• Teilen
  • E-Mail
  • Einbetten
  • Gefällt mir
  • Speichern
  • Privater Inhalt
Status lingkungan hidup indonesia 2012. pilar lingkungan hidup indonesia
 

Status lingkungan hidup indonesia 2012. pilar lingkungan hidup indonesia

on

  • 1,046 Views

merupakan buku data lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup tahun 2012

merupakan buku data lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup tahun 2012

Statistiken

Views

Gesamtviews
1,046
Views auf SlideShare
1,046
Views einbetten
0

Actions

Gefällt mir
0
Downloads
65
Kommentare
0

0 Einbettungen 0

No embeds

Zugänglichkeit

Details hochladen

Uploaded via as Adobe PDF

Benutzerrechte

© Alle Rechte vorbehalten

Report content

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Ihre Nachricht erscheint hier
    Processing...
Kommentar posten
Kommentar bearbeiten

    Status lingkungan hidup indonesia 2012. pilar lingkungan hidup indonesia Status lingkungan hidup indonesia 2012. pilar lingkungan hidup indonesia Document Transcript

    • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 Pilar Lingkungan Hidup Indonesia
    • i KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 Pilar Lingkungan Hidup Indonesia
    • ii KATA PENGANTAR P embangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pelaksanaannya perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yakni sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan dunia dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup pada KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan, ekonomi dan manusia. Indonesia yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah seyogyanya dapat membawa bangsa dan negara kita menjadi salah satu yang terbesar di dunia serta, yang terpenting, dapat menjamin tingginya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Sasaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang Sustainable Growth with Equity, atau Pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, maka dari sisi dimensi lingkungannya diperlukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan begitu pembangunan akan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup, yaitu meningkatkan nilai dan fungsi lingkungan hidup. Hal yang harus diperhatikan adalah daya dukung, daya tampung dan aspek pencadangannya serta tata ruang sehingga tidak menimbulkan berbagai bencana lingkungan seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan lahan, banjir, longsor, kekeringan serta berbagai wabah penyakit. Semua itu menyebabkan krisis energi, air dan pangan yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi peri kehidupan kita. Patut kita sesali bersama karena pada kenyataannya lingkungan hidup Indonesia telah banyak yang rusak dan cemar serta sumber daya alam kita semakinterkikis.Sesalsajasangattidakcukup,keterpurukaniniharusmenjadi “wake-upcall”padakitasemuauntukbersama-samaberupayameningkatkan kapasitas diri dalam mengatasi semua permasalahan lingkungan hidup.
    • iii Upaya tersebut di atas dipengaruhi oleh perilaku semua pemangku kepentingan baik secara individu maupun kolektif. Oleh karenanya, perilaku ini yang harus diubah menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan tema Tema Hari Lingkungan Hidup Tahun 2013 “Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi Untuk Selamatkan Lingkungan”. Tema ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian kita atas pentingnya pemanfaatansumberdayaalamsecarabijakdanberwawasanlingkungan hidup. Tema ini diadopsi dari Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Dunia, United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu “Think.Eat.Save”, mengingat perilaku dan pola konsumsi terutama dalam menyikapi daur hidup pangan berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tematik (SLHI) Tahun 2012 disusununtukmemberikanpemahamanakankondisilingkunganhidup Indonesia dan bagaimana semua pemangku kepentingan berupaya untuk melindungi dan mengelolanya. Laporan ini difokuskan pada tema kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan judul “Pilar Lingkungan Hidup Indonesia”. Laporan ini menyajikan kecenderungan kualitas lingkungan hidup, gambaran interaksi dinamis antara kapasitas dan kualitas lingkungan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang memadai merupakan elemen penting yang akan menentukan status lingkungan hidup Indonesia di masa depan. Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Pakar dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 ini. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, yakni pembuat kebijakan, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa serta masyarakat luas. Jakarta, 5 Juni 2013 Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA
    • iv KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 Diterbitkan oleh: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jl. D. I. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13410 Telp : 021 -8580081 Fax : 021 -8580081 ISBN 978-602-8358-67-5 Isi dan materi yang ada dalam buku ini boleh di reproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya. Pelindung : Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Menteri Lingkungan HIdup Pengarah : DR. Henry Bastaman, Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab : Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, Asisten Deputi Data dan Informasi Lingkungan Editor : Dida Gardera, Eri Rura, Luhut P Lumban Gaol, Lindawati, Nuke Mutikania, Harimurti, Heru Harnowo, R.Susanto, Adi Fajar Ramly, Hasan Nurdin, Heru Subroto, Indira Siregar, Abdul Aziz Sitepu, Wahyudi Suryatna Penulis : Prof. Dr. Akhmad Fauzi, Prof. Dr. Dedy Darnaedi MSc., Prof. Dr. Lilik Budi Prasetyo, Dr. Budhi Gunawan, Dr. Driejana, Ir. Idris Maxdoni Kamil, M.Sc.,Ph.D., Dr. Herto Dwi Ariesyadi, Hernani Yulinawati, ST., MURP, Ph.D., Ano Herwana, SE, MM., Dida Gardera, S.T., M.Sc., Dr. Esrom Hamonangan, Ir. Dewi Ratnaningsih, Jetro, S.T. Sekretariat : Suhartono, Trileni Ratna Aprita, Saeprudi Pendukung : Baiah, Wiyoga, Agnes Swastikarina Gusthi, Sudarmanto, Tommy Aromdani, Juarno, Sarjono, S Dombot Sunaryedi, Yayat Rukhiyat, Nurheni Astuti, Anastasia, M. Bambang Eko Ariwibowo, Rio Kurniawan M, Tri Prihartiningsih
    • v Ucapan Terima Kasih Kementerian Lingkungan Hidup Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2012 Kontributor : Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kontributor Foto : Sugiarti Penjelasan Cover: Sesuai dengan judul SLHI 2012 yaitu“ Pilar Lingkungan Hidup Indonesia ”, cover ini berusaha menampilkan keseimbangan tiga pilar pembangunan Indonesia berkelanjutan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya.
    • vi DAFTAR Isi Cover Dalam Kata Pengantar Ucapan Terima Kasih Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Kotak 1. INTERAKSI KAPASITAS PENGELOLAAN DENGAN KUALITAS LINGKUNGAN TANTANGAN LINGKUNGAN MEMETAKAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN 2. KONDISI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA UDARA AIR Kualitas Air Sungai Penurunan Beban Pencemar Kualitas Air Danau Dampak Penurunan Kualitas Air Kuantitas Air Dampak Penurunan Kuantitas Air HUTAN DAN LAHAN Lahan Kritis PESISIR DAN LAUT Kualitas Air Laut KEANEKARAGAMAN HAYATI Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi Perundang-Undangan Republik Indonesia Flora Fauna Dalam“Red Data List” IUCN Flora Fauna dan Mikroba Invasif 3. KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lembaga Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Unit Pelayanan Terpadu Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaga Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup SARANA DAN PRASARANA Laboratorium Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA Anggaran Lingkungan Hidup i ii-iii v vi ix xiii xv 1 3 4 6 9 23 24 26 27 29 30 32 37 47 50 56 60 60 61 63 66 69 69 70 71 72 76 76 76 76 78 80
    • vii PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN Pengembangan Sistem Penanganan Kasus Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Penaatan Dalam Konteks Pembinaan Pendidikan Formal Pendidikan Non Formal Pendidikan Informal PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Internasionalisasi Lingkungan Hidup Peran Indonesia di Forum Internasional Indonesia Sebagai Tuan Rumah Dalam Pertemuan Internasional Patisipasti Aktif Indonesia dalam Organisasi Regional/Internasional Kerja sama Bilateral Hutan dan Lahan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan di Kementerian Kehutanan Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon Air Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air Keanekaragaman Hayati Balai Kliring Keamanan Hayati Taman Keanekaragaman Hayati Protokol Nagoya Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Konservasi Tumbuhan di Kawasan Ex-situ Konservasi Pesisir dan Laut Program Rantai Emas – Rehabilitasi Pantai, Entaskan Masyarakat Setempat Program rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – COREMAP Udara Perubahan Iklim Upaya Sektor Industri Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Sampah AKSES PARTISIPASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN Dunia Usaha Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Pengembangan Industri Hijau Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Badan Usaha Milik Negara Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Hukum Adat Perguruan Tinggi 84 86 87 89 90 90 90 91 92 92 92 95 96 96 97 98 101 101 101 102 103 104 105 105 106 106 108 108 108 109 112 114 115 116 118 118 118 120 121 122 123 125 126
    • viii Media Massa Masyarakat Umum Pemangku Kepentingan Pro Lingkungan Hidup 4. CATATAN KHUSUS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Papua PENGENDALIAN KERUSAKAN SUNGAI Sungai Ciliwung Sungai Citarum Sungai Cisadane Sungai Brantas GERAKAN PENYELAMATAN DANAU Danau Limboto Danau Singkarak Danau Rawa Pening Danau Ayamaru RAGAM AKSI DAN HIKMAH PEMBELAJARAN Aksi Pengelolaan Teluk Tomini Aksi Pengelolaan Lingkungan Selat Bali Peraturan Tingkat Kampung Melindungi Terumbu Karang Usaha Pelestarian Badak Jawa dan Sumatera Pelestarian Ratusan Spesies Bambu Proyek Raksasa Konservasi Lahan Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. KUALITAS LINGKUNGAN DAN KAPASITAS PENGELOLAANNYA KONDISI SAAT INI POTENSI TEKANAN DAN ISU LINGKUNGAN DI MASA DEPAN Sebaran dan Pertumbuhan Penduduk Kemiskinan Alih Fungsi Lahan Pertumbuhan Sektor Transportasi Permintaan Energi Perilaku Peduli Lingkungan KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MASA DEPAN 6. SINTESIS DAN HARAPAN SINTESIS HARAPAN KE DEPAN 128 128 132 134 136 137 139 141 147 147 154 158 160 163 163 163 164 165 167 168 169 169 172 174 175 176 178 180 186 186 189 191 193 194 195 196 198 200 203
    • ix DAFTAR Gambar Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5. Gambar 2.6. Gambar 2.7. Gambar 2.8. Gambar 2.10. Gambar 2.11. Gambar 2.12. Gambar 2.13. Gambar 2.14. Gambar 2.15. Gambar 2.16. Gambar 2.17. Gambar 2.18. Gambar 2.19. Gambar 2.20. Gambar 2.21. Gambar 2.22. Gambar 2.23. Gambar 2.24. Gambar 2.25. Gambar 2.26. Gambar 2.27. Gambar 2.28. Gambar 2.29. Gambar 2.30. Gambar 2.31. Gambar 2.32. Gambar 2.33. Gambar 2.34. Gambar 2.35. Gambar 2.36. Foto Deforestasi Hutan, Eksploitasi BatuBara Skema Driver-Pressure-State-Impacts-Response Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup vs Kualitas Lingkungan Hidup Konsumsi Energi di Indonesia Tahun 1990 – 2009 dari Berbagai Sektor Tren Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor (Darat) Nasional Untuk Kategori (A) Mobil, Truk Dan Bus, (B) Sepeda Motor Tren Rata-Rata Tahunan Pengukuran Metode Pasif (A) NO2 ; (B) SO2 di 33 Ibukota Provinsi Sebaran Konsentrasi Rata-Rata NO2 dan SO2 Di 248 Kota/Kabupaten di Indonesia Konsentrasi SO2 dan NO2 dari Sektor Transportasi Tahun 2011 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari Sektor Pemukiman Tahun 2011 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari Sektor Komersial Tahun 2011 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari Sektor Industri Tahun 2011 Konsentrasi CO Tahun 2011-2012 di Perkotaan (Road Monitoring) Konsentrasi Road Side Monitoring NO2 Tahun 2011-2012 Konsentrasi Road Side Monitoring TSP Tahun 2011-2012 Konsentrasi Road Side Monitoring SO2 Tahun 2011-2012 Konsentrasi Road Side Monitoring Hidrokarbon Tahun 2011-2012 Konsentrasi Road Side Monitoring O3 Tahun 2011-2012 Konsentrasi Rata-Rata PM10 dan PM 2,5 di Sepuluh Kota Indonesia Tahun 2012 Kandungan Logam Berat (ng/m3 ) Dalam PM Tahun 2012 Konsentrasi Sulfat (µmol/L) Air Hujan Rata-Rata Tahunan, 2001-2011 Konsentrasi Nitrat (µmol/l) Air Hujan Rata-Rata Tahunan, 2001-2011 Dampak Deposisi Asam Case Fatality Rate KLB Diare di Indonesia Tahun 2005-2012 Persentase Titik Pantau Air Sungai di Indonesia dengan Status Tercemar Berat Berdasarkan Kriteria Mutu Air Kelas II PP 82 Tahun 2001 Penurunan Kualitas Sungai di Indonesia (peta 2008 dan 2012) Sebaran nilai rasio BOD/COD dan Nilai Pencemar Organik Berdasarkan Provinsi Persentase Parameter Kualitas Air 2008-2012 yang Tidak Memenuhi Kriteria Mutu Air Kelas II PP 82/2001 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Minum Layak (Perkotaan dan Perdesaan) Potensi Air dan Ketersediaan Air per Kapita Sumber Daya Air per Pulau pada Musim Hujan Tinggi Curah Hujan di Tiap Pulau (mm/tahun) Sebaran DAS Kritis pada Tahun 1984, 1992, dan 2005 Jumlah Kejadian Banjir di Indonesia Beberapa Potret DAS Kritis di Indonesia Penurunan Luasan Hutan pada Periode 2000 – 2011 Persentase Perubahan Hutan pada Periode 2000 – 2011 Persentase Perubahan Hutan Mangrove pada Periode 2000 – 2011 Penurunan Luasan Hutan pada periode 2000 – 2011 per Propinsi 2 4 5 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 19 19 21 21 22 23 24 25 26 26 29 31 31 31 32 33 33 37 39 39 41
    • x Sebaran Kejadian Bencana Banjir & Bencana Banjir Yang Disertai Longsor Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2011 Sebaran Kejadian Kekeringan Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2011 Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (%) Kandungan Amoniak di Pelabuhan Perbandingan Kandungan Oksigen Terlarut di Pelabuhan Tanjung Priok dan Gorontalo Tahun 2011 – 2012 Perbandingan Kandungan Fenol di Pelabuhan Tanjung Priok dan Gorontalo Tahun 2011 – 2012 Perbandingan Kandungan Amoniak di Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2011-2012 Kandungan TSS di Daerah Wisata Kandungan Oksigen Terlarut di Daerah Wisata Kandungan Minyak dan Lemak di Daerah Wisata Kandungan Fenol di Daerah Wisata Kandungan Amoniak di Daerah Wisata Kandungan MBAS di Daerah Wisata Flora Fauna Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia Flora-Fauna Berdasarkan Kriteria IUCN Kategori Kriteria IUCN pada Fauna Kategori Kriteria IUCN pada Flora Jumlah Jenis Flora Fauna danMikroba Invasif Total Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Jumlah Total Pemohon Layanan Unit Pelayanan Terpadu Penurunan Jumlah Jenis Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup Peningkatan Total Kualitas Impor Bahan Beracun dan Berbahaya (juta ton) Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Nasional Laporan Capaian Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Nasional Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota Laporan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tingkat Provinsi Sebaran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup vs Total Belanja Pemerintah RI Pembagian Dana Alokasi Khusus Lingkungan 2006 – 2012 Mekanisme Tata Cara Penanganan Pengaduan Jumlah Sanksi Administrasi yang dikeluarkan tahun 2012 Hasil Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Hasil Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Provinsi dan Kabupaten/Kota Gambar 2.37. Gambar 2.38. Gambar 2.39. Gambar 2.40. Gambar 2.41. Gambar 2.42. Gambar 2.43. Gambar 2.44. Gambar 2.45. Gambar 2.46. Gambar 2.47. Gambar 2.48. Gambar 2.49. Gambar 2.50. Gambar 2.51. Gambar 2.52. Gambar 2.53. Gambar 2.54. Gambar 3.1. Gambar 3.2. Gambar 3.3. Gambar 3.4. Gambar 3.5. Gambar 3.6. Gambar 3.7. Gambar 3.8. Gambar 3.9. Gambar 3.10. Gambar 3.11. Gambar 3.12. Gambar 3.13. Gambar 3.14. Gambar 3.15. Gambar 3.16. 49 49 50 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 61 61 62 62 63 70 71 72 72 74 74 74 74 77 79 80 83 87 88 88 89
    • xi Pendidikan dan Pelatihan KLH Tahun 2010 – 2012 Alur proses pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengembangan Kebun Raya Jaringan Stasiun di Indonesia Pemantau Kualitas Udara Sistem Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Kinerja Penanganan Tempat Pembuangan Akhir Tahun 2011-2012 Jumlah Perusahaan Peserta PROPER Neraca Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi Migas Neraca Limbah B3 Sektor Kawasan & Jasa Jumlah Anggaran Community Development Media Massa Dalam Pemberitaan/InformasiLingkunganHidup Penghargaan Kalpataru Jumlah dan Prosentase Pemangku Kepentingan Pro Lingkungan Hidup Perubahan Tutupan Hutan P. Sumatera (a) 2000, (b) 2003, (c) 2006, (d) 2009, (e) 2011, (f) Deforestasi 2000 – 2011 Perubahan Tutupan Hutan Provinsi di Pulau Sumatera Perubahan Hutan Tahun 2000 Menjadi Tutupan Lahan Lain di Tahun 2011 di Pulau Sumatera Perubahan Tutupan Hutan Provinsi di Pulau Kalimantan (a) 2000 dan (b) 2011 Perubahan Tutupan Hutan Provinsi di Pulau Kalimantan Perubahan Hutan Tahun 2000 Menjadi Tutupan Lahan Lain di Tahun 2011 di Pulau Kalimantan Deforestasi Hutan Pulau Papua 2000-2011 Perubahan Tutupan Hutan Provinsi di Pulau Papua Perubahan Hutan Tahun 2000 Menjadi Tutupan Lahan Lain di Tahun 2011 di Pulau Papua Diagram Perubahan Penutupan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun1997, 1999, 2002, 2009 Peta Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 1997, 1999, 2002, 2009 Peta Lokasi Sungai Ciliwung Perubahan Luasan Hutan dan Permukiman DAS Ciliwung, Tahun 2000-2010 Proporsi Perubahan Tutupan Lahan DAS Ciliwung Tahun 2000-2010 Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Tahun 2010 Status Mutu Hulu-Hilir DAS Ciliwung Tahun 2010-2012 Berdasarkan KMA Kelas II PP 82/2001 Garis Besar Rencana Restorasi Sungai Ciliwung Tahun 2012 – 2015 Pilot Project Pemulihan Kualitas Lingkungan Sungai Ciliwung Tahun 2006 – 2011 Peta Wilayah DAS Citarum Perubahan Tata Guna Lahan di DAS Citarum yang Menekan Kondisi Sungai Citarum Jumlah Aliran Air PerTahun Sungai CitarumTahun 1963-2008 Gambar 3.17. Gambar 3.18. Gambar 3.19. Gambar 3.20. Gambar 3.21. Gambar 3.22. Gambar 3.23. Gambar 3.24. Gambar 3.25. Gambar 3.26. Gambar 3.27. Gambar 3. 28. Gambar 3.29. Gambar 4.1. Gambar 4.2. Gambar 4.3. Gambar 4.4. Gambar 4.5. Gambar 4.6. Gambar 4.7. Gambar 4.8. Gambar 4.9. Gambar 4.10. Gambar 4.11. Gambar 4.12. Gambar 4.13. Gambar 4.14. Gambar 4.15. Gambar 4.16. Gambar 4.17. Gambar 4.18. Gambar 4.19. Gambar 4.20. Gambar 4.21. 91 104 107 109 115 117 118 119 119 122 128 132 133 137 138 138 139 140 141 142 143 143 145 145 148 149 149 150 150 152 152 154 155 156
    • xii Indeks Pencemaran di Segmen Sungai Citarum Hulu Peningkatan Fasilitas Sanitasi di Cekungan Bandung Tahun 2000-2011 Tingkat Pencemaran Sungai Cisadane Peta DAS Brantas Status Mutu DAS Brantas Tahun 2012 Dibandingkan Dengan KMA Kelas II PP 82/2001 Dua Betina Dewasa dan Tiga Anak (kiri); Dua Bekantan Jantan Dewasa (kanan) di Areal Reklamasi Uji coba Penelitian Uji Jenis untuk Tanaman Hutandi Areal Reklamasi Badak Sumatera yang Berhasil Terekam Kamera Populasi Badak Sumatera di Awal Penyebarannya Populasi Badak Sumatera yang Masih Tersisa di Indonesia Estimasi Populasi Badak Jawa Tahun 1967 – 2012 Perhitungan Pembobotan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Matriks Korelasi antara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi2009-2012 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 2004 – 2012 Lokasi Penyebaran Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara, Status Desember 2011 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup vs Kualitas Lingkungan Hidup Gambar 4.22. Gambar 4.23. Gambar 4.24. Gambar 4.25. Gambar 4.26. Gambar 4.27. Gambar 4.28. Gambar 4.29. Gambar 4.30. Gambar 4.31. Gambar 4.32. Gambar 5.1. Gambar 5.2. Gambar 5.3. Gambar 5.4. Gambar 6.1. 156 157 159 160 161 167 168 172 173 173 174 183 182 189 192 202
    • xiii DAFTAR Tabel Pemantauan PM10 dan PM2,5 di 10 Kota Indonesia Tahun 2012 Status Ekosistem15 Danau di Indonesia Tahun 2011 Status Trofik dan Kualitas Air Danau Kriteria Status Trofik Danau Angka Kematian Bayi, Jumlah Kematian, Angka Fertilitas Total dan Jumlah Kelahiran menurut Provinsi 2011 Jumlah Pasien TB Paru Positif dan Diare menurut Provinsi 2009 – 2010 Jumlah Pasien, Tingkat Kefaalan, dan Tingkat Kejadian Penyakit Demam Berdarah menurut Provinsi, 2008 – 2010 Jumlah Pasien, Tingkat Kefaalan, dan Tingkat Kejadian Penyakit Demam Berdarah menurut Provinsi, 2008 – 2010 Laju Perubahan Tutupan Hutan per Tahun per Provinsi pada Periode 2000 – 2011 Perkembangan Kebakaran Hutan di Berbagai Fungsi Hutan Jumlah Pantauan Hotspot pada Periode 2005-2011 Luas Lahan Kritis Di Indonesia 2000 – 2011 Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Menurut Provinsi Tahun 2011 Luas Penyebaran Hutan Bakau Menurut Provinsi Dan Tingkat Kerusakan, 2007, 2010, 2011 Rehabilitasi Hutan Bakau Menurut Provinsi 2008 – 2010 Luas Penyebaran Hutan Bakau Menurut Provinsi 2007,2011 Volume Produksi Perikanan 2007 -2011 jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan 2007 – 2011 Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Rekapitulasi Bentuk Kelembagaan LH Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (per Februari 2013) Jumlah dan Status Laboratorium Lingkungan di Indonesia TingkatProvinsi Hasil Evaluasi SLHD Tahun 2011 Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup vs AnggaranPendapatanBelanja Daerah Total Alokasi Dana Dekonsentrasi Lingkungan 2012 Alokasi DAK Bidang LingkunganHidup Tahun 2006 – 2013 Tenaga Kerja Kehutanan Pada IUPHHK HT Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan s/d 2011 Nama dan Luas Kebun Raya Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 2000-2005 (Gg CO2e) Neraca Limbah B3 yang Diperoleh dari Hasil Pengawasan PROPER pada Periode 2010-2011 Neraca Limbah B3 yang Diperoleh dari Hasil Pengawasan PROPER pada Periode2011-2012 Indeks Perilaku Peduli Lingkungan Status Pencemaran di Segmen Sungai Cisadane Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2009-2011 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Tingkat Provinsi Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2010-2035 Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.18. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12. Tabel 4.1. Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3. 18 27 27 28 34 35 36 36 38 46 46 47 51 52 52 52 55 55 69 73 75 78 81 82 83 99 107 112 120 120 130 158 181 184 187
    • xiv LajuPertumbuhanPendudukMenurutProvinsi 2010-2035 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2012 Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2011 Tabel 5.4. Tabel 5.5. Tabel 5.6. Tabel 5.7. 188 190 193 193
    • xv DAFTAR Kotak Box: HujanAsam/DeposisiAsam Box: BerbagaiDanauDengan Status Trofiknya Box: Ihwal Izin Lingkungan Box: Landasan Kuat Bagi Pengelolaan Sampah Box: Sepenggal Jejak WALHI Box: Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi Box: Keberhasilan Kuningan Dalam Konservasi Hutan 21 28 84 85 124 126 144
    • xvi INTERAKSI KAPASITAS PENGELOLAAN DENGAN KUALITAS LINGKUNGAN1
    • 1 “Penulisan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 ini bersifat tematik, yang bertujuan memaparkan kapasitas pengelolaan dalam merespon dinamika lingkungan hidup. Kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup memiliki relasi timbal-balik. Kapasitas yang memadai akan menentukan mutu lingkungan, dengan menganalisis, merespon dan menentukan aksi dalam menjawab tantangan.”
    • 2 1 Interaksi Kapasitas Pengelolaan dengan Kualitas Lingkungan Dengan begitu, menimbang betapa krusial ikhtiar meraih keberlanjutan lingkungan hidup, pustaka ini menyajikan pokok bahasan ihwal kapasitas pengelolaan lingkungan. Hal itu mencakup kelembagaan, kebijakan, serta program lingkungan tingkat nasional dan daerah. Pendek kata, laporan ini hendak memaparkan interaksi dinamis antara kapasitas dengan kualitas lingkungan hidup, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tentu saja, paparan yang termuat dalam pustaka ini masih menyimpan keterbatasan dan kekurangan. Satu hal yang perlu menjadi catatan bersama adalah ketersediaan dan validitas data-informasi. Namun demikian,laporaninidisusundenganmelibatkanbanyak pihak sehingga dapat dijadikan acuan bersama. Kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, yang melibatkan para pemangku kepentingan, mensyaratkan kecakapan kapasitas pengelolaan lingkungan. Kapasitas yang mumpuni menjadi salah satu elemen penting yang akan menentukan status lingkungan hidup di masa depan. Pustaka SLHI 2012 memuat enam bab. Bab pertama berisi latar belakang dan tujuan penulisan. Bab kedua menguraikan secara ringkas status lingkungan hidup yang diwakili komponen: sumberdaya hutan dan lahan, sumberdaya pesisir dan laut, sumberdaya air, udara, dan keanekaragaman hayati. Bab ketiga baru memasuki fokus utama tentang kapasitas pengelolaan lingkungan di Indonesia. Lantas, bab keempat menyajikan pembelajaran, dengan memusatkan pada masalah dan kondisi lingkungan tertentu, serta kebutuhan kapasitas untuk mengatasinya. Seiring kemajuan zaman, lingkungan hidup nampaknya akan menghadapi tekanan lebih berat di masa datang. Untuk itu, bab kelima akan meneropong potensi tekanan dan tantangan ke depan. Paparan juga akan menyajikan pemikiran tentang kapasitas pengelolaan yang diperlukan, yang diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman. Bab keenam sebagai bab terakhir akan menyajikan kesimpulan dan beberapa catatan penting. Gambar 1. Foto Deforestasi Hutan, Eksploitasi Batu Bara
    • 3 Kepulauan Indonesia terbentuk dari 13.466 pulau (BIG, 2010) yang bergelimang sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kekayaan yang melimpah ruah itu berperan sebagai bekal pembangunan ekonomi selama empat dekade terakhir. Kendati pernah dihantam krisis pada penghujung 1990-an, tren pembangunan agaknya masih berkinerja lumayan baik. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi dalam periode itu diiringi dengan merosotnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Indonesia menghadapi tantangan tak ringan: kelangkaan dan kualitas lingkungan menyusut. Salah satu isu yang menonjol selama pembangunan adalah berkurangnya luas kawasan hutan secara drastis sejak 1970-an. Meski upaya reforestasi telah digelar, dalam satu dekade terakhir misalnya, tutupan hutan masih mengalami penurunan: dari 104.747.566 hektare pada 2000, menjadi 98.242.002 hektar pada 2011 (Kementerian Kehutanan). Keadaan kian memburuk: degradasi hutan diikuti pula dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim serta konversi hutan untuk industri kehutanan, kawasan budidaya, plus kebakaran hutan. Beban tak ringan dalam mengelola lingkungan hidup juga terpampang di pesisir dan laut, kualitas dan kuantitas air, kualitas udara kota dan kawasan industri, serta keanekaragaman hayati. Belum lagi bencana alam yang makin kerap melanda di berbagai sudut negeri. Keadaan itu membuat banyak pihak mengelus dada. Tak cukup sampai di situ. Tantangan kian berat lantaran laju pertumbuhan penduduk tak terkendali. Padatnya populasi berdampak berbeda di perdesaan dan perkotaan. Tekanan penduduk di perdesaan, antara lain, telah melejitkan konversi hutan, termasuk merombak lahan marjinal kawasan hutan menjadi lahan budidaya dan permukiman. Penduduk yang bertambah berarti makin banyak perut yang mesti diisi: meningkatkan kebutuhan pangan. Di sisi lain, luas lahan pertanian relatif tetap; bahkan menurun. Sementara itu, tak imbangnya jumlah penduduk dan luas lahan di laju pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat pesat tiap tahunnya. Akibatnya, pencemaran udara semakin bertambah. Di beberapa provinsi dan kota besar, knalpot kendaraan bermotor ibarat cerobong asap yang berjalan. Tak heran, moda kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar konsentrasi NO2 (Nitrogen dioksida), SO2 (Sulfur dioksida) dan CO (Karbon monoksida). Kini, selain kecelakaan lalu lintas, jalanan juga menebar risiko gangguan kesehatan. Gas Nitrogen oksida misalnya, bila terhirup dapat merusak paru-paru. Pertumbuhan penduduk juga memicu berkembangnya industri manufaktur, kehutanan, pertanian dan peternakan. Dampak tumbuh-kembangnya industri berderet panjang: alih fungsi lahan, polusi, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi. Ujung-ujungnya, menghamburkan karbon dan gas rumah kaca lainnya. Lingkungan hidup yang ganjil punya dampak lanjutan. Tengoklah kualitas air yang merosot karena minimnya sistem pengolahan air limbah di perkotaan. Rupanya kesadaran industri dalam mengelola limbah masih perlu terus didorong. Tapi, jangan lupa pula: limbah dari masyarakat juga belum dikelola secara optimal. Kualitas lingkungan yang buruk dan ditambah pola hidrologis yang rusak menyebabkan timbulnya berbagai bencana termasuk wabah penyakit, misalnya diare. Di balik daftar panjang masalah di atas, Indonesia tak pernah lelah berupaya menangkal anjloknya mutu lingkungan hidup. Sejatinya, berbagai pihak dari sekujur negeri bekerja keras memulihkan, merespon dan beraksi nyata bagi lingkungan hidup. Di samping telah ada aksi mengurangi laju deforestasi, berbagai upaya lain juga telah dilakukan pemerintah. Upaya itu berada di tiga jalur: mencegah degradasi lingkungan terus berlanjut, merehabilitasi kerusakan, serta melestarikan alam lingkungan yang masih baik. Tentu, kerja keras itu menggandeng berbagai instansi pemerintah, kalangan dunia usaha, organisasi non- pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. TANTANGAN LINGKUNGAN
    • 4 1 Interaksi Kapasitas Pengelolaan dengan Kualitas Lingkungan MEMETAKAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN Laporan ini memakai pendekatan konseptual Driver- Pressure-State-Impacts-Response (DPSIR) yang dikembangkan United Nations Environment Programme (UNEP). Sebagaimana disajikan dalam Gambar 3, kerangka pendekatan DPSIR ini mengasumsikan hubungan sebab akibat antara komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi, yang terdiri atas: Driving force (D), kekuatan pendorong terjadinya perubahan lingkungan. Misalnya: kegiatan sosioekonomi, seperti industri atau pertanian. Pressure (P), tekanan langsung yang dapat merubah lingkungan. Misalnya: emisi polutan gas ke udara. State (S), status perubahan lingkungan karena tekanan. Misalnya: penurunan kualitas udara karena meningkatnya emisi gas buang beracun dari industri. Impact (I), dampak berubahnya status lingkungan. Misalnya: gangguan kesehatan penduduk yang terpaksa menghirup udara tercemar. Response (R), respon pemerintah dan masyarakat luas terhadap empat komponen itu (D-P-S-I). Misalnya: perumusan kebijakan dan aturan ambang batas emisi gas bagi industri atau lainnya. PSR DPSIR-SCHEME R Response (i.e. regulation and measures to be taken in respon to human impact) I Impact (i.e. assesment of the effects of human impact) S State of the environment (present state-natural state as modified by human impact) P Preasure (i.e. emisions/dischart from point and diffuse sources, rivers and atmosphere ) D Driving Force (i.e. sosioeconomic activities) D+P=HumanImpactontheenvirontment Gambar 2. Skema Driver-Pressure-State-Impacts-Response. Sumber: United Nations Environment Programme
    • 5 Pendekatan DPSIR dapat menggambarkan perubahan status lingkungan yang telah terjadi dan responnya; potensi tekanan yang mungkin terjadi dan respon yang harus dilakukan. Hal itu khususnya menyangkut kapasitas pengelolaan lingkungan yang diperlukan di masa datang. Dengan pendekatan DPSIR, laporan ini mencoba menggambarkan keterkaitan antara kapasitas pengelolaan dengan kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana disajikan dalam Gambar 3, korelasi antara kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dapat membentuk empat kombinasi sebagai berikut: • Kuadran I: kualitas lingkungan tinggi, namun kapasitas pengelolaan rendah, • Kuadran II: kualitas lingkungan dan kapasitas pengelolaannya sama-sama rendah, • Kuadran III: kapasitas pengelolaan tinggi, namun kualitas lingkungan rendah, • Kuadran IV: korelasi positif antara kualitas lingkungan dengan kapasitas pengelolaan yang tinggi. Dari empat kuadran tersebut, diharapkan kualitas lingkungan dan kapasitas pengelolaan lingkungan di Indonesia berada pada kuadran IV. Ini merupakan korelasi positif dan ideal, kapasitas yang tinggi akan mampu menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kondisi yang tidak diharapkan adalah kuadran II: kapasitas dan kualitas berkorelasi positif namun negatif. Sedangkan kuadran I dan III adalah anomali. Kapasitasnya rendah, namun kualitas lingkungan hidup tinggi atau sebaliknya. Kuadran I dapat terjadi karena tekanan terhadap lingkungan—aktivitas manusia dan pembangunan yang tak ramah lingkungan—belum terlalu besar. Hal yang sebaliknya adalah kuadran III: tekanan sangat besar, sementara kapasitas yang sudah relatif besar, belum mampu memulihkan atau menjaga kualitas lingkungan. Agar lebih terang dapat dilihat pada Gambar 3, Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) versus Kualitas Lingkungan Hidup (LH). l Kualitas Lingkungan Hidup Tinggi l Kapasitas Pengelolaan Lingkungan HidupTinggi l Kualitas Lingkungan Hidup Rendah l Kapasitas Pengelolaan Lingkungan HidupTinggi l Kualitas Lingkungan Hidup Tinggi l Kapasitas Pengelolaan Lingkun- gan Hidup Rendah l Kualitas Lingkungan Hidup Rendah l Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Rendah KapasitasPengelolaanLing- kunganHidupTinggi Kualitas Lingkungan Hidup Rendah KapasitasPengelolaanLing- kunganHidup Rendah Kualitas Lingkungan Hidup Tinggi I II IV III Gambar 3. Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup vs Kualitas Lingkungan Hidup. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 6 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA2
    • 7 “Kondisi lingkungan hidup mengkaji kondisi lingkungan yang mencakup komponen udara, air, hutan, lahan, pesisir-laut dan keanekaragaman hayati. Perubahan kondisi lingkungan hidup tersebut dapat ditinjau dalam kurun waktu tertentu sehingga bisa diketahui kecenderungan (trend) maupun kondisi terkini.”
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 8 Komponen lingkungan itu menjadi modal utama pembangunan, yang juga mempengaruhi tingkat kualitas hidup manusia. Udara yang tercemar, akses atas air bersih, dan sanitasi yang tak layak, jelas mempunyai dampak negatif bagi kesehatan manusia. Sementara itu, hutan dan lahan punya efek pada siklus hidrologi yang menentukan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai. Tidak dapat dihindari, rusaknya hutan dan lahan membuat banjir dan kekeringan sering terjadi. Dampaknya akan kian membesar: mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, yang bisa memicu kerawanan pangan. Cadangan lain bagi kesejahteraan masyarakat, berada di pesisir dan laut yang juga memiliki banyak keanekaragaman hayati, yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati yang berlimpah berarti memperkaya sumber pangan, papan dan obat-obatan. Selain menentukan derajat kesejahteraan, pesisir dan laut, turut menyumbang asupan nutrisi dan protein. Dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia seharusnya bangga dan mempunyai kesadaran untuk menanggung tanggung jawab besar. Sampai pada saat ini, para pakar meyakini masih banyak keanekaragaman hayati yang belum dikenal ilmu pengetahuan. Status kelangkaan atau keterancaman flora dan fauna menjadi indikator penting status lingkungan hidup. Harimau putih Foto: Bhisma.
    • 9 UDARA Dari waktu ke waktu, pemakaian energi fosil di Indonesia menunjukan tren yang terus meningkat di semua sektor (Gambar 2.1.) Selama 1990 – 2009, meningkatnya konsumsi energi pada sektor domestik misalnya, karena meningkatnya populasi manusia (lihat Bab 5). Hanya saja, pemakaian energi di sektor ini tidak terlalu besar dibandingkan sektor industri dan transportasi. Tanpa disadari, dominasi pemakaian bahan bakar fosil, dibandingkan energi ramah lingkungan, berpengaruh besar terhadap kualitas udara, terutama di metropolitan dan kota besar (SLHI 2010, hal. 39). Dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat konsumsi minyak meningkat dari 99 MBOE (Million Barel Oil Equivalent) pada 1992, menjadi 186 MBOE pada 2003 (BPS, 2012). Gambar 2.1 Konsumsi energi di Indonesia tahun 1990 – 2009 dari berbagai sektor 700 600 500 400 300 200 100 0 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Industri JutaSBM SBM/JutaRp Rumah Tangga komersial Transportasi PKP dan Lain-Lain Intensitas SBM/Juta Rp Polusi udara akibat dari bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Foto: Dok. Kementerian Lingkungan Hidup Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 10 Transportasi menjadi salah satu sektor yang paling banyak menggunakan bahan bakar fosil. Sektor ini terus menunjukkan tren naik di semua jenis transportasi: darat, udara dan air (SLHI 2010, hal. 44- 45). Peningkatan terpesat ada pada transportasi darat, dengan kenaikan total kendaraan bermotor berkisar 10 persen (BPS, 2012). Dari berbagai kategori kendaraan bermotor, jumlah sepeda motor meningkat tinggi. Fakta ini terjadi merata hampir di seluruh provinsi (lihat Gambar 2.2a dan Gambar 2.2b). Dampak dari pemakaian energi fosil, mempengaruhi kualitas udara. Pencemar udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil, adalah Nitrogen oksida (NOx), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO2 ), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5 ), dan hidrokarbon (HC). Proses-proses lain dapat menghasilkan pencemar, seperti H2 S dan NH3 , logam berat, aerosol dan gas sekunder, seperti ozon (O3 ). Gambar 2.2 Tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor (darat) nasional untuk kategori (a) mobil, truk dan bus, (b) sepeda motor Sumber: diolah dari data Polri dalam Statistik Indonesia 2012 (A) (B)
    • 11 Untukmemeriksakualitasudara,dilakukanpemantauan dengan berbagai teknik. Seperti pemantauan kontinyu otomatis di 10 kota pada jaringan Air Quality Management System (AQMS), pemantauan dengan metode manual aktif untuk evaluasi kualitas udara secara ad-hoc di sejumlah tempat sesuai peraturan yang berlaku, serta pemantauan secara pasif dengan passive sampler. Pemantauan secara pasif merupakan metode murah dan tidak rumit, sehingga cocok untuk monitoring jangka panjang di banyak tempat untuk melihat variasi spasial. Pemantauan pasif ini dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup sejak 2005, untuk parameter NO2 dan SO2 di 33 ibukota provinsi. Tujuannya: mendapatkan tren kualitas udara secara umum. Mulai 2011, untuk mendapat variasi spasial nasional yang lebih baik, pemantauan NO2 dan SO2 dengan metode ini diperluas di 248 kabupaten. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 (A) (B) Gambar 2.3 Tren rata-rata tahunan pengukuran metode pasif (a) NO2 ; (b) SO2 di 33 ibukota provinsi
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 12 Hingga kini, pemantauan secara pasif telah dilakukan empat kali setahun, dengan durasi satu minggu setiap pengamatan. Di setiap kabupaten/kota ditetapkan empat titik pemantauan berdasarkan tata guna lahan: jalan (transportasi), wilayah industri, pemukiman dan wilayah komersial. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya memberikan informasi dengan resolusi spasial yang tinggi dengan biaya rendah, sehingga cocok untuk membandingkan konsentrasi antar-wilayah— antar-kabupaten/kota, 400 lebih lokasi. Pembandingan dengan baku mutu dapat dilakukan dengan baku mutu jangka panjang, dengan syarat nilai rata-ratanya dapat mewakili konsentrasi rata-rata tahunan. Secara kualitatif, data dari 33 ibukota provinsi selama 2006 – 2012 menunjukkan konsentrasi NO2 cenderung naik (Gambar 2.3a). Hal itu mungkin karena pembakaran bahan bakar fosil yang terus meningkat, terutama dari kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikutnya (Gambar 2.4). Pada parameter SO2 , tren kenaikannya belum terlihat, justruterlihatmenurun(Gambar2.3b),walaupunsecara statistik pemakaian batubara dan solar meningkat. Penyebab fenomena ini, selain terkait dengan emisi, juga adanya konversi fisik-kimia gas SO2 di atmosfer menjadi aerosol sulfat (SO4 ) yang tidak terdeteksi oleh pemantau gas, termasuk oleh passive sampler yang mempunyai prinsip difusi gas. Hal itu dapat dideteksi dari adanya sulfat dalam air hujan maupun partikel aerosol. Selain pembandingan kualitas udara antar-kota/ kabupaten secara umum, pemantauan pasif juga memberi informasi perbandingan relatif kualitas udara tiap tata guna lahan yang dipantau. Gambar 2.4. menyajikan kota-kota yang padat penduduk punya konsentrasi NO2 lebih besar. Sedangkan kota dengan aktivitas industri menunjukkan konsentrasi SO2 relatif tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Sumber: Diolah dari data pemantauan passive sampler Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar 2.4 Sebaran konsentrasi rata-rata NO2 dan SO2 di 248 kota/kabupaten di Indonesia
    • 13 Sumber: Diolah dari data pemantauan passive sampler Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Diolah dari data pemantauan passive sampler Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar 2.5 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari sektor transportasi tahun 2011 Gambar 2.6 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari sektor pemukiman tahun 2011
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 14 Sumber: Diolah dari data pemantauan passive sampler Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Diolah dari data pemantauan passive sampler Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar 2.7 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari sektor komersial tahun 2011 Gambar 2.8 Konsentrasi SO2 dan NO2 dari sektor industri tahun 2011
    • 15 Balikpapan BandarLampung Bandung Banjarmasin Bekasi Bogor Denpasar Depok JakartaBarat JakartaPusat JakartaSelatan JakartaTimur JakartaUtara KotaBatam Makasar Malang Medan Padang Palembang Pekanbaru Samarinda Semarang Surabaya Surakarta Tangerang Yogyakarta 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Gambar 2.10 Konsentrasi CO tahun 2011-2012 di perkotaan (road monitoring) 2011 2012 Baku Mutu Co KonsentrasiCO(ug/Nm3 ) K o t a Balikpapan BandarLampung Bandung Banjarmasin Bekasi Bogor Denpasar Depok JakartaBarat JakartaPusat JakartaSelatan JakartaTimur JakartaUtara KotaBatam Makasar Malang Medan Padang Palembang Pekanbaru Samarinda Semarang Surabaya Surakarta Tangerang Yogyakarta 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Gambar 2.11 Konsentrasi road side monitoring NO2 tahun 2011-2012 2011 2012 Baku Mutu NO2 KonsentrasiNO2(ug/Nm3 ) K o t a Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 16 Balikpapan BandarLampung Bandung Banjarmasin Bekasi Bogor Denpasar Depok JakartaBarat JakartaPusat JakartaSelatan JakartaTimur JakartaUtara KotaBatam Makasar Malang Medan Padang Palembang Pekanbaru Samarinda Semarang Surabaya Surakarta Tangerang Yogyakarta 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Gambar 2.13 Konsentrasi road side monitoring SO2 tahun 2011-2012 2011 2012 Baku Mutu SO2 KonsentrasiSO2 (ug/Nm3 ) K o t a Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Balikpapan BandarLampung Bandung Banjarmasin Bekasi Bogor Denpasar Depok JakartaBarat JakartaPusat JakartaSelatan JakartaTimur JakartaUtara KotaBatam Makasar Malang Medan Padang Palembang Pekanbaru Samarinda Semarang Surabaya Surakarta Tangerang Yogyakarta 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 Baku Mutu TSP KonsentrasiTSP(ug/Nm3 ) Gambar 2.12 Konsentrasi road side monitoring TSP tahun 2011-2012 K o t a
    • 17 Balikpapan BandarLampung Bandung Banjarmasin Bekasi Bogor Denpasar Depok JakartaBarat JakartaPusat JakartaSelatan JakartaTimur JakartaUtara KotaBatam Makasar Malang Medan Padang Palembang Pekanbaru Samarinda Semarang Surabaya Surakarta Tangerang Yogyakarta 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Gambar 2.14 Konsentrasi road side monitoring hidrokarbon tahun 2011-2012 2011 2012 Baku Mutu HC Konsentrasi(ug/Nm3 ) K o t a Balikpapan BandarLampung Bandung Banjarmasin Bekasi Bogor Denpasar Depok JakartaBarat JakartaPusat JakartaSelatan JakartaTimur JakartaUtara KotaBatam Makasar Malang Medan Padang Palembang Pekanbaru Samarinda Semarang Surabaya Surakarta Tangerang Yogyakarta 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Gambar 2.15 Konsentrasi road side monitoring O3 tahun 2011-2012 2011 2012 Baku Mutu O3 KonsentrasiO3 (ug/Nm3 ) K o t a Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 18 Pemantauan kualitas udara juga dilakukan melalui Program Langit Biru dengan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP). Salah satu kegiatan EKUP: memantau kualitas udara yang bersumber dari transportasi kendaraanbermotor(roadsidemonitoring).Berdasarkan kategori kota, tiga kota metropolitan dengan nilai Langit Biru tertinggi adalah: Tangerang, Jakarta Selatan, dan Medan; untuk kota besar: Kota Batam, Denpasar, dan Manado; serta untuk kota sedang dan kecil: Serang, Manokwari, dan Mataram. EKUP telah digelar pada 2007 – 2008 dan 2011 - 2012. Jumlah kota yang dievaluasi pada 2012 mencapai 45 kota di 33 provinsi, meningkat dari 26 kota pada 2011—yang juga dievaluasi kembali pada 2012. Hasil uji emisi kendaraan bermotor menunjukkan naiknya tingkat kelulusan rerata untuk kendaraan bensin: dari 85 persen pada 2011, menjadi 88 persen pada 2012. Namun, untuk kendaraan solar, tingkat kelulusan rerata menurun: 47 persen pada 2011, menjadi 43 persen pada 2012. Pengukuran kualitas udara di jalan raya meliputi parameter Karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), SO2 , TSP, Ozon, dan Nitrogen dioksida (NO2 ). Dibandingkan hasil pemantauan pada 2011 di 22 kota, konsentrasi CO cenderung menurun, kecuali di empat kota (Gambar 2.10). Namun, konsentrasi NO2 terjadi sebaliknya, cenderung meningkat pada 2011 dan 2012 (Gambar 2.11). Kecenderungan serupa juga terjadi untuk konsentrasi TSP (Gambar 2.12) dan SO2 (Gambar 2.13). Sementara itu, hidrokarbon telah melebihi baku mutu di 8 kota, walaupun cenderung menurun dibandingkan pada 2011 (Gambar 2.14). Penurunan juga terjadi untuk parameter ozon (Gambar 2.15). Pemantauan udara jalan raya sejumlah kota besar pada 2012 memberikan informasi beberapa pencemar udara meningkat. Hal ini berarti kualitas udara menurun, yang berdampak buruk bagi kesehatan, pertumbuhan hutan, mengurangi jarak pandang, dan merusak bangunan—karena hujan asam. Selain menimbulkan asap hitam, bau tidak sedap, iritasi mata dan infeksi pernafasan, pencemaran udara juga memicu risiko kematian dini, produktivitas kerja menurun, dan gangguan produksi pertanian. Dapat dilihat pada studi Asian Development Bank (ADB) pada 2002 yang mengidentifikasikan, dampak kesehatan karena udara tercemar di Jakarta menelan biaya Rp 1,8 triliun. Di beberapa provinsi dan kota besar, kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar konsentrasi NO2 , SO2 dan CO di udara, hingga melebihi 50 persen. Jika gas NO2 terhirup, akan merusak paru-paru. Jika bereaksi dengan asap bensin yang tidak terbakar sempurna dan zat hidrokarbon lain, NO2 akan membentuk ozon rendah atau smog—kabut coklat kemerahan yang telah menyelimuti beberapa kota lain di dunia. Risiko lain adalah particulate matter (PM), yang mempunyai pengaruh lebih besar bagi manusia dibandingkan pencemar udara lain. Komponen utama Tabel 2.1 Pemantauan PM10 dan PM2,5 di 10 Kota Indonesia Tahun 2012 Lokasi Pemantauan Rata-rata PM10 (µg/m3 ) Rata-rata PM2,5 (µg/m3 ) N Periode Pemantauan 2012 1. Yogyakarta 23.63 10.33 50 Jan – Des 2. Semarang 29.91 9.28 30 Mar – Des 3. Surabaya 51.14 19.66 13 Mar – Jun, Sep, Okt 4. Palangkaraya 27.63 11.87 52 Jan – Des 5. Pekanbaru 49.92 18.63 42 Mar - Des 6. Bandung 43.89 17.21 52 Jan – Des 7. Jakarta 51.14 19.72 30 Jan – Des 8. Tangerang 27.64 11.56 42 Jan – Des 9. Denpasar 43.65 15.31 10 Sep – Nov 10. Makassar 24.33 7.69 17 Okt – Des Baku Mutu Udara Ambien PP No. 41 tahun 1999: Waktu Pengukuran 24 jam PM10 = 150 µg/m3. Waktu Pengukuran 24 jam PM2,5 = 65 µg/m3; 1 tahun = 15 µg/m3 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 19 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar 2.16 Konsentrasi rata-rata PM10 dan PM 2,5 di sepuluh kota Indonesia tahun 2012 Konsentrasi(ug/m3 ) 60 50 40 30 20 10 0 Yogyakarta Semarang Surabaya Palangkaraya Pekanbaru Bandung Jakarta Tangerang Denpasar Makasar PM 2,5 PM 10 BM PM 2,5 PM adalah sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air. Particulate matter terdiri dari campuran yang kompleks antara partikel padat dan cair dari bahan organik dan anorganik yang tersuspensi di udara. Beberapa penelitian menunjukkan, lebih banyak kematian karena PM2,5 (PM di bawah 2,5 µm) dibandingkan PM10 (PM di bawah 10 µm). Namun, partikel antara 2,5 – 10 µm juga berisiko, jika dikaitkan dengan asma dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah menetapkan baku mutu untuk PM10 dan PM2,5 . Kementerian Lingkungan Hidup telah memantau udara secara kontinyu (AQMS), termasuk particulate matter, di 10 kota. Namun hanya tiga kota yang aktif, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Palangkaraya (KLH, 2011). Mulai 2012 juga dilakukan pemantauan dengan GENT Stacked Filter Unit Sampler untuk pengukuran PM10 dan PM2,5 . Yogyakarta Semarang Surabya Palangkaraya Pekanbaru Bandung Jakarta Tangerang Denpasar Makasar Na Mg AI K Ca Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Pb Sb 700 600 500 400 300 200 100 0 Konsentrasi(ug/m3 ) Gambar 2.17 Kandungan logam berat (ng/m3 ) dalam PM tahun 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 20 Konsentrasi PM2,5 tahunan yang melebihi baku mutu terlihat di Surabaya, Pekanbaru, Bandung, dan Jakarta. Rasio PM2,5 terhadap PM10 berkisar antara 0,3 sampai 0,48. Jika mengacu pada WHO Air Quality Guidelines 2005, rekomendasi untuk waktu pengukuran 24 jam PM10 adalah 50 µg/m3 dan 1 tahun sebesar 20 µg/m3 . Sedangkan untuk waktu pengukuran 24 jam PM2,5 sebesar 25 µg/m3 dan 1 tahun sebesar 10 µg/m3 . Kualitas udara di kota-kota tersebut perlu mendapatkan perhatian. Filter juga digunakan untuk menganalisis kandungan hampir 20 unsur logam dalam PM. Emisi sumber bergerak adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap Fe dan Zn di perkotaan. Fe juga dapat berasal dari resuspensi debu alami. Untuk parameter timbal (Pb), dibandingkan kota-kota lain, Surabaya terdeteksi memiliki kadar Pb tertinggi, diikuti Tangerang dan Jakarta. Kondisi itu berasal dari emisi industri, sedangkan Na, Al, K, dan Ca berasal dari tanah. Calon pengguna angkutan umum menutup hidungnya dari polusi (asap) kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Foto: TEMPO/ Arie Basuki
    • 21 Hujan Asam/Deposisi Asam “Hujan asam”adalah istilah umum untuk menjelaskan berbagai cara senyawa asam jatuh dari atmosfer. Istilah yang lebih tepat adalah “deposisi asam”, yang terdiri dari deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi asam terjadi ketika emisi SO2 dan NOx di udara bereaksi dengan air, O2 , dan oksidan sehingga terbentuk senyawa asam yang jatuh ke Bumi dalam bentuk kering (gas, partikel) maupun basah (hujan, salju, kabut). pH air hujan normal berkisar 5,6 sehingga di bawah nilai itu berpotensi terjadi hujan asam. Hujan asam terjadi bila pH di bawah 4,5. Deposisi asam tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi regional karena melampaui batas nasional (transboundary atmospheric pollution). Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) didirikan sebagai inisiatif kerja sama regional, Indonesia menjadi salah satu anggota yang aktif sejak 1998. Ada lima lokasi di Indonesia yang menjadi bagian kerja sama ini: Jakarta, Serpong, Kototabang, Bandung, dan Maros. Sepanjang 2001 – 2011, pH rata-rata air hujan di lima lokasi itu cenderung di bawah air hujan normal (pH 5,6) dan beberapa justru mendekati 4. Terlihat potensi terjadinya hujan asam. Hal itu diperkuat dengan meningkatnya anion sulfat dan nitrat dalam air hujan, yang merupakan prekursor hujan asam. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jakarta Serpong Kotota- bang Bandung Maros Tahun KonsentrasiSulfat(mg/L) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jakarta Serpong Kototabang Bandung Maros Tahun KonsentrasiNitrat(mg/L) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Gambar 2.18 Konsentrasi Sulfat (µmol/L)air hujan rata-rata tahunan, 2001-2011 Gambar 2.19 Konsentrasi nitrat (µmol/l) air hujan rata-rata tahunan, 2001-2011 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 22 Deposisi asam dapat menyebabkan tanah dan badan air menjadi asam, sehingga tidak layak untuk kehidupan ikan dan hewan liar. Selain itu, dapat merusak pepohonan—terutama pada elevasi tinggi, merusak bangunan, monumen dan benda bersejarah. Deposisi asam dapat berdampak global, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, antara lain: • Keasaman air danau membuat berkurangnya spesies tertentu. Jenis plankton dan invertebrata adalah makhluk yang paling cepat terpengaruh pengasaman. Jika pH danau di bawah 5, lebih dari 75 persen spesies ikan akan hilang karena pengaruh rantai makanan. Hal ini berdampak pada kelangsungan ekosistem. • Deposisi asam akan menghilangkan nutrisi yang dibutuhkan tanah. Deposisi asam juga dapat membebaskan senyawa beracun alamiah dalam tanah—seperti aluminium dan merkuri. Akibatnya, sungai, air tanah, dan tumbuhan di sekitarnya akan teracuni. • Deposisi asam yang larut bersama nutrisi tanah akan menghilangkan nutrisi itu sebelum dimanfaatkan pepohonan untuk tumbuh. Sementara senyawa beracun yang larut akan menghambat pertumbuhan, daun cepat gugur, pohon terserang penyakit, kekeringan dan mati. Menurut Soemarmoto (1992), daun yang terkena deposisi asam berkadar magnesium rendah—salah satu nutrisi esensial bagi tanaman. Kekurangan magnesium lantaran unsur ini tercuci dari tanah karena pH yang rendah. • Karena rentan perubahan ekstrim, spesies hewan renik dalam tanah akan langsung mati pada saat pH tanah meningkat. Spesies hewan lain juga terancam mati, karena jumlah produsen (tumbuhan) semakin sedikit. Berbagai penyakit juga akan menyerang, karena kulit hewan terpapar air asam. • Berdasarkan penelitian, SO2 dari hujan asam dapat bereaksi kimia di udara, yang menyebabkan penyakit pernapasan. Selain itu, risiko terkena kanker kulit juga meningkat, jika kulit terpapar langsung dengan senyawa sulfat dan nitrat. • Deposisi asam dapat mempercepat proses pengaratan dari beberapa material, seperti batu kapur, pasir besi, marmer, batu pada dinding beton dan logam. Hujan asam merusak batuan dengan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada batuan. • Deposisi asam, baik basah maupun kering, dapat merusak bangunan, patung, kendaraan bermotor dan benda dari batu, logam atau material lain bila diletakkan di area terbuka dalam waktu lama. Gambar 2.20. foto dampak deposisi asam Foto: Istimewa
