disampaikan oleh OSwar Mungkasa dalam Lokakarya Reposisi Kapet 2014 di Makassar tanggal 5 Desember 2013

1. Kementerian PPN/Bappenas
Memaknai Profesionalisme dan Independensi
Pengelolaan Kawasan Andalan Era Otonomi Daerah
melalui Penerapan Good Governance
Oswar Mungkasa
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Makassar, 5 Desember 2013

2. Kementerian PPN/Bappenas
1
Good Governance : sebuah Konsep
2

3. Kementerian PPN/
Bappenas
Prinsip Otonomi Daerah
Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan
sarana untuk menjawab tiga persoalan mendasar
dalam tatanan pemerintahan dan pelayanan
terhadap publik yaitu:
 Otonomi daerah merupakan upaya untuk
mendekatkan pemerintah kepada rakyat.
 Melalui otonomi daerah dapat tercipta
akuntabilitas yang terjaga dengan baik.
 Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dan ikut serta bertanggung jawab dalam
pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
3

4. Kementerian PPN/
Bappenas
Paradigma ‘Baru’
 Memasuki era reformasi sangat disadari
pentingnya membangun kembali manajemen
pemerintahan melalui paradigma baru (new
paradigm) menuju good governance dengan tiga
prinsip dasar yaitu:
 (1) transparansi,
 (2) partisipasi,
 (3) akuntabilitas,
4

5. Kementerian PPN/
Bappenas
Prinsip Good Governance (PP 101 Tahun 2000)
AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan
mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
DAYA TANGGAP: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
PROFESIONALISME: Meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang
mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya
pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang
tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
5

6. Kementerian PPN/
Bappenas
Prinsip Good Governance (PP 101 Tahun 2000)
TRANSPARANSI: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan didalam memperoleh informasi.
KESETARAAN: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
WAWASAN KE DEPAN: Membangun daerah berdasarkan visi &
strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses
pembangun-an, sehingga warga merasa memiliki dan ikut
bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
PARTISIPASI: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yg menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.
PENEGAKAN HUKUM: Mewujudkan penegakan hukum yang adil
bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
6

7. Kementerian PPN/Bappenas
2
Memaknai Good Governance dalam
pengelolaan kawasan andalan
7

8. Kementerian PPN/
Bappenas
Pemaknaan Good Governance
• Mempunyai VISI dan MISI yang jelas yang
•
dijabarkan dalam konsep operasionalisasi berupa
• Grand Design atau Blue Print Pengembangan
Kawasan Andalan (jangka panjang)
• Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan
• Road Map Pengembangan Kawasan Andalan
(jangka Menengah)
• Rencana Tahunan
Internalisasi visi dan misi (berikut konsep
operasionalisasi) dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran (RPJMN, RPJMD).
8

9. Kementerian PPN/
Bappenas
Pemaknaan Good Governance
• Pengembangan Manajemen Pengetahuan melalui:
•
•
•
•
Pengembangan Basis Data (Data Base)
Pengumpulan data dan informasi berkala
Analisis Data dan Informasi
Penyebarluasan data dan informasi secara aktif
dalam bentuk laporan, maupun brosur/leaflet
melalui televisi, radio, situs internet, majalah,
newsletter, koran, milis, pameran, dan lainnya.
9

10. Kementerian PPN/
Bappenas
Pemaknaan Good Governance
• Pembentukan forum komunikasi pemangku
•
kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat)
sebagai wadah koordinasi, kemitraan dan
konsultasi publik.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui:
• Perekrutan berbasis kompetensi
• Pelatihan berkala
• Penjenjangan karir berbasis kinerja
• Sistem penghargaan dan sanksi
10

11. Kementerian PPN/Bappenas
TERIMA KASIH
11