Dokumen tersebut merupakan edisi ke-3 tahun 2011 dari majalah Inforum yang mencakup pengenalan dewan redaksi, tujuan penerbitan majalah, dan rencana untuk mendukung penyusunan Undang-Undang Tabungan Perumahan."

1. EDISI III TAHUN 2011

2. Pelindung
Menteri Perumahan Rakyat
Penasehat Redaksi
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan
T
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Deputi Bidang Perumahan Swadaya idak terasa tahun 2012 telah menjelang, dan Inforum kali
Deputi Bidang Perumahan Formal ini merupakan edisi terakhir pada tahun 2011. Tentu
Pemimpin Redaksi saja banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh Inforum.
Oswar M. Mungkasa
Diantaranya semakin luasnya jangkauan Inforum, yang terlihat
Dewan Redaksi
Rifaid M. Nur dari beragamnya surat masuk ke Redaksi. Mulai dari Duta Besar,
Hardi Simamora
Eko D. Heripoerwanto pemerhati, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Hal ini tidak
Lukman Hakim terlepas dari upaya pengelola Inforum membenahi sistem distribusi
Redaksi Pelaksana yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, peningkatan
Moch. Yusuf Hariagung
Eko Suhendratma kualitas materi Inforum pun tetap mendapat perhatian dengan
David Agus Sagita
melibatkan tenaga berpengalaman dalam susunan dewan redaksi,
Penyunting dan Penyelaras Naskah
Hotman Sahat Gayus walaupun seluruhnya masih berasal dari internal Kemenpera.
Leonardus P. Harryadhi Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkan
Reporter
Akbar Pandu Pratamalistya
kami pada tujuan keberadaan Inforum sebagai pembawa pesan dari
Ristyan Mega Putra dan untuk pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan
Desain dan Produksi kawasan permukiman.
Aris Karnadhi
Ruby Marchelinus Dalam beberapa bulan terakhir, di antara gegap gempita
Agus Sumarno pembangunan perumahan, menyeruak isu tabungan perumahan.
Distribusi
Saiful Anwar
Hal ini tidak terlepas dari sedang berlangsungnya upaya penyusunan
Nurul Prihatin Undang-Undang Tabungan Perumahan sebagai amanat Undang-
Fenty Meilisya S.
Jadima Lumban R. Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Riesa Anandya
Permukiman. Inforum ingin memanfaatkan momentum ini dengan
Promosi dan Pameran baik. Sebagai bagian dari keluarga besar pemangku kepentingan
Arief Karyawan
Jafry
Tri Pujiastuti
pembangunan perumahan, Inforum turut berupaya memberi
Sri Rahmi Purnamasari sumbangsih dengan memanfaatkan keberadaannya untuk menjadi
Pustika Chandra Kasih
Rossi Dwi A. saluran penyampaian aspirasi terkait penyusunan undang-undang
Kontributor tersebut.
Lusia Nini Purwajati Disadari betul bahwa pemikiran dan pandangan yang
Ridho Fauzy
Koresponden
berseliweran di sekitar kita perlu diwadahi agar dapat tersalurkan
R. Budiono Subambang kepada pemerintah dan legislatif yang berkutat menyelesaikan
Toni Rusmarsidik B. Ekoputro
Cut Lisa undang-undang ini. Adapun pemikiran dan pandangan dari
Bambang Sucipto Yuwono
berbagai pihak tersebut, kami kemas dalam beberapa bentuk rubrik
Pergudangan dan Logistik diantaranya laporan utama, opini, wawancara, termasuk juga
Ahmad Sudibyo
Alamat Redaksi Inforum:
manajemen pengetahuan dengan menampilkan sumber-sumber
Bagian Humas dan Protokol informasi terkait berupa situs internet. Upaya ini setidaknya kami
Kementerian Perumahan Rakyat
Jln. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, harapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan penerimaan
Jakarta Selatan
Telp./Fax. : (021) 7264786/72800145 masyarakat terhadap isi Undang-Undang Tabungan Perumahan
Email : majalah.inforum@kemenpera.go.id kelak.
Website : www.kemenpera.go.id
Akhir kata, kami mewakili pengelola dan dewan redaksi Inforum
Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang menyampaikan selamat tahun baru 2012. Semoga di tahun
terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca.
Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke mendatang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal
2.000 kata. dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan
terkait bidang perumahan rakyat ke email:
majalah.inforum@kemenpera.go.id atau saran
dan pengaduan di www.kemenpera.go.id
Desain cover: Agus Sumarno
Foto cover depan: Inforum/Ristyan Mega Putra
2

3. Edisi 3
Tahun 2011
TERIMA KASIH bulan sekali. Untuk edisi digital majalah Inforum dapat
Yth. Pemimpin Redaksi INFORUM diunduh melalui situs www.kemenpera.go.id atau www.
Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah menerima bpa.kemenpera.go.id. Kami sangat senang jika anda
Majalah Inforum Edisi 2 Tahun 2011. Kami ucapkan ingin berkontribusi sebagai penulis artikel. Tulisan dapat
terima kasih banyak semoga majalah tersebut dapat dikirimkan melalui email majalah.inforum@kemenpera.
bermanfaat dan kami simpan sebagai bahan referensi di go.id dengan syarat tulisan dapat berbentuk tulisan sendiri
kemudian hari. atau terjemahan dengan maksimal kata sebanyak 1.000
Yousif Rashid Alsharhan, kata. Jika tulisan merupakan terjemahan harap disertakan
Duta Besar Uni Emirat Arab sumber tulisannya. Jika tulisan akan diberikan ilustrasi
maka ilustrasi harap dikirimkan secara terpisah tidak dalam
file word dengan resolusi minimal 300 dpi. Terima Kasih
Yth. Pem-Red INFORUM dan kami tunggu tulisannya.
Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman Redaksi Pelaksana Inforum
majalah-majalah Inforum. Majalah-majalah tersebut akan
banyak manfaatnya bagi pekerjaan saya sebagai dosen di LANGGANAN INFORUM
bagian Arsitektur, Universitas Pelita Harapan. Yth. Pimpinan Majalah Inforum
Karawaci, 24/11/11 Saya tertarik untuk berlangganan majalah Inforum, dimana
Bianpoen saya bisa mendapatkan dan bagaimana? Oya, untuk buku-
buku di bawah ini, dimana juga saya bisa dapatkan: (a)
Pembangunan dan Permukiman di Indonesia Penerbit
Yth. Pemimpin Redaksi Majalah INFORUM Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2010,
Sehubungan dengan penyampaian Majalah Inforum (b) CD Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 2011, (c)
Edisi 2 Tahun 2011, kami mengucapkan terima kasih Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan
atas pengiriman majalahnya. Bersama ini pula kami Permukiman
menyampaikan 2 (dua) eksemplar majalah Kawasan Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Industri Edisi ke-1 untuk melengkapi bacaan/koleksi Ernawati
Perpustakaan Kementerian Perumahan Rakyat. Demikian,
atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Budhi Setyanto, Yth. Ibu Ernawati
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Terima kasih atas ketertarikannya kepada Majalah Inforum.
Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian R.I. Saat ini Majalah Inforum hadir dalam 2 versi cetak dan
digital. Edisi cetak akan kami kirimkan. Versi digital Majalah
KONTRIBUTOR INFORUM Inforum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dapat
Salam, diunduh melalui situs www.kemenpera.go.id atau www.bpa.
Apakah sampai sekarang majalah Inforum masih eksis? kemenpera.go.id. Terkait Buku Pembangunan Perumahan
Bila masih, terbitnya berapa bulan sekali? dan Permukiman silahkan menghubungi ke Direktorat
Bolehkah saya berpartisipasi sebagai kontributor artikel? Perumahan dan Permukiman BAPPENAS di telepon (021)
Mohon Informasi. 31934819. Untuk buku Mengusik Tata Penyelenggaraan
Yudianto – Kudus Lingkungan Hidup dan Permukiman, silahkan kontak
melalui email kuswartojo@yahoo.com.
Yth. Sdr. Yudianto di Kudus Terima Kasih.
Majalah Inforum sampai saat ini masih terbit setiap 4 Redaksi Pelaksana Inforum
3

4. Daftar Isi
Dari Redaksi 02
Wawancara Khusus
Surat Pembaca 03
M. Yasin Kara:
“Bapertarum Daftar Isi 04
Sekarang Lebih Laporan Utama 06
Gampang Pelaksanaan konsep Lingkungan
Prosesnya” Hunian Berimbang (LHB)
berjalan tanpa adanya Wawancara Khusus 20
payung yang jelas sehingga
kemudian hari konsep tersebut
sepertinya sangat sulit untuk Wacana 22
diimplementasikan. Inforum
berkesempatan untuk
berbincang-bincang dengan Liputan 37
Dr. Hazaddin T. S. Deputi
Bidang Pengembangan Kawasan
Kementerian Perumahan Rakyat Tips 45
, tentang keberlanjutan dari
konsep LHB pasca lahirnya UU
20 Nomor 1 Tahun 2011. Tanya Jawab 46
Intermezzo 47
Laporan Utama 6
Tabungan Perumahan:
Pengelolaan Pengetahuan 48
Bukan Tabungan Biasa
Apabila lontaran pemikiran tentang tabungan Fakta 55
perumahan memang sungguh-sungguh,
berarti tabungan perumahan ini luar biasa
peranannya, karena telah disetarakan dengan
Praktek Unggulan 56
investasi pertumbuhan ekonomi. Mendongkrak
kemampuan masyarakat, badan usaha dan Galeri Foto 57
pemerintah sekaligus.
Agenda 58
Wacana Intermezzo
22 47
Liputan 39
Djan Faridz: “Saya siap
lanjutkan program Kemenpera”
Menurut Djan Faridz, masalah
perumahan rakyat tidak bisa diselesaikan
sendiri oleh Kemenpera. Namun
demikian, dibutuhkan konsep yang jelas
serta program yang ada harus terintegrasi
Kampung
KIP sebagai Investasi Prasarana dengan program yang ada di kementerian Kemasan Gresik
Dasar Permukiman atau instansi lainnya.
Perbaikan kampung merupakan bentuk Gresik yang berjarak kurang lebih 18 sebe­
partisipasi oleh pemerintah kepada upaya lah utara kota Surabaya atau 30 menit
berkendara dengan kendaraan pribadi,
besar yang sebelumnya telah dilakukan merupakan sebuah kota pelabuhan yang
warga setempat. Never in human history sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit.
has so many done so much with so little…. Sebagai sebuah kota, Gresik sangat menarik
sebagai gambaran sebuah kampung. untuk dijadikan daerah tujuan berlibur dari
rutinitas sehari-hari.
4

