkatan kesejahterahan
rakyat di daerah
menyerap, menampung, menghimpun dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat
mendahulukan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi / kelompok
Memberikan pertanggung jawaban atas tugas
dan kinerjanya
menaati tata tertib, kode etik, dan sumpah
anggota DPRD
Menjaga norma etika dalam hubungan kerja
36. Alat kelengkapan DPRD :
Pimpinan
komisi
panitia musyawarah
panitia anggaran
badan kehormatan
dll
37. Tugas Badan Kehormatan DPRD :
Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan
moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga
martabat dan kehormatan
Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan
anggota DPRD
Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat
menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan,
versifikasi dan klarifikasi
38. Sumber pendapatan daerah :
Pendapatan asli daerah (PAD)
Dana Perimbangan
lain lain pendapatan daerah yang sah
39. Pendapatan asli daerah :
hasil pajak daerah
hasil retribusi daerah
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
dll
40. Dana perimbangan :
Dana bagi hasil
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Pajak penghasilan (Pph)
Kehutanan
pertambagan umum
perikanan
minyak bumi
gas bumi
panas bumi
Dana Alokasi umum (DAU) -->> dari APBN di
alokasikan untuk pemerataan keuangan antar
daerah
Dana Alokasih Khusus (DAK)-->> dari APBN
untuk kegiatan khusus pada daerah tertentu

10. 10
41. Lain lain Pendapatan daerah yang sah :
Hibah = bantuan berupa uang, barang atau jasa
yang berasal dari pmerintah pusat, masyarakat
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
Pendapatan dana darurat = Bantuan pemerintah
pusat dari APBN kepada pemerintah daerah
untuk mendanaik keperluan mendesak
42. Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas batas wilayah yang berwenang untuk
mengurus dan mengatur kepentingan
masyarakat setempat sesuai adat istiadat
setempat dan berada dalam sistem
pemerintahan NKRI
43. Pemerintahan desa :
Pemerintahan desa
badan permusyawaratan desa atau badan
perwakilan desa (BPD)
44. Pemerintah desa :
Kepala desa
perangkat desa
45. Sumber pendapatan desa :
Pendapatan asli desa
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kab/kota
Bagian dari dana penimbangan keuangan pusat
adan daerah yang diterima oleh kab/kota
bantuan pemerintaj
hibah atau sumbangan
Tujuan kebijakan public :
 mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
 melindungi hak-hak masyarakat.
 mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam
masyarakat
 mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tahap-tahap penyusunan dan perumusan kebijakan
publik :
a) Pengindentifikasian Masalah dan Penyusunan
Agenda
b) Penyusunan Skala Prioritas
c) Perumusan (Formulasi) Rancangan kebijakan
d) Penetapan dan Pengesahan Kebijakan
e) Pelaksanaan Kebijakan
f) Evaluasi Kebijakan Publik
Dampak positif dalam kebijakan daerah :
a. Adanya perubahan tingkat kesadaran masyarakat
akan hak dan kewajiban dan peningkatan
kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses
perumusan kebijakan publik
b. Terbukanya ruang bagi masyarakat dalam
melakukan pengawasan sosial
c. Adanya perubahan pola pikir dan prilaku dari
aparat pemerintah dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik
d. Berkembangnya nuansa kehidupan demokrasi
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan
15.GLOBALISASI
Pengertian globalisasi :
Menurut A.G . McGrew (1992)
- proses dimana berbagai peristiwa , keputusan ,
dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat
membawa konsekuensi penting bagi berbagai
individu dan masyarakat di belahan dunia yang
lain .
Menurut Martin Albrow
- seluruh proses di mana penduduk dunia
terinkorporasi (tergabung) kedalam masyarakat
dunia yang tunggal .
Menurut Bank Dunia
- kebebasan dan kemampuan individu dan
perusahaan untuk memprakarsai transaksi
ekonomi dengan orang – orang dari Negara –
Negara lain.
Menurut International Monetary Fund (IMF)
- meningkatnya saling ketergantungan ekonomi
antara Negara – Negara di dunia yang di tandai
oleh meningkat dan beragamnya volume
transaksi barang dan jasa lintas negara dan
penyebaran teknologi yang meluas dan cepat .
Berdasarkan beberapa pengertian di atas , kita bias
mendapatkan beberapa kata kunci yang menjadi unsur
dari pengertian globalisasi
a. adanya saling memengaruhi , keterkaitan , dan
ketergantungan .
b. meliputi berbagai bidang , baik bidang ekonomi ,
politik , social budaya maupun teknologi .
c. melintasi batas Negara .
globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu ,
antar kelompok , dan antar Negara saling berinteraksi ,
bergantung , terkait , dan saling memengaruhi satu sama
lain yang melintasi batas Negara .