    • 23 AIR Ada tiga masalah klasik air yang disebut 3T: too much, too little, too dirty. Too much berarti di suatu tempat, air terlalu berlebih. Too little berarti di suatu tempat, air sangat kurang. Dan too dirty yang berarti air terlalu kotor. Hal terakhir menunjukkan adanya polusi air karena kebiasaan membuang sampah dan limbah industri ke badan air (Kodoatie R.J, 2011). Secara global, pencemaran air berasal dari limbah cair domestik dan industri tidak dikelola, sampah domestik, pemakaian air berlebihan, dan penataan fungsi lahan yang tidak baik. Ini diperparah dengan 30 persen masyarakat yang masih buang air besar sembarangan di badan air. Setiap hari sekitar 14.000 ton tinja manusia belum dikelola dengan benar. Sehingga berdampak pada kualitas air yang menurun. Tidak hanya itu, ketersediaan air juga terganggu, akibat alih fungsi lahan yang meningkatkan aliran permukaan (run-off) di kawasan hilir, yang berpotensi menimbulkan banjir. Antara 2006 sampai 2011, secara nasional persentase rumah yang dilengkapi tangki septik meningkat dari 40,67 persen menjadi 60,33 persen. Pada 2011, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah rumah dengan tangki septik, yakni 93,90 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua: 28,42 persen (BPS, Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012). Kualitas air yang buruk dan ganjilnya siklus hidrologi, berpotensi mengganggu kesehatan, seperti terlihat pada gambar 2.21 Penyakit diare misalnya, identik dengankualitasairyangburuk,kurangnyaketersediaan air bersih, dan diperburuk dengan perilaku tidak higienis. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2,44 2,16 1,89 2,94 1,74 0,4 2,12 Gambar 2.21 Case fatality rate KLB diare di Indonesia tahun 2005-2012 Sumber: Kementerian Kesehatan, 2012 1,74
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 24 Kualitas Air Sungai Sampai saat ini pencemaran air masih menjadi masalah penting di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Tingkat pencemaran air dievaluasi dengan metode Storet. Metode ini merupakan salah satu metode untuk menganalisis status pencemaran air yang diterapkan di Indonesia. Gambar 2.22 menyajikan meningkatnya persentase titik pantau dengan status tercemar berat selama 2008 – 2012. Hal ini berarti perlindungan dan pemulihan kualitas air sungai-sungai utama, khususnya di perkotaan, belum berhasil. Hasil pemantauan 2008 – 2012 tersebut menunjukkan kualitas air sungai cenderung menurun, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti terlihat pada gambar 2.23 Sumber utama pencemar berasal dari aktivitas domestik, yang terlihat dari parameter organik (proporsi BOD/COD dan kandungan Coliform) terutama di Maluku, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara—terlihat pada gambar 2.24 Kualitas air sungai sebagian besar provinsi memiliki nilai kandungan organik melebihi baku mutu (diwakili parameter COD), yaitu sebesar 25 mg/l—berdasarkan PP Nomor 82/2001. Nilai organik tertinggi terpantau di Jawa Barat. Hal ini berkaitan dengan tingkat sanitasi rendah. Meskipun begitu, persentase mutu air cemar berat sudah berkurang dari 82 persen pada 2011, menjadi 75,2 persen pada 2012—terlihat pada gambar 2.25. Khusus Pulau Jawa, terlihat ada tendensi menurunnya kualitas air dari perindustrian. Sumber pencemar dari pertanian belum bisa diidentifikasi karena monitoring rutin pencemar spesifik sektor ini belum dilakukan. Gambar 2.22 Persentase titik pantau air sungai di Indonesia dengan status tercemar berat berdasarkan Kriteria mutu Air Kelas II PP 82 Tahun 2001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Persen% 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Foto: Indarto
    • 25 Keterangan: Tulisan provinsi warna hijau menunjukan kualitas air sungai yang membaik, tulisan provinsi warna putih menunjukan kualitas air sungai tetap, sedangkan tulisan provinsi warna merah menunjukan kualitas air sungai menurun. Gambar. 2.23 Penurunan Kualitas Sungai di Indonesia (peta 2008 ). Gambar. 2.23 Penurunan Kualitas Sungai di Indonesia (peta 2012 ). Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 26 Penurunan Beban Pencemaran Pengawasan secara intensif melalui Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan sistem perizinan telah berhasil menurunkan beban pencemaran lingkungan. Selama 2010 – 2012 beban pencemaran air yang bisa diturunkan dari industri mencapai 19.885.997.416 kg atau 52,3 persen dari total air limbah organik industri. Sementara untuk emisi gas rumah kaca dari industri, telah berhasil menurunkan beban pencemaran sebesar 51.019.189 kg-setara-CO2 atau sebesar 1,32 persen. Tantangan terbesar adalah mengurangi pencemaran dari rumah tangga, yang baru berhasil menurunkan 139.693.010 kg atau 5,4 persen dari total beban yang dihasilkan setiap hari. Termasuk beban pencemaran dari pertanian, seiring makin banyaknya pemakaian pupuk dan pestisida. Gambar 2.24 Sebaran nilai rasio BOD/COD dan nilai pencemar organik berdasarkan provinsi Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Parameter 70 60 50 40 30 20 10 00 2008 2009 2010 2011 2012 pH TDS TSS DO BOD COD NO2 NO3 T-P Fenol Minyak&Lemak Detergen KlorinBebas H2S FecalColi TotalColi Persen% Gambar 2.25 Persentase parameter kualitas air 2008-2012 yang tidak memenuhi Kriteria Mutu Air Kelas II PP 82/2001 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 27 Kualitas Air Danau Pemantauan kualitas air di 15 danau utama pada 2011 menunjukkan, sebagian besar masuk dalam kategori eutrof, kondisi terestrial daerah tangkapan air terancam, dan kondisi sempadan danau terancam— lihat tabel 2.2. Pada 2012, pemantauan di lima danau, terdapat dua danau, Danau Batur dan Danau Singkarak, yang menunjukkan sedikit perbaikan, seperti terlihat pada tabel 2.3. Eutrofikasi disebabkan peningkatan kadar unsur hara, terutama Nitrogen dan Fosfor pada air danau ataupun waduk. Kondisi Oligotrof adalah status trofik air danau atau waduk yang mengandung kadar unsur hara rendah. Status ini menunjukkan kualitas air masih bersifat alamiah, belum tercemar Nitrogen dan Fosfor. Sementara itu, Eutrof adalah status air danau atau waduk yang memiliki kadar unsur hara yang tinggi. Status ini menunjukkan air telah tercemar karena naiknya kadar Nitrogen dan Fosfor. Status terakhir, Hypereutrof adalah status trofik air danau atau waduk yang mengandung kadar unsur hara sangat tinggi. Artinya, air telah tercemar berat kadar Nitrogen dan Fosfor—dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.3 Status trofik dan kualitas air danau No. Danau Status Trofik Kualitas Air 1 Danau Toba Cemar Ringan- Berdasarkan Total P Eutrof - Berdasarkan Total N Oligotrof - Berdasarkan rata-rata Klhorofil Eutrof 2 Danau Tempe Cemar Berat - Berdasarkan Total P Hypertrof - Berdasarkan Total N Oligotrof 3 Danau Batur Mesotrofik Cemar Ringan 4 Danau Singkarak Cemar - Berdasarkan Total N dan P (inlet) Eutrofik - Berdasarkan Total N dan P (tengah) Mesotrofik 5 Danau Kerinci Cemar Ringan - Berdasarkan Total N dan P Eutrof Tabel 2.2 Status Ekosistem 15 Danau 2011 No. Nama Danau Status Ekosistem Terestrial Daerah Tangkapan Air Sempadan Danau Status Trofik (Perariran Danau) 1. Toba Terancam Terancam Eutrof 2. Singkarak Terancam Terancam Eutrof 3. Maninjau Rusak Rusak Hypereutrof 4. Kerinci Terancam Terancam Eutrof 5. Rawa Danau Terancam Terancam Eutrof 6. Rawa Pening Rusak Rusak Hypereutrof 7. Batur Terancam Terancam Eutrof 8. Tempe Rusak Rusak Eutrof 9. Matano Terancam Terancam Oligotrofik 10. Poso Terancam Terancam Eutrof 11. Tondano Rusak Rusak Eutrof 12. Limboto Rusak Rusak Eutrof 13. Mahakam (Semayang, Melintang,Jempang) Terancam Terancam Eutrof 14. Sentarum Rusak Terancam Eutrof 15. Sentani Terancam Terancam Eutrof Sumber: Data diolah Kementerian Lingkungan Hidup (2011) Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 28 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup 2009, Modifikasi OECD 1982, MAB 1989; UNEP-ILEC, 2001 Berbagai Danau dengan Status Trofiknya Danau Toba memiliki luas permukaan 1.124 km2 (112.400 hektar) dengan panjang tepi danau sekitar 428,7 km; panjang dan lebar maksimum danau: 50,2 km dan 26,8 km. Total luas daerah tangkapan air (DTA) adalah 186.720.121 m2 . Pencemar danau ini bersumber dari aktivitas domestik, peternakan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penyumbang utama pencemar Nitrogen dan Fosfor adalah budidaya perikanan, peternakan dan domestik. Status trofik Danau Toba, berdasarkan kadar rata- rata Khlorofil-a, adalah Eutrof sampai Hipereutrof. Danau Batur terletak di kaki Gunung Batur, Bali. Danau terbesar di pulau Bali ini terbentuk dari kawah besar akibat letusan Gunung Batur ribuan tahun lalu. Air danau mengalir ke hampir seluruh sungai besar di Bali, seperti Sungai Unda di Bali Selatan; Sungai Suni di Bali Barat; dan Sungai Bayumala di Bali Utara. Berdasarkan analisis beberapa parameter kualitas air dengan status mutu kelas 1, terlihat beban pencemaran di Danau Batur tergolong ringan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan Indeks Pencemaran (IP) yang menunjukkan angka rata- rata 1,806. Status trofik Danau Batur menunjukkan status Mesotrof – Eutrof, dengan konsentrasi Fosfat: 79 µg/l dan kandungan Khlorofil-a: 3,2–7,1 µg/l. Danau Kerinci terletak di Kerinci, Jambi, seluas 5.000 m2 dengan ketinggian 783 m dpl, di kaki Gunung Raja. Analisis beberapa parameter kualitas air dengan status mutu kelas 2 menunjukkan beban pencemaran Danau Kerinci tergolong ringan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan Indeks Pencemaran (IP) dengan parameter-parameter BOD, H2 S dan NO2 . Danau Kerinci berstatus Eutrof, dengan kadar total Fosfat sebesar 45-57 µg/l; tingkat kecerahan sebesar 1,5 m; dan kadar Khlorophyl-a sebesar 0,5- 4,0 µg/l. Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) Danau Kerinci berdasarkan karakteristik morfometriknya sebesar 55,13 ton Fosfat per tahun. Namun beban pencemaran air pada saat ini telah melebihi nilai DTBPA, diperkirakan sebesar 130 ton Fosfat per tahun, bersumber dari aktivitas penduduk, pertanian dan keramba jaring apung. Danau Tempe di bagian barat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Tempe, sekitar 7 km dari Sengkang menuju tepi Sungai Walanae. Danau seluas sekitar 13.000 hektar ini terletak di atas lempeng benua Australia dan Asia. Danau ini merupakan salah satu danau tektonik di Indonesia. Sumber air danau berasal dari Sungai Bila dan anak sungai Bulu Cenrana. Danau Tempe mengalami pendangkalan akibat tingginya erosi di bagian hulu. Hasil pengukuran kualitas air, khususnya total Fosfat, pada 2012 menunjukkan danau ini berstatus Hipertrofik. Tabel 2.4 Kriteria Status Trofik Danau Status Trofik Kadar Rata-Rata Total - N (ug/l) Kadar Rata-Rata Total - P (ug/l) Kadar Rata-Rata Klorofil-a (ug/l) Kecerahan Rata-Rata (m) Oligotrof < 650 < 10 < 2.0 > 10 Mesotrof < 750 < 30 < 5.0 > 4 Eutrof < 1900 < 100 < 15 > 2.5 Hipereutrof > 1900 > 100 > 200 < 2.5
    • 29 Dampak Penurunan Kualitas Air Hampir seluruh sungai utama di Indonesia mengalami penurunan kualitas air, sehingga air sungai tak dapat digunakan langsung sebagai sumber air bersih. Hal tersebutmembuatjumlahpendudukyangtidakmampu mendapatkan air bersih cukup besar, yaitu sekitar 119 juta. Sedangkan, sebagian besar masyarakat yang punya akses terhadap air bersih, memperolehnya dari PDAM, penyalur air komersial dan sumur air dalam. Di Kalimantan Barat misalnya, hasil Susenas 2011 menunjukkanhanya24persenrumahyangmemilikiakses air bersih. Air bersih itu berupa air kemasan, air isi ulang, air PDAM, sumur bor, sumur dan mata air terlindung— jarak ke penampungan akhir tinja sekurangnya 10 meter. Sementara di DKI Jakarta, penduduk yang memakai air bersih untuk keperluan harian sudah mencapai 91,54 persen. Selama 2006 - 2011, persentase rumah tangga yang memakai air bersih menunjukkan peningkatan, dari 49,69 persen pada 2006, menjadi 62,65 persen pada 2011 (BPS, Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012). Menurut survei tahunan BPS, volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih kepada pelanggan pada 2006 sebesar 3,79 miliar m3 , sedangkan pada 2010 tersalurkan 2,44 miliar m3 . Total volume air bersih terbesar yang disalurkan perusahaan air bersih pada 2010 terdapat di DKI Jakarta (417,98 juta m3 ) dan Jawa Timur (368,92 juta m3 ). Sedangkan distribusi total volume terkecil terjadi di Bangka Belitung. Jumlah pelanggan perusahaan air bersih juga masih terbatas. Sebagai contoh, pada 2010 terdapat 9,57 juta pelanggan di Indonesia. Pelanggan perusahaan air bersih terbanyak ada di Jawa Timur (1,53 juta pelanggan), diikuti Jawa Barat (1,39 juta), dan DKI Jakarta (1,20 juta) (BPS, Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2012). Gambar 2.26 menyajikan data akses terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan, yang masih di bawah target MDGs. Dengan begitu, diperlukan kerja serius dalam penyediaan sumber air bersih. Sumber: Ditjen SDA, Kementeriaan Pekerjaan Umum, 2012 Target MDG’s 68,9 % 75,3 % 65,8 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Persentase 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 50,6 51,5 51,7 53,8 54,9 52,7 53,0 46,0 59,5 58,2 57,3 56,8 55,6 54,6 54,1 50,2 49,8 37,7 37,7 38,0 41,3 42,7 42,0 42,2 37,5 48,7 48,3 47,7 48,8 47,6 47,8 48,3 46,5 47,7 31,6 30,8 30,7 34,5 35,9 35,6 35,2 31,3 40,4 40,3 41,0 42,9 41,5 42,7 43,9 43,0 45,7 Gambar 2.26 Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minumlayak (perkotaan dan perdesaan) Persentase + Perdesaan Urban + Rural Perkotaan Urban Perdesaan Rural
    • 30 Kuantitas Air Ketersediaan air di Indonesia mencapai 16.800 m3 per kapita per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari ketersediaan air rata-rata di dunia, yang hanya 8.000 m3 per kapita per tahun (KLH, 2011). Pada saat ini, ketersediaan air tidak tersebar merata, baik secara spasial maupun temporal. Distribusi air di setiap pulau tidak sebanding dengan sebaran jumlah penduduknya. Kalimantan memiliki total potensi air terbesar, tetapi populasinya sedikit. Sebaliknya, Pulau Jawa dengan populasi yang besar memiliki total potensi air yang kecil, terlihat pada gambar 2.27. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sering menghadapi masalah ketersediaan air (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012). Menurut laporan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Indonesia, pada tahun 2000 ketersediaan air di Pulau Jawa hanya 1.750 m3 per kapita setiap tahun. Angka itu akan terus menurun hingga 1.200 m3 per kapita setiap tahun pada 2020. Padahal, standar kecukupan minimal sebanyak 2.000 m3 . Gambar 2.28 menggambarkan ketersediaan air pada musim hujan sangat banyak, terutama di Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua; masing-masing sebesar 384.744,40 m3 , 389.689,30 m3 dan 381.763,90 m3 . Sementara kebutuhan air di tiga pulau itu hanya 9.485,80 m3 di Sumatera; 2.505,80 m3 di Kalimantan; dan di Papua hanya 117,10 m3 . Kebutuhan air terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu 31.487,10 m3 (KLH, 2011). Ketersediaan air berkaitan dengan tingkat curah hujan di suatu kawasan. Gambar 2.29 menunjukkan tinggi curah hujan tiap tahun untuk beberapa pulau. Curah hujan tertinggi ada di Kalimantan dan Papua, sehingga potensi airnya juga tinggi. Curah hujan rata-rata di Indonesia 2.347 mm setiap tahun, dengan curah hujan tertinggi di Papua sebesar 3.190 mm per tahun. Potensi air setiap pulau merupakan hasil interaksi antara air hujan, air tanah dan air permukaan. Jumlah hujan yang menjadi air larian (run-off) jauh lebih besar daripada air hujan yang masuk ke dalam tanah (air tanah) dan aliran mantap (baseflow). Air hujan yang menjadi aliran mantap hanya 4-30 persen dan run-off sebesar 47-78 persen. Keadaan makin buruk dengan keseimbangan massa air siklus hidrologis yang terganggu: jumlah air yang masuk ke tanah semakin kecil. Hal tersebut berarti jumlah air di permukaan semakin besar. Akibatnya, meningkatkan potensi banjir, longsor dan kekeringan (Kodoatie R. J, 2011). Air tanah menjadi sumber air penting dan potensial karena kapasitasnya paling besar, mencapai 30,61 persen, dibandingkan dengan sumber air tawar lain (Dandel E, 2011). Sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah memanfaatkan air tawar yang berasal dari air tanah. Potensi cekungan air tanah di beberapa pulau cukup besar, dengan total 723.629 km2 dan kapasitas total cekungan: 308.288 m3 (Kodoatie R. J, 2011). Tetapi karena kapasitasnya terbatas dan pemakaiannya bertambah besar membuat air tanah rusak. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat (Dandel E, 2011). Tidak seperti air permukaan, pemulihan air tanah yang menurun mutu dan jumlahnya, perlu keahlian tinggi, mahal, dan waktu lama. Air tanah yang dimanfaatkan tetapi mengabaikan kelestarian, akan berdampak negative seperti degradasi air tanah yang merusak lingkungan. Kali Adem Sebelum Letusan Merapi Foto: Arnold Parsaulian
    • 31 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar: 2.27 Potensi Air dan Ketersediaan Air per Kapita Total : 3.221 milyar m3 /tahun 16,8 m3 /kapita/tahun Sumatera Kalimantan Sulawesi Jawa Bali & Nusa Tenggara Maluku & Papua 738 18,4 1.008 98,8 247 18,3 187 1,6 60 5,5 981 251,5 Total Potensi (milyar m3 /tahun) Per Kapita (1.000 m3 /kapita/tahun) Gambar 2.28 Sumber daya air per pulau pada musim hujan 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 387.744,40 9.485,80 101.160,80 31.487,10 389.689,30 2.505,80 129.400,20 6.921,70 37.940,40 1.552,50 49.420,80 106,20 381.763,90 117,10 Sumatera Jawa & Bali Kalimantan Sulawesi NTT Maluku Papua Ketersediaan Kebutuhan Gambar 2.29 Tinggi curah hujan di tiap pulau (mm/tahun) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.820 2.680 2.120 1.440 1.200 2.990 2.340 2.370 3.190 2.347 Sumatera Jawa Bali NTB NTT Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Rata-Rata Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 32 Dampak Perubahan Kuantitas Air Selain kualitas air, ketersediaan jumlah air juga terkena dampak aktivitas domestik dan industri. Khusus di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang kritis bertambah cepat. Data selama 1984 – 2005, menunjukkan jumlah DAS kritis bertambah dari 22 menjadi 62—bertambah 3 kali lipat. Pertambahan DAS kritis ini, dikarenakan alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi area pertanian. Penentuan DAS kritis, salah satunya didasarkan pada rasio Q maks dan Q min. Di beberapa DAS, rasio ini mencapai lebih dari 20. Beberapa gambaran DAS kritis dapat dilihat pada gambar 2.32 Gambar 2.30 Sebaran DAS Kritis pada Tahun 1992 sebanyak 39 DAS Kritis Sumber: Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PU Gambar 2.30 Sebaran DAS Kritis pada Tahun 1984 sebanyak 22 DAS Kritis Gambar 2.30 Sebaran DAS Kritis pada Tahun 2005 sebanyak 62 DAS Kritis
    • 33 Banjir dan kekeringan karena DAS yang kritis mengancam ketahanan pangan nasional. Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan irigasi teknis rata-rata 40.000 hektare per tahun. Dalam jangka 2001 – 2003, tercatat 610.590 hektar lahan irigasi teknis telah berubah fungsi. Lahan itu juga sangat rawan kekeringan dan banjir, karena dari 7,7 juta hektar lahan, hanya 0,8 juta hektar yang terjamin pasokan airnya dari waduk. Sehingga, gagal panen di lahan-lahan pertanian sering terjadi. Hampir setiap tahun kekeringan dan banjir terjadi pada rata-rata 90.000 hektar lahan. Banjir dan kualitas air buruk menyebabkan menurunnya kesehatan masyarakat, ditambah tingkat cakupan fasilitas sanitasi layak yang sangat rendah. Buruknya sanitasi berdampak nyata: 1 dari 100 bayi yang lahir meninggal karena diare. Di Indonesia, 2 juta lebih bayi lahir setiap hari, yang berarti diare mengancam 20.000 bayi setiap tahun. Angka kematian bayi (AKB) adalah salah satu indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Tabel 2.5 memperlihatkan angka kematian bayi, jumlah kematian, angka fertilitas total dan jumlah kelahiran menurut provinsi di Indonesia pada 2011. Gambar 2.32 Beberapa potret DAS kritis 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 JumlahTerjadinyaBanjir Tahun 150 186 191 297 399 130 607 672 962 409 Gambar 2.31 Jumlah kejadian banjir di Indonesia Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2012 Foto : Kementerian Lingkungan Hidup
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 34 Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005 - 2015, Badan Pusat Statistik Tabel 2.5 Angka Kematian Bayi, Jumlah Kematian, Angka Fertilitas Total dan Jumlah Kelahiran menurut Provinsi 2011 No PROVINSI Angka Kematian Bayi Jumlah Kematian (000) Angka Fertilitas Total Jumlah Kelahiran (000) 1 NAD 30,50 27,00 2,30 93,60 2 Sumatera Utara 20,40 70,70 2,38 288,20 3 Sumatera Barat 23,20 31,10 2,35 98,40 4 Riau 20,00 22,00 2,28 108,00 5 Jambi 24,60 15,70 2,25 57,00 6 Sumatera Selatan 22,80 39,10 2,15 144,40 7 Bengkulu 25,40 9,40 2,15 32,50 8 Lampung 21,40 43,60 2,23 145,70 9 Bangka Belitung 24,20 7,00 2,14 21,10 10 Kepulauan Riau 19,30 6,30 2,28 46,60 11 DKI Jakarta 7,60 34,90 1,49 129,10 12 Jawa Barat 24,20 272,30 2,16 769,10 13 Jawa Tengah 18,00 248,10 1,97 516,40 14 DI Yogyakarta 7,70 26,30 1,38 39,60 15 Jawa Timur 21,20 298,70 1,65 476,40 16 Banten 28,90 57,90 2,27 206,60 17 Bali 11,90 23,70 1,64 46,30 18 NTB 38,00 29,70 2,33 96,00 19 NTT 27,20 30,20 2,66 114,10 20 Kalimantan Barat 25,40 24,00 2,36 94,60 21 Kalimantan Tengah 20,90 10,00 2,18 40,10 22 Kalimantan Selatan 30,10 22,60 2,13 65,50 23 Kalimantan Timur 14,80 13,50 2,18 61,80 24 Sulawesi Utara 9,40 13,30 1,88 33,20 25 Sulawesi Tengah 31,20 15,40 2,25 50,30 26 Sulawesi Selatan 24,20 51,70 2,22 159,30 27 Sulawesi Tenggara 25,60 11,70 2,49 51,70 28 Gorontalo 26,40 6,10 2,21 18,00 29 Sulawesi Barat 24,20 6,80 2,22 20,30 30 Maluku 28,60 8,40 2,62 31,80 31 Maluku Utara 29,70 5,50 2,58 22,70 32 Papua Barat 27,50 3,50 2,62 16,00 33 Papua 27,00 10,20 2,62 47,50 Dari Tabel 2.5. dapat dilihat AKB terbesar terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu 38 kejadian, sedangkan angka terendah di DKI Jakarta adalah 7,6 kejadian kematian bayi sebelum usia setahun setiap seribu kelahiran hidup. Sementara, jumlah penderita penyakit TB Paru di masyarakat meningkat 33.000 kejadian. Tetapi kejadian penyakit diare mengalami penurunan, walaupun masih terbilang tinggi. Tabel 2.5. memperlihatkan jumlah pasien TB Paru BTA positif dan Diare menurut provinsi pada 2009 – 2010. Perubahan lingkungan air juga mempengaruhi kejadian penyakit bawaan vektor, seperti demam berdarah dengue dan malaria. Di beberapa daerah penderita demam berdarah dengue pada 2010 menurun dibandingkan tahun 2009, tetapi di Bali danYogyakarta justru meningkat cukup signifikan, seperti terlihat pada Tabel 2.6. Kondisi sebaliknya terlihat pada jumlah penderita malaria pada 2010 yang meningkat dibanding 2008 dan 2009. Peningkatan penderita malaria tertinggi tercatat di Nusa Tenggara Timur dan Papua.
    • 35 Tabel 2.6 Jumlah Pasien TB Paru Positif dan Diare menurut Provinsi 2009 - 2010 No PROVINSI TB Paru BTA Positif Diare 2009 2010 2009 2010 1 NAD 3.065 3.670 45 121 2 Sumatera Utara 13.897 16.078 - - 3 Sumatera Barat 3.732 4.156 - 51 4 Riau 2.880 2.996 86 116 5 Jambi 2.745 3.149 - - 6 Sumatera Selatan 5.181 5.705 - - 7 Bengkulu 1.588 1.784 - - 8 Lampung 4.943 5.139 11 - 9 Bangka Belitung 951 1.130 - - 10 Kepulauan Riau 784 917 - - 11 DKI Jakarta 7.989 7.944 - - 12 Jawa Barat 31.433 32.649 1.425 1.068 13 Jawa Tengah 16.906 19.190 95 35 14 DI Yogyakarta 1.155 1.193 - - 15 Jawa Timur 22.598 23.350 - 1.181 16 Banten 8.134 8.018 351 385 17 Bali 1.517 1.449 - - 18 NTB 3.089 3.151 1.147 - 19 NTT 3.369 3.755 416 - 20 Kalimantan Barat 4.156 4.634 - - 21 Kalimantan Tengah 1.339 1.323 - - 22 Kalimantan Selatan 2.891 3.253 - - 23 Kalimantan Timur 2.065 2.210 - - 24 Sulawesi Utara 3.988 4.546 - - 25 Sulawesi Tengah 1.918 2.307 437 817 26 Sulawesi Selatan 6.428 7.820 37 169 27 Sulawesi Tenggara 2.296 3.185 - - 28 Gorontalo 1.370 1.617 - - 29 Sulawesi Barat 942 1.149 423 - 30 Maluku 2.014 2.175 - - 31 Maluku Utara 708 792 205 - 32 Papua Barat 638 635 605 37 33 Papua 2.504 2.297 473 224 INDONESIA 169.213 183.366 5.756 4.204 Sumber : Badan Pusat Statistik
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 36 Catatan : 1) Tingkat Kejadian per 100.000 penduduk Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2010, Kementerian Kesehatan Tabel 2.7 Jumlah Pasien, Tingkat Kefaalan, dan Tingkat Kejadian Penyakit Demam Berdarah menurut Provinsi, 2008 - 2010 No PROVINSI Jumlah Pasien Tingkat Kefatalan Tingkat Kejadian1 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 1 NAD 2.436 1.573 2.834 1,31 1,27 0,92 54,76 36,36 63,71 2 Sumatera Utara 4.454 4.697 8.889 1,10 1,23 0,98 34,49 35,70 67,25 3 Sumatera Barat 1.907 2.813 1.795 0,58 0,64 0,28 42,67 59,75 38,13 4 Riau 828 1.563 991 1,21 1,73 2,62 15,96 29,29 18,27 5 Jambi 245 254 178 3,67 1,97 0,56 8,64 8,55 5,99 6 Sumatera Selatan 2.360 1.854 1.161 0,13 0,32 0,43 34,75 25,67 16,07 7 Bengkulu 339 260 609 0,29 3,08 2,13 19,39 15,44 35,36 8 Lampung 4.807 1.862 1.716 0,83 1,07 1,63 68,83 24,85 25,59 9 Bangka Belitung 34 349 205 - 4,58 4,39 3,07 31,54 18,52 10 Kepulauan Riau 1.724 1.828 1.507 1,28 0,77 0,93 133,07 115,60 88,37 11 DKI Jakarta 28.361 28.032 19.273 0,09 0,11 0,17 317,09 313,40 227,44 12 Jawa Barat 23.248 37.861 25.727 0,99 0,81 0,66 54,23 89,41 59,54 13 Jawa Tengah 19.235 17.881 19.871 1,19 1,39 1,26 58,45 54,81 60,46 14 DI Yogyakarta 2.119 2.203 4.997 0,99 0,68 0,68 61,72 63,89 144,92 15 Jawa Timur 16.589 18.631 26.020 0,99 0,99 0,90 44,68 50,03 68,92 16 Banten 3.954 5.250 5.544 1,34 1,33 2,15 46,16 56,39 55,27 17 Bali 6.254 5.810 11.697 0,30 0,15 0,29 181,31 167,40 337,04 18 NTB 777 615 2.096 0,51 0,65 0,57 18,10 13,72 51,02 19 NTT 279 399 1.459 2,87 1,75 1,03 7,07 8,44 30,60 20 Kalimantan Barat 947 9.792 589 3,38 1,75 2,72 22,29 228,30 13,86 21 Kalimantan Tengah 531 1.309 1.394 1,32 1,22 0,50 27,11 65,25 62,82 22 Kalimantan Selatan 576 1.113 1.134 1,91 1,80 2,91 15,69 29,30 29,86 23 Kalimantan Timur 5.762 5.244 5.610 1,82 1,30 0,75 220,03 173,80 167,31 24 Sulawesi Utara 1.430 1.640 2.091 1,12 1,22 1,91 63,58 68,79 87,70 25 Sulawesi Tengah 1.389 952 2.098 1,22 0,74 1,38 55,25 36,50 81,80 26 Sulawesi Selatan 3.545 3.411 4.083 0,76 0,67 0,81 46,46 44,71 49,02 27 Sulawesi Tenggara 1.006 692 986 0,89 1,73 1,32 46,21 31,86 45,28 28 Gorontalo 172 91 467 2,33 2,20 1,71 18,74 9,19 46,14 29 Sulawesi Barat 37 149 144 0 0 0 3,65 13,74 14,19 30 Maluku 0 0 6 0 0 16,67 0 0 0,42 31 Maluku Utara 250 384 347 2,80 1,82 3,46 25,25 38,89 33,61 32 Papua Barat 510 204 298 0,39 0,98 - 90,41 28,21 52,83 33 Papua 228 196 270 0,44 1,53 2,96 13,47 10,93 15,05 INDONESIA 136.333 158.912 156.086 37,54 41,48 59,68 1.852,58 1.979,71 2.112,36
    • 37 HUTAN DAN LAHAN Hutan tropis merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, berperan dalam penyediaan jasa lingkungan dan tempat bergantung masyarakat di yang hidup di sekitar hutan. Selain itu, hutan tropis merupakan ekosistem yang menyimpan karbon terrestrial dalam jumlah yang sangat besar. Deforestasi dan degradasi hutan akan menyebabkan pelepasan emisi karbon dioksida ke atmosfer, sehingga mempengaruhi iklim secara global. Pada tahun 2008, emisi dunia dari proses deforestasi dan degradasi hutan mencapai 4,4 Giga ton CO2 atau 11% dari total emisi emisi anthropogenik (UNEP, 2012), karena itu perlindungan hutan tropis menjadi agenda internasional dalam rangka mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD+ telah disepakati dalam Conference On Parties 16 (COP 16) di Cancun, tahun 2010. Indonesia dan Brasil berperan penting dalam upaya mitigasi REDD + karena memiliki hutan yang sangat luas. Dari penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+, 2000 - 2011, luas tutupan hutan mengalami penurunan, dari 104.747.566 hektar pada 2000, menjadi 98.242.002 hektar pada 2011 (Gambar 2.33). Dengan kata lain, terjadi deforestasi seluas 6,5 juta hektar selama 11 tahun. Sebelum 2009, sebagian besar provinsi mengalami deforestasi, kecuali Jawa Timur. Selama periode 2009 – 2011, tiga provinsi mengalami reforestasi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Penyumbang penurunan hutan terbanyak adalah Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara dan Bengkulu, dengan deforestasi lebih dari 1 persen per tahun seperti pada Tabel 2.9. & Gambar 2.36. Gambar 2.33 Penurunan luasan hutan pada periode 2000 – 2011 Luas Hutan 2000 2003 2006 2009 2011 105.000.000 104.000.000 103.000.000 102.000.000 101.000.000 100.000.000 99.000.000 98.000.000 97.000.000 96.000.000 95.000.000 94.000.000 Sumber: Kementerian Kehutanan
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 38 Dinamika deforestasi terkait dengan berbagai faktor, baik secara langsung (agent) maupun tidak langsung (driving force) (Sunderlin, W.D. & Resosudarmo, 1996). Faktor penyebab ada dua: langsung dan tidak langsung. Faktor langsung berarti pelaku dan penyebab secara langsung mengubah tutupan hutan menjadi peruntukan lain, misalnya kebakaran hutan, ekspansi lahan pertanian, perumahan dan pertambangan. Faktor secara tidak langsung berupa kondisi sosial, ekonomi dan politik pada skala nasional, regional maupun global. Mencermati perubahan tutupan hutan selama 2000 – 2011, sebenarnya sejak 2003 laju deforestasi semakin mengecil. Laju deforestasi per tahun pada periode 2000 – 2003: 344.657 hektar (0,33 persen); 2003 – 2006: 808.754 hektar (0,78 persen); 2006 – 2009: 747.754 hektar (0,74 persen); dan 2009 – 2011: 401.253 hektar (0,41 persen). Sebelum 2003 adalah masa transisi otonomi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kasus penyerobotan kawasan hutan. Selama transisi (1999- 2001), terjadi 205 kasus penyerobotan kawasan hutan; pada 2002-2003 kasus menurun menjadi 66 (Wulan, et al. 2004). Prasetyo (2008) juga menemukan kasus perambahan kawasan konservasi yang lebih luas pada masa transisi itu dibandingkan periode sebelum otonomi. Tabel 2.9 Laju Perubahan Tutupan Hutan per Tahun per Provinsi pada Periode 2000 - 2011 Provinsi Laju Perubahan Hutan (%) 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 Riau -2,06 -3,62 -4,29 -3,54 Jambi -0,20 -1,39 ¬ -1,94 Kalimantan Tengah -0,47 -0,86 -1,48 -1,34 Sumatera Utara -0,19 -0,97 -1,61 -1,22 Bengkulu -1,43 -0,32 -0,43 -1,06 Kalimantan Barat -0,22 -1,84 -1,42 -0,70 Sumatera Barat -0,23 -0,95 -1,71 -0,68 Maluku Utara -0,32 -0,27 -0,11 -0,44 Sulawesi Tengah -0,35 -0,60 -0,17 -0,40 Kalimantan Selatan -1,33 -1,88 -1,09 -0,32 Sulawesi Utara -2,34 -1,40 -0,20 -0,26 Kalimantan Timur -0,32 -0,96 -0,60 -0,24 Daerah Istimewa Yogyakarta 0,00 -2,80 -0,14 -0,24 Daerah Istimewa Aceh -0,08 -0,36 -1,18 -0,20 Lampung 0,21 0,00 -0,37 -0,18 Gorontalo -0,33 -2,05 -0,25 -0,17 Jawa Tengah -0,02 0,00 -0,54 -0,12 Bangka Belitung -0,31 -1,17 -3,23 -0,11 Nusa Tenggara Timur -0,01 -0,46 -0,01 -0,09 Banten -0,11 -0,39 -2,41 -0,08 Papua -0,08 -0,38 -0,14 -0,04 Maluku -0,06 -0,12 -0,16 -0,03 Nusa Tenggara Barat -1,53 -0,75 -0,11 -0,01 Sulawesi Tenggara -0,10 -0,79 -0,18 -0,01 Papua Barat -0,01 -0,01 -0,03 0,00 Sulawesi Selatan -0,65 -0,62 -0,43 0,00 Bali -1,67 0,00 -0,53 0,00 DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 Jawa Timur -0,26 -0,14 0,07 0,06 Jawa Barat 0,02 -0,63 -1,18 0,51 Sumatera Selatan -0,73 -0,08 -1,47 2,28 Grand Total -0,33 -0,78 -0,74 -0,41 Sumber: Kementerian Kehutanan
    • 39 Analisis lebih rinci menunjukkan tutupan hutan pada 2000 seluas 102 juta hektar, yang 31,33 persen telah berubah menjadi lahan tidak produktif; 10,34 persen dibuka untuk pertanian; dan 2,69 persen untuk perkebunan (Gambar 2.34). Sedangkan hutan mangrove sebagian besar masih utuh, hanya sebagian kecil dieksploitasi. Tetapi hutan ini dibiarkan terlantar, berupa semak dan lahan terbuka (5,35 persen), sebagian kecil untuk tambak udang ataupun ikan (2,55 persen) (Gambar 2.35). Laju perubahan hutan primer mendapat perhatian pemerintah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Secara spasial, lokasi dalam Inpres ini dilengkapi dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang direvisi secara reguler. Kebijakan ini digunakan untuk Gambar 2.34 Persentase perubahan hutan pada periode 2000 - 2011 Sumber: Kementerian Kehutanan Hutan Pertanian Perkebunan Semak&LahanTerbuka Tambak Pertambangan Lahan Terbangun Lainnya 49,78% 0,11% 1,53% 0,53% 3,67% 10,34% 2,69% 31,33% Sumber: Kementerian Kehutanan Gambar 2.35 Persentase perubahan hutan mangrove pada periode 2000 – 2011 Mangrove Pertanian Semak & LahanTerbuka Badan Air Tambak Lahan Terbangun Pertambangan 0,28 % 0,32 % 2,55 % 0,02 % 0,02 % 5,35 % 91,39 % menekan laju alih fungsi lahan, terutama pada hutan primer dan lahan gambut, sebagai langkah mengurangi emisi gas rumah kaca. Faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tutupan hutan adalah kebakaran. Jumlah kejadian dan luas kebakaran hutan berfluktuasi, tergantung pola perubahan iklim. Pada periode ENSO (El Nino Southern Oscilation) jumlah kebakaran cenderung meningkat. Peristiwa El Nino tahun 1982 luas kebakaran diperkirakan mencapai 3,5 juta hektar dan 1997 mencapai 9,75 juta hektar (Bappenas-ADB 1999 dalam Tacconi, 2003). Jumlah kebakaran setelah 2002 cenderung menurun. Bila dirinci, periode 2005 – 2011 kebakaran lebih sering terjadi di kawasan konservasi dibandingkan dengan kawasan hutan yang lain. Penyebab kebakaran hutan selalu menjadi perdebatan panjang. Sebagian pihak mempercayai kebakaran disebabkan cuaca. Namun Syaifuna menjelaskan kebakaran hutan mayoritas disebabkan perbuatan manusia (Syaufina, 2008). Hal ini bisa dimengerti, karena petani maupun perkebunan masih memakai api dalam persiapan lahan. Pemerintah juga telah menghimbau untuk tidak lagi memakai api dalam persiapan lahan. Bagi masyarakat tradisional, secara turun-temurun api digunakan sebagai alat untuk persiapan lahan. Kearifan tradisional ini merupakan teknik pembakaran terkendali sebagai respon petani tradisional terhadap keterbatasan teknologi, sumberdaya, dan dana. Bila dilakukan dengan benar, api tidak akan meluas. Selain itu, luas lahan yang dibuka untuk bercocok tanam juga terbatas sesuai siklus pembukaan yang teratur. Jika dilakukan dengan benar, api tidak akan membesar menjadi kebakaran yang tidak terkendali. Sampai saat ini, kearifan tradisional ini masih dipraktikkan, karena belum ada alternatif pengganti. Kebakaran hutan justru semakin merajalela setelah perkebunan besar juga memanfaatkan teknik pembakaran tradisional untuk persiapan lahan. Sebagai deteksi dini kebakaran hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menggunakan satelit NOAA untuk memantau titik api. Jumlah titik api (hotspot) sepanjang 2005-2011 sangat bervariasi. Di beberapa provinsi menunjukkan jumlah hotspot yang tinggi, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Lima provinsi itu memiliki jumlah hutan dan perkebunan yang tinggi (Tabel 2.11).
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 40
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 41
    • 42 Gambar 2.36 Penurunan luasan hutan pada periode 2000 – 2011 per provinsi
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 43
    • 44
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 45 Foto: Donang Wahyu
    • 46 Tabel 2.10 Perkembangan Kebakaran Hutan di Berbagai Fungsi Hutan Fungsi Hutan Estimasi Kebakaran Hutan (Ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hutan Lindung 4.002,12 355,00 228,00 155,00 803,00 191,50 99,50 Hutan Produksi 82,00 1.508,34 987,10 592,52 245,80 19,50 184,95 Hutan Suaka Alam 651,80 508,70 349,60 631,02 1441,13 57,00 1.091,29 Taman Wisata Alam 4,50 350,50 40,00 55,50 311,50 13,62 32,49 Taman Nasional 595,05 1.324,55 5.256,42 5.338,79 4.589,78 3.213,50 996,36 Taman Hutan Raya 30,00 4,00 2,00 1,00 25,00 Hutan Penelitian 2,00 Hutan Kota 85,00 7,00 5,00 Taman Buru 162,50 86,00 15,00 100,00 161,50 Hutan Kemasyarakatan 82,00 23,60 3,25 112,00 21,00 Total 5.502,47 4.241,59 6.974,72 6.793,08 7.611,21 3.500,12 2.612,09 Sumber : (Statistik Kehutanan 2011 & 2010). Tabel 2.11 Jumlah Pantauan Hotspot pada Periode 2005-2011 No PROPINSI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 ACEH 560 1.667 261 924 654 285 592 2 SUMATERA UTARA 3.565 3.581 936 871 1.172 532 893 3 SUMATERA BARAT 494 1.231 427 770 495 171 546 4 RIAU 20.538 11.526 4.169 3.943 7.756 1.707 3.536 5 KEPULAUAN RIAU - 215 101 53 99 55 33 6 JAMBI 985 6.948 3.120 1.970 1.733 603 1.523 7 SUMATERA SELATAN 1.182 21.734 5.182 3.055 3.891 1.481 4.705 8 BANGKA BELITUNG 248 1.202 764 523 1.058 143 317 9 BENGKULU 218 474 255 204 192 84 320 10 LAMPUNG 399 3.747 1.639 218 395 123 635 11 BANTEN 99 155 38 52 76 33 193 12 DKI JAKARTA 25 26 77 15 14 4 10 13 JAWA BARAT 306 1.160 325 869 253 114 766 14 DI YOGYAKARTA 20 99 35 34 13 10 18 15 JAWA TENGAH 237 1.746 268 1.082 147 64 498 16 JAWA TIMUR 315 2.032 1.503 2.643 691 259 1.019 17 BALI 7 59 57 154 7 14 48 18 NUSA TENGGARA BARAT 23 568 903 844 476 - - 19 NUSA TENGGARA TIMUR 42 1.147 1.140 2.289 489 - - 20 KALIMANTAN BARAT 3.485 29.266 7.561 5.528 10.144 1.785 4.720 21 KALIMANTAN TENGAH 3.126 40.897 4.800 1.240 4.640 831 4.285 22 KALIMANTAN SELATAN 870 6.469 928 199 1.270 111 1.292 23 KALIMANTAN TIMUR 745 6.603 2.082 2.231 2.307 974 1.482 24 GORONTALO - 586 93 16 83 24 46 25 SULAWESI UTARA 53 114 35 26 34 14 30 26 SULAWESI TENGAH 31 562 182 132 367 165 255 27 SULAWESI BARAT - 364 145 30 84 25 98 28 SULAWESI SELATAN 123 1.201 551 525 519 175 344 29 SULAWESI TENGGARA 159 749 288 148 396 94 270 30 MALUKU 35 48 26 21 4 - - 31 MALUKU UTARA 6 88 13 7 4 - - 32 PULAU PAPUA - - 5 0 0 - - JUMLAH TOTAL 37.896 146.264 37.909 30.616 39.463 9.880 28.474 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 47 Lahan Kritis Tantangan lingkungan hidup juga menghadapi persoalan lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang secara fisik telah rusak sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai media produksi atau pengatur tata air. Perkembangan lahan kritis seiring dengan deforestasi dan degradasi hutan. Selama 2000 - 2011, lahan kritis bertambah 4 juta hektar, dengan kontribusi setiap provinsi yang berbeda-beda. Kalimantan Tengah menyumbang jumlah lahan kritis terbesar, diikuti Jambi, Sumatra Utara dan Sulawesi Tenggara. Beberapa provinsi berhasil memperbaiki kondisi lahannya, seperti di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi tengah dan Sulawesi Selatan (Tabel 2.12). Tabel 2.12 Luas Lahan Kritis di Indonesia 2000 - 2011 No. PROVINSI Luas Lahan Kritis 2000 2011 Perubahan 1 Aceh 351.015 744.955 393.940 2 Sumatera Utara 469.143 1.135.341 666.198 3 R i a u 334.868 840.658 505.790 4 Kep. Riau 0 254.749 254.749 5 Sumatera Barat 131.155 509.977 378.822 6 Jambi 716.147 1.420.602 704.455 7 Bengkulu 578.543 642.587 64.044 8 Sumatera Selatan 3.461.840 3.886.062 424.222 9 Bangka Belitung 0 114.836 114.836 10 Lampung 299.157 589.229 290.072 11 Banten 0 67.503 67.503 12 DKI Jakarta 0 0 0 13 Jawa Barat 368.794 483.945 115.151 14 Jawa Tengah 360.827 159.853 -200.974 15 DI Yogyakarta 34.667 33.559 -1.108 16 Jawa Timur 1.302.379 608.913 -693.466 17 Kalimantan Barat 3.065.728 3.169.491 103.763 18 Kalimantan Tengah 1.758.833 4.636.890 2.878.057 19 Kalimantan Timur 1.778.782 318.836 -1.459.946 20 Kalimantan Selatan 575.383 786.911 211.528 21 Sulawesi Utara 235.092 276.056 40.964 22 Gorontalo 0 257.176 257.176 23 Sulawesi Tengah 413.221 317.769 -95.452 24 Sulawesi Tenggara 241.811 885.463 643.652 25 Sulawesi Selatan 1.032.802 920.452 -112.350 26 Sulawesi Barat 0 113.960 113.960 27 B a l i 33.425 48.052 14.627 28 Nusa Tenggara Barat 278.698 91.859 -186.839 29 Nusa Tenggara Timur 1.356.757 1.041.688 -315.069 30 Maluku Utara 0 611.107 611.107 31 Maluku 694.911 762.324 67.413 32 Papua 3.368.903 1.076.699 -2.292.204 33 Papua Barat 0 487.343 487.343 Total 23.242.881 27.294.845 4.051.964 Sumber: Kementerian Kehutanan
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 48 Kerusakan hutan dan lahan menyebabkan tata air terganggu: melimpah di musim hujan, kekeringan di musim kemarau. Hal ini membuat perbandingan antara jumlah debit maksimum dengan jumlah debit minimum menjadi sangat besar. Hal ini menjadi indikasi tingkat kerusakan lahan pada suatu daerah aliran sungai (DAS) tertentu. Di beberapa provinsi, kerusakan itu menyebabkan bencana alam. Sepanjang 2012, BNPB mencatat 730 kejadian bencana alam, yang menelan 487 orang meninggal dunia dan memaksa 675.798 orang mengungsi. Bencana alam juga menyebabkan 33.847 rumah rusak berat; 4.587 rumah rusak sedang; dan 21.369 rusak ringan. Yang harus menjadi perhatian adalah terjadi peningkatan bencana alam hidrometeorologi: banjir, banjir disertai tanah longsor, tanah longsor, serta kekeringan. Bencana kekeringan telah melonjak tajam. Jika selama 2010, BNPB mencatat hanya 2 bencana kekeringan, pada 2011 tercatat 217 kekeringan. Pada 2010, hanya Nusa Tenggara Timur yang menderita kekeringan, sementara pada tahun berikutnya hampir seluruh wilayah Indonesia dilanda kekeringan. Bencana banjir juga meningkat dua kali lipat dibandingkan pada 2010. Bencana tanah longsor dan banjir yang disertai tanah longsor juga meningkat hampir dua kali lipat, dari 191 kejadian pada 2010 menjadi 352 pada 2011. Foto: Donang Wahyu
    • 49 Gambar 2.37 Sebaran Kejadian Bencana Banjir & Bencana Banjir yang Disertai Longsor Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2011. Gambar 2.38 Sebaran Kejadian Kekeringan Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2011 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 50 PESISIR DAN LAUT Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau yang memiliki nama, Indonesia memiliki banyak sumber daya perairan dan kelautan. Perairan negara ini yang mempunyai uas 5,8 juta kilometer persegi menyimpan potensi perikanan yang besar. Pesisir lautnya menyimpan cadangan minyak, gas, mineral dan bahan tambang. Di ekosistem pesisir, hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang juga memiliki banyak manfaat. Luas terumbu karang mencapai 75.000 km persegi atau sekitar 12 – 15 persen dari luas terumbu dunia, yang mencapai 284.300 km2 . Terumbu karang menyediakan bahan makanan, obat- obatan dan manjaga pantai dari deburan ombak. Padang lamun juga bernilai ekonomi untuk bahan baku obat-obatan, pupuk, kasur, makanan, penyaring limbah kertas, dan bahan kimia. Hamparan lamun mampu mengurangi tenaga gelombang dan arus, menyaring sedimen air laut dan menstabilkan dasar sedimen (BPS, 2012). Pendapatan yang bisa dihasilkan dari terumbu karang diperkirakan mencapai US$ 1,6 miliar per tahun. Total nilai potensi ekonomi bisa menyentuh US$ 61,9 miliar setiap tahun. Hanya saja, potensi terumbu karang yang besar diiringi dengan ancaman eksploitasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada 2012 di 1.133 lokasi, hanya sekitar 5,30 persen terumbu karang dalam kondisi sangat baik. Lalu, 27,19 persen dalam keadaan baik; 37,25 persen cukup baik; dan 30,45 persen kurang baik. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, Indonesia memiliki hutan mangrove terluas kedua dunia setelah Brazil. Tumbuh di zona peralihan, antara ekosistem laut dan daratan, hutan mangrove melindungi pantai, menahan endapan lumpur dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pada 2006, Kementerian Kehutanan mencatat luas hutan mangrove mencapai 7,7 juta hektar. Tetapi pada saat ini luasnya menurun pada 2011 menjadi 5,5 juta hektar. Dari total luas hutan mangrove itu, 56,91 persen masih baik dan 7,21 persen rusak berat. Hutan mangrove juga terancam alih fungsi untuk berbagai kepentingan, seperti perkebunan, tambak dan pemukiman. Gambar 2.39 Kondisi terumbu karang di Indonesia (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sumber: Coremap.or.id
    • 51 Catatan : a) Data sampai tahun 2010 / Data up to 2010 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2012 Table 2.13 Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Menurut Provinsi Tahun 2011 Provinsi Luas (ha) Kondisi (%) Baik Sedang Rusak Tidak Teridentifikasi Aceh 50.689.43 83,87 - 16,13 0,00 Sumatera Utara 88.687.80 8,16 36,07 55,77 0,00 Sumatera Barat 43.186.71 77,63 7,67 15,00 0,00 Riau 193.886.72 6,73 9,98 5,09 78,19 Jambi 6.863.30 - - 20,44 79,56 Sumatera Selatan 56.415.00 35,81 3,07 61,13 0,00 Bengkulu 214.743.00 3,13 96,66 0,21 0,00 Lampung 22.723.90 20,73 12,93 66,31 0,00 Kepulauan Bangka Beli- tung 104.479.70 96,70 1,55 1,75 0,00 Kepulauan Riau 33.359.18 57,88 22,45 19,67 0,00 DKI Jakarta - - - - - Jawa Barat 33.640.28 9,40 29,17 61,43 0,00 Jawa Tengah 1.784.850.91 99,73 0,14 0,11 0,02 DI Yogyakarta 61.00 14,75 9,84 75,41 0,00 Jawa Timur 129.275.14 - - - - Banten 613.90 54,47 11,91 33,62 0,00 Bali 2.215.50 79,47 9,10 11,43 0,00 Nusa Tenggara Barat 18.356.88 46,15 44,28 9,58 0,00 Nusa Tenggara Timur 16.593.19 - - - - Kalimantan Barat 125.948.00 31,50 63,80 4,70 0,00 Kalimantan Tengah 1.593.98 50,12 28,51 21,37 0,00 Kalimantan Selatan 129.710.59 39,14 37,57 23,29 0,00 Kalimantan Timur 107.023.00 85,74 0,20 14,06 0,00 Sulawesi Utara 29.652.36 - - - - Sulawesi Tengah 25.715.35 64,96 17,21 17,83 0,00 Sulawesi Selatan 77.135.00 31,90 34,60 33,50 0,00 Sulawesi Tenggara 294.562.28 25,00 36,00 39,00 0,00 Gorontalo 17.304.84 82,17 - 17,83 0,00 Sulawesi Barat 5.548.30 66,16 17,89 15,95 0,00 Maluku 31.497.05 25,91 62,36 11,73 0,00 Maluku Utara 37.606.45 33,66 12,84 14,44 39,06 Papua Barat 809.900.65 95,81 0,40 3,80 0,00 Papua 1.049.172.69 - - - - INDONESIA 5.543.012.08 56,91 % 10,69 % 7,20 % 25,20 %
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 52 Sumber : Statistik Kehutanan Indonesia, 2010 Tabel 2.14 Luas Penyebaran Hutan Bakau Menurut Provinsi 2007 2010 Luas Area (ha) Kondisi / Condition Luas Area (ha) Kondisi / Baik Sedang Rusak Baik Jawa Barat 17.654,40 13.229,90 3.674,30 750,20 33.640,28 3.162,19 Jawa Tengah* 60.016,70 9.870,70 4.039,00 46.107,00 Banten 15.255,60 14.413,80 841,90 0,00 762,23 322,19 Sulawesi Tengah 27.355,90 9.338,90 6.633,40 11.383,60 15.538,50 11.577,50 Sulawesi Selatan 28.954,30 5.238,00 5.248,30 18.468,00 77.135,00 24.615,00 Gorontalo 33.934,60 7.769,40 7.857,70 18.307,50 33.934,00 7.769,00 Sulawesi Barat 3.000,00 0,00 1.570,00 1.430,00 2.928,78 661,61 Maluku 128.038,00 12.231,00 115.807,00 0,00 31.462,03 8.142,17 Maluku Utara 43.887,00 16.373,00 24.198,00 3.316,00 37.606,45 12.657,49 TOTAL 358.098,50 88.467,70 170.458,71 100.083,59 233.013,27 68.914,15 Tabel 2.15. Rehabilitasi Hutan Bakau menurut Provinsi 2008 – 2010 Provinsi 2008 2009 2010 Aceh - - 72,00 Sumatera Utara 986,00 185,00 1.228,00 Sumatera Barat - - - Riau - 327,00 - Jambi 800,00 - 40,00 Sumatera Selatan 100,00 - - Bengkulu - - - Lampung - - - Kepulauan Bangka Belitung - - 65,00 Kepulauan Riau - 2.025,00 10,00 DKI Jakarta - 4,00 449,80 Jawa Barat 136,00 350,00 50,00 Jawa Tengah 2.950.00 18.200,00 440,00 DI Yogyakarta 70,00 5.060,00 12,00 Jawa Timur 815,00 93,00 657,00 Banten 36,00 - 1,00 Bali 25,00 25,00 52,50 Nusa Tenggara Barat 68,00 75,00 65.045,00 Nusa Tenggara Timur 25,00 45,00 195,00 Kalimantan Barat 5,00 - - Kalimantan Tengah - - - Kalimantan Selatan 8,00 - - Kalimantan Timur - - - Sulawesi Utara 176,00 - 151,50 Sulawesi Tengah 50,00 8,00 8,00 Sulawesi Selatan 924,00 725,00 26,50 Sulawesi Tenggara - - 50,00 Gorontalo - 81,00 - Sulawesi Barat 500,00 - - Maluku 2.850,00 35,00 357,10 Maluku Utara 210,00 11,00 50,00 Papua Barat - 2,50 - Papua 5,00 - 45,00 INDONESIA 10.739,00 27.251,50 69.005,40
    • 53 Tabel 2.16 Luas Penyebaran Hutan Bakau Menurut Provinsi 2007, 2011 Provinsi 2007 2011 Luas Area (ha) Luas Area (ha) Jawa Barat 17.654,40 33.640,28 Jawa Tengah* 60.016,70 20.564,72 Jawa Timur 272.200,80 129.275,14 Banten 15.255,60 613,90 Nusa Tenggara Timur 40.641,10 16.593,19 Sulawesi Utara 32.310,10 29.652,36 Sulawesi Tengah 27.355,90 25.715,35 Sulawesi Selatan 28.954,30 77.135,00 Gorontalo 33.934,60 17.304,84 Sulawesi Barat 3.000,00 5.548,30 Maluku 128.038,00 31.497,05 Maluku Utara 43.887,00 37.606,45 P a p u a 1.007.817,00 1.049.172,69 TOTAL 1.711.067,50 1.453.764,55 Provinsi Dan Tingkat Kerusakan, 2007, 2010, 2011 2011 Condition Luas Area (ha) Kondisi / Condition Sedang Rusak Baik Sedang Rusak Tidak Terindentifikasi 9.812,87 20.665,22 33.640,28 3.162,19 9.812,87 20.665,22 0,00 20.564,72 12.198,75 4.939,53 3.426,44 179,43 260,61 613,90 334,39 73,12 206,39 0,00 71,00 3.890,00 25.715,35 16.704,69 4.425,61 4.585,05 0,00 25.844,00 26.676,00 77.135,00 24.606,07 26.688,71 25.840,23 0,00 7.858,00 18.307,00 17.304,84 14.219,39 0,00 3.085,45 0,00 985,53 1.282,22 5.548,30 3.670,76 992,59 884,95 0,00 19.634,11 3.685,75 31.497,05 8.160,89 19.641,56 3.694,60 0,00 4.827,01 5.432,11 37.606,45 12.658,33 4.828,67 5.430,37 14.689,08 69.602,95 80.635,91 249.635,89 95.726,44 71.414,66 67.831,71 14.703,08 Sumber : Statistik Kehutanan Keterangan : *Data 2010 Sepanjang 2007 – 2011, volume tangkapan ikan terus meningkat tajam. Pada 2007, perikanan laut mencatat 4,7 juta metrik ton volume tangkapan ikan, yang dalam empat tahun meningkat menjadi 5,4 juta metrik ton. Rata-rata peningkatan tangkapan sebesar 3,12 persen, sementara kenaikan tertajam terjadi pada 2010 – 2011, sekitar 6,13 persen. Meningkatnya tangkapan ikan tersebut, tidak lepas dari perubahan alat tangkap yang digunakan nelayan. Kini para nelayan memakai kapal motor, dan mulai meninggalkan perahu tanpa motor. Jumlah alat tangkap perahu tanpa motor terus menurun 8,2 persen selama 2007 – 2011; sedangkan pemakaian motor tempel meningkat 5,54 persen. Peningkatan secara konstan terjadi pada kapal motor, sebesar 3,4 persen. Bahkan kurun 2010 – 2011, angka peningkatan kapal motor mencapai 11 persen. Sumber : Statistik Kehutanan Keterangan : *Data 2010
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 54 Foto: Istimewa
    • 55 Tabel 2.17 Volume Produksi Perikanan 2007 -2011 Rincian Tahun Kenaikan Rata-Rata (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2007 -2011 2010 -2011 Industri Hulu Volume (Ton) 8.238.302 8.858.315 9.816.534 11.662.342 13.643.234 13,53 16,99 Perikanan Tangkap Sub Jumlah 5.044.737 5.003.115 5.107.971 5.384.418 5.714.271 3,20 6,13 Perikanan Laut 4.734.280 4.701.933 4.812.235 5.039.446 5.345.729 3,12 6,08 Perairan Umum 310.457 301.182 295.736 344.972 368.542 4,67 6,83 Perikanan Budidaya Sub Jumlah 3.193.565 3.855.200 4.708.563 6.277.924 7.928.963 25,62 26,30 Budidaya Laut 1.509.528 1.966.002 2.820.083 3.514.702 4.605.827 32,34 31,04 Tambak 933.832 959.509 907.123 1.416.038 1.602.748 16,64 13,19 Kolam 410.373 479.167 554.067 819.809 1.127.127 29,46 37,49 Keramba 63.929 75.769 101.771 121.271 131.383 20,08 8,34 Jaring Apung 190.893 263.169 238.606 309.499 375.430 19,89 21,30 Sawah 85.009 111.584 86.913 96.605 86.448 2,45 -10,51 Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap & Ditjen Perikanan Budidaya. KKP Tabel 2.18 Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan 2007 – 2011 Jenis Sarana dan Prasarana Tahun Kenaikan Rata-Rata (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2010-2011 PERIKANAN TANGKAP Jumlah Perahu/Kapal Perikanan (buah) 788.848 788.188 775.789 742.369 767.187 -26.49 3.34 Perikanan Tangkap di Laut 590.314 596.184 590.352 570.827 581.845 -25.82 1.93 Perahu Tanpa Motor 241.889 212.003 193.798 172.907 170.938 -8.22 -1.14 Motor Tempel 185.509 229.335 236.632 231.333 225.786 5.54 -2.40 Kapal Motor 162.916 154.846 259.922 166.587 185.121 3.40 11.13 Perikanan Tangkap di Perairan Umum 198.534 192.004 185.437 171.542 185.342 -28.55 8.04 Perahu Tanpa Motor 159.781 154.987 148.233 138.552 142.376 -2.78 2.76 Motor Tempel 37.747 35.136 35.020 31.774 41.115 3.22 29.40 Kapal Motor 1.006 1.881 2.184 1.216 1.851 27.75 52.22 Pelabuhan Perikanan 813 813 966 816 0.82 -15.53 Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) 5 6 6 6 6 5.00 0.00 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 12 13 13 14 14 4.01 0.00 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 48 46 47 47 44 -2.09 -6.38 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) 748 748 900 749 750 0.92 0.13 Pelabuhan Perikanan Swasta *) - 2 2 2 2 - 0.00 PERIKANAN BUDIDAYA Lahan Budidaya Perikanan (Ha) 821.720 896.325 996.223 1.080.966 1.198.379 9.90 10.86 Budidaya Laut 36.733 32.761 43.804 117.650 169.292 58.84 43.90 Tambak 555.925 618.251 669.738 674.942 749.220 7.83 11.01 Kolam 106.776 101.813 153.316 148.278 126.382 6.97 -14.77 Karamba 384 213 300 637 561 24.24 -11.89 Jaring Apung 674 666 1.386 744 1.294 33.63 73.77 Sawah 121.229 142.621 127.679 138.715 151.630 6.28 9.31 Keterangan : *) Tidak berkategori kelas pelabuhan perikanan Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap & Ditjen Perikanan Budidaya. KKP
