Permenpera ini menjadi acuan pelaksanaan dekonsentrasi lingkup kementerian perumahan rakyat tahun 2011

1. MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan
Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui
Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan
Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun
2011;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui
Dekonsentrasi;
1

2. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan
untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD
Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup
Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
4. Kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya
disingkat Pokja PKP, adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman.
5. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
6. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di
lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam
melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.
2

3. BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 3
(1) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang
dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi:
a. Sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan
perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembentukan Pokja PKP Provinsi;
b. manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman;
d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman.
Pasal 4
(1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima
pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri
melalui Sekretaris Kementerian.
(2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi.
(3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
b. Pejabat Pembuat Komitmen;
c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
d. Bendahara Pengeluaran.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a adalah Kepala SKPD Provinsi, kecuali pada SKPD Sekretariat Daerah.
(5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi.
(6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat
Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (5) untuk tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 5
(1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi.
(2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi.
(3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi.
(4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3

4. Pasal 6
(1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan
Anggota.
(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung
sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, SKPD Provinsi dibantu oleh
1 orang tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagai fasilitator provinsi.
(2) Tenaga ahli perumahan dan permukiman didanai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Sekretariat Kementerian.
(3) Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli perumahan dan permukiman
sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
kegiatan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian dilaksanakan selama 9 (sembilan)
bulan.
Pasal 10
(1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan
secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Pasal 11
(1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,
disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan
Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah
ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran,
disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
Pasal 12
Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai
mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4

5. BAB III
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13
(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi:
a. laporan manajerial;
b. laporan akuntabilitas;
c. laporan teknis.
(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup
realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang
dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari laporan keuangan, dan laporan barang.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
(5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
a. laporan pelaksanaan;
b. prosiding kegiatan.
(6) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berisikan
penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi.
(7) Prosiding kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. prosiding sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
b. prosiding lokakarya analisis isu dan permasalahan;
c. prosiding lokakarya konsep Pokja PKP provinsi;
d. prosiding lokakarya pembentukan Pokja PKP provinsi;
e. prosiding lokakarya dan pelatihan manajemen pendataan dan monitoring
evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f. prosiding lokakarya dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
g. prosiding konsinyasi profil dan dokumen perencanaan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;
h. prosiding konsultasi publik profil dan dokumen perencanaan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5

6. Pasal 14
(1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap
triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD
yang membidangi perencanaan daerah, dan kepada Menteri melalui
Sekretaris Kementerian.
(2) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas setiap
triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan kepada Menteri melalui
Sekretaris Kementerian.
(3) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis kepada Menteri
melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui
SKPD yang membidangi perencanaan daerah.
Pasal 15
(1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial dan laporan
akuntabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan teknis sebagaimana pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
(1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur
Kementerian.
Pasal 17
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) meliputi pemberian
pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas
penyelenggaraan Dekonsentrasi.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam
pelaksanaan Dekonsentrasi.
(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
sosialisasi, pelatihan, dan asistensi, yang dilakukan secara terpadu melalui
koordinasi Sekretaris Kementerian.
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi agar sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, yang
dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.
6

7. Pasal 18
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui
audit, reviu, pemantauan dan evaluasi atas laporan akuntabilitas.
(2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Kementerian disampaikan
kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD
Provinsi.
(3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD Provinsi dan dilaporkan kepada
Gubernur dan Inspektur Kementerian.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 201116
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,
ttd.
SUHARSO MONOARFA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2011 ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 154
Hukum dan Kepegawaian,
7

9. Lampiran I
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor : 02 Tahun 2011
Tanggal : 21 Februari 2011
KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA, TENAGA PENDUKUNG, DAN
TENAGA AHLI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (TAPP)
I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Tim Pelaksana
1. Ketua
a) Melaksanakan sebagian tugas kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan
rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen
pendataan perumahan dan kawasan permukiman dan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
b) Menyiapkan dan menyusun draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi,
profil perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan draf dokumen
perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi
serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh penyusunan dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi.
2. Anggota
a) Membantu pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan
Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan
permukiman, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman provinsi di daerah sesuai arahan ketua
Tim;
b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan draf dokumen kelembagaan Pokja
PKP Provinsi, profil perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan draf
dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
provinsi;
c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
B. Tenaga Pendukung SKPD Provinsi
a) Membantu SKPD Provinsi dalam teknis pelaksanaan dan pelaporan seluruh
kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian sesuai arahan Kepala SKPD
Provinsi;
b) Membantu Tim Pelaksana;
c) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi.
Lampiran I - 1

