Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peninglatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
April 2013

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan
Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Republik Indonesia
Foto cover : Pras Widjojo
Diterbitkan oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam
menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan
bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap.
Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah
kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan
antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi
paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah
untuk mencapainya.
Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah
dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman
yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian
nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran
Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama
menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi.
Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya
menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan
itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya.
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya
dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi
dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat
yang berkeadilan.
Jakarta, 23 April 2013
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Armida S. Alisjahbana

Memantapkan Perekonomian Nasional
Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk
mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah
untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai
Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang
Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk
mendukung pencapaian tema pembangunan 2014.
Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang
cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan
ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5
persen.
Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga
dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya,
ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat
meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat
karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan
kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat
terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan
persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Foto: Pras WidjojoFoto: Pras Widjojo

ii Buku Pegangan
Perencanaan Pembangunan Daerah 2014
Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan
pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu
pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor)
dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).
Seiring dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang
dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan
peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya
dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa,
investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia
harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar
dapat bersaing dengan negara ASEAN lain.
Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah
pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-
2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun
langkah-langkah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan
Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan
demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar
berikut.
Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP
Pelaksanaan Pembangunan Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah
memberikan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012
masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan
bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen
pada tahun 2014). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian
berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah
ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang
cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2
persen.
2010
•Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
2010
2011
•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi
Pusat dan Daerah2011
2012
•Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat2012
2013
•Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
2013
2014
333
4
•MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG
BERKEADILAN

iii
Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan
tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan
kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi
6,14 persen pada tahun 2012, yang sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen.
Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Pelaksanaan Pembangunan
Daerah sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan hasil capaian yang
cukup baik. Pencapaian target pembangunan dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi,
tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk beberapa provinsi menunjukkan capaian
yang cukup baik, namun masih banyak provinsi yang perlu terus meningkatkan upaya dalam
mencapai target-target pembangunan tersebut.
Kemudian, di dalam Bab IV telah dijabarkan secara rinci kerangka dasar untuk memantapkan
perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kerangka
tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:
1. Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong
pertumbuhan ekonomi (growth);
2. Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial
dan politik;
3. Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama
kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan
menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).
Kerangka Dasar Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat yang Berkeadilan
Dalam Bab V dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai target
pembangunan nasional tahun 2014, serta untuk mendorong sinergi pembangunan antar
PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG
BERKEADILAN
Pertumbuhan Ekonomi
(Growth)
Stabilitas (Stability)
Pemerataan yang Berkeadilan
(Equity)
1
2
3
a. Sisi pengeluaran
b. Sisi produksi
a. Ekonomi
b. Sosial
c. Politik
Inclusiveness:
Peningkatan partisipasi masyarakat untuk
berperan dan menikmati pembangunan

iv Buku Pegangan
wilayah. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada
harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi
kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan
sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi
kebijakan ini perlu dituangkan dalam:
1. Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan
RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun
terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014;
2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus
mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan
nasional;
3. Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat
implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional
dan daerah yang diinginkan.
Selanjutnya, langkah-langkah yang tertuang secara rinci dalam Bab V ini dapat dijadikan
sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan
kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan
nasional tahun 2014 serta untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas
Proyek Irigasi

Micro Hydro Project di Sulawesi Tengah

Mementapkan Perekonomian Nasional
vii
Kata Sambutan
Ringkasan Eksekutif i
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar x
Daftar Lampiran xi
BAB I
Pendahuluan
1
1.1 Latar Belakang 2
1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional 3
1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) 2015
5
1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
7
1.2 Maksud dan Tujuan 8
BAB II
Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014
11
2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 12
2.2 Arahan Presiden 13
2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 15
2.3.1 Tema Pembangunan 15
2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 16
2.4 Isu Strategis 2014 17
DAFTAR ISI

viii
Buku Pegangan
BAB III
Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014
21
3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional 22
3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 42
3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 42
3.2.2 Tingkat Kemiskinan 44
3.2.3 Tingkat Pengangguran 45
3.2.4 Isu Strategis dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Tahun 2013 48
Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah 60
Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 63
Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu
Pintu yang Efisien dan Handal
65
BAB IV
Kerangka Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat yang Berkeadilan
69
4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional 70
4.2 Peningkatan Stabilitas 74
4.3 Pemerataan yang Berkeadilan 77
Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan
Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepualauan Riau)
81
BAB V
Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
85
5.1 Pengantar 86
5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 87
5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 87
5.2.2 Mendorong Stabilitas 96
5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan 103
Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru 118
Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran 119
Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 120
BAB VI
Penutup
123
Daftar Pustaka 126
Lampiran 127

xii
Buku Pegangan
Daftar Gambar Lampiran
Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-
2012
128
Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008-2012 130
Gambar 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 130
Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per
Provinsi (September 2012)
131
Gambar 5 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu
Orang)
132
Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (%) 133
Gambar 7 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat per Provinsi 133
Gambar 8 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Tahun 2010-2011
134
Gambar 9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September
2012)
134
Gambar 10 Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135
Gambar 11 Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135
Gambar 12 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Km2
) Tahun 2012 136
Gambar 13 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Unit) Tahun 2011 136
Gambar 14 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 137
Gambar 15 Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 138
Gambar 16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011 138
Gambar 17 Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia 139
Gambar 18 Rasio Elektrifikasi Tahun 2012 139
Gambar 19 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun
2012
140
Gambar 20 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012 140
Gambar 21 Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada
Tahun 2010-2014
140
Gambar 22 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 142
Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh
Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011
143
Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 143
Gambar 25 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk > 15 Tahun) Tahun 2011 144
Gambar 26 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 145
Gambar 27 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012 146

Mementapkan Perekonomian Nasional
xiii
Gambar 28 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih
per Provinsi Tahun 2012
147
Gambar 29 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011 147
Gambar 30 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap Tahun 2012
148
Gambar 31 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam
(KN1) Tahun 2011
148
Gambar 32 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 149
Gambar 33 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun
2011
149
Gambar 34 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 150
Gambar 35 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2012 150
Gambar 36 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012 151
Gambar 37 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun
2008 dan 2012
151
Gambar 38 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal
Tahun 2005-2011
152
Gambar 39 UMP Wilayah Sumatera 153
Gambar 40 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 153
Gambar 41 UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi 153
Gambar 42 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 153
Gambar 43 Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012 154
Gambar 44 PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005
dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja)
154
Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012) 155
Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja 155
Gambar 47 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per
Januari 2013)
156
Gambar 48 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011 158
Gambar 49 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 158
Gambar 50 Indeks Demokrasi Indonesia 160
Gambar 51 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 160
Gambar 52 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011 161
Gambar 53 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota
DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
161
Gambar 54 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu 162
Gambar 55 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
162

