SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN ARAHAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PULAU/KEPULAUAN
Oswar Muadzin Mungkasa
DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN BAPPENAS
Disampaikan dalam
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
di Ambon, 1 Oktober 2013
MATERI PRESENTASI
 Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Maluku
dan RTR Pulau Papua
 Rencana Pembangunan dan RTR Kepulauan
Maluku dan RTR Pulau Papua
 Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Kepulauan
Maluku dan RTR Pulau Papua
 Arahan Pengendalian Pemanfaatan RTR
Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua
2
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
PERAN DAN FUNGSI RTR
PULAU / KEPULAUAN
4
• Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang
kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat
operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila:
a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang; dan/atau
b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan
yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
UU 26/2007 Pasal 14
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA
5
PERAN FUNGSI : PEDOMAN UNTUK
Perangkat operasionalisasi RTRWN
Alat koordinasi dan sinkronisasi
program pembangunan wilayah
Nusra
Penyusunan rencana pembangunan
dan rencana tata ruang provinsi dan
kab/kota
Perwujudan keterpaduan
pengembangan antar wilayah dan
antar sektor
Pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Penentuan lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi
RTR Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua memiliki dua peran dan fungsi
utama:
1. Menerjemahkan RTRW Nasional ke
dalam RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan
2. Sinkronisasi program pembangunan
yang diusulkan Pemda
RPerpres RTR Kepulauan Maluku dan
Rperpres RTR Pulau Papua Pasal 3-4
• Idealnya, RTRW Provinsi dan Kab/Kota disusun setelah
disusunnya RTR Kepulauan dan Pulau. Namun...
• Hampir semua RTRW (Provinsi dan Kab/Kota) di Prov. Maluku
dan Maluku Utara telah selesai....
6
NO. RTRW STATUS (September 2013)
1 Prov. Maluku Perda 16/2013
2 Prov. Maluku Utara Perda 2/2013
KABUPATEN
1 Prov. Maluku (Total 9 Kabupaten) 8 Kabupaten sudah Perda
2 Prov. Maluku Utara (Total 7 Kabupaten) Semua sudah Perda
KOTA
1 Prov. Maluku (Total 2 Kota)
Masing-masing 1 Kota sudah Perda
2 Prov. Maluku Utara (Total 2 Kota)
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (2)
• ... dan di Pulau Papua, meskipun RTRW Provinsi belum Perda, namun
rancangan RTRW Provinsi telah selesai disusun dan mayoritas RTRW
Kabupaten sudah Perda.
7
NO. RTRW STATUS (September 2013)
1 Prov. Papua
Belum Perda
2 Prov. Papua Barat
KABUPATEN
1 Prov. Papua (Total 28 Kabupaten) 14 Kabupaten sudah Perda
2 Prov. Papua Barat (Total 10 Kabupaten) 7 Kabupaten sudah Perda
KOTA
1 Prov. Papua (Total 1 Kota)
Belum Perda
2 Prov. Papua Barat (Total 1 Kota)
• Maka, RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dapat berperan sebagai:
– Alat sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah;
– Arahan jangka panjang dalam rangka revisi RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (3)
RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR
KEPULAUAN / PULAU
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
RENCANA PEMBANGUNAN DAN
RTR KEPULAUAN/PULAU
• RTRW Nasional dengan jangka waktu 20 tahun dirinci oleh RTR
Pulau/Kepulauan. Keduanya diuraikan pelaksanaannya dalam
indikasi program utama 5 tahunan.
• RPJP Nasional dengan jangka waktu 20 tahun diuraikan
tahapan pelaksanaannya melalui RPJM Nasional dengan durasi
5 tahun.
• Mengingat bahwa RPJPN dan RTRWN bersifat saling mengacu,
maka arahan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga
merupakan penjabaran dari RPJPN 2005-2025.
• Selain itu, pentahapan indikasi program RTR Kepulauan Maluku
dan RTR Pulau Papua juga sesuai dan selaras dengan pentahapan
RPJPN.
• RPJM Nasional juga mengadopsi RTR Pulau dan Kepulauan di
dalam Buku III
9
MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
YANG BERKEADILAN
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
RPJP NASIONAL 2005-2025
Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR
Pulau Papua
10
VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
1. Memperkuat perekonomian domestik
2. Mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak
3. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian
dalam arti luas dan kelautan
4. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan
ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal,
5. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan
potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di
setiap wilayah
6. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya
7. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan
wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil
8. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah
kebijakan pembangunan dari inward looking menjadi outward
looking
9. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan
dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara
sinergis
10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar
pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan
8 MISI
MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang
berkeadilan
MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI
MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA
KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN
BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
RPJP NASIONAL 2005-2025
Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR
Pulau Papua
11
VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air
2. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan
3. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis
Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah
4. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi
Geologi Indonesia