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 56 Ancaman pencemaran juga mengincar sumber daya laut. Beberapa wilayah perairan Indonesia ternyata juga rentan terhadap pencemaran minyak. Dalam kurun 1997 – 2012 telah terjadi 36 kasus tumpahan minyak, yang berdampak pada sumber daya hayati dan nonhayati laut (BPS, 2012). Pemantauan kualitas air laut pada 2012 mengambil lokasi di pelabuhan dan wisata bahari: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan Ciwandan, Banten; Pelabuhan Gorontalo dan Parigi, Teluk Tomini. Sementara di daerah wisata pemantauan digelar di Teluk Tomini; Parigi, Palu; dan Pahuwato, Gorontalo. Parameter yang dianalisis sesuai baku mutu air laut (BMAL) untuk kualitas pelabuhan dan wisata bahari berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Dari hasil pemantauan di pelabuhan, terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu, yaitu kecerahan (BMAL > 3 meter). Semua titik sampling di Pelabuhan Tanjung Priok kecerahannya di bawah 3 meter. Sementara di Pelabuhan Ciwandan, Banten, dan Teluk Tomini, Gorontalo, 2 dari 6 titik sampling mempunyai kecerahan di bawah 3 meter. Parameter amoniak yang melampaui baku mutu terdeteksi di Pelabuhan Tanjung Priok, yang dekat dengan industri, pelabuhan peti kemas, dan pemecah gelombang. Sementara di Pelabuhan Parigi, parameter amoniak ditemukan di outlet Sungai Olaya. Parameter Total Padatan Tersuspensi (TSS) di lokasi wisata Parigi, Teluk Tomini, melebihi baku mutu, yaitu 24 mg/L. Kandungan Oksigen Terlarut (DO) di perkampungan Bajo di Pahuwato, Gorontalo, berada di luar baku mutu, sedangkan lokasi lainnya masuk dalam baku mutu. Kandungan Minyak Lemak di laut lepas dekat perkampungan Bajo dan wisata Parigi terdeteksi melebihi baku mutu. Kualitas Air Laut TempatPelelanganIkan DermagaPel.Barang BekasTPA LautLepasdekatBekasTPA PelabuhanKapalFery PemukimanPenduduk DermagaMultiPurpose DermagaUmum LautLepasDekatKBS KBS DermagaJTCurahCair Industri(DekatTitikPantauKLH) DekatIndustri PelabuhanPetiKemas DekatPemecahGelombang LautLepas PelelanganIkan OutletSungaiBambalemo LautLepasDEkatOutletSungaiBambalemo PelabuhanKelasIIIParigi OutletSungaiCiaya Konsentrasi(mg/L) Teluk Tomini Gorontalo Pelabuhan Owandan, serang Pelabuhan TJ.Priuk, Jakarta Teluk Tomimi Parigi, MoutongLokasi 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Gambar 2.40 Kandungan amoniak di pelabuhan Gambar 2.41 Perbandingan kandungan oksigen terlarut di Pelabuhan Tanjung Priok dan Gorontalo Tahun 2011 - 2012 8 7 6 5 4 3 2 1 0 DekatIndustri PelabuhanPetiKemas DekatPemecahGelombang LautLepas TempatPelelanganIkan DermagaPel.Barang BekasTPA LautLepasdekatBekasTPA PelabuhanKapalFery PemukimanPenduduk Lokasi Konsentrasi(mg/L) DO 2011 DO 2012 Pelabuhan TJ.Priok Teluk Tomimi Gorontalo Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 57 Dibandingkan dengan hasil pemantauan 2011, untuk PelabuhanTanjung Priok dan Gorontalo ada parameter yang mengalami peningkatan, yaitu kecerahan dan kandungan Oksigen terlarut. Kendati baku mutu air laut tidak mengatur kandungan DO perairan, tetapi peningkatan kecerahan dan DO dapat berdampak baik bagi kehidupan biota perairan. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Sebaliknya, konsentrasi fenol pada 2012 meningkat ketimbang hasil pemantauan 2011. Baku mutu memang tidak mengatur kandungan fenol di pelabuhan, tapi tingginya polutan ini dapat menganggu ekosistem perairan. Hal itu lantaran sangat sedikit mikroorganisme perairan yang mampu mendegradasi fenol secara alami. Di Pelabuhan Tanjung Priok, meski konsentrasinya turun, tetapi masih terdeteksi kandungan amoniak yang melebihi baku mutu.DekatIndustri PelabuhanPetiKemas DekatPemecahGelombang LautLepas TempatPelelanganIkan DermagaPel.Barang BekasTPA LautLepasdekatBekasTPA PelabuhanKapalFery PemukimanPenduduk Konsentrasi(mg/L) LokasiPelabuhan TJ.Priok Teluk Tomimi Gorontalo Fenol 2011 Fenol 20120,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Gambar 2.42 Perbandingan kandungan fenol di Pelabuhan Tanjung Priok dan Gorontalo Tahun 2011 – 2012 Konsentrasi(mg/L) Lokasi Pelabuhan TJ.Priok Amoniak 2011 Amoniak 2012 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Gambar 2.43 Perbandingan kandungan amoniak di Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2011-2012 Dekat Industri Pelabuhan Peti Kemas Dekat Pemecah Gelombang Laut Lepas Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 58 Pemantauan Teluk Tomini dilakukan di tiga wilayah: Kota Gorontalo (pelabuhan), Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, (daerah wisata) dan Kabupaten Parigi, Palu (pelabuhan dan daerah wisata). Pemantauan ini diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh kualitas perairan Teluk Tomini. Kualitas perairan di daerah wisata diatur dalam BMAL untuk wisata bahari KepMenLH Nomor 51 tahun 2004. Kadar total padatan tersuspensi (TSS) di lokasi wisata Parigi, di perairan Teluk Tomini melebihi BMAL, yaitu 24 mg/L.Konsentrasi(mg/L) Lokasi 30 25 20 15 10 5 0 -5 Gambar 2.44 Kandungan TSS dI daerah wisata MuaraSungai Tanduluyu Teluk Tomimi, Pohuwatu-Marisa Teluk Tomimi, Parigi-Palu LautLepas MuaraSungai Tanduluyu Perkmp. Bajou LautLepasdekat Perkmp.Bajou Daerah Wisata Parigi Konsentrasi(mg/L) Lokasi 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Gambar 2.45 Kandungan oksigen terlarut di daerah wisata MuaraSungai Tanduluyu Teluk Tomimi, Pohuwatu-Marisa Teluk Tomimi, Parigi-Palu Laut Lepas dekat Muara Sun- gaiTanduluyu Perkmp.Bajou LautLepasdekat Perkmp.Bajou DaerahWisata Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 59 Kandungan Oksigen Terlarut (DO) dan sulfida di perkampungan Bajo, Pahuwato, berada di luar baku mutu, sedangkan lokasi lainnya masuk dalam BMAL. Sulfida terdeteksi di perkampungan Bajo sebesar 0,001 mg/L. Kandungan minyak lemak di laut lepas dekat perkampungan Bajo dan wisata Parigi terdeteksi melebihi baku mutu air laut yang ditetapkan. Kandungan minyak lemak di perairan wisata diduga dari tumpahan minyak kapal nelayan dan limbah domestik. Fenol dan amoniak bebas terdeteksi di semua lokasi daerah wisata. Deterjen atau Methylene Blue Active Substances (MBAS) adalah salah satu polutan dari limbah domestik. Tingginya polutan ini menunjukkan limbah domestik langsung dibuang ke sungai atau perairan. Sifat dispersi deterjen dalam molekul air membuat polutan ini mudah terbawa arus dan menyebar. Konsentrasi(mg/L) Lokasi 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gambar 2.46 Kandungan minyak dan lemak di daerah wisata MuaraSungai Tanduluyu Teluk Tomimi, Pohuwatu-Marisa Teluk Tomimi, Parigi-Palu LautLepas MuaraSungai Tanduluyu Perkmp. Bajou LautLepas dekatPerkmp. Bajou Daerah Wisata Parigi Konsentrasi(mg/L) Lokasi 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Gambar 2.47 Kandungan fenol di daerah wisata MuaraSungai Tanduluyu Teluk Tomimi, Pohuwatu-Marisa Teluk Tomimi, Parigi-Palu LautLepas MuaraSungai Tanduluyu Perkmp. Bajou LautLepas dekatPerkmp. Bajou Daerah Wisata Parigi Konsentrasi(mg/L) Lokasi 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Gambar 2.48 Kandungan amoniak di daerah wisata MuaraSungai Tanduluyu Teluk Tomimi, Pohuwatu-Marisa Teluk Tomimi, Parigi-Palu LautLepas MuaraSungai Tanduluyu Perkmp. Bajou LautLepas dekatPerkmp. Bajou Daerah Wisata Parigi Konsentrasi(mg/L) Lokasi 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Gambar 2.49 Kandungan MBAS di daerah wisata MuaraSungai Tanduluyu Teluk Tomimi, Pohuwatu-Marisa Teluk Tomimi, Parigi-Palu LautLepas MuaraSungai Tanduluyu Perkmp. Bajou LautLepas dekatPerkmp. Bajou Daerah Wisata Parigi Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 60 Negeri ini memiliki berbagai tipe ekosistem. Tidak kurang dari 52 tipe vegetasi yang bisa ditemukan di Nusantara: mulai dari vegetasi salju di Puncak Jayawijaya, alpina, sub-alpina, hutan hujan pegunungan, dataran rendah, hutan pantai, savana, mangrove sampai rawa gambut (Kartawinata. 2006). Garis pantai Nusantara yang membentang hampir 81.000 km dilindungi ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Tipe-tipe vegetasi dihuni aneka spesies tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang membentuk ekosistem unik dan kompleks. Tidak mengherankan, di seluruh negeri berlimpah keanekaragaman hayati. Karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara terpenting di dunia. Walaupun hanya menopang 13 persen daratan dunia, Indonesia menyimpan 17 persen dari total spesies di muka Bumi. Sedikitnya 35.000 - 40.000 spesies tumbuhan (11-15 persen); 707 spesies mamalia (12 persen); 350 spesies amfibia dan reptil (15 persen); 1.602 spesies burung (17 persen) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37 persen) (LIPI, 2012). Sementara di perairan laut, tidak kurang dari 2.500 spesies molluska; 2.000 spesies krustasea; 6 spesies penyu laut; 30 mamalia laut; dan lebih 2.500 spesies ikan laut. Keunggulan lainnya, Indonesia punya spesies endemik. Spesies endemik tersebut terdiri dari: 14.800 jenis tumbuhan (nomor 5 dunia), di antaranya 225 jenis palem endemik (no 1 dunia); 201 jenis mamalia (nomor 2 dunia); 150 jenis reptilia (nomor 4 dunia); 397 jenis burung (nomor 5 dunia); 100 jenis amfibia; 35 jenis primat; dan 121 jenis kupu-kupu. Endemisme sangat penting karena makhluk hidup itu tidak dapat ditemukan di belahan Bumi lain (LIPI. 2012). Namun demikian. tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki juga berbanding lurus dengan laju kepunahan dan tingkat keterancamannya, karena itu perlindungan terhadap jenis flora dan fauna terancam menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, dalam penetapan status kelengkaan dan regulasi kemungkinan penangkapan untuk berbagai keperluan secara ketat diatur oleh Kementrian Kehutanan sebagai pemegang otoritas management dan LIPI sebagai otoritas ilmiah, termasuk penetapan quota exsport dalam CITES. Perlindungan keanekaragaman hayati pertama kali mengacu Surat Keputusan Ordonantie Peraturan Perlindungan Binatang Liar tahun 1931, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999. Dan, terakhir tentang penetapan Trachypithecus auratus sebagai satwa dilindungi menurut SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733/1999. Jenis-jenis tumbuhan merupakan kelompok yang paling banyak dilindungi, kemudian diikuti burung dan mamalia. Sedangkan yang paling sedikit yang dilindungi adalah krustaceae, 6 jenis; dan artropoda lainnya, 3 jenis (Gambar 2.50). Untuk melindungi kekayaan hayati asli, pemerintah melalui SK Menteri Pertanian Nomor 179/Kpts/Um/3/1982 melarang 37 jenis ikan masuk perairan Indonesia dan 10 jenis ikan dilarang keluar dari Indonesia. Ikan-ikan yang dilarang masuk itu umumnya sangat berbahaya karena bersifat invasif, sedangkan jenis ikan yang dilarang keluar mayoritas dari marga Anguilla spp. (LIPI, 2012). KEANEKARAGAMAN HAYATI Keanekaragaman Hayati Yang Dilindungi Perundang-Undangan Republik Indonesia
    • 61 Annelida Krustasea Insekta Merostomata Actinopterygii Amphibi Aves Chondrichtyes Mammalia Reptilia Sarcopterygii Cnidaria Mollusca Polypodiophyta Coniferopsida Cycadopsida Liliopsida Magnolipsida 129 678 175 622 24 2 54 7 27 665 0 0 1 91 273 714 364 1564 Sales Magnolipsida Sales Liliopsida Menurut data strategis kehutanan tahun 2011, jumlah spesies satwa yang dilindungi dalam kurun 2001 – 2010 antara lain: mamalia, 127 spesies; burung, 382 spesies; reptilia, 31 spesies. Sedangkan untuk tumbuhan antara lain: Palmae, 12 spesies; Rafflesia, 11 spesies; Orchidaceae, 29 spesies. Berdasarkan data IUCN (International Union Conservation Natural), kekayaan hayati Indonesia yang masuk red data list IUCN berjumlah 4.640 jenis hewan dan 755 jenis tumbuhan. Jenis hewan terbagi dalam kelasnya masing- masing dan jenis tumbuhan terbagi berdasarkan divisi dan ordo seperti tertera pada Gambar 2.51 Gambar 2.51 Flora-fauna berdasarkan kriteria IUCN Flora-Fauna Dalam “Red Data List IUCN” Mamalia Burung Amphibia dan Reptilia Ikan Serangga Moluska Krustasea Artopoda lainnya Tumbuhan Gambar 2.50 Flora Fauna yang dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia 109 3 612 18 18 131 48 389 Sumber: Pusat Penelitian Biologi-LIPI Sumber: Pusat Penelitian Biologi-LIPI
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 62 Dalam kriteria IUCN itu, terdapat dua jenis berkategori punah; 66 jenis berstatus kritis; dan 167 jenis dalam kategori genting (Gambar 2.52). Untuk flora yang termasuk kriteria IUCN tertera pada Gambar 2.53. Dari data ini dapat dilihat, yang punah: satu jenis; punah in situ: dua jenis; jenis yang kritis, 115; dan genting, 72. Punah Kritis Genting Rawan Terkikis Hampir Langka Data belum Lengkap Kurang diperhatikan Gambar 2.52 Kategori kriteria IUCN pada fauna 2715 2 66 167 516 4 527 643 Punah Punah in situ Kritis Genting Rawan Terkikis Hampir Langka Data belum Lengkap Kurang Diperhatikan Gambar 2.53 Kategori kriteria IUCN pada flora 1 2 115 72 206 9 83 41 226 Sumber: Pusat Penelitian Biologi-LIPI Sumber: Pusat Penelitian Biologi-LIPI
    • 63 Flora Fauna Dan Mikroba Invasif Dari berbagai sumber pustaka dan hasil diskusi kelompok IAS (Invasive Allien Species) diketahui ada 2.809 jenis invasif, mulai dari jamur, bakteri, virus, ikan, Arachnida, burung, mamalia, insekta, moluska sampai tumbuhan. Pada Gambar 2.54 dapat dilihat jumlah jenis invasif terkecil adalah burung (dua jenis) dan moluska (dua jenis), sementara jumlah jenis invasif terbesar berasal dari tumbuhan: 2.184 jenis. Tumbuhan invasif masuk ke Indonesia lantaran sengaja didatangkan sebagai tanaman hias dan tanaman ekonomi, atau hasil ikutan impor benda lain, yang lantas tanpa diketahui dan tak sengaja tumbuh meliar. Jenis invasif tak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat berasal dari wilayah Indonesia. Contohnya, dua jenis mamalia pendatang di Papua, yakni Rusa timor (Cervus timorensis) dan Monyet kra (Macaca fascicularis) telah menjadi hama (Puslit Biologi-LIPI, 2011). Contoh lainnya: Langkap (Arenga obtosifolia) tumbuhan yang agresif mendesak habitat banteng di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan, pemerintah menggelar berbagai upaya pelestarian. Di antaranya, menambah kawasan cagar alam, yang selama 2001 - 2009 naik dari 183 unit menjadi 238 unit; luasnya pun bertambah, dari 2,6 juta hektar menjadi 4,3 juta hektar. Begitu juga suaka margasatwa, yang selama 2001 – 2009 juga bertambah: semula 50 unit menjadi 74 unit, dengan luas dari 3,6 juta hektar menjadi 5,1 juta hektar. Hanya saja, untuk taman nasional laut justru menurun. Pada 2003 terdapat 8 unit, seluas 4,2 juta hektar, pada 2009 berkurang menjadi 7 unit, seluas hanya 4 juta hektar. Sementara taman nasional darat, selama 2001 - 2009 bertambah dari 40 unit menjadi 43 unit, tetapi luas taman nasional darat turun, dari 14,7 juta hektar menjadi 12,3 juta hektar. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (pasal 1 butir 14 UU Nomor 5 Tahun1990). Sedikitnya ada 50 taman nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan suaka margasatwa merupakan kawasan Mamalia Flora (Alien) Serangga Ikan Arachnida Burung Gambar 2.54 Jumlah jenis flora fauna dan mikroba invasif Flora (bukan Alien) Bacteria Virus Fungi Moluska 8 342 90 20 22 2 2184 76 47 16 2 Sumber: Pusat Penelitian Biologi-LIPI suaka alam (kawasan konservasi) dengan ciri khas berupa keanekaragaman ataupun keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan habitat. Indonesia punya 73 suaka margasatwa dengan total luas 5.422.922,79 hektar. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena alamnya yang punya keunikan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami. Cagar alam berfungsi sebagai kawasan perlindungan terhadap seluruh komponen ekosistem, baik flora, fauna, maupun habitatnya. Semua proses tersebut dibiarkan secara alami, tanpa campur tangan manusia, sehingga harus dibiarkan sesuai aslinya. Campur tangan manusia hanya dimungkinkan bila terjadi suatu proses, baik alamiah maupun perbuatan manusia, yang dapat mengakibatkan kawasan tersebut punah. Cagar alam terdiri dari cagar alam daratan—baik tanah maupun perairan darat, cagar alam laut, dan cagar alam biosfer. Sampai 2008, telah ditetapkan sedikitnya 237 cagar alam, baik daratan maupun perairan, mencapai 4.730.704,04 hektar. Selain cagar alam, suaka margasatwa dan taman nasional, Indonesia juga memiliki taman hutan raya dan taman wisata alam. Sedikitnya ada 22 lokasi taman hutan raya sebagai
    • 2 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia 64 Bunga Raflesia Padma, kembali mekar di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Bunga parasit hasil penelitian sejak 2004 tersebut merupakan bunga Rafflesia padma pertama yang berhasil tumbuh sejak 80 tahun lalu. Foto: Kompas/Lucky Pransiska salah satu kawasan pelestarian alam—selain taman nasional dan taman wisata alam. Fungsinya hampir mirip kebun raya, meski berbeda terutama dalam koleksi tanaman. Dari pengertian itu, taman hutan raya merupakan bentuk pelestarian alam kombinasi antara pelestarian ex-situ dan in-situ. Dengan begitu, taman hutan raya dapat ditetapkan dari hutan alam maupun hutan buatan. Fungsi taman hutan raya sebagai ‘etalase’ keanekaragaman hayati, penelitian, tempat penangkaran jenis, serta wisata. Untuk menambah daya tampung ex situ konservasi tumbuhan. pemerintah melalui Inpres No. 3 tahun 2009, menetapkan perlunya tiap provinsi memilik kebun raya daerah. Hingga kini telah terbentuk sebanyak 21 kebun raya daerah. dengan empat kebun raya yang dikelola LIPI maka total jumlah kebun raya menjadi 25. Total luas keseluruhan kebun raya yang tersebar di 17 provinsi ini mencapai 3.000 hektar. Jumlah ini menaikkan Indonesia dari peringkat ke17 menjadi ke- 13 negara di dunia dengan kebun raya yang berfungsi untuk penelitian. pendidikan wisata alam dan benteng terakhir bagi tumbuhan yang terancam punah. Upaya-upaya pelestarian terus dilakukan pemerintah dengan berbagai cara. Pada 2012, LIPI menggelar ekspedisi di Pulau Mursala, Kepulauan Riau, yang menemukan lagi pohon meranti (Dipterocarpuscinereus Sloot), yang dinyatakan punah pada 1998 oleh IUCN. Ekspedisi ini sebagai bagian dari kewajiban Indonesia dalam menjalankan konvensi tentang Penyelamatan Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity (CBD). Sementara itu, Kebun Raya Bogor telah berhasil memindahkan bunga raflessia (Raflesia padma) dari habitat alaminya ke Kebun Raya Bogor sebagai bentuk konservasi ex-situ. Keberhasilan ini merupakan sukses besar, dan pertama kali berhasil dilakukan di dunia. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan pada Raflesia arnoldii, dengan cara memindahkan inangnya ke Kebun Raya.
    • 65 Teratai raksasa dari Brazil di Kebun Raya Bogor, 1992. Foto: Tempo/Rully Kesuma
    • 66 KAPASITAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP3
    • 67 “Setelah meneropong status lingkungan hidup selama 2012, terlihat kondisinya masih cukup mengkhawatirkan.Kendati begitu, harus diakui pula selama satu- duatahunbelakanganlingkunganhidupsedikitmenunjukkansecercahharapan. Idealnya, status lingkungan hidup merupakan resultante yang sepadan dengan kapasitas para pemangku kepentingan, baik masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun pemerintah.Artinya, kapasitas pengelolaan yang mumpuni bakal menciptakan lingkungan hidup yang baik pula.”
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 68 Kapasitas pengelolaan menggambarkan kemampuan pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup.Dengan demikian, pengembangan kapasitas pengelolaan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan.Kapasitas itu mencakup kelembagaan, kebijakan, program dan peluang partisipasi.Lantaran itulah, paradigma pembangunan suatu negara mempengaruhi kapasitas pengelolaan. Pembangunan yang abai keberlanjutan, yang hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, terbukti menyebabkan degradasi lingkungan. Seiring desentralisasi pembangunan di Indonesia, pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam makin menghadapi berbagai tantangan. Yang pasti, itu bukan lantaran konsep desentralisasi. Namun, karena para pelaku pembangunan hanya memikirkan kepentingan ekonomi jangka pendek. Seperti telah banyak diketahui, dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mewajibkan pemerintah menerapkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah solusi memperbaiki lingkungan, tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Undang Undang Pemerintahan Daerah itu sejatinya telah mengatur pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi lingkungan. Persoalannya, lemahnya koordinasi antara lembaga pusat, provinsi dan kabupaten/kota membuat beberapa kebijakan bidang perlindungan sumberdaya alam menjadi tak efektif. Padahal, undang- undang terkait lingkungan hidup telah terperinci dan bercakupan luas. Sayangnya, dalam prakteknya, masih sering ditemui ketaksesuaian dan keterpaduan visi. Tengok saja, prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan eksploitasi sumberdaya alam intensif justru kerap menimbulkan masalah. Ini diperparah dengan penafsiran individual yang kerap berbeda dengan semangat kebijakan terkait.Tak hanya itu, dengan kewenangannya, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota sering menerbitkan peraturan yang kadang bertabrakan dengan undang-undang nasional. Tak sedikit pemerintah daerah, berbekal wewenang mengatur rumah tangganya, bebas membuat kebijakan tanpa menimbang kelestarian lingkungan. Bahkan cenderung mengeksploitasi dan merusak lingkungan. Hasil studi Institut Pertanian Bogor (2006) dan Kantor Menko Perekonomian (2007) menunjukkan, dari 119 peraturan daerah terkait dengan sumberdaya alam, 60 persen berisi izin eksploitasi dan 30 persen berisikolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hanya 10 persen yang berisi hak akses dan kontrol masyarakat atas sumberdaya alam. Hal ini mencerminkan gairah eksploitasi sumberdaya alam masih sangat besar. Pengelolaan lingkungan—meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan—menuntut pengembangan perangkat kebijakan, program, serta kegiatan, yang ditopang sistem pendukung. Selain perangkat hukum, perundangan, informasi dan dana, sistem pendukung mencakup kemantapan kelembagaan sumberdaya manusia dan kemitraan. Sifat holistik dan saling terkait antar-sektor memang inheren dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap sektor tak dapat berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dan terkoordinasi. Hal itu sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi dalam lingkungan hidup. Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, pengembangan kapasitas pengelolaan yang memadai menjadi prasyarat utama. Kapasitas yang cakap akan membawa proses peningkatan kualitas lingkungan mencapai hasil optimal. Pun sebaliknya, kapasitas yang kurang memadai membuat tujuan memperbaiki kualitas lingkungan sulit dicapai.
    • 69 Kelembagaan dapat dilihat dari sudut organisasi dan aturan yang ada. Kelembagaan memuat norma, kode etik, hukum, faktor pengikat lain, yang didukung aturan, penegakan hukum, serta insentif untuk mentaati aturan dan menjalankan lembaga. Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat sejumlah lembaga di tingkat nasional dan daerah. Secara umum, tata kelola kelembagaan pengelola lingkungan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dilihat dari komponen organisasi, sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.Pembagian tanggungjawab di tingkat nasional terlihat pada tabel berikut, yang menyajikan pembagian penanganan lingkungan hidup berdasarkan isu. Dari tabel itu terlihat, setiap isu lingkungan hidup ditangani setidaknya lima kementerian atau badan. Tabel itu juga menggambarkan lingkungan hidup merupakan isu lintas-sektoral yang melibatkan banyak pihak.Dengan begitu, koordinasi dan sinergi menjadi kunci bagi ikhtiar menangani tantangan lingkungan dan penerapan pembangunan berkelanjutan yang lebih optimal. Seperti misalnya, upaya penyelamatan danau rusak yang mengharuskan kerjasama lintas-sektoral. Selain Kementerian Lingkungan Hidup, penyelamatan danau menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta lembaga daerah. Selama ini, Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, menyiapkan data dan informasi lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan di kementerian terkait. Contoh lainnya, dalam menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2020, sebesar 26 persen dari kondisi business as usual dengan usaha sendiri, juga menjadi kerja bersama. Upaya itu melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha.Banyak kementerian yang juga ikut berperan: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain pemerintah daerah, ada juga BPS, Bapennas, LAPAN, BMKG, Bakosurtanal, perguruan tinggi, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim. Tabel 3.1. Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup. Isu KLH Kem hut PU KKP ESDM Kem Hub K Dagri Kem tan indus- tri Kse- hatan Ristek Dik Bud BNPB BMKG Hutan dan lahan Pesisir dan laut Kehati Air Udara Perubahan Iklim Sampah KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lembaga Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 70 1.806Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan B3 Pengaduan Lingkungan Hidup Penerimaan / Penyerahan : Dok / Surat Pembuangan Air Limbah Pelayanan Informasi Publik AMDAL/ UKL-UPL 3.915 6 2.772 115 13 94 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Layanan Unit Pelayanan Terpadu Fungsi pemerintah adalah pelayanan publik. Satu contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan unit pelayanan terpadu (UPT) dan Indonesia National Single Window (INSW). Unit pelayanan terpadu KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP yang diresmikan pada 25 Januari 2012 ini buat menunjang kinerja pelayanan public (http.//pelayananterpadu. menlh.go.id). Pelayanan UPT – KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP adalah pelayanan publik yang meliputi 20 jenis layanan: a.Pelayanan perizinan lingkungan 1)Amdal/UKL-UPL dan Izin lingkungan (a) Penilaian Amdal; (b) Pemeriksaan UKL-UPL; (c) Izin Lingkungan. 2)Pengendalian pencemaran air (d) Izin pembuangan air limbah ke laut; (e) Izin pembuangan air limbah melalui injeksi (belum dilaksanakan oleh UPT); 3)Pengelolaan Limbah B3 (f ) Izin Pengumpulan limbah B3; (g) Izin pemanfaatan limbah B3; (h) Izin pengolahan limbah B3; (i) Izin penimbunan limbah B3; dan (j) Izin dumping; b. Pelayanan nonperizinan, terdiri atas: 1)Pengelolaan limbah B3 dan Limbah nonB3 (a) Rekomendasi pengangkutan limbah B3; (b) Persetujuan dan notifikasi ekspor limbah B3; (c) Rekomendasi impor limbah nonB3. (d) Persetujuan atau notifikasi ekspor limbah B3; 2)Pengelolaan B3 (a) Rekomendasi pengangkutan B3; (b) Registrasi impor dan produksi B3; (c) Notifikasi ekspor B3. 3) Pengaduan kasus lingkungan 4) Pengelolaan Bahan Perusak Ozon (sedang dalam proses integrasi) 5) Pelayanan informasi publik (sedang dalam proses integrasi) Gambar 3.1. Total Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 TotalPelayanan= 8.721
    • 71 Indonesia National Single Window Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah NKRI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Hal ini dijabarkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 6 ayat (1), yang menyebutkan setiap B3 wajib diregistrasi oleh penghasil dan/atau pengimpor. Kementerian Lingkungan Hidup telah menerapkan amanat itu melalui sistem registrasi yang sudah berjalan selama ini. Registrasi merupakan salah satu simpul dari sistem pengelolaan B3 untuk mengetahui jumlah B3 yang beredar di Indonesia.Hal itu agar dapat dilakukan pengawasan sejak awal.Ini sebagai upaya pencegahan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Dalam proses registrasi telah memakai sistem elektronik Indonesia National Single Window (INSW). Penerapan sistem ini wujud partisipasi Kementerian Lingkungan Hidup dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor-impor B3— sesuai PP Nomor 10 Tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam Kerangka National SingleWindow. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2010 diatur pula penggunaan sistem elektronik registrasi B3. Selama 2010 - 2012 tercatat penurunan jumlah jenis B3 yang diregistrasi, namun terjadi kenaikan tajam kuantitas impor B3.Pada 2010, B3 yang diregistrasi sebanyak 274 jenis, dengan impor sebesar 234.232.522 ton.Sedangkan pada 2011, B3 yang diregistrasi 264 jenis, total impor 308.542.573 ton. Pada 2012 jenis B3 yang diregistrasi sebanyak 118, total impor sebanyak 625.982.578 ton. Grafik-grafik berikut menunjukkan tren jumlah jenis dan total impor B3. Nampak kebutuhan B3 sebagai bahan baku maupun produk semakin meningkat seiring perubahan pola hidup manusia, dari carbohydrate-based economy ke arah petrochemical-based economy. Untuk mewujudkan pengelolaan B3 secara baik, benar dan efisien oleh produsen, importir, pengangkut dan pengguna, dilakukan pemakaian teknologi bersih. Hal itu mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, efisiensi penggunaan bahan kimia dan meningkatkan pelayanan sistem registrasi, sampai prasyarat pangajuan yang lebih optimal sesuai peraturan. 3.000 8 4 27 104 17 2 69 13 36 Total Perusahaan (PT, CV, UD) Koperasi DPRD/DPRD Firma Hukum/Konsultan Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI LSM/Lembaga Masyarakat 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Gambar 3.2. Jumlah Total Pemohon Unit Pelayanan Terpadu. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 72 Lembaga Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup Ada dua hal penting dari sisi kelembagaan bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Pertama, nomenklatur dan eselonisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah. Dan kedua, tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) kelembagaan daerah. Kelembagaan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani tantangan lingkungan hidup. Bentuk lembaga yang optimal untuk lingkungan hidup adalah Badan, karena ada kewenangan koordinasi, operasional, serta memiliki eselonisasi yang cukup tinggi. Sampai saat ini, 100 persen kelembagaan lingkungan hidup provinsi telah berbentuk badan, atau 33 Badan Lingkungan Hidup (BLH). Nah, untuk kabupaten/kota sejumlah 298 (62 persen) telah berbentuk badan, 149 (31 persen) berbentuk kantor, dan berbentuk lainnya 34 (7 persen). Berikut ini bentuk kelembagaan daerah yang mengurusi lingkungan hidup. Gambar 3.3. Penurunan Jumlah Jenis Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup. 300 250 200 150 100 50 0 -3,6 % -55 % 2010 2011 2012 Gambar 3.4. Peningkatan Total Kualitas Impor Bahan Beracun dan Berbahaya. ( juta ton) 31,7% 102,9% 2010 2011 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 73 Tabel 3.2. Rekapitulasi Bentuk Kelembagaan LH Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (per Februari 2013) NO Bentuk Lembaga pada Provinsi BENTUK LEMBA- GA PROVINSI BENTUK LEMBAGA KAB/KOTA JUMLAH PROV, KAB/KOTABADAN KANTOR LAINNYA Regional Sumatera 1 Prov. Aceh 1 13 9 1 24 2 Prov. Sumatera Utara 1 18 13 2 34 3 Prov. Sumatera Barat 1 7 12 - 20 4 Prov. Riau 1 10 2 - 13 5 Prov. Kepulauan Riau 1 6 1 - 8 6 Prov. Bangka Belitung 1 6 1 - 8 7 Prov. Jambi 1 4 7 - 12 8 Prov. Sumatera Selatan 1 11 2 2 16 9 Prov. Bengkulu 1 8 2 - 11 10 Prov. Lampung 1 8 6 15 JUMLAH 10 91 55 5 161 Regional Jawa 1 Prov. Banten 1 4 2 - 7 2 Prov. DKI Jakarta 1 1 5 - 7 3 Prov. Jawa Barat 1 17 8 1 27 4 Prov. Jawa Tengah 1 20 15 0 36 5 Prov. DIY 1 2 3 - 6 6 Prov. Jawa Timur 1 22 15 1 39 JUMLAH 6 66 48 2 122 Regional Sumapapua 1 Prov. Sulawesi Utara 1 8 - 1 10 2 Prov. Gorontalo 1 5 1 - 7 3 Prov. Sulawesi Tengah 1 10 1 - 12 4 Prov. Sulawesi Selatan 1 12 9 2 24 5 Prov. Sulawesi Tenggara 1 6 4 2 13 6 Prov. Sulawesi Barat 1 4 1 6 7 Prov. Maluku 1 2 6 1 10 8 Prov. Maluku Utara 1 9 - - 10 9 Prov. Papua 1 8 1 17 27 10 Prov. Papua Barat 1 5 2 3 11 JUMLAH 10 69 25 26 130 Regional Kalimantan 1 Prov. Kalimantan Barat 1 9 5 - 15 2 Prov. Kalimantan Tengah 1 12 2 - 15 3 Prov. Kalimantan Selatan 1 10 2 1 14 4 Prov. Kalimantan Timur 1 12 2 - 15 JUMLAH 4 43 11 1 59 Regional Bali Nusra 1 Prov. Bali 1 4 5 - 10 2 Prov. Nusa Tenggara Barat 1 6 3 - 10 3 Prov. Nusa Tenggara Timur 1 19 2 - 22 JUMLAH 3 29 10 0 42 TOTAL 33 v298 149 34 514 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 74 Memang tidak semua daerah memiliki kelembagaan yang optimal. Nah, untuk mengatasi kendala itu dilakukan upaya sebagai berikut: • Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 061/163/ SJ/2008 dan Nomor SE-01/MENLH/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah. Surat edaran ini terkait pelaksanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, setelah terbit PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanProvinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. • Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan Tipologi Lingkungan (Rawan Bencana, Konservasi, Pesisir dan Laut, Padat Industri, dan Hibrid). Struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan daerah disusunsesuaitipologilingkungandenganmenimbang masalah yang dihadapi, agar dapat diatasi. Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu kewajiban pemerintahan daerah yang berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini diatur Peraturan Menteri LH Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Aturan menteri itu dilengkapi PetunjukTeknis dan Instrumen pendukungnya: pedoman pembiayaan, panduan penyusunan laporan, pedoman monitoring dan evaluasi.Sampai 2012, sebanyak 22 provinsi (66,7 persen) telah memberi laporan penerapan SPM lingkungan, sedangkan dari 476 daerah kabupaten/ kota, baru148 (31 persen). Gambar 3.5. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Nasional. 2009 6% 48% 67% 94% 52% 35% 2010 2011 Sudah MelaksanakanBelum Melaksanakan 2009 2010 2011 Status mutu udara ambien Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Status mutu air Gambar 3.6. Laporan Capaian Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Nasional. 100% 69% 100% 50% 41% 100% 75% 73% 59% 31% 8%0% 69% 92% 0% 2009 2010 2011 Sudah Melaksanakan Belum Melaksanakan Gambar 3.7. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota Nasional. Gambar 3.8. Laporan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Tingkat Kabupaten/Kota Nasional. PencegahanPencemaranAir PencegahanPencemaranUdaraSumberTidakBergerak InformasiStatusKerusakanTanah/LahanuntukProduksiBiomassa TindakLanjutPengaduanMasyarakat 21% 12% 79% 69% 72% 46% 42% 0% 0% 0% 54% 69% 2009 2010 2011 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 75 Berdasarkan data di atas, nampak penerapan dan capaian SPM bidang lingkungan hidup di daerah belum optimal. Adapun kendala dan tantangannya adalah: a. Ketersediaan sumberdaya manusia, terutama analis laboratorium dan pejabat pengawas lingkungan hidup. Masih banyak lembaga lingkungan hidup daerah dengan sumberdaya manusia terbatas, sehingga tidak dapat melaksanakan SPM selayaknya. Keterbatasan ini tidak saja terkait dengan kualifikasi dan kompetensi, namun juga formasi yang tidak memadai. Hal itu juga menyangkut kebijakan mutasi yang cukup tinggi, sehingga sumberdaya manusia yang berkompeten berpindah ke dinas lain. Lantaran itulah, di masa datang perlu penataan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapasitas, sistem karir yang jelas melalui jabatan fungsional, serta menimbang kebijakan mutasi pegawai. b.Sarana dan prasarana, khususnya laboratorium lingkungan. Dalam penerapan SPM bidang lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota, sarana dan prasarana yang sangat penting adalah laboratorium lingkungan. Banyak daerah yang belum memiliki sarana laboratorium yang memadai. Tak mengherankan bila pelaksanaan SPM cukup terhambat. Apalagi SPM bidang Lingkungan Hidup menyangkut penyampaian informasi bagi masyarakat tentang status lingkungan.Di tingkat provinsi pun, tidak semua laboratorium telah terakreditasi dan teregistrasi, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 3.3. Jumlah dan Status Laboratorium Lingkungan di Indonesia Tingkat Provinsi Prop Nama Lab Terakreditasi Lab Terregistrasi 11 ACEH 12 SUMATERA UTARA 1 13 SUMATERA BARAT 2 14 RIAU 1 15 JAMBI 1 16 SUMATERA SELATAN 2 1 17 BENGKULU 18 LAMPUNG 2 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 21 KEPULAUAN RIAU 1 31 DKI JAKARTA 1 7 32 JAWA BARAT 4 7 33 JAWA TENGAH 4 4 34 D I YOGYAKARTA 2 2 35 JAWA TIMUR 4 3 36 BANTEN 1 2 51 BALI 52 NUSA TENGGARA BARAT 1 53 NUSA TENGGARA TIMUR 61 KALIMANTAN BARAT 2 62 KALIMANTAN TENGAH 63 KALIMANTAN SELATAN 2 64 KALIMANTAN TIMUR 3 2 71 SULAWESI UTARA 1 1 72 SULAWESI TENGAH 1 73 SULAWESI SELATAN 2 74 SULAWESI TENGGARA 1 75 GORONTALO 76 SULAWESI BARAT 81 MALUKU 1 82 MALUKU UTARA 91 PAPUA BARAT 94 PAPUA 1 1 Total 41 31 Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 76 Sarana dan Prasarana Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Laboratorium berfungsi untuk menganalisis contoh uji sehingga menghasilkan data. Menurut Permen LH Nomor 6 tahun 2009 , laboratorium lingkungan adalah laboratorium bersertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan beridentitas registrasi.Untuk menilai kinerja laboratorium dilakukan uji profisiensi, sebagai salah satu metode untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium dengan cara uji banding antar- laboratorium. Uji profisiensi juga merupakan salah satu persyaratan teknis, bila laboratorium akan diakreditasi sebagai laboratorium penguji dan diregistrasi sebagai laboratorium lingkungan. Pengelolaan lingkungan akan lebih efisien bila didukung laboratorium lingkungan yang handal. Ini karena hasil uji laboratoriumdapatdigunakansebagaidasarpengelolaan lingkungan.Dengan hibah dari pemerintah Jepang, pada 12 Agustus 1993, Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) didirikan sebagai referensi laboratorium lingkungan.Kompetensi Pusarpedal sebagai laboratorium lingkungan telah terbukti dengan sertifikat laboratorium pengujian dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada 7 Februari 2001, yang diperkuat akreditasi KAN pada 29 September 2005. Selainsebagaipemiliklaboratoriumdanpusatpemantauan kualitas lingkungan, Pusarpedal juga untuk pelayanan masyarakat dan independen laboratorium lingkungan. Pusarpedalbertugasmelaksanakankoordinasi,memantau dan mengkaji kualitas lingkungan, berfungsi teknis laboratorium rujukan, pelayanan pengujian dan kalibrasi, serta pengembangan laboratorium lingkungan Saat ini kegiatan Pusarpedal meliputi : • Melakukan pengukuran pencemaran lingkungan, yang terdiri dari pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara. • Memantau pencemaran lingkungan di berbagai tempat di Indonesia, sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan lingkungan. • Menyediakan bimbingan pelaksanaan sistem mutu berdasarkan SNI 19-17025, membuat pedoman pengambilan sampel dan analisis parameter kualitas lingkungan,pedomanmonitoringkualitaslingkungan, pedoman pengobatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan. • Menyediakan dan menangani tes kemahiran untuk parameter kualitas lingkungan, standar cetakan material/bahan cetakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (the United Nations Conference on Environment and Development–UNCED) di Rio de Janeiro, 1992, menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40 disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal itu menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 70 UU itu menyatakan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan aktif dalam erlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat diwujudkan melalui pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan pelaporan. Pasal 65 ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam pasal 65 ayat (2) disebutkan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, masyarakat berhak mendapatkan
    • 77 Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi Laporan SLHD, sehingga bisa dilihat kualitas data dan informasi yang disajikan. Hal yang dievaluasi: sistematika, ketersediaan data, serta analisisnya. Hal itu akan terlihat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola data dan informasi. Hasil evaluasi tercermin pada table 3.4. informasi terkait kebijakan lingkungan hidup. Informasi merupakan modal bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengelolaan lingkungan, dasar mengambil keputusan terkait lingkungan dan kehidupannya, dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi dapat menjadi alat dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan, perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(KIP).Sebagaibadan publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan antara lain informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pemerintah daerah telah menyusun Neraca Lingkungan Hidup (NLH) sejak 1982, yang pada 1986 berubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Dan mulai 1994 berubah lagi menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Sejak 2002, bersamaan dengan penerbitan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) secara nasional yang dilakukan setiap tahun, diterbitkan pula Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Mayoritas provinsi telah membuat SLHD setiap tahun sebagaimana yang terlihat pada gambar 3.9. Gambar 3.9. Jumlah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tingkat Provinsi 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2013
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 78 Tabel 3.4. Hasil Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2011 No Provinsi Regional Nilai 1 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jawa 90.95 2 Sumatera Barat Sumatera 90.88 3 Jawa Timur Jawa 90.46 4 Bali Bali NT 88.17 5 Sumatera Utara Sumatera 87.99 6 Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa 83.86 7 Aceh Sumatera 82.14 8 Sulawesi Utara Sumapapua 78.11 9 Sumatera Selatan Sumatera 77.06 10 Sulawesi Tengah Sumapapua 74.75 11 Banten Jawa 70.09 12 Kalimantan Timur Kalimantan 70.05 13 Kepulauan Riau Sumatera 69.99 14 Sulawesi Selatan Sumapapua 69.10 15 Jawa Barat Jawa 68.55 16 Bengkulu Sumatera 64.03 17 Lampung Sumatera 62.69 18 Jambi Sumatera 62.56 19 Gorontalo Sumapapua 62.22 20 Jawa Tengah Jawa 53.74 21 Riau Sumatera 53.60 22 Kalimantan Barat Kalimantan 50.91 23 Nusa Tenggara Barat Bali NT 50.56 24 Nusa Tenggara Timur Bali NT 50.10 25 Papua Barat Sumapapua 49.45 26 Kepulauan Bangka Belitung Sumatera 49.01 27 Sulawesi Tenggara Sumapapua 45.40 28 Papua Sumapapua 9.67 29 Maluku Sumapapua 6.24 SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA Sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah satu hal krusial adalah sumberdaya manusia.Dengan demikian, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh para pihak perlu sumberdaya manusia yang kompeten dan dibina secara berkelanjutan. Untuk itu, telah dikembangkan dan diterapkan sistem jabatan fungsional di pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan sistem jabatan fungsional dan standar kompetensi itu didukung dengan pendidikan dan pelatihan. Terdapat dua jabatan fungsional bidang lingkungan hidup yaitu: Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan Pengawas Lingkungan Hidup. Saat ini jabatan fungsional PEDAL telah diterapkan di daerah dan sektor, sejumlah 140 orang. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 79 Beberapa kebijakan dalam mendukung penerapan jabatan fungsional bidang lingkungan hidup sebagai berikut: (1) Peraturan MENPAN dan RB Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 dan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERMENPAN dan RB Nomor 39Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, (3) Naskah Akademis Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas LH, (4) Naskah Akademis Revisi KEPMENPAN Nomor 47/Kep/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Gambar 3.10. Sebaran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Propinsi Jambi Propinsi Sumatera Selatan Propinsi Bengkulu Propinsi Kalimantan Barat Propinsi DKI Jakarta Propinsi D.I Jogjakarta 52% 4% 10% 7% 4% 11% 11% DAERAH PROPINSI Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian Kementerian Pekerjaan Umum BATAN BPPT SEKTOR 8% 18% 23% 42% 8%1% CATATAN a. Kementerian Lingkungan Hidup : 13 orang b. Provinsi : 56 orang c. Kabupaten/Kota : 14 orang d. Kementerian/ lembaga : 61 orang DAERAH KABUPATEN Kota Surabaya Kabupaten Gowa Kabupaten Tulungagung Kabupaten Kusus 57% 7% 7% 29% Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 80 Berdasarkan Pasal 45, UU Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat serta pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Sayangnya, di tengah tekanan terhadap lingkungan hidup yang kian berat, anggaran yang disediakan belum memadai untuk mengimbangi laju tekanan itu.Diperlukan keberpihakan untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya alokasi anggaran. Anggaran Lingkungan Hidup Sumber : Olahan Data Kementerian Keuangan Gambar 3.11. Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup vs Total Belanja Pemerintah Republik Indonesia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,37% 0,61% 0,98% 0,77% 1,70% 0,94% 0,97% 1,00% 1,08% Kenaikan 1067,7% pada Sub Fungsi LH lainnya Dari data tabel di atas, rupanya anggaran untuk lingkungan hidup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama 2005 - 2013 memang terus meningkat,sekitar 1 persen. Hanya saja, yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi anggaran untuk lingkungandi tingkat daerah. DKI Jakarta memiliki proporsi alokasi anggaran lingkungan hidup yang relatif besar, yaitu 4,66 persen dari total APBD; sebaliknya, Sumatera Selatan memiliki rasio terkecil, yaitu 0,23 persen. Proporsi anggaran di daerah ini belum ada standar acuannya: berapa dana idealnya, agar dapat dibandingkan secara relatif antardaerah. Ada beberapa daerah yang memiliki proporsi di bawah rata-rata nasional, yang mungkin karena kesulitan menyisihkan anggaran lingkungan yang lebih besar. Sebaliknya, ada beberapa daerah yang berada di atas rata-rata, ternyata mampu mengalokasikannya.
    • 81 Anggaran Provinsi 2011 No. Provinsi Anggaran BLH Dekon DAK APBD Total Fungsi LH 2011 % 1 Prop. DKI Jakarta 27.593.622.839 27.875.807.120.065 1.347.098.125.073 4,83% 2 Prop. Sumatera Utara 4.677.861.461.564 155.766.032.830 3,33% 3 Prop. Gorontalo 671.051.486.930 10.398.835.220 1,55% 4 Prop. Papua Barat 3.517.181.935.036 37.399.363.000 1,06% 5 Prop. Sulawesi Selatan 2.972.277.538.385 31.599.770.498 1,06% 6 Prop. Jawa Barat 8.248.283.664 9.887.011.087.735 102.648.919.176 1,04% 7 Prop. Bangka Belitung 1.067.056.492.088 10.943.254.150 1,03% 8 Prop. Sulawesi Barat 707.810.376.681 7.108.514.170 1,00% 9 Prop. Bali 2.483.896.836.108 22.070.386.275 0,89% 10 Prop. Sulawesi Tengah 7.099.638.078 500.000.000 1.232.556.934.249 9.199.945.322 0,75% 11 Prop. Sumatera Barat 4.863.326.900 500.000.000 2.123.681.661.518 15.160.324.877 0,71% 12 Prop. Maluku Utara 730.840.000.000 5.213.785.000 0,71% 13 Prop. Kalimantan Selatan 2.579.950.555.800 18.353.032.000 0,71% 14 Prop. Sulawesi Utara 1.297.908.496.620 8.789.316.000 0,68% 15 Prop. Nusa Tenggara Timur 3.365.753.000 500.000.000 21.632.712.835 1.308.163.425.000 8.568.790.100 0,66% 16 Prop. Kepulauan Riau 1.975.600.000.000 12.705.987.000 0,64% 17 Prop. Nusa Tenggara Barat 1.657.093.170.268 9.496.636.100 0,57% 18 Prop. DI Jogjakarta 1.590.785.711.143 9.027.249.289 0,57% 19 Prop. Jambi 1.498.751.513.850 6.870.698.531 0,46% 20 Prop. Bengkulu 2.018.500.000 500.000.000 1.155.766.504.059 4.866.848.973 0,42% 21 Prop. Kalimantan Tengah 1.718.016.480.000 7.220.539.074 0,42% 22 Prop. Kalimantan Barat 7.594.907.700 500.000.000 1.853.631.912.666 7.382.750.300 0,40% 23 Prop. Jawa Timur 10.626.361.387.552 40.434.215.874 0,38% 24 Prop. Papua 5.184.147.179.000 na 0,37% 25 Prop. Jawa Tengah 6.062.149.998.000 22.549.871.000 *0,37% 26 Prop. Kalimantan Timur 7.257.634.950.000 26.351.521.500 0,36% 27 Prop. Lampung 2.181.168.622.241 7.265.206.480 0,33% 28 Prop. Maluku 1.124.498.644.439 3.518.332.663 0,31% 29 Prop. Banten 3.485.295.190.673 10.092.947.097 0,29% 30 Prop. Sulawesi Tenggara 1.250.000.000 500.000.000 1.405.829.978.726 3.731.954.500 0,27% 31 Prop. Aceh 7.974.700.000.000 19.811.241.850 0,25% 32 Prop. Sumatera Selatan 3.565.887.000.000 7.105.883.000 0,20% 33 Prop. Riau 6.390.265.580 4.468.257.731.323 7.237.260.000 0,16% 127.918.631.381.718 1.995.987.536.922 0,81% *0,37% diambil perbandingan 2010, karena kemungkinan tahun 2011 fungsi LH melekat di Fungsi lainnya Tabel 3.5. Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup vs Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Total Sumber: Kementerian Keuangan Dari tabel di atas terlihat anggaran lingkungan hidup di 21 provinsi (63,6 persen) yang secara nominal meningkat. Sebaliknya, 9 provinsi (27,3 persen) turun dan 3 provinsi lainnya relatif tetap. Harapannya, semua provinsi selalu meningkatkan anggaran lingkungan hidup, baik secara nominal maupun proporsinya terhadap APBD. Mekanisme lain untuk mendorong pemerintah daerah mematuhi kebijakan nasional adalah dengan dana dekonsentrasi lingkungan bagi 33 provinsi dan dana alokasi khusus sektor lingkungan untuk 468 kabupaten/kota. Dana dekonsentrasi menciptakan insentif bagi kabupaten dan provinsi untuk memasukkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah. Ini agar sumberdaya yang memperkuat kapasitas pengelolaan di daerah mewakili kebijakan pemerintah pusat. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2007 telah menetapkan panduan penggunaan dana dekonsentrasi, termasuk meningkatkan kapasitas perencanaan daerah mengelola lingkungan, koordinasi penerapan dan pemantauan. Pada 2012 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP meningkatkan alokasi dana dekonsentrasi 8 kali lipat (753 persen), dari Rp 16 miliar pada 2011, menjadi 120,5 miliar.
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 82 Selain itu, sejak 2006 telah dialokasikan dana alokasi khusus (DAK) lingkungan hidup. Dana ini buat memantau dan melaporkan kualitas air sungai, mengembangkan pengelolaan limbah berbahaya, mengembangkan sistem AMDAL, memperbaiki penegakan hukum untuk menangani sengketa dan keluhan. Dana ini juga membantu pemerintah setempat mempercepat penanganan masalah lingkungan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Tabel 3.6. Alokasi Dana Dekonsentrasi Lingkungan 2012 No SATUAN KERJA PAGU 1 Banten 4.374.375.000 2 DI Yogyakarta 3.982.156.000 3 Jawa Barat 4.394.175.000 4 Jawa Tengah 3.535.150.000 5 Jawa Timur 3.198.855.000 6 Lampung 3.774.980.000 7 Jambi 3.801.388.000 8 Bengkulu 3.827.455.000 9 Sumatera Selatan 3.573.520.000 10 Bangka Belitung 3.575.725.000 11 Riau 4.608.549.000 12 Kepulauan Riau 1.451.100.000 13 Sumatera Barat 3.927.544.000 14 Sumatera Utara 3.630.090.000 15 DI Aceh 4.131.180.000 16 Kalimantan Barat 3.936.770.000 17 Kalimantan Selatan 4.959.718.000 18 Kalimantan Timur 4.555.000.000 19 Kalimantan Tengah 3.133.926.000 20 Sulawesi Selatan 4.209.540.000 21 Sulawesi Barat 4.092.832.000 22 Sulawesi Tengah 4.779.865.000 23 Sulawesi Utara 3.771.158.000 24 Sulawesi Tenggara 4.200.562.000 25 Gorontalo 2.061.590.000 26 Maluku 2.671.255.000 27 Maluku Utara 2.049.830.000 28 Papua 3.966.865.000 29 Papua Barat 4.917.880.000 30 Bali 3.630.000.000 31 NTT 3.957.131.000 32 NTB 3.845.129.000 Total 120.525.293.000 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 83 Dalam evaluasi setiap tahun masih banyak ditemukan persoalan dalam pengelolaan DAK lingkungan hidup, antara lain : • Bangunan dan peralatan laboratorium tidak dapat dipakai, karena rusak dan tidak terawat; • Bangunan dan peralatan laboratorium tidak dimanfaatkan (masih tersimpan di gudang), karena kurangnya sumberdaya manusia dan dana operasional; • Kendaraan laboratorium dan komputer untuk operasional perkantoran; • Tidak menyampaikan kewajiban pelaporan. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/1968/SJ tentang Publikasi Laporan Pendapatan dan Belanja Daerah dari Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Surat Edaran ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri adalah transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di daerah. Dalam rangka itu, pemerintah daerah secara rutin harus menerbitkan laporan pendapatan dan belanja daerah dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, khususnya hasil industri ekstraksi (minyak, gas, dan tambang) di situs resminya. Selain dari dalam negeri, Indonesia juga mendapatkan dana internasional. Salah satunya, Global Environment Facility (GEF), suatu mekanisme pendanaan (hibah) untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup global dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Gambar3.12. Pembagian Dana Alokasi Khusus Lingkungan 2006 - 2012 500 400 300 200 100 0 203 371 450 111 115 179 36 25 70 48 109 127 272 154 195 160 131 55 Inventarisasi DAK Bidang Lingkungan Hidup 2006-2012 M obilLab Gd Lab AlatPem antauan udara AlatLab Air Biogas IPAL Tong Sam pah Kendaraan Pem antauan Kendaraan roda 3 AlatSam pah Gd Sam pah Papan Inform asi Turap Tam an Speed Boat Pen.Pohon disum berair Sum urResapan Biopori m obilsam pah (dum p truck) Tabel 3.7. Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2006 – 2013 TAHUN JUMLAH KAB/KOTA PENERIMA JUMLAH ALOKASI (RP) KENAIKAN (%) 2006 333 112.875.000.000 - 2007 434 351.610.000.000 211,50 2008 434 351.610.000.000 0 2009 413 351.610.000.000 0 2011 418 400.000.000.000 14 2012 442 479.730.000.000 30 2013 432 530.548.000.000 9,58 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 84 PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN Pada periode 2010 - 2012, Indonesia ditunjuk menjadi GEF Council Member yang mewakili negara-negara Pasifik (Pacific Constituent).Indonesia berperan menampung aspirasi dari negara-negara Pasifik dan menyampaikannya kepada Dewan GEF.. Selama kurun 2010 - 2014 tersedia dana alokasi System for Transparent Allocation of Resources (STAR) sebesar US$ 87.910.000. Sampai Desember 2012, telah diperoleh endorsement letter dari GEF OFP Indonesia sebanyak 82 persen, yang telah mendapatkan persetujuan GEF CEO sebesar 42,8 persen. Selain GEF, ada kerjasama keuangan bersama pemerintah Jerman melalui program Debt for Nature Swap (DNS). Program ini dalam tahap penghapusan utang senilai Rp. 125 miliar, melalui pemberian pinjaman lunak bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Pada saat ini, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP sedang menjajaki kerjasama keuangan baru sebesar Rp 200 miliar untuk Emission Reduction Investment selama 2013 – 2015 Upaya preventif dalam pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilakukan dengan mendayagunakaninstrumenpengawasandanperizinan secara maksimal. Untuk kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, perlu penegakan hukum secara efektif, konsekuen, dan konsisten bagi penanggung jawab usaha yang menimbulkannya. Lantaran itulah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan tiga instrumen penegakan hukum: hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Sejak Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu disahkan, peraturan pelaksanaan adalah PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selain itu ada juga 97 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dengan rincian: 35 aturan diundangkan pada 2009; 19 aturan diundangkan pada 2010; 17 aturan diundangkan pada 2011; dan 26 aturan diundangkan tahun 2012. Ihwal Izin Lingkungan Pada 23 Februari 2012 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 33 dan Pasal 41. Aturan izin lingkungan mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (amdal dan UKL-UPL) dan instrumen izin lingkungan. Aturan ini sangat kuat untuk menjaga lingkungan hidup, yang meletakkan kelayakan lingkungan sebagai dasar izin sehingga enforceable dengan sanksi jelas dan tegas. Peraturan pemerintah ini mengamanatkan proses penilaian amdal yang lebih cepat, yaitu 125 hari— semula 180 hari. Yang tak kalah penting, peraturan ini memberi ruang yang semakin besar bagi keterlibatan masyarakat, khususnya yang terkena dampak, dalam penentuan kelayakan rencana usaha atau kegiatan. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan harus diumumkan tiga kali dalam tahap perencanaan (sebelumnya, PP Nomor 27 Tahun 1999 hanya mewajibkan sekali pengumuman pada tahap sebelum menyusun kerangka acuan Andal). Dengan begitu, masyarakat akan berpartisipasi aktif dan memberikan saran atas setiap rencana usaha dan kegiatan di daerahnya.