POLITIK LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN
INTERNATIONAL DI ERA GLOBALISASI
Tujuan yang ingin di capai oleh politik luar negeri
Indonesia adalah :

11. 11
- membentuk Negara Indonesia yang demokratis
bersatu , dan berdaulat dari sabang sampai
merauke
- membentuk ,masyarakat Indonesia yang
sejahtera , adil , dan makmur , baik lahir maupun
batin dalam wadah NKRI .
- membentuk persahabatan dan kerja sama
dengan negara – negara asia dan afrika dalam
membentuk suatu tatanan dunia baru yang
bebas dari imperialisme dan kolonialisme .
politik bebas aktif
a. bebas artinya : Indonesia bebas menentukan
sikap dan pandangannya terhadap masalah –
masalah international , selain itu , bebas juga
berarti Indonesia tidak memihak salah satu
kekuatan dunia , baik itu kekuatan blok barat
(liberalis) maupun kekuatan blok timur (komunis)
.
b. aktif , artinya Indonesia aktif memperjuangkan
terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia ,
selain itu Indonesia juga aktif memperjuangkan
terwujudnya keadilan , kebebasan , dan
kemerdekaan bagi bangsa – bangsa di seluruh
dunia .
1. Dampak positif globalisasi adalah :
a) Meningkatkan dinamika (perubahan)
komunikasi dan transportasi.
b) Terbukanya lapangan kerja.
c) Pesatnya pertumbuhan LSM di bidang HAM
dan lingkungan hidup.
d) Menumbuhkan semangat toleransi
antarsesama penduduk dunia.
e) Pesatnya gerakan demokrasi di berbagai
Negara.
2. Dampak negatif globalisasi adalah :
a) Semakin kuatnya kelompok ekonomi kuat
dan semakin lemahnya daya saing pemilik
modal kecil.
b) Menurunya kualitas SDA.
c) Meningkatnya kerusakan lingkungan.
d) Semakin canggihnya tindak kejahatan
yang menggunakan teknologi canggih.
e) Meningkatnya budaya konsumtif.
3. Pengaruh globalisasi terhadap bangsa Indonesia
di bidang politik :
a) Meningkatkan kesadaran dan gerakan
yang menyuarakan demokratis, penegak
HAM, dan supremasi hukum.
b) Semakin kuatnya pengawasan
masyarakat terhadap kinerja pemerintah
demi tegaknya pemerintahan yang
bersih, transparan, profesional dan
bertanggung jawab.
c) Maraknya gerakan demonstrasi yang
melibatkan massa.
d) Semakin banyak tergantung partai
politik, organisasi non pemerintah, dan
LSM.
4. Dampak globalisasi dalam kehidupan
bermasyarakat :
a) Semakin tumbuhnya pola hidup
individualistis dan progmatis.
b) Tingkat kepedulian dan kesetiakawanan
sosial dirasakan semakin luntur.
c) Interaksi dan kebersamaan sosial secara
fisik cenderung berkurang, namun
dinamika komunikasi dan jangkauan
masyarakat semakin luas.
d) Semakin tingginya persaingan hidup
masyarakat.
e) Nilai-nilai moral etik dalam pergaulan
masyarakat cenderung semakin
terabaikan.
5. Dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara :
a) Semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat akan hak dan kewajibannya
sebagai warga Negara.
b) Tingkat kontrol masyarakat terhadap
pemerintah semakin tinggi.
c) Pola hubungan antar Negara semakin
dekat dan saling terkait, ketergantungan,
dan pengaruh-mempengaruhi.
d) Semakin tingginya kesadaran masyarakat
terhadap kesetaraan pria-wanita
(kesetaraan gender) dalam politik.
e) Tumbuhnya gerakan pro demokratis dan
HAM.
6. Upaya untuk memperjuangkan keadilan dan
keseimbangan antarbangsa bisa di tempuh
melalui berbagai forum, misalnya : KTT antar
Negara, KAA dll.
7. Upaya untuk memperjuangkan keadilan dan
keseimbangan antarbangsa bisa juga di tempuh
melalui organisasi internasional :
1. UNFPA ( United Nations Fund for Population
Activitis )=Dana PBB untuk kegiatan
pendudukan.
2. FAO ( Food and Agricultural Organization )=
Organisasi Pangan dan Pertanian
3. WHO ( World Health Organization )=
Organisasi Kesehatan Dunia.
4. UNEP ( United Nations Environment
Programme )= Program PBB untuk
Lingkungan Hidup.
5. UNESCO ( United
NationsEducational,Scientific and Cultural

12. 12
Organization)= Organisasi PBB urusan
pendidikan ,ilmu Pengetahuan dan
Kebudayaan.
6. IMF ( International Monetery Fund)=Dana
Moneter Internasional.
8. Sikap yang harus di kembangkan dalam
menghadapi dampak globalisasi :
a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Indonesia.
b) Meninkatkan kualitas nilai – nilai keimanan
dan moralitas masyarakat.
c) Mendorong dan mendukung upaya
pemerintah Indonesia untuk
memperjuangkan keadilan dan
keseimbangan antar bangsa.
d) Mendorong dan mendukung upaya
pemerintah Indonesia untuk mendesak
Negara – Negara maju agar mau memberikan
dana perbaikan lingkungan hidup.
e) Meningkatkan jiwa dan semangat persatuan,
kesatuan, nasionalisme.
16.PRESTASI
1. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai
dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan
sebagainya.
2. Menurut lefton: achievement / prestasi adalah
kesuksesan setelah didahului oleh suatu usaha.
3. Menurut Abdullah Gymnastiar ada 5 hal yang
dapat memacu seseorang menjadi pribadi
prestasif, yaitu sebagai berikut:
A. Percepatan diri
B. Sistem yang kondusif
C. Berdaya saling positif
D. Mampu bersinergi
E. Manajemen kalbu (hati)
4. Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan,
kesanggupan, kekuasaan, kemampuan yang
mempunyai kemungkinan untuk dapat
dikembangkan, dan sesuatu yang aktual.
5. Potensi diri adalah kekuatan, kemampuan,
kesanggupan yang ada pada diri seseorang yang
bisa dikembangkan
6. Potensi diri:
A. Potensi fisik
Merupakan potensi manusia yang dapat
deberdayakan sesuai fungsinya untuk
berbagai kepentingan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan hidup.
B. Potensi mental intelektual (intellectual
quotient)
Merupakan potensi kecerdasan yang ada
pada otak manusia (terutama otak sebelah
kiri).
C. Potensi mental spiritual (spiritual quotient)
Merupakan potesi kecerdasan yang
bertumpu pada bagian dalam diri manusia
yang berhubungan dengan jiwa sadar atau
kearifan di luar ego (bukan hanya
mengetahui norma, tetapi menemukan
norma)
D. Potensi daya juang (adversity quotient)
Merupakan potensi kecerdasan manusia
yang bertumpu pada bagian dalam diri
manusia yang berhubungan dengan keuletan,
ketangguhan, dan daya juang tinggi.
7. Macam macam kecerdasan
A. Kecerdasan linguistik
Adalah kemampuan menggunakan kata
secara efektif, baik lisan maupun tulisan
B. Kecerdasan matematis – logis
Adalah kemampuan menggunakan angka
dengan baik dan melakukan penalaran yang
benar.
C. Kecerdasan spasial
Adalah kemampuan memersepsi dunia
spasial – virtual secara akurat dan
mentransformadikan persepsi dunia spasial –
visual tersebut.
D. Kecerdasan kinestetis – Jasmani
Adalah keahlian menggunakan seluruh tubuh
untuk mengekspresikan ide dan perasaan
dan keterampilan menggunakan tangan
untuk menciptakan atau mengubah sesuatu.
E. Kecerdasan musikal
Adalah kemampuan menangani bentuk-
bentuk musikal dengan cara memersepsi,
membedakan, mengubah, dan
mengekspesikan.
F. Kecerdasan interpersonal
Adalah kemampuan memersepsi dan
membedakan suasana hati, maksud,
motivasi, dan perasaan orang lain.
G. Kecerdasan intrapersonal

13. 13
Adalah kemampuan memahami diri sendiri
dan bertindak berdasarkan pemahaman
tersebut.
H. Kecerdasan naturalis
Adalah keahlian mengenali dan
mengkategorikan spesies di lingkungan
sekitar.
8. Perkembangan potensi diri untuk berprestasi:
A. Menurut Howard Gardner: Hal Terpenting
bagi kita adalah menyadari akan
mengembangkan semua ragam kecerdasan
manusia dan kombinasi-kombinasinya.
B. Menurut Thomas Armstrong: Semua anak
adalah anak yang berbakat. Tiap-tiap anak
terlahir di dunia ini dengan potensi yang
unik, yang jika dipupuk dengan benar, dapat
turut memberikan sumbangan bagi dunia
yang lebih baik.
9. Menurut Thomas Armstrong: berkembang atau
tidaknya segala kemampuan atau kecerdasan diri
seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor:
A. Faktor biologis
Antara lain faktor keturunan (genetis) dan
luka (cedera) otak sebelum, selama, dan
sesudah kelahiran.
B. Faktor sejarah
Antara lain pengalaman dengan orang tua,
guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan
orang lain, baik yang membangkitkan
maupun yang menghambat perkembangan
kecerdasan.
C. Faktor latar belakang kultural dan historis
Antara lain waktu dan tempat seseorang
dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan
kondisi perkembangan historis atau kultural
di tempat lain.
Istilah dalam hubungan Internasional
Reciprocity = Prinsip timbal balik
Pacta sunt servanda = Perjanji harus dipatuhi
Intervensi = Ikut campur
Sovereignity =