Badan Pemadam Kebakaran Sambas
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt................ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ananannannnnnnnananannnnannnnnnnnnnnaaannnnnnaaannnnnnnnnnnggggggggggggggggggggg ugugugugugggggggugggggggggguguggggggguuuggugugguguguguggggugguuggguggguggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllaanaananaaanaaaaaaaanaaaaaaaaana gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggganaaaanannnnnannnnanananannannaannnananaannnnnaannnnnaanaannnnnnaanannnnaaaaaaaaannnnnaaaannnnannaaaanannnnnnaaaaannnnnnnanaannnnnnananaaaaaaaannnnnnnanaaaaaaannnanaaaaaaaannaaannannnnnaaaaannnnaaannnnaaannnnn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiisiiiiississsssssissssisssissssssisissiisisisssssiiiissiissiisssisissiiissiisiisisississsssssisisi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaanananananaaaanaaaaaaannnnnananaaaannnnnnananananannanaannnnnnannnnnnnanaaanaannnnanananaannnnanananaaaanannnnnananannnnaaaanaannnaannnnanaaaaaaannnnaaaannaaaaaaannaaaaannnaaaaaannaaaaaannnaaaaaaannnaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaadaadaddddadadddddaddddddddddadddddddddddddddddddddddddddddddadaaaaadadddddddddddaadadadaaaaadaddddddddddddadaaadddddadddddaaaadaaaadadaadadddddadaddaaaadddddddaaddddaaaaadddddddddddaaaaaaddddddddaaaaaaddddddddddddadaaaaaaaaaddddddadadaaaaaaaadadddddddddddddadadaaddaddddddddddadaadadaadadddddaadaaadaddadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkk rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Pras Widjojo

2
Buku Pegangan
1.1 Latar Belakang
1.1.1 Perkembangan
Kondisi Ekonomi
Global
Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3
tahun 2012. Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012
adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negara-
negara berkembang, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat
yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen.
Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus
modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat tetap kuat.
Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perkekonomian dunia diperkirakan
akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF
memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar
3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar
4,1 persen.
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia
ISU STRATEGIS 2012 2013 2014
1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 3,2 3,5 4,1
a. Amerika Serikat 2,3 2,0 3,0
b. Kawasan Eropa -0,4 -0,2 1,0
c. Italia -2,1 -1,0 0,5
d. Spanyol -1,4 -1,5 0,8
e. Jepang -1,4 -1,5 0,8
f. Negara-Negara Berkembang 5,1 5,5 5,9
g. China 7,8 8,2 8,5
h. India 4,5 5,9 6,4
i. ASEAN-5 5,7 5,5 5,7
2. Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) 2,8 3,8 5,5
x Impor
a. Negara maju 1,2 2,2 4,1
b. Negara berkembang 6,1 6,5 7,8
x Ekspor
a. Negara maju 2,1 2,8 4,5
b. Negara berkembang 3,6 5,5 6,9
Sumber: World Economic Outlook, IMF (Januari 2013)
Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and
developing economies) diperkirakan akan kuat di tahun 2013 dan
2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah
BAB I
Pendahuluan

3
di negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam
mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi
perekonomian global yang kurang kondusif.
Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara
berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang
kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi,
padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan
menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam
rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut
untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang
akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan
ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah
satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang
untuk tumbuh lebih tinggi (seperti Brazil dan India).
Oleh sebab itu, untuk menghindari proses pemulihan global yang
berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam
penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi
fiskal yang berkelanjutan; serta (ii) reformasi sektor keuangan.
Sementara negara berkembang juga perlu lebih menyeimbangkan
sumber pertumbuhannya antara konsumsi domestik dengan
orientasi ekspor. Sebagai contoh, perekonomian China perlu lebih
didorong ke arah konsumsi domestik untuk mengurangi risiko
eksternal, dengan disertai upaya untuk membangun kembali ruang
kebijakan ekonominya. Sementara itu, di negara berkembang
lainnya seperti Timur Tengah dan Kawasan Afrika Utara kebijakan
yang diambil sebaiknya lebih mengutamakan untuk menjaga
stabilitas ekonominya dalam situasi kondisi internal dan eksternal
yang kurang menguntungkan.
1.1.2 Perkembangan
Ekonomi Nasional
Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012
dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional
terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada
pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan
ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun
2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen.
Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran
adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, dengan sumbangan
terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 masing-masing
sebesar 2,4 persen dan 2,9 persen. Sementara itu di sisi produksi,

4
Buku Pegangan
sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap
pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah sektor industri
pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Tabel 1.2
Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan
PENCAPAIAN 2010 2011 2012
1. Pertumbuhan PDB (%) 6,2 6,5 6,2
2. PDB per kapita (Ribu Rp) 26.786,8 30.424,4 33.339,0
3. Tingkat Kemiskinan (%) 13,11 12,36 11,66
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,1 6,6 6,1
5. Neraca Pembayaran (USD Miliar) 30,3 11,9 0,2
a. Transaksi Berjalan (USD Miliar) 5,1 1,7 -24,2
b. Transaksi Modal (USD Miliar) 0,0 0,0 0,0
c. Transaksi Financial (USD Miliar) 26,6 13,5 24,9
d. Cadangan Devisa (Bulan Impor) 7,4 6,5 6,1
Sumber: BPS dan Bank Indonesia
Tabel 1.3
Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
PENCAPAIAN 2010 2011 2012
1. SISI PENGELUARAN
a. Konsumsi Rumah Tangga 2,7 2,7 2,9
b. Pengeluaran Pemerintah 0,0 0,3 0,1
c. Investasi (PMTB) 2,0 2,1 2,4
d. Ekspor (Barang dan Jasa) 6,5 6,3 1,0
e. Impor (Barang dan Jasa) 5,6 4,8 2,5
2. SISI PRODUKSI
a. Pertanian 0,4 0,4 0,5
b. Pertambangan dan Penggalian 0,3 0,1 0,1
c. Industri Pengolahan 1,2 1,6 1,5
d. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,0 0,0 0,0
e. Bangunan 0,4 0,4 0,5
f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,5 1,6 1,4
g. Pengangkutan dan Komunikasi 1,2 1,0 1,0
h. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 0,5 0,7 0,7
i. Jasa-jasa lainnya 0,6 0,6 0,5
Sumber: BPS dan Bank Indonesia
Kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik, didukung oleh
tambahan likuiditas di pasar keuangan global yang bersumber dari
ekspansi moneter di negara-negara maju, telah menyebabkan
transaksi modal dan finansial mengalami surplus di sepanjang tahun
2012.
Dilain pihak, pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan
harga komoditas ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan
domestik yang masih kuat dan konsumsi BBM yang meningkat,
menyebabkan surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut dan
defisit neraca perdagangan migas melebar. Namun demikian, secara

5
total neraca pembayaran sepanjang tahun 2012 masih dalam
kondisi surplus sebesar USD 0,2 miliar, walaupun besaran surplus ini
lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit transaksi
berlajan yang diimbangi dengan surplus transaksi modal dan
finansial yang meningkat pesat telah menyebabkan cadangan devisa
dapat dipertahankan dalam tingkat relatif aman.
Peningkatan arus investasi asing masuk yang cukup tinggi telah
menjadi penopang neraca pembayaran selama tahun 2012, dan hal
ini tentunya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah
dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan usaha,
upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal dan
makroprudensial, serta kebijakan moneter dan nilai tukar yang
kondusif.
Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menunjukkan
penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen.
Sementara itu, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik yang
ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengagguran terbuka yang
mencapai 6,1 persen di tahun 2012.
1.1.3 Perkembangan
Regional dan
Masyarakat
Ekonomi ASEAN
(MEA) 2015
Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran
Asia dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti
Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis
perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India
menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional
dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi
terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu,
Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai
menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian
regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju
serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai
modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial.
Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi
bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka
dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di
kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan
penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang
implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993
sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk
suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan

6
Buku Pegangan
daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan
ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar
regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan akhir MEA 2015 adalah
untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang,
jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas,
mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan
ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global.
Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara
anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain
pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih
rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia;
dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN
(untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 persen di tahun 2011,
sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut
memberikan sumbangan sebesar 44,2 persen; 19,4 persen; dan 18,8
persen.
Gambar 1.1
Persentase Responden yang Mengetahui MEA Dilaksanakan Tahun 2015
Sumber: Benny dan Kamarulnizam, 2011 (diolah Bappenas)
Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap
399 responden di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta,
Surabaya, Medan, Makassar, dan Pontianak (Benny dan
Kamarulnizam, 2011), masyarakat Indonesia pada umumnya sudah
mengetahui adanya ASEAN. Namun demikian, secara rata-rata
hanya 39 persen responden yang mengetahui tentang MEA yang
akan dilaksanakan pada tahun 2015; 46 persen responden di
Makassar mengetahui bahwa MEA akan dilaksanakan tahun 2015;
36%
46%
31%
35%
44%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Jakarta
Makassar
Medan
Pontianak
Surabaya
Rata-rata
Mengetahui Tidak Mengetahui

7
sementara di Medan hanya 31 persen responden yang mengetahui
tentang MEA 2015.
Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam
menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan
pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat
dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015.
Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi
Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa,
investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di
lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk
meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar
dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat
dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang
didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang
berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan
yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya
pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan
demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari
integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan
terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan
memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat
Indonesia.
1.1.4 Pentingnya
Pemantapan
Ekonomi Nasional
untuk
Meningkatkan
Kesejahteraan
Rakyat yang
Berkeadilan
Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik
harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh
dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi
harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat
meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus
mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat
memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena
perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar
peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan
kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan
tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan
amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN
2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan,

8
Buku Pegangan
pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu
dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-
growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-
poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).
Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi
Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan
bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi
nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat,
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di
seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan
wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian,
diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar
kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 yang
berjudul “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan“ ini disusun
dengan maksud agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di
Indonesia dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk
menyamakan langkah guna memantapkan perekonomian nasional
yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan.
Tujuan Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk
memberikan panduan bagi daerah tentang:
1. Kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan
Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat yang Berkeadilan;
2. Upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh
daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan
2014.

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan BappenasFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooo:::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt............... PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennannannannanananaananananaaannaanannannanannnnnnnnnannnnnnnanananaaannannnanaannnananannnnannanannanaaaaannannaaaaaaannaaaaaannannanaannaaaaaaannnnaaannnaaaannaaaaannn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguggugugugugguguugugguguguugugguuguuuuguuugguuuuuuugguuuuuuuguguguuguuuuguuuuuuguggguguguugggguguuugugggguuuuuguuuugggggggggguugggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nnaanannananananananananaaaannnananaanaananaanannaaanaannnaaaaaanaaaaaaaaaanaaaaanaaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaanannnnnnnnnnannaaaannnnnaaaaananaaanaaananananannnnaaaaannnnnaaanannnnnaaaanananannnnananannnnnaanannannnnnannnnnnnnnnannnnnnannnnnnananaanannannnannnnnaannnannn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sisiissisisiiisisisiisisiisisiissssisiiissssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnaaanaanaannnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnaaannnnnnnnannnnnnnnnaannnnnaaaanaannnnnnnnnnnaaaannnnnnnnnnaaaaaannnnnanannnnnnnaaaannnanannnnnannnnnnnannannnnananaaannannnnnnnnnaananaannannnnnnnaannnnnaannnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas

BAB II
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2014

12
Buku Pegangan
2.1 Sasaran Pembangunan Nasional
Sasaran Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah
“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan
Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda
pembangunan yaitu: (i) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat; (ii) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (iii)
Penegakan Pilar Demokrasi; (iv) Penegakan Hukum dan
Pemberantasan Korupsi; dan (v) Pembangunan yang Inklusif dan
Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi
dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Sasaran Pembangunan Ekonomi
dan Kesejahteraan; (ii) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (iii)
Sasaran Penegakan Hukum.
Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi,
inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan
ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran
dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai
kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat
penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan
pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap
dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar
dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat
bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2014, sasaran
pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,4-6,9 persen, inflasi
sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran sebesar 5,6-6,0 persen
dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen.
Sasaran penguatan pembangunan demokrasi adalah membangun
dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat
menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel,
bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah dan
tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan
BAB II
Kebijakan Pembangunan Nasional
Tahun 2014

13
peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran
penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) yang pada tahun 2014 besarnya adalah
73.
Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan
kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya
ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat
pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan
dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari
penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan
hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia (IPK) yang pada tahun 2014, sasaran IPK adalah sebesar
4,5.
2.2 Arahan Presiden
Arahan Arahan Presiden merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Arahan tersebut meliputi arahan Presiden di berbagai kesempatan
yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul.
Beberapa arahan Presiden dalam sidang kabinet yang dijadikan
sebagai panduan bagi penyusunan dokumen perencanaan adalah
sebagai berikut:
1. Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet 29 Januari 2013
x Manfaatkan peluang dan beri dukungan regulasi yang
kondusif untuk pembangunan infrastruktur;
x Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the
poorest of the poor;
x Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat
belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif
tetapi terkontrol;
x Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi
berbanding lurus dengan kemiskinan.
2. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 21
Maret dan 28 Maret 2013
x Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali
sehingga: pertumbuhan ekonomi 6,8% dan defisit anggaran
1,5% terhadap PDB dengan pengelolaan subsidi BBM;

14
Buku Pegangan
x Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014;
x RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama
yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran untuk
memenuhi sasaran RPJMN. Sedangkan target yang lain
dapat disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan:
9 Penajaman 15 isu strategis.
9 Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan
penurunan pengangguran.
9 Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu
Indikatif 2014.
Arahan Presiden tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan
RKP 2014 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga)
kelompok unsur-unsur pokok, sebagai berikut:
Pertama, yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional.
Hal-yal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan
pemantapan perekonomian nasional adalah: (i) Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI); (ii) Surplus Beras 10 Juta ton 2014; (iii) Konversi Energi;
(iv) Low Cost Emission Car (Green Car); dan (v) Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kedua, pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatian adalah: (i)
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia (MP3KI); (ii) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air
Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; dan (iii) Pembangunan
Shelter Bencana.
Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Hal-hal yang perlu
mendapat perhatian yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas
soaial dan politik adalah: (i) Percepatan Pemenuhan Minimum
Essential Force tahap I; (ii) Peningkatan Personel dan Kapasitas
Polri; dan (iii) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam
Negeri.

15
2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014
2.3.1 Tema
Pembangunan
Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun
langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran
pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu
“Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan
Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada
tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan
Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP
dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1
Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP
Tema Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dalam RKP 2014 dilandasi
oleh kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik
secara internal maupun eksternal yang menuntut perlunya
penguatan ekonomi nasional.
Kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (i)
mendorong investasi dan ekspor; (ii) meningkatkan efektivitas
belanja negara; (iii) menjaga daya beli masyarakat; (iv) menjaga
stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (v) meningkatkan
pembangunan infrastruktur; dan (vi) menjaga stabilitas sosial
politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan
dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 6,4-6,9 persen
pada tahun 2014.
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKP tahun 2014
adalah sebagai berikut:
2010
•Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
2010
2011
•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi
Pusat dan Daerah2011
2012
•Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat2012
2013
•Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
2013
2014
333
4
•MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG
BERKEADILAN

16
Buku Pegangan
1. Pemantapan Perekonomian Nasional
x Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi
dan berkelanjutan yang diiring oleh tingkat inflasi yang
terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca
pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang
berkelanjutan;
x Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu
memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi
global;
x Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu
intervensi pemerintah yang tepat memihak (affirmative)
kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan
semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang
memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan
ekonomi yang muncul.
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
x Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia;
x Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
x Mitigasi bencana.
3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik
x Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali;
x Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
x Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan
pelaksanaan Pemilu 2014.
2.3.2 Prioritas
Nasional Tahun
2014
Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional
dalam RKP 2014 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3
Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya
prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP
untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif
yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsa-
prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap
dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang
terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan
hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas
Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2.