5. Edisi 3
Tahun 2011
48 Resensi Buku 50 Info Pustaka 56 Praktek Unggulan
Buku Kata Fakta Jakarta merupakan
kumpulan catatan lintas masa mengenai
Jakarta sejak tahun 1998 hingga tahun
2011. Buku ini terdiri dari kumpulan
data dan fakta serta kumpulan berbagai
tulisan dari berbagai aspek.
Bank Gakin
54 Info Situs “Grameen Bank”
di Indonesia
49 Info CD www.smf-indonesia.co.id
Bank ini secara khusus memang
CD Himpunan Perundang-Undangan dirancang untuk melayani orang
bidang Perumahan dan Kawasan miskin sehingga disebut ‘banking for the
Permukiman poor’. Sebagaimana halnya Grameen
Dalam rangka memenuhi kebutuhan para Bank, Bank Gakin di Jember juga
pemangku kepentingan dalam mengetahui dan menggunakan prinsip tanggung renteng
memahami kebijakan dalam pembangunan di antara para anggotanya.
perumahan dan permukiman, Kementerian
Permahan Rakyat telah melakukan inventarisasi
dan menghimpun berbagai
regulasi terkait perumahan
dan permukiman yang 58 Agenda
telah ada sampai saat
ini. Hasil inventarisasi
tersebut disajikan dalam Dari situs ini kita dapat mengakses “Ubah Dunia Kita” -
bentuk CD Interaktif
Himpunan Perundang-
beberapa layanan dan produk PT. SMF
seperti sekuritisasi, pinjaman, standarisasi
Hari Pemuda
undangan Bidang dokumen KPR, surat utang dan beberapa Internasional 2011
Perumahan dan informasi mengenai pelatihan-pelatihan Soekarno pernah berkata seribu orang
Permukiman. yang diberikan. tua hanya dapat bermimpi tapi satu orang
pemuda dapat mengubah dunia. Peran
pemuda menjadi semakin krusial dalam
Fakta 55 pembangunan bangsa, tidak dapat ditunda
lagi bahwa pemuda harus menjadi bagian
Kota-Kota Unik di Dunia dari solusi dan tidak lagi dilihat sebagai
bagian dari masalah.
Kota sebagai sebuah
medan garap ilmu
pengetahuan tidak
akan pernah habis
untuk dibahas. Definisi
tentang kota pun amat
beragam tergantung
pada cabang ilmu
pengetahuan apa kota
akan ditempatkan
sebagai obyek
pembahasan.
5

6. Laporan Utama
Tabungan Perumahan:
Bukan
Tabungan Biasa
Tjuk Kuswartojo
Konon tabungan perumahan di-
tujukan untuk membantu masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) agar
memiliki simpanan guna membeli ru-
mah. Selanjutnya tabungan perumah­
an diharapkan akan menggairahkan
investasi di sektor properti dan juga
akan mengurangi beban APBN. Arti-
nya tabungan perumahan akan mem-
bantu masyarakat lapisan bawah, juga
mendorong bisnis properti dan mem-
bantu mengurangi beban pemerintah
bukan untuk meningkatkan penda-
patan pemerintah. Tambahan tujuan-
nya adalah membangkitkan kesadaran
menabung untuk dapat “memiliki”
rumah.
T
abungan perumahan bakal Apabila lontaran pemikiran ten­
diatur dengan undang-un- tang tabungan perumahan memang
dang tersendiri. Begitulah sungguh-sungguh, berarti ta­ ung­ n
b a
amanat pasal 124, Undang-Undang perumahan ini luar biasa peranannya,
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pe- karena telah disetarakan dengan in-
rumahan dan Kawasan Permukiman. vestasi pertumbuhan ekonomi. Men-
Apakah amanat UU yang diprakarsai dongkrak kemampuan masyarakat,
oleh DPR ini memang telah dilandasi ba­ an usaha dan peme­ intah seka-
d r
oleh telaah yang mendalam dan kon- ligus, walaupun hanya dalam sektor
sep yang kuat, belum banyak dike- perumahan.
tahui. Konsep tabungan perumah­ n a Sesungguhnya pemerintah telah
belum merupakan pengetahuan yang mempunyai pengalaman menyeleng-
eksplisit, tetapi masih tersimpan di garakan tabungan perumahan. Sejak
dalam benak perorangan. Walau- tahun 1993 telah diselenggarakan
pun demikian ada bocoran gagasan ta­ ungan (wajib) perumahan pega­
b
tabung­ n perumahan tersebut yang
a wai negeri sipil. Upaya ini dapat di-
muncul di ruang publik dan memang anggap sebagai jawaban atas salah
masih perlu diklarifikasikan. satu dari tiga permasalahan pokok
6

7. Edisi 3
Tahun 2011
pembangun­ n perumahan yaitu: ke­
a padahal dari bunga deposito, obligasi de­ gan pendapatan PNS. Biaya izin
n
lem­ agaan, pembiayaan dan perta­
b dan sebagainya yang diterima lebih membangun sering dikemukakan se­
nah­ n. Mungkin kebijakan tersebut
a dari Rp. 100 milyar. Justru penggu- ba­ ai biang kerok harga rumah, tetapi
g
hadir memang dalam rangka menang- naan untuk keadaan darurat seperti se­ ungguhnya dibandingkan de­ gan
s n
gapi Lokakarya Nasional 1992 atau pinjaman lunak untuk bencana alam kenaikan harga tanah, harga bahan
mungkin saja kebetulan mempunyai yang lebih besar. bangun­ n, harga pembangunan pra­
a
pikiran dan perasaan yang sama. Ta- PNS yang diwajibkan menabung sarana mungkin biaya perizinan tidak
hun 1993 setelah lokakarya nasional, justru tidak memperoleh manfaat dari seberapa. Realitanya tabungan peru­
Presiden Suharto menerbitkan kepu- tabungannya seperti yang diperkira- mahan pegawai negeri tidak dapat
tusan tentang tabungan perumahan kan. Para penabung nampaknya juga menolong atau membantu meng­ tasi a
pegawai negeri sipil sebagai upaya cuek saja, apalah artinya potongan kebutuhan tempat tinggal si pegawai
mengatasi permasalahan pembiayaan Rp. 10.000 sebulan. Pelajaran yang negeri tersebut. Tabungan para pe­
untuk memenuhi kebutuhan rumah bisa ditarik dari tabungan perumah­ tinggi yaitu para bapak dirjen atau
yang khusus ditujukan untuk pegawai an pegawai negeri ini adalah bahwa direktur, tetap tidak dapat memban-
negeri sipil. mengumpulkan uang kecil sehingga tu pesuruh atau sopir memperoleh
Apabila kita simak Keputusan menjadi besar lebih mudah daripada tempat tinggalnya. Bahkan nyanyian
Presiden tentang Tabungan Perumah- menggunakannya. bang-bing-bung, yang katanya jangan
an bagi PNS tersebut, pertimbangan- dihitung tahu-tahu dapat untung,
nya antara lain adalah bahwa pegawai Belajar dari Taperum PNS ternyata tidak cocok untuk tabungan
negeri sipil mempunyai kendala untuk Tabungan perumahan PNS ada- perumahan PNS.
memiliki rumah yang layak kare­ a n lah contoh kebijakan pemupukan Tabungan perumahan seperti yang
terbatasnya kemampuan membayar da­ a dengan sasaran pembiayaan telah dimiliki oleh pegawai negeri
n
uang muka pembelian rumah de­ yang kurang jelas. Benarkah bahwa sipil tidak terasa manfaatnya bagi si
ngan fasilitas kredit pemilikan rumah. yang paling dibutuhkan PNS ada- penabung. Si penabung yang sete­ gah n
Keputusan ini tampaknya memang lah memiliki rumah dan uang muka terpaksa menabung selama puluh­
serius, tercermin dari adanya Badan untuk membeli rumah? Bukankah an tahun tersebut tetap tidak dapat
Pertimbangan Tabung­ n Perumahan
a tempat tinggal yang dekat tempat mencapai jumlah yang dibutuhkan
Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum- kerja, tersedianya fasilitas yang me- untuk mendapatkan tempat tinggal
PNS) yang diketuai Presiden sendiri. madai, nyaman dan yang pantas. Akumu-
Walaupun demikian apabila dipelajari aman lebih dibutuhkan lasi tabungan tidak da-
pertimbangan yang menjadi dasar ke- daripada memiliki? Bu- pat mengejar inflasi dan
wajiban menabung tersebut sederha- kankah pemilikan rumah tabungan harga rumah. Karena itu
na saja. Agar pegawai negeri mampu yang lokasinya jauh dari perumahan akan sulit ditemukan-
membayar uang muka kredit pemilik­ tempat kerja malah men- akan membantu mungkin memang tidak
an rumah. jadi beban pengeluaran? masyarakat ada- pegawai negeri sipil
Sampai saat ini realitanya Baper­ Keadaan semacam ini be- yang berhasil mendapat-
tarum-PNS masih ada, dengan Men- nar nyata dan terbukti.
lapisan bawah, kan tempat tinggal dari
teri Perumahan Rakyat selaku ke­ uat Banyak sekali (puluh­ juga mendorong tabungan perumahan-
harian. Menurut laporan keuangan an ribu) PNS yang telah bisnis properti nya
tahun 2009 Bapertarum-PNS mem- memiliki rumah melalui Dari pengalaman ter­
punyai aktiva bersih sebesar Rp. 5,5 koperasi atau lain-lain se­ ut jelas bahwa tabu­
b
triliun. Iuran tabungan perumahan ternyata tidak ditempati ngan perumahan PNS
(taperum) yang diterima dan disim- dan bahkan dibiarkan puso. Karena bukan panacea yang dapat meng­ bati o
pan telah mecapai Rp. 4,7 triliun. Se- rumah miliknya terletak 30 km dari segala macam penyakit. Jangankan
lama enam belas tahun keberadaannya tempat kerja tanpa dukungan pe- menggairahkan usaha properti dan
memang telah terjadi penumpukan layanan kota yang memadai. Penge­ mengurangi beban APBN, untuk
iuran taperum dengan penggunaan luaran pegawai ini menjadi besar mem­ antu para penabungnya pun
b
yang relatif rendah. Menurut laporan dan setiap hari mesti berjuang mela- ter­ yata juga tidak bisa. Karena itu,
n
2008-2009, realisasi pinjaman uang wan kemacetan. Selain itu, kenaikan upaya memperluas dan mengembang-
muka tidak lebih dari Rp. 80 milyar harga rumah makin tidak sebanding kan tabungan perumahan se­ ingga h
7

