Dokumen tersebut membahas kondisi umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), arah kebijakan pembangunan, dan isu-isu utama yang terkait dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan di provinsi tersebut."
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Ähnlich wie Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
Ähnlich wie Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat (20)
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Barat
1. Oleh :
Ir. H. M. ILHAM, MM
Bappeda Provinsi NTB.
Disampaikan pada Backgroud Study Penyusunan Buku III RPJMN
ISU,PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN :
EKONOMI, TATA RUANG, LINGKUNGAN,
INFRASTRUKTUR, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2. POSISI STRATEGIS
Bontang
Legenda :
ALKI
Pusat Kegiatan Nasional
KUALA LUMPUR
BANDAR SRI BEGAWAN
SINGAPORE
DILLI
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
Entikong
Malang
Pangkalan Bun
Balikpapan
Biak
Merauke
Jalur Trans Nasional
Segi Tiga Emas DTOW Internasional
SURABAYA
MATARAM
MAKASAR
DARWIN-AUSTRALIA
Jalur Perdagangan Nasional
3. KONDISI UMUM PROVINSI NTB
INDIKATOR NTB NASIONAL
JUMLAH PENDUDUK, 2012 (JIWA) 4,596,726 237,600,000
PENDUDUK MISKIN, 2012 (JIWA) 828,330 (18,02 %) 30,020,000 (12,49 %)
PENGANGGURAN TERBUKA, 2012 ( % ) 5,25 7,14
PDRB PERKAPITA, 2012 (Rp) 10.821.930,65 21.678.000
PERTUMBUHAN EKONOMI, 2012 ( % ) - 3, 65 % (tambang); 5,79 % (non tambang) 6,1 %
Jumlah kunjungan Wisatawan, 2012 (org) 1.163.142
(wisman : 471.706 ; wisnu : 691.436)
Wisman : 7,6 juta orang
TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL
BINTANG, Des 2012 (%)
52,62 48,31
4. RPJPD 2005 - 2025
Mewujudkan kemandirian dan daya
saing daerah, yaitu terwujudnya
kemampuan dinamis mengembangkan
diri dan profesionalisme masyarakat yang
didukung kelestarian dan keberlanjutan
pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup serta berkembangnya
kearifan lokal, sebagai daya mampu
keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
■ Mewujudkan pembangunan berkelanjutan,
yaitu pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam, lingkungan hidup dan
sumberdaya buatan bagi keberhasilan
pembangunan kesejahteraan generasi masa kini
dengan memperhitungkan secara cermat dan
bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup
dan kehidupan generasi mendatang.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB
5. RPJMD 2009 - 2013
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB
Menumbuhkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya
Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan
mengedepankan Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan;
Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
6. RTRW PROVINSI NTB
PROVINSI NTB SEBAGAI
PUSAT PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN PARIWISATA
diwujudkan dalam bentuk :
- pusat pengembangan agrobisnis;
- kawasan pengembangan pariwisata;
- pusat pengembangan kelautan dan
perikanan;
- simpul transportasi regional,
nasional dan internasional.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB
7. SPASIAL
selaras, sinergi, konsisten
SEKTORAL
Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB sebagai
Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
PENDEKATAN PULAU
> 30% KAWASAN
LINDUNG/RTH
MEMBATASI EKSPLOITASI
PERTAMBANGAN
MULTI INFRASTRUKTUR
BERBASIS PULAU
KEUNGGULAN KOMPETITIF
SEKTOR PARIWISATA &
AGROBISNIS
SUBSTITUSI PEMANFAATAN
SDA ANTAR WILAYAH
PENDEKATAN
KAWASAN/ZONA
> 30% KAWASAN
LINDUNG/RTH
MULTI INFRASTRUKTUR
BERBASIS KAWASAN
KEUNGGULAN
KOMPARATIF SEKTOR
AGROBISNIS &
PARIWISATA
SUBSTITUSI
PEMANFAATAN SDA
ANTAR KAWASAN
LOMBOK as
ECO CITY
ISLAND
SUMBAWA
ECO ZONE
Sinkronisasi aspek SPASIAL dan SEKTORAL
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
9. Keterangan:
IBUKOTA PROVINSI
USULAN LOKASI KEK
(MANDALIKA ,TELUK BIMA DAN SEKOTONG)
TELUK BIMA
MANDALIKA
SIMPUL KEGIATAN PARIWISATA
SIMPUL KEGIATAN PETERNAKAN
SIMPUL KEGIATAN PERIKANAN
KAWASAN INDUSTRI
1. Pariwisata
• Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
maupun pengeluaran wisatawan di kawasan
Senggigi-Tiga Gili, Mandalika, Rinjani, Teluk
Saleh-Moyo-Tambora, Maluk-Jelenga, Hu’u,
Teluk Bima dan seluruh kawasan pariwisata.
