MP3KI bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan sistem perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Program ini akan diimplementasikan secara terpadu dengan MP3EI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

1. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)
Banda Aceh, 25 September 2013
Woro S. Sulistyaningrum
Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

2. Kerangka Paparan
Slide
2

3. Kondisi Kemiskinan Saat ini
tingkat kemiskinan terus menurun
a. Penurunan Kemiskinan Melambat  2007-2010: 3,25 juta terentas dari kemiskinan, namun
sejak 2010 s/d 2013 hanya 1,96 juta/tahun (2011 menurun 0,84 persen, tahun 2012 menurun
0,83 persen, tahun 2013 menurun 0,59 persen)
b. Jumlah Penduduk Miskin Masih Besar  28,07 JUTA
Sumber: diolah dari data Susenas beberapa tahun, BPS
Slide
3

4. Tingkat Pengangguran
terus menurun, namun struktur pekerja belum memadai
 Tingkat pengangguran menurun dari 10,3% tahun 2005, menjadi
5,92% pada tahun 2013
 Namun perubahan struktur pekerja non-pertanian belum memadai
dalam upaya mengurangi kelompok rentan:
a. Perkembangan industri dan regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi
lambatnya penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Antara tahun
2003-2012, hanya mengalami perubahan 0,3%.
b. Pekerja sektor pertanian banyak yang meninggalkan perdesaan, beralih
ke sektor jasa perkotaan.
c. Pengembangan usaha mengalami kendala terbatasnya entrepreneurship
dan masih terbatasnya financial inclusion.
Slide
4

5. Mengapa Penurunan Kemiskinan
Melambat?
1. Selama kurun waktu Maret 2012 – Maret 2013 garis kemiskinan meningkat
sebesar 8,4%, yaitu dari Rp 248,7 ribu/kapita/bulan menjadi Rp 271,6
ribu/kapita/bulan, sebagai akibat:
a. Inflasi pada masyarakat miskin mencapai 6,53%, lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,5% (sementara 73,52%
pengeluaran masyarakat miskin untuk makanan)
2. Program kemiskinan jangka pendek semakin baik namun belum optimal,
karena:
a. Persoalan implementasi program: ketidaktepatan sasaran RTS,
ketidakpaduan lokasi dan waktu;
b. Masih terjadi keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran;
c. Kurangnya koordinasi. Beberapa TKPKD belum berfungsi optimal ;
d. Beberapa lokasi, kapasitas pelaksana relatif masih lemah;
e. Untuk wilayah yang dimekarkan: data kemiskinan belum
termutakhirkan. Slide
5

6. Rancangan MP3KI
6
Slide
6

7. Outlook Target Kemiskinan dan
Tingkat Ekonomi
Slide
7
17.000
2012 2014 2020 2025
Tingkat Kemiskinan (%)
Elastisitas
PDB/Kapita ($PPP)
Garis Kemiskinan
(ribu rupiah)
11,66
9-10
6-7
4-5
0,243
0,083 0,045 0,023248,707
4.956
276,007
602,196
853,111
5.500
12.000
tahun

8. Tantangan Utama
Penanggulangan Kemiskinan
• Pertumbuhan penduduk relatif cukup besar
• Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas
• Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah
• Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan
• Elastisitas penurunan kemiskinan yang semakin kecil
• Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi
tantangan isu ketenagakerjaan
• Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah
• Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif
• Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable,
berpenyakit kronis, ilegal, dll
8
Akibat Kondisi Kemiskinan saat ini dan Tantangan di Depan, Diperlukan
Rencana Khusus untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan – M P 3 K I Slide
8

9. Kerangka Desain MP3KI
Slide
9
SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS
PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN
• MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL
• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN
• MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Penyiapan
kelembagaan BPJS dan
supply side pendukung
Perluasan program
bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor
pulau dan kawasan
khusus di pusat
pertumbuhan dan non
pusat pertumbuhan
• PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI
• PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI
MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN
MAKMUR
VISI
STRATEGI
UTAMA
STRATEGI
PELAKSANAAN
MISI

10. MP3KI : Gerakan Nasional Pengurangan Kemiskinan
PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP
Komponen Saat ini
MP3KI
2013 - 2014 2015 - 2025
A. Mekanisme Ekonomi
- Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan inklusif (MP3EI)
- Stabilitas Ekonomi Makro Pengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat
B. Afirmasi
(Keberpihakan)
- Program 4 Klaster Belum terpadu lokasi dan
waktu, terutama untuk
kantong kemiskinan
• Terpadu lokasi dan waktu,
terutama kantong
kemiskinan
• Sinergi dengan program
daerah dan CSR
• Konsolidasi program
bantuan sosial unified
data base
- Sistem Jaminan Sosial Sistem dan cakupan
terbatas
• Sistem diperbaiki (BPJS
Kesehatan) dan cakupan
diperluas
• Sistem semakin lengkap
(BPJS lainnya) dan
universal coverage
- Sustainable Livelihood Terbatas  daya tahan
penduduk miskin rentan
• Peningkatan income generating activities (wirausaha,
financial inclusion dan supply chain MP3EI)
- Dukungan Data belum terpadu • Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social
security number (e-KTP)
Slide
10

11. Pentahapan Pelaksanaan MP3KI
Slide
11

12. ► Jaminan Kecelakaan Kerja
► Jaminan Kematian
► Jaminan Hari Tua
► Jaminan Pensiun
Beasiswa Siswa Miskin
Raskin
Bantuan Langsung Tunai
Jamkesmas
Tunjangan Anak Terlantar
Tunjangan Orang Difable
Tunjangan Lansia
Program Keluarga Harapan (PKH)
Beasiswa Siswa Miskin
Tunjangan Anak Terlantar
Tunjangan Orang Difable
Tunjangan Lansia
Bantuan Tunai Bersyarat (CCT)
Bansos korban bencana alam
Bansos korban bencana sosial
Bansos korban bencana ekonomi
Bansos
Reguler
Bansos
Temporer
Saat ini (2012) 2025
Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Slide
12
Transformasi Klaster I

13. 20122012
Klaster II, III, IVKlaster II, III, IV
•PNPM
•KUR
•Program Pro-Rakyat
• Pembangunan rumah
murah dan sangat murah
• Penyediaan air bersih untuk
rakyat
• Penyediaan listrik murah
dan hemat serta terjangkau
• Penyediaan angkutan umum
murah
• Peningkatan kehidupan
nelayan
• Peningkatan kehidupan
masyarakat miskin
perkotaan
20252025
Sustainable LivelihoodSustainable Livelihood
• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil
mandiri, bantuan integrasi dengan
pasar (aset finansial)
• Balai pelatihan kerja (bekerjasama
dengan industri), sertifikasi,
pendidikan universal (aset
manusia)
• Perbaikan kampung, listrik mudah
pakai , jaringan air bersih (aset
infrastruktur)
• Perlindungan lingkungan dan
penanggulangan polusi (aset alam)
• Perencanaan partisipatif komunitas
(aset sosial)
Slide
13
Transformasi Klaster II, III, IV

14. SINERGI MP3KI DAN MP3EI
Slide
14

15. MP3EI
Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan
dengan Pemerataan (Growth with Equity)
Sasaran : GDP/kapita USD 14.000-
16.000 (2025)
Pendekatan :
-Peningkatan nilai tambah berbasis
komoditi unggulan koridor
-Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan
Swasta
Strategi :
-Pengembangan Koridor Ekonomi
-Pengembangan SDM/IPTEK,
-Penguatan Konektivitas
MP3KI
Tujuan : Akselerasi Penanggulangan
Kemiskinan
Sasaran : Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025)
Pendekatan:
-Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan
peningkatan pendapatan
-Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta,
Masyarakat (P4: Public-Private-People
Partnership).
Strategi:
-Sistem perlindungan sosial menyeluruh,
-Peningkatan pelayanan dasar masyarakat
miskin dan rentan,
-Pengembangan penghidupan masyarakat
miskin dan rentan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Kedudukan MP3KI DAN MP3EI:
terintegrasi dalam dokumen perencanaan
Slide
15