10. C. Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman (TAPP)
a) Membantu SKPD Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan
Dekonsentrasi Lingkup Kementerian;
b) Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a setiap bulan kepada
Sekretaris Kementerian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD
Provinsi;
c) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.
II. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI
Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,
ttd.
SUHARSO MONOARFA
Hukum dan Kepegawaian,
2

11. Lampiran II
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor : 02 Tahun 2011
Tanggal : 21 Februari 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
I. UMUM
A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang
telah ditetapkan oleh Kementerian.
B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi antara Kementerian dengan
Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi agar Dekonsentrasi Tahun
2011 dapat berjalan dengan baik.
C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah
Provinsi agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan kegiatan antara lain menetapkan perangkat pengelola keuangan,
sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan.
D. SKPD Provinsi agar memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta
pengawasan dan pengendalian.
E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan
akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja
dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan
melaksanakan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang
diperlukan.
F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan
waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.
G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan
dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
I. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka
SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala
dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial,
akuntabilitas dan teknis dengan mengacu pada semua format sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku maupun format yang dikeluarkan oleh
Kementerian.
J. Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD
yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan
pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu,
biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga
hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
Lampiran II - 1

12. K. Pengawasan terhadap SKPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Kementerian
yang dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
L. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir K), Kepala
SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun
informasi yang dibutuhkan.
M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi
dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian,
dengan alamat sebagai berikut:
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 2 Wing 4
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727
E-mail: dekon2011@gmail.com
II. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2011
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selain urusan pemerintahan yang
sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan
Pemerintah yang bersifat kongkuren (concurrent) atau urusan pemerintahan yang
penanganannya, untuk bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan dan dikelola
secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di
dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat PKP, diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian melimpahkan sebagian urusan
yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk
kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP dan peningkatan kapasitas pemerintah
daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP.
Pembangunan PKP di daerah masih belum menjadi prioritas dalam perencanaan
pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang akan
pentingnya pembangunan perumahan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal
penyediaan perumahan yang layak huni. Selain itu, adanya perbedaan persepsi di
antara pemangku kepentingan bidang PKP menyebabkan pembangunan PKP di
daerah selama ini masih kurang sinergis. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini
Kementerian melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan baik di pusat maupun di
daerah. Namun agar kegiatan ini dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih
Lampiran II - 2

13. banyak pemangku kepentingan maka Kementerian melimpahkan sebagian kegiatan
sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi.
Permasalahan lain dalam pembangunan PKP yaitu kurangnya koordinasi di antara
pemangku kepentingan penyelenggara PKP. Koordinasi di antara pemangku
kepentingan tersebut merupakan faktor penting agar terwujud sinergitas dalam
pelaksanaan siklus pembangunan PKP yang terdiri dari pendataan, perencanaan dan
pengendalian. Akan tetapi, siklus tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak
disertai dengan penguatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah. Melalui
Dekonsentrasi, Kementerian menyiapkan serangkaian kegiatan peningkatan
kapasitas di Provinsi yang meliputi:
1. Pembentukan Pokja PKP Provinsi;
2. Pelatihan manajemen pendataan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
4. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman.
III. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN
Tujuan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang PKP.
Sasaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang
kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang PKP; dan
2. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal penyiapan
perencanaan pembangunan PKP.
Keluaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah
sebagai berikut:
1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP; dan
2. Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah
daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP.
IV. LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun
2011, meliputi:
1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP;
2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan
pembangunan PKP, meliputi:
a. Pembentukan Pokja PKP Provinsi;
b. Manajemen pendataan PKP;
c. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan PKP;
d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP provinsi.
Lampiran II - 3