• Menjadikan kawasan Mandalika sebagai KEK
pariwisata
• Mengembangkan industri penunjang pariwisata
2. Ketahanan Pangan
• Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan
sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR) dan padi
• Mengembangkan industri olahan bahan baku
PIJAR dan komoditi unggulan lokal di kawasan
strategis provinsi
• Menjadikan kawasan Bandar Kayangan,
Sekotong, Teluk Saleh dan Teluk Bima sebagai
KEK industri Agro dan Kelautan
NUSA TENGGARA BARAT
GLOBAL HUB KAYANGAN
3. Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan:
Pengembangan Bandara Internasional Lombok
(BIL), M.Salahuddin dan Brangbiji serta akses
jalan kawasan strategis.
Pembangunan Global Hub Kayangan, PPN Teluk
Awang, PP.Teluk Santong, Pelabuhan Kontainer
Lembar, Labuhan Badas, Pel Bima, Waworada
serta Terminal Cruise di Tawun Sekotong,
Labuhan Badas, Teluk Bima dan Hu’u.
Pembangkit listrik di P.Lombok ( 140 MW) dan P.
Sumbawa ( 138 MW)
Pengembangan sarana dan prasarana air bersih
di P. Lombok dan P. Sumbawa.
Pembangunan bendungan Pandanduri,
Rababaka, dan Bintang Bano
Pembangunan Jalan lingkar selatan P. Lombok
dan P. Sumbawa
TELUKSALEH
FOKUS PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN
DI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENDUKUNG MP3EI
10. VISI NTB 2014 -2018 :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN,
BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”
MISI
I. MENINGKATKAN KETAATAN DAN KERUKUNAN BERAGAMA
DENGAN MENGEDEPANKAN AKHLAK MULIA DAN
TOLERANSI
II. MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL
III. MELANJUTKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK, KEPASTIAN
HUKUM DAN KEAMANAN - KETERTIBAN MASYARAKAT
IV. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAYA SAING SUMBERDAYA
MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER
V. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DAN IPTEK
VI. MELANJUTKAN PERCEPATAN KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR DAN KETERHUBUNGAN ANTAR WILAYAH
BERBASIS TATA RUANG
VII. MEMANTAPKAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
12. PERMASALAHAN
1. Nilai tukar petani masih dibawah standar
minimal
2. Produk olahan lokal masih belum
berkembang
3. Penyaluran modal UMKM belum efektif
4. Perkembangan ekonomi antar kawasan,
antar kota, antar wilayah belum berimbang
5. Iklim investasi kurang kondusif
6. Pemanfaatan potensi sumber daya alam
belum optimal
13. ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI
TUJUAN SASARAN PROGRAM
5.1 Meningkatkan efektivitas pemanfaatan
sumberdaya alam
Tersedianya data dan informasi potensi SDA Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Tersedianya Teknologi Tepat Guna Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
5.2 Meningkatkan produktivitas, kualitas dan
varietas komoditi
Tersediannya sarana prasarana produksi yang
memadai
Peningkatan kesejahteraan IKM
Terwujudnya produk SDA yang optimal peningkatan ketahanan pangan
Peningkatan produksi hasil pertanian
Pengembangan industri kecil dan menengah
Pengembangan budidaya perikanan
Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi hasil peternakan
Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Terwujudnya tenaga kerja terampil Pengembangan industri kecil dan menengah
Tersedianya modal usaha / kerja yang
memadai
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Tersedianya dana penyertaan modal Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
5.3 Meningkatkan efektivitas pelayanan
investasi
Tersedianya data dan informasi peluang
investasi yang akurat
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Tersedianya layanan investasi yang
profesional
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
5.4 Meningkatkan kuantitas PAD Tersedianya data dan informasi potensi PAD
yang akurat
Pengembangan data/informasi/statistik daerah
5.5 Meningkatkan konektivitas perekonomian
antar kawasan, antar kota, antar wilayah
Tersedianya sarana prasarana perekonomian