16. Sinergi MP3EI dan MP3KI:
mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif,
Berkeadilan dan Berkelanjutan
Slide
16
MP3EI
MP3KI
Pemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN
Pengembangan
Koridor
Penguatan
Konektivitas
Pertumbuhan yang
tinggi, inklusif ,dan
berkeadilan
Menurunnya tingkat
kemiskinan
Meningkatkan
kesempatan kerja
Pembangunan
ekonomi merata di
seluruh wilayah
tanah air
Pengembanga
n SDM
Peningkatan Keahlian
SDM
Kebijakan Investasi
Pro-poor
Sinergi
Klaster 1, 2, 3, dan 4
Memperkuat Akses
menuju Pusat Ekonomi

17. Slide
17
Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagiIntervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi
Populasi Terlatih:Populasi Terlatih:
•Kebijakan pendukung industri padat karya
•Peningkatan program kemitraan
Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagiIntervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi
Populasi tak Terlatih:Populasi tak Terlatih:
•Pembangunan SMK-SMK
•Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan
wirausahaDiklat
•Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa
(supplier) bagi aktfitas industri inti
Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan :Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan :
•“Keroyok” kantong kemiskinan dengan program 4 klaster dan
pendukung lainnya, termasuk infrastruktur dasar desa
•Akses dari pusat pertumbuhan ke non-Pusat Pertumbuhan
(transportasi)
•Kebijakan yang mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor
pertanian dan perkebunan ke sektor industri
•Fasilitasi modernisasi sektor pertanian
•Fasilitasi penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor
produksi primer dalam sektor pertanian
Daerah Prioritas
Koridor Sumatera
Daerah Prioritas 1
Daerah Prioritas 2
Daerah Prioritas 3
Daerah Umum
Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi
MP3EI
Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
Banda Aceh
Medan
Tanjung Pinang
Pekanbaru
Padang
Jambi
Pangkal Pinang
Serang - JakartaBandar Lampung
Bengkulu
Palembang
Contoh Strategi dan Sinergi MP3KI dan MP3EI
di Koridor Sumatera

18. Sinergi MP3KI dan MP3EI
 Tujuan:
• Mempercepat upaya pengurangan kemiskinan
• Menghindarkan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk
 Strategi:
• Meningkatkan efek spill over dari pusat-pusat pertumbuhan MP3EI ke
wilayah
• Meningkatkan kapasitas penduduk untuk memanfaatkan peluang
 Implementasi (antara lain):
• Kebijakan umum: industri padat karya dan upah minimum
• Meningkatkan akses (transportasi) dari pusat pertumbuhan ke non pusat
pertumbuhan
• Membangun Sekolah Kejuruan dan melaksanakan berbagai diklat
kewirausahaan dan ketrampilan
• Mendorong program kemitraan antara perusahaan dan UKM lokal
• Mempermudah penyediaan permodalan dan pembentukan wira usaha
(bussines start-up) serta outlet pemasaran (pasar-pasar lokal).
Slide
18