5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi,
optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a)
perhubungan laut; (b) industri maritim; (c)
perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber
daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa
kelautan
8 MISI
12
MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN
2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR
KEPULAUAN MALUKU
MISI RPJPN 2005-2025
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA
SAING
Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan
bersatu
MEWUJUDKAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN
LESTARI
MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI
NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI,
MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN
KEPENTINGAN NASIONAL
Mewujudkan Indonesia berperan penting
dalam pergaulan dunia internasional
TUJUAN PENATAAN RUANG KEP. MALUKU
Mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan
Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis
pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi
lepas pantai, perkebunan serta kehutanan yang
berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah
Pesisir dan Pulau Kecil
Mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati
kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang
(Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit
30% dari luas daratan
Mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal
berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman
perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan
negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan
dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara
Palau
Menjadi
dasar
penyusun
an
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG KEP. MALUKU
13
MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN
2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR
PULAU PAPUA
MISI RPJPN 2005-2025
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING
Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
YANG BERKEADILAN
MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI
MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA
KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN
BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
Mewujudkan pusat pengembangan wilayah
berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan
didukung prasarana dan sarana yang handal
Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling
sedikit 70% dari luas Pulau Papua dan
kelestarian keanekaragaman hayati kelautan
dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang
(Coral Triangle)
Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi
berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta
pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip
keberlanjutan.
Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai
beranda depan negara dan pintu gerbang
internasional yang berbatasan dengan Negara Papua
Nugini, Negara Palau dan Negara Australia
Menjadi dasar
penyusunan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
14
RPJM NASIONAL 2010-2014
BUKU III – KEP. MALUKU
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
1 Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku
dan Maluku Utara
2 Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan
sumber daya laut dan perkebunan di wilayah
Maluku
3 Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan
jangkauan pelayanan prasarana dan sarana
transportasi, baik darat, laut maupun udara
4 Mewujudkan keseimbangan pembangunan
wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan,
wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MALUKU
1 Pengembangan sentra produksi komoditas
unggulan
2 Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui
pendekatan kesejahteraan dan keamanan
3 Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup secara berkelanjutan
4 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat
wilayah
5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi
bencana alam
TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
15
RPJM NASIONAL 2010-2014
BUKU III – PULAU PAPUA
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA
1 Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Papua
2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap
pelayanan publik dasar
3 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua
Barat
4 Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan
5 Melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang
didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah
6 Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan
tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan
hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha
7 Meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang
menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua
8 Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan wilayah Papua
ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PAPUA
1 Pengembangan sektor dan
komoditas unggulan
2 Pengembangan wilayah
perbatasan dengan memadukan
peningkatan kesejahteraan dan
keamanan
3 Peningkatan ketahan pangan di
tingkat wilayah
4 Pelestarian dan pemanfaatan
keragaman hayati di wilayah
Papua
5 Peningkatan kewaspadaan dini
terhadap potensi bencana alam
TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
• Arahan RPJMN 2015-2019 di dalam RPJPN 2005-2025 yang
terkait penataan ruang wilayah kepulauan dan pulau:
1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas;
2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber
daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup;
3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di
seluruh wilayah Indonesia;
4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana
tata ruang;
5. Terwujudnya konservasi sumber daya air.
16
RPJM NASIONAL 2015-2019
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RTR
KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