8. Laporan Utama
menjadi taperum umum, per­­ dikaji
lu dan kawasan perumahan tidak bisa gris) sejak seabad yang lalu, kebijakan
benar. Berapa kemampuan menabung tidak berkaitan dengan tanggung- perumahan umumnya memang pada
serta bagaimana komposisinya agar jawab tersebut. Pemerintah tidak awalnya mengutamakan perumahan
tabungan itu dapat digunakan untuk bo­­ membiarkan upaya pemenuh­
leh publik. Perumahan pu­ lik disiapkan
b
mendapatkan rumah perlu ditelaah an kebutuhan rumah secara pribadi dalam rangka menanggapi urbanisasi
dengan seksama. ternyata menghalangi kesempatan oleh industrialisasi. Sampai tahun
orang lain untuk dapat memenuhi ke- 80an sekitar 60% persediaan rumah
Sistem Pembiayaan dan butuhannya. Juga apa yang dimaksud adalah perumahan publik yang diba­
Tanggungjawab Pemerintah dengan kesejahteraan umum, harus ngun pemerintah dan disewakan ke-
Pengembangan sistem pembiayaan dipahami sebagai kesejahteraan ber- pada rakyat dengan harga yang dapat
penyelenggaraan perumahan memang sama bukan oasis di tengah keseng- dijangkau masyarakat. Ini semacam
menjadi salah satu tanggungjawab saraan pihak lain. rusunawa di Indonesia. Pemerintah
pemerintah. Walaupun demikian Realita dan praktek yang telah Inggris secara besar-besaran dan terus
se­­
ring timbul pertanyaan, apakah berlangsung selama ratusan tahun menerus selama sekitar 100 tahun
pemba­ gunan, pemanfaatan dan pe-
n memang menunjukkan bahwa pem- memang membangun perumahan
meliharaan rumah memang meru- bangunan rumah dilakukan secara publik. Perumahan publik ini berbe-
pakan tanggungjawab pemerin­ ah. t pribadi atau paling jauh oleh komuni- da dengan rumah umum seperti yang
Bukankah rumah digunakan pribadi, tas. Karena itu bisa dimengerti apabila tercantum dalam UU. Program pemi-
mengapa pemerintah mesti repot- pejabat pemerintah kurang perhatian likan rumah dan privatisasi dilakukan
repot mengatur pembiayaannya. Ke- terhadap pembangunan rumah. Pem- justru ketika masyarakat mulai men-
sadaran bahwa rumah adalah tang- bangunan perumahan menjadi me- capai tingkat kemakmuran tertentu
gungjawab pribadi secara diam-diam narik perhatian ketika rumah men- dan pemerintah merasa telah tiba
telah menyelinap juga dalam benak jadi barang dagangan yang memberi waktunya untuk melepaskan beban
kalangan yang ber­ da dalam peme­
a manfaat juga bagi para pejabat peme­ tanggungjawabnya atas perumahan
rintahan. Ujungnya adalah perhatian rintahan. Oleh karena itulah keluhan publik. Meskipun begitu pemerintah
setengah hati. para pembuat rumah sebagai barang tidak pernah lepas kendali. Asosiasi
Secara konstitusional tanggung- dagangan lebih sering mendapatkan pemilikan rumah dan kendali harga
jawab pemerintah dalam penyeleng- perhatian. rumah dengan pemeringkatan rumah
garaan perumahan diamanatkan oleh UU Nomor 1/2011 yang merupa- terus dikembangkan.
pasal 28 H (ayat 1) dan 28 I (ayat 4) kan pelaksanaan konstitusi menegas- Sejak awal pemerintah Indonesia
UUD 45 yang telah diamandemen. kan apa tanggungjawab pemerintah. ikut campur dalam pembangunan
Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa Untuk itu telah dipilah adanya ru- perumahan, kerangka pemikirannya
setiap orang berhak hidup sejahtera mah komersial, rumah umum, rumah adalah semacam program pemilikan
lahir dan batin, bertempat tinggal, swadaya, rumah khusus dan rumah rumah. Bagaimana agar masyarakat
dan mendapatkan lingkungan hidup negara. Untuk rumah ko­ ersial pe-
m yang melarat sekalipun juga bisa
yang baik sehat serta berhak mem- merintah bertanggung jawab me- memiliki rumah. Pernyataan politik
peroleh pelayanan kesehatan. Sedang lindungi konsumen dan menjaga ke- yang dilontarkan oleh para pejabat
Pasal 28 I ayat 4 menyatakan per- tertiban pembangunan. Sedangkan pemerintah dan politisi pada umum-
lindungan, pemajuan, penegakan dan untuk jenis rumah lain pemerintah nya berupa kerisauan oleh banyaknya
pemenuhan hak asasi manusia adalah membantu dan memfasilitasi, bahkan rumah tangga yang tidak memiliki
tanggungjawab negara terutama pe- mena­ gani secara langsung. Terutama
n rumah. Padahal ada kecenderungan
merintah. jenis rumah yang diperuntukkan bagi bahwa di kota besar pemilikan rumah
Tanggung jawab pemerintah terse- masyarakat berpenghasilan rendah. makin mengecil, karena yang dibu-
but tentu saja tidak sebatas melak- Sistem pembiayaan secara jelas dan tuhkan memang tempat tinggal bu-
sanakan pasal 28 l tersebut, karena tegas memang ditujukan hanya untuk kan kepemilikan rumah.
pemerintahan memang dibentuk memfasilitasi dan mendukung rumah Realita juga menunjukkan bahwa
un­ uk melindungi segenap bangsa
t umum dan swadaya bagi masyarakat sebagian besar, sekitar 70% sampai
Indo­ esia, memajukan kesejahteraan
n berpenghasil­ n rendah.
a 80% persediaan rumah (housing stock)
umum dan mencerdaskan kehidupan Mempelajari apa yang dilakukan yang ada di Indonesia, adalah hasil
bangsa. Penyelenggaraan perumahan negara-negara Eropa (terutama Ing- masyarakat secara swadaya. Persoalan-
8