14. V. INDIKATOR KELUARAN
Indikator keluaran dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan
Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di 33
provinsi;
2. Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33
provinsi;
3. Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan di 33 provinsi;
4. Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi;
5. Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi;
6. Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring
Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;
7. Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;
8. Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;
9. Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi.
10. Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi
11. Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi;
12. Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33
provinsi.
VI. WAKTU PELAKSANAAN
Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan
Rakyat Tahun 2011 adalah 9 (sembilan) bulan kalender terhitung mulai bulan Maret
2011 sampai dengan November 2011.
VII. MEKANISME PELAKSANAAN
Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh Tim pelaksana, Tenaga Pendukung dan TAPP
sebagai Fasilitator. Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:
Lampiran II - 4

15. ALUR PELAKSANAAN
LAPORAN
LAPORAN LAPORAN LAPORAN TRIWULAN IV DAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III LAPORAN AKHIR TAHUN
Lap. Manajerial Lap. Manajerial Lap. Manajerial Lap. Manajerial
Lap. Akuntabilitas Lap. Akuntabilitas Lap. Akuntabilitas Lap. Akuntabilitas
KEGIATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN
LAPORAN
TEKNIS
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LAPORAN
SKPD PELAKSANAAN
PROVINS PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI DOKUMEN
KELEMBAGAAN
I POKJA
LOKAKARYA LOKAKARYA RANGKAIAN DRAF DOKUMEN LOKAKARYA PROFIL
ANALISIS ISU DAN KONSEP POKJA PERTEMUAN KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERUMAHAN
POKJA
PERMASALAHAN POKJA
DOKUMEN
PERENCANAAN
MANAJEMEN PENDATAAN PKP
PROSIDING
KEGIATAN
LOKALATIH RANGKAIAN DRAF AWAL
MANAJEMEN PROFIL
PERTEMUAN PERUMAHAN
PENDATAAN
PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN PKP
LOKALATIH
MONEV
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LOKALATIH KONSINYASI KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RANGKAIAN PROFIL DAN PROFIL DAN
DOKUMEN PERTEMUAN DOKUMEN DOKUMEN
PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN
DRAF AWAL
DOKUMEN
PERENCANAAN
Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsi untuk masing-masing
kegiatan adalah sebagai berikut:
Lampiran II - 5

16. 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP
Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:
Penjelasan
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: DPRD, Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan
Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Tingkat kabupaten/kota: Bappeda, Dinas
yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga
terkait PKP lainnya
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Materi : Bahan Tayang Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP
(iv) Narasumber : Kementerian Perumahan Rakyat
(v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
(vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP
Lampiran II - 6

17. 2. Pembentukan Pokja PKP Provinsi
Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:
Lampiran II - 7

18. Penjelasan
a) Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP,
dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota
terdekat, masing-masing 1 (satu) orang
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi
(iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(iv) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
(v) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Masalah
b) Lokakarya Konsep Pokja
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP,
dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota
terdekat, masing-masing 1 (satu) orang
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi
(iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
(vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya Konsep Pokja
c) Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : Hasil kesepakatan pada Lokakarya Konsep
Pokja
Lampiran II - 8

19. (iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi
(iv) Narasumber : Fasilitator
(v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan
(vi) Bentuk Pelaporan : - Risalah setiap pertemuan (3 Risalah)
- Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP
Provinsi
d) Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP,
dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota
terdekat, masing-masing 1 (satu) orang
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi
(iv) Materi : Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP
Provinsi
(v) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
(vii) Bentuk Pelaporan : - Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja
PKP Provinsi
- Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi
3. Manajemen Pendataan PKP – Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan PKP
Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:
Lampiran II - 9

20. Penjelasan
a) Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKP dan Monitoring
dan Evaluasi Pembangunan PKP
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda,
Dinas yang membidangi PKP, dan
Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak
1 orang dari Tim Pendataan dan Monitoring
Dekonsentrasi Tahun 2010 (diutamakan) atau
dari Bappeda Kabupaten/Kota
Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
Lampiran II - 10

21. tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.
(iii) Panduan : - Modul Manajemen Pendataan PKP
- Modul Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan PKP
(iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(v) Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari
(vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen
Pendataan PKP dan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan PKP
b) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Profil PKP
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : Hasil kesepakatan pada Lokalatih Manajemen
Pendataan
(iii) Narasumber : Fasilitator
(iv) Panduan : Modul Manajemen Pendataan PKP
(v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan
(vi) Bentuk Pelaporan : Risalah setiap pertemuan (3 Risalah)
Draf Awal Profil PKP Provinsi
Lampiran II - 11

22. 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP
Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:
1 (satu) hari di ibukota provinsi
Lampiran II - 12

23. Penjelasan
a) Lokalatih Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP,
dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota
terdekat, masing-masing 1 (satu) orang
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Panduan : Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
(vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
b) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : Hasil kesepakatan pada lokalatih penyusunan
dokumen
(iii) Panduan : Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(iv) Narasumber : Fasilitator
(v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan
(vi) Bentuk Pelaporan : - Risalah pertemuan (3 Risalah)
- Draft Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
c) Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP
Provinsi
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP,
dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota
terdekat, masing-masing 1 (satu) orang
Lampiran II - 13

24. - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Panduan : - Modul Manajemen Pendataan PKP
- Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(iv) Materi : - Draft Awal Profil PKP Provinsi
- Draft Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(v) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
(vii) Bentuk Pelaporan : Prosiding Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen
Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi
d) Konsultasi Publik Profil PKP dan Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(i) Pelaksana : SKPD Provinsi
(ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS,
Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan
Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya
- Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota
terdekat, masing-masing 1 (satu) orang
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak
Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi,
dll.
(iii) Panduan : - Modul Manajemen Pendataan PKP
- Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(iv) Materi : - Draft Awal Profil PKP Provinsi
- Draft Awal Dokumen Perencanaan
Pembangunan PKP Provinsi
(v) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang
dianggap perlu
(vi) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari
(vii) Bentuk Pelaporan : - Prosiding Konsultasi Publik Profil dan
Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP
Provinsi
- Profil PKP Provinsi
- Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP
Provinsi
Lampiran II - 14

25. VIII.PELAPORAN
Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuk Pelaporan
a) Laporan Pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat pendahuluan,
pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi, risalah
rapat/pertemuan, evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dekonsentrasi dan
rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan ini dilengkapi dengan:
1) Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi;
2) Profil PKP Provinsi;
3) Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi.
b) Prosiding Kegiatan
Prosiding sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, penyelenggaraan
kegiatan, rumusan hasil penyelenggaraan kegiatan, dan kesimpulan serta
rekomendasi. Prosiding ini dilengkapi dengan sambutan-sambutan, daftar
hadir peserta, bahan tayangan, notulensi dan dokumentasi. Prosiding yang
harus disiapkan oleh SKPD Provinsi adalah sebagai berikut:
1) Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
2) Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan;
3) Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi;
4) Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi;
5) Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring
Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6) Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7) Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8) Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Jumlah Laporan
Laporan Pelaksanaan dan Prosiding kegiatan, beserta lampiran pendukung
digandakan dengan rincian sebagai berikut:
- dua eksemplar dan sepuluh keping Compact Disk (CD) disampaikan kepada
Menteri Negara Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan
Rakyat;
- satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Gubernur;
- satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Sekretaris Daerah
Provinsi;
- satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Bappeda
Provinsi;
- satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Dinas
Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
- satu eksemplar dan satu keping CD untuk SKPD Provinsi.
Lampiran II - 15

26. 3. Waktu Penyampaian Laporan
a. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi beserta Lampiran disampaikan oleh SKPD
Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan
kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman
selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2011.
b. Prosiding kegiatan disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui
Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris
Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi yang
membidangi perumahan dan kawasan permukiman selambat-lambatnya 2
(dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
IX. PENUTUP
Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama
yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah
Daerah sebagai pelaksana kegiatan.
Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan
Rakyat Tahun 2011 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,
ttd.
SUHARSO MONOARFA
Hukum dan Kepegawaian,
Lampiran II - 16