    • 85 Peraturan-peraturan menteri itu terkait dengan pengendalian pencemaran, seperti baku mutu limbah dari berbagai kegiatan—misalnya, pembangkit listrik tenaga termal, pengolahan obat tradisioinal, peternakan, dan sebagainya. Selain itu, juga diatur baku mutu emisi kendaraan bermotor tipe baru dan baku mutu emisi dari sumber tak bergerak bagi usaha migas. Beberapa aturan menteri lingkungan hidup juga mengatur penegakan hukum lingkungan, seperti pedoman penjatuhan sanksi administrasi, tata laksana penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup, serta ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan. Peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup pada 2011 adalah: PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah; dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Untuk periode 2012: PP Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir; PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara; PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS; Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Selain itu, disahkan pula dua rancangan undang- undang, yaitu: a. Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity); b. Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Landasan Kuat bagi Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan itu sekaligus memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan sampah di Indonesia—khususnya di daerah. Ada beberapa muatan pokok peraturan pemerintah ini. Pertama,memberi landasan lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek: legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Kedua, memberi kejelasan pembagian tugas dan peran parapihak dalam pengelolaan sampah, mulai dari kementerian/lembaga di pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat. Ketiga, memberi landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah, menggantikan paradigma lama kumpul- angkut-buang. Keempat, mulai 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem open dumping tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan. Kelima, memberi landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha—produsen, importir, distributor, dan retailer, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan extended producer responsibility (EPR). Selain itu, bagi pengelola kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah.
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 86 Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade). Dalam penegakan hukum lingkungan, tetap memberlakukanazassubsidiaritas(UltimumRemedium) yaitu mengedepankan instrumen pengenaan Sanksi Administrasi: Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan dan Pencabutan izin. Azas subsidiaritas dilakukan sebelum memakai penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun di pengadilan) dan pidana. Sebagai upaya terakhir, bila hukum administrasi tidak berhasil atau penegakan hukum pidana langsung tanpa sanksi administrasi terlebih dahulu (asas Premum Remedium) terhadap tindak pidana formil tertentu, seperti diatur Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan, dilakukan upaya sistemik melalui: Pengembangan Sistem dan Penanganan Kasus Lingkungan. a. Sistem Online Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan yang terkoneksi dengan 69 institusi lingkungan hidup di provinsi, kabupaten/ kota, dan telah disiapkan perangkat pendukungnya bagi 43 institusi lingkungan hidup daerah. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 660/4545/SJ dan MENLH-13/11/LH/2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup di Daerah. Surat edaran ini sebagai upaya penegakan hukum di daerah. b. Untuk mendukung penerapan sanksi administratif, ada peningkatan kemampuan teknis 386 pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan pemimpin pejabat tata usaha negara di institusi provinsi dan kabupaten/kota. c. Ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. Dalam rangka program sertifikasi hakim lingkungan bagi hakim agung dan hakim, telah terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/ IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/ KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan. Sebagai implementasi KMA itu, pada akhir 2012 dilaksanakan Training of Trainers khususnya bagi hakim yang akan menjadi pendidik dalam Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan, yang melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung akan ditetapkan sebagai hakim bersertifikat lingkungan. Tindak lanjut program sertifikasi hakim lingkungan itu terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk menyediakan mediator yang bersertifikat, selama 2012 dididik 73 mediator dari instansi lingkungan hidup daerah seluruh Indonesia, bekerjasama dengan IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation). e. Untuk penaatan hukum lingkungan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selama 2012 dilakukan penguatan kapasitas mediator lingkungan (negosiator, mediator, dan arbiter) sebanyak297orangdilimawilayahPusatPengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali- Nusa Tenggara dan Sulawesi-Maluku-Papua. Di samping itu, selama 2012 dilakukan peningkatan kapasitas 314 hakim pengadilan tingkat pertama dan banding serta litigator. f. Untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan terpadu antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dengan penyidik polisi dan jaksa, dilakukan peningkatan kapasitas bagi 374 PPNS-LH institusi provinsi dan kabupaten/kota, 93 penyidik polisi dan 66 jaksa penuntut umum. Selain itu, terdapat 1.825 PPLH dan 574 PPNS-LH yang tersebar di KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan instansi lingkungan hidup daerah. Upaya pada 2012 itu sebagai implementasi Pengembangan Sistem
    • 87 Surat Keputusan Bersama: Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung, Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/. VII/2011, dan Nomor Kep.156/A/JA/07/2011 dan keputusan Menteri Nomor 209 Tahun 2011 tentang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu tanggal 13 Oktober 2011. Hal itu masih dilengkapi aturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan dan aturan Menteri Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dalam penyamaan persepasi terhadap norma dan kaidah hukum UU Nomor 32 Tahun 2009 antara pejabat pengawas lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, pejabat penyidik negeri sipil – LH, kuasa hukum KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, penyidik POLRI, jaksa di enam ekoregion— Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi-Maluku- Papua. g. Dalam rangka penanganan sengketa lingkungan lintas batas, telah diterbitkan Panduan Umum tentang Penanganan Sengketa Lingkungan Lintas Batas. h. Untuk penerapan di daerah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu, ada Surat Rekomendasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota Nomor 660/2081/IV/Bangda, yang memuat hasil rapat regional pengelolaan lingkungan hidup pada 2012 dan harus dilaksanakan daerah. a. Penanganan Pengaduan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Jumlah pengaduan yang masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup pada 2012 sebanyak 179, terdiri dari 106 surat, 5 menyampaikan langsung, 5 layanan pesan singkat (SMS), 12 via website, 1 telepon, 1 email, dan 49 penyerahan PROPER bagi perusahaan peringkat Hitam. Penanganan Kasus Lingkungan KLH Telaah & Klasifikasi Pengaduan LHBukan Pengaduan LH Pengaduan Masyarakat Sektor Tidak Terbukti Penyampaian Perkembangan & Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pengaduan Terbukti Rekomendasi Penyelesaian Sengketa LH Penegakan Hukum Pidana Sanksi Administrasi Kewenangan KLH Kewenangan Instansi LH Daerah Pengaduan Diverfikasi Oleh Daerah Pengaduan Diverifikasi oleh KLH Gambar 3.13. Mekanisme Tata Cara Penanganan Pengaduan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 88 b. Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup telah menerapkan Sanksi Administrasi terhadap pelanggar izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Tak kurang ada 47 Sanksi Administrasi, terdiri 45 Paksaan Pemerintah dan 2 Teguran Tertulis. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga telah mengeluarkan 450 Sanksi Administratif kepada pelanggar, berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin, sampai Pencabutan Izin. Adapun jumlah Sanksi Administrasi selama 2012 disajikan dalam gambar berikut. c. Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Lingkungan Sebagai lanjutan penerapan sanksi dilakukan pengawasan pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi 47 perusahaan yang terkena sanksi. Tahapan pengawasan adalah penelaahan, pengawasan lapangan, penyusunan berita acara pengawasan, analisa ketaatan, laporan status ketaatan, dan pemberitahuan pelaksanaan ketaatan Sanksi Administrasi. Berdasarkan hasil pengawasan dikeluarkan surat pemberitahuan ketaatan hukum dari Deputi MENLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan kepada 11 perusahaan telah menaati kewajiban Sanksi Administrasi (selesai) dan 36 perusahaan masih dalam pengawasan. Status ketaatan 47 sanksi administrasi adalah seperti diagram berikut : 50 40 30 20 10 0 45 2 Paksaan Pemerintah KLH Teguran Tertulis KLH Gambar 3.14.Jumlah Sanksi Administrasi yang Dikeluarkan Tahun 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 47 11 36 SA yang diawasi Sudah Taat Belum Taat Gambar 3.15. Hasil Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 89 d. Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup Dalam penegakan hukum perdata melalui mekanisme penyelesaian sengketa, selama 2012 dilaksanakan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) terhadap 57 sengketa lingkungan hidup. Perkara perdata atau sengketa yang diselesaikan sebanyak 57 sengketa, terdiri dari: proses verifikasi 16 sengketa; selesai verifikasi 41 sengketa, yang terbukti 35 sengketa dan tidak terbukti 6 sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan pada 2012 dilakukan terhadap 31 sengketa. Dari jumlah sengketa itu, 16 sengketa dalam proses kesepakatan dan 15 sengketa mencapai kesepakatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, antara lain PT PZ Cusson Indonesia dan PT Pertamina (PERSERO) RU VI Balongan Indramayu (Tahap II). Sedangkan penyelesaian yang “terpaksa” melalui pengadilan, karena tidak diperoleh kesepakatan adalah 4 sengketa, terdiri: penyusunan gugatan perdata 2 sengketa, pendaftaran gugatan kepada pengadilan negeri 2 sengketa, dan 9 perkara telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) 4 sengketa, dan yang belum, 5 sengketa. e. Penegakan Hukum Pidana Jumlah kasus dugaan tindak pidana lingkungan yang ditangani selama 2012 sebanyak 71 kasus. Kasus- kasus itu terdiri 19 kasus pada tahap penyelidikan (PULBAKET) dugaan terjadi pencemaran ataupun perusakan lingkungan; 32 kasus tahap penyidikan; sedangkan 17 kasus telah diserahkan ke kejaksaan, tetapi masih tahap pengkajian oleh jaksa peneliti (P.19); 2 kasus tahap persidangan; dan 1 kasus telah selesai. Semua kasus itu terkait dengan memasukkan skrab besi yang diduga tercampur limbah B3 dalam 1.202 kontainer melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Belawan; kasus pembakaran hutan dan lahan di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah; serta pembuangan limbah B3 di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kelayakan lingkungan dan kelayakan teknis belum menjadi persyaratan mutlak industri pertambangan. Misalnya saja, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, telah mengeluarkan 39 Surat Persetujuan AMDAL sepanjang 2009 – 2011, yang sebagian besar berupa pertambangan. Sayangnya, sebanyak 14 Surat Persetujuan harus dicabut karena dikeluarkan tanpa proses penilaian AMDAL. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Kota Baru, juga di Kalimantan Selatan. Informasi ini merupakan hasil pembinaan dan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap Komisi Penilai AMDAL daerah. Peran Komisi Penilai AMDAL sangat penting dan harus berkompeten, yang meliputi 3 aspek: 1. Persyaratan Lisensi Komisi Penilai Amdal 2. Mutu Dokumen Amdal 3. Administrasi Proses Amdal Hasil pembinaan menunjukkan, 33 provinsi dan 165 kabupaten/kota telah mendapat Lisensi Komisi Penilai Amdal, namun masih belum memenuhi harapan. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Administrasi Proses Amdal Mutu Dokumen Amdal Administrasi Proses Amdal Mutu Dokumen Amdal Pesyaratan Lisensi Komisi Penilai AMDAL Pesyaratan Lisensi Komisi Penilai AMDAL Komisi Penilai AMDAL Provinsi 13 95 31 114 3 74 20 20 2 1 30 41 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Gambar 3.16. Hasil Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Kabupaten/Kota
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 90 Salah satu upaya mengembangkan sekolah yang berbudaya lingkungan hidup adalah Program Adiwiyata. Indikator keberhasilannya mencakup: (a) pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; (b) pengembangan kurikulum berbasislingkunganhidup;(c)pengembangankegiatan lingkungan yang partisipatif; (d) pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah yang berhasil memenuhi empat indikator tersebut. Pada 2012 penghargaan Adiwiyata Mandiri diberikan kepada 76 sekolah dan Adiwiyata Nasional untuk 200 sekolah.Sebagai bagian program Adiwiyata, juga dilakukan pembinaan 2.160 sekolah Adiwiyata. Sebanyak 170 sekolah Adiwiyata dari 19 provinsi merupakan peserta kegiatan Kemah Hijau. Pendidikan lingkungan hidup juga dapat diperoleh melalui muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Seperti dalam COREMAP—Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang—di 15 kabupaten di delapan provinsi, para murid SD sampai sekolah menengah mendapat muatan lokal ”Pesisir dan Lautku”. Melalui muatan lokal ini, generasi muda pesisir mendapatkan pengetahuan mengenai ekosistem pesisir dan laut, yang harus dilindungi demi kehidupan masyarakat pesisir dan kelestarian alam. Kementerian Lingkungan Hidup juga merangkul perguruan tinggi melalui program Green Campus. Jumlah universitas yang berwawasan lingkungan (Green Campus) pada 2012 ada lima perguruan tinggi. Pendidikan lingkungan hidup nonformal digelar di luar sekolah, secara terstruktur dan berjenjang. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) KLH mengemban misi melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi itu mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjamin mutu pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup, KLH melakukan akreditasi lembaga pelaksana diklat, terutama Penyusunan AMDAL. Akreditasi itu mengacu peraturan menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Akreditasi dalam diklat penyusunan AMDAL telah diberikan kepada 12 perguruan tinggi. Pendidikan Formal Pendidikan Non Formal Rekayasa sosial dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penerapan baku mutu bagi 1.200 perusahaan yang melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Untuk lebih mendorong keterlibatan dunia usaha, 160 perusahaan telah berpartisipasi dalam CSR lingkungan. Upaya lainnya, penerapan ecolabel untuk menghasilkan produk- produk ramah lingkungan. Karena akses kepada teknologi dan bahan ramah lingkungan sangat dibutuhkan, sekitar 100 rekomendasi dikeluarkan untuk mendorong pemakaian teknologi efisien agar bisa menekan pencemaran lingkungan. Dalam upaya memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat, pendidikan lingkungan menjadi langkah strategis dalam memberi kesempatan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan lingkungan bisa menumbuhkan sikap peduli, komitmen melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup, menciptakan pola perilaku ramah lingkungan, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup. Pendidikan dilakukan melalui jalur formal, non formal dan informal. Penaatan Dalam Konteks Pembinaan
    • 91 a. Green Banking Green Banking adalah aturan yang mewajibkan bank memperhatikan lingkungan hidup dalam mengembangkan bisnisnya. Pedoman Bank Indonesia untuk menerbitkan kebijakan prolingkungan itu merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nantinya, BI akan memberi penilaian bank yang ramah lingkungan dengan lima tingkat: emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas peringkat ketaatan lingkungan tertinggi dan hitam peringkat terendah. Dan pada 2014, Green Banking, atau pembiayaan yang akan disalurkan ke sektor lingkungan, akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia mengisyaratkan perbankan bakal memiliki indikator ’hijau’ yang lebih jelas dalam menilai korporasi yang mengajukan kredit. Jika dilihat hierarkinya, korporasi pelaku pencemaran lingkungan dimulai dari pemberi dana. Nah, bank dan para investor adalah pihak yang membiayai perusahaan. Lantaran itulah, perbankan mestinya menjadi institusi ’hijau’ hingga tahap produk yang dikeluarkannya. Bank Indonesia menginsyafi posisi ini. Ke depan, perbankan akan diminta menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan lebih baik. Peraturan itu menyebutkan perbankan mesti memperhatikan hasil AMDAL, agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengukur ketaatan bank dalam memperhatikan lingkungan ketika menyalurkan kredit, BI akan mengaitkannya dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bank yang menyalurkan kredit pada debitur dengan PROPER rendah, harus menanggung ATMR tinggi; begitu pula sebaliknya. Penerapan Green Banking memberi kontribusi aktif perbankan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BI selama ini telah mensyaratkan adanya dokumen AMDAL dalam pemberian kredit. b. Training Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Telah dikembangkan dan diterapkan sistem standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi penanggungjawabusaha.Sistemstandarkompetensi itu juga termasuk bagi personil dan lembaga penyedia jasa profesional bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (konsultan penyusun Amdal dan auditor lingkungan hidup). Pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi itu mencakup penyusunan kriteria kompetensi, peraturan menteri untuk pemberlakuan kriteria/ standar kompetensi, pengembangan lembaga pelatihan kompetensi, pengembangan lembaga sertifikasi kompetensi, registrasi kompetensi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, serta pembinaan dan pengawasan. Dalam penerapan standar kompetensi itu terdapat tiga fase: : a. perolehan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan; antara lain: melalui pelatihan berbasis Pendidikan Informal Gambar 3.17. Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lingkungan HidupTahun 2010 - 2012 48% 5% 13% 34% Penataan Hukum Lingkungan Teknis Pemantauan Teknis Pengendalian Pencemaran dan... Teknis Program Pendukung Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 92 Peran Indonesia di Forum Internasional kompetensi dan pengumpulan pengalaman kerja sesuai kompetensi; b. verifikasi terhadap pemenuhan standar kompetensi, pemberian sertifikat/registrasi kompetensi, serta pemuatan dalam informasi publik; dan c. pemeliharaan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi pemegang sertifikat/registrasi kompetensi, yag mengarah pada profesi dengan Kode Etik Profesi. Ikhtiar peningkatan kapasitas sumberdaya manusia— terutama penanggung jawab usaha, personil ataupun lembaga penyedia jasa, Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan dan menerapkan standar kompetensi dan sertifikasi/registrasi kompetensi secara berkelanjutan. Sampai 2012 bidang kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi : a. Penyusun dokumen Amdal, bagi 700 orang dan 94 lembaga jasa Amdal; b. Auditor Lingkungan Hidup, kepada 17 orang; c. Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air, kepada 1000 orang; d. Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara, kepada 100 orang; e. Teknisi Servis Refrigerasi (perlindungan ozon), kepada 2.500 orang; f. “Green Building”, kepada 75 orang. Selain itu, pada 2012 juga disusun standar kompetensi untuk tiga bidang baru, yang penerapannya dimulai pada 2013, meliputi: a. Inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca, pengendalian emisi gas rumah kaca dan verifikasi emisi gas rumah kaca; b. Analis lingkungan hidup di bank umum (bersama Bank Indonesia); c. Pengambil sampel untuk uji parameter lingkungan. Partisipasi aktif di forum internasional merupakan salah satu strategi Indonesia menjalankan diplomasi di bidang lingkungan hidup yang memberi peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam persoalan global sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah ini untuk memperkuat diplomasi ekonomi, perdagangan, dan politik, yang mendukung kepentingan Indonesia di dunia internasional. Pembangunan Berkelanjutan Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil, 20 – 22 Juni 2012, merupakan refleksi 20 tahun penerapan KTT Bumi 1922 dan 10 tahun kesepakatan World Summit on Sustainable Development (WSSD). Topik bahasan KTT Rio+20 adalah ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan, kelembagaan bagi pembangunan berkelanjutan (Institutional Framework for Sustainable Development - IFSD), dan kerangka aksi pembangunan berkelanjutan. KTTRio+20dihadiri29.373pesertadari191negara,yang terdiri dari 105 kepala negara dan pemerintahan, 487 menteri, wakil bisnis dan organisasi kemasyarakatan, pejabat PBB, akademisi, wartawan dan masyarakat umum (Delegasi sekitar 12.000 orang, LSM dan Kelompok Utama 10.047 orang dan Media 3.989 orang). Delegasi Indonesia dipimpin Presiden, didampingi sejumlah menteri. Kementerian Lingkungan Hidup menjadi penanggungjawab substansi bersama dengan Menkokesra dan menjadi Ketua Sekretariat Rio+20. KTT Rio+20 menyepakati Dokumen The Future We Want yang memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (common vision) dan penguatan komitmen menuju pembangunan berkelanjutan (renewing political comitment). Dalam sesi debat umum, Presiden RI menekankan untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu pengentasan kemiskinan. Tidak hanya diperlukan pertumbuhan ekonomi, namun juga PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Internasionalisasi Lingkungan Hidup
    • 93 pertumbuhan berkelanjutan dengan pemerataan atau Sustainable Growth with Equity. Indonesia memegang peran penting dalam menentukan pembangunan berkelanjutan ke depan, dengan terpilihnya Presiden RI sebagai salah satu ketua High Level Panel on Eminent Person for 2015 Post Development Agenda. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP) sejak 2012 dengan fokus sebagai berikut: 1. Instrumen penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; 2. Sinergi program riil antar-instansi dan pemangku kepentingan; 3.Penyiapan kompetensi Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dan ‘green economy’. Peningkatan penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia dilakukan melalui Forum SCP Indonesia yang terdiri wakil kementerian terkait, dunia usaha dan UKM, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Perlindungan Lapisan Ozon Masyarakat dunia pada 1985 telah menyepakati Konvensi Wina sebagai kerangka kerjasama perlindungan lapisan ozon. Pada 1987, langkah- langkah aksi sebagai upaya perlindungan lapisan ozon lantas dijabarkan dalam Protokol Montreal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal beserta amendemennya melalui Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992 tentang pengesahaan Vienna Convention for the Protection of The Ozone Layer and Montreal Protocol on Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as adjusted and Amended by The Second Meeting of The Parties London. Sejak 1 Januari 2008, Indonesia telah melarang impor beberapa jenis BPO yaitu jenis CFC, CTC, TCA, halon dan metil bromida untuk keperluan non-karantina dan pra-pengapalan. Sedangkan untuk HCFC dan metil bromida untuk keperluan karantina dan pra- pengapalan masih diperkenankan untuk diimpor dengan pengaturan melalui sistem lisensi dan kuota. Pertemuan 24th MeetingofthePartiestotheMontrealProtocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (MOP-24) diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 12 – 16 November 2012. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penghapusan HCFC dan menerapkan sistem kuota impor sebagai aspek kunci untuk mencapai target pembekuan (freeze) atau kembali ke angka baseline 2013. Dengan mengikuti konvesi ini, Indonesia mendapatkan pendanaan bidang ozon yang tergabung dalam the Implementation of Indonesia Ozone Layer Protection Gambar Pavillion Indonesia di Rio DeJaneiro, 2012 Foto: Dok KLH
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 94 Project melalui program Institutional Strengthening Phase (ISP). Program ISP untuk peningkatan kapasitas bagi upaya penghapusan BPO; penghapusan CFC untuk sektor refrigerator; dan program penghapusan HCFC untuk sektor AC dan refrigerator. Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah B3 Indonesia telah meratifikasi Stockholm Convention tentang pengelolaan POP’s (Persistent Organic Pollutants)danmenyusun NIP(NationalImplementation Plan) yang merupakan kewajiban dalam konvensi ini. Sedangkan,KonvensiBaseluntukmencegahpengiriman limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang. Indonesia telah menandatangani konvensi Basel, dan meratifikasinya melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention On The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Sebagai implementasinya, Indonesia bersama pemerintah Swiss telah memprakarsai Indonesia-Swiss Country Led Initiative (CLI) dan berperan aktif sebagai Sekretariat Basel Convention Regional Center untuk Asia Tenggara. Untuk mengurangi penggunaan merkuri yang digunakan penambangan emas skala kecil, Indonesia melalui International Negotiating Committee (INC), aktif dalam penyusunan legally binding untuk pelarangan merkuri yang berisi isu-isu Artisanal and Small Scale Gold Mining (ASGM), Supply and Trade, Product and Process, Emission and Release, Storage Waste and Contaminated Site, pendanaan, dan teknologi transfer. Diharapkan keputusan legally binding ini dapat disepakati pada 2013. Perdagangan dan Lingkungan Isu lingkungan dalam forum WTO (Doha Development Agenda/DDA) adalah harmonisasi kesepakatan lingkungan multilateral dengan WTO, perdagangan barang dan jasa, dan hak atas kekayaan intelektual untuk sumber daya genetik. Pada tahun 2012 dihasilkan dokumen “Khabarovsk Statement” yang memuat kesepahaman bersama atas isu keanekaragaman hayati, pendekatan Green Growth, pengelolaan sumber daya air dan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencemaran udara lintas batas, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di Forum APEC, agenda kerja fokus pada studi berbagai instrumen kebijakan yang diterapkan bagi negara APEC, dan moda harmonisasi pengakuan profesi jasa dengan jangkauan layanan lintas negara. Sementara itu, di Forum WTO Committee on Trade in Services, perundingan fokus pada negosiasi pembukaan akses pasar dan prinsip yang disepakati dalam regulasi domestik di bidang jasa dalam kerangka Doha Development Agenda. Sampai 2012, telah terlaksana standar dan sertifikasi/ kompetensi di enam bidang: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Auditor Lingkungan Hidup, Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air, Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara, Teknisi Servis Refrigerasi (perlindungan Ozon), dan Green Building. Selain itu, telah disiapkan juga tiga bidang baru, yaitu: Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Analis Lingkungan Hidup di Bank Umum, yang penerapannya dimulai pada 2013. Ada juga beberapa isu penting lain terkait dengan diplomasi internasional, yaitu Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, Keanekaragaman Hayati dan Kelautan. Hal tersebut akan dibahas pada Sub-Bab selanjutnya.
    • 95 Sampai 2012, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah berbagai pertemuan internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Berikut ini beberapa peristiwa penting. COP 13 UNFCCC 2007 Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim pada 2007 (COP 13/CMP 3) merupakan perhelatan lingkungan hidup terbesar yang pernah diselenggarakan Indonesia. Konferensi yang direncanakan berlangsung 3-14 Desember 2007 ini, akhirnya diperpanjang, dan baru berakhir pada 15 Desember 2007. Perhelatan ini dihadiri lebih dari 180 negara, dengan 10.000 peserta lebih, termasuk pengamat dari antar-pemerintah, lembaga swadaya, serta media massa. Pertemuan COP 13/CMP 3 telah mengadopsi Bali Roadmap, supaya negara-negara pihak dapat memulai negosiasi baru. Walau hingga akhir 2012 belum tercapai kesepakatan yang diharapkan, Bali Roadmap selalu menjadi landasan bagi tercapainya konsensus. Indonesia sebagai Tuan Rumah Dalam Pertemuan Internasional Gambar 3.18. Konferensi PBB Untuk Perubahan Iklim, Bali 2007
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 96 UNEP Indonesia berperan aktif pada organisasi UNEP. Pada tahun 2006 – 2008 Menteri Lingkungan Hidup RI berperan sebagai Presiden Governing Council. Dan, terakhir berperan sebagai anggota Steering Committee International Resources Panel (SC-IRP) UNEP dan memimpin berbagai sidang UNEP. ASEAN Di bidang lingkungan pada 2012 Indonesia telah berkiprah dalam: 1. Delegasi Indonesia telah menghela tekanan dari negara anggota lainnya soal isu ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP); mendukung Timor Leste masuk sebagai anggota ASEAN; menjelaskan posisi alasan Indonesia belum meratifikasi perjanjian ASEAN Center for Biodiversity. 2.Selaku Ketua ASOEN, Indonesia telah mengkoordinasikan tindak lanjut beberapa kegiatan ASEAN Working Group (AWG) di tingkat nasional. OECD Indonesia aktif dalam forum APEC, di antaranya dalam Pertemuan Tingkat Menteri Forum OECD’s Environment Policy Committee di Paris. Partisipasi dalam forum itu untuk memperoleh masukan dari para menteri lingkungan hidup negara-negara OECD dan Enhanced Engagement (EE5) serta negara mitra OECD terhadap OECD Environmental Outlook 2050. Pengembangan kerjasama bilateral untuk mempererat hubungan dua negara dengan adanya pertukaran pengalaman, teknologi, hingga bantuan pendanaan, di antara adalah: Korea Selatan Kerjasama intensif dengan negara ini dimulai sejak Desember 2011 dan dibentuknya kantor bersama Indonesia – Korea Environmental Cooperation Center (IKECC). Salah satunya, dibangun Pilot Project di Istiqlal yang akan berakhir pada 2015. Amerika Serikat Kerjasama dengan US-EPA telah dimulai kembali pada akhir 2011 dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi dalam pengendalian pencemaran udara, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya beracun, pengelolaan data dan informasi, Partisipasi Aktif Indonesia dalam berbagai Organisasi Regional/Internasional Kerjasama Bilateral Joint 9th Meeting of the Conference of Parties to the Vienna Convention dan 23rd Meeting of the Parties to the Montreal Protocol Pertemuan penting lain yang diadakan di Bali November 2011 ini menghasilkan Bali Declaration on Transitioning to Low Global Warming Potential Alternatives to Ozone Depleting Substances. Deklarasi itu memuat kesepakatan penerapan transisi penggunaan bahan perusak ozon (BPO) alternatif.Deklarasi Bali adalah jalan tengah bagi alternatif teknologi untuk transisi penggunaan BPO alternatif. Environmentally Sustainable City (ESC) Program Menteri Lingkungan Hidup ASEAN mendukung Environmentally Sustainable City (ESC) Program dan mendirikan Kelompok Kerja untuk Kota Berwawasan Lingkungan (Working Group on Environmentally Sustainable City/AWGESC). Salah satu programnya, pengembangan Penghargaan ESC Award. Konferensi Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP) ke-10 Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta, November 2011, atas kerjasama APRSCP, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Co-Host InSWA (Indonesia Solid Waste Association). Konferensi ini juga mendapat dukungan UNEP (United Nations Environment Programme), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), IGES, EU SWITCH Asia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, BPPT, serta berbagai pihak lainnya. Pertemuan ini menghasilkan Yogyakarta Declaration on SCP sebagai masukan bagi Konferensi Tingkat Tinggi Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil (Konferensi Rio+20) pada Juni 2012.
    • 97 analisis resiko lingkungan dan perizinan. Kerjasama Bilateral Lainnya Selain itu, ada kerjasama dengan Jerman untuk kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (PAKLIM); Denmark melalui kerjasama teknis Environmental Suport Program Phase II sebesar Rp 45 miliar untuk kajian lingkungan hidup strategis, analisis dampak lingkungan dan pengembangan instrumen ekonomi; serta kerjasama dengan Australia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, Singapura, Meksiko, dan Inggris. Terakhir, bersama Timor Leste membantu peningkatan kapasitas staf lingkungan Timor Leste untuk pengembangan AMDAL. Hutan dan Lahan Menyadari betapa penting hutan bagi kesejahteraan bangsa, pada Oktober 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 hingga 26 persen pada 2020. Sementara dengan dukungan internasional, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 41 persen. Pengurangan emisi ini dalam skema yang sudah terverifikasi dalam Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Komitmen Indonesia ini disampaikan usai UNFCCC (United Nations Frameworks Convention on Climate Change) COP 13 di Bali pada 2007. Strategi REDD+ di Indonesia bertujuan memelihara sumber daya alam secara berkelanjutan, sebagai aset nasional demi kesejahteraan bangsa. Tujuan itu dapat tercapai melalui implementasi di lima area fungsional pembangunan institusi dan proses yang menjamin peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, pengkajian ulang dan peningkatan kerangka peraturan, meluncurkan program strategis termasuk untuk manajemen lansekap, merubah paradigma lama dan melibatkan pemangku kepentingan utama secara bersamaan. Sebagai provinsi percontohan dipilih Kalimantan Tengah. Dalam menerapkan COP 13, pemerintah membentuk Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA) pada Juli 2007. Aliansi ini suatu forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi sekelompok ahli kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisis praktik REDD di Tanah Air. Dengan koordinator Kementerian Kehutanan, IFCA beranggotakan pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan mitra internasional.IFCA didukung pemerintah Australia, Jerman, dan Inggris, dibawah koordinasi Bank Dunia (World Bank). Lembaga-lembaga lainnya yang berkontribusi: CIFOR dan ICRAF, the Australian Greenhouse Office, Australian National University, Winrock International, World Resources Institute, URS, Ecosecurities, The Nature Conservacy, WWF, Sekala dan Wetlands International. Melalui IFCA, Indonesia menetapkan road map REDD yang terbagi dalam tiga fase: - Fase persiapan/Readiness (2007/sebelum COP-13) untuk penyiapan perangkat metodologi/arsitektur dan strategi implementasi REDD, komunikasi/ koordinasi/konsultasi stakeholder, termasuk penentuan kriteria untuk pemilihan lokasi pilot activities. - Fase pilot/transisi (2008 – 2012): menguji metodologi dan strategi, dan transisi dari non market ke mekanisme pasar. - Fase implementasi penuh (dari 2012 atau lebih awal tergantung perkembangan negosiasi dan kesiapan Indonesia) dengan tata cara berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia. Pada 26 Mei 2010, pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia menandatangani Letter of Intens(LoI) untuk mewujudkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari penggundulan dan kerusakan hutan, serta konservasi hutan gambut. Pelaksanaan REDD+ diwadahi dalam lima kegiatan utama: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan project proponent baik dari pemerintah, swasta, lembaga masyarakat adat, lokal, LSM maupun mitra pembangunan internasional. Upaya mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan juga dilakukan dengan program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Ini merupakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim.Tujuan program ini, untuk perbaikan kualitas lingkungan, salah satunya
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 98 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kementerian Kehutanan penambahan tutupan lahan setiap tahun. Melalui MIH mendorong pemerintah daerah mengembangkan program pemberdayaan keberlangsungan hutan dan lahan, seperti yang telah dilakukan di beberapa kabupaten pemenang Trofi Raksaniyata Program Menuju Indonesia Hijau 2011. Dari 103 kabupaten peserta MIH, 88 di antaranya mempertahankan tutupan hutan di kawasan berfungsi lindung (kawasan tangkapan dan resapan air, kemiringan lahan di atas 40 persen, sempadan sungai dan pantai serta sekitar danau/waduk). Kabupaten penerima trofi telah melakukan program mempertahankan tutupan hutannya. Selain itu telah melakukan program pendukung dalam peningkatan pengelolaan hutan dan lahan, seperti bedah desa atau kampung, dengan penghijauan dan program sosial. Pemanfaatan hasil hutan nonkayu, seperti pemanfaatan aren, lebah madu, budidaya ulat sutera, getah damar mata kucing, dan lainnya.Kegiatan ini mendorong perbaikan, tidak hanya tutupan vegetasi, tetapi juga peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebijakan lain untuk melindungi hutan dan lahan denganInstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikenal juga dengan program moratorium, yang memberi kesempatan bagi Indonesia mengkaji pertumbuhan ekonomi dan implikasinya bagi sumberdaya alam. Selama jeda ini, Indonesia akan berupaya agar implikasi negatif yang muncul semakin berkurang dan mencari jalan keluar menuju langkah pembangunan yang baru. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang per pulau di Indonesia. Seperti Perpres Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, yang pada Pasal 5 ayat f disebutkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasihutantetappalingsedikit40persendariluas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Begitu juga dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, yang dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan. Begitu juga, Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali. Pada pasal 13 ayat 1 a, untuk mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan, maka peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas pulau Jawa Bali. Untuk Sulawesi, Perpres Nomor 88 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Pulau Sulawesi pada pasal 5 (i) ditegaskan penataan pulau ini untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen dari luas pulau, sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Sementara peraturan presiden tentang Tata Ruang Pulau Papua hingga saat ini belum diterbitkan. Kementerian Kehutanan dalam rencana strategis 2012 melakukan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia. Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan dan sumberdaya kehutanan lainnya. Indikator kinerja utama dari program ini: (1) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran-serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (2) Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri; (3) Sertifikasi penyuluh kehutanan, sebanyak 1.500 orang; (4) Pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya, sebanyak 15.000 orang; (5) Pendidikan menengah kehutanan, sebanyak 1.440 orang. Pada 2011, direncanakan akan dibentuk 100 kelompok masyarakat produktif mandiri, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 2 kerjasama. Upaya peningkatan kapasitas penyuluh, pada 2011 akan disertifikasi 200 orang dan pembentukan lembaga koordinasi penyuluhan di tingkat provinsi, di 1 provinsi dan 5 lembaga koordinasi penyuluhan kabupaten/kota. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, dilakukan pendidikan dan latihan yang pada 2010 telah dilakukan bagi 4.679 orang, terdiri atas diklat
    • 99 aparatur (pra-jabatan, teknis dan kepemimpinan) dan diklat nonaparatur. Pada 2011, akan dilaksanakan diklat sebanyak 3.000 orang, dan 570 siswa dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan. Sementara diklat fungsional selama 2010 meliputi pengendali ekosistem hutan, 206 orang; penyuluh kehutanan, 160 orang; polisi kehutanan, 330 orang; serta guru, 42 orang (Kementerian Kehutanan). Tabel 3.8. Tenaga Kerja Kehutanan Pada IUPHHK HT Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan s/d 2011 (sumber statistic Kehutanan 2011) No. Provinsi Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Tenaga Kerja (orang) Bulanan Harian Borongan Total WNI WNA Jml WNI WNA Jml WNI WNA Jml WNI WNA Jml 1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sumatera Utara 347 0 347 257 0 0 0 0 0 604 0 604 3 Sumatera Barat 219 0 219 203 0 0 120 0 120 542 0 542 4 Riau 351 0 351 156 0 0 126 0 126 633 0 633 5 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Jambi 82 0 82 12 0 0 0 0 0 94 0 94 7 Sumatera Selatan 173 0 173 20 0 0 10 0 10 203 0 203 8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kalimantan Barat 1.169 1 1.170 657 0 0 738 0 738 2.564 1 2.565 21 Kalimantan Tengah 4.168 0 4.168 1.076 0 0 1.159 0 1.159 6.403 0 6.403 22 Kalimantan Selatan 610 0 610 6 0 0 0 0 0 616 0 616 23 Kalimantan Timur 5.250 0 5.250 1.134 0 0 0 0 0 6.384 0 6.384 24 Sulawesi Utara 77 0 77 24 0 0 101 0 101 202 0 202 25 Gorontalo 177 0 177 38 0 0 57 0 57 272 0 272 26 Sulaawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Sulawesi Tengah 489 0 489 122 0 0 173 0 173 784 0 784 28 Sulawesi Tenggara 77 0 77 10 0 0 13 0 13 100 0 100 29 Sulawesi Barat 257 0 257 85 0 0 86 0 86 428 0 428 30 Maluku 336 0 336 179 0 0 416 0 416 931 0 931 31 Maluku Utara 543 0 543 193 0 0 226 0 226 962 0 962 32 Papua 1.863 6 1.869 771 0 0 629 0 629 3.263 6 3.269 33 Papua Barat 1.362 0 1.362 640 0 0 944 0 944 2.946 0 2.946 Jumlah 17.550 7 17.557 5.583 0 5.583 4.798 0 4.798 27.931 7 27.938 Sumber: Kementerian Kehutanan 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 Bendungan peninggalan belanda yang di bangun tahun 1930an tersebut merupakan bendungan utama untuk mengairi irigasi yang ada di kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Foto: TEMPO/Suardi Gattang
    • 101 Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Dirjen Sumber Daya Air Munculnya kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kondisi lingkungan hidup, mendorong pemerintah menggerakkan program penanaman 1 miliar pohon pada 2010. Dengan gerakan ini diharapkan bisa mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi gas karbon. Satu pohon dapat menghasilkan 20 juta kandungan oksigen yang dihirup manusia. Gerakan ini mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, kalangan swasta dan organsasi kemasyarakatan. Buktinya, penyediaan bibit pohon yang tak semua dari pemerintah. Pemerintah melalui anggaran DIPA BA 2010, hanya menyediakan 36 juta batang.Partisipasi para pihak (swasta, BUMN, LSM, pemda, lembaga donor) mencapai 300 juta batang; Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: 320 juta batang; Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai: 300 juta batang; serta Hutan Rakyat Kemitraan sebanyak 50 juta batang. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan.Beberapa skema yang ditempuh Kementerian Kehutanan adalah melalui Hutan Kemasyarakatan, yang pada 2010 seluas 210.749,64 hektar; Hutan Rakyat Kemitraan, seluas 203.833 hektar; Hutan Desa, seluas 10.310 hektar; dan pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, mencapai 480.303 hektar. Total luas mencapai 905.195,64 hektar. Bila setiap kepala keluarga diberikan izin kelola rata-rata seluas 15 hektar, dan melibatkan empat orang sebagai tenaga kerja, maka sedikitnya 60.346 KK atau 241.384 tenaga kerja terserap dalam pengelolaan hutan. Bila setiap hektar yang dikelola masyarakat dapat menghasilkan 200 meter kubik kayu dengan harga Rp. 500.000 per kubik, maka dapat menghasilkan Rp 100 juta, atau Rp 1,5 miliar setiap kepala keluarga. Hingga medio April 2013, pohon yang telah ditanam mencapai 1,2 miliar Pengelolaan sumberdaya air terpadu sesuai Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang menjelaskan air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup, dengan tujuan kemanfaatan secara berkelanjutan. Secara menyeluruh, landasan kebijakan nasional sumberdaya air, adalah: - UUD 1945 - UU Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumberdaya Air - UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai - PP Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Irigasi - PP Nomor42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah - PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan - Perpres Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Sumber Daya Air - Permen PU Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota & Wilayah Sungai Ketentuan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya airdiatur lebih lanjut dengan: PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Perpres Nomer 12 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Sumberdaya Air, Permen PU Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai, PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Air
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 102 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air Pengelolaan sumberdaya air berbasis wilayah sungai tanpa dipengaruhi batas administratif.Isu yang kian kompleks ditambah ketidakpahaman penegak hukum mengenai substansipengelolaan sumberdaya air, melatarbelakangi pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Sumberdaya Air (PPNS SDA).Hal ini diamanatkan Pasal 93 Undang-Undang Sumberdaya Air.Pembentukan PPNS SDA di setiap wilayah sungai ditargetkan selesai pada 2013. Kewenangan PPNS SDA: - memeriksa kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumberdaya air, - memeriksa orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumberdaya air, - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air, - melakukan pemeriksaan prasarana sumberdaya air dan menghentikan peralatan yang diduga untuk tindak pidana, - menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air, - membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, - menghentikan penyidikan bila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sedikitnya 50 orang calon PPNS SDA telah dilatih pada 2011 dalam dua gelombang.Gelombang pertama sebanyak 28 orang, pada 22 September-25 November 2011, sedangkan gelombang kedua, 22 orang pada 21 Oktober-19 Desember 2011. Untuk mewujudkan konsep pengelolaan sumberdaya air secara menyeluruh dibentuk pula Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai (BBWS dan BWS) sesuai UU Sumberdaya Air Pasal 14, 15, dan 16.Lembaga ini bertugas mengelola sumberdaya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Sedangkan penentuan wilayah sungai mengacu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, yang membagi 131 wilayah sungai di Indonesia. Seluruh wilayah sungai itu terdiri dari: 5 wilayah sungai Lintas-negara, 29 wilayah sungai Lintas-provinsi, 29 wilayah sungai Strategis Nasional, 53 wilayah sungai Lintas-kabupaten/Kota dalam provinsi dan 15 wilayah sungai dalam kabupaten/ kota. Sampai saat ini telah dibentuk 12 Balai Besar dan 21 Balai Wilayah Sungai yang tersebar di berbagai provinsi, dan 2 BWS pada awal 2011 di Maluku Utara dan Papua Barat (Buku Tahunan Sumber Daya Air, 2012). Dan, untuk menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air saat ini membawahi 33 UPT/ Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai, yang didukung 8.639 pegawai dan pejabat (PU, 2012). Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PAM) di pusat dan daerah. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah ini merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum. Berbagai upaya pengelolaan sumberdaya air juga tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Bab II pasal 21 tentang konservasi sumberdaya air, menjaga kelangsungan keberdayaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumberdaya air. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 menjadi pengarah pengelolaan di tingkat nasionalselama 2011 – 2030, menjadi acuan bagi menteri atau pemimpin lembaga pemerintah dalam menetapkan kebijakan sektoral dan menjadi acuan penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya airdi provinsi. Peran pemerintah pusat sebagai pengarah mutlak diperlukan bagi pemerintah daerah.Pemerintah pusat harus mengontrol penuh kebijakan di daerah, untuk mencegah pengelolaan sumberdaya air yang hanya mementingkan pemasukan daerah (PAD) tanpa menimbang dampaknya. Hingga kini pengelolaan sumberdaya air secara nasional menghadapi berbagai masalah di antaranya: - Kinerja pelayanan jaringan irigasi belum optimal:
    • 103 dari 7,46 juta hektar daerah irigasi yang dibangun, sekitar 1,34 juta hektar belum berfungsi optimal karena kerusakan jaringan irigasi, karena bencana alam, kurangnya pemeliharaan, rendahnya keterlibatan petani dan pihak lain dalam pengelolaan jaringan irigasi, - Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawabelum optimal: dari 33,4 juta hektar lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk gambut, baru sekitar 1,8 juta hektare jaringan reklamasi rawa yang dikembangkan pemerintah, - Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah bagi perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas negara. Untuk mengatasi hal tersebut, ke depan perlu dilakukan (PU, 2012): - Mengembalikan fungsi infrastruktur sumber daya air yang mengalami kerusakan karena bencana alam; - Menyelenggarakan pembinaan lebih intensif kepada pemerintah daerah dan parapihak lainnya dalam pengelolaan irigasi; - Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air, karena berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah air alami maupun buatan dengan cepat; - Melakukan penataan organisasi pengelola sumberdaya air, seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Prasarana sumberdaya air; - Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan untuk mengurangi konflik antarpengguna sumberdaya air; - Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya air (SISDA) pada Balai Besar dan Balai WS, dinas, serta melengkapi data dan informasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik; - Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan sumberdaya air, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya; - Mencari peluang investasi baru dalam pengembangan infrastruktur sumber daya air. Lebih 11 persen daratan Indonesia (sekitar 21,5 juta hektar) dicanangkan sebagai wilayah dilindungi, dalam bentuk suaka alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman rekreasi alam, taman hutan raya, dan taman buru yang dikelola Kementerian Kehutanan. Selain itu, Indonesia memiliki tambahan 6,3 juta hektar taman laut (Direktur Konservasi dan Taman Laut Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009). Upaya pelestarian keanekaragaman hayati juga dilakukan di kebun raya, kebun binatang, taman safari, pusat penangkaran dan budidaya, serta arboretum. Kementerian Kehutanan juga mendirikan “bank genetika” untuk tanaman pangan, sementara Kementerian Pertanian memiliki koleksi sel dan plasma untuk ternak dan tanaman pertanian. Kementerian Lingkungan Hidup telah merumuskan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan, IBSAP) untuk memandu penerapan program keanekaragaman hayati hingga 2020. IBSAP memuatlima sasaran, empat di antaranya berupa mengembangkan kesadaran masyarakat, mengembangkan sikap berorientasi-konservasi, dan melibatkan warga negara dalam masalah tata kelola. Sayangnya, IBSAP bukan dokumen yang mengikat secara hukum, dan karenanya tanpa kekuatan dan kewenangan hukum dalam pelaksanaannya Sebagai negara megabiodiversity, Indonesia turut memperjuangkan pengembangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) pada Konferensi PBB XI tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), yang diawali dengan pertemuan parapihak pada Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati VI di Hyderabad, India. Pertemuan ini menghasilkan 16 keputusan yang menekankan pada kesepakatan pentingnya kajian dampak sosial ekonomi pengembangan Produk Rekayasa Genetik (PRG), upaya peningkatan kapasitas nasional dalam deteksi dan identifikasi PRG; serta perlunya sistem identifikasi dalam proses penanganan, transportasi, pengemasan dan identifikasi PRG. Pada Konferensi PBB XI itu diadopsi 33 keputusan dan beberapa keputusan yang pada intinya mencakup: perlunya percepatan proses ratifikasi Protokol Keanekaragaman Hayati
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 104 Balai Kliring Keamanan Hayati Balai Kiring Keamanan Hayati (BKKH) atau Biosafety Clearing House adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap negara yang meratifikasi Protokol Cartagena. Indonesia sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena. Protokol Cartagena bertujuan memberi jaminan perlindungan yang memadai dalam penanganan dan pemanfaatan, perpindahan lintas batas organisme hasil modifikasi genetik, termasuk pangan, pakan, dan pengolahan. KLH Gubernur GLOBAL Bupati/Walikota Kondisi dan Potensi pemanfaatan Kehati DEPHUT BKSDA BPTP LitbangBPDAS BTN DEPTAN DKP LIPI SKPD Propinsi: - Lingkungan hidup - Kehutanan - Pertanian - Kelautan & Perikanan - dll SKPD Kab/Kota: - Lingkungan hidup - Kehutanan - Pertanian - Kelautan & Perikanan - dll Kewajiban Koordinasi Koordinasi Laporan Laporan Laporan Nilai manfaat/ pemanfaatan Laporan - Kebijakan - Pengawasan - Kebijakan - Pengawasan - Koordinasi - NSPK - Sosialisasi & Asistensi Kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan - Kebijakan - Pengawasan Gambar 3.18.Alur Proses Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nagoya, implementasi Strategic Plan 2011-2020 dan pencapaian Aichi Target, serta Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilisation). Negara-negara maju sepakat akan meningkatkan dua kali lipat total aliran sumber pendanaan international kepada negara berkembang untuk implementasi Strategic Plan. Adapun negara berkembang berkewajiban memasukkan keanekaragaman hayati pada prioritas nasional serta melaporkan pengeluaran domestik dan mempersiapkan national financial plans terkait keanekaragaman hayati pada 2015. Indonesia menginginkan agar negara maju berlaku fair terhadap setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan agar negara-negara sumber memperoleh manfaat yang sepadan dalam prinsip kesetaraan dalam masyarakat dunia. Sumber: Kementerian Kehutanan