17
Gambar 2.2
Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014
Sumber: RKP 2014, Bappenas
2.4 Isu Strategis 2014
Isu Strategis Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih
memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan,
berdampak luas dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga
penanganannya dapat tuntas. Isu strategis disusun dengan
berdasarkan kepada dua hal, yaitu: (i) Arahan Presiden; dan (ii)
Hasil Review paruh waktu RPJMN 2010-2014. Berikut ini adalah isu
strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 1 - Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola, adalah: Pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 2 - Pendidikan,
adalah: Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin,
Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 secara
bertahap dan Pelaksanaan pendidikan menengah universal.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 3 - Kesehatan,
adalah: Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan
Malaria) dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pendidikan
Kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan
Ketahanan Pangan
Infrastruktur
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Energi
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat

18
Buku Pegangan
merata.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 5 - Ketahanan
Pangan, adalah: Kesejahteraan petani/nelayan dan Peningkatan
produksi perikanan.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 6 -
Infrastruktur, adalah: Penyediaan infrastruktur dasar untuk
menunjang peningkatan kesejahteraan, Penyediaan infrastruktur
yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta Penyediaan
infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 7 - Iklim
Investasi dan Iklim Usaha, adalah: Penurunan Biaya Logistik
Nasional dan Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah
ditetapkan dan penetapan KEK baru.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 8 - Energi,
adalah: Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta
Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas
Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 9 - Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana, adalah: Pengendalian perubahan
iklim dan Peningkatan kualitas lingkungan.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 10 - Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik, adalah:
Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penguatan Diplomasi dan
Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom,
Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan.
Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang
Polhukam, adalah: Pembinaan masyarakat.
Perekonomian, adalah: Akselerasi industrialisasi dengan sasaran
pertumbuhan industri nonmigas serta Peningkatan Pemahaman
dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) 2015.
Kesejahteraan Rakyat, adalah: Peningkatan kerukunan beragama
dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di ingkat regional
dan internasional.

Gambar 23
Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk
Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011
Gambar 24
Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aceh
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Kep. Babel
Kep. Riau
DKI Jakarta
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sultra
Gorontalo
Sulbar
Maluk
Malut
Papua Barat
Papua
Tidak/Belum Sekolah Tidak Tamat SD SD+SMP SM+PT
8,38
25,63
26,68
16,31
17,74
5,25 Tidak/Belum Pernah Sekolah
Tidak Tamat SD
SD/sederajat
SMP/sederajat
SMA/sederajat
PT/sederajat
Sumber: Susenas, BPS, 2011
Sumber: Susenas 2011
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTB

BAB III
EVALUASI PARUH
WAKTU RPJMN 2010-
2014

22
Buku Pegangan
3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional
Evaluasi
Pelaksanaan
Prioritas Nasional
Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional sampai dengan paruh
waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup
baik. Di tengah ketidakpastian proses pemulihan kelesuan ekonomi
dunia sejak krisis global 2008, pembangunan ekonomi nasional
secara umum tetap menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
Hal ini mengindikasikan fundamental ekonomi nasional yang
kokoh, meskipun dampak krisis sempat dirasakan pada tahun 2009
dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 4,63
persen (Tabel 3.1).
Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Persen)
No. LAPANGAN USAHA
PDB Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2000
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
yang Bekerja
1)
2009 2010 2011* 2012** CAGR 2009 2010 2011 2012 CAGR
1 Pertanian, Peternakan,
Kehutanan & Perikanan
3,96 3,01 3,37 3,97 2,57 0,68 -0,28 -5,22 -1,14 -1,68
2 Pertambangan & Penggalian 4,47 3,86 1,39 1,49 1,68 7,91 8,59 16,81 9,26 8,50
3 Industri Pengolahan 2,21 4,74 6,14 5,73 4,12 2,31 7,67 5,19 5,67 4,59
4 Listrik, Gas & Air Bersih 14,29 5,33 4,82 6,40 4,11 10,91 4,94 2,38 3,88 2,78
5 Konstruksi 7,07 6,95 6,65 7,50 5,23 0,88 1,93 13,35 7,13 5,48
6 Perdagangan, Hotel & Rest. 1,28 8,69 9,17 8,11 6,42 3,42 2,48 4,02 -1,03 1,35
7 Pengangkutan dan Komunikasi 15,85 13,41 10,70 9,98 8,40 -1,00 -8,16 -9,61 -1,59 -4,93
8 Keuangan, Real Estate
Jasa Perusahaan
5,21 5,67 6,84 7,15 4,87 1,82 17,01 51,39 1,10 15,68
9 Jasa-jasa 6,42 6,04 6,75 5,24 4,47 6,88 13,96 4,32 2,73 5,13
TOTAL 4,63 6,22 6,49 6,23 4,70 2,26 3,18 1,35 1,04 1,39
Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara
1)
SAKERNAS bulan Agustus
Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam
kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan
peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010
menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada
BAB III
Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-
2014

23
tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen,
kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5
persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012,
meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup
kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat
tumbuh sebesar 6,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif
terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan
angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu
diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat
ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang pada tahun
2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan
juga berhasil diturunkan. Persentase penduduk miskin pada tahun
2010 sebesar 13,3 persen dapat diturunkan menjadi 11,7 persen
pada tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun
mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai sekitar USD 3.352
tahun 2012, setelah sebelumnya mengalami krisis keuangan yang
berkembang menjadi krisis multidimensi yang cukup parah pada
tahun 1998 (Gambar 3.1).
Gambar 3.1
Pendapatan per kapita, Pertumbuhan PDB, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Dalam pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi target tingkat
kemiskinan 8-10 persen pada tahun 2014, kebijakan pengentasan
kemiskinan yang disusun tidak hanya harus bersinergi antar sesama
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(%)
(US$)
PN per kapita, metode Atlas (berlaku US$) Pertumbuhan PDB (%)
Tingkat Pengangguran (%) Tingkat Kemiskinan (%)
Dampak krisis 1998
Dampak kenaikan BBM
Dampak krisis global
Dampak kenaikan BBM
Dampak krisis 1998

24
Buku Pegangan
program-program pengentasan kemiskinan saja, namun selaras
pula dengan program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan
dapat meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif
terhadap penurunan kemiskinan. Jika terdapat kebijakan yang
dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan beban
penduduk miskin, misalnya seperti kenaikan BBM tahun 2005,
maka langkah kebijakan antisipatif yang efektif perlu disiapkan dan
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program pembangunan
yang sifatnya padat karya makin ditingkatkan secara merata untuk
dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dengan harapan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu,
pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan dan
memperluas akses mereka terhadap kebutuhan dasar, yaitu
pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
Selama ini, pemerintah telah bertekad dan berupaya untuk
melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yaitu
pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (growth with
equity) yang mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang
kuat. Upaya ini diwujudkan dengan menerapkan four track strategy
pembangunan, yang terdiri dari pro-growth, pro-poor dan pro-job
dilengkapi dengan pro-environment untuk mengantisipasi dampak
perubahan iklim, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling
bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan
masyarakat serta mengedepankan aspek pemerataan.
Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan
guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk
maupun antar wilayah, karena pembangunan tidak hanya
bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun
juga untuk menyejahterakan masyarakat yang termarjinalkan.
Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan
dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi
kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan
untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik,
terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas
merupakan pelaku sekaligus key enabler dalam proses
pembangunan.
Sebagai salah satu wujud upaya pemerataan pembangunan,
pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan terutama di daerah
tertinggal yang diantaranya meliputi pembangunan jalan,
jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana

25
pendidikan sebagai infrastruktur dasar akan ditingkatkan.
Pembangunan infrastruktur dasar ini dibarengi pula dengan
penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan yang memadai,
pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta pembenahan
tata kelola pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut.
Guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata,
pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat porsi
perhatian yang lebih besar. Alih fungsi lahan pertanian
dikendalikan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian lebih
dipercepat, terutama melalui pembangunan dan rehabilitasi
saluran irigasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan
pertanian, pencapaian target program swasembada pangan atau
ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan, sekaligus
dapat meningkatkan pemerataan pembangunan.
Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program
pembangunan diupayakan tetap memperhatikan, menjaga dan
meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena saat ini kualitas air,
udara, tanah dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya
menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan
kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak
diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan mengurangi
manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan. Untuk itu
pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
harus diterapkan pada semua proses dan tahapan pembangunan.
Keterpaduan, sinergi, fokus dan konsistensi merupakan kata kunci
keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang dalam
mewujudkan target pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan. Hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara terkotak-kotak
hanya demi kepentingan pencapaian yang bersifat sektoral (ego
sektoral) atau dikotomi pusat daerah yang dapat mendistorsi
pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Pencapaian 14
Prioritas Nasional
Pencapaian 14 Prioritas Nasional hingga paruh waktu pelaksanaan
RPJMN 2010-2014, secara umum menunjukkan kemajuan dalam
upaya pencapaian target akhir di tahun 2014. Namun demikian,
terdapat sejumlah tindak lanjut atas permasalahan ataupun upaya
peningkatan kinerja pembangunan yang perlu dilaksanakan ke
depan dengan pengoptimalan dukungan daerah.

26
Buku Pegangan
Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pencapaian pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
masih perlu ditingkatkan. Beberapa target pembangunan yang
direncanakan masih belum terpenuhi, terutama pada pencapaian:
(i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda,
dari target 60 persen pada tahun 2014 baru mencapai 16 persen
pada tahun 2012; (ii) Pelayanan publik di daerah, dari target skor
integritas sebesar 8,0 pada tahun 2014 baru mencapai 6,32 pada
tahun 2012; (iii) Kemudahan berusaha, dari target peringkat 75
pada tahun 2014 baru menempati peringkat 129 pada tahun 2012;
(iv) Efektifitas pemerintahan dari target skor 0,5 di tahun 2014 baru
mencapai skor -0,24 pada tahun 2011; dan (v) Akuntabilitas
kabupaten/kota baru mencapai 12,78 persen di tahun 2011 dari
target yang ditetapkan sebesar 60 persen di tahun 2014.
Dalam upaya pencapaian target RPJMN 2010-2014, tindak lanjut
yang akan dilaksanakan dengan dukungan daerah adalah: (i)
Peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan
pada instansi pusat dan daerah; (ii) Peningkatan pengelolaan barang
milik negara; (iii) Peningkatan kualitas e-procurement; (iv)
Pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek
kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta
pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik; (v)
Percepatan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan
Publik; (vi) Peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru melalui
penerapan reformasi regulasi di semua tingkatan, baik di pusat
maupun daerah; (vii) Penataan organisasi, melalui audit organisasi
dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur
organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah; (viii) Peningkatan
profesionalisme SDM aparatur; (ix) Pemantapan penerapan sistem
manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (x)
Peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara
nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di
daerah.
Prioritas Nasional 2: Pendidikan
Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2012 mampu
meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, antara lain ditunjukkan
dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat
menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar 3.2). Selain itu,

27
proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang
diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan
signifikan dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 4,8 persen pada
tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun
2011 (Gambar 3.3).
Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan
meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. Pada
tahun 2009, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat
masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, terus
meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen; APK
SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 persen,
meningkat menjadi 76,50 persen pada tahun 2011. Adapun angka
partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah
mencapai 27,09 persen, dan pada tahun 2012 diperkirakan
mencapai 27,4 persen.
Gambar 3.2
Rata-rata Lama Sekolah
Gambar 3.3
Angka Buta Aksara
Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014 Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014
Meskipun banyak target yang ditetapkan dalam pembangunan
pendidikan RPJMN 2010-2014 telah terlampaui, namun masih
terdapat beberapa tantangan ke depan yang membutuhkan
dukungan daerah. Tantangan tersebut antara lain adalah yang
terkait dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun yang berkualitas dan merata, yaitu: (i) Pemantapan
implementasi BOS; (ii) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/
sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (iii)
Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/
MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; dan
(iv) Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal
dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/
sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses,
7,52
7,72
7,92 7,92
8,01
8,1
8,25
7,6
7,75
7,85
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Capaian Target RPJMN
5,97
5,3
4,79 4,43 4,42 4,4 4,18
5,44 5,17 4,84 4,52 4,18
0
2
4
6
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Capaian Target RPJMN

28
Buku Pegangan
kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan
melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah
program studi dengan kebutuhan pembangunan; (ii) Peningkatan
ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi
sesuai dengan kebutuhan program studi; (iii) Peningkatan
kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di
luar negeri; (iv) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga
litbang dan industri; (v) Pemberian beasiswa perguruan tinggi
untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.
Prioritas Nasional 3: Kesehatan
Pencapaian pembangunan kesehatan masih diwarnai dengan
disparitas capaian indikator kesehatan antar provinsi dan antar
status sosial ekonomi, belum optimalnya penyediaan tenaga
kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, serta belum meratanya
pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih jauh dari
target RPJMN di tahun 2014.
Gambar 3.4
Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi,
Tahun 2010-2011
Sumber: SDKI, 2012
Angka Kematian Ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI
2007), masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum
optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Selain itu,
83,1
0
20
40
60
80
100
120
Papua
SulawesiBarat
Maluku
MalukuUtara
NusaTenggaraTimur
PapuaBarat
SulawesiTengah
SulawesiTenggara
KalimantanTengah
KalimantanBarat
Gorontalo
Jambi
SulawesiSelatan
Banten
KalimantanSelatan
JawaBarat
NusaTenggaraBarat
INDONESIA
KalimantanTimur
Lampung
SumateraSelatan
SulawesiUtara
Riau
Bengkulu
SumateraUtara
Kep.BangkaBelitung
Aceh
JawaTimur
SumateraBarat
JawaTengah
KepulauanRiau
DIYogyakarta
DKIJakarta
Bali

