Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kebijakan nasional yang terintegrasi. Dokumen ini membahas upaya pemerintah dalam menyusun kerangka kerja penanganan kumuh melalui workshop SAPOLA dengan merumuskan visi, misi, dan rencana aksi 2013-2014. Diharapkan hasil workshop ini dapat menjadi masukan kebijakan penanganan kumuh di tingkat nasional.

1. Launching workshop sapola
Penanganan
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
di Indonesia
“Menyusun Visi dan Misi
Ke Depan”
Kementerian Perumahan Rakyat
Jakarta, 13 Februari 2013

2. 1 Latar belakang
Kondisi Kota Tanpa
Tantangan Penanganan Kumuh Upaya
Kumuh Permukiman
Program- Kumuh 2020
Percepatan Program
pertambahan a. Kemiskinan dan pembangunan yang Pemerintah
luasan tidak merata; untuk
permukiman b. Tingginya arus migrasi dari desa ke kota menangani
kumuh dan menciptakan fenomena urbanisasi; permukiman
mencapai c. Bertambah luas permukiman kumuh kumuh
1,37%/tahun menjadi sekitar 67.100 ha pada tahun
2020; Rencana Aksi
Pada tahun d. Meluasnya perumahan dan permukiman Penanganan
2009, luas kumuh di area perkotaan telah Permukiman
permukiman menimbulkan dampak pada: Kumuh
kumuh • peningkatan frekuensi bencana
mencapai kebakaran dan banjir,
57.800 Ha • Peningkatan potensi kerawanan dan
konflik sosial, Pra Seminar Rakor
• Penurunan tingkat kesehatan Studi
Bangunan dan Seminar Pokja PKP
masyarakat, dan lanjutan
rumah kumuh HHD 2012 Nasional
• penurunan kualitas pelayanan
mencapai 462
prasarana dan smenurunnyarana
ribu unit
permukiman,
(Sensus, 2010)

3. 2 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011
tentang pkp
1 Definisi (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1)
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana
dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai
tempat hunian.
2 Pembagian Peran
 Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Ps
16)
 Memfasilitasi peningkatan
kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh
 Memfasilitasi peningkatan pada tingkat kabupaten/kota
kualitas terhadap perumahan  Menetapkan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman dan permukiman sebagai
kumuh pada tingkat provinsi perumahan kumuh dan
(Ps. 17) permukiman kumuh pada tingkat
kabupaten/kota (Ps. 18)

4. 3 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011
tentang pkp
3 Amanat Terkait dengan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
a Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain
mencakup: (Ps 59)
• pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
• pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana
dan tidak teratur.
Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup:
b
(Ps. 66)
• penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan
• penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian
yang tidak terencana dan tidak teratur
Pengendalian Kawasan Permukiman (Ps 81)
c
Merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah
Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan antara lain untuk:
• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh; dan
• mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang
tidak terencana dan tidak teratur.

5. 4 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011
tentang pkp
4 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh (Ps 94)
Maksud
• meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni
• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru
• menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
Dasar Pelaksanaan
Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk
menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

6. 5 Lanjutan..................................
a Pencegahan (Pasal 95)
1) Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru mencakup:
 ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
 ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana,
sarana dan utilitas umum; dan
 pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah.
2) Pelaksanaan pencegahan melalui:
 pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian:
• perizinan,
• standar teknis, dan
• kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan
perundang-undangan
 pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan
bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan
pelayanan informasi.

7. 6
Lanjutan Pencegahan..................................
Pelaksana
Pencegahan wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau setiap orang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

8. 7 Lanjutan..................................
b Peningkatan Kualitas
Pola-pola penanganan :
a. pemugaran;
b. peremajaan; atau
c. pemukiman kembali;
d. pengelolaan.
Penetapan Lokasi
Persyaratan:
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata
ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
e. kualitas bangunan; dan
f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

9. 8
Lanjutan Peningkatan Kualitas ..........
• Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib
didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan melibatkan peran masyarakat.
• Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan
daerah.
Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali,
dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. 9 Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar
Penanganan kumuh (HHD 2012) [1]
A Rekomendasi Pra-Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
a. Indikator Penentuan Kumuh
b. Strategi dan Pendekatan Penanganan Kumuh (City-Wide Approach dan Right Based
Approach)
c. Regulasi Penanganan Kumuh
d. Kelembagaan Penanganan Kumuh
e. Kompilasi Data Program Penanganan Kumuh

11. 10 Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar
penanganan kumuh (HHD 2012) [2]
B Seminar Nasional Percepatan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
a. Melakukan Review Regulasi dan Kebijakan Penanganan Kumuh
b. Melakukan Roadmap/Rencana Aksi Percepatan Penanganan Kumuh, sebagai
masukan dalam RPJMN 2015-2019.
c. Penyepakatan Indikator Penentuan Kumuh
d. Penyepakatan Pendekatan Penanganan Kumuh
e. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dengan Setwapres sebagai “leading-
agency” (Pembentukkan Pokja Nasional atau Seknas Penanganan Kumuh)
f. Melakukan Identifikasi Best-Practice
g. Menyusun Konsep Dasar Kebijakan Nasional Penanganan Kumuh
h. Menyusun Konsep Dasar Pengelolaan Urbanisasi.
i. Melakukan Pilot Project 2013 dengan pendekatan terpadu dan komprehensif.

12. 11 Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar
penanganan kumuh (HHD 2012) [3]
Gabungan Hasil dan Rencana Kerja
SAPOLA
Rekomendasi 2013-2014
1. Indikator Kawasan 1. Penyepakatan 1. Desk studi dan Reviu
Kumuh Indikator Kebijakan serta Program
2. Review Regulasi 2. Disain Strategi & Penanganan Kumuh
Penanganan Kumuh Pendekatan 2. Pemetaan Informal
3. Pendekatan Penanganan Penanganan Settlement.
Kumuh 3. Regulasi Penanganan 3. Penilaian Kondisi Lokal.
 Konsep Pengelolaan Kumuh 4. Pengelolaan Tata Guna
Urbanisasi 4. Kebijakan Lahan Perkotaan di
 Inventarisasi best- Kelembagaan Indonesia.
practice Penanganan Kumuh 5. Pengembangan kerangka
 Konsep City-wide 5. Kompilasi Data kerja Kebijakan Nasional
Approach Program yang telah bagi Peningkatan Kualitas
 Konsep Right-based berjalan Permukiman Kumuh di
Approach 6. Penyusunan Rencana Area Perkotaan.
 Konsep Kebijakan Aksi/Roadmap 6. Perumusan Skema
Pencegahan 7. Pilot Project Implementasi Kebijakan
 Konsep Kebijakan Penanganan Kumuh bagi Pemerintah Daerah.
Slum Up-grading 2013 7. Desain Pilot Project.
 Konsep Pilot Project
4. Disain Kelembagaan
Penanganan kumuh

13. 12 Rencana kerja penanganan kumuh
2013-2014
2012 2013 2014
Penyusunan Draft Konsep Konsensus & Aksi Regulasi Nasional
1. Indikator Kawasan Kumuh Konsensus Indikator Regulasi Nasional
2. Review Regulasi (Perpres/PP)
3. Pendekatan Penanganan Pendataan Kawasan
Penanganan Kumuh
 Pengelolaan Urbanisasi Kumuh
 Inventarisasi best-practice
 Konsep City-wide Approach
Strategi & Penanganan Sistem Informasi Kumuh
 Konsep Right-based Manajemen
Approach RPJMN 2015 - 2019
Pengetahuan
 Konsep Kebijakan Preventif
 Konsep Slum Upgrading Kelembagaan Replikasi Pilot Project
 Konsep Pilot Project Penanganan
Pencanangan
4.Disain Kelembagaan
Roadmap/Rencana Aksi Program Nasional
5.Rencana Aksi (Roadmap)
(HHD 2014)
Demplot Penanganan
1. Draft Konsep
2. Rencana Kerja Percontohan Penanganan Kebijakan Nasional
3. TOR Kumuh Program Yang Terintegrasi

14. 13 Rencana kerja penanganan kumuh
2013-2014

15. 14 kesimpulan
a Perlu dilakukan matching program antar K/L yang memiliki
program/kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh
b Perlu upaya lebih dalam menyusun konsensus dalam penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
c Perlu dilakukan pilot project nasional penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang ditangani bersama dalam menyusun RAN
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai
masukan RPJMN 2015-2019

16. Seminar Nasional
Penanganan
Perumahan dan
Permukiman Kumuh
di Indonesia
Terimakasih Hari Habitat Dunia 2012
Kementerian Perumahan Rakyat
Jakarta, 11 September 2012

17. Launching workshop sapola
Penanganan
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
di Indonesia
Lampiran “Menyusun Visi dan Misi
Ke Depan”
Kementerian Perumahan Rakyat
Jakarta, 13 Februari 2013

18. APencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[1]
i Mekanisme Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pasal 98)
Pemerintah Pusat Menetapkan 1. Sesuai Rencana Tata Ruang
Persyaratan Umum (ayat 1) 2. Sesuai Rencana Tata Bangunan
3. Sarana dan Prasarana yang memenuhi
persyaratan (tidak membahayakan)
4. Keteraturan dan Kepadatan Bangunan
5. Kualitas Bangunan
6. Sosial Ekonomi Masyarakat
Pemerintah Daerah Menetapkan 1. Pendataan dengan melibatkan masyarakat
Lokasi (ayat 2)
2. Ditetapkan melalui Perda (ayat 3)

19. B Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[2]
ii Alur Kerja Penyusunan Klasifikasi Penilaian
Inventarisasi Indikator
Pemerintah
Lembaga Internasional
Hasil Pra Seminar HHD
Diskusi Tim
Analisa dan Pengelompokan
Testimoni Indikator
Rekomendasi Klasifikasi
1. Aman & Nyaman
2. Sehat

20. C Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[3]
iii Rekomendasi Klasifikasi Penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1 Aman 2 Nyaman 3 Sehat
 Kepadatan Penduduk  Kondisi Rumah  Kesehatan Bangunan
Diatas 400 jiwa atau 97 Ukuran Bangunan yang sempit, Rumah
unit rumah/KK per hektar, tidak memenuhi standar layak huni, Dominan rumah yang memiliki
berdesakan, jumlah rumah rumah dihuni lebih dari 1 (satu) pencahayaan matahari dan
tidak sebanding dengan keluarga, rumah hanya menjadi ventilasi; tidak ada pembagian
jumlah penduduk tempat berteduh. ruangan, lantai lembab dan
 Kondisi Prasarana pengap.
 Konstruksi Bangunan
 Kesehatan Lingkungan
Dominan terbuat dari Rendahnya kualitas MCK, air Kurangnya suplai air bersih,
material bahan bangunan bersih, drainase, jalan lingkungan, drainase dan sampah menjadi
yang seadanya dan tidak dan fasilitas pembuangan limbah tempat perindukan vektor
permanen. manusia dan ruang terbuka hijau penyakit, kondisi jamban secara
 Tata Letak Bangunan (RTH), banyak genangan air. umum tidak sesuai dengan
Tata letak bangunan  Fasilitas Sosial standar.
rumah tidak teratur, Minimnya Fasilitas Sosial, baik itu  Kerawanan Kesehatan
mengelompok, kepadatan sekolah, rumah ibadah, balai Tingginya angka penyebaran
bangunan tinggi dan jarak pengobatan dan lain-lain. penyakit ISPA, Diare, Penyakit
antar bangunan rapat,  Kesejahteraan Masyarakat Kulit dan Usia Harapan Hidup.
jaringan listrik semrawut, Kemampuan masyarakat dalam
tata permukiman tanpa memenuhi kebutuhan dasar
perencanaan. (kriteria keluarga Pra-KS)

21. D Pencapaian: pencegahan kumuh[1]
i Kerangka Regulasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pencegahan Peningkatan Kualitas
1. Pengawasan/Pengendalian 1. Pemugaran
2. Pemberdayaan Masyarakat 2. Peremajaan
3. Pemukiman Kembali
Identifikasi Isu 4. Pengelolaan
Pola Efektif Pencegahan Berbasis
Masyarakat
1. Pelibatan Publik Dalam Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang
2. Pemahaman Publik Standar Bangunan dan Sanitasi Lingkungan.
3. Pengorganisasian Komunitas Pemantau *
* Komunitas Pemantau Permukiman Kumuh (KP2K) : usulan

22. E Pencapaian: pencegahan kumuh[2]
ii Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

23. F Pencapaian: pencegahan kumuh[3]
iii Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
• Saat ini secara tidak  Konsisten melakukan pemenuhan prinsip alokasi keuangan
sadar kita terpaku pada “uang mengikuti urusan “ (money follows function).
masalah di HILIR saja,  Kebijakan mobilitas penduduk yang berimbang dengan
lupa menangani dari menciptakan sentra-sentra untuk pusat ekonomi baru di
HULU. perdesaan dengan berbasis kearifan lokal.
• Perlu ada pengelolaan  Pemerintah pusat memberikan prioritas tinggi terhadap
urbanisasi. pembangunan bidang pertanian dan kelautan dengan
• Peningkatan urbanisasi menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.
yang tidak dikelola (Kebijakan Pro-Desa).
akan menimbulkan  Mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan
permasalahan, dan perencanaan pembangunan dengan prinsip pro poor planning,
dianggap sebagai menyediakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat di
penyebab pedesaan .
meningkatnya  Melakukan pola “negosiasi preventif” dengan menerapkan
permukiman kumuh di regulasi secara tegas tetapi manusiawi.
perkotaan.
 Reformasi bidang kependudukan dan tata ruang.
 Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan paguyuban-
• Pengelolaan di paguyuban warga pendatang, menghimbau tidak pindah ke
Desa/Daerah kota dengan dasar data dan fakta.
• Pengelolaan di Kota  Pencegahan dilakukan dengan Pola Partisipatif.