    • 105 Taman Keanekaragaman Hayati Protokol Nagoya Untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, KLH mengembangkan Taman Keanekagargaan Hayati di berbagai daerah. Taman Kehati diluncurkan pada 2007 yang menekankan pencadangan dan pelestarian keanekaragaman hayati dengan memperhatikan fungsi ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup memfasilitasi provinsi-provinsi yang mengembangkan Taman Kehati, yakni Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Lampung. Aneka tanaman untuk Taman Kehati diutamakan jenis lokal, langka, atau terancam punah, atau flora yang menjadi identitas provinsi dan kabupaten/kota. Flora yang menjadi identitas daerah misalnya, gandaria bagi Jawa Barat; salak bagi DKI Jakarta;bunga kantil maskot Jawa Tengah;pohon kepel bagi DI Yogyakarta; lontar bagi Sulawesi Selatan, eboni bagi Sulawesi Tengah, bunga bangkai bagi Bengkulu, ataupun pinang merah bagi Jambi. Sedangkan flora terancam punah antara lain cendana,bayur,ulin,jelutung, mimba dan tembesu.Untuk menjamin Taman Kehati suatu ketika tidak tergusur untuk kepentingan lain, sebaiknya lahan dimiliki pemerintah daerah atau perguruan tinggi. Salah satu upaya menjaga aset hayati, Indonesia segera meratifikasi Protokol Nagoya, yang sebelumnya telah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup. Ratifikasi itu untuk menjaga sumberdaya genetik dari pencurian intelektual pihak asing. Bila telah diratifikasi, akan ditindaklanjuti dengan inventarisasi sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional. Pada 11 Mei 2011 di Markas PBB, New York, Indonesia bersama Jepang, Guatemala, India, Norwegia, Afrika Selatan, Swiss dan Tunisia menandatangani Protokol Nagoya. Kedelapan negara itu menyusul Kolombia, Yaman, Aljazair, Brasil, Meksiko, Rwanda, Ekuador, Republik Afrika Tengah, Seychelles, Mali, Sudan, Panama dan Peru, yang sudah lebih dahulu menandatangi Protokol. Protokol Nagoya berfungsi apabila ditandatangani sedikitnya 50 negara.Sampai saat ini, dari 193 negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati, 92 negara telah menandatangani dan baru 14 negara yang meratifikasinya, yaitu Afrika Selatan, Rwanda, Meksiko, Yordania, Panama, Fiji, Ethiopia, Gabon, Laos, Seychelles, India, Mauritius, Mikronesia, dan Albania. Protokol Nagoya akan menjadi instrumen yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik dan menghentikan pencurian sumber daya genetik (biopiracy). Hingga 2012, protokol ini sudah ditandatangai 92 negara. Bagi Indonesia, sebagai negara megabiodiversity, Protokol Nagoya penting bagi pemanfaatan keanekaragaman hayati yang optimal dan adil. Indonesia perlu meratifikasinya dalam hukum nasional seiring dengan percepatan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG). Dengan begitu,akan memperkuat legislasi nasional dalam pemanfaatan SDG untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kearifan atau pengetahuan tradisional dalam pengolahan sumber daya genetik. Pada 11 April 2013, RUU Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang sudah disetujui DPR untuk disahkan sebagai Undang Undang. Protokol Nagoya memberi akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfatan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional, termasuk komersialisasi produk turunannya.Akses terhadap sumberdaya genetik tetap mengedepankan kedaulatan negara dan sesuai hukum nasional berdasarkan prinsip prior informed consent (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumberdaya genetik. Salah satu contoh keanekaragaman hayati yang patut mendapat perhatian sungguh-sungguh adalah tumbuhan obat. Berbagai jenis tumbuhan obat Indonesia bernilai US$14,6 miliar atau lebih dua kali lipat nilai produk kayu hutan.
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 106 Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Konservasi Tumbuhan di Kawasan Ex-Situ Konservasi Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik, yang masih dalam pembahasan DPR, merupakan implementasi Protokol Nagoya, sebagai konsekuensi penandatangan Protokol itu pada Mei 2011, di Markas PBB, New York. Undang-Undangini sangat penting mengingat isu kepemilikan pengetahuan tradisional dan sumberdaya genetik terkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual. Rancangan UU Pengesahan Protokol Nagoya sudah disetujui DPR untuk disahkan sebagai UU pada April 2013. Kini, Indonesia menunggu kehadiran UU Pengelolaan Sumber Daya Genetik, yang sangat penting bagipengelolaan keanekaragaman hayati. Untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan, pemerintah melakukan berbagai upaya. Di antaranya menambah jumlah cagar alam, yang dari 2001 hingga 2009 bertambah dari 183 unit menjadi 238 unit, dengan luas dari 2,6 juta hektar menjadi 4,3 juta hektar. Jumlah suaka margasatwa, dari 2001 hingga 2009 bertambah dari 50 unit menjadi 74 unit, dengan luas bertambah dari 3,6 juta hektar menjadi 5,1 juta hektar. Sedangkan untuk Taman Nasional Laut yang terjadi justru penurunan. Bila pada 2003 terdapat 8 unit, seluas 4,2 juta hektar, tahun 2009 berkurang menjadi 7 unit, seluas hanya 4,0 juta hektar. Sementara jumlah Taman Nasional Darat pada 2001 hingga 2009 bertambah dari 40 unit menjadi 43 unit, tetapi luas kawasan konservasinya turun dari 14,7 juta hektar menjadi 12,3 juta hektar. Di Indonesia terdapat paling sedikit 50 Taman Nasional, yang tersebar di seluruh pulau. Untuk Suaka Margasatwa, terdapat 73 lokasi, dengan total luas 5.422.922,79 hektar. Taman Hutan Raya di Indonesia sedikitnya ada 22 lokasi, sebagai bentuk pelestarian kombinasi, antara ex-situ dan in-situ.Sehingga, Tahura dapat ditetapkan baik dari hutan alam maupun hutan buatan. Namun demikian, fungsi taman hutan raya adalah sebagai ‘etalase’ keanekaragaman hayati, tempat penelitian, tempat penangkaran jenis, serta tempat wisata. Ancaman kelestarian keanekaragaman hayati di habitat aslinya sangat tinggi hingga perlu penanganan serius. Konservasi di luar habitat asli (ex-situ konservasi) menjadi alternatif terbaik sebagai benteng terakhir sebelum terjadi kepunahan. Ex-situ konservasi dapat berupa konservasi spesies, genetik ataupun molekuler. Pembangunan kebun raya daerah antara lain untuk konservasi tumbuhan lokal, pendidikan, penelitian dan wisata alam. Dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2009 kegiatan ex-situ konservasi tumbuhan dalam bentuk kebun raya mempunyai kekuatan hukum. Hingga perhatian dan alokasi dana daerah untuk pengelolaan kebun raya di daerah lebih terjamin. Selain itu, pembangunan kebun raya mengacu pada: - United Nation Convention on Biological Diversity (CBD) 1992, - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan CBD, - Agenda 21 Indonesia tahun 1996 Bab 16, - Global Strategy for Plant Conservation (GSPC), - Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, - Pidato Presiden RI tahun 2004, yang mencanangkan pembangunan Kebun Raya di provinsi, - Surat Edaran Menteri Ristek kepada seluruh gubernur Nomor 77/M/VIII/2004. Sebanyak 21 Kebun Raya Daerah telah terbangun (Gambar 3.19), di antaranya sudah berkekuatan hukum sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Total luas kebun raya di 17 provinsi dan yang dikelola Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencapai 3.000 hektar. Jumlah ini menaikkan posisi Indonesia, dari ke-17 menjadi ke-13 dunia. Keterlibatan pemerintah daerah dan Kementerian PekerjaanUmumdalambantuanfisikikutmempercepat pembangunan kebun raya daerah, sehingga konservasi jenis lokal cukup punya harapan. Empat kebun raya- LIPI yang sudah lama berkembang berperan sebagai pengarah dan pembina pengembangan kebun raya daerah. Berbagai pelatihan managemen kebun raya dan pengembangan sumberdaya manusia kini sedang dilakukan. Namun, pengembangan pengelola kebun raya masih perlu mendapat perhatian lebih
    • 107 Dari tabel terlihat kebun raya terbesar yang akan dibangun adalah Kebun Raya Bukit Sari Jambi seluas 425 hektar. Lahan ini sebelumnya berupa Taman Hutan Raya.Selain untuk kawasan konservasi, penelitian, studi dan wisata, Kebun Raya Bukit Sari juga sebagai pelindung bagi hutan di sekitarnya dari ekspansi perkebunan sawit. Sementara Kebun Raya Purwadadi, Jawa Timur, sekitar 85 hektar merupakan yang terkecil, yang menjadi pusat konservasi dan studi tanaman dataran rendah kering. Gambar 3.19 Pengembangan Kebun Raya Sumber : Perkembangan Pembangunan Kebun Raya di Indonesia Tabel 3.9 Nama Dan Luas Kebun Raya NO NAMA PROVINSI LUAS (hektar) 1 Kebun Raya Sungai Wain Kalimantan Timur 140 2 Kebun Raya Batam Kepulauan Riau 85,71 3 Kebun Raya Baturraden Jawa Tengah 150 4 Kebun Raya Bukit Sari Jambi 425 5 Kebun Raya Danau Lait Kalimantan Barat 328 6 Kebun Raya Enrekang Sulawesi Selatan 300 7 Kebun Raya Katingan Kalimantan Tengah 200 8 Kebun Raya Kendari Sulawesi Tenggara 113 9 Kebun Raya Kuningan Jawa Barat 175 10 Kebun Raya Liwa Lampung 100 11 Kebun Raya Lemor Lombok NTB 130 12 Kebun Raya Minahasa Sulawesi Utara 186 13 Kebun Raya Puca, Maros Sulawesi Selatan 120 14 Kebun Raya Sambas Kalimantan Barat 300 15 Kebun Raya Samosir Sumatera Utara 100 16 Kebun Raya Solok Sumatera Barat 112 17 Kebun Raya Purwodadi Jawa Timur 84,47 18 Kebun Raya Cibodas Jawa Barat 125 19 Kebun Raya Bogor Jawa Barat 87 20 Kebun Raya Eka Karya Bedugul Bali 154,5 Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 108 Pesisir dan Laut Program Rantai Emas—Rehab Pantai, Entaskan Masyarakat Setempat Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang - COREMAP Forum pertemuan para menteri East Asian Seas (EAS) Congress pada Juli 2012 di Korea Selatan yang dihadiri 12 negara ini untukmembahas pembangunan berkelanjutan pengelolaan laut.Pertemuan ini menyepakati Deklarasi Changwon yang merupakan platform berbagi pengetahuan dan perumusan tindakan kolaboratif dalam menyelesaikan tantangan di pesisir dan lautan. Pada 2012, telah disusun Status Lingkungan Pesisir dan Laut atau State of the Coast (SOC), sebuah laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu di 22 lokasi di Indonesia. Dalam kegiatan regional kawasan Asia timur, Indonesia mendapatkan bantuan dana melalui GEF untuk mengembangkan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan di kawasan laut di regional Asia Timur (PEMSEA) sejak 2008. Bagi Indonesia, program ini untuk melaksanakan Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan Laut yang menekankan pemantapan dan pengembangan National Interagency Coordinating Mechanism (NICM) di perairan Jakarta. Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang atau COREMAP adalah program yang diparkarsai pemerintahIndonesiauntukmelindungi,merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan lestari terumbu karang serta ekosistemnya. Pada gilirannya, program ini menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir. COREMAP semula dirancang untukkegiatan selama 15 tahun, terdiri dari tiga tahap. Setelah diluncurkan awal September 1998, terjadi beberapa perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Program ini pun perlu penyesuaian, antara lain dengan perubahan tahapan. Tahap Inisiasi (1998 – 2004); Tahap II Desentralisasi dan Akselerasi (2004 – 2009); dan Tahap III, Pelembagaan (2010 – 2015). COREMAP didanai pemerintah Indonesia, dengan dukungan World Bank, Asian Development Bank, dan Australia Agency for International Development (AusAID), yang hanya untuk COREMAP Tahap I. Lembaga Pelaksana (Executing Agency) COREMAP Tahap I adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.Dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada 1999—kini Kementerian Kelautan dan Perikanaan, Lembaga Pelaksana Tahap II beralih ke kementerian yang baru ini. LIPI tetap berperan, tapi fokus pada bidang informasi, ilmiah, pelatihan serta pendidikan. Dalam pelaksanannya, Lembaga Pelaksana bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait di pusat maupun daerah, dengan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lokal. Gagasan COREMAP bermula dari keprihatinan para peneliti kelautan LIPI terhadap nasib terumbu karang yang makin memburuk.Pada 1980-an, Indonesia ikut dalam Program ASEAN-Australia, Living Coastal Resources, untuk memantau sumberdaya laut di Asia Tenggara. Survei pendahuluan pada 1984 menemukan terumbu karang dalam keadaan baik tinggal sekitar 5 persen; kondisi lumayan, 29 persen; buruk, 25 persen; dan sangat buruk, 40 persen. Temuan ini menumbuhkan kesadaran para pengambil keputusan perlunya langkah komprehensif untuk melestarikan ekositem sumberdaya perikanan dan kelautan ini. Dengan dorongan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas), penelitian terumbu karang mulai ditingkatkan, melibatkan 10 universitas dari berbagai provinsi, yang membentuk jejaring informasi, cikal bakal Coral Reef Information and Training Centre (CRITIC). COREMAP tahap I(1998-2004) menetapkan landasan kerja sistem pengelolaan terumbu karang. Tahap ini dilaksanakan LIPI bersama beberapa provinsi dan kabupaten sebagai pelaksana. Pada COREMAP tahap II, penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksana program Ditjen Kehutanan dan Perlindungan Alam, Kementerian Kehutanan, LIPI, 8 provinsi dan 15 kabupaten. Pada tingkat desa terdapat Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang. Untuk membantu kegiatan, masyarakat menunjuk fasilitator dan motivator desa sebagai staf penasihat. Jaringan pengelolaan terumbu karang ini dilengkapi Tim Pengarah Nasional dan Tim Pengarah Teknis dengan
    • 109 Udara anggota dari Bappenas, LIPI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Polisi Perairan dan Udara (Airud), TNI Angkatan Laut, World Bank, Asian Development Bank, Global Environmental Facility (GEF) dan Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR). Program pengelolaan terumbu karang inidari Nias, SumateraUtara,sampaiRajaAmpatdanBiakdiPapuaBarat dan Papua telah membuahkan hasil. Data dari penelitian tahun 2012 menunjukkan kondisi terumbu karang sangat baik, 5,30 persen;kondisi baik, 27,19 persen; cukup baik, 37,29 persen; dan kurang baik 27,19 persen. Masyarakat pesisir semakin sadar dan bertanggung jawab melindungi dan melestarikan terumbu karang dan ekosistemnya. Desa-desa pesisir memiliki peraturan desa yang melindungi terumbu karang. Banyak nelayan mantan pengebom ikan malah menjadi motivator pelestarian terumbu karang. Penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun kimia semakin menurun, terutama di wilayah program COREMAP. Terumbu karang Teluk Maumere, Sikka, NTT, misalnya, yang hancur akibat gempa dan tsunami pada 1992, kini sudah pulih. Bahkan pada 2010, di sana diselenggarakan lomba fotografi bawah laut, menampilkan keindahan terumbu karang. Teluk Maumere pernah menjadi sentra produksi rumput laut di NTT yang berkembang sangat baik pada 1990-an. Tapi lantas merosot tajam akibat pencemaran dari pupuk green tonic oleh pembudidaya rumputlaut.SetelahCOREMAP turuntanganmemberikan bantuan bibit dan pendampingan, usaha rumput laut kembali berkembang. Di Raja Ampat, program COREMAP mendorong masyarakat desa pesisir mengembangkan budidaya kerapu atau lobster, mengembangkan usaha kecil, mengelola usaha homestay, dan tidak bergantung sepenuhnya pada penangkapan ikan. Setelah COREMAP II berakhir, dan dilanjutkan dengan Tahap Kelembagaan,harus terus memupuk kesadaran bagi ekosistem laut, menyebarluaskan pemahaman melestarikan terumbu karang kepada masyarakat pesisir lain yang tidak terlibat langsung dalam COREMAP. Sampai saat ini, BMKG memiliki 44 jaringan stasiun pemantau kualitas udara. Dari 44 unit kerja pemantau kualitas udara itu, 42 mengamati parameter SPM (Suspended Particulate Matter), 31 stasiun parameter kimia air hujan (KAH), 7 stasiun parameter SO2 dan NO2 , 4 stasiun parameter PM10, 3 stasiun parameter Aerosol, dan 2 stasiun melakukan pengamatan parameter Ozon (O3 ) permukaan, serta 1 stasiun lainnya memonitoring gas rumah kaca (GRK). Gambar 3.20 Jaringan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di Indonesia
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 110 Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup merupakan upaya memperkuat berbagai inisiatif lokal terkait perubahan iklim. Melalui ProKlim, pemerintah memberi penghargaan bagi partisipasi aktif masyarakat yang melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi di tingkat lokal. Sehingga, dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, produksi dan konsumsi manusia dapat berdampak pada pemanasan global sekaligus membuat penipisan lapisan ozon, seperti pemakaian HCFC dan CFC sebagai bahan perusak ozon (BPO). Untuk mengatasinya, Indonesia berperan aktif di tingkat global melalui Protokol Montreal tentang Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO). Penghapusan BPO akan berkontribusi, tidak saja untuk perlindungan lapisan ozon, namun juga mereduksi CO2 ekuivalen, yang secara langsung dan tidak langsung melindungi sistem iklim. Pemerintah Indonesia telah menghapus BPO jenis chlorofluorocarbons (CFC), Halon, Carbon tetrachloride (CTC),Methyl chloroform(TCA)danMethyl bromide(MBr) untuk keperluan non-karantina dan prapengapalan sejak 31 Desember 2007. Ini berarti 2 tahun lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Protokol Montreal. Untuk itu, pada 2011 UNEP dan Sekretariat Protokol Montreal memberikan apresiasi kepadaIndonesia.Dalam upaya mencapai target Protokol Montreal, Indonesia menyusun strategi percepatan penghapusan HCFCs melalui HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) dengan dana hibah Multilateral Fund. Demi keberhasilan penghapusan HCFCs, Pemerintah Indonesia telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG//PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon menjadi Peraturan Menteri Nomor 3 /M-DAG/PER/1/12 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon. Selain itu, pemerintah akan menetapkan regulasi pelarangan penggunaan HCFC pada industri manufaktur dan larangan impor barang yang mengandung HCFC. Pemerintah juga akan melaksanakan alih teknologi HCFC menjadi non-HCFC pada industri manufaktur Air Conditioning (AC), refrigerasi dan foam. Berdasarkan perhitungan dalam proposal HPMP, kontribusi penghapusan HCFC dapat menurunkan jumlah CO2 - eq sebesar dari 1.954.170 ton CO2 -eq menjadi 385.640 ton CO2 -eq. Hal lain yang juga berkontribusi meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca adalah dari sektor transportasi, khususnya di perkotaan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pada kisaran 10 persen (BPS, 2012), meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil, yang menaikkan konsentrasi gas rumah kaca. Pemantauan kualitas udara jalan raya di beberapa kota besar pada 2012, menunjukkan beberapa parameter pencemar udara cenderung meningkat—namun masih dibawah baku mutu. Penurunan kualitas udara akan berdampak burukbagi kesehatan manusia, merusak tanaman dan bangunan, pertumbuhan hutan terganggu dan berkurangnya jarak pandang. Untuk itu, program Langit Biru dikemas sebagai upaya pengendalian pencemaran udara untuk sumber bergerak meliputi: 1. Penetapan baku mutu emisi, 2. Penggunaan bahan bakar bersih, 3. Manajemen kebutuhan transportasi (Transport Demand Management), 4. Pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor. Program langit biru bertujuan mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan baik dari sumber tak bergerak (industri) maupun sumber bergerak. Program Langit Biru diluncurkan pada 1996 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Keputusan Menteri Nomor 15 Tahun 1996. Saat ini sistem transportasi mengalami krisis energi dan krisis lingkungan, terutama pencemaran gas buang kendaraan bermotor. Hal ini telah menjadi perhatian Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab moral kepada pengguna jasa angkutan maupun masyarakat umum. Upaya Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor antara lain: pendekatan teknologi ramah lingkungan, inspeksi kendaraan bermotor, penetapan standar emisi gas buang kendaraan, serta manajemen lalu-lintas yang baik. Teknologi otomotif saat ini terus diupayakan menuju
    • 111 teknologi berwawasan lingkungan. Salah satunya, penyempurnaan desain maupun perlengkapan treatment emisi gas buang. Selain itu, penyempurnaan motor bensin maupun diesel juga akan diimbangi dengan pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan. Pengembangan lain adalah teknologi hibrida bensin- listrik atau ecocar, yang tidak banyak memakai bahan bakar fosil. Pengembangan yang lebih canggih adalah teknologi fuel cell yang tidak menghasilkan gas buang beracun. Teknologi terakhir ini menjadi harapan bagi teknologi kendaraan ecocar. Dalam hal inspeksi dan pemeliharaan, pemerintah telah menyiapkan rancangan program uji semua kendaraan bermotor.Emisi gas menjadi bagian dari kelaikan kendaraan yang harus diuji terlebih dahulu. Persyaratan ambang batas kelaikan menyebutkan ketebalanasapkendaraanyangpenyalaankompresinya berbahan bakar solar, ditentukan maksimum sebesar 50 persen. Upaya yang dilakukan antara lain dengan: - Penerapan standar emisi CO2 untuk mobil penumpang, - Pemasangan Converter Kit (gasifikasi angkutan umum), - Penerapan Congestion Charging dan Road Pricing, - Pembinaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum. Dengan pengujian itu, para pemilik kendaraan merawat kendaraannya dengan baik dan teratur sehingga laik jalan. Penetapan standar emisi gas buang untuk kendaraan yang sudah berjalan juga tengah diupayakan pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup menetapkan standar baru emisi gas buang untuk kendaraan bermotor baru dengan keputusan Nomor 141 Tahun 2003 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang sedang diproduksi. Dalam ketentuan itu disebutkan kendaraan bermotor tipe baru yang diproduksi harus memenuhi syarat uji emisi sesuai standar EURO 2, yang jauh lebih ketat dibanding aturan sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan telah menandatangani kerjasama dengan BTMP dan BPPT untuk uji emisi melalui kerjasama Nomor AJ.402/4/19/DRJD/2005 dan Nomor 080/KB/BTMP/BPPT/IV/2005 pada 6 April 2005. Pendekatan lainnya, menata manajemen lalu lintas yang baik sehingga jalan menjadi lebih lancar. Kemacetan menyebabkan emisi gas buang kendaraan meningkat lebih besar. Upaya yang dilakukan di antaranya: - Reformasi sistem transit - Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT, - Pemanfaatan teknologi untuk lalu lintas di jalan nasional (ATCS-Area Traffic Control System), - Penerapan pengendalian dampak lalu lintas di jalan nasional, - Penerapan manajemen parkir di jalan nasional, - Mendorong pembinaan dan pengembangan sistem transit - BRT/Semi BRT, - Pembangunan budaya smart driving (ecodriving), - Pengembangan prasarana kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki (Nonmotorize transport): - Pengembangan fasilitas pejalan kaki - Pembangunan jalur sepeda - Pembangunan fasilitas integrasi moda (pedestrian) - Penerapan Car Labelling. Sementara itu, upaya implementasi kebijakan dalam pengendalian pencemaran dari emisi kendaraan bermotor terus dilakukan melalui: • Penetapan baku mutu emisi sepeda motor (EURO3) yang akan mulai pada Agustus 2013. Hl ini diperkirakan akan menurunkan emisi sepeda motor untuk parameter CO sebesar 5,5 persen, HC sebesar 2,7 persen dan NOx sebesar 4,04 persen pada 2014. • Evaluasi kualitas udara perkotaan (EKUP) dilaksanakan di 45 lokasi: 14 kotametro, 14 kota besar, serta 17 ibu kota provinsi. Kegiatan ini mengevaluasi upaya pengendalian pencemaran udara oleh pemerintah kota. Harapannyabisa memicu pemerintah kota menurunkan beban pencemaran udara. • Evaluasi penaatan baku mutu emisi kendaraan bermotor tipe baru sebanyak 28 kendaraan roda empat berbahan bakar bensin, 5 kendaraan roda empat berbahan bakar solar, dan motor sebanyak 10. Kegiatan ini untuk mengevaluasi konsistensi produk yang lulus uji emisi, dan memberi informasi kepada masyarakat mengenai kendaraan bermotor ramah lingkungan. • Pedoman pengendalian pencemaran udara dari transportasi air, udara, kereta api, dan alat berat. Adanya pedoman menjadi acuan bagi para pihak mengendalikan pencemaran udara.
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 112 Perubahan Iklim Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 telah meratifikasi konvensi perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-undang No. 17 Tahun 2004. Pada COP-18/CMP-8 UNFCCC, para pihak menyepakati “Paket Keputusan Doha” (Doha Climate Gateway) dengan beberapa keputusan,antara lain mengadopsi amandemen Protokol Kyoto yang akan menjadi dasar hukum berlakunya Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto (Kyoto Protocol’s Second Commitment period/CP-2 KP), dengan jangka waktu mulai 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2020 (8 tahun). Bagi Indonesia, periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto membuka kesempatan untuk melanjutkan pengembangan Clean Development Mechanism (CDM) yang merupakan salah satu mekanisme fleksibel perdagangan karbon dalam Protokol Kyoto.Sebagai informasi, saat ini Indonesia memiliki 96 proyek CDM yang telah terdaftar di UNFCCC dengan potensi reduksi emisi sebesar 11,3 juta ton CO2 per tahun. Pencemaran udara telah terjadi secara masif. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida (CO2) yang meningkat 80 persen selama 1970–2004 (IPCC Fourth Assessment Report, 2007).Berdasarkan dokumen Second National Communication (SNC) Indonesia 2010, emisi GRK Indonesia pada 2000 mencapai 1.38 Gigaton CO2 e. Pada 2005, emisi GRK mencapai 1,79 Gigaton CO2 e, dengan sektor-sektor utama sumber emisi meliputi perubahan tata guna lahan dan kehutanan, energi, kebakaran gambut, limbah, pertanian dan industri. Menurut IPCC Special Report on Emission Scenarious (SRES 2000) diproyeksikan emisi GRK akan meningkat dari 25 persen – 95 persen CO2 -eq selama jangka 2000 - 2030, dengan bahan bakar fosil tetap menduduki posisi dominan penyebab perubahan iklim. Karena itu, pada pertemuan G-20 di Pittsburg 2009, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen jika mendapat bantuan internasional pada 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/ BAU). Untuk pelaksanaan kebijakan penurunan emisi GRK, Indonesia menerbitkan dua peraturan presiden: Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Selanjutnya, pada 19 Oktober 2011 presiden memberi arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memastikan penurunan emisi 26 persen bersamaan dengan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 7 persen. Dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011, Pasal 7, Menteri Lingkungan Hidup bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri dimandatkan Catatan: 1Emisi dari kebakaran gambut diambil dari van der Werf et al (2008). 2Estimasi berdasarkan KLH (2009) dan Bappenas (2009) Sumber: SNC, 2010 Tabel 3.10 Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 2000-2005 (Gg CO2e) Sektor Tahun 2000 2005 Energi (Gg CO2e) 280.937,58 369.799,88 Proses Industri (Gg CO2e) 42.813,97 48.733,38 Pertanian (Gg CO2e) 75.419,73 80.179,31 Kehutanan dan Perubahan Penggunaan Lahan(Gg CO2e) 649.254,17 674.828,00 Kebakaran Gambut (Gg CO2e) 172.000,00 451.000,00 Limbah (Gg CO2e) 157.327,96 166.831,32 Total (dengan Kehutanan dan Perubahan Penggunaan Lahan & Kebakaran Gambut) 1(Gg CO2e) 1.377.753,41 1.791.371,892 Total ( tanpa Kehutanan dan Perubahan Penggunaan Lahan & Kebakaran Gambut (Gg CO2e) 556.499,24 665.543,89
    • 113 untuk memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) Provinsi. Kegiatan fasilitasi tersebut telah dilaksanakan sepanjang 2012 dan menghasilkan RAD-GRK dari 27 provinsi. Implementasi Perpres itu untuk menurunkan emisi GRK dari kegiatan energi, transportasi, industri, kehutanan, pertanian, dan limbah. Kebijakan dan langkah penurunan emisi dan inventarisasi GRK telah dilaksanakan di sektor-sektor terkait: 1. Di sektor kehutanan, penurunan deforestasi rata-rata periode 2000-2006 ke periode 2009-2011 sebesar 0,675 juta hektare per tahun, telah menurunkan emisi GRK sebesar 0,489 Gigaton CO2 e, setara 72,8 persen dari target penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan lahan gambut pada 2020, sebesar 0,672 Gigaton CO2 e. Terkait lahan gambut, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa di 23 provinsi, diperkirakan menurunkan emisi GRK 2,02 juta ton CO2 e. 2. Di sektor pertanian, penurunan emisi GRK sebesar 10,3 juta ton CO2 e pada 2011 dari kegiatan pengelolaan tanaman terpadu dan penggunaan varietas padi Ciherang. Penurunan emisi GRK pada lahan gambut ditargetkan sebesar 334 juta ton CO2 e dilakukan dengan pengembangan pertanian di lahan marjinal dan lahan terdegradasi, pengelolaan gambut berkelanjutan, rehabilitasi, revitalisasi dan revitalisasi lahan gambut terdegradasi. Selain itu, dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi di 24 provinsi, dengan perkiraan penurunan emisi GRK 0,042 jutaton CO2 e. 3. Di sektor energi, hasil perhitungan tingkat emisi GRK sektor energi pada 2010 sebesar 0,427 Gigaton CO2 e. Melalui penerapan Kebijakan Energi Nasional (KEN), target penurunan emisi GRK pada 2020 sebesar 0,038 Gigaton CO2 e diharapkan dapat tercapai. 4. Di sektor transportasi, dilakukan kebijakan dan langkah penurunan emisi GRK dan inventarisasi GRK di subsektor perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.Saat ini sedang proses pengajuan program Sustainable Urban Transport sebagai Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMAs) ke United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC). 5. Di sektor industri, dilakukan kebijakan penurunan emisi GRK melalui identifikasi potensi penerapan konservasi energi, pemberian penghargaan industri hijau, penerapan Program Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Alas Kaki dan Gula. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen, diperkirakan penurunan gas rumah kaca secara sukarela sebesar 2 persen selama 2011-2015, dan secara wajib sebesar 3 persen selama 2016-2020. 6. Di sektor limbah, telah dilakukan pembangunan sarana prasarana air limbah dengan system off-site dan on-site dengan perkiraan penurunan emisi GRK 13,85 juta ton CO2e. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 660/95/SJ/2012, Nomor 0005/M. PPN/01/2012 dan Nomor 01/MENLH/01/2012, tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Surat edaran ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 (sesuai amanat Pasal 7) dan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan program setiap sektor. Provinsi telah menyusun RAD-GRK sebanyak 29, yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Beberapa inisiatif program untuk menurunkan emisi GRK di antaranya: Menuju Indonesia Hijau (MIH), Pengelolaan Ekosistem Gambut, Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan (PROPER), Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Bank Sampah, Adipura, dan lainnya. Menuju Indonesia Hijau (MIH) merupakan program pengawasan dalam pelaksanaan perbaikan kualitas lingkungan. Ada empat sasaran yang ingin dicapai. Pertama, meningkatnya tutupan vegetasi, diikuti perbaikan tata air dan kuantitas sumber air, menurunnya risikobencanabanjirdantanahlongsor,sertatertahannya laju kerusakan wilayah pesisir. Kedua, meningkatnya konservasi energi melalui pemanfaatan energi biofuel dan energi biomassa dari berbagai kegiatan penambahan tutupan vegetasi. Ketiga, menurunnya laju kemerosotan keanekaragaman hayati. Keempat, meningkatnya perlindungan lapisan atmosfer. Program MIH untuk memberi apresiasi kepada kabupaten dan provinsi dalam meningkatkan dan mempertahankantutupanvegetasidiwilayahnya. Dalam kurun 2007-2011, KLH telah melakukan pembinaan dan pengawasan sekitar 260 kabupaten dengan parameter fisik, manajemen, peran-serta masyarakat dan inovasi para pihak. Melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) dapat dihitung perubahan cadangan karbon (carbon stock). Selama periode 2005 – 2010, KLH telah melakukan
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 114 Upaya Sektor Industri Berdasarkan hasil inventarisasi sumber pencemar dari agroindustri melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) 2008 – 2011, diperoleh data rata- rata intensitas CO2 eq per tahun sekitar 3.136 ton dan CH4 sekitar 149,3 Gg gr saban tahun. Potensi emisi dari sektor agroindustri untuk penanganan limbah setiap tahun cenderung meningkat, seiring meningkatnya kapasitas total produksi nasional. Pengurangan emisi GRK pada sektor ini hanya dapat dijalankan melalui upaya seperti CDM, perbaikan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL), implementasi methane capture dan pemanfaatan gas methane menjadi biogas. Berdasarkan hasil inventarisasi sumber pencemar dari pengawasan industri manufaktur prasarana dan jasa tahun 2008 – 2011 diperoleh data total rata- rata intensitas CO2 eq per tahun sekitar 11.174,85 ton dan CH4 sekitar 532,14 Gg gr. Sementara itu, perhitungan penurunan emisi CO dari sektor limbah kegiatan RU/Unit Pengolahan/Kilang migas (4 kilang) dapat disimpulkan: emisi GRK (CO2 ) turun sebesar 9,70 persen dengan basis perhitungan tahun 2010, yang dihitung dari parameter BOD dan COD. Kegiatan penurunan beban pencemaran pada sektor usaha skala kecil selama 2007-2011 difokuskan pada pemanfaatan limbah dan pengolahan industri tahu dan usaha ternak sapi. Reduksi GRK dari penggunaan IPAL biogas di 14 sentra tahu diperkirakan 9.572,05 ton per tahun. Sedangkan dari penggunaan biodigester di 13 sentra ternak sapi sebesar 2.424,33 ton per tahun. Alhasil, total reduksi GRK dari pengelolaan limbah usaha skala kecil yang dibantu KLH sebesar 11.996,38 ton per tahun. Upaya di sektor limbah domestik untuk mengurangiGRK dilakukan melalui pengelolaan sampah sesuai Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012. Untuk jelasnya lihat pada bagian Sampah. perhitungan di 21 kabupaten. Kabupaten Banyumas berhasil mempertahankan cadangan karbon tertinggi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pacitan. Foto: Istimewa
    • 115 Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Untuk koordinasi inventarisasi GRK, perubahan emisi danserapanGRK,simpanankarbonnasional,monitoring proses dan hasil inventarisasi GRK, pemerintah sedang membangun Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) yang diharapkan akan mulai berjalan efektif pada akhir 2012. SIGN menjadi simpul dari berbagai laporan inventarisasi GRK dari instansi terkait dan pemerintah daerah.Sistem pelaporan inventarisasi GRK Nasional secara umum dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.21. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional, yang diadopsi dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2006 Guidelines, untuk menyediakan informasi berkala mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca nasional dan daerah serta informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari mitigasi perubahan iklim Gambar 3.21 Sistem Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kehutanan Kementerian Perindustrian Kementerian Pertanian Kementerian Perhubungan Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kementerian Lingkungan Hidup Sumber lain: BPS, Bappenas, LAPAN, BMKG, Bakesurtanal, Universitas, Lembaga Lainnya Experts Steering Committee Laporan Inventarisasi GRK Nasional DNPI Kemenko Kesra UNFCCC KLH SIGN Center Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 116 Sampah Kementerian Lingkungan Hidup mencatat penduduk rata-rata menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari total jumlah penduduk. Volume sampah ini dalam tiga tahun terakhir meningkat tajam. Volume sampah per hari pada 2010 mencapai 200.000 ton, dan pada 2012 meningkat dua kali lipat lebih: 490.000 ton per hari atau 178.850.000 ton setahun. Dari total sampah itu, lebih dari 50 persen merupakan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ternyata belum ditangani dengan baik. Baru sekitar 24,5 persen yang ditangani secara benar, yaitu diangkut petugas kebersihan dan dikomposkan. Sisanya (75,5 persen) belum ditangani dengan baik. Fakta itu ditunjukkan data RISKESDAS 2010 (Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, 2012) yang menyatakan rumah tangga umumnya menerapkan enam metode penanganan sampah, yaitu: 1. diangkut petugas kebersihan (23,4 persen) 2. dikubur dalam tanah (4,2 persen) 3. dikomposkan (1,1 persen) 4. dibakar (52,1 persen) 5. dibuang di selokan, sungai, laut (10,2 persen) 6. dibuang sembarangan (9 persen) Sampah menjadi ancaman serius bagi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat volume sampah di Indonesia sekitar 1 juta meter kubik setiap hari, namun hanya 42 persen yang bisa terangkut dan diolah dengan baik. Sampah yang tidak diangkut setiap harimencapai 348.000 meter atau sekitar 300.000 ton diurus masyarakat secara swadaya, atau tercecer dan secara sistematis terbuang ke mana saja. Karena itu, upaya mengelola sampah yang volumenya terus bertambah harus dilakukan secara bersama- sama.Seluruh lapisan masyarakat melaksanakan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah (3R) melalui upaya- upaya cerdas, efisien dan terprogram. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah: dari paradigma kumpul–angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Masalahnya, hingga kini sampah masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah perkotaan maupun permukiman. Pengelolaan sampah masih jauh dari amanat UU dan Peraturan Pemerintah tersebut. Meski Indonesia memiliki Hari Peduli Sampah yang diambil dari peristiwa longsornya bukit sampah Leuwigajah, Cimahi, 21 Februari 2005, urusan sampah masih sering memusingkan pemerintah. Hingga kini kegiatan 3R masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusinya, pengembangan Bank Sampah yang bersifat social engineering untuk mengajarkan masyarakat memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran mengolah sampah secara bijak. Pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Keberadaan Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnyaPeraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012. Aturan ini mewajibkan produsen melakukan 3R dengan menghasilkan produk berkemasan yang mudah diurai, sampah sesedikit mungkin, berbahan bakuyang dapat didaur ulang dan diguna ulang. Atau, menarik kembali sampah dari produk dan kemasan untuk didaur ulang dan diguna ulang. Bank Sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai.Sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi beban pelaku usaha.Dengan menerapkan pola ini, diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik. Pembentukan bank sampah yang sampai Desember 2012 mencapai 1195 bank sampah, tersebar di 55 kabupaten/ kota, melibatkan 96.203 penabung dengan omzet sekitar Rp 15,1 milyar per bulan dan sampah anorganik yang terkelola mencapai 2.262 ton per bulan.
    • 117 Keberhasilan pengelolaan sampah tergantung pada upaya bersama:pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Kemauan ini dimulai dari pemahaman dan kesadaran pentingnya masalah sampah sebagai salah satu infrastruktur yang menceminkan keberhasilan mengelola lingkungan.Sampah bukan hanya masalah lingkungan, kesehatan, dan estetika, tapi juga gambaran keberadaban masyarakat. Kendati memakai pengelolaan dengan 3R, tetap saja sampah akhirnya perlu diolah di TPA, yang sebagian besar masih memakai sistem open dumping. Dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2008 sistem itu sudah dilarang, sehingga perlu menuju pengolahan yang lebih ramah lingkungan, yaitu controlled landfill, dan idealnya sanitary landfill. Terbatasnya lahan untuk TPA menuntut pengelolaan sampah secara regional, yang saat ini masih terbatas di beberapa daerah, seperti Yogyakarta (Kartamantul), Denpasar (Sarbagita) dan Gorontalo (Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2012). Berdasarkanevaluasi Program Adipura 2011-2012, kinerja penanganan TPA di kota-kota besar secara umum belum menunjukkan performa yang baik. Hanya 14 persen kota-kota besar yang menunjukkan kinerja penanganan TPA yang baik, dengan nilai di atas atau sama dengan 71, seperti ditunjukkan Gambar 3.22. Untuk mempercepat upaya pengelolaan sampah, dikembangkan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) melalui konsep 3R (reduce, reuse, recycle) yang melibatkan kementerian, perusahaan dan masyarakat. Gambar 3.22 Kinerja Penanganan Tempat Pembuangan Akhir Tahun 2011-2012 30 – 45 SANGAT JELEK 46 – 60 JELEK 61 – 70 SEDANG 71 – 80 BAIK 81 – 90 SANGAT BAIK Keterangan: P1 = PEMANTAUAN 1 P2 = PEMANTAUAN 2 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 118 Program Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER AKSES PARTISIPASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN Dunia Usaha Peningkatankualitaslingkungan hidupperluintervensi teknologi, kebijakan, metode, teknik pengelolaan, sumberdaya manusia dan kelembagaan yang baik. Dan peningkatan partisipasi bertujuan mengembangkan inisiatif berbagai pihak seluas mungkin, mulai dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga legislatif, yudikatif hingga eksekutif. Pihak swasta semakin melibatkan diri dalam aksi perlindungan, pengelolaan lingkungan dan pelestarian alam. Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) adalah program pengawasan dan penilaian kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan. PROPER dilaksanakan KLH bersama Badan Lingkungan Hidup provinsi mengawasi dan menilai kinerja perusahan manufaktur, pertambangan, energi dan migas, sektor kawasan dan jasa. Awalnya, PROPER fokus pada pengendalian pencemaran air, namun kini mencakup udara, limbah B3 dan akan dikembangkan pada aspek kerusakan lingkungan. Pengawasan dan penilaian meliputi ketaatan pelaksanaan AMDAL, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, penanggulangan kerusakan lingkungan, terutama bagi pertambangan.Jumlah perusahaan yang ikut dalam PROPER terus meningkat setiap tahun.Pada2011-2012terdapat1.317perusahaan,meningkat dari 1.002 pada 2010-2011. Tapi, jumlah perusahaan yang pengelolaan lingkungannya buruk meningkat dari 49 pada 2010-2011, menjadi 79 pada 2011-2012. Perusahaan yang mendapat peringkat Hitam PROPER umumnya bergerak di pertambangan, energi dan migas, serta agroindustri. Keterangan Peringkat : (sumber : PerMenLH No. 5 Tahun 2011 tentang PROPER) • Peringkat Emas: secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan • Peringkat Hijau: pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) • Peringkat Biru: upaya pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. • Peringkat Merah: upaya pengelolaan lingkungan tidak sesuai peraturan perundang-undangan • Peringkat Hitam: tidak taat peraturan dan diindikasikan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Gambar 3.23 Jumlah Perusahaan Peserta PROPER 69 % 85 251 466 519 627 2003-2009 Kenaikan rata-rata 109 perusahaan/tahun 2010-2012 Kenaikan rata-rata 313 perusahaan/tahun 690 1002 1317 49 % 52 % 76 % 70% 71% 66% 69 % 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 119 Ton Gambar 3.24 Neraca Limbah B3 Kegiatan Pertambangan Energi Migas Dihasilkan 2006 2007 2008 2009 2010 1.726.623,84 6.854.645,41 6.897.117,00 13.005.458,3 20.368.948,1 Dikelola 1.097.765,65 2.134.785,00 3.898.072,00 12.311.267,7 20.342.814,4 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Dikelola 218883.678 Ton 100 % PROPER 2010 (Dihasilkan : 219151.968 Ton) Belum Dikelola 268.29 Ton 0 % Gambar 3.25 Neraca Limbah B3 Sektor Kawasan dan Jasa Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 120 Tabel 3.11 Neraca Limbah B3 yang Diperoleh Dari Hasil Pengawasan PROPER Pada Periode 2010-2011 Dengan Jumlah Perusahaan yang Dipantau Sebanyak 1002 perusahaan. Sektor Satuan Dihasilkan Dikelola Belum Dikelola DI TPS Pihak Ke-3 Diolah Pemanfaatan Internal PEM Ton 87.333.422.820 73.831.764.170 13.501.658.650 Manufaktur Ton 3.017.281.341 14.214.325 58.946.591 4.492.675 2.032.762.434 906.865.316 KawasanJasa Ton 4.008.245.690 34.304 3.870.602.450 126.732.049 10.587.500 289.387 Agro Industri Ton 86.670.751 26.933.203 29.889.336 0.627 37.526 29.810.059 Total Ton 94.445.620.602 73.872.946.002 3.959.438.377 131.225.351 2.043.387.460 14.438.623.412 Total Ton 94.445.620.602 80.006.997.191 14.438.623.412 Tabel 3.12 Neraca Limbah B3 yang Diperoleh dari Hasil Pengawasan PROPER Pada Periode 2011-2012 Dengan Jumlah Perusahaan yang Dipantau Sebanyak 1317 Perusahaan. Sektor Satuan Dihasilkan Dikelola Belum DikelolaDI TPS Pihak Ke-3 Diolah/landfill Pemanfaatan Internal Dumping ke Laut PEM Ton 59.651.473.45 596.514.73 2.982.573.67 22.071.045.18 1.789.544.20 31.615.280.93 596.514.73 Manufaktur Ton 4.604.561.44 1.749.733.35 2.440.417.56 0 414.410.53 906.865.316 KawasanJasa Ton 576.499.90 80.709.99 443.904.92 0 23.060.00 28.825.00 Agro Industri Ton 1.138.077.45 68.284.65 864.938.86 113.807.75 91.046.20 0 Total Ton 65.970.612.24 2.495.242.71 6.731.835.02 22.184.852.92 2.318.060.93 31.615.280.93 625.339.73 Total Ton 65.970.612.24 65.345.272.51 625.339.73 Pengembangan Industri Hijau Mengikuti jejak PROPER, Kementerian Perindustrian turut mengembangkan Industri Hijau dengan upaya yang telah dilakukan : 1.Penggunaan mesin ramah lingkungan melalui program restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan gula. Program ini berdampak signifikan berupa penghematan energi sampai 25 persen, peningkatan produktivitas sampai 17 persen, peningkatan penyerapan tenaga kerja danmeningkatkan efektivitas giling pada industri gula; 2.Penerapan produksi bersih dengan pelatihan bagi pelaku industri danaparatur, menyusun pedoman teknis produksi bersih untuk beberapa komoditas industridan bantuan teknis kepada beberapa industri; 3. Kebijakan teknis, perlindungan lapisan ozon melalui kontrolproduk, bahan baku atau bahan penunjang secara bertahap (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007); 4.Penyusunan Data Inventori Emisi CO2 equivalent di 700 perusahaan dari 8 sektorindustri untuk penetapan baseline emisi GRK; 5.Penyusunan Konsep Grand Strategi Konservasi Energi; 6.Implementasi konservasi energi pada 35 industri baja dan 15 industri pulp dan kertas; 7.Penyusunan Pedoman Teknis Penurunan Emisi GRK pada industri semen; 8.Pemberian penghargaan industri hijau, yang pada 2010 kepada 9 perusahaan industri dan 2011 kepada 10 perusahaan. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan adalah: 1. Menyusun standar industri hijau; 2. Menyiapkan skema insentif fiskal dan nonfiskal; 3. Membangun lembaga sertifikasi industri hijau; 4. Membangun kerjasama nasional dan internasional; 5. Peningkatan kapasitas SDM; 6. Meningkatkan pengembangan kualitas penelitian dan pengembangan; 7. Memberikan bantuan teknis penerapan produksi bersih; 8. Memfasilitasi pembiayaan pengembangan industri hijau; 9. Membangun sistem informasi industri hijau; 10. Menyusun pedoman-pedoman dalam rangka penurunan emisi GRK; 11. Monitoring emisi GRK. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 121 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup A. Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Industri Hijau 1. Penyusunan rencana induk pengembangan industri hijau Tersedianya grand strategy, roadmap, rencana aksi dan standar industri hijau. 2. Penyusunan katalog bahan baku dan bahan penolong Tersedianya katalog bahan baku dan bahan penolong untuk industri tekstil, keramik dan IKM makanan yang ramah lingkungan guna terwujudnya industri hijau. 3. Penganugerahan penghargaan industri hijau Mendorong pelaku industri menerapkan proses produksi ramah lingkungan B. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 1. Penyusunan pedoman pengurangan GRK melalui implementasi konservasi energi Tersedianya pedoman teknis pengurangan emisi GRK melalu implementasi konservasi energi di industri pupuk dan keramik. C.Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Industri : 1. Pemetaan teknologi pengolah limbah elektronik Tersedianya peta teknologi pengolahan limbah elektronik. 2. Kajian teknologi dan bahan alternatif dalam phase out HCFC dan POPs Rekomendasi kebijakan teknologi dan bahan alternatif pengganti HCFC dan POPs di sektor industri. 3. Kajian pengelolaan limbah udara pada industri berbahan bakar batubara Tersedianya pedoman teknis pengelolaan limbah udara di industri berbahan bakar batubara dalam penerapan program EPCM sektor industri. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 2007, berbagai perusahaan swasta melibatkan diri dalam berbagai isu lingkungan. Pasal 74Undang Undang itu menegaskan, perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Juga disebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berbagai kegiatan peduli lingkungan pihak swasta antara lain menanam pohon, melestarikan bambu, mengalokasikan dana pelestarian badak jawa, badak sumatera, orangutan, anoa, babirusa, burung maleo dan penyu, atau berpartisipasi dalam kegiatan transplantasi terumbu karang. Kampanye menyelamatkan penyu sisik, penyu belimbing, penyu hijau sudah dilakukan pihak swasta dengan mendidik generasi muda.Ada juga pihak swasta yang bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan menyebar 550.000 bibit pohon. Sejak 2005 hingga 2009 telah ditanam lebih dari 6.600 pohon melalui Program Hijau Jakartaku, bagian Program Penanaman Sejuta Pohon. Selain itu, juga dibangun dua taman kota, yaitu di Jl. Galunggung, Jakarta Pusat, dan di Kompleks Perumahan Cirendeu Permai, Tangerang. Dunia usaha ada yang lebih mengarahkan CSR lingkungannya pada konservasi sumber daya air. Selain terlibat dalam berbagai kampanye lingkungan, ada kegiatan Water for School, Program Cinta Air, dan penanaman pohon.Tak jarang juga diterapkan konsep penghijauan melalui penggunaan biopori, daur ulang sampah organik menjadi pupuk organik di pabrik dan lingkungan sekitarnya. Bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dan Universitas Islam Bandung serta masyarakat sekitar, perusahaan membangun Green Organic Farm (Rumah hijau) sebagai sarana pembibitan untuk penghijauan dan pembelajaran bagi warga setempat. Sementara itu, di Bali terdapat perusahaan yang telah mengganti kendaraan operasional karyawan dengan E-Bike: sepeda motor listrik. Sepeda motor ini mampu mereduksi karbondioksida ke udara hingga 78 persen per unit, tanpa polusi suara, serta memiliki kendali kecepatan sehingga aman dan efesien. Konservasi sumber daya air dan hutan menjadi target CSR sejumlah perusahaan. Tidak hanya terlibat konservasi daerah aliran sungai di 12 lokasi pabriknya di Indonesia, namun juga aktif mereboisasi dan konservasi hutan melalui penanaman ratusan ribu pohon di kawasan hutan lindung, lahan kritis, dan pegunungan di Jawa. Salah satu kegiatan CSR dalam
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 122 penyediaan air bersih bertajuk Program Satu untuk Sepuluh yang hingga saat ini masih dilakukan. Program ini menyediakan bak-bak penampung air bersih bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sering mengalami kekeringan. Kegiatan CSR sebuah perusahaan minuman kopi lebih banyak diterapkan secara langsung, baik melalui produk dan pelayanan, fasilitas toko, maupun kampanye lingkungan bersama komunitasnya.Adapun strateginya adalah energi terbarukan, konservasi energi, kolaborasi, dan advokasi.Perusahaan iniberupaya mengecilkan dampak lingkungan melalui menghemat energi dan air, mengurangi limbah tisu, cangkir, maupun pembungkus produk, daur ulang, serta memakai konsep green building pada gerai-gerai di seluruh dunia. Perusahaan yang bergerak dalam makanan instan terjun memulihkan pantai-pantai di Jawa Tengah dengan pohon cemara laut. Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi, Kementerian Kehutanan, ada perusahaan yang melestarikan badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, inokulasi gaharu dan penangkaran rusa.Dan di Lampung Tengah, perusahaan nenas olahan mengembangkan kebun pelestarian 200 spesies bambu lebih, sekaligus melindungi kebun nenas dari erosi dan mencegah sedimentasi sungai di sekitarnya. Banyak yang dilakukan berbagai perusahaan swasta nasional. Berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia melalui CSR melakukan aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup menilai paling kurang 10 perusahaan telah menerapkan CSR meliputi kegiatan yang dikembangkan KLH, antara lain konservasi energi dan sumberdaya alam, pengelolaan sampah dengan 3R, adaptasi perubahan iklim, dan pendidikan lingkungan. Kesepuluh perusahaan itu: PT Adaro, Kalimantan Selatan; PT Badak NGL, Kalimantan Timur; PT Bio Farma, Jawa Barat; PT Chevron, Gunung Salak, Jawa Barat; PT Holcim, Cilacap, Jawa Tengah; PT Indonesia Power, Banjarnegara, Jawa Tengah; PT Kaltim Prima, Coal, Kalimantan Timur; PT Pertamina Hulu Energi, Jawa Barat; PT Sebuku Iron Lateric Ores, Kalimantan Selatan; dan PT Unilever, Jakarta. Badan Usaha Milik Negara Berbagai Badan Usaha Milik Negara juga berkiprah dalam aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan-perusahaan plat merah itu berusaha menerapkan amanat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN 05/MBU/207. Aturan itu menyebutkan BUMN menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk pembinaan usaha kecil dan pembinaan lingkungan. Kementerian BUMN merilis dari 130 perusahaan BUMN yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sepanjang 2012 sebesar Rp 6,15 triliun. Sejumlah perusahaan migas misalnya, sering melaksanakan program bina lingkungan, terlibat aksi perlindungandanpengelolaanlingkunganhidupdengan menanam pohon, merehabilitasi mangrove, kampanye penurunan gas rumah kaca, dan mengembangkan Tahun 731 928 646 Jumlahanggaran Community Development (milyar) 1.000 800 600 400 200 - 2010 2011 2012 Gambar 3.26 Jumlah Anggaran Community Development Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 123 Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga swadaya masyarakat di Indonesia mulai munculpada 1970-an sebagai bentuk kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keberadaan LSM sudah diakui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 19 UU tersebut menyatakan LSM berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 kepada semua gubernur menyebutkan ihwal pembinaan LSM. Dalam perkembangannya, peran LSM menentukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.LSM berperan mengajak anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pendamping masyarakat, lembaga swadaya masyarakat memiliki banyak fungsi, sebagai pendidik, motivator, fasilitator, dinamisator, mediator, dan konselor. Saat ini tercatat ada sekitar 298 LSM yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain tingkat nasional, juga berkembang LSM lokal yang peduli pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu LSM adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI didirikan sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber kehidupan akibat paradigma pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berkeadilan. WALHI merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non- program air bersih dan sanitasi publik. Pada 2009 perusahaan plat merah juga membagikan 100.000bibit pohonproduktifsepertimangga,rambutan, belimbing, dan jati serta berbagai jenis mangrove untuk masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Selain itu, juga ada aksi bersih-bersih pantai di Balikpapan, Cilacap, dan Balongan. Pun membagikan 12.300 bor biopori untuk resapan air danmenampung sampah organik untuk menyuburkan tanah di DKI Jakarta, Tangerang, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Antara 2010 - 2011 untuk Cilacap saja ditanam 147.000 pohon hutan mangrove. Perusahaan plat merah ini juga berperan dalam Green Festival 2009 dengan kampanye 5R (Reuse, Reduce, Recycle, Rethink dan Replace.) Badan usaha milik negara bidang telekomunikasi tak ketinggalan menjalankan bisnis ramah lingkungan.Salah satunya, layanan Smart Building Solution, gabungan infrastruktur sadar lingkungan dan nilai tambah perkantoran di gedung pencakar langit.Perusahaan ini menawarkan konsep gedung hijau yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk otomatisasi operasional gedung untuk menghemat energi. Teknologi Smart Building memungkinkan penghematan energi pada fase konstruksi dan operasi gedung, karena teknologi itu berjalan pada platform jaringan yang terintegrasi dengan pengontrolan gedung, yaitu jaringan TCP/IP berbasis serat optik yang memberi solusi mewujudkan gedung ramah lingkungan. Kehandalan teknologi itu telah diakui secara global, sehingga dijadikan norma bagi bangunan hijau. Perusahaan ini mengenalkan konsep ini untuk mendorong gerakan bangunan ramah lingkungan, sekaligusmembangunkekuatanbarudalamperencanaan bisnisnya. Secara proaktif, perusahaan ini membina budaya tanggung jawab lingkungan bagi masyarakat dan mengurangi dampak kegiatan manusia, sebagai dukungan terhadap perubahan iklim melalui : 1. Program penghijauan dan penanaman kembali terkait program pemerintah dalam: • partisipasi dalam penanaman satu miliar pohon di seluruh Indonesia, • program one man one tree. 2. Pembersihan dan revitalisasi sarana publik 3. Pengolahan air limbah: • air kotor diolah terlebih dahulu dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) guna menghindari polusi sungai; dan • air limbah didaur ulang menjadi air bersih yang dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan bermotor. Selain lembaga pemerintah, kesadaran masyarakat menjaga dan melestarikan lingkungan yang sehat semakin meningkat. Elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perusahaan swasta makin berperan penting.