29
disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
antar provinsi masih menjadi kendala dalam upaya penurunan
angka kematian ibu melahirkan, seperti pada Gambar 3.4.
Angka Kematian Bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih
cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran
hidup. Upaya penurunan AKB dilaksanakan dengan peningkatan
cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama
(KN1). Cakupan imunisasi campak meningkat dari 77,67 persen
pada tahun 2010 menjadi 87,3 persen pada tahun 2011, namun
masih kurang dari target 93 persen pada tahun 2014. Capaian
cakupan imunisasi ini masih terkendala dengan kondisi disparitas
antar provinsi yang cukup lebar. Terdapat 18 provinsi dengan
cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional seperti
provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh dan Maluku. Selanjutnya,
cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada
tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2011 dan telah
melebihi target tahun 2014 sebesar 90 persen.
Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian dan dukungan daerah dalam pencapaian sasaran
program kesehatan masyarakat yang diprioritaskan pada akselerasi
pengurangan AKI dan AKB, adalah upaya untuk: (i) Memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak
terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (ii)
Memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (unmet
need) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan
kontrasepsi; (iii) Meningkatkan jumlah puskesmas mampu
pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah
sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi
komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu
dan anak; dan (iv) Menjamin penyediaan obat dan vaksin sehingga
selalu tersedia di fasilitas pelayanan, teruatama di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar.
Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan
Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari
14,1 persen pada 2009 menjadi 11,66 persen pada September
2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan
kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat,
serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui

30
Buku Pegangan
berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program
penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian,
dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung
melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada
sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk
miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh
meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi
antar program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu
upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan
sebesar 8-10 persen pada tahun 2014.
Pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian sasaran
penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui: (i) Peningkatan
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (ii)
Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi program pada
tingkat Divisi Regional dan Nasional.
Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Pangan
Secara umum selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik
Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4
persen per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target
yaitu sebesar 3,7-3,9 persen per tahun. Kondisi tersebut
disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan
utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya
daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi
target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu,
NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada
tahun 2009, namun peningkatan tersebut dikatakan relatif tidak
signifikan.
Dalam kurun waktu 2010-2012, produksi padi mampu mengalami
peningkatan sebesar 2,34 persen per tahun, yaitu dari 66,47 juta
ton GKG pada tahun 2010 menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun
2012 (ARAM II 2012). Namun, peningkatan padi ini masih di bawah
target RPJMN sebesar 3,57 persen per tahun. Selanjutnya, produksi
jagung dan gula selama periode 2010-2012 rata-rata meningkat
masing-masing sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen, namun
tingkat pertumbuhannya masih dibawah target rata-rata per tahun
yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu masing-masing
sebesar 10,02 persen dan 12,55 persen. Sedangkan untuk produksi
kedelai mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,02 persen.
Dengan perkembangan produksi tersebut, produksi kedelai

31
tersebut tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN
2010-2014. Sementara itu NTP terus mengalami peningkatan, yaitu
101,20 pada tahun 2009 meningkat menjadi 102,80 pada tahun
2010, dan pada tahun 2011 dan 2012 meningkat kembali menjadi
105,75 dan 105,87.
Tabel 3.2
Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012
Tahun Produksi Populasi Konsumsi/
Kapita/
Tahun (kg)
Total
Konsumsi
(ton)
Surplus
Beras
(ton)
Gabah (ton) Pertumbu-
han (%)
Beras (ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2010 66.469.394 3,22 37.369.093 237.641.326 139,15 33.067.791 4.301.303
2011 65.756.904 (1,07) 36.968.531 241.182.182 137,06 33.057.093 3.911.438
2012
1)
68.956.292 4,87 38.767.227 244.775.796 135,01 33.046.399 5.720.828
Sumber: 1): ARAM II (Estimated), BPS, 2012
Dukungan daerah yang diperlukan dalam pembangunan bidang
ketahanan pangan antara lain: (i) Lahan dan tata ruang, meliputi
pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan areal pertanian
baru; penghentian alih fungsi lahan sawah; dan pelaksanaan secara
penuh peraturan pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009
tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun
2015; (ii) Ketersediaan infrastruktur pertanian, meliputi percepatan
rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan tampungan air baru;
ketersediaan anggaran untuk membangun jalan desa-kecamatan
dan kabupaten khususnya sentra produksi beras; dan
pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan seperti listrik dan air
bersih, revitalisasi tambak rakyat dan mengelola serta melengkapi
fasilitas pendaratan perikanan di daerah; (iii) Penelitian dan
pengembangan, meliputi Percepatan release benih unggul serta
pengawalan di tingkat lapangan dan penguatan penangkar benih di
petani; (iv) Pembiayaan dan subsidi, meliputi pemutihan KUT;
perubahan sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk
menjadi sistem subsidi; perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta pengawasan
subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan data
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan (v)
Permasalahan NTP, meliputi kelancaran dan stabilisasi harga input
produksi; pengendalian harga output; dan peningkatan
produktivitas agar biaya produksi per unit keluaran relatif akan
semakin menurun.

32
Buku Pegangan
Prioritas Nasional 6: Infrastruktur
Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012
secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator
penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun
2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut
domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran
nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota
kabupaten/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang
dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator
panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa
memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2014 dan
target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai.
Tabel 3.3
Kondisi Kemantapan Jalan
Jenis Jalan Panjang (Km) Persentase Kondisi Mantap Persentase Kondisi Tidak Mantap
Nasional 38.570 87.38 12.62
Provinsi 48.984 56.48 43.52
Kabupaten/Kota 376.405 55.15 44.85
Jakarta 6.266 64.00 36.00
Jalan Tol 742 96.00 4.00
TOTAL 470.967 58.11 41.89
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah)
Permasalahan yang dihadapi pembangunan infrastruktur hingga
tahun 2012, diantaranya: (i) Hambatan pembebasan lahan untuk
proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum
diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti
rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai
penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada
permasalahan sosial; (ii) Belum optimalnya pelaksanaan skema
pendaaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya
kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi,
serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi
proyek. Pemerintah daerah diharapkan dapat turut serta mengatasi
permasalahan-permasalahan tersebut melalui peningkatan
koordinasi dan partisipasi stakeholder terkait baik dari unsur
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga
masyarakat akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang
saat ini masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar.

33
Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah
mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk
Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan
Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing
(PMA) dan membaiknya peringkat investasi (investment rating)
Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari
berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada
penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik
nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui
skema KPS dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim
usaha.
Gambar 3.5
Realisasi PMDN dan PMA
Untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar
daerah, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah
melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (i) Penerapan PTSP,
(ii) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE) dan (iii) Pengurangan biaya untuk
berusaha.
Sampai tahun 2012 sudah ada sebanyak 444 daerah
(provinsi/kabupaten/kota) yang telah membentuk PTSP dari total
530 daerah di Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target
RPJMN sebesar 70 persen pada tahun 2014. Namun, yang telah
menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15 persen), dengan target
RPJMN sebesar 83 persen. Sedangkan daerah yang melakukan
pengurangan biaya berusaha hingga tahun 2012 baru mencapai
16.214,8 19.474,2
24.564,9
60.626,3
76.001,1
92.182,0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2010 2011 2012
PMA (juta USD) PMDN (miliar Rp)
Sumber: BKPM