19. MP3EIMP3EI
MP3KIMP3KI
Social
Protection
Social
Protection
Sustainable
Livelihood
Sustainable
Livelihood
Pertumbuhan
Ekonomi
Pertumbuhan
Ekonomi
Peningkatan Nilai Tambah Produk
Peningkatan Efisiensi Produksi dan
Pemasaran
Innovation-Driven Economy
Peningkatan Human Capital
(Keahlian dan Keterampilan)
Peningkatan Financial Capital
(Modal Berusaha)
Peningkatan Social Capital (Lembaga
Keswadayaan Masyarakat)
Jaminan Kesehatan
Jaminan Pendidikan
Jaminan Ketenagakerjaan
Bantuan Sosial (Food Stamp)
Bantuan Sosial (Temporary Shelter)
Bantuan Sosial (Lost Income
Compensation)
Skilled Labors
(Tenaga Terlatih)
Skilled Labors
(Tenaga Terlatih)
Vulnerable Population
(Kelompok Rentan
Kemiskinan)
Vulnerable Population
(Kelompok Rentan
Kemiskinan)
Unskilled LaborsUnskilled Labors
The UnemployedThe Unemployed
The UnderemployedThe Underemployed
Universal CoverageUniversal Coverage
Formalisasi
Lapangan Kerja
Penumbuhkembangan
Kewirausahaan
(Entrepreneurship)
SCALING-
UP
Slide
19
Sinergi MP3EI dan MP3KI dalam
Pengembangan Livelihood

20. Slide
20
Wilayah dengan jumlahWilayah dengan jumlah
penduduk miskin danpenduduk miskin dan
tingkat kemiskinan yangtingkat kemiskinan yang
tinggitinggi
Wilayah dengan jumlahWilayah dengan jumlah
penduduk miskin danpenduduk miskin dan
tingkat kemiskinan yangtingkat kemiskinan yang
tinggitinggi
Wilayah dengan jumlahWilayah dengan jumlah
penduduk miskin yangpenduduk miskin yang
tinggitinggi
Wilayah dengan jumlahWilayah dengan jumlah
penduduk miskin yangpenduduk miskin yang
tinggitinggi
Wilayah dengan tingkatWilayah dengan tingkat
kemiskinan yang tinggikemiskinan yang tinggi
Wilayah dengan tingkatWilayah dengan tingkat
kemiskinan yang tinggikemiskinan yang tinggi
Daerah Prioritas
Koridor Sumatera
Daerah Prioritas 1
Daerah Prioritas 2
Daerah Prioritas 3
Daerah Umum
Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi
MP3EI
Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
Banda Aceh
Medan
Tanjung Pinang
Pekanbaru
Padang
Jambi
Pangkal Pinang
Serang - JakartaBandar Lampung
Bengkulu
Palembang
Penanganan Kawasan
Khusus
•Permukiman Kumuh dan
Ilegal
•Kawasan Perbatasan
•Lingkungan Hutan
•Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil
•Masyarakat Adat
Terpencil
Penanganan Kawasan
Khusus
•Permukiman Kumuh dan
Ilegal
•Kawasan Perbatasan
•Lingkungan Hutan
•Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil
•Masyarakat Adat
Terpencil
# PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENYELURUH #PERLUASAN PELAYANAN DASAR
# PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Prioritas Penanganan Lokasi Termiskin

21. Slide
21

22. KORIDOR SUMATERA
Slide
22
• Peningkatan penyerapan tenaga kerja
miskin dan rentan produkif ke dalam
sektor industri pengolahan unggulan
• Pengembangan aktivitas rantai
pengolahan yang bersifat penambahan
nilai (value added) untuk mendukung
pengembangan ekonomi lokal dan
komoditas unggulan berbasiskan agro
industri
• Perbaikan rantai distribusi komoditas
unggulan yang berpihak kepada petani
kecil
• Pengembangan ekonomi lokal di pulau-
pulau terluar berbasis potensi alam
daerah setempat
Strategi Utama

23. 23
Slide
23

24. Konsep MP3KI
pengembangan 5 (lima) aset penghidupan utama dalam rangka
memperkuat penghidupan berkelanjutan
Pendekatan “penghidupan berkelanjutan” merupakan
pendekatan penanggulangan
kemiskinan yang terintegrasi dalam pembekalan
aset yang diperlukan oleh individu sehingga dapat
berdiri sendiri secara berkesinambungan
(1) Natural/Alam,
(2) Physical/Infrastruktur,
(3) Social/Sosial,
(4) Financial/Finansial, dan
(5) Human/SDM
MINIMUM ASET (GARIS KEMISKINAN)MINIMUM ASET (GARIS KEMISKINAN)
pendekatan
INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKATINDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT
Slide
24

