disampaikan oleh Gunawan Sasmita Direktur Land Reform BPN (2007)

1. REFORMA AGRARIAREFORMA AGRARIA
DANDAN
REFLEKSI HAMREFLEKSI HAM
GUNAWAN SASMITA
DIREKTURLANDREFORM
BADAN PERTANAHAN NASIONALBADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
JAKARTAJAKARTA
10 DESEMBER 200710 DESEMBER 2007
ALIANSI PETANI INDONESIAALIANSI PETANI INDONESIA

2. LANDASAN FILOSOFI
• TANAH KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA KEPADA BANGSA
INDONESIA.
• HUBUNGAN BANGSA INDONESIA DENGAN TANAH BERSIFAT ABADI.
• HUBUNGAN INI SANGAT MENENTUKAN KESEJAHTERAAN,
KEMAKMURAN, KEADILAN, KEBERLANJUTAN DAN HARMONI BAGI
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
• HUBUNGAN RAKYAT DENGAN TANAH MERUPAKAN HAL YANG
SANGAT MENDASAR DAN ASASI DALAM HIDUP DAN
KEHIDUPANNYA.
• JIKA HUBUNGAN INI TIDAK TERTATA DENGAN BAIK, AKAN LAHIR
KEMISKINAN BAGI SEBAGIAN TERBESAR RAKYAT INDONESIA,
KETIDAK-ADILAN, PELURUHAN, SERTA SENGKETA DAN KONFLIK
YANG BERKEPANJANGAN DAN BAHKAN BERSIFAT STRUKTURAL.
• HUBUNGAN YANG MENDASAR DAN ASASI TERSEBUT DIATAS
DIJAMIN DAN DILINDUNGI KEBERADAANNYA OLEH KONSTITUSI,
ANTARA LAIN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28 H AYAT (4), DAN PASAL
33 UUD’45.

3. LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN)
• PASAL 27 AYAT (2):
TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN
YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.
• PASAL 28 H AYAT (4):
SETIAP ORANG BERHAK MEMPUNYAI MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TERSEBUT
TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG.
• PASAL 33:
(1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN ATAS
ASAS KEKELUARGAAN.
(2) CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG
MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA.
(3) BUMIDAN AIRDAN KEKAYAAN ALAMYANGTERKANDUNGDIDALAMNYA
DIKUASAIOLEHNEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUKSEBESAR-BESAR
KEMAKMURAN RAKYAT.
(4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI
EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI, BERKEADILAN,
BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN ……DST
(5) …..DST

4. LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN)
MENENTUKANNYA HUBUNGAN INI BAGI KESEJAHTERAAN DAN
KEADILAN SOSIAL RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA, MENGHENDAKI
NEGARA UNTUK MENGATURNYA (PASAL 33 AYAT (3) UUD’45),
SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL UU NO.
5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(UUPA), PASAL 2 AYAT (2):
– MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PERUNTUKAN,
PENGGUNAAN, PERSEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BUMI, AIR DAN
RUANG ANGKASA TERSEBUT;
– MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM
ANTARA ORANG-ORANG DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA;
– MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM
ANTARA ORANG-ORANG, DAN PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM
YANG MENGENAI BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.

5. 44 PRINSIP PERTANAHANPRINSIP PERTANAHAN
Pertanahan Harus Berkontribusi Secara Nyata:
I. Untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat;
II. Untuk menata kehidupan bersama yang
lebih berkeadilan;
III. Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem
kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia;
IV. Untuk mewujudkan keharmonisan
(terselesaikannya sengketa dan konflik
pertanahan).

6. 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada
Badan Pertanahan Nasional RI
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan
pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara
menyeluruh di seluruh Indonesia
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas
tanah
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-
daerah korban bencana alam dan daerah-daerah
konflik di seluruh tanah air
5. Menangani dan menyelesaikan perkara,
masalah, sengketa dan konflik pertanahan
secara sistematis
11 AGENDA BPN RI11 AGENDA BPN RI

7. 6. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan
Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan
dokumen pertanahan di seluruh Indonesia
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
8. Membangun basis data penguasaan dan pemilikan
tanah skala besar
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan
perundang-undangan pertanahan yang telah
ditetapkan
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI
11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum
dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria).
11 AGENDA BPN RI11 AGENDA BPN RI (lanjutan)(lanjutan)

8. PERSOALAN STRUKTURAL
Kemiskinan: sebagian besar di perdesaan (petani)
• Penduduk miskin (Maret 2007): 37,17 juta jiwa
(16,58%)
• Perdesaan: 63,52%; perkotaan: 36,48%
Pengangguran: erat kaitannya dengan kemiskinan
• Pengangguran terbuka: 11,1 juta (10,45%)
• Tersebar di perdesaan maupun perkotaan
Ketimpangan Sosial: distribusi pendapatan belum
merata
• Angka kemiskinan: sektor pertanian 56,07%; industri
6,77%
• Penguasaan tanah sempit (petani gurem <0,5 ha:
56,5%)

9. PIDATO PRESIDEN RIPIDATO PRESIDEN RI
(31 JANUARI 2007)(31 JANUARI 2007)
“Pro g ram Reforma Agraria … se cara be rtahap …
akan dilaksanakan m ulai tahun 20 0 7 ini. Lang kah itu
dilakukan de ng an m e ng alo kasikan tanah bag i rakyat
te rm iskin yang be rasaldari hutan ko nve rsi dan tanah
lain yang m e nurut hukum pe rtanahan kita bo le h
dipe runtukkan bag i ke pe nting an rakyat. Inilah yang
saya se but se bag ai prinsip Tanah untuk Keadilan
dan Kesejahteraan Rakyat … [yang ] saya ang g ap
mutlak untuk dilakukan. ”

10. REFORMA AGRARIA
(UUPA, Keputusan MPR No. 5 MPR/2003)
=
PEMBARUAN AGRARIA
(Tap IX/MPR/2001, Keputusan MPR No.5 MPR/2003)
TANAH UNTUK KEADILAN DANTANAH UNTUK KEADILAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYATKESEJAHTERAAN RAKYAT

11. I. TAPMPRNo. IX/MPR/2001
Pembaruan Agraria: merupakan suatu proses
yang berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah,
dilaksanakan dalam rangka tercapainya
kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
DEFINISI REFORMA AGRARIADEFINISI REFORMA AGRARIA

12. II. Penjelasan UmumI (7) UUPA
Dalam pasal1 0 ayat 1 dan 2 dirum uskan suatu az a s yang
pada de wasa ini se dang m e njadi dasar dari pada
pe rubahan-pe rubahan dalam struktur pe rtanahan ham pir di
se luruh dunia, yaitu ne g ara-ne g ara yang te lah/se dang
m e nye le ng g arakan apa yang dise but “land re fo rm ” atau
“ag rarian re fo rm ” yaitu “tanah … harus dike rjakan atau
diusahakan se cara aktif o le h pe m iliknya se ndiri. ”
......... Akhirnya ke te ntuan itu pe rlu dibare ng i pula de ng an
pe m be rian kre dit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya de ng an
syarat-syarat yang ring an, se hing g a pe m iliknya tidak akan
te rpaksa be ke rja dalam lapang an lain, de ng an m e nye rahkan
pe ng uasaan tanahnya ke pada o rang lain.
DEFINISI (DEFINISI (lanjutanlanjutan))

13. III. Definisi Operasional
Reforma Agraria :
1. Penataan ulang sistim politik dan hukum
pertanahan berdasarkan prinsip pasal –
pasal UUD 45 dan UUPA;
2. Proses penyelenggaraan land re fo rm (LR)
dan acce ss re fo rm (AR) secara bersama;
RA = LR + AR
DEFINISI (DEFINISI (lanjutanlanjutan))

14. DEFINISI (DEFINISI (lanjutanlanjutan))
a. LR adalah proses distribusi atau redistribusi
tanah untuk menata Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
berdasarkan politik dan hukum pertanahan.
b. AR adalah suatu proses penyediaan akses bagi
masyarakat (Subyek Reforma Agraria) terhadap
segala hal yang memungkinkan mereka untuk
mengembangkan tanahnya sebagai sumber
kehidupan (partisipasi ekonomi-politik, modal,
pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan
kapasitas dan kemampuan).