34
Buku Pegangan
37,7 persen (200 daerah) dari target RPJMN sebesar 70 persen.
Lambatnya pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum
optimalnya sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya
berusaha di daerah. Boks 3.1 adalah hasil survei yang dilakukan ke
93 PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih
belum adanya keseragaman bentuk PTSP di daerah (Sumber: Survei
Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi
Internasional, BAPPENAS, 2012). Sementara itu, beberapa daerah
telah berhasil menyelenggarakan PTSP secara baik, yang antara lain
adalah: Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PTSP terbaik
tingkat provinsi, Sragen sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat
kabupaten, dan Palembang sebagai penyelenggara PTSP terbaik
tingkat kota (lihat Boks 3.2).
Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah adalah
sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan di daerah dalam
penyederhanaan prosedur pelayanan dan mengurangi biaya
berusaha, serta pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP dan
dukungan dalam penerbitan RTRW untuk mengakomodasi lokasi
KEK dan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum
pelaksanaan proyek KPS.
Salah satu contoh peningkatan kemudahan berusaha yang telah
dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (dalam rangka
pelaksanaan Prioritas Nasional 7) adalah pelaksanaan perizinan
secara elektronik untuk mendukung kelancaran dan kecepatan arus
barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga dalam rangka
pelaksanaan Indonesia National Single Window/INSW (lihat Boks
3.3)
Prioritas Nasional 8: Energi
Secara umum, pencapaian pembangunan energi masih belum
menggembirakan terutama yang terkait dengan produksi minyak
bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.
Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin
menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan Juni rata-
rata sebesar 877 ribu barel per hari. Angka ini masih jauh dari
sasaran produksi minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 1.010 ribu
barel per hari atau baru mencapai 86,83 persen. Hal ini disebabkan
karena sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian
besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (mature),
dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural

35
depletion) sekitar 10-12 persen. Sampai saat ini, pemanfaatan
energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta
biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih
lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi
energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat
dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231
MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan,
yakni sekitar 4,24 persen dari potensi keseluruhan dan 24,62
persen dari target RPJMN sebesar 5.000 MW.
Dukungan yang diperlukan dari daerah untuk pembangunan energi,
antara lain dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang
berhubungan dengan perijinan, keamanan dan tumpang tindih
lahan.
Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Secara umum sasaran pembangunan lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana telah tercapai. Perbaikan kondisi lingkungan
yang ada merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan yang
diantaranya meliputi pengendalian terhadap perubahan iklim,
pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem
peringatan dini dan penanggulangan bencana.
Pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui penataan regulasi,
seperti Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi GRK dan hingga September 2012 telah disusun
Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 23 provinsi. Dalam kaitan tersebut,
pengendalian laju deforestasi cenderung menyempit, baik pada
area di dalam maupun luar kawasan hutan (Gambar 3.6). Terkait
pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan tingkat
pencemaran atau beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11
ton BOD5 per hari, dan 132 juta ton ekuivalen CO. Dalam upaya
peningkatan pelayanan informasi cuaca, pemasangan Automatic
Weather Station (AWS) di 167 lokasi pada tahun 2010
menghasilkan informasi cuaca ekstrem yang dapat diprediksi 3 jam
sebelum kejadian, lebih awal 30 menit dibanding tahun
sebelumnya. Cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke
tingkat kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak
lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 persen. Informasi tentang
Gempa Bumi dan Tsunami terus ditingkatkan kecepatan
pengolahan dan penyebaran informasinya melalui pembangunan

36
Buku Pegangan
dan pengoperasian Tsunami Early Warning System (TEWS), yaitu
menjadi 5 menit setelah gempa terjadi dari sebelumnya 30 menit
sampai 2 jam. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, hingga
pertengahan tahun 2012 diantaranya telah dilakukan peningkatan
dan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
dan penyelamatan (SAR).
Gambar 3.6
Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2011
Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012
Dukungan yang diperlukan dari daerah dalam pembangunan bidang
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, antara lain: (i)
Mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan dengan
memperluas tata batas kawasan hutan, penyiapan pendanaan guna
operasionalisasi KPH untuk RHL dan peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh kehutanan; (ii) Melaksanakan RAN/RAD-GRK dan aksi
adaptasi perubahan iklim melalui koordinasi dan peningkatan
kapasitas penurunan emisi; (iii) Mengendalikan pencemaran dan
kerusakan lingkungan, dengan memperkuat koordinasi antara
Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor eco-region yang dibangun
sesuai dengan mandat UU No. 32/2009 dengan Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (iv)
Menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar kawasan hutan
dengan pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat
Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pembentukan
Masyarakat Peduli Api (MPA); (v) Penguatan kelembagaan
penanggulangan bencana dan pengintegrasian kebijakan
pengurangan risiko bencana di pusat dan daerah, penguatan
kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam
1,87
3,51
1,08 1,17
0,83
0,45
1,37
2,83
0,78 0,76
0,61 0,32
0,5 0,68
0,3
0,41
0,22
0,13
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011
Indonesia Di Dalam Kawasan Hutan Di Luar Kawasan Hutan

37
penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan penanganan
kedaruratan dan korban di wilayah pasca bencana, serta dukungan
penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah
dengan tingkat kerawanan tinggi.
Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan
Pascakonflik
Secara umum pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan pasca konflik masih belum mencapai target
yang ditetapkan pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekonomi
baru mencapai 6,16 persen dari target 7,1 persen. Tingkat kemiskinan
masih cukup tinggi 18,31 persen (2012) dengan target sebesar 14,2
persen. Indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 67,48
dari target sebesar 72,2.
Belum tercapainya sasaran pembangunan tersebut dikarenakan
permasalahan yang dihadapi, seperti: (i) Belum optimalnya
pengelolaan sumber daya lokal, (ii) Belum dikembangkannya
kelembagaan permodalan yang dapat memberikan dukungan bagi
masyarakat miskin mengembangkan usahanya, (iii) Kurangnya
dukungan Infrastruktur (terutama infrastruktur transportasi, energi
dan telekomunikasi), (iv) Rendahnya sarana dan prasarana yang
menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat
pertumbuhan, (v) Ketersediaan jumlah tenaga pendidikan dan
kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan dan (vi) Minimnya
akses terhadap pelayanan dasar dan kurangnya kesadaran
masyarakat untuk hidup sehat dan bersekolah. Dukungan daerah
diperlukan untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, antara lain
dengan: (i) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku
pembangunan, (ii) Pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi
dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang
memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (iii)
Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus
dan terintegrasi; (iv) Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat,
baik di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya.

38
Buku Pegangan
Gambar 3.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Daerah Tertinggal
Gambar 3.8
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber: BPS dan RPJMN Sumber: BPS dan RPJMN
Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologi
Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
sampai dengan bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran
pembangunan RPJMN 2010-2014. Capaian beberapa indikator
bidang tersebut bahkan telah melampaui target sasaran RPJMN
2010-2014, antara lain dalam: (i) Pengelolaan cagar budaya,
revitalisasi museum dan perpustakaan; (ii) Pengembangan,
pendalaman dan pagelaran seni budaya; dan (iii) Penelitian,
penciptaan dan inovasi teknologi. Meski demikian, masih terdapat
permasalahan umum yang dihadapi pada pembangunan bidang
kebudayaan yang perlu diupayakan pemecahannya dengan
didukung daerah yaitu: (i) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar
pemangku kepentingan secara berkelanjutan, sehubungan dengan
pengelolaan cagar budaya yang bersifat lintas sektor, program dan
wilayah; (ii) Peningkatan kualitas pelayanan museum di seluruh
provinsi; dan (iii) Peningkatan kapasitas sumber daya
pembangunan kebudayaan sesuai dengan dinamika perkembangan
kebudayaan. Sedangkan dalam hal inovasi teknologi, tantangan
yang masih ditemui diantaranya adalah: (i) Peningkatan sinergi
kegiatan inovasi IPTEK (integrasi program, koordinasi, kolaborasi,
kerjasama dan harmonisasi kegiatan) diantara sesama pelaku riset
IPTEK; (ii) Pengembangan sistem intermediasi yang efektif
menghubungkan sisi penyedia dan pengguna teknologi,
mengakibatkan rendahnya kemampuan sisi pengguna dalam
menyerap teknologi baru hasil invensi teknologi yang tersedia; dan
7,1
5,43
4,98
6,46
5,96
5,95
5,76
6
6,08
6,16
6,24
6,32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014Target RPJMN Laju Pertumbuhan Ekonomi
72,2
64,57
65,45
66,07
65,93
66,01
66,51
66,99
67,48
67,97
68,46
58
60
62
64
66
68
70
72
74
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Target RPJMN Indeks Pembangunan Manusia