9. Edisi 3
Tahun 2011
nya adalah banyak rumah hasil swa- atau pelajar­ n dari negara lain bahwa
a pai kini masih ada dan beraktivitas.
daya yang terwujud ka­ ena ketidak-
r dana pemerintah yang bersumber dari Artinya PBSP sudah berusia 40 tahun
berdayaan masyarakat dan keti­ ak
d sumber konvensional seperti pajak, lebih tua dari REI di Indonesia. Me­
berdayaan pemerintah untuk men- cukai, iuran, pungutan, hasil usaha reka mendirikan yayasan tanpa nama
dampingi dan memfasilitasi. Berkem- negara dan sebagainya tidak akan cu- perusahaan anggotanya yang misinya
banglah kemudian permukim­ n tidak
a kup untuk memberi kemudahan dan adalah mereduksi kemiskinan Filipina
layak yang disebut permukiman ku- memfasilitasi perumahan dan kawasan dengan arah yang jelas yaitu memban-
muh. permukiman. Atau memang dianggap tu menangani pendidikan, kesehatan,
Boleh dibilang bahwa permukim­ bukan proritas yang patut mendapat lapangan kerja dan lingkungan. Me-
an kumuh adalah hasil ketidak mam- alokasi dari anggaran belanja negara mang tidak dikaitkan dengan peru-
puan peme­ intah untuk menata,
r tersebut. Karena itu mesti dikerahkan mahan, tetapi bantuan tanpa nama
mengatur dan memfasilitasi pemba­ dana masyarakat melalui cara inkon- perusahaan memungkinkan dapat
ngunan perumah­ n swadaya. Apakah
a vensional antara lain berupa tabung­ di­ e­ akan apakah yang mereka lalu-
bd
sistem pembiayaan juga mesti dituju- an perumahan dan mungkin sistem kan merupakan kegiatan sosial atau
kan untuk meningkatkan kualitas dan pengerahan dana yang lain. advertensi dengan nama sosial.
mencegah munculnya permukiman- Dalam mengerahkan atau memo- Di Amerika Serikat memang ada
permukiman kumuh? Jawabnya tentu bilisasi dana masyarakat tersebut ada bank yang secara khusus mengurus
ya, tetapi apakah ini bisa didukung asas yang perlu dipegang teguh. Asas tabungan dan pinjaman perumahan
oleh tabungan perumahan, tentu itu adalah bahwa pengerahan dana (Home Savings and Loan Bank). Bank
mem­ utuhkan telaah dan penga-
b tersebut bisa berasal dari pena­ ung ke-
b ini memberi pinjaman untuk pem-
jian yang mendalam. Apa yang perlu cil atapun penabung besar, tetapi per­ belian rumah kepada penabung yang
dipikirkan dengan sungguh-sungguh untukannya harus untuk masyarakat tabungannya telah mencapai jum-
adalah upaya untuk mengerahkan lapisan bawah. Harus dihindarkan lah tertentu. Penabung ini tentu saja
dan memupuk dana melalui tabung­ benar, agar pengumpulan uang receh bukan penabung uang receh, tetapi
an, jangan digunakan hanya sebatas yang ternyata setelah terkumpul jus- penabung yang memang telah mem-
pembangunan baru. Kebutuhan un- tru dinikmati atau paling tidak yang punyai kemampuan membeli rumah
tuk melakukan perbaikan dan pening- memanfaatkan adalah para pemilik asal tidak harus membayar kontan.
katan kualitas justru membutuhkan dana besar. Walaupun itu de­ gan n Home Savings Bank ini juga memberi-
upaya yang jauh lebih besar. Apalagi alas­ n membantu memupuk agar
a kan pinjaman hipotek hingga USD
pembangunan baru yang telah ba­ tabung­ n kecil bisa menjadi besar. Ini
a 50.000 dengan bunga 3% sampai 4%
nyak dilakukan, bukannya mengatasi perlu selalu diingatkan, karena atas per tahun serta jangka waktu pinjam­
masalah tetapi malah menimbulkan nama bisnis yang bisa memberi kon- an hingga 30 tahun. Pada umum­ yan
masalah. tribusi besar pada negara lewat pajak, dana tersebut berasal dari tabungan
ba­ yak praktek pemodal besar me-
n jang­ a panjang seperti dana pensiun
k
Pengerahan dan nyedot uang receh masyarakat kecil. dan asuransi jangka panjang. Inflasi
Pemupukan Dana Memang ada sedikit yang dicecerkan yang rendah dan tabungan berjang-
UU Nomor 1/2011 mengamanat- berupa hiburan, olah raga atau taman ka panjang tersebut memungkinkan
kan agar pemerintah dan atau peme­ kecil, tetapi sesungguhnya le­ ih ditu-
b dana yang tersimpan dapat diguna-
rintah daerah mengupayakan sistem jukan untuk menjaga citra dan nama kan untuk kredit pembelian rumah
pembiayaan penyelenggaraan peru- dagang­ nnya disebut de­ gan termi-
a n dalam jangka panjang dan bunga ren-
mahan dan kawasan permukim­ n. a nologi yang gaya yaitu: corporate social dah. Dengan demikian lebih banyak
Sistem pembiayaan antara lain meli- tersponsibility (CSR). masyarakat yang dapat memanfaat-
put pengerahan dan pemupukan dana Sekiranya memang ada niat tu- kannya. Karena itu dapat dimengerti
yang bersumber dari masyarakat. lus para pemegang dana besar untuk apabila di negara yang mempunyai
Ama­ at ini menunjukkan adanya
n membantu masyarakat kecil, cara iklim dan sistem semacam itu, seper­
kesadaran atas keterbatasan dana yang ditempuh pebisnis Filipina bisa ti Amerika Serikat, Australia, Ing-
peme­ intah untuk memfasilitasi dan
r dipertimbangkan untuk dicontek. gris dan lain-lainnya besarnya kredit
memberi kemudahan meski hanya Ta­­
hun 70an, sejumlah pebisnis Fi­ pemilikan rumah dapat mencapai
untuk masyarakat berpenghasilan lipina mendirikan Phillipnes Business 40% sampai 60% PDB-nya. Jauh dari
rendah. Tampaknya ada antisipasi for Social Progress (PBSP) dan sam- kondisi Indonesia dan negara berkem-
9

10. Laporan Utama
bang lainnya yang hanya mencapai sehingga harus dengan susah payah b. Tabungan perumahan dikaitkan
2% PDB-nya. dibuat undang-undangnya? Apakah dengan kredit dan subsidi. Inti-
Di India mobilisasi dana perumah­ benar tabungan perumahan memang nya adalah subsidi pemerintah,
an masyarakat lapisan bawah dikem- ada keistimewaannya? Ataukah un- tetapi untuk meniadakan efek
bangkan melalui keuangan mikro dang-undang tabungan perumahan negatif subsidi tersebut dikaitkan-
(microfinance). Keuangan mikro ini itu sesungguhnya hanya ambisi lem- lah de­ gan sistem simpan pinjam.
n
memberi pinjaman yang relatif kecil, baga penyelenggara perumahan atau Se­ erti yang banyak terjadi sub-
p
dengan pengembalian cepat dan bu­ upaya badan usaha perumahan yang sidi peme­ intah bisa menyebabkan
r
nga tinggi. Pinjaman ini ditujukan mau numpang kemudahan? Perta­ inisiatif masyarakat padam, me­
untuk usaha kecil, tetapi ternyata nyaan ini tentu belum bisa dijawab, nimbulkan ketergantungan yang
25% diantaranya digunakan untuk karena rancangan undang-undang itu tinggi pada pemerintah, tanggung-
rumah (baca Global Urban Develop- belum ada. Mungkin harus disiap- jawabnya kurang dan juga sering
ment Magazine 2006). Kredit sebesar kan naskah akademik yang jitu yang disusupi upaya manipulasi untuk
antara USD 500 s/d USD 5.000 de­ menunjukkan bahwa tabungan peru- dapat subsidi lebih besar. Sistem
ngan bunga antara 2% sampai 3% mahan pantas diatur dengan undang- tabungan dan kredit pa­ing tidak
l
per bulan dengan masa pengembalian undang. bisa dijadikan alat untuk mengen-
maksimum selama 36 bulan dapat di- Apabila ditelisik praktek yang telah dalikan subsidi.
akses dengan mudah, karena berada dilakukan di berbagai negara dan juga c. Tabungan perumahan untuk
di lingkungan komunitas. Dana itu di Indonesia memang ada kekhususan mem­­ peroleh kredit pemilikan ru-
ternyata juga digunakan untuk mem- tabungan perumahan yang membu- mah. Ini adalah tabungan anggota
perbaiki atau meningkatkan kualitas tuhkan pengaturan, antara lain seba- masyarakat yang secara sungguh-
rumah, bahkan membeli tanah dan gai berikut: sungguh ingin dan perlu memi-
membangun rumah yang dilakukan a. Tabungan perumahan untuk men- liki rumah dan yang benar-benar
secara sepotong-sepotong. Kredit mi­ jamin tempat tinggal yang sesuai rumah tersebut akan ditempati.
kro ini tidak untuk membeli rumah dengan dinamika penabungnya. Se­ elah tabungannya mencapai
t
jadi, tetapi untuk membangun rumah Misalnya karena pekerjaannya si- jumlah tertentu (bisa diatur misal-
secara swadaya serta bertahap tanpa penabung harus tinggal di Medan, nya 20% dari harga rumah) pena­
jadwal yang jelas. Kredit mikro inilah setelah dua tahun pindah ke Sura- bung dapat memperoleh kredit
yang kemudian dihubungkan dengan baya dan satu tahun kemudian kepemilik­ n rumah.
a
tabungan kecil yang bisa untuk ru- pindah ke Bandung. Berdasarkan Dengan demikan jelas bahwa ta­
mah. Subsidi dan bantuan pemerintah besaran tabungannya di setiap ko­ bungan perumahan bukan tabungan
serta fasilitasi organisasi non pemerin- ta dimana penabung ini berada biasa, tetapi suatu jenis tabungan yang
tah digabung dengan tabung­ n dana akan selalu bisa mendapatkan pin- dikaitkan dengan masalah pemenuhan
kredit mikro ini se­ ingga bisa untuk
h jaman untuk mengontrak tempat kebutuhan tempat tinggal. Tabungan
memperbaiki atau membangun se- tinggal. Di negara maju, dilakukan perumahan adalah pengerah­ n dana
a
bagian rumahnya. Cara memba­ gun n pendataan rumah kosong (vacant yang khusus diperuntukkan meng­
secara inkremental ini tentu tidak bisa house) dan pemerintah akan mem- atasi masalah kebutuhan tempat ting-
dibangun di kota besar yang dikenai beri dorongan pembangunan ru- gal masyarakat lapisan menegah ke
aturan pengendalian yang ketat. mah apabila jumlah rumah kosong bawah. Pengerahan dana ini tidak
terlampau kecil (kurang dari 3%). untuk investasi atau usaha lain, tetapi
Tabungan Perumahan Dinamika ini tidak hanya dalam untuk menjamin agar subsidi peme­
Bukan Tabungan Biasa. artian lokasi, bisa juga dikaitkan rintah tepat sasaran. Pengaturannya
Menurut amanat UU Nomor dengan perkembangan keluarga. tidak hanya mengenai pengerahan
1/2011, tabungan perumahan akan Rumah awalnya adalah rumah bu- dan penyimpanannya seperti tabung­
diatur dengan Undang-Undang. Ar­ jangan kemudian harus mencari an biasa, tetapi yang lebih penting lagi
tinya tabungan perumahan memang tempat tinggal yang lain ketika adalah mengatur penggunaannya.
dianggap bukan tabungan biasa ka­ berkeluarga dan pindah lagi ketika
rena itu diupayakan agar mempunyai punya beberapa anak. Bisa juga
kedudukan legal yang khusus. Apa dinamika itu adalah peningkatan * Pemerhati masalah permukiman,
kekhususan tabungan perumahan itu status sosialnya. perkotaan dan lingkungan hidup.
10