yang memadai
Peningkatan kemampuan teknologi industri
Tersedianya dokumen penunjang kerjasama
ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar
Pengembangan industri kecil dan menengah
14. 1.KESENJANGAN ANTAR
SEKTOR DAN ANTAR WILAYAH
2.PEMBANGUNAN LH YANG
KURANG BERKELANJUTAN
BIDANG INFRASTRUKTUR, TATA RUANG
& LINGKUNGAN
15. PERMASALAHAN
1. Sarana prasarana dan utilitas wilayah belum
memadai
2. Kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan
masih rendah
3. Akses antar kawasan, antar wilayah belum
memadai
4. Degradasi SDA dan LH (abrasi pantai, illegal
logging, illegal mining, illegal fishing) masih
terjadi
5. Perubahan Iklim
6. Kesiapsiagaan bencana masih rendah
16. ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG & LINGKUNGAN
TUJUAN SASARAN PROGRAM
6.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas
infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar
wilayah
6.1.1 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang
seimbang/proporsional
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumberdaya air lainnya
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan
6.1.2 Tersedianya jaringan transportasi yang memadai Peningkatan pelayanan angkutan
6.2 Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah 6.2.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan Lingkungan sehat perumahan
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
6.2.2 Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman,
nyaman dan produktif
Pengembangan perumahan
6.2.3 Pemberdayaan komunitas perumahan
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
7.1 Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH
7.1.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian
lingkungan hidup
Perlindungan dan konservasi SDA
Rehabilitasi hutan dan lahan
Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan
7.1.2 Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup
Daerah (LHD)
Pengembangan data/informasi /statistik daerah
7.1.3 Terwujudnya sumber daya air dan lahan yang lestari Perlindungan dan Konsevasi sumberdaya hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
Pengendalian pemanfaatan ruang
Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
7.2 Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan
kualitas dampak bencana
Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumberdaya air lainnya
7.2.1 Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan
rawan bencana
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
7.2.2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
evakuasi penanggulangan bencana
7.2.3 Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap
17. BIDANG SOSIAL - BUDAYA
1. KONFLIK SOSIAL / HORIZONTAL
2. PENYAKIT MASYARAKAT
3. JATI DIRI MASYARAKAT
4. BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL TERPINGGIRKAN
5. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BELUM
TERWUJUD
6. PELANGGARAN HUKUM
7. REGENERASI SDM
8. PENGANGGURAN TENAGA TERDIDIK
18. PERMASALAHAN
1. Gangguan kamtibmas berlatar belakang SARA masih terjadi
2. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika meningkat
3. Perkelahian pelajar, antar kampung, antar RT, antar desa
4. Sistem pendidikan berkarakter kurang terbangun, Masyarakat
masih belum siap menerima dampak negatif globalisasi
5. Berkembangnya budaya asing
6. Kualitas pelayanan publik belum optimal
7. Partisipasi politik menurun
8. Gangguan kamtibmas, Ketidakpastian hukum, Sengketa lahan
dan batas wilayah kabupaten/kota
9. Peran perempuan di pedesaan belum optimal, Kualitas
pelayanan dan sarana prasarana sosial dasar masih kurang,
Derajat kesehatan ibu dan anak masih rendah (status gizi,
kematian bayi/ibu)
10. Pengangguran tenaga terdidik masih tinggi
19. ARAH PEMBANGUNAN SOSBUD
TUJUAN SASARAN PROGRAM
1.1Meningkatkan stabilitas
keamananan ketertiban
masyarakat
Tersedianya aturan hukum yang efektif Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
keamanan