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 124 pemerintah, kelompok pecinta alam dan kelompok swadaya masyarakat (KSM). WALHI hadir di 27 provinsi dengan 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 1 juta anggota. Lembaga swadaya masyarakat lainnya yang menonjol dalam isu lingkungan antara lain, Yayasan Kehati, Jatam, Sawit Watch. Selain itu, terdapat sejumlah organisasi nonpemerintah luar negeri, misalnya WWF Indonesia, WCS dan TNC. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI) yang didirikan di Jakarta 12 Januari 1994 adalah organisasi nirlaba pengelola dana hibah mandiri, yang memfasilitasi upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. KEHATI bertindak sebagai katalisator untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Berbagai bentuk kerjasama terus dijalin dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung visi organisasi, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi profesi, komunitas bisnis maupun media massa. Dengan dukungan banyak pihak, Kehati melakukan berbagai kegiatan menyelamatkan keanekaragaman hayati dari berbagai aktivitas maupun kebijakan yang dapat memusnahkannya. KEHATI membantu memfasilitasi berbagai upaya dan dukungan bagi pelestarian keanekaragaman hayati, agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi penerus kelak. Sementara itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melaksanakan pelatihan bagi anggota peradilan Indonesia tentang hukum lingkungan, proses gugatan, dan isu terkait lainnya. Sejak itu, Ketua Mahkamah Agung mengisyaratkan kepada pengadilan tinggi bahwa hanya hakim yang pernah mengikuti pelatihan yang ditunjuk memimpin kasus lingkungan. Pola pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan ekonomi dapat dikombinasikan dengan pola penyadaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. Ada banyak skema dan pembelajaran yang pernah dilakukan LSM lokal, nasional maupun Internasional. Di antaranya : - Rehabilitasi pantai yang dilakukan Wetlands Internasional-IP di Pemalang, Jawa Tengah, dengan membentuk kelompok usaha ekonomi masyarakat, pemberian modal ekonomi sebagai kompensasi masyarakat melakukan pembibitan bakau dan rehabilitasi pantai. Begitu juga, JICA di pantai Benoa, Bali; Yayasan Mangrove di Sumatera dan Kalimantan; Yayasan Bentera Karya di Belu, NTT; kelompok pecinta alam Desa Karangsong, Indramayu. - Rehabilitasi lahan gambut di Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan, atas kerja sama antara pemerintah Kanada (CIDA) dengan Wetlands Internasional- IP, Yayasan WBH di Sumatera Selatan dan PINSE di Jambi. Sepenggal Jejak WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dideklarasikan pada 15 Oktober 1980, bertepatan dengan penutupan konferensi Pusat Studi Lingkungan (PSL) seluruh Indonesia. Ketakutan atas indoktrinasi pemerintah ditandai dengan kesepakatan aktivis organisasi non-pemerintah menetapkan tiga asas organisasi: asas mandiri, bekerjasama tanpa ikatan, dan bekerja nyata bersama dan untuk masyarakat. Para aktivis LSM mendeklarasikan WALHI dalam bentuk forum yang dapat diterima saat itu, yaitu forum LSM lingkungan, dengan sifat keanggotaan egaliter dan longgar, dan berperan sebagai forum komunikasi. Untuk memudahkan koordinasi,WALHI membentuk presidium yang dijalankan oleh seorang sekretaris eksekutif. Kelahiran WALHI sebagai sebuah forum mempunyai kekuatan cukup besar. Secara bertahap pada1983-an jumlahnya mencapai 350 lembaga. Padamasa awal, peran WALHI adalah melakukan ’public awareness’ kepada masyarakat tentang isu-isu lingkungan.
    • 125 Perlahan, WALHI mendapat legitimasi dari masyarakat dan pemerintah sebagai representasi LSM lingkungan dan diundang DPR untuk pembahasan UU Lingkungan Hidup. Pada 1982, WALHI bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya membahas dan memberi masukan bagi Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup/Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Masukan yang diadopsi adalah pasal 6 tentang peran serta masyarakat. Dari sekitar 80-an LSM pada 1980, tercatat 320 pada 1982. Dan pada 1985 bergabung lebih 400 LSM. Ketika WALHI menggelar Pertemuan Lingkungan Hidup III pada 1986, dari 486 LSM lingkungan yang ada, 350 di antaranya bergabung (Tanah Air, Edisi Khusus, April 1986 No.61 tahun VI) . Kampanye WALHI tak hanya mendapatkan legitimasi pemerintah dan masyarakat, namun juga media massa. Setelah beberapa kali mengajukan gugatan, akhirnya legal standing WALHI diterima di pengadilan. Akhirnya, legal standing LSM ini ditampung dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diartikan sebagai hak gugat organisasi lingkungan. Sejak awal, terlihat keanggotaan WALHI sangat beragam. Dia terlahir bukan hanya dari LSM lingkungan, namun juga dari kelompok HAM, konsumen, kelompok keagamaan, perempuan, pecinta alam, jurnalis, kelompok masyarakat adat, dan anggota profesi lainnya. Hal ini menunjukkan WALHI merupakan representasi dari keragaman masyarakat Indonesia, yang berkomitmen terhadap lingkungan. Masyarakat Hukum Adat Masyarakat adat memiliki pranata sosial, ekonomi, dan hukum serta kearifan lokal patut dihargai dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 70 menyebutkan, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, penyampaian informasi dan/atau laporan. Masyarakat adat yang bermukim di wilayah geografis tertentu, secara turun-temurun adaikatan leluhur. Masyarakat adat meliputi 30 juta jiwa, terdiri dari 1.163 masyarakat hukum adat terdaftar dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan 1.062 masyarakat adat lainnya tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tersebar di berbagai daerah. Masyarakat adat ini memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Masyarakat adat menghuni daerah pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil bahkan pulau-pulau perbatasan. Kedudukan masyarakat adat di pulau terluar sangat strategis sebagai penunggu wilayah negara. Dan karena hubungan kuat dengan lingkungan, kearifan lokal masyarakat adat menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut, ekosistem lahan basah dan hutan, melestarikan sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Komunitas masyarakat adat Baduy di Banten misalnya, memiliki kearifan lokal sangat baik bagi pelestarian lingkungan. Bagi orang Baduy, gunung tak boleh digempur, lembah tak boleh dirusak. Masyarakat Baduy menerapkan larangan: menebang pohon hutan, mengubah jalan air, menangkap ikan dengan tuba, sejenis racun dari bahan alami. Berbagai kawasan hutan disakralkan,tidak boleh dimasuki selain untuk ziarah. Kearifan lokal Baduy telah melestarikan sumber-sumber air sungai-sungai yang berhulu di kawasannya. Kearifan lokal Baduy dalam menjaga dan melindungi lingkungan mendapat payung hukum peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Badui, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat 2003/ B.V/SK/68 tentang Penetapan Status Hutan Larangan Desa Kenekes sebagai Hutan Lindung Mutlak dalam Kawasan Hutan Ulayat. Kearifan serupa sama dimiliki masyarakat adat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, misalnya, masyarakat melambangkan alam sebagai ibu, karena itu harus dihormati dan diperlakukan penuh perhatian. Masyarakat
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 126 Perguruan Tinggi Peran perguruan tinggi dalam lingkungan hidup dapat dilihat dari perspektif pelaksanaan Tri Darma: ‘Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Berbagai perguruan tinggi telah berperan aktif dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Diponegoro, Universitas Brawidjaya Malang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Malang. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memulai gerakan pendidikan lingkungan di Indonesia. Selama 1970-an dan 1980-an, perguruan tinggi menjadi gerbang utama gerakan pendidikan lingkungan. Forum-forum diskusi telah mendorong perkembangan berbagai pendidikan lingkungan.Beberapa universitas mulai menyediakan kursus pendidikan lingkungan dalam program sarjana dan pascasarjana, baik sebagai program studi pilihan atau wajib. Penting dicatat, peranlembaga swadaya masyarakat, seperti WALHI, Klub Indonesia Hijau (KIH), yang merangsang pendidikan lingkungan di kalangan mahasiswa. Sejumlah besar aktivis lingkungan dan pendidikan lingkungan berasal universitas besar. Banyak orang yang terlibat dalam isu lingkungan dan pendidikan lingkungan telah aktif sejak belajar di universitas. Pada 1979, Pusat Studi Lingkungan (PSL) pertama kali dibentuk diberbagai perguruan tinggi. Dalam perkembangannya, PSL menjadi alat perluasan kerja Kementerian Lingkungan Hidup di bidang penelitian, pelatihan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Semakin beratnyamasalah lingkungan dan kebutuhan keahlian, PSL menjadi sarana peningkatan kemampuan dan pelayanan. Meski secara struktural tetap dibawah dan bertanggungjawab kepada perguruan tinggi, PSL berperan besar dalam pendidikan lingkungan hidup di daerah. Saat ini tercatat tak kurang 88 PSL di Indonesia. Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi Beberapa perguruan tinggi mendirikan Pusat Studi Lingkungan Hidup, yang bisa sebagai contoh lembaga yang berorientasi menghasilkan penemuan baru dalam lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pusat Studi ini menyelenggarakan dan memfasilitasi kajian kritis dan holistik lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini juga menyebarkan dan menerapkan hasil kajian itu dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, utamanya penelitian. Pusat Studi dilengkapi perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal/ majalah dan laporan, ruang penyimpanan alat laboratorium portabel, yang dapat digunakan untuk penelitian kualitas lingkungan. Selain itu, Pusat Studi juga didukung laboratorium lain di lingkungan kampus setempat dan menyediakan fasilitas untuk penelitian mahasiswa S2 dan S3. Dalam kegiatannya, Pusat Studi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Di antaranya dengan KLH, Bappenas, BPPT, pemerintah daerah, Yayasan Rockefeller dan Ford Foundation. Dalam kurun 1978-1994, Pusat Studi juga mengelola dana pendidikan bagi dosen- dosen dari lima universitas yang ingin melanjutkan pendidikan ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan demikian, telah terbentuk Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di tujuh universitas tersebut. Dengan semakin besar proyek dana pendidikan ini, DIKTI-Depdikbud mengambil alih pengelolaannya dari PPLH pada 1994. pesisir masih teguh menerapkan sasi, larangan adat mengambil hasil kebun kelapa dan larangan menangkap ikan pada periode tertentu. Larangan adat ini memberi kesempatan buah kelapa berkembang, ikan serta berbagai biota laut berkembang biak. Sasi laut mengatur pemanfaatan sumberdaya laut, menetapkan pembatasan alat tangkap, jenis yang boleh ditangkap, lokasi dan waktu panen hasil laut.
    • 127 Pengembangan Pendidikan Teknik Lingkungan di Indonesia Salah satu indikasi pengarusutamaan lingkungan hidup di Indonesia adalah dari perkembangan disiplin ilmu di pendidikan formal tingkat perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan pendidikan Teknik Lingkungan di Indonesia.Dalam perjalanan waktu, pendidikan Teknik Sipil berkembang di ITB (didirikan tahun 1959), melahirkan Departemen Teknik Penyehatan pada 10 Oktober 1962. Sebagai yang pertama di Indonesia, lahirnya Departemen Teknik Penyehatan ini merupakan tonggak resmi berdirinya pendidikan tinggi Teknik Lingkungan (TL) di Indonesia. Pada tahun 1984, seiring dengan peningkatan permasalahan di bidang lingkungan terutama dengan semakin cepatnya era industrialisasi maka lingkup kajian keilmuan Teknik Penyehatan kemudian diperluas menjadi Teknik Lingkungan, sehingga nama departemen ini berubah menjadi Departemen Teknik Lingkungan. Pendidikan Teknik Lingkungan kemudian berkembang ke perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Sampai saat ini perguruan tinggi yang memiliki program studi TL di Indonesia berjumlah sekitar 30 perguruan tinggi yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Program studi Teknik Lingkungan merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam bidang rekayasa dan pengelolaan lingkungan binaan, yaitu di lingkungan permukiman, perkotaan dan pedesaan, perindustrian, pertambangan, minyak dan gas, serta lingkungan alami yang terkait dengan lingkungan binaan. Body of knowledge dari Program Studi Teknik Lingkungan sebagai sebuah disiplin ilmu teknik antara lain bergerak dalam bidang: penyediaan air; kesehatan lingkungan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja; pengendalian pencemaran, konservasi sumber- sumber daya air yang dapat diperluas dengan sumber daya alam;sistem manajemen lingkungan; dan penilaian dampak dan resiko lingkungan. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia membuka jenjang pendidikan S-1, S-2 dan S-3 di bidang pendidikan Teknik Lingkungan dan telah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan dan bidang lainnya.Sebagai contoh di ITB, sampai saat jumlah lulusan yang dihasilkan adalah sekitar 2.600 lulusan S-1, 600 lulusan S-2 dan 30 lulusan S-3 dan bekerja pada berbagai bidang terutama di bidang keciptakaryaan dan industri khususnya industri pertambangan. Jumlah lulusan yang dihasilkan tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan sarjana Teknik Lingkungan. Foto: Istimewa
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 128 Media Massa Masyarakat Umum Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan peran banyak pihak: pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan masyarakat luas. Media massa bisa aktif berperan dalam menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup. Media bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, mendidik, dan mendorong masyarakat dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan. Sebagaibagiandarimasyarakat,mediamemilikihakdan kesempatan yang sama berkiprah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, media juga memiliki peran menyelesaikan kasus lingkungan hidup, baik yang ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Secara umum, media massa bisa menjalankan peran edukasi, kampanye, advokasi, mediasi dan aksi lingkungan hidup. Dari analisis berita media terlihat tren kesadaran lingkungan yang meningkat. Bila pada 2009 tema hutan, lahan dan kehati yang menjadi isu utama media, pada 2010 dan 2011, kampanye lingkungan menjadi topik yang banyak dibahas dan menjadi perhatian media. Peran-serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan mandat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) serta UU Nomor 32 Tahun 2009. Undang undang Nomor 32 itu menyatakan, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua masyarakat. Dengan demikian, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia.Selain itu dijelaskan pula bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyertaan masyarakat dimaksudkan agar : a. Meningkatkan kepedulian; b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, kemitraan; c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan; d. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan untuk melakukan pengawasan sosial; e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal. Dalam pelaksanaan peran itu, masyarakat dapat Gambar 3.27 Media Massa Dalam Pemberitaan/Informasi Lingkungan Hidup 10 Besar Tema/Isu LH 2009 - 2011 No 2009 % 2010 % 2011 % 1 Hutan dan Lahan 15 Kampanye Lingkungan 20 Kampanye Lingkungan 13 2 Keanekaragaman Hayati 14 Isu lainnya 19 Hutan dan Lahan 11 3 Perubahan Iklim 12 Hutan dan Lahan 13 Penegakan Hukum LH 7 4 Kampanye Lingkungan 11 Bencana Lingkungan 10 Keanekaragaman Hayati 6 5 Sungai dan Danau 7 Keanekaragaman Hayati 8 Bencana Lingkungan 6 6 Tata Ruang 6 Perubahan Iklim 7 Sampah 6 7 Sampah 6 Sampah 6 Tata Ruang 5 8 Penegakan Hukum LH 5 Penegakan Hukum LH 6 Perubahan Iklim 4 9 Teknologi Lingkungan 5 Standar Lingkungan 4 Limbah B3 4 10 Pesisir dan Laut 4 Tata Ruang 4 Pencemaran Air 4 Media Massa dalam Pemberitaan/Informasi Lingkungan Hidup • Ruang Pemberiitaan/Informasi LH menigkat (9 Surat Kabar Nasional) ∙ Tahun 2009: +/- 16 berita/info per hari ∙ Tahun 2010: +/- 18 berita/info per hari • Media Peduli isu lingkungan : Kolom/program khusus, Aksi (bersepeda, menanam pohon), green office
    • 129 melakukan 3 hal: a. Pengawasan sosial; b. Pemberian usul, saran, keberatan dan pengaduan; c. Penyampaian informasi dan laporan. Untuk memfasilitasi peran-serta masyarakat dilakukan pendekatan melalui: a. Pemberdayaan masyarakat pesisir; b. Pemberdayaan masyarakat sekitar DAS; c. Pemberdayaaan masyarakat daerah rentan. Kelompok masyarakat di pesisir utara Jawa misalnya, melakukan gerakan bersamapenyelamatan pesisir didaerahnya.DiGresikdanTuban,JawaTimur,pada2012 telah memperlihatkan kegiatan konkrit melindungi lingkungan pesisir. Di antaranya:penanaman dan memanfaatakan mangrove untuk peningkatan pendapatan. Begitu juga, ada gerakan aksi dalam mendorong perilaku ramah terhadap pesisir. Kelompok organisasi masyarakat melakukan aksi di beberapa DAS stretegis, seperti: DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, Das Ciliwung, DAS Musi, dan DAS Mahakam. Kegiatannya berupa kampanye dan gerakan perlindungan sepanjang DAS. Beberapa organisasi masyarakat dan LSM tertentu mempunyai daerah binaan di sepanjang DAS danmengajak masyarakat melindungi DAS itu. Berbagai aksi juga digelar: perlindungan DAS dengan melindungi sempadan sungai dengan penanaman kembali tanaman produktif. Di Sungai Ciliwung terdapat 23 kelompok masyarakat yang bekerja dari hulu ke hilir, yang melakukan kegiatan terpadu menyelamatkan sungai ini. Untuk itu, telah dilakukan penilaian masalah DAS Ciliwung dan jenis kegiatan yang perlu dilakukan kelompok masyarakat. Perencaanaan partisipatif dan gerakan aksi bersama didukung Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi kunci kegiatan di DAS. Kelompok Pencinta Bambu di Kabupaten Bogor misalnya, telah banyak berkiprah di Sungai Ciliwung dan berupaya mengembangkan bambu di daerah lain, di luar Jawa Barat. Penguatan masyarakat di daerah rentan diarahkan pada daerah sekitar industri dan kota. Surabaya dan Balikpapan menjadi contoh pengembangan kelompok daerah rentan. Di Surabaya fokus pada masyarakat sekitar industri, di Balikpapan diarahkan pada masyarakat sekitar pertambangan. Peran-serta masyarakat dikembangkan dengan memperkuat tiga akses: akses atas informasi, akses terhadap partisipasi, serta akses keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, di dua daerah tersebut. Lokasi binaan ini bakal menjadi contoh bagi sekitarnya dalam upaya penguatan kelompok binaan. Selain itu, melalui pendekatan keagamaan, khususnya bersama Nahdatul Ulama serta Muhammadiyah, dikembangkan Ecopesantren atau pesantren ramah lingkungan.Untuk mengembangkan program ini dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada para pengurus pesantren di berbagai tempat. percontohan Ecopesantren di 10 tempat, masing- masing dua Ecopesantren setiap ekoregion. Selanjutnya, setiap Ecopesantren contoh melakukan pembinaan 10 pesantren lainnya. Alhasil,dicapai 100 Ecopesantren. Begitu juga dikembangkan Eco-Church (gereja hijau) di berbagai daerah. Dua gereja di Kupang dan Medan dijadikan percontohan pengembangan Eco-Church. Dalam pelaksanaannya, disusun buku sebagai bahan khotbah lingkungan bagi umat Kristen. Bersama Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), buku tersebut dijadikan buku pegangan pendeta agar memahami masalah lingkungan dari perspektif teologi. Selanjutnya, setiap gereja percontohan diberi bantuan listrik tenaga surya empat unit, sebagai penyadaran umat bahwa sinar matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif. Harapannya, setiap umat gereja percontohan, bukan hanya peduli lingkungan, tapi juga dapat memanfaatkan energi surya dirumahnya. Berbagai upaya mendidik masyarakat telah dilakukan berbagai pihak. Namun selama ini belum ada ukuran keberhasilannya. Karena itu, diperlukan indeks yang memakai variabel nonfisik perilaku manusia pada tingkat yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Indeks perilaku masyarakat ini merupakan determinan terhadap baik buruknya kualitas lingkungan (Oh, et al, 2005). Indeks Perilaku Peduli Lingkungan (IPPL) adalah indeks yang disusun untuk mengukur perilaku kehidupan masyarakat terhadap lingkungan, mencakup perilaku terhadap sumberdaya air dan udara. Air dapat terjaga keseimbangannya melalui pemanfaatan yang tepat, ada area tangkapan hujan dan ruang terbuka hijau. Pemanfaatan air yang tepat memperhatikan keberlanjutan,seperti membuang air limbah di
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 130 tempatnya, memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain, tidak membiarkan air mengalir saat tidak digunakan, serta perilaku lainyang menghemat air. Sementara itu, udara sangat dipengaruhi oleh komponen lainnya. Perilaku berkendara,pemakaian bahan bakar, pembakaran sampah dan barang elektronik yang mengandung CFC, dapat memicu emisi karbon.Sejalan dengan itu, perilaku sehari-hari sangat menentukan kualitas udara. Angka indeks berkisar dari 0,0 hingga 1,0. Semakin mendekati 1 berarti semakin peduli masyarakat terhadap lingkungan, dan sebaliknya.Terdapat enam indikator penyusun indeks, yang dijabarkan berikut ; 1.Perilaku Konsumsi Energi, diukur melalui pemakaian lampu hemat energi dalam rumah, dalam rasio antara lampu hemat energi yang terpasang dengan lampu biasa yang terpasang terhadap ruang. Asumsinya: semakin besar rasio lampu hemat energi terhadap lampu biasa yang terpasang, semakin baik perilaku masyarakat. 2. Perilaku Membuang Sampah, diukur dengan mekanisme pemilahan sebelum di buang (menurut jenisnya: sampah membusuk dan tidak) dan perlakuan rumah tangga terhadap barang bekas layak pakai. 3. Perilaku Pemanfaatan Air, diukur melalui peralatan yang digunakan untuk mengatur penggunaan air ketika mandi,cara mencuci pakaian, dan seberapa sering rumah tangga membiarkan air mengalir ketika tidak digunakan. Asumsi yang dibangun: pentingnya perilaku hemat air bersih, semakin minimal air bersih yang digunakan, semakin baik nilai indeksnya. 4. Perilaku Penyumbang Emisi Karbon, diukur dengan pernah tidaknya melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan mesin dalam setahun terakhir, penggunaan AC di rumah maupun saat berkendara. 5. Perilaku Hidup Sehat, diukur dari kebiasaan membuang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, pemanfaatan cahaya matahari di dalam rumah, pemeliharaan tanaman sekitar rumah, penyediaan area resapan air, sumber utama air untuk mandi, masak, dan mencuci. Selain itu, juga kebiasaan mengonsumsi makanan impor, makanan yang dimasak dari tanaman sendiri, kebiasaan makan buah, sayur dan ikan. Dalam hal ini, semakin sering konsumsi dilakukan, semakin rendah nilainya, sedangkan konsumsi sayur, buah, ikan dan makanan dari bahan makanan yang ditanam sendiri akan semakin tinggi nilainya. 6. Perilaku Penggunaan Bahan Bakar, diukur melalui banyaknya konsumsi bahan bakar per kapita. Asumsi yang dibangun: semakin banyak bahan bakar untuk kendaraan bermotor, semakin rendah kepedulian terhadap lingkungan. Tabel 3.13 Indeks Perilaku Peduli Lingkungan Provinsi Perilaku Konsumsi energi Perilaku membuang sampah Perilaku pemanfaatan air bersih Perilaku pemanfaatan bahan bakar Perilaku penyumbang emisi karbon Perilaku hidup sehat IPPL Jawa Timur 0,8 0,64 0,43 0,35 0,62 0,74 0,6 Jawa Tengah 0,82 0,67 0,41 0,31 0,61 0,64 0,58 Jawa Barat 0,91 0,67 0,39 0,31 0,63 0,62 0,59 DKI Jakarta 0,89 0,75 0,47 0,34 0,68 0,69 0,62 Sumatera Utara 0,98 0,65 0,39 0,34 0,63 0,66 0,61 Sumatera Selatan 0,94 0,66 0,4 0,31 0,61 0,61 0,59 Bali 0,96 0,66 0,44 0,34 0,67 0,69 0,63 NTT 0,9 0,52 0,34 0,15 0,52 0,7 0,52 Kalimantan Barat 0,63 0,63 0,37 0,28 0,61 0,62 0,52 Sulawesi Selatan 0,99 0,65 0,4 0,25 0,58 0,65 0,59 Maluku 0,93 0,57 0,42 0,17 0,5 0,65 0,54 Papua 0,86 0,6 0,46 0,26 0,56 0,62 0,56 Nasional 0,88 0,64 0,41 0,28 0,60 0,66 0,57 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 131 Secara umum indeks perilaku masyarakat terhadap lingkungan masih pada angka sedang yaitu 0,57. Ini menunjukkan perilaku masyarakat masih belum sepenuhnya baik. Hasil ini memang belum menggambarkan kondisi nyata, karena masih perlu disempurnakan konsepsinya maupun metodologi surveinya.Saatini,barumencakup6.048respondendan 12 provinsi, sehingga belum dapat merepresentasikan penduduk Indonesia. Namun begitu, hasil ini dapat dijadikan indikasi awal perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup. Meski secara nasional nilai IPPL relatif rendah, sejatinya berbagai komunitas aktif meningkatkan kesadaran masyarakat peduli lingkungan. Komunitas Mahasiswa Teknik Lingkungan ITB misalnya, pada awal 2008 melancarkan kampanye anti-kantong plastik dengan penyebaran “Plastic Phobia’—Takut Plastik. Kampanye yang mendapat dukungan pelajar di Bandung, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda serta WALHI ini bergaung luas, terutama di Jawa dan Bali. Masyarakat dianjurkan saat berbelanja membawa sendiri kantong katun atau keranjang dari rumah, dan menghindari memakai kantong plastik. Pada 2010 kampanye “Diet Kantong Plastik” juga dilakukan kaum muda Greeneration Indonesia atau Generasi Hijau Indonesia. Kampanye dilanjutkan pada 2012 di berbagai kota di Jawa, Sumatera dan Bali. Di Bali, kampanye Say No to Plastic Bag didukung Yayasan Bali Cantik Tanpa Plastik dan Eco Bali, juga mendapat respon luas masyarkat. Kantong biodegradable terbuat dari singkong dan minyak nabati, yang bisa diurai mikroorganisme, hanya bertahan dalam beberapa minggu atau bulan di alam. Sedangkan kantong plastik dari polyolefin atau polivinil klorida, yang dipakai beberapa menit atau jam sebelum dibuang, ternyata perlu 500 tahun, bahkan 1.000 tahun, untuk terurai di alam. Pada 1980-an kantong biodegradable sudah diproduksi Indonesia, tapi untuk melayani permintaan supermarket di luar negeri, antara lain di Hongkong. Dalam tiga tahun terakhir, kantong yang bergamabr proses penghancuran dan keterangan “Tas ini dapat hancur dengan sendirinya” sudah digunakan luas, mengganti kantong plastik.Kini masyarakat berbelanja di berbagai pasar swalayan, yang barang belanja dimasukkan dalam tas yang dapat hancur sendiri. Sekitar 16.000 minimarket,midimarket dan hypermarket di seluruh Indonesia, umumnya sudah memakai kantong yang mudah diurai alam. Di bidang transportasi, komunitas Bike To Work, yang dibentuk di Jakarta pada 2004 baru memiliki 150 pendukung, kini sudah lebih dari 10.000 orang, yang tersebar di banyak kota. Komunitas hemat bahan bakar ini, sebagian pendukung fanatik setiap hari bersepeda ke tempat kerja dan sebagian lagi sesering mungkin bersepeda.Komunitas ini terus berkembang walau masih menghadapi tantangan di jalan raya yang tak ramah sepeda. Adapulakomunitaspencintamangroveyangmelakukan studi dan merehabitasi hutan mangrove yang rusak. Namanya Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur (Kesemat). Komunitas mahasiswa ini terjun langsung merehabilitasi hutan mangrove di beberapa kawasan pantai utara Jawa Tengah. Komunitas ini memiliki cabang di Jakarta, melibatkan pencinta mangrove dari luar kampus, bahkan pelajar. Jakarta Kemangteer (Kesemat Mangrove Volunteer) merehabilitasi hutan mangrove Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu, serta mengembangkan ekowisata hutan mangrove, sambil menanam. Untuk menghargai kiprah dan kerja keras masyarakat ada penghargaan Kalpataru, yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang menunjukkan kepeloporan dan sumbangsihnya bagi pemeliharaan lingkungan hidup. Anugerah ini diberikan untuk mendorong dan memotivasi peran masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup menurut bentuk pengabdiannya masing-masing. Penghargaan Kalpataru terdiri dari empat kategori: Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Pembina Lingkungan. Perintis Lingkungan diberikan kepada seseorang warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan tokoh organisasi formal, yang berhasil merintis pelestarian fungsi lingkungan hidup secara luar biasa dan kegiatan baru sama sekali bagi daerahnya. Pengabdi lingkungan diberikan kepada petugas lapangan dan/atau pegawai negeri yang mengabdikan diri dalam pelestarian, jauh melampaui tugas pokoknya dan berlangsung cukup lama.Penyelamat Lingkungan diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
    • 3 Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 132 Gambar 3.28 Penghargaan Kalpataru Pemangku Kepentingan Pro Lingkungan Hidup Sudah banyak masyarakat yang peduli lingkungan, namun masih sulit mengetahui secara keseluruhan di Indonesia, dan utamanya melihat sebarannya per provinsi. Hasil survei yang dilakukan KLH masih memiliki kekurangan dari sisi representasi yang diwakili responden. Dengan begitu,masih sulit melihat tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Untuk gambaran dari sisi lain, dapat dilihat beberapa unsur pemangku kepentingan dengan beberapa kriteria yang terukur, yaitu dari peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata, Kalpataru, serta tingkat ketaatan industri yang dievaluasi melalui PROPER (Emas, Hijau dan Biru). Pembina Lingkungan diberikan kepada pemimpin organisasi sosial-politik dan keagamaan, pejabat, pengusaha, peneliti, dan tokoh masyarakat yang berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan. Sedangkan kriteria khusus,antara lain jenis upaya pelestarian, terutama mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kriteria lain adalah lokasi kegiatan, ukuran kegiatan, frekuensi dan intensitas, lama kegiatan,tingkatkeberhasilan,swadayadanpengorbanan, prakarsadanmotivasi,manfaat,prospekreplikatif,dampak lingkungan alam-lingkungan sosial budaya dan ekonomi, banyak yang meniru, dan popularitas atau penghargaan yang diterima.Sejak 1980 hingga 2012, jumlah penerima penghargaan Kalpataru sebanyak 297orang/kelompok.
    • 133 Gambar3.29JumlahdanProsentasePemangkuKepentinganProLingkunganHidupSumber:KementerianLingkunganHidup,2012
    • 134 CATATAN KHUSUS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP4
    • 135 “Kualitas lingkungan hidup Indonesia cenderung menurun karena berbagai tekanan.Namun di sela catatan ihwal mutu lingkungan yang menurun, bisa dijumpai upaya-upaya yang berpihak kepada lingkungan hidup. Ini ibarat dua sisi yang saling berpacu, antara ancaman dan harapan bagi lingkungan hidup”.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 136 PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN Pulau Sumatera Terletak di dataran sunda (Sunda Land), Sumatera memiliki tipe ekosistem hutan yang lengkap: dari mangrove dan gambut di pantai timur hingga hutan pegunungan di bukit barisan di bagian barat Sumatera. Ekosistem ini menyimpan kekayaan flora dan fauna yang tidak ternilai harganya. Beberapa tempat menyimpan tingkat endemisitas yang tinggi, seperti terlihat pada gambar 4.1. Total luas hutan pada 2011 di pulau ini sekira 13,7juta hektar. Provinsi Riau memiliki hutan terluas, disusul Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Barat. Namun bila dibandingkan dengan luas provinsi, proporsi hutan Aceh paling tinggi (56 persen) disusul Sumatera Barat (47 persen) dan Bengkulu (37 persen). Lampung memiliki proporsi penutupan hutan terkecil, 9,5 persen. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2000, luasan tutupan hutan Pulau Sumatera turun kurang lebih 3 juta hektar. Deforestasi tertinggi terjadi di Riau, disusul Jambi dan Sumatera Utara (Gambar 4.2). Penurunan luasan hutan itu lantaran alih fungsi untuk lahan lain, terutama hutan tanaman, perkebunan dan pertanian, serta lahan tidak produktif berupa lahan terbuka dan semak belukar. Degradasi hutan primer menjadi hutan sekunder juga cukup luas (Gambar 4.3). Lahan terbuka, ladang, semak belukar dan hutan sekunder mungkin bagian tahapan suksesi dari pertanian lahan berpindah (shifting cultivation) yang sudah lama dipraktikkan masyarakat adat (Burgers, Ketterings, & Garrity, 2005; Stolle et al. 2003; Imbernon, 1999, Ketterings, Wibowo, van Noordwijk & Eric Penot, 1999) . Di beberapa lokasi dijumpai pula praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang patut diberi catatan khusus. Aksi-aksi tersebut digelar berbagai lembaga, komunitas, maupun dunia usaha. Praktik dapat menjadi pendorong, mampu memberi inspirasi, bahkan menjadi model upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketika deforestasi masih terjadi, luas area tutupan hutan malah meningkat di beberapa pulau besar. Mengapa demikian? Jawabannya, antara lain adanya moratorium izin pemanfaatan hutan, pengembangan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan desa. Ketika mata air di lereng Gunung Ciremai harus dijaga, Pemerintah Kota Cirebon sepakat membayar jasa lingkungan kepada Kabupaten Kuningan demi menjaga kelanggengan sumber air bagi warga Cirebon. Di tempat lain, ada perusahaan swasta aktif melestarikan ratusan spesies bambu, bahkan menjadi tujuan peneliti dari berbagai negeri. Di pelosok lain, di Raja Ampat,peraturan lingkungan hidup yang hanya ditandatangani kepala kampung, dengan dukungan masyarakat,dapat mengawal upaya perlindungan terumbu karang dan ekosistemnya. Juga patut dicatat, kerjasama koordinatif dan integratif antar-kementerian dan lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti aksi penyelamatan danau-danau yang bermasalah, aksi pengelolaan Teluk Tomini dan pengelolaan Selat Bali. Demikian pula catatan khusus perlu diberikan bagi penegakan hukum dalam kasus dan penanganan sengketa lingkungan—termasuk sengketa lingkungan lintas-batas negara.
    • 137 Gambar 4.1. Perubahan tutupan hutan P. Sumatera (a) 2000, (b) 2003, (c) 2006, (d) 2009, (e) 2011, (f) Deforestasi 2000 – 2011 Sumber: Kementerian Kehutanan f. a. b. c. d. e.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 138 Gambar 4.3. Perubahan hutan tahun 2000 menjadi tutupan lahan lain di tahun 2011 di Pulau Sumatera Penutupan Lahan Lain Transmigrasi Permukiman Tambang Lahan Terbuka Semak Belukar/Savana Tambak Sawah Pertanian Lahan Kering Perkebunan HTI Hutan Sekunder Hutan Primer 0 10 20 30 40 50 60 Persen Sumber: Kementerian Kehutanan Gambar 4.2. Perubahan tutupan hutan Provinsi di Pulau Sumatra Lampung Sumatera Selatan Bengkulu Sumatera Barat Jambi Riau Sumatera Utara Daerah Istimewa Aceh - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 ribu hektar Daerah 2011 2009 2006 2003 2000 Sumber: Kementerian Kehutanan
    • 139 a. b. Pulau Kalimantan Sumber: Kementerian Kehutanan Gambar 4.4 Perubahan tutupan Hutan P. Kalimantan (a) 2000 dan (b) 2011
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 140 Sejarah perubahan tutupan lahan di Kalimantan terkait erat dengan pola perubahan iklim. Pada periode tertentu,musim kering (ELNino) menyebabkan kekeringan panjang dan kebakaran hutan—seperti pada 1982 dan 1997. Saat itu, jutaan hektar hutan dan lahan terbakar. Kebakaran menciptakan tutupan hutan sekunder, semak belukar dan padang alang-alang. Selain itu, masyarakat tradisional dengan pertanian berpindah juga akrab dengan api,sebagai alat bantu pembukaan lahan (Mertz et al., 2008). Peladang berpindah membuka hutan untuk dijadikan ladang, dan meninggalkannya untuk beberapa tahun (bera), hingga bersukses menjadi hutan lagi. Introduksi pertanian lahan basah menetap di ekosistem gambut dalam skala luas (1 juta hektar) pernah dilakukan pada 1997 - 1998, yang mengubah ekosistem gambut menjadi sawah. Sayangnya, proyek raksasa ini gagal dan berdampak besar. Hingga saat, proyek itu menyisakan semak belukar di ekosistem gambut Kalimantan Tengah. Gambar 4.6 menunjukkan perubahan hutan pada 2000, menjadi berbagai penutupan lahan pada 2011. Sebagian besar hutan primer pada 2000 berubah menjadi hutan sekunder, semak belukar dan perkebunan, dan sebagian kecil menjadi hutan tanaman, lahan pertanian dan permukiman. Gambar 4.5. Perubahan tutupan hutan Provinsi di Pulau Kalimantan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan kalimantan Barat 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 Hektar 2011 2009 2006 2003 2000 Sumber: Kementerian Kehutanan Setelah Greenland dan Papua, Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang menjadi bagian dataran Sunda. Kalimantan dianugerahi berbagai ekosistem hutan dengan keanekaragaman tinggi, diantaranya hutan mangrove, hutan kerangas, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan dataran rendah dan hutan pegunungan. Luas total hutan Kalimantan pada 2011 mencapai 29 juta hektar atau sekira 54 persen dari luas daratan. Kalimantan Timur mempunyai tutupan hutan terluas, 13,6 juta hektar (69 persen dari luas wilayah); disusul Kalimantan Tengah, 8,4 juta hektar (53,6 persen); dan Kalimantan Barat, 6,3 juta hektar (42,9 persen). Sementara Kalimantan Selatan mempunyai tutupan hutan yang paling rendah, 0,9 juta hektar (24,1 persen) (Gambar 4.4). Dibandingkan kondisi pada 2000, tutupan hutan turun sebesar 2,8 juta hektar, dengan penurunan tertinggi di Kalimantan Tengah (0,98 juta hektar), diikuti Kalimantan Timur (0,87 juta hektar) (Gambar 4.5).
    • 141 Sumber: Kementerian Kehutanan Gambar 4 .6. Perubahan hutan tahun 2000 menjadi tutupan lahan lain di tahun 2011 di Pulau Kalimantan Penutupan Lahan Lain Transmigrasi Permukiman Tambang Lahan Terbuka Semak Belukar/Savana Tambak Sawah Pertanian Lahan Kering Perkebunan HTI Hutan Sekunder Hutan Primer 0 10 20 30 40 50 60 persen Pulau Papua Provinsi Papua dan Papua Barat di dataran Sahul, dipisahkan garis Wallace dan garis Weber dengan dataran Sunda. Sumber daya hutan kedua provinsi ini sangat kaya dan memiliki endemisitas tinggi. Pada 2011, tutupan hutan di Papua dan Papua Barat mencapai 34 juta hektar, atau mencakup 82,2 persen wilayah kedua provinsi itu (Gambar 4.7). Sampai kini, tekanan terhadap hutan di kedua provinsi ini relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain. Tak mengherankan, perubahan tutupan hutan di Papua dan Papua Barat selama 2000 – 2011 sangat kecil (Gambar 4.8). Eksploitasi sumber daya hutan sebagian besar bersifat subsisten, sehingga tutupan hutan pada 2000 sebagian menjadi hutan sekunder, dan sangat sedikit yang berubah menjadi semak belukar, lahan perkebunan, pertanian dan permukiman (Gambar 4.9). Penutupan lahan yang cenderung menurun menuntutupaya menjaga dan meningkatkan tutupan hutannya perlu ditingkatkan. Di antaranya, kebijakan moratorium hutan, seperti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola pada hutan alam primer dan lahan gambut—kini diperpanjang lagi. Kunci keberhasilannya terletak pada kesadaran bersama untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak, menekan laju degradasi hutan dan deforestasi. Kesadaran itu mewujud dalam bentuk rehabilitasi, penanaman satu miliar pohon, pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan serta hutan desa. Begitu jugapenegakan hukum serta standar verifikasi legalitas kayu.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 142 Gambar 4.7. Deforestasi Hutan Pulau Papua 2000 - 2011 Sumber: Kementerian Kehutanan Hutan Deforestasi Tutupan Lahan lainnya
    • 143 Gambar 4.8. Perubahan tutupan hutan Provinsi di Pulau Papua Papua Barat Papua 0 5.000.000 10.000.00 5.000.000 20.000.000 25.000.000 hektar 2011 2009 2006 2003 2000 Sumber: Kementerian Kehutanan Sumber: Kementerian Kehutanan Gambar4.9.Perubahanhutantahun2000menjaditutupanlahanlain ditahun2011diPulauPapua Penutupan Lahan Lain Transmigrasi Permukiman Tambang Lahan Terbuka Semak Belukar/Savana Tambak Sawah Pertanian Lahan Kering Perkebunan HTI Hutan Sekunder Hutan Primer 0 10 20 30 40 50 60 70 persen
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 144 Keberhasilan Kuningan Dalam Konservasi Hutan Jawa yang dihuni 1.026 orang per km2 menjadi pulau terpadat di muka Bumi. Laju pertambahan penduduknya pun sangat tinggi: 2 persen lebih per tahun. Kepadatan dan peningkatan penduduk yang cepat dikhawatirkan memicu deforestasi. Contoh serupa dapat dilihat di Cina (Zhang, Uusivuori, and Kuuluvainen, 2000), Brazil (Andersen, 1996), Mexico (Barbier and Burgess, 1996), Thailand (Cropper, Griffiths, and Mani, 1997), Tanzania (KaonekaandSolberg,1997)dandiPapuaNugini(Ningal, Hartemink and Bregt, 2008). Menurut Badan Planologi (2010), laju deforestasi di Jawa mencapai 13.520 hektar setiap tahun. Meski begitu, sebuah contoh menarik di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bisa menjadi teladan bagi upaya perbaikan lingkungan. Antara 1997 hingga 2009, tutupan hutan Kuningan justru mengalami reforestasi (penghutanan kembali). Hal itu bisa dilihat pada Gambar 4.10, sedangkan peta penutupan lahannya disajikan Gambar 4.11. Perubahandarideforestasimenjadireforestasidikenal dengan istilah forest transition (Transisi hutan). Teori forest transition pertama kali dikemukakan Mather (2004) ketika meneliti perubahan tutupan hutan di Skotlandia. Reforestasi di sana terjadi sebagai upaya untuk melepaskan ketergantungan kayu impor dari Inggris. Ada beberapa faktor yang menyebabkan reforestasi Kabupaten Kuningan terjadi: a)Keberhasilan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Perhutani Program ini memberi keuntungan ekonomi bagi peserta PHBM. Selain boleh mengolah lahan hutan selama beberapa tahun, petani juga mendapatkan bagi- hasil saat kayu dipanen. Program ini juga memberi kepastian batas kawasan hutan dan lahan milik. b) Insentif ekonomi Harga kayu sengon (Paraserianthes falcataria) yang terus meningkat membuat petani bergairah menanam pohon. Siregar et al.(2007) menyatakan pada 2003 satu kubik kayu sengon seharga Rp 250 ribu, dan pada 2008, sudah mencapai Rp 600 ribu. Selama lima tahun mendatang, harganya akan mencapai Rp 1 juta per meter kubik. Strategi pengurangan kemiskinan melalui PHBM, juga berpengaruh pada rata-rata pendapatan rumah tangga.Dari penelitian di Kalimati, Japara, diketahui pendapatan rumah tangga atas akses lahan PHBM mencapai Rp 43.664,16 atau 6,60 persen dari total pendapatan per bulan. Sementara itu, nilai ekonomi dari akses lahan di luar lahan PHBM hanya Rp 3.383,33 (0,50 persen). Untuk Desa Jabranti mencapai Rp 33.664,58 atau 3,6 persen dari total pendapatan pendapatan per bulan, dengan perolehan dari pendapatan di luar lahan PHBM, Rp 35.197,56 (3,77 persen). c) Urbanisasi Banyak petani Kuningan juga bekerja di beberapa kota besar sebagai pekerja informal. Para petani ini memilih menanam pohon di ladangnya ketika bekerja di kota, karena tidak perlu perawatan intensif. d) Dukungan pemerintah daerah, Perhutani, lembaga donor dan LSM Berbagai program reforestasi dilakukan melalui PHBM, baik oleh pemerintah daerah, Perhutani, lembaga donor dan LSM. Tercatat pada 2003, para pihak tersebut mengalokasikan dana Rp 2,4 miliar untuk PHBM (Setiamihardja 2003). Dorongan lebih lanjut atas kehendak politik Kabupaten Kuningan pada saat menggagas dan menggulirkan PHBM, semakin dimantapkan melalui alokasi program PHBM dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan.
    • 145 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Gambar 4.10. Diagram perubahan penutupan lahan Kab. Kuningan 1997, 1999, 2002, 2009 1997 1999 2002 2009 Tahun LuasTutupanLahan(ha) Sumber: Kementerian Kehutanan Sumber : Prasetyo, Damayanti dan Masuda, 2013 Gambar 4.11. Peta perubahan tutupan lahan Kabupaten Kuningan tahun 1997, 1999, 2002, 2009
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 146 Selain itu,pengarus-utamaan konservasi sumber daya alam juga dilakukan di berbagai bidang: (a) Deklarasi sebagai kabupaten konservasi dan telah dituangkan dalam visi dan misi Kabupaten Kuningan. (b) Penanaman pohon bagi pasangan yang akan menikah (Pengantin Peduli Lingkungan/ PEPELING). Program ini digagas pada 2005, untuk membangun tanggungjawab dan kesalehan sosial para calon pengantin bagi upaya penanganan lahan kritis, (c) Penanaman pohon setiap promosi jabatan (Aparatur Peduli Lingkungan/APEL). Program ini khusus seluruh PNS Kabupaten Kuningan, (d) Program Seruan Siswa Baru Peduli Lingkungan (SERULING). Program ini mendorong kesadaran siswa untuk mencintai pelestarian sumeber daya alam dan lingkungan, melalui gerakan penanaman siswa baru, SLTP dan SLTA, minimal 2-5 pohon tiap siswa, (e) Program Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersama Masyarakat (PKKBM). Program ini diterapkan di Taman Nasional Gunung Ciremai, dalam bentuk modifikasi sistem pengelolaan taman nasional, ke arah yang berbasis komunitas. Diharapkan konsep PKKBM Kabupaten Kuningan akan menjadi teladan bagi konsep pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, yang cenderung kaku aturan, (f ) Pengembangan Model Desa Konservasi (MDK). Sampai 2013, telah terbangun 10 MDK di sekitar Gunung Ciremai, kerja sama antara Pemkab Kuningan dengan Dirjen Bangda (Kemendagri) dan satu desa kawasan hutan rakyat melalui peran APBD Kabupaten. Dampak positif yang diharapkan:terciptanya budaya konservasi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan berimbang antara ekologi, sosial dan ekonomi, (g) Pembangunan dan pengembangan hutan kota. Kebijakan membangun hutan kota 1 lokasi di setiap kecamatan, masih terus dilaksanakan. Sampai 2013, telah dibangun 17 hutan kota, seluas 71,5 hektar. Hutan-hutan kota ini dibangun sesuai karakteristik dan tipologi setiap wilayah. Selain sarana rekreasi, juga bisa sebagai kantong-kantong konservasi. (h) Kerjasama hulu-hilir dalam pemanfaatan air. Mekanisme kerja sama dibangun untuk menumbuhkan komitmen pengguna di hilir (Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon) agar berkontribusi upaya-upaya pemeliharaan catcment area di hulu (Kabupaten Kuningan). Naiknya konsumsi air minum menuntut PDAM Kota Cirebon meningkatkan sumber air dari Kabupaten Kuningan. Lantas, Kuningan berupaya mengajak Kota Cirebon bekerja sama memelihara kelestarian Gunung Ciremai sebagai kawasan resapan air yang selama ini memasok kebutuhan air masyarakat Kota Cirebon. Kesepahaman untuk konservasi sumber mata air bisa diraih karena komitmen politik dari kedua pemimpin wilayah. Komitmen politik, dengan dukungan publik, mampu mendorong penyelesaian masalah air lintas-wilayah yang saling menguntungkan. Kerja sama ini disepakati pada 17 Desember 2004, berupa Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon, tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Perjanjian pembayaran jasa lingkungan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai hidrologis dan kelangsungan sumber air. Dana konservasi dimanfaatkan untuk pemeliharaan hutan, guna menyelamatkan sumber air lintas-wilayah. Dalam skema pembayaran jasa lingkungan ini diatur kewajiban masing-masing pihak. Besarnya dana kompensasi konservasi dihitung dengan menimbang produksi air dari sumber air, tarif yang berlaku sebelum diolah bagi pelanggan di Kota Cirebon, dan tingkat kebocoran air. Untuk 2005 misalnya, dana kompensasi konservasi Gunung Ciremai disepakati Rp1,75 miliar. Dengan satu catatan: dana kompensasi ini secara khusus untuk mendanai konservasi di zona resapan air Paniis sebagai sumber mata air. Skema pembayaran jasa lingkungan muncul karena Kota Cirebon tak punya sumber air baku air bersih
    • 147 yang memenuhi syarat. Skema ini seiring dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dengan begitu, pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki sumber daya air memiliki wewenang mengupayakan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).Contoh pembayaran jasa lingkungan Kota Cirebon kepada Kabupaten Kuningan mungkin dapat dikembangkan di daerah lain dalam berbagai variasi. Pengarusutamaan konservasi juga berbentuk produk hukum konservasi. Sejauh ini, produk hukum terkait konservasi yang dihasilkan Kabupaten Kuningan di antaranya: - Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Air, - Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, - Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan, - Perjanjian Kerja sama antara Kabupaten Kuningan dengan Kotamadya Cirebon Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniiss, - Keputusan Bersama antara Bupati Kuningan dengan Bupati Cirebon Nomor 690/Kep.08- Huk/2011 tentang Kerja sama Pemanfaatan Sumber Mata Air Cigusti, Cibodas, dan Talaga Nilam, - Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 522/ Kep.01-HUTBUN/2006 tentang Penetapan Tanaman Endemik dan Langka Lokal Kabupaten Kuningan. PENGENDALIAN KERUSAKAN SUNGAI Sungai Ciliwung Ciliwung merupakan sungai lintas-batas provinsi yang mengalir di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung seluas 521 km2 , sungai utamanya mengalir sepanjang 109,7 km, dengan kemiringan rata-rata 1/70 (6,3 – 1.500 m dpl). Daerah Aliran Sungai Ciliwung membentang dari kaki Gunung Pangrango di Puncak, Kabupaten Bogor, sampai ke Teluk Jakarta, seperti nampak pada gambar 4.12. Topografi Sungai Ciliwung di bagian hulu berupa perbukitan atau pegunungan, sedangkan di hilir berupa dataran rendah. Berdasarkan PP Nomor 47Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN),kawasan sepanjang Sungai Ciliwung diperuntukkan: 1) Wilayah hulu, kawasan konservasi dan pendayagunaan sumber daya alam, seperti penghijauan, sumur resapan, parit, revitalisasi situ dan penyediaan air baku pedesaan; 2) Wilayah tengah, kawasan andalan penyangga DKI Jakarta dan kawasan tertentu Jabodetabek (konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air); dan 3) Wilayah hilir, kawasan andalan DKI Jakarta (mencakup pengendalian daya rusak: normalisasi sungai dan muara, pembuatan waduk pengendali banjir, dan pembuatan kanal banjir) Selain sebagai kawasan resapan air utama bagi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan penyangga bagian hilir, bagian hulu DAS Ciliwung juga berkembang menjadi kawasan wisata, perdagangan dan jasa. Selain itu, di sebagian bantaran Sungai Ciliwung bagian hulu telah dipadati penduduk. Kondisi DAS Ciliwung semakin memprihatinkan dan menanggungbebanpencemarandenganmenyusutnya luas tutupan lahan di hulu. Hal itu lantaran tingginya alih fungsi lahan serta masuknya limbah domestik, limbah peternakan dan pertanian, maupun limbah industri.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 148 Sekitar 80 persen air Sungai Ciliwung telah tercemar air limbah domestik.Sementara itu, sisa limbah berasal dari usaha skala kecil (peternakan dan pertanian) dan industri. Sampah yang bertumpuk di DAS Ciliwungtak bisa dipungkiri, mengingat kesadaran masyarakat yang relatif rendah. Beberapa lokasi sepanjang bantaran sungai di bagian hulu, telahmenjadi permukiman padat, sehingga meningkatkan volume sampah dan pencemaran air. Hal ini lantaran kurangnya fasilitas pembuangan sampah dan pengolahan air limbah domestik. Sayangnya, hal serupa juga terjadi di beberapa lokasi di bagian hilir, dengan tumpukan sampah di sejumlah titik bantaran sungai. Secara umum, kondisi DAS Ciliwung semakin memburuk, dengan meningkatnya sedimentasi karena erosi dan penyempitan sungai karena rumah- rumah liar yang berjejer di bantaran sungai. Limbah cair dan limbah padat manusia, secara langsung dan tidak, masuk ke badan air. Dampaknya bisa ditebak: menurunkan kualitas air sungai dan kualitas lingkungan secara umum. Merosotnya kualitas air dan daya dukung lingkungan ini juga dipengaruhi kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan. Dari analisis dan ekstraksi Citra Satelit Landsat dari 2000 sampai 2010, diketahui DAS Ciliwung telah mengalami degradasi lahan, yang ditunjukkan dengan alih fungsi lahan yang signifikan. Hal itu terlihat pada Gambar 4.13. Gambar 4.14 memperlihatkan tutupan lahan DAS Ciliwung pada 2010. Konversi fungsi lahan telah menyebabkan DAS Ciliwung semakin dikepung permukiman penduduk. Pemukiman di bantaran sungai juga menyebabkan penyempitan dan pendangkalan di bagian hilir. Permukiman padat berdampak pada naiknya laju aliran permukaan, karena tidak adanya resapan air. Akhirnya,debit Sungai Ciliwung sangat tinggi pada musim hujan, namun saat musim kemarau, menjadi surut. Konversi lahan itu meningkatkan potensi bencana lingkungan: banjir dan tanah longsor. Pencemaran yang tinggi karena meningkatnya sumber pencemar ke arah hilir turut menurunkan kualitas air DAS Ciliwung. Berdasarkan perhitungan Storet (KepMenLH Nomor 115Tahun 2003) yang dibandingkan dengan Kriteria Mutu Air Kelas II—PP Nomor 82 Tahun 2001, status mutu air aliran utama DAS Ciliwung telah tercemar berat, seperti terlihat pada gambar 4.16. Pencemaran kian memburuk di wilayah hilir Ciliwung. Beratnya beban pencemar dipengaruhi tingginya jumlah bakteri Fecal Coliform maupun Total Coliform dari limbah padat manusia dan binatang. Pencemaran Gambar 4.12. Peta lokasi Sungai Ciliwung Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 149 berat, atau kadar BOD dan COD yang tinggi,terutama di bagian hilir, membuat ketersedian oksigen sangat rendah.Bahkan tidak ada. Tentu saja, hal ini sangat mengganggu kehidupan biota air sungai. Hasil penelitian Puslit Biologi LIPI selama 1910-2009 menyimpulkan, 92 persen ikan di Ciliwung sudah punah, sementara 66,7 persen mollusca, udang dan kepiting juga telah mengalami kepunahan (Kompas, 15/11/2011). Saat ini, hanya dijumpai 20 jenis ikan, padahal di era 1910-an Sungai Ciliwung memiliki 187 jenis ikan (Tim puslit Biologi-LIPI, 2009). 2000 2005 2007 2008 2009 2010 24.832 31.169 32.195 35.167 35.503 35.503 4.918 4.162 Luas(Ha) Tahun 1.662 1.265 1.245 1.245 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Hutan Pemukiman Gambar 4.13. Perubahan Luasan Hutan dan Permukiman DAS Ciliwung, Tahun 2000-2010 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar 4.14. Proporsi Perubahan Tutupan Lahan DAS Ciliwung Tahun 2000-2010 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 LuasLahan(hektar) Tutupan Lahan Hutan Kebun/Perkebunan Permukiman Rawa Sawah Semak/Belukar Tambak/Empang TanahTerbuka Tegalan/Ladang TubuhAir 2000 2008 2005 2009 2007 2010