• Arahan pemanfaatan ruang adalah perwujudan dari
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
• Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 58 di
kedua RPerpres):
– indikasi program utama;
– indikasi sumber pendanaan;
– indikasi instansi pelaksana; dan
– indikasi waktu pelaksanaan
• Untuk RTR Pulau/Kepulauan, Indikasi Program Utama
mengacu pada Strategi Operasionalisasi Perwujudan
Struktur dan Pola Ruang
18
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
• Indikasi sumber pendanaan , instansi pelaksana dan waktu
pelaksanaan merupakan upaya untuk memperjelas peran
masing-masing sektor dalam mewujudkan RTR Kepulauan
Maluku dan RTR Pulau Papua.
• Indikasi waktu pelaksanaan antara RTR Kepulauan
Maluku, RTRWN dan RPJPN sesuai.19
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (2)
2013-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2027
2015-2019 2020-2024 2025-20272010-20142008-2009
2015-2019 2020-20242010-20142005-2009
RTRWN
RPJPN
PJM I PJM II PJM III PJM IV
PJM I PJM II PJM III PJM IV
RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV
CONTOH
• Indikasi Program di dalam RTR Kepulauan Maluku dan
Pulau Papua harus menjadi perhatian sektor-sektor yang
ditetapkan sebagai instansi pelaksana.
• Indikasi Program yang ditetapkan juga harus diadopsi di
dalam rencana sektoral (Renstra, Renja K/L; Renstra
SKPD, Renja SKPD), selain menjadi acuan penyusunan
rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
• RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua akan dapat
terwujud apabila Indikasi Program tersebut didukung
dengan alokasi pendanaan yang ditetapkan di dalam
rencana sektoral dan rencana pembangunan daerah
20
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (3)
21
KETERKAITAN PROGRAM RTR
PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN
Tujuan & Jakstra RTR
Pulau/Kepulauan
Tujuan & Arah
Pengembangan Wilayah
per Pulau
Strategi Operasionalisasi
Struktur dan Pola Ruang
Program Pembangunan
per Pulau
Arahan Pemanfaatan
Ruang
Arahan Pemanfaatan
Ruang RTRW
Prov/Kab/Kota - Perda
RPJMD - Perda
Renstra SKPD
Renja SKPD
Saling Mengacu
Saling Mengacu
Saling Mengacu
Menjadi Acuan
PerpresPerpres
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU
PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Ambon, 1 Oktober 2013
23
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
• Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
upaya untuk membatasi, mendorong, memberi batasan
pemanfaatan ruang.
• Arahan pengendalia pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 61
di kedua RPerpres):
– indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
– arahan perizinan;
– arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
– arahan pengenaan sanksi
24
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG (2)
• Arahan perizinan dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku.
• Perlu menjadi catatan, bahwa RTR Kepulauan Maluku dan Papua tidak
dapat dijadikan dasar pemberian izin (Pasal 3 ayat 2 di kedua RPerpres)
• Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua merupakan indikasi arahan Peraturan Zonasi sistem nasional.
• Indikasi arahan PZ sistem nasional menjadi dasar penyusunan : (1)
indikasi arahan PZ sistem provinsi, (2) ketentuan umum PZ di
Kabupaten/Kota dan (3) Peraturan Zonasi.
• Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua juga mengakomodir Indikasi Arahan PZ pada RTRW Provinsi
dan Kab/Kota yang telah ada.
• Selain itu, Indikasi arahan PZ RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
juga mengidentifikasi arahan yang bersifat strategis secara nasional.
25
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG (3)
• Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka
mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana
tata ruang; dan
c) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
• Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan
yang didorong pengembangannya
• Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan
yang dibatasi pengembangannya (Pasal 117 RPerpres RTR Kep. Maluku
dan Pasal 122 RPerpres RTR Pulau Papua)
PP 15/2010 Pasal 169
INSENTIF, DISINSENTIF, SANKSI
• Perbedaan ketiga hal tersebut dapat
dijelaskan berdasarkan standar perilaku
– khususnya dalam kaitannya dengan
kepatuhan terhadap peraturan-
perundang-undangan.
• Pada umumnya, perilaku terhadap suatu
kebijakan (peraturan perundang-
undangan) bersifat STANDAR.
• Untuk meningkatkan perilaku standar
tersebut menjadi perilaku yang IDEAL,
maka dapat diberikan INSENTIF.
• Namun, bila perilaku ideal yang
diharapkan tersebut tidak terjadi, maka
diberikan DISINSENTIF berupa
pencabutan insentif
• Sebaliknya bila yang terjadi adalah
perilaku yang dilarang, maka diterapkan
SANKSI, untuk mengembalikan pada
perilaku standar.
Perbedaan Posisi antara
Sanksi dan Insentif
Standar
Perilaku
Disinsentif
Insentif
Perilaku
ideal
Perilaku
dilarang Sanksi
26 Sumber: Kajian Bappenas, 2011
DISINSENTIF adalah
pencabutan INSENTIF
INSENTIF - DISINSENTIF
27
NO JENIS – JENIS INSENTIF JENIS – JENIS DISINSENTIF
1 Pemberian keringanan pajak Pengenaan pajak yang tinggi
2 Pengurangan retribusi Kewajiban memberi kompensasi
3 Pemberian kompensasi Persyaratan khusus dalam perizinan
4 Subsidi silang Kewajiban memberi imbalan
5 Kemudahan prosedur perizinan Pemberian status tertentu
6 Imbalan Penalti
7 Sewa ruang Pembatasan penyediaan sarana dan
prasarana
8 Urun saham
9 Pembangunan serta pengadaan
infrastruktur
10 Penghargaan dan fasilitasi
11 Publikasi dan promosi
Sumber: UUPR dan PP 15/2010
CONTOH USULAN MEKANISME INSENTIF
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK Sumber: Kajian Bappenas, 2011
• Diusulkan juga agar insentif-disinsentif penataan ruang dibatasi pada jenis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah kepada masyarakat. Sebab insentif-disinsentif oleh Pemerintah kepada Daerah dan antar Daerah sudah diatur di
dalam peraturan perundangan kerjasama antar Daerah
==TERIMA KASIH ==
29

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia  Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia AlanaAlexandria1
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019Asep Walandra
 
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)Brhu Corp
 
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaruIsi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaruSyati Saptaria
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisDeki Zulkarnain
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
 
Kumpulan Artikel Terkait Pariwisata Bahari
Kumpulan Artikel Terkait Pariwisata BahariKumpulan Artikel Terkait Pariwisata Bahari
Kumpulan Artikel Terkait Pariwisata BahariFitri Indra Wardhono
 
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...ketutsuardanajogja
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiDeki Zulkarnain
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagungkomunikasiosp
 

Was ist angesagt? (20)

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia  Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia
Bangga! Papua Barat Menjadi Provinsi Konservasi Pertama Di Dunia dan Indonesia
 
Industrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsep
Industrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsepIndustrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsep
Industrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsep
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)Minapolitan   rakernis pelabuhan (25 nov2010)
Minapolitan rakernis pelabuhan (25 nov2010)
 
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaruIsi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategis
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
 
Kumpulan Artikel Terkait Pariwisata Bahari
Kumpulan Artikel Terkait Pariwisata BahariKumpulan Artikel Terkait Pariwisata Bahari
Kumpulan Artikel Terkait Pariwisata Bahari
 
Juknis dak2015
Juknis dak2015Juknis dak2015
Juknis dak2015
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Modal dasar pembangunan sektor pariwisata
Modal dasar pembangunan sektor pariwisataModal dasar pembangunan sektor pariwisata
Modal dasar pembangunan sektor pariwisata
 
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN OBJEK WISATA PANTAI SENGGIGI DI LOMBOK ...
 
lampiran i wp
lampiran i wplampiran i wp
lampiran i wp
 
Rtr pulau sumatera
Rtr pulau sumateraRtr pulau sumatera
Rtr pulau sumatera
 
Pengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahariPengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahari
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
 
Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)
 

Andere mochten auch

Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
 
Profil Suku Sakai - Riau
Profil Suku Sakai - RiauProfil Suku Sakai - Riau
Profil Suku Sakai - RiauPeople Power
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
 
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...Oswar Mungkasa
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
 
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
 
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangCatatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangOswar Mungkasa
 
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...Oswar Mungkasa
 
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...Oswar Mungkasa
 
Profil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan AcehProfil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan AcehOswar Mungkasa
 
Hari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 NovemberHari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 NovemberOswar Mungkasa
 
Hari Perumahan Nasional 25 Agustus
Hari Perumahan Nasional 25 AgustusHari Perumahan Nasional 25 Agustus
Hari Perumahan Nasional 25 AgustusOswar Mungkasa
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
 
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013Oswar Mungkasa
 
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialBasis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialOswar Mungkasa
 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Oswar Mungkasa
 
Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013
Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013 Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013
Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013 Oswar Mungkasa
 
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratIsu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratOswar Mungkasa
 

Andere mochten auch (20)

Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Uu 01 2003
Uu 01 2003Uu 01 2003
Uu 01 2003
 
Profil Suku Sakai - Riau
Profil Suku Sakai - RiauProfil Suku Sakai - Riau
Profil Suku Sakai - Riau
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
 
Hari Habitat Dunia
Hari Habitat DuniaHari Habitat Dunia
Hari Habitat Dunia
 
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
Nusantara Bertutur Berkiprah dalam Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional...
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...
 
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangCatatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
 
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
PERCIK. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi 1 Tahun 20...
 
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
KELOPAK. Sumber informasi Kelola Sampah dengan Bijak. Edisi Perdana Tahun 201...
 
Profil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan AcehProfil Kemiskinan Aceh
Profil Kemiskinan Aceh
 
Hari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 NovemberHari Tata Ruang 8 November
Hari Tata Ruang 8 November
 
Hari Perumahan Nasional 25 Agustus
Hari Perumahan Nasional 25 AgustusHari Perumahan Nasional 25 Agustus
Hari Perumahan Nasional 25 Agustus
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
 
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
GEOMagz. Majalah Geologi Populer. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
 
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan SosialBasis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial
 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
 
Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013
Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013 Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013
Laporan Rangkaian Kegiatan Kampanye Publik POKJA AMPL. Hari Air Dunia 2013
 
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratIsu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
 

Ähnlich wie Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan

West Papua Tabloid Edisi 3
West Papua Tabloid Edisi 3West Papua Tabloid Edisi 3
West Papua Tabloid Edisi 3TitusBonai2
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agus kastanya
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1Nick Nick
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuPenataan Ruang
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...TPRP Strategic Partner
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggokomunikasiosp
 
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonLaporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonamri sanjaya
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisirIsmail Ahmad
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanSunoto Mes
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanHafidz Thoyibun
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
 
Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012rizkiriki12
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehIbnu Sahidhir
 
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkuluMarhadi1995
 

Ähnlich wie Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan (20)

West Papua Tabloid Edisi 3
West Papua Tabloid Edisi 3West Papua Tabloid Edisi 3
West Papua Tabloid Edisi 3
 
Policy Brief PPKT
Policy Brief PPKTPolicy Brief PPKT
Policy Brief PPKT
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
Perpres 13-2012-rencana-tata ruang-pulau-sumatera1
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
 
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonLaporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012
 
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di AcehBerinvestasi bidang perikanan di Aceh
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
 
MELABUH.pdf
MELABUH.pdfMELABUH.pdf
MELABUH.pdf
 
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
 

Mehr von Oswar Mungkasa

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingOswar Mungkasa
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Oswar Mungkasa
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganOswar Mungkasa
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Oswar Mungkasa
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranOswar Mungkasa
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Oswar Mungkasa
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Oswar Mungkasa
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Oswar Mungkasa
 

Mehr von Oswar Mungkasa (20)

Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcyclingSudah saatnya mempopulerkan upcycling
Sudah saatnya mempopulerkan upcycling
 
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAFakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama Pedoman kepemimpinan bersama
Pedoman kepemimpinan bersama
 
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentinganMemudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
Memudahkan upaya kolaborasi beragam pemangku kepentingan
 
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
Bekerja jarak jauh (telecommuting/Working from home/WFH). Konsep-Penerapan-Pe...
 
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...
 
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaranBekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
Bekerja jarak jauh (telecommuting). Konsep, penerapan dan pembelajaran
 
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Rua...
 
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaPresentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
Presentation. Collaboration Towards A Resilient Jakarta
 
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiPengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasi
 
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
 

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan

  • 1. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU/KEPULAUAN Oswar Muadzin Mungkasa DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN BAPPENAS Disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon, 1 Oktober 2013
  • 2. MATERI PRESENTASI  Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua  Rencana Pembangunan dan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua  Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua  Arahan Pengendalian Pemanfaatan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua 2
  • 3. PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
  • 4. PERAN DAN FUNGSI RTR PULAU / KEPULAUAN 4 • Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila: a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. UU 26/2007 Pasal 14
  • 5. PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA 5 PERAN FUNGSI : PEDOMAN UNTUK Perangkat operasionalisasi RTRWN Alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Nusra Penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang provinsi dan kab/kota Perwujudan keterpaduan pengembangan antar wilayah dan antar sektor Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua memiliki dua peran dan fungsi utama: 1. Menerjemahkan RTRW Nasional ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 2. Sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan Pemda RPerpres RTR Kepulauan Maluku dan Rperpres RTR Pulau Papua Pasal 3-4
  • 6. • Idealnya, RTRW Provinsi dan Kab/Kota disusun setelah disusunnya RTR Kepulauan dan Pulau. Namun... • Hampir semua RTRW (Provinsi dan Kab/Kota) di Prov. Maluku dan Maluku Utara telah selesai.... 6 NO. RTRW STATUS (September 2013) 1 Prov. Maluku Perda 16/2013 2 Prov. Maluku Utara Perda 2/2013 KABUPATEN 1 Prov. Maluku (Total 9 Kabupaten) 8 Kabupaten sudah Perda 2 Prov. Maluku Utara (Total 7 Kabupaten) Semua sudah Perda KOTA 1 Prov. Maluku (Total 2 Kota) Masing-masing 1 Kota sudah Perda 2 Prov. Maluku Utara (Total 2 Kota) PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (2)
  • 7. • ... dan di Pulau Papua, meskipun RTRW Provinsi belum Perda, namun rancangan RTRW Provinsi telah selesai disusun dan mayoritas RTRW Kabupaten sudah Perda. 7 NO. RTRW STATUS (September 2013) 1 Prov. Papua Belum Perda 2 Prov. Papua Barat KABUPATEN 1 Prov. Papua (Total 28 Kabupaten) 14 Kabupaten sudah Perda 2 Prov. Papua Barat (Total 10 Kabupaten) 7 Kabupaten sudah Perda KOTA 1 Prov. Papua (Total 1 Kota) Belum Perda 2 Prov. Papua Barat (Total 1 Kota) • Maka, RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dapat berperan sebagai: – Alat sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah; – Arahan jangka panjang dalam rangka revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (3)
  • 8. RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR KEPULAUAN / PULAU Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
  • 9. RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR KEPULAUAN/PULAU • RTRW Nasional dengan jangka waktu 20 tahun dirinci oleh RTR Pulau/Kepulauan. Keduanya diuraikan pelaksanaannya dalam indikasi program utama 5 tahunan. • RPJP Nasional dengan jangka waktu 20 tahun diuraikan tahapan pelaksanaannya melalui RPJM Nasional dengan durasi 5 tahun. • Mengingat bahwa RPJPN dan RTRWN bersifat saling mengacu, maka arahan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga merupakan penjabaran dari RPJPN 2005-2025. • Selain itu, pentahapan indikasi program RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga sesuai dan selaras dengan pentahapan RPJPN. • RPJM Nasional juga mengadopsi RTR Pulau dan Kepulauan di dalam Buku III 9
  • 10. MISI Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional RPJP NASIONAL 2005-2025 Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua 10 VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 1. Memperkuat perekonomian domestik 2. Mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak 3. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan 4. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, 5. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah 6. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya 7. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil 8. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan dari inward looking menjadi outward looking 9. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis 10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan 8 MISI
  • 11. MISI Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang berkeadilan MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional RPJP NASIONAL 2005-2025 Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua 11 VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air 2. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan 3. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah 4. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia 5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan 8 MISI
  • 12. 12 MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN 2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR KEPULAUAN MALUKU MISI RPJPN 2005-2025 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional TUJUAN PENATAAN RUANG KEP. MALUKU Mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas daratan Mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau Menjadi dasar penyusun an KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEP. MALUKU
  • 13. 13 MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN 2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR PULAU PAPUA MISI RPJPN 2005-2025 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU PAPUA Mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip keberlanjutan. Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau dan Negara Australia Menjadi dasar penyusunan KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
  • 14. 14 RPJM NASIONAL 2010-2014 BUKU III – KEP. MALUKU TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU 1 Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara 2 Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku 3 Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara 4 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MALUKU 1 Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan 2 Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan 3 Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 4 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah 5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
  • 15. 15 RPJM NASIONAL 2010-2014 BUKU III – PULAU PAPUA TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA 1 Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Papua 2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar 3 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat 4 Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan 5 Melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah 6 Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha 7 Meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua 8 Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PAPUA 1 Pengembangan sektor dan komoditas unggulan 2 Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan 3 Peningkatan ketahan pangan di tingkat wilayah 4 Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua 5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
  • 16. • Arahan RPJMN 2015-2019 di dalam RPJPN 2005-2025 yang terkait penataan ruang wilayah kepulauan dan pulau: 1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas; 2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; 3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia; 4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang; 5. Terwujudnya konservasi sumber daya air. 16 RPJM NASIONAL 2015-2019
  • 17. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
  • 18. • Arahan pemanfaatan ruang adalah perwujudan dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. • Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 58 di kedua RPerpres): – indikasi program utama; – indikasi sumber pendanaan; – indikasi instansi pelaksana; dan – indikasi waktu pelaksanaan • Untuk RTR Pulau/Kepulauan, Indikasi Program Utama mengacu pada Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur dan Pola Ruang 18 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
  • 19. • Indikasi sumber pendanaan , instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan merupakan upaya untuk memperjelas peran masing-masing sektor dalam mewujudkan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua. • Indikasi waktu pelaksanaan antara RTR Kepulauan Maluku, RTRWN dan RPJPN sesuai.19 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (2) 2013-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2027 2015-2019 2020-2024 2025-20272010-20142008-2009 2015-2019 2020-20242010-20142005-2009 RTRWN RPJPN PJM I PJM II PJM III PJM IV PJM I PJM II PJM III PJM IV RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV CONTOH
  • 20. • Indikasi Program di dalam RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua harus menjadi perhatian sektor-sektor yang ditetapkan sebagai instansi pelaksana. • Indikasi Program yang ditetapkan juga harus diadopsi di dalam rencana sektoral (Renstra, Renja K/L; Renstra SKPD, Renja SKPD), selain menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). • RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua akan dapat terwujud apabila Indikasi Program tersebut didukung dengan alokasi pendanaan yang ditetapkan di dalam rencana sektoral dan rencana pembangunan daerah 20 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (3)
  • 21. 21 KETERKAITAN PROGRAM RTR PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN Tujuan & Jakstra RTR Pulau/Kepulauan Tujuan & Arah Pengembangan Wilayah per Pulau Strategi Operasionalisasi Struktur dan Pola Ruang Program Pembangunan per Pulau Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW Prov/Kab/Kota - Perda RPJMD - Perda Renstra SKPD Renja SKPD Saling Mengacu Saling Mengacu Saling Mengacu Menjadi Acuan PerpresPerpres
  • 22. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
  • 23. 23 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk membatasi, mendorong, memberi batasan pemanfaatan ruang. • Arahan pengendalia pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 61 di kedua RPerpres): – indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional; – arahan perizinan; – arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan – arahan pengenaan sanksi
  • 24. 24 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (2) • Arahan perizinan dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. • Perlu menjadi catatan, bahwa RTR Kepulauan Maluku dan Papua tidak dapat dijadikan dasar pemberian izin (Pasal 3 ayat 2 di kedua RPerpres) • Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua merupakan indikasi arahan Peraturan Zonasi sistem nasional. • Indikasi arahan PZ sistem nasional menjadi dasar penyusunan : (1) indikasi arahan PZ sistem provinsi, (2) ketentuan umum PZ di Kabupaten/Kota dan (3) Peraturan Zonasi. • Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga mengakomodir Indikasi Arahan PZ pada RTRW Provinsi dan Kab/Kota yang telah ada. • Selain itu, Indikasi arahan PZ RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga mengidentifikasi arahan yang bersifat strategis secara nasional.
  • 25. 25 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (3) • Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk: a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. • Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya • Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya (Pasal 117 RPerpres RTR Kep. Maluku dan Pasal 122 RPerpres RTR Pulau Papua) PP 15/2010 Pasal 169
  • 26. INSENTIF, DISINSENTIF, SANKSI • Perbedaan ketiga hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan standar perilaku – khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan- perundang-undangan. • Pada umumnya, perilaku terhadap suatu kebijakan (peraturan perundang- undangan) bersifat STANDAR. • Untuk meningkatkan perilaku standar tersebut menjadi perilaku yang IDEAL, maka dapat diberikan INSENTIF. • Namun, bila perilaku ideal yang diharapkan tersebut tidak terjadi, maka diberikan DISINSENTIF berupa pencabutan insentif • Sebaliknya bila yang terjadi adalah perilaku yang dilarang, maka diterapkan SANKSI, untuk mengembalikan pada perilaku standar. Perbedaan Posisi antara Sanksi dan Insentif Standar Perilaku Disinsentif Insentif Perilaku ideal Perilaku dilarang Sanksi 26 Sumber: Kajian Bappenas, 2011 DISINSENTIF adalah pencabutan INSENTIF
  • 27. INSENTIF - DISINSENTIF 27 NO JENIS – JENIS INSENTIF JENIS – JENIS DISINSENTIF 1 Pemberian keringanan pajak Pengenaan pajak yang tinggi 2 Pengurangan retribusi Kewajiban memberi kompensasi 3 Pemberian kompensasi Persyaratan khusus dalam perizinan 4 Subsidi silang Kewajiban memberi imbalan 5 Kemudahan prosedur perizinan Pemberian status tertentu 6 Imbalan Penalti 7 Sewa ruang Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 8 Urun saham 9 Pembangunan serta pengadaan infrastruktur 10 Penghargaan dan fasilitasi 11 Publikasi dan promosi Sumber: UUPR dan PP 15/2010
  • 28. CONTOH USULAN MEKANISME INSENTIF PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK Sumber: Kajian Bappenas, 2011 • Diusulkan juga agar insentif-disinsentif penataan ruang dibatasi pada jenis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sebab insentif-disinsentif oleh Pemerintah kepada Daerah dan antar Daerah sudah diatur di dalam peraturan perundangan kerjasama antar Daerah

Hinweis der Redaktion

  1. Tema inti yang diusulkan Panitia kepada Narasumber dari Bappenas adalah untuk menjabarkan Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang RTR Pulau/Kepulauan.Selain tema inti tersebut, penting bagi Bappenas untuk menegaskan posisi RTR Pulau/Kepulauan dan kaitannya dengan Rencana Pembangunan (RPJPN dan RPJMN)
  2. Peran dan fungsi diambil dari batang tubuh RPerpres RTR Kep. Maluku dan Pulau Papua.Semua peran dan fungsi tersebut intinya adalah penerjemahan RTRWN dan alat sinkronisasi program pembangunan
  3. UUPR tidak mengamanatkan bahwa peraturan perundangan terkait penataan ruang harus disusun secara berurutan (misal: RTRW Provinsi menunggu RTR Pulau; RTRW Kab/Kota menunggu RTRW Provinsi)Prinsip utama yang harus dipegang adalah RTR di semua tingkatan harus “komplementer” (pasal 6 ayat 2 UU 26/2007): penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya
  4. Dari 8 misi RPJPN, 4 misi (Misi 2,5,6,7) berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan. Dari keempat misi tersebut, dipilih arahan pembangunan (turunan Misi) yang sesuai dengan tujuan penataan ruang pulau/kepulauan.
  5. Keempat misi RPJPN 2005-2025 menjadi landasan penyusunan Tujuan Penataan Ruang Kep. Maluku dan Pulau Papua.Tujuan Penataan Ruang masing-masing wilayah menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi penataan ruang.
  6. Penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014 telah mengadopsi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan yang tercantum dalam draft RTR Kep. Maluku dan Pulau PapuaMeskipun idealnya RTR Pulau/Kepulauan dulu yang ditetapkan, baru menjadi acuan bagi RPJMN (mengingat jangka waktu RTR Pulau/Kepulauan adalah 20 tahun dan RPJMN hanya 5 tahun).
  7. Arahan RPJPN untuk RPJMN tahap III (2015-2019) dipilih yang sesuai dengan tujuan penataan ruang pulau dan kepulauan.
  8. Umumnya, baik di dalam RTRWN maupun RTRW Prov dan Kab/Kota, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dituangkan di dalam arahan pemanfaatan ruang.Namun, mengingat bahwa RTR Pulau dan Kepulauan adalah penjabaran dari RTRWN, maka bagian paling penting dari RTR Pulau dan Kepulauan adalah Strategi Operasionalisasi. Strategi Operasionalisasi ini menjabarkan rencana struktur dan pola ruang yang diamanatkan RTRWN, sehingga RTR Pulau dan Kepulauan tidak memiliki rencana struktur dan pola tersendiri.Karena tidak ada uraian rencana struktur dan pola tersendiri, maka Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Pulau dan Kepulauan mengadopsi Strategi Operasionalisasi Penjabaran Rencana Struktur dan Pola Ruang.
  9. Catatan: Pentahapan indikasi program di dalam RTR Maluku dan RTR Kep. Papua sedikit berbeda. Pada RTR Kep. Maluku, tahun akhir adalah 2027. Namun pada RTR Pulau Papua sampai dengan 2029.4 Perpres RTR Pulau yang sudah terbit (Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) serta RPerpres RTR Kep. Nusra juga menggunakan tahun akhir 2027