11. Edisi 3
Tahun 2011
Penyelenggaraan
Tabungan Perumahan
Sri Hartoyo tabungan dan deposito, sementara Bank Pelaksana Penerbit KPR mela-
pembiayaan perumahan merupakan lui mekanisme blended-financing akan
P
ada saat ini kebutuhan nasional jenis pembiayaan jangka panjang; dan menghasilkan KPR dengan suku
terhadap penyediaan rumah (iv) terbatasnya kapasitas pembiayaan bunga di bawah dua digit dan tetap
layak dan terjangkau adalah perbankan dalam penyediaan dana (fixed) selama masa pinjaman (tenor).
sangat besar. Berdasarkan data Sensus pokok pembiayaan (landing capacity) Pada sisi supply, pola blended-financing
Penduduk Tahun 2010, jumlah ru- dalam pemilikan maupun pemba­ untuk pembiayaan KPR juga dikem-
mah tangga di Indonesia yang belum ngunan rumah layak dan terjangkau bangkan untuk Kredit Konstruksi
memiliki rumah adalah sebanyak 13,6 khususnya bagi MBR. (KK) pembangunan rumah sejahtera
juta Rumah Tangga. Sementara itu, Upaya pengerahan dana murah yang spesifikasi teknisnya ditetapkan
pertumbuhan keluarga baru sekitar jangka panjang yang sudah dilakukan dengan Peraturan Menteri Perumah­
800 ribu setiap tahunnya memerlu- pada saat ini melalui pembentukan an Rakyat. Selanjutnya angsuran KPR
kan tambahan rumah baru. Dengan PT (Persero) SMF (Sarana Multigriya yang didukung oleh dana FLPP terse-
demikian, kebutuhan perumahan di Finansial) masih banyak menghadapi but akan menjadi dana bergulir untuk
Indonesia pada saat ini sesungguh- kendala, seperti: (i) suku bunga yang mendukung pembiayaan perumahan.
nya sangat besar sekali. Pemenuhan diminta investor di pasar modal atas Namun mengingat masih sangat
kebutuhan atas rumah tersebut pada produk sekuritisasi KPR yang dilaku- besarnya kebutuhan pembiayaan se­
dasarnya dapat diselenggarakan de­ kan PT. SMF masih relatif cukup ting- iring dengan meningkatnya kebutuh­
ngan berbagai cara, yaitu melalui ru- gi yang pada umumnya sekitar 200 an penyediaan rumah yang layak dan
mah umum, rumah khusus, rumah basis point diatas imbal hasil (yield) terjangkau, maka kebutuhan dana
negara, dan/atau rumah khusus; yang Surat Utang Negara (SUN); (ii) im- FLPP yang berasal dari Pos Pembia­
penghuniannya dapat dengan cara bal hasil dari SUN sangat dipe­ garuhi
n yaan APBN tersebut pada dasarnya
sewa maupun milik sesuai segmentasi oleh peringkat utang Indonesia (Ba1). masih cukup besar, sementara kapasi-
kebutuhan yang ada. Sebagai gambaran pada saat ini im- tas APBN yang terbatas tidak bisa se-
Untuk penghunian dengan cara bal hasil atas SUN jangka waktu 19 lamanya dijadikan satu-satunya sum-
milik, upaya pemenuhan kebutuhan tahun adalah sebesar 8,17%; dan (iii) ber pendanaan murah jangka pan-
rumah yang layak dan terjangkau Belum signifikannya kebijakan insen- jang. Untuk itu, perlu dicari sumber
tersebut masih menghadapi sejum- tif bagi lembaga keuangan khususnya pendanaan pengganti APBN.
lah kendala, diantaranya adalah: (i) bank untuk melakukan sekuritisasi
rendahnya pendapatan masyarakat atas portofolio KPR yang telah diter- Urgensi Tabungan Perumahan
yang berdampak kepada terbatasnya bitkannya. Berangkat dari latar belakang
daya beli sebagian besar masyarakat, Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka keberadaan dana mu-
khususnya masyarakat berpenghasilan tersebut pada saat ini pemerintah te- rah jangka panjang merupakan salah
rendah (MBR); (ii) Belum terben- lah melakukan terobosan penyedia­ satu kunci bagi keberhasilan peme­
tuknya praktek penyediaan dana mu- an kebutuhan dana murah jangka nuhan kebutuhan perumahan yang
rah jangka panjang bagi pembiayaan panjang melalui kebijakan fasilitas layak dan terjangkau, khususnya bagi
perumahan, baik pada sisi permintaan likuiditas pembiayaan perumahan. kelompok masyarakat berpenghasilan
untuk kredit pemilikan rumah (KPR), Pada sisi demand, sejak bulan Okto- rendah yang merupakan bagian terbe-
maupun pada sisi pasokan untuk kre­ it
d ber 2010 pemerintah telah meluncur- sar (80%) dari masyarakat Indonesia.
konstruksi/modal kerja; (iii) terjadi­ kan kebijakan bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-
nya maturity mismatch pembiayaan rumah sejahtera yang didukung oleh mahan (FLPP) yang telah beroperasi
perumahan mengingat pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan peru- sejak bulan Oktober 2010 tidak da-
perumahan dari perbankan/lembaga mahan (FLPP) yang bersumber dari pat selamanya bergantung dari sum-
pembiayaan pada umumnya berasal Pos Pembiayaan APBN. Dana ini ber dana APBN. Solusi sumber dana
dari dana dana jangka pendek seperti selanjutnya dicampur dengan dana pengganti APBN dapat terjawab
11

12. Laporan Utama
apabila kita bisa melembagakan mo- bersifat wajib. Penyiapan Draft Naskah
bilisasi atau pengerahan dana murah Tabungan kontraktual adalah per- Akademis dan RUU
jangka panjang melalui penyelengga- janjian antara peserta dan lembaga Tabungan Perumahan
raan tabungan perumah­ n.
a keuangan, yang nasabah menyatakan Pada saat ini telah disiapkan Draft
Pelembagaan tabungan perumah- komitmennya untuk menyetorkan Naskah Akademis dan RUU tentang
an secara nasional merupakan amanat sejumlah dana tertentu selama suatu Tabungan Perumahan dengan tujuan
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 periode tertentu yang disebut perio­ untuk: (i) memberikan landasan pe-
Tahun 2011 tentang Perumahan dan de menabung. Setelah akhir perio­ nyelenggaraan tabungan perumahan
Kawasan Permukim­ n. Disamping
a de menabung, dan setelah melalui sebagai salah satu sumber pembiayaan
itu, pengembangan tabungan peru- masa tunggu (waiting period), peserta murah jangka panjang bagi pemenuhan
mahan secara nasional guna mening­ berhak untuk memperoleh pinjam­ kebutuhan perumahan yang layak dan
katkan aksesibilitas masyarakat ber- an dengan jumlah tertentu, yang terjangkau; (ii) menjadikan tabungan
penghasilan rendah terhadap hunian besarnya disesuaikan dengan besar/ perumahan sebagai acuan bagi kepastian
yang layak dan terjangkau juga meru- kecilnya tabungan tersebut. Adapun hukum mengenai pemenuhan hak dan
pakan amanat dari Peraturan Presi- sistem HPF muncul sebagai upaya kewajiban setiap warga negara dalam
den Nomor 5 Tahun 2010 untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan perumahannya;
tentang Rencana Pemba­ yang timbul dalam per- (iii) mewujudkan tanggungjawab nega-
ngunan Jangka Menengah ekonomian yang memi- ra dalam penyediaan akses pembiayaan
Nasional (RPJMN) Tahun liki tingkat inflasi tinggi perumahan bagi setiap warga negara;
2010-2014. dan belum memiliki pasar dan (iv) menetapkan peran stakeholder
Hasil rapat Pembahasan modal yang berkembang. dalam membangun skema tabungan
Tahunan Program Legislasi Situasi ini menyebabkan perumahan dalam skala nasional. Sub-
Nasional (Proleg­ as) Ran-
n minat masyarakat untuk tansi Pokok RUU Tabungan Perumah-
cangan Undang Undang menabung rendah sehing- an setidaknya akan meliputi: (i) penge­
Prioritas Tahun 2012 yang ga menghambat kegiatan- rahan dana tabungan perumah­ n; (ii)
a
Istimewa
telah di­ elenggarakan oleh
s kegiatan yang memerlukan pemupukan dana tabungan perumahan;
Badan Pembinaan Hukum Nasional pendanaan jangka panjang. Dalam hal (iii) pemanfaatan dana tabung­ n peru-
a
(BPHN) Kementerian Hukum dan ini, pemerintah perlu turun tangan mahan; dan (iv) kelembagaan tabungan
HAM RI pada tanggal 8-9 November untuk meningkatkan kinerja tabung­ perumahan.
2012 di Hotel Sahira Bogor menyata- an perumahan dengan menerapkan Keberadaan Undang-Undang ten-
kan bahwa RUU Tabungan Perumah­ asas gotong royong, ke­ erjangkauan,
t tang Tabungan Perumahan ini mem-
an sudah diagendakan dalam Daftar keadilan, kemanfaatan dan kepastian punyai posisi yang sangat stratejik un-
Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Usul­ hukum. tuk melengkapi keberadaan dua Un-
an Prolegnas RUU Prioritas 2012 di HPF merupakan institusi keuang­ dang-Undang yang terkait sebelum-
Lingkungan Pemerintah. an khusus yang mengumpulkan nya, yaitu Undang-Undang Nomor 1
iuran wajib yang dikumpulkan dari Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Konsep Tabungan Perumahan pekerja sektor swasta maupun pub- Kawasan Permukiman, dan Undang-
Penyediaan dana jangka panjang lik. Iuran yang dikumpulkan meru- Undang Nomor 20 Tahun 2011 ten-
untuk pembiayaan perumahan pada pakan persentase tertentu dari gaji tang Rumah Susun. Melalui penye-
dasarnya dapat dilakukan melalui para pekerja, dan biasanya pemberi lenggaraan tabungan perumahan ini
skema tabungan dan/atau pasar mo­ kerja turut memberikan kontribusi diharapkan dapat diwujudkan dana
dal. Dua model skema tabungan yang iuran yang besarnya proporsional murah jangka panjang untuk pembi-
banyak digunakan di berbagai negara, terhadap iuran pekerja. HPF kemu- ayaan perumah­ n yang berbasis ke-
a
adalah tabungan kontraktual (Con- dian me­ gelola iuran tersebut dan
n pada kemandirian masyarakat peserta
tractual Savings for Housing-CSH) dan melakukan pemupukan dana melalui tabungan yang di­ elenggarakan dan
s
tabungan wajib (Housing Provident berbagai instrumen investasi. HPF dikelola secara kredibel dan akuntabel
Fund - HPF). Sebenarnya HPF pun biasanya terintegrasi dengan sistem yang pada gilirannya dapat memper-
merupakan suatu bentuk tabungan jaminan hari tua, di mana peserta cepat upaya pemenuhan kebutuhan
kontraktual, biasanya contractual sa­ dapat menarik simpanan dan hasil perumahan secara nasional.
vings mengacu pada skema tabungan pengembangannya setelah mereka * Deputi Bidang Pembiayaan,
yang bersifat sukarela, sementara HPF pensiun. Kementerian Perumahan Rakyat
12