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 150 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Gambar 4.15. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung .tahun 2010 Hulu SC1.MjdNurulIman SC2.JembLeuwimalang SC3.JembGadog ASC1.Ciesek SC4.BdgKatulampa ASC2.Cibudik CS5.JembSempur ASC3.Cikapancilan SC6.KedungHalang ASC4.Ciparigi ASC5.Ciluar SC7.PermataDepok ASC6.CiKumpa ASC7.Sugutamu SC8.CiliwungaksesUI ASC8.Cijantung ASC9.Condet ASC10.YPMManggarai SC9.Manggarai SC10.ManggaDuaHilir KA11.Pik-Hilir 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 Scor Cemar Berat Cemar Sedang Memenuhi 2010 2011 2012 Cemar Berat Cemar Sedang Memenuhi Gambar 4.16. Status mutu hulu-hilir DAS CiliwungTahun 2010-2012 berdasarkan KMA Kelas II PP 82/2001 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 151 Kerusakan dan merosotnya kualitas air yang terjadi di DAS Ciliwung melecut adanya program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tertuang dalam lampiran Raperpres Ciliwung, Rencana Umum (Kualitatif ) Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung (Tahun 2010-2030). Program ini melibatkan berbagai pihak secara terpadu sebagai berikut: a) Program Pengendalian Pencemaran Air 1. Penanganan limbah domestik, meliputi: a) Pengolahan limbah cair komunal, b)Pembangunan jaringan drainase air limbah perkotaan, serta c) Pembuatan septictank komunal. 2. Penanganan limbah industri, meliputi: a) Identifikasi sumber dan jenis pencemar, serta b) Pelaksanaan PROKASIH dan PROPER. 3. Pengelolaan sampah (3R), meliputi : a) Pengelolaan sampah terpadu, b) Pengomposan sampah, serta c) Pemusnahan sampah dengan incinerator. 4. Pengendalian penggunaan pupuk pertanian, yang meliputi : a) Penggunaan pupuk ramah lingkungan (substitusi pupuk kimia dengan pupuk organik), b) Pengendalian penggunaan pestisida sintetis. b) Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan 1. Penanganan lahan kritis, meliputi: a) Reboisasi/ penghijauan lahan terbuka/kritis, b) Rehabilitasi dan penanaman kanan-kiri sungai yang masih terbuka, c) Hutan kota dan penghijauan lingkungan, d) Agroforestry, e) Konservasi tanah pada lahan pertanian, serta f ) Penerapan insentif dalam gerakan penghijauan wilayah hulu sungai. 2. Penanganan daerah resapan, meliputi : a) Pemeliharaan situ, b) Pembuatan sumur resapan, serta c) Perbanyakan waduk-waduk resapan. 3. Pengendalian penyempitan sungai, yang meliputi : a) Penetapan sempadan sungai, serta b) Pembebasan dan penataan sempadan. c) Program penataan ruang Program penataan kawasan, meliputi: a) Revisi tata ruang, serta b) Sistem monitoring dan pengawasan tata ruang. d) Program Penegakan Hukum Program penegakan hukum, meliputi: a) Penegakan hukum pelanggar tata ruang, b) Penegakan hukum bagi kasus pencemaran lingkungan, c) Peneguran dan pencabutan izin operasi bagi setiap industri yang tidak memiliki IPAL, d) Sentralisasi dan pengolahan limbah cair industri kecil. e) Program Peningkatan Peran serta Masyarakat 1. Pembinaan dan partisipasi masyarakat, meliputi: a) Pembentukan dan pembinaan forum (kelompok) peduli Ciliwung, b) Pelibatan forum peduli Ciliwung dalam berbagai kegiatan pengelolaan Sungai Ciliwung, c) Penyertaan forum/masyarakat dalam demplot (pembuatan terasering, bangunan konservasi, kompos dari sampah, gas bio dari kotoran hewan), d) Sosialisasi (bahaya akibat pembuangan sampah ke sungai, pentingnya gas bio sebagai pengganti bahan bakar, IPAL industri skala kecil dan domestik terpadu), e) Pelatihan (pembuatan gas bio, kompos, septictank komunal, pengelolaan limbah secara sederhana), serta f ) Pelibatan dunia usaha/swasta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan Sungai Ciliwung. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi: a)Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan produktif masyarakat, serta b) Pembinaan ekonomi (usaha produktif) masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup, sepanjang 2006 – 2011 melakukan pemulihan kualitas air Sungai Ciliwung, seperti tertuang dalam gambar 4.18.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 152 Gambar 4.17. Garis Besar Rencana Restorasi Sungai Ciliwung Tahun 2012 - 2015 Restorasi Sungai Ciliwung Awal Pelaksanaan Percontohan Desain IPAL (6 Bulan dari bulan November) *1 IPAL (Q=500 m3 /d) *Fasilitas Landscape menggunakan air Selama menunggu penyelesaian pembangunan konstruksi IPAL dan Sarana Utama Penyiapan Rencana Lanjutan Penyelesaian Model Percontohan Evaluasi Model Percontohan Pengoperasian Pusat Pembelajaran Serah Terima Rencana“ Indonesian River Restoration Model” Awal dimulainya Pelaksanaan Konstruksi & Sarana Utama Pengerukan Sungai Pembangunan Pondasi 20 15 20 13 201 2 20 14Awal pelaksanaan per contohan Desain IPAL (6 bulan d ari bulan November) * 1 IPAL (Q=500m3/d) * Fasilitas Landscape menggunakan air limb ah IPAL Konstruksi dan Sara na Utama • Pengerukan s ungai • Pembanguna n Pondasi IPAL Selama menunggu penyelesaian pem bangunan konstru ksi IPAL dan Saran a Utama Penyiapan Rencan a lanjutan Restora si Sungai di Indone sia Penyelesaian Percontohan • Evaluasi l Percontohan • Pengop n Pusat Pembelajara • Serah te ekerjaan da Peme Daerah elola Ist Rencana “Ind n River Restor Model” Awal dimulain aksanaan Res Sungai Ciliwu dari Tahun 20 Garis Besar Rencana 2012 - 2015 Restorasi Sungai Ciliwung IPAL di bawah tanah Pusat PendidikanIPAL di bawah tanah Pusat Pendidikan Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Pilot Project Pemulihan Kualitas Lingkungan Sungai Ciliwung Tahun 2006 - 2011 Model IPAL Limbah Domestik di Condet (Jakarta timur) dan Cilandak ( Jakarta Selatan) WC/Septictank Komunal, IPAL Limbah Domestik, IPAL Biogas Limbah Tahu Biogas Limbah Ternak Sapi, WC/Septictank Komunal, IPAL Limbah Domestik, IPAL Limbah Padat/Sampah (3-R) Biogas Limbah Tahu, Biogas dari Limbah Tapioka, WC/Septictank Komunal, IPAL Limbah Padat/Sampah (3-R) Biogas Limbah Ternak (Sapi), Penangkap Sedimen (Sediment Trap), Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori Gambar 4.18. Pilot Project Pemulihan Kualitas Lingkungan Sungai Ciliwung Tahun 2006 - 2011 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 153 Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Bogor di sejumlah titik semakin terimpit perkampungan penduduk, vila, dan hotel Foto: Kompas/Riza Fathoni
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 154 Sungai Citarum Citarum adalah sungai besar dan terpanjang di Jawa Barat,yang melintasi sejumlah kabupaten, sepanjang 300 km. Citarum berkategori sungai super-prioritas berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1984; Menteri Kehutanan Nomor 059 Tahun 1984 dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 124 Tahun 1984. Luas DAS Citarum sekira 7.400 km2 yang secara fisik ekologis terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian hulu seluas 1.771 km2 , dengan batas antara Majalaya sampai inlet Waduk Saguling. Kedua, bagian tengah seluas 4.242 km2 , dari inlet Waduk Saguling sampai outlet Waduk Jatiluhur. Ketiga, bagian hilir dari outlet Waduk Jatiluhur sampai muara di Laut Jawa, seluas 1.387 km2 . Sungai Citarum bersumber di Gunung Wayang, Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Bandung, yang mengalir melalui Majalaya. Selanjutnya, mengalir ke bagian tengah Jawa Barat dari selatan ke arah utara; dan akhirnya bermuara di Laut Jawa di Muara Gembong. Citarum melewati empat Kabupaten: Bandung, Cianjur, Purwakarta dan Karawang, seperti terlihat pada gambar 4.19 DAS Citarum Gambar 4.19. Peta wilayah DAS Citarum Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum
    • 155 Sungai Citarum pun menjadi sumber energi listrik dengan tiga waduk besar. Pada 1963 dibangun Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 3.000 m3 , disusul Waduk Saguling pada 1986 berkapasitas 982 juta m3 , lantas Waduk Cirata yang dibangun pada 1988, berkapasitas 2.165 juta m3 . Sebagai waduk serbaguna dan tertua di Sungai Citarum, Jatiluhur juga memasok air baku PDAM di Jakarta, air baku industri, irigasi, perikanan, penggelontoran, pengendali banjir dan sarana rekreasi. Secara hidrologis, DAS Citarum memiliki curah hujan rata-rata 2.300 mm per tahun, atau berdebit hingga 5,7 miliar m3 per tahun. Debit Citarum sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Ini berarti DAS Citarum tergolong kritis. Lantaran alirannya melewati pemukiman dan industri yang luas dan beragam, kondisi Citarum kian menurun. Populasi yang tinggal di DAS Citarum meningkat pesat, yang memberi tekanan bagi kualitas dan kuantitas sungai. Pada 2000, penduduk wilayah ini 6.178.955 jiwa, meningkat 7.867.006 jiwa pada 2010. Jumlah ini akan terus berkembang, yang bisa mencapai 11.382.200 jiwa pada 2025. Populasi ideal yang mendiami kawasan ini semestinya 3 - 4 juta jiwa. Masyarakat di sepanjang Sungai Citarum mulai terancam pemenuhan air bersihnya, karena kualitasnya terus menurun. Penurunan kualitas air Citarum disebabkan banyak hal, diantaranya karena aktivitas domestik, industri dan pertanian. Kegiatan domestik menjadi penyumbang utama pencemar. Sedikitnya 65 persen pencemar berasal dari kegiatan domestik, sisanya dari limbah industri dan pertanian. Beragam industri berkembang di DAS Citarum, terutama industri tekstil yang berlimbah warna dan logam berat. Seperti limbah pertanian, limbah industri banyak mengandung fosfor dan nitrogen, yang membuat perairan kaya nutrisi. Dampaknya, perairan mengalami penyuburan berlebihan(eutrofikasi)yangterlihatdaripertumbuhan alga dan gulma yang tak terkendali. Salah satu gulma adalah enceng gondok yang mampu berkembang biak sangat cepat. Gulma ini menyesaki Sungai Citarum, yang menghalangi penetrasi sinar matahari dan pelarutan oksigen. Hal ini dapat merusak ekosistem perairan Sungai Citarum. Karena pendangkalan, areal persawahan semakin kekurangan air, dengan kualitas yang juga memburuk. Tak pelak lagi, hal itu mempengaruhi kualitas hasil pertanian. Ratusan keramba apung di tiga waduk DAS Citarum telah meningkatkan pencemaran. Pemberian pakan ikan yang tidak proporsional telah meningkatkan unsur hara dan mempercepat sedimentasi waduk. Di beberapa segmen Sungai Citarum, terutama Citarum Hulu dan Pantai Utara, sering terjadi banjir. Ini terkait erat dengan kawasan hulu dan alih fungsi lahan di cekungan Bandung yang meningkatkan jumlah air larian dan tinggi muka air sungai seperti terlihat pada gambar 4.20. Laju sedimentasi meningkatkan laju pendangkalan, yang mengurangi daya tampung Sungai Citarum. Laju sedimentasi diperkirakan sebesar 0,7 - 1,7 juta ton setiap tahun. Gambar 4.20. Perubahan tata guna lahan di DAS Citarum yang menekan kondisi Sungai CitarumTahun 1994 - 2005 Gambar 4.20. Perubahan tata guna lahan di DAS Citarum yang menekan kondisi Sungai CitarumTahun 1994 - 2005 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 156 Akibat alih fungsi lahan,jumlah air larian (run off) di cekungan Bandung—hulu DAS ini—sebesar 3.634 juta m3 setiap tahun. Tak mengejutkan, volume air sungai cenderung meningkat, karena menampung air larian seperti terlihat pada gambar 4.21. Kebutuhan air baku untuk air minum pun semakin meningkat, sedangkan jumlah ketersediaan air tetap. Pada saat yang sama, pengambilan air tanah-dalam makin intensif. Hal ini membuat muka air tanah turun dan penurunan permukaan tanah. Daerah yang berpotensi kekurangan air baku adalah Bandung, Bekasi, dan Karawang (Pantura). Pengelolaan air Sungai Citarum saat ini ditangani Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II. Data historis 2002 – 2012 menunjukkan hulu DAS Citarum—antaraWangisagara dengan Nanjung, tercemar fecal coliform, sulfida, dan fenol, yang merupakan tiga tanda utama penurunan kualitas sungai. Fecal coliform adalah parameter tipikal limbah domestik; fenol: parameter tipikal limbah industri; sedangkan sulfida bisa berasal dari domestik maupun industri. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi diferensiasi polutan dari sumber domestik menjadi domestik dan nondomestik setelah 2005. Dari indeks pencemaran (IP) nampak Sungai Citarum, dari hulu (Wangisagara) hingga Nanjung (sebelum masuk Waduk Saguling) telah tercemar sedang hingga berat. Limbah domestik memang menjadi pencemar utama Sungai Citarum. Keterbatasan infrastruktur sanitasi menyebabkan limbah domestik sampai ke badan air tanpa melalui pengolahan. Pertumbuhan populasi, yang ditandai kian banyaknya rumah, tidak diiringi dengan peningkatan infrastruktur sanitasi. Sementara fasilitas jaringan air kotor di cekungan Bandung hanya terdapat di kota Bandung. Tingkat pelayanannya pun baru mencapai kurang dari 60 persen. Sumber: Marganingrum, dkk, 2013 Gambar 4.21. Jumlah aliran air per tahun Sungai CitarumTahun 1963-2008 Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 (5,3 milyar m3 ) (Jutam3 ) (5,8 milyar m3 ) (5,6 milyar m3 ) (6,0 milyar m3 ) (4,4 milyar m3 ) Gambar 4.22. Indeks pencemaran di segmen sungai Citarum hulu Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung Wangisagara Majalaya Sapan Cijeruk DayeuhKolot Burujul Nanjung 2002 IP 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    • 157 Sumber: Marganingrum dkk. (2013) Gambar 4.23. Peningkatan fasilitas sanitasi di cekungan BandungTahun 2000-2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 JumlahSR Tahun 57,21 59,05 (%) Jumlah SR Persentase Sebuah perahu terdampar di tengah Sungai Citarum yang berubah menjadi rawa-rawa dangkal dan dipenuhi sampah Foto: TEMPO/Prima Mulia
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 158 Sungai Cisadane Kualitas air Sungai Cisadane yang melewati Tangerang juga semakin menurun. Padahal, air sungai ini sumber utamabahanbakuairminumbagipendudukkabupaten itu. Berdasarkan penelitian Balai Lingkungan Hidup (BLHI) Tangerang pada 2010, beberapa parameter telah melampui ambang batas normal. Secara umum, partikel kimia telah melewati ambang batas normal, yang sebagian besar disebabkan limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan pasar. Itu terlihat dari hasil monitoring di delapan titik: Intake PDAM, Cisadane Cihuni, Cisadane Jembatan Gading Serpong, Cisadane Jembatan Cikokol, Cisadane Jembatan Robinson, Cisadane Bd Pasar Baru, Cisadane Bayur, dan Cisadane-Kali Baru. Perhitungan status mutu didasarkan pada hasil analisis air sungai selama lima tahun terakhir selama 2004 - 2008, dengan metoda Storet dan Indeks-Pencemaran (IP). Berdasarkan metode Storet, dapat disimpulkan tingkat pencemaran air Sungai Cisadane cenderung meningkat di setiap titik pantau; kondisi terburuk terjadi pada 2008. Untuk melihat kecenderungan status pencemaran dari hulu ke hilir dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1. Status Pencemaran di Segmen Sungai Cisadane Titik Pantau Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Skor Status Skor Status Skor Status Skor Status Cisadane Intake PDAM -88 D Berat -68 D Berat -38 D Berat -34 D Berat Cisadane Cihuni -100 D Berat -76 D Berat -42 D Berat -38 D Berat CisadaneJbtGadingSerpong -100 D Berat -80 D Berat -46 D Berat -38 D Berat Cisadane Jbt Cikokol -96 D Berat -88 D Berat -44 D Berat -36 D Berat Cisadane Jbt Robinson -80 D Berat -64 D Berat -44 D Berat -44 D Berat Cisadane Bd Pasar Baru -80 D Berat -64 D Berat -48 D Berat -36 D Berat Cisadane Bayur -80 D Berat -72 D Berat -42 D Berat -38 D Berat Cisadane Jbt Kali Baru -80 D Berat -72 D Berat -42 D Berat -38 D Berat Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Foto: Istimewa
    • 159 Gangguan kualitas air Sungai Cisadane disebabkan oleh pencemaran limbah domestik dan industri, pertanian, fluktuasi aliran sungai, erosi, dan sedimentasi. Parameter pencemar yang selalu muncul di tiap titik pantau dari hulu ke hilir adalah bakteri E. coli, total coliform, nitrit, dan oksigen terlarut. Parameter pencemar chemical oxygen demand (COD) hampir terdapat di setiap titik pantau, kecuali di Cisadane Cihuni dan Cisadane Jembatan Gasing Serpong. Parameter pencemar total seng terdapat di titik pantau Cisadane Jembatan Gading Serpong; dan parameter biochemical oxygen demand (BOD) hanya di Cisadane Jembatan Cikokol. Parameter pencemar pH terdapat di empat titik pantau: Cisadane Cihuni, Cisadane Jembatan Gading Serpong, Cisadane Jembatan Robinson, dan Cisadane Bd Pasar Baru. Dari tabel 4.1, terlihat semua titik pantau DAS Cisadane, dari hulu ke hilir, berstatus tercemar berat dan tidak termasuk dalam kelas manapun. Parameter utama berdasarkan baku mutu kelas III yang menyebabkan pencemaran DAS Cisadane disajikan pada gambar 4.24. Gambar 4.24.Tingkat pencemaran Sungai Cisadane CisadaneIntakePDAM CisadaneCihuni CisadaneJbtGadingSerpong CisadaneJbtCikokol CisadaneJbtRobinson CisadaneBdPasarBaru CisadaneBayur CisadaneJbtKaliBaru -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 Seng Total/Zn pH Oksigen Terlarut/DO BOD COD EColi Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 160 Sungai Brantas Daerah aliran sungai (DAS) Brantas membentangseluas 12.000 km2 , mengalir sepanjang 320 km. Sungai ini melingkari Gunung Kelud seperti terlihat pada gambar 4.25. Sumber air Sungai Brantas bermula di lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara, Kota Batu, lalu mengalir ke Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto, dan akhirnya ke Surabaya (Selat Madura atau Laut Jawa). PendudukyangtinggaldiwilayahKaliBrantasmencapai 13,70 juta (1994) atau 43,2 persen dari populasi Jawa Timur dengan kepadatan rata-rata 989 orang per km2 . Ini berarti 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan kepadatan rata-rata Jawa Timur. Di sepanjang alirannya terdapat sekitar 1.000 industri, terdiri dari industri kertas, gula, minuman, tekstil, makanan, peternakan, daging, susu, minyak goreng, sabun, baja dan pelapisan logam serta industri kimia (sumber Laporan BLH Jatim). Mirip sungai-sungai utama yang lain, kualitas daerah aliran sungai Brantas juga semakin memburuk. Tingginya pencemaran limbah industri, rumah tangga, dan permukiman padat di sepanjang aliran Brantas, membuat sungai utama di Jawa Timur ini semakin terancam masa depannya. Sungai Brantas mengalir sepanjang 320 km dari Sumber Brantas, lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara, Kota Batu, Malang, lalu mengalir ke Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya (Selat Madura atau Laut Jawa). Jumlah penduduk yang berdiam di wilayah aliran Sungai Brantas mencapai 14 juta jiwa atau 40 persen dari total populasi Jawa Timur. Meski berperan besar bagi kehidupan masyarakat, namun tingkat pencemaran sungai ini telah melewati ambang batas, yang berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat dan biota. Pencemar berasal dari beragam sektor: domestik, pertanian, taman rekreasi, pasar, hotel, rumah sakit, dan industri. Pemantauan dengan metode Storet dilakukan di 25 titik sampling untuk melihat status Brantas. Air yang tercemari sampah akan mengandung besi, sulfat, dan bahan organik yang tinggi ditambah kondisi BOD dan COD yang melebihi standar air permukaan. Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi JawaTimur Gambar 4.25. Peta DAS Brantas
    • 161 Kebijakan operasional dalam pengelolaan sumber daya air WS Brantas meliputi bidang : 1) Konservasi, 2) Pendayagunaan sumber daya air, 3) Pengendalian daya rusak air, 4) Sistem informasi sumber daya air, dan 5) Peran serta masyarakat. Konservasi Sumber Daya Air Konsep kebijakan operasional pada aspek konservasi sumber daya air di WS Brantas diarahkan antara lain : - Melakukan penghijauan - Memberikan sangsi bagi pelanggar konservasi, - Mengikutsertakan masyarakat dalam konservasi, menjalin koordinasi antar lembaga/instansi pengelola SDA dalam pengelolaan SDA serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha konservasi, - Memantau kualitas air secara rutin, mengembangkan sistem perizinan pembuangan limbah, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah industri yang ada dan mengembangkan instalasi pengelolaan limbah cair secara komunal, Untuk itu, ditempuh upaya: 1. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air, dengan metode vegetatif dan sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya, serta GNKPA dan GNRHL. 2. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air, untuk mempertahankan, memulihkan kualitas air serta mencegah terjadinya pencemaran sumber air. Pendayagunaan Sumber Daya Air Konsep kebijakan operasional pada aspek pendayagunaan sumber daya air di WS Brantas diarahkan untuk: - Memantau dan mengevaluasi pengambilan air, sosialiasi pemakaian air secara efisien dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi air, serta memberi sanksi bagi yang mengambil air secara liar, - Menyusun peraturan perundangan air tanah di tingkat operasional, memberi pembinaan atau sanksi bagi masyarakat yang mengambil air tanah tanpa izin, - Memperbaiki, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi yang ada, melakukan kegiatan O&P waduk secara rutin dan berkala sesuai standar yang ditetapkan, serta mengembangkan budidaya padi dengan metode SRI (System of Rice Intensification) Penanggulangan Daya Rusak Air a. Perlindungan tebing sungai, b. Normalisasi sungai, c. Pemeliharaan retarding basin. Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi JawaTimur 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 Scor Cemar Berat Cemar Sedang Memenuhi Gambar 4.26. Status Mutu DAS BrantasTahun 2012 dibandingkan dengan KMA Kelas II PP 82/2001. JembPendem JembDinoyo JembGadang JembSengguruh JembKaliPare JembKademangan JembNgujang JembMeritjan JembKertasono JembPloso JembPadangan JembByPass JembPorong TembTlocor JembCanggu JembPerning JembLegundi TambCangkir TambBambe JembSepanjang BendGunungsari HuluKaliTengah WWGKaliTengah JembBambe SebelumIntakePDAM JembKarangpilang Kali Brantas Kali Porong Kali Surabaya Kali Tengah Status Mutu Memenuhi Batas Cemar Ringan Batas Cemar Berat
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 162 Pemulihan Daya Rusak Air a. Rehabilitasi bangunan waduk dan bangunan air lainnya, b. Rehabilitasi konstruksi tebing sungai dan tanggul- tanggul, c. Pengerukan waduk, d. Normalisasi sungai. Peran Serta Masyarakat & Sistem Informasi Sumber Daya Air Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. TKPSDA WS Brantas, Institusi Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi/Kabupaten, selain sebagai instrumen kelembagaan untuk mengendalikan berbagai potensi konflik air, juga untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar-institusi pemerintah, maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat. Aspek peran serta masyarakat dan sistem informasi sumber daya air di WS Brantas diarahkan untuk: - Melaksanakan sosialisasi sistem informasi yang terintegrasi kepada pemangku kepentingan secara bertahap dan menciptakan sistem basis data dan utilitas untuk pelayanan informasi serta konsistensi penyediaan informasi yang akuntabel, - Membentuk Dewan Sumber Daya Air pada jenjang propinsi dan kabupaten/kota secara bertahap, - Meningkatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah sungai dan penyediaan biaya pada perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, O&P (Sumber Departemen Pekerjaan Umum,2010). Foto: Istimewa
    • 163 GERAKAN PENYELAMATAN DANAU Danau Limboto Danau Singkarak Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bali dan Konferensi Nasional Danau Indonesia II (KNDI II) di Semarang, 2011. Gerakan ini dilakukan melalui upaya integrasi dan sinergi program antarsektor pada sembilan kementerian. Pengelolaan danau prioritas sesuai dengan Kesepakatan Bali, dilakukan dengan: 1. Penataan ruang kawasan danau 2. Penyelamatan ekosistem perairan badan air 3. Penyelamatan ekosistem lahan sempadan danau 4. Penyelamatan DAS dan DTA danau 5. Pemanfaatan sumber daya air danau 6. Pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi danau 7. Pengembangan kapasitas, kelembagaan dan koordinasi 8. Peningkatan peran masyarakat Terdapat 15 danau dengan prioritas penyelamatan: Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Manijau dan Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Kelinci (Jambi), Rawa Danau (Banten), Danau Rawapening (Jawa Tengah), Danau Batur (Bali), Danau Tempe dan Danau Limboto (Gorontalo), Danau Sentarum (Kalimantan barat), Danau Cascade Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang, Kalimantan Timur), dan Danau Sentani (Papua). Selain 15 danau itu, dilakukan pula penyelamatan Danau Ayamaru di Kabupaten May Brat, Provinsi Papua Barat. Danau ini memiliki ciri khas yang bahkan belum tercatat dalam literatur tipologi danau. Danau Ayamaru berada di kawasan karst yang berlimpah sumber daya air di bawah batuan dan bersimbah keanekaragaman hayati. Danau Limboto terletak di Kabupaten Gorontalo dan kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Upaya penyelamatan daerah tangkapan airnya dengan pembuatan trap sedimen bersama masyarakat di delapan titik Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala. Upaya menggandeng masyarakat ini karena masyarakat sekitar danau telah memahami teknologi pemanfaatan bambu. Sedangkan stock pile di Desa Hutadaa dan Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya. Sesuai komitmen Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2012 melakukan kegiatan fisik dalam menyelamatkan danau ini, meliputi pengerukan sedimen; pengembangan sabuk hijau (green belt); dan pembangunan jalan lingkar danau. Danau ini hulu Batang Ombilin yang terletak di dua kabupaten, Solok dan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Airnya melewati terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai, untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Singkarak berkekuatan 170 MW, di dekat Lubuk Alung, Padang Pariaman. Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat, dan terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Luasnya mencapai 107,8 kilometer persegi, dengan panjang maksimum 21 kilometer dan lebar 7 kilometer. Danau ini berada pada 362 m di atas permukaan laut. Kedalaman maksimum mencapai 268 meter, sementara volume air sebesar 16.1 km³ dan luas daerah tangkapan air sekira 129.000 hektare. Inflow Danau Singkarak rata-rata 37,99 m3 per detik, sedangkan untuk outflow: 42,02 m3 per detik. Fungsi ekosistem danau dan ekosistem sempadannya sebagaisumberplasmanutfah,tempatberlangsungnya siklus hidup flora-fauna, sumber air masyarakat, dan tempat penyimpanan air dari hujan. Ekosistem danau juga memelihara iklim mikro, sebagai sarana
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 164 transportasi, sumber energi listrik, sarana rekreasi dan objek pariwisata, serta pengairan pertanian. Para ahli menemukan 19 spesies ikan di danau ini. Salah satunya, jenis ikan endemik, yaitu, ikan bilih (Mystacoleucus padangensis).Tiga spesies memiliki populasi kepadatan tinggi: ikan bilih/biko, asang/nilem (Osteochilus brachmoides) dan rinuak. Spesies ikan lainnya: turiak/turiq (Cyclocheilichthys de zwani), lelan/ nillem (Osteochilis vittatus), sasau/barau (Hampala mocrolepidota) dan gariang/tor (Tor tambroides). Ada juga spesies ikan kapiek (Puntius shwanefeldi) dan balinka/belingkah (Puntius belinka), baung (Macrones planiceps), kalang (clarias batrachus), jabuih/buntal (Tetradon mappa), kalai/gurami (Osphronemus gurami lac) dan puyu/betok (Anabas testudeneus). Ikan jenis lainnya, ikan sapek/sepat (Trichogaster trichopterus), tilan (Mastacembelus unicolor), jumpo/gabus (Chana striatus), kiuang (Chana pleurothalmus) dan mujair (Tilapia pleurothalmus). Banyaknyausahajaringterapungmengakibatkandanau ini tercemar. Ekosistem danau terancam hancur dan merusak kualitas air danau.Untuk penyelamatannya dikembangkan Gerakan Penyelamatan Danau Singkarak dengan menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Penyelamatan Danau Singkarak. Masyarakat bersedia mengalihkan usaha perikanan jaring apung, ke sektor usaha lainnya yang tidak berdampak merusak danau. Untuk pengelolaan ekosistem danau dibentuk Badan Pengelolaan Kawasan Danau Singkarak Berbasis Nagari (BPKDS) yang ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 660-398-2011 pada 6 Agustus 2011. Badan ini diharapkan mampu memobilisasi kegiatan lintas- sektor dan daerah agar dapat menpertahankan fungsi dan manfaat Danau Singkarak. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, mewujudkan Singkarak go green, dengan pembersihan sampah di badan danau oleh masyarakat dan murid di lingkungan danau Singkarak, penanaman pohon oleh TNI, yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah, PLN dan TNI. Danau Rawa Pening Kementerian Lingkungan Hidup menginisiasi Gerakan Penyelamatan Danau Rawa Pening dengan tujuh langkah penyelamatan: 1.Pembuatan biogas berbahan baku limbah organik di DTA dan eceng gondok Kegiatan ini dilakukan masyarakat Sepakung, Kecamatan Banyubiru. Lokasi ini daerah hulu sungai yang mengalir ke Rawapening. Masyarakatnya punya kelompok peternak sapi yang cukup berkembang, rata-rata 5 ekor setiap rumah. Diharapkan dapat dibangun satu model biogas yang berbahan baku kotoran sapi. 2.Pembuatan pupuk organik berbahan baku eceng gondok Dilakukan kelompok masyarakat di Dusun Semurup, Desa Asinan, Kecamatan Bawen; Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru; dan Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa. Lokasi ini dipilih karena menghadapi langsung pertumbuhan eceng gondok dan masyarakat umumnya mencari ikan di danau. Potensi biomassa eceng gondok yang besar, berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai kompos. Kegiatan ini bersama pemerintah Kabupaten Semarang dan masyarakat. 3.Pembuatan sarana pengeringan eceng gondok Pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan sudah lama dilakukan masyarakat di sekitar Rawa Pening. Batang eceng gondok dijual dalam berbagai bentuk. 4.Pengendalian eceng gondok melalui pemanenan, pengomposan dengan metode stock pile Telah dibangun percontohan integrasi antara aplikasi sain dan teknologi, pemberdayaan masyarakat yang ditunjang koordinasi antar-institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian pertumbuhan eceng gondok melalui pemanenan, pengomposan dengan metode stock
    • 165 pile. Lokasinya berdampingan dengan pembuatan pupuk organik di Desa Asinan, Kecamatan Bawen; Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa; dan Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru. 5.Pengendalian eceng gondok melalui pembuatan tanki septik dan IPAL komunal Saat ini, perairan Rawa Pening terkontaminasi limbah dari hasil aktivitas penduduk, pertanian, peternakan dan budidaya ikan. Yang terbesar adalah limbah peternakan, yang kaya nutrient N dan P. Akibatnya, menyuburkan eceng gondok. Salah satu cara pengendalian eceng gondok adalah mengurangi nutrien yang masuk ke Rawa Pening dengan mengolah limbah penduduk. Untuk itu,dibangun WC dan tanki septik komunal di tanah milik penduduk, yang didukung dengan pernyataan resmi masyarakat. Lokasinya di Kecamatan Banyubiru, meliputi Desa Kebondowo dan Tegaron. 6. Pembuatan pakan ternak dari eceng gondok Penanganan eceng gondok menjadi program super-prioritasyang dituangkan di dalam dokumen Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Rawa Pening. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dibuat demplot pembuatan pupuk organik berbahan baku eceng gondok. 7. Kajian remidiasi nutrient danau Kajian remidiasi nutrient Danau Rawa Pening dengan metode HARP (High Rate Algae Pond) dilakukan untuk mengurangi dampak eutrofikasi. Eutrofikasi terjadi lantaran meningkatnya alga dan tumbuhan perairan, yang mengurangi keanekaragaman akuatik, berbahaya bagi ikan dan organisme lainnya, serta menurunkan nilai estetika Danau Ayamaru Danau ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, yang terletak di Kabupaten Maybrat, 216 kilometer arah barat Kota Sorong, Papua Barat.Tak hanya sebagai sumber air, danau ini menjadi sumber pangan, ekonomi, dan transportasi masyarakat. Namun, kondisi danau kian hari kian memprihatinkan. Airnya terus menyusut dan ekosistem danau terancam rusak. Air Danau Ayamaru menyurut hingga 50 meter, bahkan sebagian sudah mengering. Sebagian arealnya menjadi rawa, ditumbuhi rerumputan dan tumbuhan liar. Mengeringnya danau akibat penebangan hutan dan pengeboran minyak dan gas di lereng Gunung Ayamaru. Selain itu, juga karena tumbuhnya rumput asing dan dampak pemanasan global. Rumput asing itu mungkin dari Australia yang terbawa burung- burung pelikan. Ada tiga danau di Ayamaru sebagai satu kesatuan: Yahu (bagian atas), Yate (bawah), dan Ikri (penampung air dari sungai). Secara tradisional danau ini menjadi sarana lalu lintas penduduk—sebelum ada lalu lintas darat. Masyarakat Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Aifak memanfaatkan danau sebagai jalur menuju Teminabuan, kemudian ke Sorong. Danau Ayamaru memiliki berbagai jenis ikan, seperti ikan mas, betik, satar, salamander, udang merah, udang kuning, udang biru, gabus, dan iklan lele. Masyarakat setempat meyakini arwah nenek moyang memberi sumber penghidupan di Danau Ayamaru dengan berlimpahnya ikan. Danau ini dipandang warisan nenek moyang bagi suku besar Maybrat—dengan 12 marga, seperti marga Solossa, Jitmau, Kambuaya, Lemauk, dan Howae. Pada 2012, KLH melakukan “Pemulihan dan Pelestarian Ekosistem Danau Ayamaru” sebagai upaya penyelamatan. Tujuannya, membangun pola pengelolaan ekosistem Danau Ayamaru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara masyarakat dan pemerintah daerah, sesuai kondisinya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dengan demplot-demplot pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem danau dan pengendalian pencemaran air danau. Sebagai percontohan, dibangun tempat pembuangan sampah di Distrik Ayamaru; papan informasi sebagai media publikasi untuk masyarakat agar melestariakan danau Ayamar; menanam tegakan hijau yang bernilai produktif untuk masyarakat dan ekosistem Danau Ayamaru.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 166 Foto: Istimewa
    • 167 Degradasi lingkungan dari penambangan sering menjadi isu lingkungan di ranah publik. Masyarakat merasakan dampaknya dan LSM menyampaikan kritikan, mengingatkan tanggung jawab rehabilitasi lingkungan bekas pertambangan. Untuk rehabilitasi lingkungan bekas tambang, dikembangan praktik terbaik pengelolaan tambang. Provinsi Kalimantan Selatan telah mengembangkan proyek percontohan Taman Keanekaragaman Hayati sebagai model rehabilitasi lahan bekas tambang. Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Kalimantan Selatan merupakan lahan bekas penambangan PT. Aneka Tambang di Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Lokasi ini membentang seluas 31 hektare, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyetujui sekira 15 hektare. Konsep Taman Keanekaragaman Hayati adalah menjadikan kawasan rehabilitasi menjadi areal pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan. Taman Keanekaragaman Hayati berfungsi konservasi in-situ danex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan atau pemencaran bijinya dibantu satwa liar. Dengan begitu, Taman ini dibuat dengan struktur dan komposisi vegetasi yang mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji. Selain itu,melalui PROPER, perusahaan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), efisiensienergi,konservasi,etikabisnisdanbertanggung jawab melalui program pengembangan masyarakat. Bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, perusahaan ini melakukan upaya perlindungan populasi bekantan, monyet mancung endemik Kalimantan. Saat ini di areal reklamasi telah ditemukan dua subkelompok bekantan, sejumlah 25 individu. Bekantan tidak hanya memakai areal reklamasi (hutan sengon) sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai daerah jelajahnya. RAGAM AKSI DAN HIKMAH PEMBELAJARAN Sebuah Teladan Pengelolaan Tambang Gambar 4.27.Dua betina dewasa dan tiga anak (kiri); dua bekantan jantan dewasa (kanan) di areal reklamasi
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 168 Perusahaan juga menggandeng Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Banjar baru membuat model hutan reklamasi di lahan bekas tambang untuk melanjutkan fungsi hutan. Salah satu kegiatannya, pengumpulan jenis tanaman hutan Kalimantan, yang telah terkumpul 16.000 bibit, antara lain ulin, keruing, tengkawang, kapur, bayur, tarantang, penawar semangkok/ keminting rantau, nyatoh, gaharu, pasak bumi. Ulin, keruing, tengkawang, kapur dan biwan sudah termasuk tumbuhan langka. Program-program serupa juga dikembangkan oleh perusahaan yang memperoleh peringkat Hijau dan Emas PROPER. Dari 183 perusahaan yang dinilai Hijau dan Emas, pada 2010, anggaran program pengembangan masyarakat mencapai Rp 731 miliar. Pada 2011, nilai itu menjadi Rp 928 miliar. Sampai medio 2012, anggaran pengembanganmasyarakat perusahaanyang mengikuti PROPER, sebesar Rp 646 miliar. Pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan di Teluk Tomini menghadapi berbagai masalah yang mengancam keberlanjutan fungsi kawasan ini. Diantaranya konflik pemanfaatan sumber daya perikanan, pencemaran lingkungan, degradasi habitat pesisir dan kemerosotan keanekaragaman hayati. Bermacam kepentingan terjadi di Teluk Tomini. Hal itu bisa dimengerti, karena Teluk Tomini berada di tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, dengan15 kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan perairan ini. Dan daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke Teluk Tomini mencakup 20 kabupaten/kota. Wilayah Sulawesi Tengah berbatasan langsung dengan Teluk Tomini dengan garis pantai sepanjang sekitar 1.179 km, meliputi kabupaten: Banggai, Tojo Una-una, Poso dan Parigi Moutong. Provinsi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, yang panjang garis pantainya sekitar 784,94 km, melintasi Kota Bitung, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan Gorontalo yang berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini dengan garis pantai sekitar 436,52 km terdiri Kota Gorontalo, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo dan Pohuwato. Gambar4.28.Ujicobapenelitianujijenisuntuktanamanhutandiareal reklamasi Aksi Pengelolaan Lingkungan Teluk Tomini
    • 169 Aksi Pengelolaan Lingkungan Selat Bali Dalam upaya mengatasi berbagai persoalan di Teluk Tomini,Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo menggelar Aksi Pengelolaan Lingkungan Teluk Tomini. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam implementasi rencana aksi di kawasan tersebut. Dengan sinergi dan koordinasi, permasalahan lingkungan dapat diatasi secara efektif dan efisien. Dalam implementasinya, peran setiap pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dapat dipadukan untuk pemecahan masalah jangka pendek dan panjang. Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Teluk Tomini telah selesai disusun. Teluk Tomini diharapkan menjadi model pola pengelolaan terintegrasi antar- tiga provinsi dan kementerian terkait di pusat. Solusi di kawasan pesisir dan laut ini dilakukan dengan pendekatan kewenangan pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan sumber daya diharapkan dapat mengembangkan wilayah teluk dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Teluk Tomini. Dalam upaya pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Aksi Pengelolaan Lingkungan Selat Bali. KLH bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Selat Bali mengandung potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Selat Bali menjadi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan berbasis sumber daya pesisir dan laut seperti perikanan, industri dan pariwisata, baik diProvinsi Bali maupun Provinsi Jawa Timur. Sayangnya, Selat Bali dan muara sungai di perairan pantai Bali Timur, mengalami red tide pada 1994, 1998, 2003, dan 2007. Sebagai satu kesatuan ekologis, wilayah pesisir dan laut Selat Bali memiliki nilai konservasi karena mengandung keanekaragaman hayati yang tinggi. Nilai konservasi Selat Bali ada dalam segitiga kawasan konservasi: Taman Nasional Bali Barat – Taman Nasional Baluran – Taman Nasional Alas Purwo. Masalah di Selat Bali mencakup konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan, pencemaran lingkungan baik dari aktivitas di laut maupun di daratan, degradasi habitat pesisir, dan kemerosotan keanekaragaman hayati. Memperhatikan koneksi antar-wilayah pesisir dan laut, nilai strategis Selat Bali dalam pembangunan, keterkaitan ekonomi di kedua provinsi, serta kompleksitas masalah yang lintas-wilayah, maka diperlukan pengelolaan Selat Bali secara terpadu. Peraturan Tingkat Kampung Melindungi Terumbu Karang Segitiga terumbu karang dunia membentang dari Malaysia di Kalimantan utara, Filipina, Indonesia, Timor Leste di selatan, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon di timur. Di perairan seluas 6,5 juta kilometer persegi ini hidup 600 spesies karang atau 75 persen spesies karang dunia. Dan di jantung segitiga terumbu karang dunia inilah terhampar gugusan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, yang dijuluki surga terumbu karang. Kepulauan Raja Ampat masuk dalam Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reef Rehabilitation and Management Program— COREMAP) Tahap II, 2004 - 2011. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dengan cepat mendapat tempat di hati masyarakat Raja Ampat. Masyarakat pesisir pulau-pulau di Raja Ampat masih menghargai pranata adat, yaitu sasi. Ada sasi kebun kelapa, larangan memetik buah kelapa atau mengambil daunnya selama periode tertentu. Pelanggar sasi akan dikenai sanksi adat. Ada juga sasi laut, larangan mengambil ikan atau hasil laut lainnya pada masa tertentu buat memberi kesempatan ikan dan kerang- kerangan berkembang biak. Kampung Yenbekwan, Pulau Mansuar, Distrik Meosmansar, Raja Ampat, dapat dijadikan contoh
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 170 upaya pelestarian laut. Di sini, masyarakat pesisirnya sempat tergoda menangkap ikan secara destruktif, lantas membuat peraturan untuk melindungi terumbu karang dan ekosistemnya. Laut sekitar kampung ini berlimpah jenis ikan yang bernilai ekonomi, seperti napoleon, kerapu, cakalang, bubara, dan tenggiri. Hasil laut lainnya berupa lobster, lola, teripang dan aneka kerang-kerangan. Sebelum 1990, perairan sekitar Yenbekwan aman penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Lantas, datang nelayan-nelayan dari luar daerah yang memperkenalkan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan. Penggunaan bom dan sianida pun dipraktikkan penduduk Yehbekwan. Ikan mudah tertangkap, tetapi terumbu karang rusak. Ketika COREMAP II masuk pada 2006, nelayan kampung Yenbekwan mendapat pengetahuan tentang makna terumbu karang bagi kelestarian sumber daya perikanan. Perlahan, mereka mulai meninggalkan bahan peledak dan sianida. Masyarakat kampung pesisir Pulau Mansuar ini, pada 2007 menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Kampung Yenbekwan. Tak lama kemudian, kampung ini menetapkan Peraturan Kampung 01/ DPL/PK-YNBKWN/2008 tentang Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Berbasis Masyarakat. Peraturan Kampung Yenbekwan ditandatangani kepala kampung pada 4 Desember 2008, yang bersama 21 Peraturan Kampung lainnya sudah terdaftar dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat. Setelah Daerah Perlindungan Laut ditetapkan pada 2008, dibentuk Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Kampung Yenbekwan seluas 290 hektare juga diberlakukan sasi atau larangan dari Gereja. Peraturan Kampung Yenbekwan melarang kegiatan: - Pengeboman ikan, - Pembiusan ikan, - Penambangan karang dan pasir, - Reklamasi pantai, - Pembangunan fasilitas pariwisata parmanen, - Penebaran jala,pukat atau sejenisnya, - Memancing segala jenis ikan, - Menangkap ikan dengan panah dan tombak,
    • 171 Terumbu karang yang telah rusak Foto: Pahlano Daud - Pengambilan kerang-kerangan atau biota laut lainnya dalam keadaan hidup ataupun mati, - Membuang sampah, - Membuang limbah rumah tangga, industri ataupun limbah kapal, - Melego jangkar perahu di atas terumbu karang, - Melakukan budidaya laut, - Berjalan di atas terumbu karang, - Melintasi dengan segala jenis angkutan laut (kecuali disetujui pengelola DPL atau kepala kampung; atau keadaan terpaksa akibat gelombang; atau keadaan lain di luar kemampuan manusia). Kegiatan yang diperbolehkan oleh Peraturan Kampung hanya meliputi: - Penelitian ilmiah, - Kegiatan pendidikan, - Kegiatan pariwisata/penyelaman terbatas., - Kegiatan monitoring atau pengawasan oleh kelompok pengelola. Kelompok Pengelola menentukan sanksi denda uang bagi siapa pun yang melanggar, sesuai dengan kerugian akibat pelanggaran. Semua hasil dan peralatan yang digunakan dalam pelanggaran disita. Pelanggar juga diwajibkan melakukan kerja sosial untuk kepentingan masyarakat kampung. Bentuk kerja sosial yang dijalani pelanggar ditentukan kepala kampung. Pelanggar akan diminta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga kampung. Dia juga berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan surat pernyataan yang dia tandatangani, lalu dibaca sendiri di depan warga. Bila masih juga melanggar, selain denda dan penyitaan hasil tangkapan dan alat, pelaku akan diserahkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum. Sejak Peraturan Kampung diberlakukan, kampung pesisir ini jauh dari cerita perikanan destruktif, terumbu karang aman, lingkungan hidup pun terlindungi. Kapasitas peraturan dan sumber daya manusia kampung ini telah merespon dengan baik ancaman terhadap ekosistem sumber daya perikanan. Yang perlu diantisipasi: perkembangan wisata bahari yang semakin ramai, yang bisa menekan upaya masyarakat Raja Ampat melestarikan ekosistem lautnya.(Sumber:Adrianto, Lucky, Editor, Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, IPB Press, 2011
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 172 Usaha Pelestarian Badak Jawa Dan Badak Sumatera Badak merupakan binatang langka yang terancam punah dan masuk Daftar Merah IUCN. Populasi kedua jenis badak ini tersisa sekitar 200 individu, 150 ekor di antaranya ada di Indonesia (Gambar 4.29). Indonesia memiliki dua jenis: badak bercula satu, badak jawa (Rhinocerus sondaicus)hanya di Ujung Kulon dan badak bercula dua,badak sumatera (Dicerorhinus sumtrensis) di Sumatera. Dari monitoring, populasi kedua jenis badak ini di habitat aslinya dari tahun ke tahun terus berubah. Badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon pada 1967 tercatat 21-29 ekor; kemudian naik pada 1981, menjadi 54-60 ekor; kemudian pada 2008, menjadi 42- 54 ekor (Gambar 4.30). Pada 2011 terekam hanya 35 ekor, namun pada 2012 terekam lagi 51 ekor dengan rasio 29 ekor jantan dan 22 ekor betina (data 2011 dan 2012 dimasukan dalam Grafik). Sementara itu, badak sumatera tersisa di beberapa taman nasional: Leuser, Bukit Barisan Selatan dan Way Kambas. Populasinya pada 2011 diperkirakan sebanyak 107 ekor. Usaha konservasi badak terus berkembang, selain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta juga terus terlibat. Direktorat Jenderal PHKA, Desember 2011 menerbitkan Peraturan No P.7/IV- SET/2011 tentang tata cara masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. Yayasan Badak Indonesia (YABI), WWF, dan WCS menggalang dana dari dalam dan luar negeri untuk usaha konservasi badak dan pendidikan lingkungan membangun kesadaran masyarakat luas. Salah satu pihak swasta produsen minuman penyegar juga mengalokasikan dana CSR bagi badak bercula satu di Ujung Kulon. Perhatian dunia terhadap badak melalui IUCN menetapkan 5 Juni 2013 sebagai tahun badak Internasional. Gambar 4.29. Badak Sumatera yang berhasil terekam kamera, Andatu dan Ratu. Andatu adalah anak badak hasil perkawinan Andalas (jantan) dan Ratu (betina). Sumber:Yayasan Badak Indonesia (YABI).
    • 173 Gambar 4.30. Populasi badak Sumatera di awal penyebarannya Gambar 4.31. Populasi badak Sumatera yang masih tersisa di Indonesia (diTN. Leuser,TN. Bukit Barisan Selatan danTNWay Kambas. The most important populations, none of which number more than 100, are in Sumatra - Bukit Barisan Selatan,Way Kambas & Gunung Leuser NP. OtherViable populations are in Peninsula Malaysia -Taman Negara, and Sabah -Tabin Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danum Bukit Barisan Selatan Tabin Way Kambas Taman Negara Belum Gunung Leuser Gunung Imas Malaysia - Sabah : 25 Peninsula Malaysia : 75 Sumatra : 200
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 174 Pelestarian Spesies Bambu Upaya pelestarian keanekaragaman hayati juga mendapatperhatianduniausaha.Ditengahperkebunan nenas seluas 32 ribu hektar di Lampung Tengah, PT Great Giant Pineapple (GGP) mengembangkan kebun konservasi bambu. Upaya ini mulai dikembangkan sejak 1987. Mula- mula bambu ditanam di lahan marjinal dan bantaran sungai, untuk mencegah erosi, menekan sedimentasi sungai, dan menyimpan air. Kemudian, di atas lahan khusus seluas 10 hektar, Setiawan Achmad, Direktur Pelaksana PT GGP mengembangkan kebun koleksi spesies bambu. Dari hanya beberapa spesies, koleksinya terus bertambah dengan aneka spesies bambu dari berbagai daerah dan luar Indonesia. Luas kebun koleksi bambu juga terus bertambah. Pada 2012 koleksi bambu sudah mencapai lebih 200 spesies. Dari menanam bambu untuk melindungi lingkungan, menjadi upaya melindungi spesies-spesies bambu dari kelangkaan dan kepunahan. Koleksi di pusat agribisnis nenas ini ternyata melampaui jumlah spesies bambu Kebun Raya Bogor, yang hanya 20 jenis, dan Kebun Raya Purwadadi, sebanyak 30 jenis. Upaya konservasi bambu tanpa banyak publikasi di tengah deretan jutaan nenas ini ternyata mendapat perhatian Yayasan Kehati. Pada 2004, Setiawan Achmad mendapat anugerah “Kehati Award“ untuk kategori “Peduli Lestari Kehati”, yang diserahkan Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan pendiri Yayasan Kehati. Kini, menjadi pemandangan lumrah di areal perkebunan nenas GGP, rumpun-rumpun aneka jenis bambu tumbuh menjulang di bantaran sungai dan lereng bukit. Koleksi bambu dari perusahan buah olahan ini, kini sudah menjadi tujuan para peneliti bambu dari berbagai negeri. Bambu merupakan tumbuhan subkeluarga rumput yang sangat dikenal masyarakat Indonesia. Dia memiliki batang yang kuat tapi lentur, lurus, mudah dibelah, mudah dibentuk, serta ringan. Karena sifat- sifatnya ini, bambu sangat berguna bagi manusia, yang dimanfaatkan sejak nenek moyang masih menghuni gua alam, berburu dan meramu. Bambuyangtumbuhliar dialammaupunhasilbudidaya sudah berabad-abad digunakan manusia, mulai untuk rumah, jembatan, pagar, wadah penampung air, pisau, tombak, panah, hingga kerajinan. Banyak alat musik tradisional dibuat dari bambu misalnya angklung, suling, dan sasando. Rebungnya dijadikan sayur, 70 60 50 40 30 20 10 0 Gambar 4.32. Estimasi populasi badak Jawa tahun 1967 – 2012 JumlahPopulasi 1967 1971 1974 1977 1981 1984 1993 1997 2002 2005 2008 Tahun Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2011 = 35 Tahun 2012 = 51
    • 175 Proyek Raksasa Konservasi Lahan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) salah satu proyek konservasi lahan terbesar yang pernah direncanakan pemerintah, selain proyek lahan sawah gambut 1 juta hektar di Kalimantan yang gagal. Dengan laju pertambahan penduduk yang mencapai 2 persen per tahun, kebutuhan dan ketahanan pangan menjadi persoalan serius bagi bangsa ini. Karena, percetakan sawah setiap tahun hanya berkisar 20 – 40 ribu hektar. Artinya, pertumbuhan luas sawah belum bisa mengejar kebutuhan beras bagi penduduk Indonesia. Lantaran itulah, dicanangkan rencana raksasa menjadikan Merauke sebagai kawasan lumbung pangan dan energi atau MIFEE Food Estate (FE) merupakan pengembangan produksi pangan terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu lahan yang sangat luas (an integrated farming, plantation and livestock zone) Merauke dipilih karena wilayah 47.075 kilometer persegi ini memiliki potensi besar agrobisnis. Tak kurang ada lahan seluas 2,5 juta hektar yang siap dijadikan pertanian pangan. Dan dari luas itu, yang bisa dijadikan sawah berupa lahan basah seluas 1,94 juta hektar. Lahan ini berada di hutan produksi konversi (HPK), sekitar 1,43 juta hektar dan areal penggunaan lainnya (APL) sekitar 202.869 hektar. Pada tahap awal, dari lahan itu, yang diproyeksikan untuk tanaman pangan seluas 50 ribu hektar. Dalam konsep MIFEE, Merauke menjadi lahan garapan korporasi yang juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200 ribu hektar terdiri dari 40 subkluster. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga mengalokasikan 585 ribu hektar untuk pengembangan produksi tanaman pangan, khususnya padi. Status lahan tersebut nanti disewakan kepada swasta dalam bentuk hak guna usaha. Skala proyek ini begitu besar baik luas lahan maupun nilai investasinya. Diperkirakan pengembangan kawasan pangan dalam skala luas di Merauke perlu investasi sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun. Saat ini sudah ada 36 investor dalam negeri yang siap masuk, terutama dari dalam negeri dan 28 investor asing. Hanya saja, proyek konversi lahan ini patut memperhatikan potensi negatif perubahan ekologi besar-besaran, seperti rusaknya ekosistem, potensi banjir dan kekeringan akibat hilangnya daerah tangkapan air, dan menurunnya keanekaragaman hayati. daunnya untuk pembungkus makanan. Dari 1.250 spesies bambu di Bumi, 125 di antaranya tumbuhan asli Indonesia. Karena inilah perusahaan agribisnisnenasinimasihterusmengembangkankoleksi spesies bambunya. PT GGP yang mengembangkan manajemen ekonomi hijau, kini memulai perintisan blueeconomy, ekonomi biru, yang dicetuskan Gunter Pauli, pendiri Zero Emmissions Initiatives. Ekonomi biru memanfaatkan modal alam, dengan teknologi yang berorientasi pada pelestarian alam, mendesain ulang produksi dan konsumsi melalui berbagai inovasi. WWF Indonesia memantau rintisan ekonomi biru di PT GGP ini. Sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, perusahaan ini memiliki divisi khusus pembangunan berkelanjutan yang dikepalai seorang direktur.