25. Strategi Pelaksanaan MP3KI
dalam rangka pengkayaan Kelima Aset Penghidupan
Penyiapan kelembagaan
BPJS dan supply side
pendukung
Penyiapan kelembagaan
BPJS dan supply side
pendukung
Perluasan program
bersasaran (targeted)
Perluasan program
bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor
pulau dan kawasan
khusus di pusat
pertumbuhan dan non
pusat pertumbuhan
Pengembangan koridor
pulau dan kawasan
khusus di pusat
pertumbuhan dan non
pusat pertumbuhan Physical/ Infrastruktur
Sosial
Finansial
Manusia
Lingkungan/ Alam
K/L
Klaster I
Pemerintah Daerah
Badan Usaha
Klaster II, Klaster IV
K/L
Pemerintah Daerah
Badan Usaha
Klaster III
Badan Usaha
Slide
25

26. Intervensi untuk Masing-masing
Kelompok Miskin *)
Miskin Produktif Hampir Miskin
Produktif
*) Adopted from BRAC’s model with modification
Asset
Transfer
Asset
Transfer
Guaranteed
Employment
Guaranteed
Employment
Food
Aid
Food
Aid
(Un)conditional
Cash Transfer
(Un)conditional
Cash Transfer
Skills
Training
Skills
Training
SavingsSavings
Small
Subsidized
Loan
Small
Subsidized
Loan
Asset
Transfer
Asset
Transfer
Increased
Food
Security
- Asset Creation
- Microenterprise
Experience
Channeling to
Formal
Financial
Service
Channeling to
Formal
Financial
Service
Sangat Miskin
Produktif
Education and Health Service; Economic-Related Infrastructure Development; Electricity
Service; Facilitation Support
SavingsSavings
Skills
Training
Skills
Training
Small
Subsidized
Loan
Small
Subsidized
Loan
SavingsSavings
Skills
Training
Skills
Training
Graduation Criteria
Slide
26

27. Slide
27
Penetapan LOKASI
Identifikasi
KEBUTUHAN
PEMENUHAN
kebutuhan
Penanganan Lokasi Quick Wins MP3KI

28. KRITERIA UMUM
• Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbesar
• Kabupaten/kota sebagai prioritas MP3KI
• Prioritas I: jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tinggi
• Prioritas II: jumlah penduduk miskin tinggi
• Prioritas III: tingkat kemiskinan tinggi.
• Kabupaten/kota penerima program-program penanggulangan kemiskinan (4 klaster)
• Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal
• Kecamatan penerima program gerbang kampung
KRITERIA KHUSUS
• Lokasi investasi MP3EI
• Kecamatan pesisir, kumuh perkotaan, kawasan adat terpencil, atau perbatasan
• Keterbatasan infrastruktur /pelayanan dasar
• Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) tinggi
• Tingkat keparahan kemisknan (P2) tinggi
Slide
28
Kriteria Penetapan Kecamatan sebagai Lokasi
Quick Wins TA 2013

29. • Wilayah/kawasan di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan
MP3KI
• Merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar terhadap penurunan
kemiskinan.
Slide
29
Lokasi Quick Wins 2013

30. SDMSDM INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR EKONOMIEKONOMI
Slide
30
Hasil Survey: Permasalahan Umum
di Wilayah Miskin

31. Hasil Survey QW 2013 di
Koridor Sumatera
Lokasi QW TINDAK LANJUT 2013
PENDIDIKAN KESEHATAN PERMUKIMAN INFRASTRUKTUR PEMBERDAYAAN
Kec. Kp.
Melayu
Perluasan
Beasiswa
Miskin
Perluasan
Layanan
Kesehatan
Penyediaan air
bersih
Jalan lingkungan Diversifikasi
usaha nelayan
Sanitasi keluarga
(MCK)
Rumah layak huni
Kec. Labuhan
Maringgai
Perluasan
beasiswa
miskin
Perluasan
layanan
kesehatan
Penyediaan air
bersih
Pembuatan
tanggul
penanganan
banjir
Pengembangan
usaha produktif
pertanian
Perbaikan
gedung
sekolah
Kesehatan
reproduksi
Sanitasi keluarga
(MCK)
Perbaikan jalan Pengembangan
usaha produktif
nelayan
Rumah layak huni Pengadaan listrik Slide
31

32. Kec. Labuhan MaringgaiKec. Labuhan Maringgai
Kec. Kampung MelayuKec. Kampung Melayu
PERMASALAHAN
SANITASI
SUMBER DAYA MANUSIA
DIVERSIFIKASI USAHA
SUMBER AIR
Slide
32

33. Slide
33

34. Lokasi Quick Wins TA 2014 :
• Lokasi Quick Wins TA 2013 (17 lokasi)
• Empat lokasi untuk masing-masing propinsi
⌖ Dua lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat
⌖ Dua lokasi lain, ditentukan oleh Pemerintah Propinsi
Kriteria Quick Wins TA 2014:
• Lokasi Quick Wins 2013
• Kriteria Pusat
• Kriteria Daerah
Penentuan Quick Wins TA 2014
Slide
34

35.  Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kecamatan
 Tingkat kemiskinan kabupaten dan kecamatan
 Kategori Daerah Tertinggal
 Daerah lokasi MP3EI
 Daerah pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster
Kriteria Pusat
 Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota
 Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan,
pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan
 Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA
 Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota
 Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan,
pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan
 Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA
Kriteria Daerah
Data Dasar Penetapan Quick Wins
TA 2014
Slide
35

36. Tingkat
Kabupaten
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
TINGKAT
KEMISKINAN
TINGKAT
KEMISKINAN
SKALA 1-5
•SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA)
•SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN
ATAU KECAMATAN SESUAI TINGKATAN)
SKALA 1-5
•SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA)
•SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN
ATAU KECAMATAN SESUAI TINGKATAN)
PENERIMA PROGRAM
PK SEDANG
BERJALAN
(KLASTER I s/d IV)
PENERIMA PROGRAM
PK SEDANG
BERJALAN
(KLASTER I s/d IV)
SKALA 1-5
•SKALA 5 (SEMUA KLASTER)
•SKALA 4 (PALING TIDAK TIGA KLASTER)
•SKALA 3 (PALING TIDAK DUA KLASTER)
•SKALA 2 (PALING TIDAK SATU KLASTER)
•SKALA 1 (BELUM ADA)
SKALA 1-5
•SKALA 5 (SEMUA KLASTER)
•SKALA 4 (PALING TIDAK TIGA KLASTER)
•SKALA 3 (PALING TIDAK DUA KLASTER)
•SKALA 2 (PALING TIDAK SATU KLASTER)
•SKALA 1 (BELUM ADA)
TINGKAT
KEMISKINAN
TINGKAT
KEMISKINAN
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
11
22
33
FOKUS WILAYAH,
SKALA 0-1 (SKALA 1:
DAERAH
TERTINGGAL/ISOLIR ATAU
DAERAH PESISIR)
FOKUS WILAYAH,
SKALA 0-1 (SKALA 1:
DAERAH
TERTINGGAL/ISOLIR ATAU
DAERAH PESISIR)
KECAMATAN
TERPILIH
KECAMATAN
TERPILIH
Tingkat
Kecamatan
LOKASI MP3EI
SKALA 0-1 (SKALA 1:
KECAMATAN LOKASI
MP3EI)
LOKASI MP3EI
SKALA 0-1 (SKALA 1:
KECAMATAN LOKASI
MP3EI)
44
Data Dasar Penetapan QW: Kriteria Pusat
Slide
36

37. Tingkat
Kab./Kota
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
TINGKAT
KEMISKINAN
TINGKAT
KEMISKINAN
SKALA 1-5
•SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA)
•SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN
ATAU KECAMATAN SESUAI TINGKATAN
SKALA 1-5
•SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA)
•SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN
ATAU KECAMATAN SESUAI TINGKATAN
KECEPATAN
PENURUNAN JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
KECEPATAN
PENURUNAN JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
JUMLAH PENDUDUK MISKINJUMLAH PENDUDUK MISKIN
TINGKAT KEMISKINANTINGKAT KEMISKINAN
TOTAL BOBOTTOTAL BOBOT
11
22
33
44
QW 2013 +
2 KECAMATAN TERPILIH
QW 2013 +
2 KECAMATAN TERPILIH
KONDISI INFRASTRUKTUR
DASAR PENDIDIKAN,
KESEHATAN, AIR MINUM,
LISTRIK, JALAN, dll
SKALA 0-5 (SKALA 0:
KONDISI BAGUS)
KONDISI INFRASTRUKTUR
DASAR PENDIDIKAN,
KESEHATAN, AIR MINUM,
LISTRIK, JALAN, dll
SKALA 0-5 (SKALA 0:
KONDISI BAGUS)
CATATAN: UNTUK KECEPATAN PENURUNAN JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, YANG PALING LAMBAT PALING BESAR
(5)
CATATAN: UNTUK KECEPATAN PENURUNAN JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, YANG PALING LAMBAT PALING BESAR
(5)
Tingkat
Kecamatan
Data Dasar Penetapan QW: Kriteria Daerah
Slide
37

38. Penentuan Pusat
•Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat
•Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar
Penentuan Daerah
•Kec. Tangse, Kab. Pidie
•Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya
Quick Wins TA 2014
Provinsi Aceh
Slide
38

39. IDENTIFIKASI KEGIATAN QW 2014IDENTIFIKASI KEGIATAN QW 2014
39
Slide
39

40. Mekanisme Penentuan
Kegiatan QW 2014 Tahap I
Lokasi
Quick
Wins
Identifikasi sumber
daya utk pemenuhan
kebutuhan
masyarakat miskin
Pemerintah
Daerah,
Dunia
Usaha,
BUMN, dan
Masyarakat,
Usulan
Kegiatan QW
Klaster I-IV
Identifikasi
kebutuhan 5 Aset
Penghidupan
F1F1
F2F2
F3F3
TKPK Propinsi
berkoordinasi
dengan TKPK
Kabupaten/Kota
dan Kecamatan
Kementerian
PPN/
Bappenas
Bappeda, Dinas
PU, Badan PMD,
Dinas Sektor,
Masyarakat
• Gambaran
masalah
• Berita Acara
40
Perlu kemampu-
an dalam
menganali-sa
permasalah-an
serta prioritas
kegiatan (P3BM)
Akhir Juli 2013
Slide
40

41.  Dilakukan oleh TKPK Provinsi berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota
 Anggota TKPK Kab./Kota, secara khusus BPMD dan Dinas PU selaku pengelola PNPM
Mandiri berperan besar dalam membantu terlaksananya kegiatan identifikasi kebutuhan
yang partisipatif.
Identifikasi Kebutuhan Kegiatan QW 2014
Identifikasi masalah dan
kebutuhan kecamatan
dengan stakeholders di
Kecamatan dan Desa/Kel.
Pengecekan kesesuaian
kebutuhan di lapangan dan
pendalaman isu bersama
masyarakat
Rapat dengan SKPD untuk
Penajaman Kebutuhan,
Pemenuhannya, dan Usulan
Slide
41

42. Mekanisme Penentuan
Kegiatan QW 2014 Tahap II
Lokasi
Quick
Wins
Usulan Kegiatan QW Terseleksi
F2F2
F3F3
Kementerian PPN/
Bappenas
• Kementerian
Dalam Negeri
• Kementerian PU
Akhir Agustus 2013
Usulan Kegiatan QW
Identifikasi sumber
daya untuk
pemenuhan
kebutuhan kegiatan
Pelengkapan ke-5
aset
F1F1
Konsistensi Usulan dengan Kriteria Kegiatan
dalam Pengembangan Aset Penghidupan
Lokasi
Quick
Wins
Lokasi
Quick
Wins
Lokasi
Quick
Wins
Slide
42

43. Mekanisme Penentuan
Kegiatan QW 2014 Tahap III
Lokasi
Quick
Wins
Usulan Kegiatan QW Terseleksi
• Kementerian
Dalam Negeri
• Kementerian PU
Pengelola Kegiatan PNPM
Mandiri Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
Mid September 2013
Lokasi
Quick
Wins
Lokasi
Quick
Wins
Lokasi
Quick
Wins
Masyarakat
Usulan Kegiatan QW Terpilih
RKA-KLRKA-KL
Kementerian/
Lembaga lainnya
Usulan Kegiatan QW Lainnya
Slide
43
November 2013

44. Koordinasi Tingkat Kabupaten/ Kota
TKPKDTKPKD
Badan
PMD dan
Dinas PU
Badan
PMD dan
Dinas PU
Pelaksana
PNPM
Pelaksana
PNPM
Penjelasan Dana Quick Wins
dan Pengelolaannya
Kecamatan
Lokasi Quick
Wins
Kecamatan
Lokasi Quick
Wins
Koordinasi perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring
Slide
44
Perencanaan kegiatan dan
pelaksanaan

45. Kriteria Kegiatan QW 2014
45
Slide
45

46. Jadwal Pelaksanaan QW TA 2014
AKHIR JULIAKHIR JULI
AKHIR
AGUSTUS
AKHIR
AGUSTUS NOPEMBERNOPEMBER
MID SEPT.MID SEPT. DESEMBERDESEMBER
Slide
46

47. Surat dari TKPK Provinsi ke Bappenas: Rekap Kebutuhan QW TA
2014 di 4 lokasi
Ada
Berita Acara Identifikasi Kebutuhan
Semua sudah menyerahkan, tapi khusus untuk Kab. Pidie Jaya belum sesuai dengan
ketentuan (tanda tangan dari peserta pertemuan: unsur masyarakat miskin, tokoh
setempat, pemberdaya masyarakat, aparat desa, camat, dan wakil SKPD terkait)
Gambaran Masalah Penyebab Kemiskinan di Lokasi QW
Semua sudah menyerahkan. Lengkap.
Isian Form 1 s/d 3
Lengkap, semua sudah menyerahkan.
Daerah telah mengirimkan usulan kegiatan QW secara terfokus, yang nampak dari
jumlah usulan kebutuhan secara terbatas dan bukan wishing list.
Kelengkapan Form 1 s/d 3 Provinsi Aceh
Slide
47

48. Analisa Umum terhadap
Usulan Kegiatan
o Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat
– Kegiatan yang diusulkan semua terkait dengan pengembangan aset
fisik
o Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar
– Kegiatan yang diusulkan sebagian besar terkait dengan
pengembangan aset fisik dan hanya 1 untuk aset finansial
o Kec. Tangse, Kab. Pidie
– Kegiatan yang diusulkan adalah untuk pengembangan aset fisik
dan alam
o Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya
– Kegiatan yang diusulkan adalah untuk pengembangan aset fisik,
finansial dan alam, walaupun sebenarnya kegiatan pengembangan
aset alam masih bias dengan aset finansial (misalnya pengadaan
bibit ternak, pengadaan bibit kopi) 48
Slide
48