13. Edisi 3
Tahun 2011
Menggagas
Tabungan Perumahan
Istimewa
Rahmat Hidayat (backlog) terus meningkat akibat daya
dukung penyediaan rumah baru tidak
R
umah merupakan salah satu sebanding dengan pertambahan jum-
kebutuhan dasar manusia. lah rumah tangga baru.
Dari rumahlah bermula aktivi­ Salah satu permasalahan pokok Urgensi dan Potensi TP
tas manusia. Dalam perspektif Islam yang dihadapi dalam pembangunan Dalam pasal 119 UU Nomor 1
dikenal konsep “baity jannaty, “ru- perumahan adalah masalah pembi- Tahun 2011 tentang Perumahan dan
mahku surgaku”. Dari konsepsi terse- ayaan, yaitu kondisi keuangan negara Kawasan Permukiman, dikatakan
but, rumah mempunyai peran penting belum mampu sepenuhnya membi- bah­ a sumber dana untuk pemenuh­
w
dan strategis bagi kehidupan seseorang ayai pembangunan perumahan. De- an kebutuhan rumah, perumahan,
dan keluarganya. Rumah selain men- mikian pula daya beli (affordability) permukiman, serta lingkungan huni-
jadi simbol status sosial ekonomi se­ masyarakat masih rendah dan belum an perkotaan dan perdesaan berasal
seorang, ia juga berperan membentuk mampu menyesuaikan dengan harga dari APBN, APBD; dan/atau sumber
watak, akhlak serta kepribadian bangsa pasar perumahan, sehingga mereka dana lainnya sesuai dengan ketentuan
sebagai salah satu upaya membangun tidak dapat memenuhi hak dasar peraturan perundang-undangan. Da-
manusia Indonesia seutuhnya, ber- mereka akan rumah layak huni. Di­ lam pasal 121 ayat (1) UU tersebut
jati diri, mandiri, dan produktif. Oleh samping itu, perkembangan tingkat dijelaskan, pemerintah dan/atau pe-
karena itu, konstitusi dan peraturan suku bunga dan inflasi yang cen­ merintah daerah harus melakukan
perundang-undangan mengamanat- derung fluktuatif berpengaruh ter­ upaya pengembangan sistem pembi-
kan bahwa setiap warga negara berhak hadap sistem pembiayaan perumahan ayaan untuk penyelenggaraan peru-
untuk hidup sejahtera lahir dan batin, yang pada gilirannya akan membe­ mahan dan kawasan permukiman.
bertempat tinggal, dan mendapatkan ratkan masyarakat sebagai end-user. Dalam pasal 121 ayat (2) dijelaskan,
lingkungan hidup yang baik dan se- Demikian pula, belum terintegrasinya pengembangan sistem pembiayaan
hat, aman, serasi dan teratur. sistem pembiayaan perumahan me- sebagaimana dimaksud pada ayat
Harus diakui bahwa pembangunan nyebabkan terjadinya ketidak sesuaian (1) meliputi: lembaga pembiayaan;
perumahan belum mencapai kondisi (mismach) pembiayaan, ketika sum- pengerahan dan pemupukan dana;
ideal seperti diharapkan. Masih ba­ ber pembiyaan perumahan berjangka pemanfaatan sumber biaya; dan ke-
nyak rumah tangga yang menempati pendek digunakan untuk membi- mudahan atau bantuan pembiayaan.
rumah tidak layak huni dengan du- ayai kredit/pembiayaan perumahan Kemudian dalam pasal 123 ayat (1)
kungan prasarana, sarana lingkungan berjangka panjang. Oleh karena itu, UU tersebut dikatakan, pengerahan
dan utilitas umum (PSU) yang ter- perlu digali sumber daya alternatif, dan pemupukan dana sebagaimana
batas dan kurang memadai. Demiki- antara lain melalui penyelenggaraan dimaksud dalam pasal 121 ayat (2)
an pula jumlah kekurangan rumah tabungan perumahan (TP). meliputi: dana masyarakat; dana
13

14. Laporan Utama
tabungan perumahan termasuk ha- setiap peserta setiap bulannya mena- ja di sektor formal yang jumlahnya
sil investasi atas kelebihan likuiditas; bung Rp. 100.000,-, maka setiap bu- diperkirakan 40 juta dan mereka
dan/atau dana lainnya sesuai dengan lan akan terkumpul dana TP sebesar yang bekerja di sektor informal yang
ketentuan peraturan perundang-un- Rp. 1,26 triliun dan setiap tahunnya jumlahnya diperkirakan berkisar 100
dangan. mencapai Rp. 14,2 triliun. Jika setiap juta. Kemudian dari kedua kelompok
Kendala dalam pelaksanaan pem- peserta setiap bulannya menabung ini dikurangi dengan jumlah pekerja
bangunan perumahan adalah keter­ Rp. 500.000,-, maka setiap bulan yang penghasilannya dibawah Peng-
batasan anggaran, masih rendahnya akan terkumpul dana TP sebesar Rp. hasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
daya beli masyarakat terutama MBR, 5,9 triliun dan setiap tahunnya men- Berdasarkan asumsi kedua ini, maka
serta terjadinya ketidak sesuai­ n da-
a capai Rp. 70,1 triliun. Perhitungan potensi peserta program TP juga sa­
lam pembiayaan perumahan. Se- lebih rinci dapat dilihat di tabel-1 di ngat besar.
mentara UU Nomor 1 Tahun 2011 bawah ini.
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman mengamanatkan pen­ Tabel-1: Potensi Tabungan Perumahan
tingnya pengembangan sistem pembi- Keterangan Jumlah Dana TP Jumlah TP Tiap Peserta
ayaan antara lain melalui pengerahan Jumlah Nilai Per Bulan Per Tahun 1 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun
dan pemupukan dana TP. Berdasar- 11.832.000 100.000 1.183.200.000.000 14.198.400.000.000 1.200.000 6.000.000 12.000.000 18.000.000
kan pemikiran tersebut, maka rencana 11.832.000 150.000 1.774.800.000.000 21.297.600.000.000 1.800.000 9.000.000 18.000.000 27.000.000
penyelenggaraan TP merupakan ke­
11.832.000 200.000 2.366.400.000.000 28.396.800.000.000 2.400.000 12.000.000 24.000.000 36.000.000
niscayaan serta menemukan relevansi
11.832.000 250.000 2.958.000.000.000 35.496.000.000.000 3.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000
dan urgensinya.
Ada beberapa negara telah menye- 11.832.000 300.000 3.549.600.000.000 42.595.200.000.000 3.600.000 18.000.000 36.000.000 54.000.000
lenggarakan semacam sistem TP. Mi­ 11.832.000 400.000 4.732.800.000.000 56.793.600.000.000 4.800.000 24.000.000 48.000.000 72.000.000
salnya Perancis dengan nama Compte 11.832.000 500.000 5.916.000.000.000 70.992.000.000.000 6.000.000 30.000.000 60.000.000 90.000.000
D’epargne Logement (CEL) yang
diperkenalkan pada tahun 1965 serta
Plan D’epargne Logement (PEL) yang Berdasarkan hasil exercise seba- Mekanisme Operasional TP
diperkenalkan pada tahun 1970 dan gaimana tabel-1, maka dapat dilihat: Hal penting yang perlu diperhati-
sekaligus merupakan bentuk penyem- (a) potensi TP sangat besar; (b) pada kan dalam rencana penyelenggaraan
purnaan dari program CEL; Jerman tahun ke-5 peserta dengan jumlah TP adalah bagaimana mekanisme
dengan nama “Bauspar”; Singapura cicilan tertentu layak mendapatkan operasional dari TP tersebut. Dalam
dengan model Central Provident Fund fasilitas pinjaman KPR karena nilai mendisain mekanisme operasionalnya
(CPF), Malaysia yang dikenal dengan tunainya rata-rata sudah lebih dari penyelenggaraan dan pengelolaan dana
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 30% (tergantung dari harga rumah), TP, penulis menjadikan penyelengga-
(KWSP) atau Employees Provident dan jumlah nilai tunai setara (equival­ raan dan pengelolaan dana haji baik di
Fund (EPF), RRC dan India dengan en) 30%, maka dapat dijadikan uang Indonesia maupun Malaysia sebagai
nama Housing Provident Fund (HPF); muka (down payment) pinjaman “bench mark”. Hal ini disebabkan ka­
dan Amerika Serika dengan nama Set- KPR. rena ada kemiripan dan unsur-unsur
tlement Housing Fund (SHF). Nilai tunai tersebut masih meru- yang terlibat di dalamnya secara relatif
Ada beberapa cara dalam menghi- pakan “nilai tunai murni” dan akan sama. Sebagai contoh, dalam penye-
tung potensi peserta TP ini. Pertama, ba­ yak jika mereka mendapatkan
n lenggaraan dan pengelolaan dana haji,
berdasarkan angka backlog. Sebagai bagian keuntungan dari investasi ada unsur masyarakat (publik), Bank
gambaran jumlah penduduk yang (pemupuk­ n) dana TP tersebut. Ber-
a Pelaksana (BP), pemerintah, lembaga
tidak punya rumah sebanyak 13,6 dasarkan exercise ini pula dapat dide- pengelola dan objek (program)-yakni
juta orang. Kalau kita asumsikan, sain berapa sebenarnya jumlah iuran haji atau rumah, serta ada unsur in-
diantara mereka masuk kriteria mis- tabungan yang wajar yang akan dibe- vestasi untuk pemupukan (pengem-
kin (13,2% sementara ditanggung bankan kepada peserta agar mereka bangan) dana peserta.
oleh negara), maka peserta potensial dapat segera mendapatkan fasilitas Disamping itu, sesuai dengan
dari program TP ini adalah sebanyak pembiayaan KPR. pasal 121 ayat (2) UU Nomor 1 Ta-
11.832.000 orang (untuk 2010). Jika Kedua, menghitung jumlah peker- hun 2011 tentang Perumahan dan
14