    • 4 Catatan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup 176 Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kajian Kementerian Lingkungan Hidup pada 2011 terhadap sentra peleburan logam usaha kecil menengah (UKM) di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah memberikan gambaran limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) wajib dikelola dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Sentra kegiatan peleburan logam ini bahan bakunya memakai limbah B3: slag timah putih, accu bekas, timah hitam, limbah handpohe serta limbah scrap logam yang terkontaminasi limbah B3 lainnya. Produk yang dihasilkan berupa ingot timah, kuningan, dan alumunium. Berdasarkan data dari dokumen Amdal 2007, tercatat 300 orang terlibat dalam peleburan logam pengrajin galvanis, elektroplating, pembuatan arde listrik dan sebagainya. Saat ini, yang aktif ada sekitar 150 orang. Lokasi tersebut memiliki radius antara 25 m – 75 m dari fasilitas umum dan sosial. Dalam proses produksinya, UKM memakai teknologi yang sangat sederhana, tanpa dilengkapi fasilitas pengendalian pencemaran (udara dan air). Limbah B3 yang dihasilkan ditimbun dan dibuang ke lingkungan begitu saja selama bertahun-tahun. Melihat kondisi itu, KLH bersama BLH Kabupaten Tegal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan kajian dampak limbah B3 yang ditimbun terhadap air tanah. Kajian juga dilakukan bagi kesehatan masyarakat dari peleburan logam itu. Hasil kajian air tanah (hidrogeologi) • Kondisi air tanah di Pesarean dan sekitarnya menunjukkan adanya parameter logam Zn, Cu dan Pb yang melebihi baku mutu air minum yang ditetapkan pemerintah. • Volume limbah B3 yang ditimbun dan menjadi sumber pencemaran air tanah mencapai 16.200 meter kubik. Hasil kajian kesehatan • Hasil pemeriksaan kadar Timbal (Pb) menunjukkan terdapat peningkatkan kadar Timbal (Pb) : • Terhadap 9,8 persen responden, kadar Timbal (Pb) darah yang berbahaya (>30 µg/dL). • Terhadap 22 persen responden memiliki kadar Timbal (Pb) yang memerlukan perhatian medis (>10 µg/dL - <30 µg/dL). • Hasil pemeriksaan kadar Timbal (Pb) darah <1 µg/ dL terdapat pada 198 (49,5 persen) responden. Hal ini menunjukkan total responden yang harus mendapat perhatian penanganan lebih lanjut sebanyak 31,8 persen. • Terdapat gejala dan tanda kelainan fisis yang sesuai dengan keracunan Timbal (Pb) pada responden yang diteliti, yaitu: gangguan pencernaan 82,5 persen; gangguan neuromuskuler 56,5 persen; conjungtiva anemis 26,8 persen; gangguan reproduksi 25 persen; dan pucat 5 persen. Kajian memberikan informasi tentang burukanya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan UKM. Hal ini memberikan potret: masyarakat belum begitu peduli untuk mendapatkan lingkungan yang sehat lantaran upaya pemenuhan ekonomi tanpa diimpangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan kajian ini, KLH bersama dengan pemerintah kabupaten Tegal akan melakukan upaya pemulihan dan relokasi kegiatan, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran yang lebih luas.
    • 177 Tong-tong tempat penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Foto: Dok. Kementerian Lingkungan Hidup
    • 178 KUALITAS LINGKUNGAN DAN KAPASITAS PENGELOLAANNYA5
    • 179 “Bab-bab sebelumnya telah menyajikan status lingkungan hidup, kapasitas pengelolaan, dan upaya yang berpihak kepada lingkungan hidup. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan dan sedang dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan, secara umum status lingkungan hidup Indonesia masih memprihatinkan”.
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 180 KONDISI SAAT INI Berbagai catatan menurunnya kualitas lingkungan hidup masih sering didengar oleh publik. Merespon tantangan tersebut, pemerintah bersama para pihak terkait, terus berupaya keras. Upaya tersebut terbagi dua, yaitu: memulihkan lingkungan yang menurun, serta menjaga lingkungan yang tersisa sebagai warisan masa depan. Walaupun berbagai upaya telah menghasilkan hal-hal positif, kapasitas pengelolaan tampaknya belum memadai untuk mengatasi degradasi lingkungan. Pada 2009 – 2011 Kementerian Lingkungan Hidup mengevaluasi kondisi lingkungan di semua provinsi berdasarkan kualitas udara, kualitas air dan tutupan hutan (Tabel 5.1). Hasilnya memperlihatkan lingkungan yang buruk, dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang rendah di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu, hanya empat provinsi yang memiliki IKLH yang relatif baik, yaitu Gorontalo, Bengkulu, Bali dan Sulawesi Tengah. Tingkat kapasitas pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup harus diukur dari berbagai aspek dan komponen dengan rangkaian data dan informasi yang cukup panjang. Untuk memberi gambaran relatif dapat memakai data yang ada, dengan tetap merujuk pada peraturan yang berlaku pada umumnya. Dari data yang ada, direkapitulasi tingkat kapasitas pemerintah provinsi dalam mengelola lingkungan hidup. Kapasitas diwakili lima komponen: bentuk lembaga, anggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia dan sarana- prasarana. • Bentuk lembaga ideal untuk pengelola lingkungan hidup adalah badan, karena mandiri, punya fungsi operasional dan koordinasi. • Anggaran merupakan rasio perbandingan anggaran fungsi lingkungan hidup dan APDB total provinsi. • Peraturan daerah dilihat dari sisi kelengkapan peraturan yang mengatur isu lingkungan hidup. Bila ada lebih dari satu peraturan mengatur isu lingkungan hidup—misalnya air, hanya dihitung satu. • Sumberdaya manusia diwakili pemegang sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. • Sarana-prasarana diwakili jumlah laboratorium terakreditasi dan teregistrasi, status lingkungan hidup daerah—baik jumlah yang telah disusun maupun kualitasnya, serta sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Dalam hal TPA, idealnya sistem sanitary landfill. Asumsinya: sistem controlled landfill sudah sekitar 50 persen diupayakan menjadi sanitary landfill, sedangkan open dumping dilihat belum ada upaya atau sama dengan 0 persen. Untuk menggambarkan tingkat kapasitas provinsi dilakukan pendekatan relatif. Dari sebaran jumlah angka setiap komponen dihitung reratanya. Dari angka rerata itu, dibuat 5 rentang klasifikasi: rerata, di atas dan di bawah rerata, serta jauh di atas dan di bawah rata-rata. Kemudian dilakukan pembobotan sebagai berikut: 1 untuk jauh di bawah rerata; 2 untuk di bawah rerata; 3 untuk rerata; 4 untuk di atas rata-rata; dan 5, jauh di atas rata-rata. Setiap komponen yang masuk dalam rentang, kemudian diberi bobot dan diakumulasikan, sehingga setiap provinsi memiliki poin. Kapasitas pengelolaan dinilai dari 5 aspek, yaitu: lembaga, anggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia dan sarana prasarana; dimana masing-masing aspek memiliki bobot 20%. Aspek sumber daya manusia Di balik status yang belum menggembirakan, ada keyakinan kualitas lingkungan hidup berkaitan erat dengan kapasitas pengelolaannya. Karena itu, bab ini akan menyajikan keterkaitan kedua aspek tersebut. Bab ini juga akan melihat potensi tekanan di masa depan yang perlu diantisipasi, agar lingkungan hidup tidak bertambah buruk. Bagian terakhir bab ini berisi paparan pengembangan kapasitas pengelolaan yang diperlukan, untuk mengatasi tantangan ke depan.
    • 181 Tabel 5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2009-2011 Provinsi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan Indeks Pencemaran Air Indeks Kualitas Lingkun- gan Hidup rata-rata Gorontalo 98,04 92,65 94,35 95,01 Sulawesi Tengah 98,21 95,20 71,21 88,21 Bengkulu 98,29 91,21 83,73 91,08 Lampung 93,82 65,47 87,87 82,39 Bali 97,60 100,00 72,86 90,00 Sulawesi Utara 98,02 83,66 75,30 85,66 Nusa Tenggara Barat 98,84 75,71 73,59 82,71 Sumatera Selatan 95,26 38,38 88,85 74,17 Sumatera Barat 96,85 92,85 55,82 81,83 Kalimantan Barat 97,07 60,34 65,18 74,19 Maluku & Maluku Utara 98,17 75,26 58,17 77,20 Sumatera Utara 98,60 58,56 64,70 73,95 Kalimantan Timur 97,23 88,15 16,23 67,20 DI. Yogyakarta 97,86 38,18 58,28 64,77 Papua & Papua Barat 99,13 81,27 23,37 67,79 Sulawesi Barat 97,56 81,26 19,54 66,12 Aceh 98,61 95,32 22,59 72,17 Bangka Belitung 98,53 13,72 69,81 60,69 Jambi 98,15 60,42 44,20 67,59 Kalimantan Tengah 97,70 42,88 19,49 53,35 Sulawesi Selatan 97,60 73,78 21,76 64,38 Kalimantan Selatan 98,46 41,62 26,69 55,59 Nusa Tenggara Timur 96,59 60,99 18,77 58,78 Riau & Kep. Riau 94,48 29,42 38,84 54,25 Jawa Timur 97,86 50,59 14,53 54,33 Sulawesi Tenggara 98,65 68,42 8,48 58,52 Jawa Barat 97,51 38,72 17,80 51,34 Jawa Tengah 97,98 32,44 25,29 51,90 Banten 97,11 37,05 14,67 49,61 DKI Jakarta 97,27 2,93 24,65 41,62 Indonesia 97,57 62,21 45,89 60,37 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sertifikasi, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Daerah serta diklatnya. Bagian sarana dan prasarana juga terdiri dari 3 bagian, yaitu laboratorium, laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Tempat Pembuangan Akhir. Setiap bagian dari kedua aspek tersebut mempunyai bobot yang berbeda. Detail pembobotan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.2.
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 182 Sumber:KementerianLingkunganHidup,KementerianPekerjaanUmum,KementerianKeuangan,StatusLingkunganHidupDaerah Gambar5.2.MatriksKorelasiantaraIndeksKualitasLingkunganHidupdan KapasitasPengelolaanLingkunganHidupProvinsi KapasitasPLH IKLH2009-2011VSKapasitasPengelolaanLingkunganHidup IKLH 2009-2011 100 90 80 70 60 50 40 2,0 2,53,03,54,04,55,0 3,5 90 Gorontalo Bengkulu Bali SulawesiTengah SulawesiBaratSulawesiSelatan KalimantanTimur DIYogyakarta BangkaBelitung JawaTimur JawaBarat DKIJakarta SulawesiUtara NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur Banten KalimantanSelatan KalimantanTengah KepulauanRiau SulawesiTenggara JawaTengah Lampung KalimantanBarat Jambi Riau Papua PapuaBarat SumateraSelatan SumateraUtara SumateraBarat MalukuUtaraMaluku Aceh
    • 183 Gambar 5.1. Perhitungan Pembobotan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sertifikasi 40% Diklat PPLHD 15% PPLHD 45% Lab 30% Jumlah 20% Kualitas 80% TPA 40% Lembaga 20% Anggaran 20% Perda 20% SDM 20% Sarpras 20% Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup SLHD 30% Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup. Perda = Peraturan daerah SDM = Sumber Daya Manusia Sarpras = Sarana dan Prasarana Diklat PPLHD = Pendidikan dan Latihan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Daerah PPLHD = Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Daerah SLHD = Status Lingkungan Hidup daerah TPA = Tempat Pembuangan Akhir Keterangan gambar: Konsep rekapitulasi kapasitas pengelolaan ini masih perlu disempurnakan. Karena konsep ini dilakukan dengan pendekatan relatif, tidak menyatakan baik atau buruk, tinggi atau rendah, maka tetap dapat diacu untuk pembandingan antar provinsi. Matriks Rekapitulasi Kapasitas ini kemudian disandingkan dengan IKLH untuk mendapatkan kuadran hubungan antara kualitas lingkungan dan kapasitas pengelolaannya. Indeks IKLH, yang telah dilakukan selama tiga tahun, masih memiliki kelemahan karena kurang sensitif, setiap tahun nilainya berfluktuasi cukup tajam. Untuk mendapatkan kondisi yang mendekati kenyataan diambil rerata selama tiga tahun tersebut. Hal yang perlu dicatat, IKLH mengacu pada baku mutu medium. Misalnya, kualitas air mengacu baku mutu klas II dari Peraturan Pemerintah Nomor 82/2001. Artinya, acuan kualitas air itu bukan yang terbaik, masih ada kualitas di atasnya, yaitu kelas I (air baku air minum) dan kualitas air minum. Atau, kualitas udara yang mengacu baku mutu udara PP Nomor 41/1999 yang sangat longgar, walau memakai standar World Health Organization (WHO). Ini juga berarti masih ada standar yang lebih baik. Hal serupa terjadi pada tutupan hutan yang berpatokan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Dengan begitu, diambil angka median untuk kualitas lingkungan, pada angka 90. Kualitas lingkungan di berbagai provinsi itu seiring dengankapasitaspemerintahprovinsidalammengelola lingkungan—diukur dengan lima komponen di atas (Tabel 5.2). Gambar 5.1 memberi petunjuk korelasi antara IKLH yang rendah dengan kapasitas pengelolaan juga rendah. Memang ada pengecualian di beberapa provinsi. DKI Jakarta misalnya, memiliki kapasitas tertinggi, namun IKLH-nya terendah. Begitu juga Jawa Barat yang kapasitasnya termasuk tinggi—kedua setelah DKI Jakarta, juga memiliki IKLH yang rendah. Hal sebaliknya dialami Gorontalo, Bengkulu, Bali dan Sulawesi Tengah, dengan kapasitas pengelolaan sedang, namun IKLH tertinggi. Terlepas dari keadaan khusus itu, Gambar 5.1 memperlihatkan sebuah kecenderungan: IKLH yang relatif rendah berkorelasi dengan kapasitas pengelolaan yang rendah pula. Hal itu memberi isyarat: rendahnya kapasitas pengelolaan menjadi salah satu faktor upaya pemulihan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak optimal.
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 184 Tabel 5.2 Kapasitas Pengelolaa No Provinsi Pengelola LH Kab/Kota Ber- bentuk Badan (%) Angga- ran (%) Peraturan Daerah Terkait Lingkungan Hidup SDM Pemegang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Amdal (SKPA) s/d maret 2013 PPLH/D Total Diklat PPLH/D PPLH/D 1 DKI Jakarta 100,0 4,66 10 155 35 7 2 Jawa Barat 66,7 1,02 10 170 96 60 3 Jawa Timur 59,0 0,33 11 40 41 34 4 DIY 50,0 0,62 11 15 53 7 5 Sumatera Utara 55,9 2,90 7 11 73 15 6 Kalimantan Timur* 86,7 0,34 5 39 87 17 7 Gorontalo 85,7 1,18 6 3 28 3 8 Sulawesi Utara 90,0 0,49 4 13 70 26 9 Sumatera Selatan 75,0 0,23 9 25 18 10 10 Kalimantan Barat 66,7 0,41 8 21 62 11 11 Bangka Belitung 87,5 0,69 5 7 15 11 12 Kepulauan Riau 87,5 0,49 5 5 40 23 13 Nusa Tenggara Barat 70,0 0,56 6 2 60 14 14 Nusa Tenggara Timur 90,9 0,56 6 4 76 6 15 Bengkulu 81,8 0,36 6 5 15 12 16 Banten 71,4 0,32 7 19 54 10 17 Riau 84,6 0,24 5 28 99 15 18 Sulawesi Tengah 91,7 0,56 4 6 45 9 19 Kalimantan Tengah 86,7 0,49 6 19 9 15 20 Lampung 60,0 0,29 8 6 22 7 21 Kalimantan Selatan 78,6 0,45 5 35 44 23 22 Bali 50,0 0,65 6 11 50 15 23 Sumatera Barat 40,0 0,68 9 8 30 14 24 Jawa Tengah 58,3 0,35 5 23 115 55 25 Maluku Utara 100,0 0,63 5 2 41 6 26 Sulawesi Selatan 54,2 1,95 4 27 52 11 27 Aceh 58,3 0,26 7 5 25 12 28 Jambi 41,7 0,41 8 6 29 15 29 Papua Barat 54,5 0,94 6 0 37 65 30 Papua 33,3 0,35 8 3 45 2 31 Sulawesi Barat 83,3 1,18 4 0 4 3 32 Sulawesi Tenggara 53,8 0,28 5 15 14 7 33 Maluku 30,0 0,27 4 11 7 3 Catatan: * Sebelum dimekarkan
    • 185 an Lingkungan Tingkat Provinsi Sarana-Prasarana PointLab Terakredita- si &/ Teregistrasi SLHD TPA Jumlah Kualitas Sanitary Landfill (%) Controlled Landfill (%) Open Dumping atau tidak teridentifikasi (%) Progres TPA (%) 7 10 90,95 0,0 100,0 0,0 50,0 4,66 7 7 68,55 0,0 26,7 73,3 13,3 3,97 4 6 90,46 23,5 47,1 29,4 47,1 3,56 2 9 83,86 33,3 16,7 50,0 41,7 3,33 1 8 87,99 0,0 20,0 80,0 10,0 3,21 3 8 70,05 0,0 25,0 75,0 12,5 3,18 0 5 62,22 50,0 0,0 50,0 50,0 3,17 1 6 78,11 0,0 42,9 57,1 21,4 3,17 2 9 77,06 0,0 8,3 91,7 4,2 3,15 2 4 50,91 0,0 0,0 100,0 0,0 3,14 1 3 49,01 57,1 0,0 42,9 57,1 3,12 1 3 69,99 25,0 25,0 50,0 37,5 3,12 1 7 50,56 37,5 25,0 37,5 50,0 3,11 0 4 50,1 20,0 0,0 80,0 20,0 3,07 0 8 64,03 0,0 0,0 100,0 0,0 3,04 2 1 70,09 0,0 40,0 60,0 20,0 3,02 1 9 53,6 0,0 0,0 100,0 0,0 2,99 1 4 74,75 0,0 0,0 100,0 0,0 2,96 0 3 0 0,0 0,0 100,0 0,0 2,92 2 11 62,69 0,0 50,0 50,0 25,0 2,90 2 5 0 0,0 50,0 50,0 25,0 2,89 0 10 88,17 27,3 0,0 72,7 27,3 2,88 2 9 90,88 11,1 11,1 77,8 16,7 2,88 4 9 53,74 0,0 0,0 100,0 0,0 2,83 0 3 0 0,0 0,0 100,0 0,0 2,78 2 9 69,1 0,0 0,0 100,0 0,0 2,78 0 10 82,14 7,1 7,1 85,7 10,7 2,69 1 7 62,56 0,0 0,0 100,0 0,0 2,69 0 4 49,45 0,0 0,0 100,0 0,0 2,67 1 10 9,67 16,7 0,0 83,3 16,7 2,63 0 2 0 0,0 0,0 100,0 0,0 2,46 1 3 45,4 0,0 0,0 100,0 0,0 2,39 1 4 6,24 57,1 0,0 42,9 57,1 2,33 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 186 POTENSI TEKANAN DAN ISU LINGKUNGAN DI MASA DEPAN Kondisi lingkungan hidup yang masih memprihatinkan saat ini berpotensi memburuk. Tidak mengejutkan, karena berbagai faktor penekan punya kecenderungan meningkat di masa depan. Beberapa faktor penekan yang berpotensi meningkat—atau relatif tetap—di masa depan, antara lain pertumbuhan penduduk dan kemiskinan; alih fungsi lahan; pertumbuhan sektor transportasi dan energi; dan rendahnya persepsi masyarakat tentang lingkungan. KarakteristikkependudukanIndonesiaditandaidengan sebaran yang tidak merata dan laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Hingga 2010, Pulau Jawa yang hanya seluas 6,77 persen wilayah negeri ini, dihuni 138,09 juta jiwa atau 57,4 persen penduduk Indonesia. Sementara itu, Papua yang luasnya 21,77 persen dari luas daratan Indonesia, hanya didiami 3,69 juta jiwa atau 1,5 persen penduduk (Tabel 5.3). Proyeksi Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan UNPF (2012a) menginformasikan, walau rata-rata laju pertumbuhan diduga turun dari 1,29 persen pada 2000 - 2005, menjadi 0,95 persen pada 2020 - 2025 (Tabel 5.4), penduduk Indonesia akan meningkat dari 240,673 juta pada 2000, menjadi 284,315 juta pada 2025. Pada 2025, sekitar 55,5 persen dari total proyeksi penduduk tersebut akan tinggal di Pulau Jawa. Meningkatnya jumlah penduduk di masa depan, terutama kurun 2025 - 2035, akan menciptakan ‘Bonus Demografi’. Tingginya penduduk usia muda pada periode itu dapat menjadi kekuatan sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi. Hanya saja, jika tidak dikelola dengan baik, pertambahan penduduk ini dapat menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup. Bersama faktor-faktor lain, pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola baik akan meningkatkan beban tekanan terhadap lingkungan. Dengan persebaran yang tidak seimbang, pertambahan penduduk di wilayah tertentu, terutama Jawa, berimbas pada menurunnya daya dukung dan daya lenting lingkungan. Sebaran dan Pertumbuhan Penduduk Foto: Istimewa
    • 187 Tabel 5.3 Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2010-2035 Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035 1. ACEH 4.554 4.978 5.377 5.734 6.045 6.314 2. SUMATERA UTARA 13.151 13.889 14.521 15049 15.467 15.764 3. SUMATERA BARAT 4.908 5.180 5.434 5.672 5.890 6.077 4. RIAU 5.610 6.356 7.096 7.827 8.554 9.273 5. JAMBI 3.132 3.447 3.738 4.000 4.235 4.443 6. SUMATERA SELATAN 7.547 8.081 8.548 8.941 9.259 9.505 7. BENGKULU 1.738 1.890 2.028 2.150 2.255 2.343 8. LAMPUNG 7.706 8.121 8.467 8.735 8.922 9.028 9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.239 1.382 1.521 1.652 1.776 1.895 10. KEPULAUAN RIAU 1.802 2.123 2.421 2.695 2.970 3.270 PULAU SUMATERA 51.387 55.447 59.151 62.455 65.373 67.912 11. DKI JAKARTA 9.787 10.277 10.694 11.037 11.268 11.381 12. JAWA BARAT 43.740 47.028 50.065 52.811 55.217 57.024 13. JAWA TENGAH 32.789 33.943 34.938 35.824 36.537 36.962 14. D I YOGYAKARTA 3.501 3.710 3.907 4.080 4.228 4.351 15. JAWA TIMUR 37.502 38.842 40.025 40.931 41.512 41.747 16. BANTEN 10.770 11.955 13.087 14.125 15.049 15.856 PULAU JAWA 138.089 145.755 152.716 158.808 163.811 167.501 17. B A L I 3.939 4.168 4.369 4.549 4.711 4.845 18. NUSA TENGGARA BARAT 4.558 4.859 5.121 5.340 5.515 5.649 19. NUSA TENGGARA TIMUR 4.744 5.129 5.514 5.914 6.325 6.736 PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA 13.241 14.156 15.004 15.803 16.551 17.230 20. KALIMANTAN BARAT 4.451 4.785 5.090 5.362 5.598 5.790 21. KALIMANTAN TENGAH 2.240 2.520 2.796 3.062 3.315 3.554 22. KALIMANTAN SELATAN 3.673 3.956 4.210 4.432 4.622 4.778 23. KALIMANTAN TIMUR* 3.599 4.093 4.575 5.043 5.506 5.966 PULAU KALIMANTAN 13.963 15.354 16.671 17.899 19.041 20.088 24. SULAWESI UTARA 2.299 2.458 2.600 2.726 2.832 2.921 25. SULAWESI TENGAH 2.668 2.893 3.107 3.310 3.502 3.676 26. SULAWESI SELATAN 8.137 8.546 8.906 9.209 9.444 9.603 26. SULAWESI TENGGARA 2.261 2.499 2.732 2.961 3.183 3.395 28. GORONTALO 1.053 1.134 1.210 1.283 1.349 1.406 29. SULAWESI BARAT 1.173 1.283 1.396 1.513 1.632 1.748 PULAU SULAWESI 17.591 18.813 19.951 21.002 21.942 22.749 30. M A L U K U 1.553 1.688 1.817 1.943 2.065 2.182 31. MALUKU UTARA 1.160 1.297 1.418 1.528 1.622 1.702 KEPULAUAN MALUKU 2.713 2.985 3.235 3.471 3.687 3.884 32. PAPUA BARAT 820 929 1.042 1.150 1.258 1.369 33. PAPUA 2.869 3.182 3.467 3.727 3.961 4.163 PULAU PAPUA 3.689 4.111 4.509 4.877 5.219 5.532 TOTAL 240.673 256.621 271.237 284.315 295.624 304.896 Catatan * Sebelum pemekaran provinsi Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, UNPF (2012)
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 188 Tabel 5.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2010-2035 Provinsi 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 1. ACEH 1,80 1,55 1,29 1,06 0,87 2. SUMATERA UTARA 1,10 0,89 0,72 0,55 0,38 3. SUMATERA BARAT 1,08 0,96 0,86 0,76 0,63 4. RIAU 2,53 2,23 1,98 1,79 1,63 5. JAMBI 1,94 1,63 1,36 1,15 0,96 6. SUMATERA SELATAN 1,38 1,13 0,90 0,70 0,53 7. BENGKULU 1,69 1,42 1,18 0,96 0,77 8. LAMPUNG 1,05 0,84 0,63 0,42 0,24 9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2,21 1,94 1,67 1,46 1,31 10. KEPULAUAN RIAU 3,33 2,66 2,17 1,96 1,94 PULAU SUMATERA 1,53 1,30 1,09 0,90 0,76 11. DKI JAKARTA 0.98 0,80 0,63 0,42 0,20 12. JAWA BARAT 1,46 1,26 1,07 0,90 0,71 13. JAWA TENGAH 0,69 0,58 0,50 0,39 0,23 14. D I YOGYAKARTA 1,17 1,04 0,87 0,72 0,58 15. JAWA TIMUR 0,70 0,60 0,45 0,28 0,11 16. BANTEN 2,11 1,83 1,54 1,28 1,05 PULAU JAWA 1,09 0,94 0,79 0,62 0,45 17. B A L I 1,14 0,95 0,81 0,70 0,56 18. NUSA TENGGARA BARAT 1,29 1,06 0,84 0,65 0,48 19. NUSA TENGGARA TIMUR 1,57 1,46 1,41 1,35 1,27 PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA 1,35 1,17 1,04 0,93 0,81 20. KALIMANTAN BARAT 1,46 1,24 1,07 1,87 0,68 21. KALIMANTAN TENGAH 2,38 2,10 1,83 1,60 1,40 22. KALIMANTAN SELATAN 1,50 1,25 1,03 0,84 0,67 23. KALIMANTAN TIMUR* 2,61 2,25 1,97 1,77 1,62 PULAU KALIMANTAN 1,92 1,66 1,43 1,24 1,08 24. SULAWESI UTARA 1,35 1,13 0,95 0,77 0,62 25. SULAWESI TENGAH 1,63 1,44 1,27 1,13 0,97 26. SULAWESI SELATAN 0,99 0,83 0,67 0,51 0,33 26. SULAWESI TENGGARA 2,02 1,80 1,62 1,46 1,30 28. GORONTALO 1,49 1,31 1,18 1,01 0,83 29. SULAWESI BARAT 1,81 1,70 1,62 1,52 1,38 PULAU SULAWESI 1,35 1,18 1,03 0,88 0,72 30. M A L U K U 1,68 1,48 1,35 1,23 1,11 31. MALUKU UTARA 2,26 1,80 1,51 1,20 0,97 KEPULAUAN MALUKU 1,93 1,62 1,42 1,21 1,05 32. PAPUA BARAT 2,53 2,32 1,99 1,81 1,71 33. PAPUA 2,09 1,73 1,46 1,23 1,00 PULAU PAPUA 2,19 1,87 1,58 1,36 1,17 TOTAL 1,29 1,11 0,95 0,78 0,62 Catatan * Sebelum pemekaran provinsi Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, UNPF (2012)
    • 189 Hubungan antara kemiskinan dengan degradasi lingkungantelahlamamenjadiperdebatan.Kemiskinan dianggap penyebab memburuknya lingkungan, namun di sisi lain, bukan sebagai faktor utama degradasi lingkungan. Bahkan ada pendapat, justru lingkungan yang terdegradasi yang melahirkan kemiskinan. Dalam kasus tertentu, tidak dapat diingkari kemiskinan adalah salah satu faktor penyumbang menurunnya kualitas lingkungan. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup berada dalam lingkaran sebab-akibat yang tidak jelas awal-mulanya (vicious cycle). Kemiskinan dapat memicu kerusakan lingkungan, sebaliknya lingkungan yang rusak juga bisa menyebabkan kemiskinan. Data kemiskinan Indonesia menyajikan tendensi penurunan persentase penduduk miskin: dari 16,66 persen pada Februari 2004, menjadi 11,66 persen pada September 2012 (Gambar 5.3). Lepas dari tren penurunan tersebut, secara absolut 28,59 juta penduduk hidup di bawah garis kecukupan/kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Besarnya jumlah penduduk miskin, bersama faktor lain, berpotensi menambah tekanan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Secara umum, jumlah dan persentase warga miskin berfluktuasi selama periode 1996 - 2012. Sempat menurun selama 2000 – 2005, kemudian meningkat pada 2006, dan kembali turun pada 2007 - 2012. Pada periode 1996-1999, karena krisis ekonomi, jumlah warga miskin meningkat 13,96 juta jiwa—dari 34,01 juta (17,47 persen) pada 1996, menjadi 47,97 (23,43 persen) pada 1999. Dengan standar kemiskinan yang disempurnakan, jumlah itu terus berkurang hingga 29,13 juta jiwa (11,96 persen) pada Maret 2012. Bila dibandingkan dengan Maret 2011, angka kemiskinan berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen), dari jumlah 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama Maret 2011 – Maret 2012, penduduk miskin di perkotaan berkurang 399,5 ribu orang—dari 11,05 juta orang pada Maret 2011, menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012. Sementara di perdesaan berkurang 487 ribu orang—dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun 8,78 persen pada Maret 2012. Begitu juga penduduk miskin di perdesaan, dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada Maret 2012. Kemiskinan Gambar 5.3. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004-2012 Feb 04 Feb 05 Mar 06 Mar 07 Mar 08 Mar 09 Mar 10 Mar 11 Sept 11 Mar 12 Sept 12 36,10 35,10 16,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 12,36 11,96 11,66 39,30 37,17 34,96 32,53 31,02 30,02 29,89 29,13 28,59 Persentase (PO) Penduduk Miskin (Juta) Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 190 Tabel5.5.IndeksKeparahanKemiskinan(P2)MenurutProvinsi,September2012 Provinsi JumlahPendudukMiskin(000)PendudukMiskin(persen)GarisKemiskinan(Rp)P1(persen)P2(persen) KotaDesa Kota +Desa KotaDesa Kota +Desa KotaDesa Kota +Desa KotaDesa Kota +Desa KotaDesa Kota +Desa Aceh165,40711,10876,6012,4720,9718,58352.056310.089321.8931,443,713,070,271,040,83 SumateraUtara669,40709,101,378,4010,2810,5310,41295.080249.165271.7382,041,611,820,630,380,50 SumateraBarat124,30273,60397,906,458,998,00321.128273.655292.0521,131,301,240,300,320,31 Riau156,40324,90481,306,688,948,05333.933295.582310.6030,971,231,130,200,280,25 Jambi105,30164,70270,1010,537,298,28328.504248.812273.2672,370,931,370,920,220,44 SumateraSelatan367,60674,401,042,0013,2913,5813,48296.933238.901259.6682,041,751,850,500,390,43 Bengkulu92,70217,80310,5016,8917,8017,51318.881267.273283.2522,723,203,050,660,870,80 Lampung237,90981,101,219,0011,8816,9615,65297.421251.202263.0881,542,872,530,300,730,62 BangkaBelitung24,0046,2070,203,736,965,37374.284390.294382.4120,390,920,660,060,220,14 KepulauanRiau106,6024,60131,206,777,086,83373.725316.963363.4500,810,990,850,170,310,19 DKIJakarta366,80-366,803,700,003,70392.571-392.5710,56-0,560,15-0,15 JawaBarat2.560,001.861,504,421,508,7112,139,89249.170228.577242.1041,402,051,620,350,540,42 JawaTengah1.946,502.916,904,863,4013,1116,5514,98245.817223.622233.7692,062,672,390,500,630,57 DIYogyakarta306,50255,60562,1013,1021,2915,88284.549241.975270.1102,294,072,890,581,090,75 JawaTimur1.606,003.354,604,960,508,9016,8813,08253.947234.556243.7831,292,521,930,300,570,44 Banten333,50314,80648,304,418,315,71262.371228.794251.1610,771,300,950,240,360,28 Bali93,2067,70161,003,814,173,95270.020230.389254.2210,420,350,390,080,050,07 NusaTenggaraBarat415,40412,90828,3021,6515,4118,02274.879230.054248.7584,402,343,201,230,540,83 NusaTenggaraTimur117,40882,901,000,3012,2122,4120,41293.906205.083222.5072,593,683,470,810,930,91 KalimantanBarat74,20281,50355,705,499,047,96254.972232.303239.1621,111,301,240,390,310,33 KalimantanTengah32,30109,60141,904,217,196,19274.222279.008277.4070,921,161,080,250,270,27 Kalimantanselatan56,50132,70189,203,566,075,01286.844257.282269.7140,470,970,760,100,230,17 KalimantanTimur91,50154,60246,103,8210,566,38384.413330.329363.8870,731,430,990,220,300,25 SulawesiUtara66,80110,70177,506,368,697,64231.794217.355223.8831,141,211,180,330,270,30 SulawesiTengah60,20349,40409,609,0216,8514,94292.578258.393266.7181,943,102,820,680,870,82 SulawesiSelatan133,60672,30805,904,4412,939,82215.790183.959195.6270,482,371,680,090,620,42 SulawesiTenggara29,60274,70304,304,6216,2413,06215.050198.902203.3330,192,581,920,020,660,49 Gorontalo17,80169,90187,704,8023,6317,22217.073210.101212.4760,644,533,210,121,220,84 SulawesiBarat29,10131,50160,6010,0313,9213,01212.579205.383207.0721,831,721,740,470,380,40 Maluku51,10287,80338,908,3928,1220,76314.855284.629295.9041,616,034,380,461,811,31 MalukuUtara8,7079,6088,302,929,988,06276.117240.447250.1840,081,140,850,000,200,14 PapuaBarat13,30210,00223,205,3636,3327,04374.382346.157354.6260,657,885,710,152,371,71 Papua48,10928,30976,405,8139,3930,66344.415281.022297.5021,289,497,350,483,132,44 Indonesia10.507,8018.086,9028.594,608,6014,7011,66277.382240.441259.5201,382,421,900,360,610,49 Sumber:SusenasMaret2012
    • 191 Sejaklamaalihfungsilahantelahmenjadipermasalahan serius. Secara khusus melanda kawasan perlindungan yang dirombak menjadi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan permukiman. Alih fungsi lahan telah mendorong degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Di masa depan, untuk berbagai kebutuhan di atas, alih fungsi lahan masih akan tetap berlangsung. Bahkan untuk sektor tertentu, seperti pertambangan, diperkirakan akan terjadi lebih intens. Jika melihat tren pada tahun sebelumnya, untuk memenuhi pangan dalam negeri, khususnya beras, proyeksi kebutuhan lahan sawah akan terus meningkat. Pada 2008 luas panen padi sebesar 12.327 hektar, meningkat menjadi 13.443 hektar pada 2012; atau naik 9,05 persen selama lima tahun. Jika kebutuhan beras harus dipenuhi dari dalam negeri, tingginya kebutuhan lahan sawah pasti berdampak pada alih fungsi lahan untuk membuat sawah baru. Sangat mungkin terjadi, alih fungsi lahan mengarah pada kawasan yang berfungsi lindung. Tingginya kebutuhan pangan mendorong pemerintah membangun kawasan pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan energi: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Provinsi Papua. MIFEE adalah tindak lanjut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Di dalam MIFEE akan dikembangkan produksi pangan yang mencakup aspek pertanian, perkebunan, dan peternakan di kawasan yang luas (an integrated farming, plantation and livestock zone). Tidak kurang 2,5 juta hektar lahan disiapkan untuk kawasan pertanian pangan. Dari luas lahan itu, 1,94 juta hektar direncanakan untuk lahan sawah. Lebih dari setengah kawasan MIFEE (1,43 juta hektar) berada di lahan hutan produksi konversi (HPK). Sementara itu, meningkatnya permintaan dunia terhadap minyak sawit juga telah mendorong pengembangan kebun sawit dengan mengalih- fungsikan lahan, khususnya lahan kehutanan. Pada 1995 lahan kelapa sawit seluas 992.400 hektar, meningkat menjadi 5.406.900 hektar pada 2012 (BPS). Atau naik lebih lima kali lipat selama kurang dari dua dekade. Konversi lahan tersebut akan terus terjadi pada masa yang akan datang. Nantinya, konversi lahan dapat terjadi sebagai lanjutan alih fungsi lahan saat ini untuk pertambangan. Gambar 5.4 menampilkan wilayah Indonesia yang memiliki kandungan batubara di Sumatra dan Kalimantan. Alih Fungsi Lahan Tabel 5.6 Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia No Komoditas Tahun 2008 2009 2010 2011 2012* 1. Padi • Produksi (000 Ton) 60.326 64.399 66.469 65.757 69.045 • Luas panen (000 Ha) 12.327 12.884 13.253 13.204 13.443 • Produktivitas (Ku/Ha) 48,94 49,99 50,15 49,80 51,36 2. Padi Sawah • Produksi (000 Ton) 57.170 61.171 63.018 62.528 65.177 • Luas panen (000 Ha) 11.258 11.797 12.119 12.169 12.279 • Produktivitas (Ku/Ha) 50,78 51,58 52,00 51,38 53,08 3. Padi Ladang • Produksi (000 Ton) 3.156 3.228 3.451 3.229 3.868 • Luas panen (000 Ha) 1.070 1.086 1.135 1.035 1.164 • Produktivitas (Ku/Ha) 29,51 29,71 30,42 31,21 33,32 Keterangan: *Angka sementara Sumber: Badan Pusat Statisik
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 192 ! Total Sumber Daya Batubara (2011) = 105.187,44 JutaTon Cadangan batubara (2011) = 21.131,84 JutaTon Sumber : Kementerian ESDM, 2011 Gambar 5.4 Lokasi Penyebaran Sumber Daya dan Cadangan Batubara Status Desember (2011) Tanaman padi di tengah perkotaan Foto: Siswanto
    • 193 Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 mencatat ekonomi Indonesia selama 2007 – 2012 mampu tumbuh di atas 6 persen per tahun, kecuali pada 2009 yang hanya 4,6 persen. Selain itu, sejalan dengan target RPJMN, selama 2014 - 2016 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berakselerasi rata-rata di atas 7 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi dan estimasinya itu, memberi tanda bahwa pembangunan ekonomi akan stabil dan bahkan melampaui prestasi pada 2007 – 2012. Pencapaian pertumbuhan diyakini akan memicu efek ganda (multiplier effects) pembangunan. Misalnya, pertumbuhan sektor transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Pertumbuhan sektor transportasi selama 2000 - 2011, memperlihatkan jumlah kendaraan bermotor meningkat tajam hingga lebih 4 kali lipat. Sebagai contoh, pada 2000 terdapat sekitar 19 juta kendaraan sepeda motor, bis, truk dan mobil penumpang. Jumlah itu meningkat menjadi sekitar 85,6 juta pada 2011. Data pertumbuhan kendaraan bermotor antara 1987- 2011 disajikan dalam Tabel 5.7. Sadar atau tidak, meningkatnya kendaraan bermotor diikuti dengan naiknya konsumsi bahan bakar fosil. Sepanjang 20 tahun terakhir, konsumsi bahan bakar minyak terus naik, dari sekitar 30 juta KL pada 1990 menjadi 60 juta KL pada 2010. Konsumsi BBM akan terus meningkat seiring bertambahnya kendaraan, yang berujung pada peningkatan pencemaran udara. Pertumbuhan Sektor Transportasi Tabel 5.7 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2011 Tahun Mobil Penumpang Bis Truk Sepeda Motor Jumlah 1987 1.170.103 303.378 953.694 5.554.305 7.981.480 1988 1.073.106 385.731 892.651 5.419.531 7.771.019 1989 1.182.253 434.903 952.391 5.722.291 8.291.838 1990 1.313.210 468.550 1.024.296 6.082.966 8.889.022 1991 1.494.607 504.720 1.087.940 6.494.871 9.582.138 1992 1.590.750 539.943 1.126.262 6.941.000 10.197.955 1993 1.700.454 568.490 1.160.539 7.355.114 10.784.597 1994 1.890.340 651.608 1.251.986 8.134.903 11.928.837 1995 2.107.299 688.525 1.336.177 9.076.831 13.208.832 1996 2.409.088 595.419 1.434.783 10.090.805 14.530.095 1997 2.639.523 611.402 1.548.397 11.735.797 16.535.119 1998 2.769.375 626.680 1.586.721 12.628.991 17.611.767 1999*) 2.897.803 644.667 1.628.531 13.053.148 18.224.149 2000 3.038.913 666.280 1.707.134 13.563.017 18.975.344 2001 3.189.319 680.550 1.777.293 15.275.073 20.922.235 2002 3.403.433 714.222 1.865.398 17.002.130 22.985.183 2003 3.792.510 798.079 2.047.022 19.976.376 26.613.987 2004 4.231.901 933.251 2.315.781 23.061.021 30.541.954 2005 5.076.230 1.110.255 2.875.116 28.531.831 37.623.432 2006 6.035.291 1.350.047 3.398.956 32.528.758 43.313.052 2007 6.877.229 1.736.087 4.234.236 41.955.128 54.802.680 2008 7.489.852 2.059.187 4.452.343 47.683.681 61.685.063 2009 7.910.407 2.160.973 4.452.343 52.767.093 67.336.644 2010 8.891.041 2.250.109 4.687.789 61.078.188 76.907.127 2011 9.548.866 2.254.406 4.958.738 68.839.341 85.601.351 *) sejak 1999 tidak termasuk Timor- Timur Sumber: Kantor Kepolisian Republik Indonesia disadur dari Badan Pusat Statistik
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 194 Dengan makin tingginya permintaan energi, lingkungan hidup akan terus tertekan di masa depan. Kebutuhan energi final masa datang akan didominasi permintaan dari sektor industri (47,3 persen), diikuti transportasi (29,8 persen) dan rumah tangga (14,1 persen). Pertumbuhan setiap sektornya, industri: 6,2 persen; transportasi: 6,1 persen; rumah tangga: 2,2 persen; komersial: 4,9 persen; dan PKP 3,8 persen. Walaupun jumlah energi baru dan terbarukan (EBT) cukup berkembang, pasokan energi Indonesia mendatang masih akan didominasi batubara, diikuti minyak bumi dan gas bumi. Berdasarkan Skenario Dasar, bauran pasokan energi pada 2030 menjadi: batubara 51 persen, minyak bumi 22,2 persen, gas bumi 20,4 persen, dan sisanya 6,1 persen EBT. Pada Skenario Mitigasi, bauran pasokan energi 2030 adalah: batubara 29,5 persen, gas bumi 31,4 persen, minyak bumi 24,6 persen, dan sisanya 14,5 persen EBT. Jenis EBT yang akan menonjol adalah BBN (5,8 persen), tenaga air (2,9 persen) panas bumi (3,5 persen) dan biomassa nonrumah tangga (2,9 persen). Terkait pertumbuhan sektor transportasi, Kementerian ESDM mencatat transportasi akan menjadi sektor kedua yang mendominasi permintaan energi. Hal itu sejalan dengan prediksi pertumbuhan transportasi yang dikemukakan pada uraian terdahulu. Namun demikian, dari segi pasokan, batubara akan banyak mendukung pertumbuhan energi Indonesia masa depan (2030), yang diduga mencapai lebih 51 persen. Alhasil, pasokan energi dari batubara akan menuntut bertambahnya penambangan bahan mineral itu. Seperti telah diuraikan, penambangan batubara memungkinkan alih fungsi lahan, yang berimbas pada degradasi lingkungan hidup. Permintaan Energi Sebuah traktor merapihkan timbunan batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Indramayu, Jawa Barat TEMPO/Aditia Noviasnyah
    • 195 Di samping berbagai faktor di atas, naik-turunnya kualitas lingkungan hidup dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat. Kemudian bagaimana kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup? Kementerian Lingkungan Hidup pada 2012 mengkaji perilaku peduli lingkungan hidup di beberapa provinsi. Hasil kajian menunjukkan, pada umumnya indeks perilaku lingkungan provinsi yang diteliti berkategori ‘cukup’ atau di angka 5,7 (lihat Bab III). Selain perilaku pemanfaatan bahan bakar nasional yang bernilai ‘belum cukup’, indeks perilaku lainnya bernilai ‘sedang’. Bahkan indeks perilaku konsumsi energi termasuk tinggi. Karena biaya untuk energi makin mahal, bisa dipahami sebagian besar masyarakat terdorong melakukan hemat energi, misalnya energi listrik. Perilaku Peduli Lingkungan Kepadatan kendaraan bermotor di kawasan Thamrin, Jakarta, Setiap hari pertumbuhan mobil baru di Jakarta sekitar 1.200 unit dan sepeda motor sekitar 2.800 unit Tempo/Tony Hartawan
    • 5 Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Pengelolaannya 196 Mengecilnya tutupan hutan, pencemaran, memburuknya pesisir dan laut, serta merosotnya keanekaragaman hayati masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Tantangan dan permasalahan yang terjadi, berjalan seiring dengan masih rendahnya kapasitas pengelolaan lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan, dan banyak di antaranya yang berhasil, pengelolaan lingkungan secara keseluruhan belum mampu meningkatkan kualitas lingkungan. Bahkan, belum mampu mengatasi gejala memburuknya kualitas lingkungan. Lingkungan hidup di masa depan masih akan menghadapi berbagai tekanan yang sama, atau bahkan mungkin lebih besar. Karena itu, perlu penguatan kapasitas lingkungan untuk menghadapi persoalan lingkungan tersebut. Peningkatan kapasitas yang memadai diperlukan, agar kondisi lingkungan hidup Tanah Air dapat dipulihkan kembali, disertai dengan melestarikan lingkungan hidup yang masih baik. KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MASA DEPAN Sisa-sisa penebangan hutan Foto: Dok KLH
    • 197
    • 198 BERSINERGI MENATAP MASA DEPAN6
    • 199 “Status lingkungan hidup Indonesia masih membuat banyak pihak mengelus dada. Namun harus diakui bahwa laju kerusakan dan pencemaran juga berkurang. Ibarat adu cepat, laju kerusakan dan pencemaran lingkungan menurun, sementara aksi-aksi lingkungan makin kencang. Banyak kalangan bahu-membahu turut mencegah dan memulihkan lingkungan hidup”.
    • 6 Bersinergi Menatap Masa Depan 200 SINTESIS Kapasitas kelembagaan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Seperti telah diuraikan di depan, kapasitas kelembagaan yang mumpuni diharapkan menjadi pengungkit bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Kondisi lingkungan hidup merupakan hasil interaksi kompleks berbagai aspek: ekonomi, sosial dan teknologi. Interaksi setiap aspek itu dipertautkan oleh kapasitas kelembagaan. Secara umum, kapasitas kelembagaan memberikan hasil beragambagi tren status lingkungan hidup. Ini terjadi lantaran begitu banyak variabel kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan.Sekadar mengingatkan kembali, variabel itu mencakup anggaran, sumberdaya manusia, kebijakan, program serta rentang kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.Interaksi yang kompleks dan transmisi dampak dari berbagai variabel itu tak mudah diidentifikasi, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Dalam perspektif SLHI 2012, kapasitas pengelolaan lingkungandilihat secara implisit melalui tren kualitasudara, air, lahan dan hutan, pesisir- lautserta keanekaragaman hayati. Dinamika status lingkungan itu tak lepas dari berbagai tekanan yang membebani lingkungan—seperti pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Interaksi kedua faktor ini membuat tekanan terhadap lingkungan menjadi lumayan berat. Kualitas udara misalnya. Melejitnya konsumsi bahan bakar minyak— diiringi jumlah kendaraan bermotor yang terus menanjak, berefek padanaiknya emisi oksida nitrogen (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida(SO2 ), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5 ), dan hidrokarbon (HC). Tekanan penduduk dan ekonomi juga menambah tekananbagi kualitas air. Meski beban pencemaran air dari sektor industri cenderung turun—salah satunya melalui penerapanprogram peringkat kinerja perusahaan (PROPER), pencemaran air dari limbah rumah tangga masih menjadi tantangan besar. Tak sekadar kualitas air yang menurun, tekanan juga menimpa kuantitas sumberdaya air. Ini khususnya menerpa Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Hingga medio 2000-an saja, jumlah DAS kritis meningkat dari 22 menjadi 62 DAS selama 1984-2005. Tak mengherankan,banjir dan kekeringan kerap mendera wilayah DAS kritis. Kualitas air sungai, khususnya di Jawa, masih menunjukkan pencemaran yang relatif tinggi. Dampaknya, ketersediaan air bersih bagi masyarakat kian berkurang. Sekitar 119 juta masyarakat Indonesia kini tanpa akses terhadap air bersih. Beban cukup berat juga dialami komponen lahan dan hutan. Polanya cenderung sama. Pada periode 2000 – 2011, luas tutupan hutan cenderung berkurang, dan deforestasi sebesar 6,5 juta hektar selama 11 tahun belakangan. Deforestasi dan degradasi hutan terkait erat dengan perkembangan lahan kritis di Indonesia. Lahan kritis adalah lahan yang fisiknya telah rusak, sehingga tidak dapat berfungsi baik sebagai media produksi atau pengatur tata air. Selama 2000-2011, lahan kritis bertambah 4 juta hektar, dengan kontribusi setiap provinsi yang berbeda-beda. Tak hanya matra terestrial, pesisir dan laut juga menderita tekanan yang tak kalah berat. Kendati ada tren perbaikan, hingga 2012, kondisi terumbu karang misalnya, yang berkategori sangat baik dan baik, hanya sekitar 5,30 persendan 27,19 persen. Sementara luas hutan mangrove menyusutdari sekitar 7,7 juta hektar pada 2006, menjadi sekira 5,5 juta hektar pada 2011. Selain itu, beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) mengalami overfishing atau moderately overfishing, dan airnya tercemar tumpahan minyak yang mengancam sumberdaya hayati laut. Tekanan yang menderamatra terestrial dan pesisir- laut, tak pelak lagi berdampak langsung pada keanekaragaman hayati yang terpendam di kedua ekosistem itu. Walau berbagai upaya pencegahan tengah dilakukan pemerintah,beberapa flora- fauna negeri ini terancam punah. Upaya yang sama juga dilakukan masyarakat,yang telah banyak menyelamatkan flora dan fauna dari kepunahan. Di sisi lain, telaah dalam pustaka ini memberi gambaran tren meningkatnya berbagai komponen kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Porsi anggaran lingkungan hidup di tingkat nasional maupun daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Demikian
    • 201 juga kapasitas sumberdaya manusia terus membaik— baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Beberapa tahun terakhir, peningkatan kapasitas terkait kebijakan makro dalam mendukung ekonomi hijau, misalnya, terus diupayakan. Hal itu terlihat dariberbagai pelatihan tentang perhitungan PDRB hijau dan instrumen ekonomi lainnya. Dalam beberapa kasus, peningkatan kapasitas memberi hasil positif, seperti pelaporan status lingkungan hidup daerah yang makin berkualitas. Di sisi lain, kinerja pengelolaan lingkungan hidup juga bisa dilihat dari beberapa inisiatifpemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan yang mendukung perbaikan lingkungan hidup. Di tingkat nasional, Indonesia berperan penting dalamaneka forum: pembangunan berkelanjutan, produksi dan konsumsi berkelanjutan, perlindungan lapisan ozon, pengurangan limbah B3 dan perdagangan internasional yang terkait lingkungan. Indonesia juga telah beberapa kali menjadi tuan rumah pertemuan lingkungan Internasional, seperti COP14 tahun 2007, Joint9th Meeting of the Conference of Parties to the Vienna Convention dan 23rd Meeting of the Parties to the Montreal Protocol; Environmentally Sustainable City (ESC) Program;dan Konferensi Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP) ke-10. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidupnasional dan global. Di tingkat daerah, beberapa daerah berinisiatif dalam kebijakan untuk memperbaiki lingkungan hidup. Seperti inisitatif pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Jawa yang memberikan kepastian hak atas pengelolaan hutan. Demikian juga, program lain seperti program PERMATA (Penyelamatan mata air), program penyelamatan danau dan sungai, serta program penyelamatan teluk dan selat—Teluk Tomini dan Selat Bali. Beragam inisiatif tersebut memberi penyadaran kepada masyarakat tentang nilai penting penyelamatan lingkungan. Selain itu upaya penyelamatan flora dan fauna, seperti pelestarian badak jawa, badak sumatera dan spesies bambu yang menumbuhkan kesadaran khalayak tentang pentingnya keanekaragaman hayati negeri ini. Sementara itu, pengakuan hak adat dan nilai budaya telah banyak dilakukan dengan terbitnya peraturan daerah. Kabupaten Lebak, Banten, misalnya, menerbitkan peraturan daerah yang mengakui masyarakat Baduy dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan. Hal lain yang menarik adalahkerjasama Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, Jawa Barat, AKSI PENANAMAN 1 MILYAR POHON- Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di dampingi Ny. Ani Yudhoyono saat menanam pohon dalam gerakan penanaman 1 milyar pohon di waduk Jatiluhhur, Purwakarta, minggu 28 november 2010 Foto: TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
    • 6 Bersinergi Menatap Masa Depan 202 yang bersinergi dalam konservasi sumber air di lereng Gunung Ciremai. Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup juga semakin bisa unjuk gigi. Beberapa aspek menunjukkan hal itu, seperti anggaran, peraturan, sumberdaya manusia, baik di pemerintahan maupun para pemangku kepentingan. Interaksi antara kapasitas dan kualitas lingkungan memang masih sulit diukur dengan nilai tertentu. Derajat kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dipaparkan dalam laporan ini. Kendati secara ilmiah dapat berterima, namun memang masih perlu upaya keras untuk mendapatkan satu kesimpulanakurat tentang status lingkungan hidup Indonesia. Begitu jugadalam mengukurtingkat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Tentu saja, seraya tetap berikhtiar mencari ukuran dan nilai yang tepat, untuk memberi gambaran simultan,tetap diperlukan satu kesimpulan. Interaksi kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada gambar 6.1. Nampaknya, status lingkungan hidup memang masih mengisyaratkan kerja keras di masa datang. Sedangkan untuk kapasitas pengelolaan rupanya juga masih belum memadai untuk ‘mengungkit’ kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Harapannya, bila kapasitas pengelolaan ditingkatkan di masa depan, lingkungan hidup akan mencapai titik balik: statusnya kian membaik. Lantas kapan harapan itu mewujud. Jawabannya terletak di pundak semua pihak: komitmen bersama bagi terciptanya lingkungan hidup yang lestari. Seluruh potret status lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaannya dalam pustaka ini sejatinya mengajak semua komponen bangsa untuk merenung dan mengambil hikmahnya. Dengan begitu, aksi selanjutnya adalah kajian mendalam dan luas bagi perencanaan, penelitian dan memutuskan kebijakan. Gambar 6.1. Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup vs Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas LH tinggi Kualitas LH rendah Kapasitas LH rendah Kapasitas LH tinggi Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012
    • 203 Sebagai ilustrasi awal tantangan dan langkah ke depan, diperlukan paparan pengharapan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada masa mendatang, Indonesia bakal menginjak pada tahap pembangunan jangka menengah ketiga (2015-2019) dengan situasi politik yang kian dinamis. Tantangan pembangunan jangka menengah ketiga akan semakin kompleks dengan target pembangunan bertahap menuju Visi Indonesia 2025: PDB ditargetkan mencapai US$ 3,8 — 4,5 triliun dan pendapatan per kapita US$ 13.000-16.000. Untuk mencapai target itu tentu saja tak mudah. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, bertahan pada 6 – 7 persen per tahun, dengan kontribusi ekstraksi sumberdaya alam yang makin giat. Arah menuju ke sana saat ini sudah dimulai dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan(MP3EI). Selain mempercepat pertumbuhan ekonomidanmeningkatkankonektivitas, kebijakan MP3EI tidak dipungkiri bakal menambah beban bagi sumberdaya alam dan lingkungan. Jika dilihat dari hasil sintesis di atas, tanpa intervensi akselerasi pembangunan pun, kualitas lingkungan cenderung menurun. Meski berbagai upaya juga telah dilakukan, beban berat atas lingkungan rupanya belum bisa diimbangi dengan kebijakan dan aksi untuk mengurangi beban itu. Dengan demikian, tekanan terhadap lingkungan akan semakin besar dengan adanya percepatan pembangunan. Melihat kecenderungan itu, intervensi pemerintah yang kontinyu dan konsisten untuk memperbaiki lingkungan akan berdampak positif bagi status lingkungan hidupdi masa depan. Program dan aksi bagi perbaikan mutu air, udara, pesisir-laut, lahan- hutan, dan keanekaragaman hayati, yang dikemas dalam kerangka ekonomi hijau, akan memberi insentif bagi masyarakat, swasta dan pemerintah untuk turut memperbaiki lingkungan dan ekonomi. Kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan akan berperan dalam meningkatkan intervensi kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Peningkatan anggaran lingkungan hidup di pusat dan daerah akan memperkuat pelaksanaan program pengendalian kerusakan dan peningkatan kualitas lingkungan. Demikian juga, dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan infrastuktur—seperti laboratorium yang terakreditasi. Sementara itu, peran pemerintah daerah dengan menerbitkan regulasi terkait lingkungan hidup akan memberikan payung hukum dan kekuatan kelembagaan dalam mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan, seperti pembayaran jasa lingkungan, subsidi lingkungan dan sejenisnya. Hal ini tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam menangkap peluang dan memecahkan masalah lingkungan melalui kerangka regulasi dan mekanisme lainnya. HARAPAN KE DEPAN Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan Foto: TEMPO/ Gunawan Wicaksono
    • 204 DAFTAR Pustaka Aji, GB., J.Suryanto & TI.Miranda. 2009. Strategi alternatif mengurangi kemiskinan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat. LIPI.Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011. Data Bencana Indonesia Badan Pusat Statistik, 2012. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Badan Pusat Statistik, 2012. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir Bappenas, BPS, dan UNPF. 2012. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 BAPPENAS-ADB, 1999. Causes, Extent, Impact and Cost of 1997/1998 Fires and Drought. Laporan akhir, Lampiran 1 dan 2. Planning for Fire Prevention and Drought Management Project. Asian Development Bank TA 2999-INO. National Development Planning Agency (BAPPENAS) and Asian Development Bank, Jakarta BPLHD Jawa Timur 2012, Laporan mengenai sungai Brantas BPS, 2012. Indikator Pembangunan Berkelanjutan BPS, 2012. Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2014 Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, 2012. Laporan tentang ketentuan emisi gas buang kendaraan bermotor Ditjen Sumber Daya Air,Kementerian PU, 2012. Potensi air dan ketersediaan air perkapita Kementerian Lingkunangan Hidup, 2012. Laporan Pemantauan Kualitas Air Laut Kementerian Kehutanan, 2011. Statistik Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,2012. Laporan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) Kartawinata, K. 2005. Six Decades of Natural Vegetation Studies in Indonesia. In: Soemodihrdjo, S. and S.D. Sastrapradja Ieds.).Six Decades of Science and Scientists in Indonesia. Naturindo. Bogor pp 95-140. Kementerian Kesehatan, 2012. Profil Kesehatan Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Laporan SLHI 2010 Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Laporan Survei Perilaku Masyarakat Peduli Lingkungan Kodoatie R. J. 2011. Kondisi Sumber Daya Air Dan Solusi Terhadap Permasalahan Air Di Indonesia. Makalah dalam Diskusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya AlamTambang Dan Air Dalam Kerangka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kementrian Lingkungan Hidup. Jakarta 2011 Laporan Ekspedisi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Pulau Mursala. Kepulauan Riau, 2012 Lilik Budi Prasetyo, 2012. Laporan Hasil Kajian mengenai Keberhasilan Kuningan dalam Konservasi Hutan Pusat Penelitian Biologi-LIPI. 2011. Status Keanekaragaman Hayati Indonesia. 48 pp. Pusat Pengolahan Data, Kementerian PU, 2012. Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum Pusdatin ESDM 2010, Konsumsi energi di Indonesia tahun 1990 – 2009 dari berbagai sektor dalam Handbook Energy & Economic Statistic of IndonesiaPengukuran kualitas udara perkotaan tahun 2011 dan 2012 dalam Laporan EKUP, Kementerian Lingkungan Hidup 2012 Pusdatin-Kementerian ESDM, 2010. Indonesia Energy Outlook 2010 Status Keanekaragaman Hayati Indonesia, Puslit Biologi. LIPI 2012 Tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor (darat) nasional untuk kategori (a) mobil, truk dan bus, (b) sepeda motor, Sumber: diolah dari data Polri dalam Statistik Indonesia 2012
    • 206 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jl. D. I. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13410 Telp : 021 -8580081 Fax: 021 -8580081