Tersedianya aparat hukum yang profesional Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Tersedinya sarana prasarana penegakan hukum yang
memadai
Terwujudnya masyarakat sadar hukum Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1.2Mencegah meningkatnya
intensitas peredaran dan
penggunaan narkoba
Terwujudnya lembaga penegak hukum yang efektif Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya masyarakat dan aparatur yang sadar
akan bahaya narkotika
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan
penggunaan narkotika
1.3Mencegah semakin meluasnya
intensitas konflik sosial dalam
masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang toleran Pengembangan wawasan kebangsaan
Terwujudnya kelompok masyarakat yang taat hukum
1.4Meningkatkan kualitas moral dan
akhlak
Tersedianya sarana prasarana peribadatan yang
memadai
Koordinasi bidang keagamaan
Terwujudnya masyarakat dan lembaga keagamaan
yang saling menghormati
Terwujudnya masyarakat taat beragama
Tersedianya pemuka agama yang terampil
Tersedianya siaran radio dan televisi yang edukatif Pengembangan komunikasi dan media massa
2.1Meningkatkan utilitas budaya dan
kearifan lokal
Terwujudnya masyarakat/ Budayawan/seniman yang
kreatif dan inovatif
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang
representatif
Pengelolaan kekayaan budaya
Terwujudnya sanggar seni dan budaya yang
profesional
Pengelolaan keragaman budaya
Terwujudnya lembaga-lembaga adat yang diakui
eksistensinya
Pengembangan nilai budaya
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Terwujudnya perpustakaan yang representatif Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan
20. LANJUTAN …..
TUJUAN SASARAN PROGRAM
3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Terwujudnya aparatur yang profesional Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3.2 Meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang tertib Penataan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya lembaga kemasyarakatan yang
bertanggungjawab
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
3.3Meningkatkan profesionalitas dunia
usaha
Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitip UKM
Tersedianya pelaku usaha yang profesional Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3.4Meningkatkan kualitas
penatausahaan keuangan daerah
Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.5Meningkatkan kualitas pengawasan
aparatur
Terwujudnya pengawasan yang profesional Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan apatur
pengawasan
3.5Meningkatkan kualitas kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam
berpolitik
Terwujudnya suasana politik yang santun dan
bertanggungjawab
Pendidikan Politik masyarakat
Terwujudnya ormas dan orpol yang aspiratif Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
3.6Meningkatkan efektivitas
penyelesaian masalah-masalah
hukum
Terwujudnya masyarakat yang taat hukum Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Penataan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya aparat hukum daerah yang bersih dan
profesional
Pendidikan kedinasan
Tersedianya aparat hukum daerah yang memadai (POL PP,
PPNS, Polisi Kehutanan)
Peningkatan kapasitas aparatur
4.1 Meningkatkan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan sosial dasar yang
berkeadilan gender
Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
Terwujudnya masyarakat yang sehat dan cerdas Upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Pengembangan lingkungan sehat
Pendidikan anak usia dini
Keluarga Berencana
Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai
dan kompeten
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang
memadai
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya perempuan di perdesaan yang profesional Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
4.2Meningkatkan sinergitas tenaga kerja
dengan lapangan kerja
Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga
kerja yang memadai
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur