Permasalahan utama terkait proses rekruitmen dan reposisi PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah surplus kuantitas namun defisit kompetensi PNS akibat proses yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan dan pengaruh faktor non-teknis. Proses-prosesnya juga masih tertutup tanpa melibatkan unit kerja. Rekomendasi untuk mengatasinya adalah penegakan komitmen pimpinan daerah dan unit kerja dalam menerapkan

1. RekruitmendanReposisi PNSdiKabupatenKutaiKartanegara BALITBANGDA Kab. KutaiKartanegara PKP2A III LAN Samarinda PUSLITBANGWIL UNMUL

2. Tim PenelitiBidangKajian PKP2A III LAN Samarinda Tri Widodo W. Utomo SitiZakiyah Said Fadhil AndiWahyudi FaniHeruWismono Rustan A Maria AP Sari Tri NoorAzizah LanyErinda R BethaMiranti A

3. TujuanUmum Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proses rekruitmen dan reposisi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dewasa ini; dan untuk memberikan saran berupa alternatif solusi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penentuan kebijakan kepegawaian lebih lanjut sebagai konsekuensi dari diperolehnya informasi faktor-faktor yang dinilai paling menentukan proses rekruitmen dan reposisi Pegawai Negeri Sipil hasil temuan kajian.

4. Definisi Rekruitmenmerupakansuatukegiatanuntukmencarisebanyak-banyaknyacalontenagakerja yang sesuaidenganlowongan yang tersedia. Reposisiataupenempatanulang, dapatberartiprosesmenempatkanseseorangpadasuatuposisitertentu.

5. Manajemen SDM Aparatur Fasilitas & Layanan Kesejahteraan SDM APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL PEMELIHARAAN HUBUNGAN KERJA Hubungan Kepegawaian Kesehatan & Keselamatan Kerja Disiplin dan Kode Etik Pengelolaan Imbalan PENGELOLAAN KINERJA Pengembangan Karir Penilaian Kinerja Pelatihan & Pengembangan PENGEMBANGAN SDM Perencanaan SDM Seleksi PENGADAAN SDM Promosi dan Mutasi Orientasi Rekrutmen

6. RespondenRekruitmen

7. RespondenReposisi

8. Gambaran Umum Kepegawaian di Kabupaten Kutai Kartanegara Sumber : BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam BPS Kab. KUKAR dalam Angka 2008

9. OrganisasiPerangkat Daerah Kab. KUKAR Sebelum PP 41/ 2007

10. Jumlah PNS dan Tenaga Honorer/ T3D Kabupaten/ Kotadi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006_(Sumber : BPS, Kabupaten/ Kota dalam angka 2007)

11. Rasio PNS dan Tenaga Honorer/ T3D Kabupaten/ Kotadi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006

12. RasioPerbandinganJumlah (PNS dan T3D) denganJumlahPenduduk KUKAR = 1 : 28 17.947 : 505.380 Samarinda = 1 : 58 10.437 : 603.312 Balikpapan = 1 : 76 6.585 : 497.216 Jumlah pegawai yang bekerja di Kabupaten Kukar sudah terlalu banyak (overload)darisisiKuantitas

13. Usulan Formasi CPNS Pengadaan CPNS 1) Inventarisasi Lowongan Yang Telah Ditetapkan Dalam Formasi Beserta Syarat Jabatannya 2) Pengumuman 3) Pelamaran 4) Penyaringan 5) Pengangkatan CPNS Menetapkan & Mengumumkan Pelamar Yang Lulus Mengeluarkan Keputusan Pengangkatan CPNS BKD Menerbitkan Keputusan Pengangkatan T3D , Serta Menempatkannya Ke SKPD-SKPD T3D Yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Syarat Lain Yang Telah Ditentukan Dapat diangkat menjadi CPNS Pelaksanaan Pengangkatan Menjadi CPNS Daerah Dikoordinasikan Gubernur Jalur Pengangkatan T3D Jalur Umum Pejabat Pembina Kepegawaian/ Kepala Daerah Proses Rekruitmen PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara

14. Proses Rekruitmen PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara JalurUmumditutupTahun 2005 Penerimaan PNS barudilakukandenganmengangkatTenagaHonorer/ T3D yang terdaftarhinggaTahun 2005 Pengangkatan T3D menjadi PNS dilakukanbertahapsesuaiformasihinggaTahun 2009 PenerimaanHonorerTidakdiperkenankansejakkeluarnya PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007

15. Prioritas Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS Berdasarkan PP 48 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 43 Tahun 2007 Tenaga Honorer Yang dibiayai secara tegas dalam APBD Diprioritaskan Bagi Yang melaksanakan tugas : Guru Tenaga Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Tenaga Penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan Tenaga Teknis yang bersifat operasional, bukan tenaga administrasi Usia Masa Kerja

16. HonorerKabupatenKutaiKartanegaraYang DipertimbangkanPengangkatannyaSebagai CPNS HinggaTahun 2009 (Data BadanKepegawaianNegara hinggajuni 2006)

17. Permasalah-PermasalahanTerkaitProsesRekruitmen PNS diKabupatenKutaiKartanegara Dalamprosespra - Rekruitmen, SKPD tidakdilibatkan ProsesRekruitmensecaraumummasihtertutup Prosespenilaiandanpenetapankelulusan PNS masihtertutup

18. “Bagaimana peran Unit Kerja Bapak/Ibu dalam tahap pra-seleksi CPNS dalam beberapa tahun terakhir ini ?”A. Membuat dan mengusulkan JUMLAH kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan riil di Unit Kerja B. Membuat dan mengusulkan JUMLAH kebutuhan pegawai dan KUALIFIKASI-nya sesuaikebutuhan riil di Unit KerjaC. KurangdilibatkanD. Tidakdilibatkan

19. ”Bagaimana penilaian Bapak/Ibu atas rangkaian seluruh proses rekrutmen pegawai secara keseluruhan di lingkungan Pemkab Kukar belakangan ini?”A. ProsesnyasangatterbukaB. ProsescukupterbukaC. ProsesnyakurangterbukaD. Prosesnyatertutup

20. ”MenurutpenilaianBapak/Ibu, padabagianmanaprosesrekrutmenpegawai yang tahapannya paling tertutupatautidaktransparan?”A. ProsesseleksiberkasB. Proses penilaian hasil tesC. ProsespenetapankelulusanD. Prosespenempatanlulusan

21. Permasalah-Permasalahan Terkait Proses Rekruitmen PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara JumlahHonorer yang masuk database 7.812 dari total ± 9.000 T3D yang ada PNS Dari sisikuantitassudahlebihdaricukup, tetapidarisisikualitasmasihkurang/ belumcukup Menumpuknya PNS serta T3D yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dikarenakan mekanisme pengendalian jumlah pegawai yang kurang berjalan optimal Perencanaan pengadaannya terdahulu yang tidak mempertimbangkan pada kebutuhan setiap SKPD yang ada (man power planning belumdisusun) bahkanperekrutan T3D tidakmenggunakanmekanismeformasi

22. Permasalah-Permasalahan Terkait Proses Rekruitmen PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara Penerimaanpegawaibaik PNS maupuntenagahonorer/ T3D tersebutjugakurangmemperhatikanbesarnyatingkatrenumerasi yang harusdikeluarkanterhadapkondisikeuangandaerah. Penerimaan PNS saat ini bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi mengatasi tenaga honorer yg ada

24. BKD

25. BAPERJAKATPENILAIAN PNS PPK PENEMPATAN EVALUASI

26. Pertimbangan-Pertimbangan Perlu Dilakukannya Reposisi/ Mutasi Masa Kerja Kepangkatan Prestasi Kerja Penyegaran Organisasi Kebutuhan organisasi Tidak dapat beradaptasi dengan perubahan aturan yang ada Pertimbangan BAPERJAKAT Faktor khusus (reposisi didasarkan pada kehendak dari beberapa pihak yang berkeinginan dilakukannya reposisi)

27. Permasalah-Permasalahan Terkait Proses Reposisi PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara ProsesReposisisecaraumummasihtertutupdantidakmelibatkan unit kerja Prosesreposisibanyakdipengaruhiolehfaktor non-teknisadministratif Pengangkatan PNS dalamsuatujabatan yang tidaksesuaidenganpersyaratan yang dibutuhkan

28. “Bagaimana peran Unit Kerja Bapak/ Ibu dalam proses Reposisi dalam beberapa tahun terakhir ini?”A. Membuat telaahan (evaluasi) staf/ pegawai dan menyampaikan kepada pihakyang berwenang (misalnya BAPERJAKAT Kabupaten)B. Membuat telaahan staf/pegawai dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang hanya apabila diminta oleh pihak yang berwenang tersebutC. KurangdilibatkanD. Tidakdilibatkan

29. “Bagaimana Bapak/Ibu menilai proses Reposisi yang terjadi di Unit Kerja Bapak/Ibu sampai dengan saat ini?”A. Dilakukan sesuai prosedurdankaidah yang berlakuB. Dilakukansesuaitahapanprosedurtetapijugabanyakdipengaruhiolehfaktor non-teknisadministratifC. KurangsesuaiprosedurD. Tidaksesuaiprosedursamasekali

30. “Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu atas rangkaian seluruh proses Reposisi pegawai secara keseluruhan di lingkungan Pemkab Kukar belakangan ini?”A. Prosesnyasangatterbuka.B. ProsesnyacukupterbukaC. ProsesnyakurangterbukaD. Prosesnyatertutup

31. ”BagaimanapenilaianBapak/Ibuatasditempatkannyapegawai (hasilReposisi/Mutasi) barudi Unit KerjaBapak/Ibubelakanganini?”A. Puas, sudahsesuaidenganjumlahkebutuhan Unit KerjadandapatmeningkatkankinerjalembagaB. CukupPuas, sudahsesuaidenganjumlahkebutuhan Unit Kerjanamunmasihbelumsesuaidengankualifikasi yang dipersyaratkan.C. Kurangpuas, penempatanpegawaihasilMutasidi Unit Kerjatidaksesuaisamasekalidengan yang dibutuhkanD. Tidakpuassamasekalidarisegalaaspek.

32. ”MenurutpenilaianBapak/Ibu, padabagianmanaprosesreposisipegawai yang tahapannya paling tertutupatautidaktransparan?”A. Prosespemanfaatanhasiltelaahan staff danrekomendasi yang dibuatoleh Unit Kerja.B. Proses penilaian individual calon pegawai yang akan direposisiC. Prosespenetapannamacalonpegawai yang akandireposisiD. Proses penempatan pegawai yang akan direposisi di tempat yang baru

33. Permasalah-Permasalahan Terkait Proses Reposisi PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara Penyebaranpegawai (PNS dan T3D) yang tidakmeratapadasetiap SKPD Cukupbanyaknya PNS yang telah lama non-job Masihadanya PNS yang telahmencapai BUP tetapitetapmemegangjabatandan BUP nyaterusdiperpanjang Masihterdapatnyajabatan-jabatanlowong yang dipegangolehPltdalamjangkawaktu yang cukup lama Pegawai yang direkrut tidak memiliki job description yang jelas disamping kualitas dan kompetensi mereka yang ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh unit-unit oganisasi tempat mereka ditempatkan

34. Pengangkatan PNS Tidak Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan Disebabkan : Tidakadanyaanalisiskebutuhanpegawai yang dilakukan Kekurangtegasanpenerapanaturan-aturan kepegawaian oleh pembina kepegawaian Ketidakberfungsian Baperjakat dalam memberikan pertimbangan terkait pengangkatan dalam jabatan struktural Adanya faktor politis/ hubungan kedekatan dengan pimpinan yang mempengaruhi penempatan seseorang sehingga berpotensi terjadinya jabatan tidak sesuai dengan kompetensinya.

35. Dampak Yang TimbulAkibatReposisi Yang TidakSesuai Bahwakompetensipegawaitidakakandapatmemenuhikompetensi yang dipersyaratkanorganisasi. Sehinggapencapaianvisi, misi, dantujuanorganisasitidakakan optimal dansemakinjauh Tidak relevannya hasil pelaksanaan tugas pejabat lama dengan pelaksanaan tugas pejabat baru Kecemburuan sosial

36. Tahapan Penataan Kepegawaian Kebijakan Strategis Pejabat Pembina Kepegawaian Baperjakat Pembagian Satuan Organisasi Perpaduan SDM Aparatur BKD Pimpinan SKPD

37. DasarPenempatanDalamJabatan D U K (DaftarUrutKepangkatan) PrestasiKerja Disiplinilmu D P 3 Usia Loyalitas Lulus dari DIKLAT Pertimbangan BAPERJAKAT

38. KESIMPULAN Secaraumumtelahterjadi surplus kuantitasdandefisitkompetensi PNS Baikprosesrekruitmendanprosesreposisi yang berlangsungdirasakanmasihtertutup, terutamapadaprosespenilaiandanpenetapannya Permasalahan-permasalahanumum yang timbulakibatpemerintahdaerahtidakmendasarkanprosesrekruitmendanreposisipadaanalisiskebutuhan PNS termasukpenganggarannya. Masihdominannyapengaruh non-teknisadministratifdalamrekruitmendanreposisi yang berlangsung

39. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Perlunyapenegasankomitmenpimpinandaerahsertasegenappimpinan unit kerjaselakupembinakepegawaianuntukmenerapkanketentuanperundang-undanganterkhususpadaketentuanpengadaan PNS sertapengangkatandanpemindahan yang diamanatkandilakukansecaraobjektif, transparan, adil, dan professional. Untukmewujudkanhalinisangatdiperlukanpenegasanbatas-bataskewenangansertapenguatankoordinasiantarkelembagaan yang mengelolaurusankepegawaiandiKabupatenKutaiKartanegara.

40. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Denganjumlah PNS yang cukupbanyakinisebaiknyaperekrutan CPNS barukedepandilakukandenganmekanismepengendalianjumlah (minus growth) denganhanyamelakukanperekrutantenaga-tenagaahlidansertatenaga-tenaga yang kompetensinyasangatdibutuhkanorganisasi.

41. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Untuk meningkatkan kesesuaian antara kapasitas/ kompetensi pegawai yang akan direkrut dengan kebutuhan masing-masing instansi, maka proses rekruitmen perlu diawali dengan meminta analisis kebutuhan pegawai dari setiap instansi. Analisis kebutuhan pegawai tingkat instansi ini selanjutnya akan diolah lebih lanjut oleh tim tingkat Kabupaten, sehingga akan dihasilkan analisis kebutuhan pegawai tingkat daerah. Lebihlanjut BKD selakupelaksanamanajemenkepegawaiandaerahperlumelakukanpertemuandenganseluruh SKPD terkaitpenentuanformasi PNS yang akandiusulkanberdasarkanurutanprioritasnya.

42. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Pelibatan SKPD terkaitdalampra-seleksi PNS jugaperludilakukandenganharapandapatmenutupikekurangan-kekurangan yang mungkin terlewati terkaitperumusanformasisecara integral dalamsatukabupaten. Melaluimekanismepelibataninidiharapkanpegawaibaru yang terjaringnantinyasesuaidengankeinginandankebutuhanmasing-masing SKPD yang membukalowongantersebut, sehinggatidaklagimenimbulkanmasalahketidakpuasanatas PNS hasilrekruitmen.

43. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Terhadapjumlah PNS yang sangatberkelebihandiKabupatenKutaiKartanegaradanmenumpukdipusatpemerintahandikota, sebaiknyadilakukanpenyebaranpegawaitersebutkewilayah-wilayah/ unit kerjaditingkatkecamatandankelurahanataudidaerah-daerahpedalaman yang membutuhkanpelayanansecara optimal. Sedangkanbesarnyajumlahtenaga honor yang tidakmasukdalam database untukdiangkatmenjadi CPNS perludilakukanlangkahrasionalisasi, yaitupenguranganjumlahtenagahonorerdenganmemperhatikankompetensinyasesuaidengankebutuhanorganisasi.

44. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Keterbukaaninformasidanruanguntukmengakses data-data terkaitprosespengadaan PNS terutamapadaprosespenilaiandanpenetapankelulusanmerupakanlangkahnyatauntukmenciptakanpengadaanPegawaiNegeriSipil yang didasarkanataskebutuhandandilakukansecaraobyektifsesuaidengansyarat yang ditentukan. Keterbukaaninijugadapatmembangkitkangairahkompetisisesamapelamaruntukmenunjukkankualitasdankompetensinya. Jikaketerbukaanprosespengadaan PNS initelahdilaksanakan, makastandarkelulusansertakualifikasi PNS yang akandirekrutnantinyadapatditingkatkan

45. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Kedepanjugaperludibudayakan/ ditradisikanuntukmembatasiwaktumaksimumdan minimum seorangpegawaiitumenjabatdanjugasecararutinditetapkanjangkawaktudilakukannyamutasi. Hal iniperluuntukmencegahterlalucepatatauterlalulamanyaseseorangpegawaimemegangsuatujabatan.

46. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Prosesreposisi yang dilakukanharusberlandaskanpadaobjektivitassesuaidenganpenilaian yang dilakukanolehtimBaperjakatdenganmempertimbangkanhasiltelaahan unit kerja yang bersangkutan. Prosesreposisipegawaiinijugaharuslepasdaritekanansertaintervensidarimanapun agar PNS yang telahbekerjadenganbaikdanmenunjukkanprestasikerja yang baikmemperolehkesempatandalampengembangankariernyadenganmenempatiposisi yang lebihtinggi. Tahapan kompetisi dan seleksi secara terbuka (open system) terhadap pelaksanaan reposisi dalam suatu jabatan merupakan langkah baik dalam menyaring dan menjaring pegawai-pegawai berkualitas dan berkompeten.

47. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara Pemerintah Daerah sebaiknyaberpedomanpadaanalisisjabatandalamtahapanreposisi PNS. Pemanfaatananalisajabatandalamtahapanreposisisangatberperandalammemberikaninformasimengenaipersyaratandankualifikasi yang tergambarbaiksecarakuantitasmaupunsecarakualitas PNS yang bisamendudukiposisitersebut.

48. RekomendasiTerkaitRekruitmendanReposisi PNS diKabupatenKutaiKartanegara RekruitmendanReposisi PNS merupakanlandasanutama yang akanmenentukankualitas PNS sertakualitasjalannyapemerintahannantinya, namunrekruitmendanreposisi PNS inihanyasatufaktordiantarabeberapafaktorkuncilainnya yang menentukandalamsistemmanajemen PNS. UntukitusangatperludilakukanpengkajianlebihlanjutterhadapmanajemenPNS inidiantaranyaperencanaankebutuhan PNS (analisisbebankerjasertaanalisisjabatan), PengelolaanKinerja PNS (insentif, disiplin, kodeetik), sertapengembanganpolakarier PNS.

49. BALITBANGDA Kab. KutaiKartanegara PKP2A III LAN Samarinda TerimaKasih… SemogaBermanfaat