15. I. Menata ulang ketimpangan struktur
penguasaan dan penggunaan tanah ke arah
yang lebih adil,
II. Mengurangi kemiskinan,
III. Menciptakan lapangan kerja,
IV. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-
sumberekonomi, terutama tanah,
V. Mengurangi sengketa dan konflik
pertanahan,
VI. Memperbaiki dan menjaga kualitas
lingkungan hidup,
VII. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi
rumah tangga.
TUJUAN REFORMA AGRARIATUJUAN REFORMA AGRARIA

16. I. Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan
atas tanah-tanah terlantarmelalui penataan
politikdan hukumpertanahan berdasarkan
Pancasila, UUD’45 dan UUPA
II. Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai
oleh negara (ObyekReforma Agraria) untuk
rakyat (SubyekReforma Agraria)
STRATEGI DASAR RASTRATEGI DASAR RA

17. HAK-HAK DASAR
• Program Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintah diarahkan terutama
untuk mengentaskan kemiskinan, merupakan landasan yang kokoh untuk
mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat.
• Prinsip keadilan sosial masyarakat dikembangkan melalui proses pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat (rig ht base d appro ach).
• Pendekatan berbasis hak, disamping mengakui hak-hak dasar (g ive n rig ht)
juga mengenal hak-hak yang harus diperjuangkan (e xe rcise d rig ht).
• Hak-hak dasar atau yang dikenal dengan unive rsalo f hum an rig ht (g ive n rig ht)
telah ada sejak seorang manusia dilahirkan, meliputi hak sosial, budaya,
ekonomi dan politik yang dijamin oleh Konstitusi (UUD45).
• Exe rcise d rig ht, hak-hak dimana seorang warga negara bila ingin
memperolehnya harus memperjuangkannya.

18. HAK-HAK DASAR
(LANJUTAN)
• Penyebab kemiskinan merupakan hal yang kompleks,
salah satunya adalah kurangnya atau tiadanya akses
mereka kepada sumber-sumber ekonomi dan politik.
• Melalui Reforma Agraria, hak-hak dasar (g ive n rig ht)
masyarakat yang berkaitan dengan tanah dan pertanahan
dipenuhi dengan membuka akses masyarakat terhadap
sumber kesejahteraan yang berupa tanah (asse t re fo rm ).
• Sedangkan pemenuhan hak-hak yang harus diperjuangkan
(e xe rcise d rig ht) dipenuhi dengan membuka akses kepada
sumber-sumber kesejahteraan lain, seperti modal,
teknologi, manajemen dan pasar (acce ss re fo rm ).

19. SUBYEK:
Orang miskin, seperti: buruh tani, petani
tidakbertanah (landless)
OBYEK:
Tanah-tanah yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dialokasikan untuk
reforma agraria , seperti: tanah obyekland reform,
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dll.
SUBYEK DAN OBYEK REFORMASUBYEK DAN OBYEK REFORMA
AGRARIAAGRARIA

20. MEKANISME &MEKANISME & DELIVERY SYSTEMDELIVERY SYSTEM
REFORMA AGRARIAREFORMA AGRARIA

21. I. Dewan Reforma Agraria (DRA)
Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Reforma
Agraria
Organisasi DRA:
1. Tingkat Pusat: DRAN
2. Tingkat Provinsi: DRAP
3. Tingkat Kab/Kota: DRAK
KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIAKELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA

22. II. Lembaga Pengelola Reforma Agraria
Nasional
Lembaga ini berbentuk BLU (Badan
Layanan Umum) yang berada di bawah
BPN-RI yang salah satu fungsinya adalah
membiayai reforma agraria
KELEMBAGAAN RA (KELEMBAGAAN RA (lanjutanlanjutan))

23. TERIMA KASIH