15. Edisi 3
Tahun 2011
Kawasan Permukiman, ada beberapa model tabungan perumahan yang sejumlah uang hingga terkumpul cu-
aspek yang perlu diperhatikan dalam banyak diadopsi di berbagai negara, kup uang untuk membangun sebuah
mendisain mekanisme operasional yaitu tabungan kontraktual (contrac- rumah yang akan dialokasikan untuk
dari TP tersebut. tual savings) dan Housing Provident salah satu anggotanya melalui undian.
Pertama, aspek kelembagaan. Ba­ Fund (HPF). Tabungan kontraktual Seluruh anggota kelompok tersebut
gai­­
mana bentuk kelembagaan yang adalah suatu bentuk perjanjian antara akan terus menyetorkan uang hingga
akan menyelenggarakan program TP nasabah dengan sebuah lembaga seluruh anggotanya telah memperoleh
ini, apakah akan menggunakan kelem- keuangan, yang nasabah menyatakan rumah. Sistem inilah yang kemudian
bagaan yang ada (existing), atau mem- komitmennya untuk menyetorkan dikembangkan menjadi tabungan
buat kelembagaan baru, dan bagaima- dana sejumlah tertentu dalam suatu kon­ raktual yang dijalankan di ber-
t
na hubungan antara lembaga terkait periode tertentu (periode menabung). bagai negara, antara lain Prancis dan
dan apa peran masing-masing lem- Setelah melalui masa tunggu (wait- Jerman, dan juga telah banyak dia-
baga, serta siapa yang akan berpe­ an
r ing period), nasabah tersebut berhak dopsi di kawasan Eropa Timur, Timur
sebagai regulator, pelaksana dan eva­ untuk memperoleh pinjaman de­ Tengah, Afrika Utara dan beberapa
luator. Hubungan kelembagaan dan ngan jumlah tertentu, yang besarnya wilayah di Amerika Latin.
meka­ isme operasional penyelengga-
n disesuaikan dengan besar/kecilnya ta­ Terdapat dua sistem tabungan
raan TP dapat dilihat pada gambar-1. bungan nasabah tersebut. Model ini kontraktual, yaitu sistem terbuka dan
Kedua, aspek pengerahan dana. sebenarnya merupakan pengembang­ sistem tertutup. Sistem terbuka ada-
Apakah tabungan perumahan ini ber- an dari sistem mutual building society lah sistem tabungan kontraktual yang
sifat sukarela (voluntary) atau wajib yang dikembangkan di Inggris pada pesertanya memiliki hak untuk segera
(mandatory), terbuka (open) atau ter- abad ke-19, ketika sekelompok indi- mengajukan kredit/pembiayaan se­
tutup (closed), serta bagaimana meka- vidu yang ingin memiliki rumah ber- telah masa menabungnya selesai, dan
nisme pengerahan dananya. Ada dua gabung dan secara rutin menyimpan pihak pengelola dapat menggunakan
= Aliran Dana Asal
= Aliran
Pengembalian Dana
(Repayment)
Secondary
Mortgage Facilities
Pengadaan Mengembangkan/
Tanah dan membangun
Pengelolaan perumahan
Kawasan
Kasiba/Lisiba BS
Rumah Jadi/
Kavling Tanah Matang
Pembelian rumah
melalui KPR FLPP
Rumah Sejahtera Rumah Swadaya
Rumah Susun Tapak Iuran Tabungan Perumahan
Pembangunan perbaikan rumah
swadaya melalui KPRS FLPP Pinjaman lunak
PASOKAN KEBUTUHAN
Gambar-1 : Sistem Pembiayaan Perumahan dan Mekanisme Operasional TP
15

16. Laporan Utama
sumber-sumber dana di luar simpan- ayaan kontruksi; (2) Kelebihan dana disalurkan dalam bentuk: (a) pem-
an peserta untuk memenuhi kebutuh­ (yang belum digunakan untuk KPR biayaan KPR, dapat menggunakan
an dana untuk dipinjamkan kepada dan pembiayaan kontruksi) diman- akad Murabahah, Istis’na’, Ijarah Al-
peserta. Sedangkan dalam sistem ter- faatkan untuk membiayai produk/ Muntahiya Bi-Attamlik (IMBT) atau
tutup pengajuan kredit/pembiayaan proyek investasi perumahan seperti Musyarakah Mutanaqishah (MMQ);
oleh peserta ditentukan oleh pengelo- regulated mortgage loan dan mortgage (b) pembiayaan konstruksi dengan
la tabungan berdasarkan urutan dan bond market; (3) Diinvestasikan di menggunakan akad Murabahah atau
sumber dana yang digunakan untuk sektor lain yang halal dan punya nilai Istisna’; atau (4) diinvestasikan ke
pemberian pinjaman sepenuhnya ber­ ekonomi tinggi dan menguntungkan sektor/bisnis yang halal (tidak ber-
asal dari dana tabungan peserta. (profitable). tentangan dengan prinsip syariah
HPF muncul sebagai respon atas Keempat, aspek pemanfaatan/ dan peraturan perundang-undangan)
masalah yang timbul dalam pereko- penyaluran dana. Aspek ini harus terutama untuk bidang-sektor yang
nomian yang memiliki tingkat inflasi direncanakan dan didesain secara terkait dengan perumahan atau bi-
tinggi dan belum memiliki pasar mo­ baik. Misalnya bagaimana penentuan dang lain sepanjang tidak bertentang­
dal yang berkembang. Hal ini telah ke­ompok sasaran, syarat-syarat yang
l an dengan prinsip syariah dan pera-
menyebabkan minat masyarakat un- harus dipenuhi, skemanya seperti apa, turan perundang-undangan se­ erti p
tuk menabung rendah, sehingga pada mekanisme penyaluran (delivery sys- sukuk, obligasi syariah, reksadana
akhirnya menghambat kegiatan-kegi­ tem-nya) dan mekanisme pengenda- syariah, medium term note (MTN).
atan yang memerlukan pendanaan lian seperti apa, serta obyek yang da- Untuk investasi ini dapat mengguna-
jangka panjang. Sistem atau model pat dibiayai oleh dana TP ini berupa kan akad: Mudharabah, Murabahah,
ini digunakan di Singapura, Malaysia, pembelian/pembangunan/perbaikan Istis’na’, dan Ijarah. Selanjutnya hasil
RRC dan India. Di Indonesia, bagi unit rumah pertama? dari pemupukan(pengembangan) se-
PNS dan pekerja di sektor formal se- bagian masuk ke fulling fund dan se-
baiknya diterapkan kepesertaan wajib Akad-akad yang Dapat bagiannya masuk ke rekening peserta.
baik bagi mereka yang belum punya Digunakan dalam TP Dengan demikian, maka dana TP
rumah maupun yang sudah punya Penyelenggaraan dan operasio­ ali­
n baik yang dalam bentuk fulling fund
rumah dengan cara memotong gaji/ sasi TP dapat dilaksanakan secara kon- maupun di masing-masing peserta
penghasilan dengan persentase ter- vensional atau syariah. Terkait dengan akan berkembang. Dengan demikian,
tentu. Sedangkan bagi mereka yang penyelenggaraan dan operasionalisasi dana TP ini akan terus berkembang
bekerja di sektor informal sebaiknya TP secara syariah, maka perlu diper- dan peserta akan untung serta akan
diterapkan kepesertaan suka rela baik hatikan akad-akad yang akan dipergu- dapat mendapatkan fasilitas pinjaman
bagi yang belum punya rumah mau- nakan. untuk perumahan sebagaimana yang
pun bagi mereka yang sudah punya Berdasarkan gambar-1, akad- diharapkan.
rumah. Bagi yang belum punya rumah akad yang kemungkinan muncul/ Dari berbagai pemikian di atas, TP
tentu mereka mendapatkan hak untuk terjadi sekaligus dapat dipergunakan ini potensinya sangat besar dan dapat
mendapatkan fasilitas pinjaman KPR, dalam penyelenggaraan dan operasi­ dikelola secara konvensional mau-
sedangkan bagi mereka yang sudah onalisasi dana TP dapat dikelompok- pun syariah. Dengan demikian, maka
punya rumah, mereka akan menda- kan sebagai berikut: (1) pada saat pe- penting untuk dilaksanakan. Ke-
patkan dana pengembalian ditambah serta membuka rekening TP di Bank beradaan TP ini nantinya diharapkan
dengan imbal hasil (keuntungan) dari Pelaksana (BP), maka akad yang dapat dapat menjadi sumber alternatif pem-
pemupukan dana TP. dipergunakan adalah akad Wadi’ah biayaan pembangunan perumah­ n a
Ketiga, aspek pemupukan dana. atau Mudharabah; (2) kemudian dana dan permukiman di Indonesia, serta
Ada beberapa cara yang dapat dilaku- TP masyarakat tersebut dipercaya- dapat memberikan manfaat dan keun-
kan dalam memupuk/mengembang- kan kepada Pelaksana/Penyelenggara tungan masyarakat khususnya peserta,
kan dana TP antara lain, yaitu: (1) untuk dikelola, maka akad yang da- sehingga mereka dapat memenuhi ke-
Dana yang terkumpul diakumulasikan pat digunakan adalah akad Wakalah butuhan dasarnya akan rumah yang
dan digabungkan (blended) dengan Bil Ujrah; (3) selanjutnya dana TP layak, nyaman dan terjangkau.
dana FLPP dan BP serta digunakan tersebut di­ upuk (dikembangkan)
p
sebagai sumber dana murah untuk dalam bentuk blended dengan dana * Kepala Bidang Inovasi Pembiayaan
Syariah, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasi
pinjaman KPR atau kredit/pembi- FLPP dan BP untuk selanjutnya Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat
16

17. Edisi 3
Tahun 2011
Peran Tabungan Wajib Perumahan
Sebagai Sumber Dana Alternatif Dalam
Mengatasi Kekurangan Perumahan di Indonesia
* Margustienny Oemar Ali
B
erdasarkan data BPS di tahun 2010, kekurangan Pendanaan dan Pembiayaan
(backlog) perumahan di Indonesia mencapai 13,6 Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong
juta unit (perhitungan lain hanya 8 juta – red.) atau pemberdayaan pendanaan dan sistem pembiayaan yang
setara dengan 22% dari total rumah tangga dengan rincian dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan
sebesar 10,32% rumah tangga tinggal di rumah sewa dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk
11,68% rumah tangga tinggal di rumah orang tua, rumah pemenuhan kebutuhan rumah (Pasal 118 UU 1/2011).
dinas dan lainnya. Sesuai dengan amanat UU 1/2011 Pasal 119 bahwa
sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah dapat
Rumah Tangga Indonesia berdasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kepemilikan Rumah (2010)
(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10.32%
(APBD) dan sumber dana lainnya sesuai ketentuan
Sewa perundang-undangan.
Lainnya:
11.68% - Tinggal dengan orangtua
- Rumah dinas Mengatasi backlog perumahan dilakukan dengan
- Lainnya
mengefisienkan rantai pasokan perumahan secara sistemik.
78.00%
Memiliki Rumah
sumber: Badan Pusat Statistik
Kekurangan (backlog) perumahan akan
semakin membesar apabila tidak ada upaya yang
nyata untuk mengatasi dan pada tahun 2014
diperkirakan akan mencapai 17,9 juta unit.
Oleh sebab itu, diperlukan intervensi peme­
rintah dalam mengatasi kekurangan (backlog)
perumahan ini yaitu melalui efisiensi seluruh
komponen rantai pasokan perumahan yang
salah satunya adalah melalui penyediaan dana sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
murah jangka panjang dengan memberikan
stimulan di sepanjang rantai pasokan perumah­
Standar pelayanan untuk setiap pemangku kepentingan
an terutama perumahan sejahtera.
Stimulan yang diberikan dapat berupa pe-
motongan biaya dana (cost of fund) pembiayaan
yang suku bunga dasar kredit (base lending rate)
yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih
rendah daripada suku bunga komersial yang
menyebabkan mekanisme pasar dapat bergerak
lebih cepat.
Stimulan yang diberikan dikemas dalam
bentuk produk-produk pembiayaan melalui
pem­ iayaan bersama dengan Lembaga Keuang­
b
sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
an terutama Perbankan.
17

18. Laporan Utama
Pasal 120 UU 1/2011 menyatakan, dana sebagaimana
dimaksud Pasal 119 dimanfaatkan untuk mendu­ ung:
k
a. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permu­
kim­ n; dan/atau
a
b. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan
sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar
pelayanan minimal.
sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2011
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus melaku­ Oleh sebab itu, diperlukan pengerahan dan pemupukan
kan upaya pengembangan sistem pembiayaan yang meliputi dana yang berasal dari sumber lainnya sesuai dengan
Lembaga Pembiayaan, Pengerahan dan Pemupukan dana, ketentuan peraturan perundang–undangan.
Pemanfaatan sumber biaya dan Kemudahan atau bantuan
pembiayaan (Pasal 121).
Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiaya­
an konstruksi, perolehan rumah, pembangunan rumah,
rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya, pemeliharan
dan perbaikan rumah, peningkatan kualitas perumahan
dan kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan
permukiman (Pasal 125).
Kebutuhan Dana
Kebutuhan dana untuk membiayai 1,4 juta unit dalam
periode 2010 – 2014 dengan asumsi alokasi dana murah
sebesar Rp. 34.000.000,00/unit akan membutuhkan dana Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2011
sebesar Rp. 44.828.784.000.000,00.
Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
mengatur bahwa pengerahan dan pemupukan dana
untuk mengembangkan sistem pembiayaan untuk
menyelenggarakan perumahan meliputi dana masyarakat,
dana tabungan perumahan dan dana lainnya sesuai dengan
sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Sehingga dimungkinkan untuk mencari sumber dana
dan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar Rp. lainnya yang berasal dari dana masyarakat, dana tabungan
20.699.494.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan dana perumahan bahkan dana lainnya seperti dana sosial dari
sebesar Rp. 24.129.290.000.000,00 selama 5 tahun (periode pihak luar baik berupa organisasi skala nasional maupun
2010 – 2014), atau sebesar Rp. 4,8 Trilliun per tahun. skala internasional.
18

19. Edisi 3
Tahun 2011
Tabungan Wajib Perumahan Sedangkan untuk pemberi kerja mendapatkan manfaat
Merupakan tabungan wajib bagi setiap penduduk In- kepastian hunian buat pekerjanya, sehingga menjamin
donesia. Sumber dana deposit dapat berasal dari pekerja kesejahteraan dari para pekerjanya.
dan pemberi kerja dengan porsi tertentu dari penghasil­
an pekerja. Mekanisme penyetorannya dapat menggu- Potensi
nakan mekanisme yang dilakukan oleh Jamsostek dalam Berdasarkan asumsi yang terdapat pada berikut, potensi
melakukan pungutan jaminan sosial atau menggunakan pendanaan tabungan wajib perumahan minimal (1%)
meka­ isme penyetoran pajak melalui lembaga perbankan
n sebesar Rp. 8 Triliun pada tahun 2010 dan maksimal (3%)
menggunakan MPN (Modul Penerimaan Negara). Rp. 48 Triliun pada tahun 2014.
Pengelola Dana Bergulir Perumahan yang dalam hal ini
adalah BLU – Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera
akan melakukan investasi terhadap dana ke pasar modal atau
surat berharga yang hasil investasinya akan dikembalikan
ke peserta dalam bentuk:
1. Tabungan Wajib Perumahan
Pertumbuhan dana peserta yang lebih besar daripada
tabungan konvensional dan dapat digunakan sebagai
Uang Muka atau dicairkan pada saat pensiun.
2. KPR Sejahtera
Kekurangan dari mekanisme ini adalah belum
mampu untuk melakukan pungutan bagi pekerja
informal di Indonesia. Sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
Dengan asumsi terdapat kekurangan dana sebesar Rp.
24 Trilliun pada tahun 2014 dan rasio pungutan terhadap
potensi sebesar 30%, maka dengan 1% total pendanaan
sebesar Rp. 17 Trilliun masih mengalami kekurangan
sebesar Rp. 6.3 Trilliun.
sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
Manfaat Kekurangan ini dapat diatasi dengan memperbesar porsi
Manfaat dari tabungan perumahan dapat dirasakan (2% - 3%) dari penghasilan namun akan memberatkan
oleh seluruh pemangku kepentingan industri perumahan pekerja atau dengan cara mencari sumber lain seperti
sejahtera dengan adanya dana likuiditas pembiayaan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
perumahan (dana murah jangka panjang) yang ber­ e­ k tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu dana
lanjutan sehingga adanya kepastian stimulan pembiayaan. masyarakat dan dana lainnya sesuai ketentuan perundang-
Manfaat yang dirasakan oleh pekerja adalah adanya undangan.
fasilitas tabungan yang mendapatkan return (imbal hasil)
yang lebih tinggi dari pada produk tabungan yang tersedia,
memastikan adanya uang muka untuk pembelian rumah, *Pemimpin Badan Layanan Umum (BLU)
dan dapat dicairkan pada saat pensiun. Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat
19