39
(iii) Peningkatan apresiasi, kreasi dan budaya IPTEK di masyarakat.
Prioritas Nasional 12: Politik, Hukum dan Keamanan
Pencapaian pembangunan politik, hukum dan keamanan telah
menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan
dalam RPJMN 2010-2014. Dalam hal penanggulangan terorisme,
sejak tahun 2000 telah ditangkap sebanyak 775 tersangka teroris,
diadili sebanyak 597 orang dan sudah mendapatkan vonis
pengadilan sebanyak 586 orang. Dalam meningkatkan peran
Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia
semakin dihargai dan diakui sebagai negara dengan prakarsa dan
sikap yang konsisten mereformasi DK PBB, ikut berpartisipasi dalam
Misi Pemeliharan Perdamaian PBB (UN PKO) yang menempatkan
Indonesia pada posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada
misi-misi PBB dengan tujuh misi dan 1.992 personel sepanjang
tahun 2012, memimpin perancangan posisi bersama negara-negara
Gerakan Non Blok (GNB) mengenai isu-isu perlucutan senjata, serta
menjadi juru runding utama mewakili negara-negara GNB dalam
pertemuan untuk membahas traktat internasional tertentu dan
berbagai norma internasional baru.
Di bidang hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa
peraturan. Untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM
pada masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Perpres No.
23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM dan ditindak
lanjuti dengan pembentukan Panitia RAN HAM di 32 K/L, provinsi
dan kabupaten/kota.
Dalam pencapaian sasaran Prioritas Politik, Hukum dan Keamanan
beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: (i) Isu radikalisme
yang cenderung meningkat, lemahnya koordinasi antar lembaga
dan belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tentang
penanggulangan terorisme; (ii) Sikap sebagian anggota DK PBB
yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu
enlargement (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara
geografis) dan veto power; (iii) Masih kurangnya komitmen instansi
pemerintah ditingkat pusat dan daerah, masih terdapat instansi
ditingkat pusat dan daerah yang belum membentuk panitia RAN
HAM, belum efektifnya koordinasi dan sinergitas di kalangan aparat
penegak hukum dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM
dan munculnya berbagai peraturan baik ditingkat pusat dan daerah
yang terindikasi melanggar HAM.

40
Buku Pegangan
Dukungan daerah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan strategi
pembangunan bidang hukum melalui: (i) Peningkatan efektivitas
dan kualitas peraturan perundang-undangan, (ii) Peningkatan
kualitas dan integritas SDM hukum, (iii) Pembenahan hubungan
dan penguatan koordinasi antar kelembagaan hukum; dan (iv)
Peningkatan kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah baik
di tingkat pusat maupun daerah.
Prioritas Nasional 13 : Perekonomian Lainnya
Pencapaian pembangunan perekonomian telah menunjukkan hasil
sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2010-
2014, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih
menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri. Sasaran
pertumbuhan industri hingga Triwulan III tahun 2012 telah
tercapai, baik untuk industri secara keseluruhan maupun industri
nonmigas. Namun demikian krisis ekonomi global memberikan
dampak yang signifikan bagi pertumbuhan industri, sehingga
diperlukan penyesuaian arah kebijakan yang lebih berorientasi
pada pemanfaatan kekayaan sumber alam dan perlindungan pasar
domestik dari serbuan produk yang ilegal dan tidak berkualitas.
Untuk itu pengembangan industri nonmigas akan diarahkan pada
industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan, serta industri
yang memanfaatkan SDM yang tersedia serta pemenuhan
kebutuhan domestik. Sementara itu, pelayanan dan perlindungan
TKI telah mencapai target 2014. Peningkatan kualitas pelayanan
dan perlindungan TKI, telah ditempuh melalui langkah kebijakan: (i)
Menyediakan pusat layanan pengaduan (crisis center) bagi TKI; (ii)
Membuat sistem informasi TKI (SIM-TKI) yang terintegrasi dengan
NIK; (iii) Meningkatkan pelayanan oleh pemerintah daerah; (iv)
Meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai
keberangkatan; (v) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan
asuransi; dan (vi) Meningkatkan perlindungan hukum di dalam
negeri dan di luar negeri.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran
pembangunan perekonomian, diantaranya: (i) Belum memadainya
infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri seperti
pelabuhan, akses jalan, angkutan, listik dan gas; dan (ii) Masih
adanya masalah terkait dengan penyelesaian kasus pengaduan TKI,
pemanfaatan KUR-TKI oleh calon TKI, dan pemberian bantuan
hukum bagi WNI di luar negeri. Selain itu, belum dapat diselesaikan
secara optimal masalah TKI yang diadukan melalui hotline service

41
akibat belum terbangunnya mekanisme penyelesaian masalah
antar instansi. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan
daerah diantaranya: (i) Penyediaan infastruktur serta penyediaan
bahan baku industri melalui insentif fiskal dan insentif lainnya; (ii)
Mendukung pembiayaan bagi daerah-daerah basis TKI untuk
memperluas akses pelayanan bagi calon TKI; dan (iii) Peningkatan
koordinasi dan sinergi antar instansi untuk mengoptimalkan
penyelesaian masalah TKI.
Prioritas Nasional 14: Kesejahteraan Rakyat
Pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat telah
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Bidang Agama,
perbaikan pelayanan kepada 211.000 jemaah haji tahun 2012
ditunjukkan dengan: (i) Perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji
melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (ii)
Pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji; (iii) Penerbitan
paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; dan (iv) Perbaikan
seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat
kabupaten/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di
tingkat provinsi. Dalam pembangunan kepariwisataan, hingga
tahun 2012 sebagian besar capaian telah menunjukkan hasil sesuai
dengan target yang ditetapkan. Jumlah wisman pada tahun 2011
meningkat 9,24 persen dibandingkan dengan tahun 2010,
sedangkan jumlah wisnus pada tahun 2011 meningkat 1,01 persen
dibandingkan tahun 2010. Diperkirakan jumlah wisman dan wisnus
sebesar 20 persen pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 akan
tercapai. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga
menunjukkan capaian yang berarti, salah satunya adalah
percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender (PPRG) yang telah diterapkan di 28 K/L dan 10
provinsi pada tahun 2012. Peningkatan efektivitas kelembagaan
perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak
kekerasan antara lain ditunjukkan dengan disahkannya berbagai
kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka
penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan
kekerasan terhadap anak (KtA), pada tahun 2012 telah dibentuk
P2TP2A di 26 provinsi dan 163 kabupaten/kota serta 306 Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres.
Berbagai permasalahan yang perlu mendapat dukungan daerah
dalam perbaikan pelaksanaan ibadah haji antara lain adalah: (i)
Memprioritaskan pemberangkatan calon haji yang belum pernah

Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peninglatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peninglatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peninglatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Ähnlich wie Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peninglatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan (20)

Mehr von Oswar Mungkasa

Mehr von Oswar Mungkasa (20)

Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peninglatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan