2. o
o
o
Soekarno 18 Agustus 1945: UUD 1945 adalah
Revolutie Grondwet, nanti kita akan memiliki UUD
yang lebih baik
Ratulangi: UUD 1945 perlu disempurnakan
Aturan Tambahan Pasal II:
◦ Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan
Rakyat ini terbentuk, Majelis bersidang untuk menetapkan
Undang-undang Dasar
3.
UUD 1945 yang “sementara” dan sering
disebut “UUD darurat”, terbukti tidak belum
fix :
◦ Sistem Presidensiel dalam UUD 1945 dilaksanakan
dengan dibentuknya kabinet pertama dibawah
tanggungjawab Presiden Soekarno pada tanggal 2
September 1945. Tetapi pada tanggal 14 November
1945 Pemerintah mengeluarkan Maklumat berisi
perubahan sistem kabinet dari Presidensiel ke
sistem Parlementer
4.
Perang Dunia II berakhir: Jepang menjadi negara
kalah perang.
Kerajaan Belanda hendak kembali menjajah
dengan taktik mendirikan negara kecil di
Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara
Pasundan, Negara Jawa Timur dsb serta
melancarkan Agresi Militer I (1947) dan Agresi II
(1948)
Serangan Omoem 1 Maret 1949 di Jogjakarta
5. 23 Agustus -12 November 1949 diadakan Konferensi
Meja Bundar di The Hague (Den Haag)
Hasil Konferensi:
1.
Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2.
Penyerahan Kedaulatan kepada RIS yang berisi 3
hal, yaitu (a) piagam penyerahan kedaulatan dari
Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS; (b)
status uni; dan (c) persetujuan perpindahan
3.
Mendirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat
dengan Kerajaan Belanda
Lebih detail mengenai hal ini bacalah Asshiddiqie, K
onstitusi &
K
onstitusionalism hal.44-46
e..
6.
Negara RIS tidak bertahan lama. Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara
Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi
satu wilayah Republik Indonesia.
19 Mei 1950 Pemerintah RIS dan Pemerintah RI
sepakat membentuk kembali NKRI
Dibentuk Panitia untuk merancang UUD
Perubahan KRIS menjadi UUDS yang resmi
berlaku 17 Agustus 1950 dengan UU Federal No. 7
Tahun 1950. Dasarnya yaitu Pasal 134 UUDS :
Konstituante bersama Pemerintah menyusun
suatu UUD RI yang akan menggantikan UUDS
1950
7.
Desember 1955 Pemilu memilih konstituante
untuk membentuk UUD
1956-1959 Konstituante bersidang dengan
maksud membuat UUD yang tetap
Dalam kurun waktu 3 tahun (1956-1959)
Konstituante berhasil merumuskan sejumlah
pasal, tapi mengalami kebuntuan dalam Dasar
Negara
8.
Presiden Soekarno menyimpulkan Majelis
Konstituante gagal, ia mengeluarkan Dekrit 5 Juli
1959 : membubarkan Konstituante dan
memberlakukan kembali UUD 1945
Dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959
oleh DPR
Dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 150
Tahun 1959
9.
Mengalami sakralisasi: tidak boleh dirubah,
walau UUD 1945 adalah sementara sifatnya
Tap MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum mempersulit perubahan UUD 1945
Kekuasaan mengalami stagnasi. Tidak berubah
selama 32 tahun
Kolusi Korupsi Nepotisme sebagai akibat UUD
1945 yang sentralistik dan sangat executive
heavy
Pelanggaran berbagai hak asasi manusia: hak
hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak
persamaan dimuka hukum, hak berserikat
berkumpul, mengeluarkan pendapat,
pembatasan pers, sensor
10. Agenda Reformasi (Pembaharuan) a.l:
1.
Amandemen UUD 1945
2.
Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI
3.
Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan
HAM, serta pemberantasan KKN
4.
Desentralisasi dan hubungan yang adil antara
pusat dan daerah
5.
Mewujudkan Kebebasan Pers
6.
Mewujudkan kehidupan demokrasi
Sumber : Bahan Sosialisasi UUD 1945 SETJEN MPR-RI
11.
UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi
kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat
dan penghormatan HAM.
Presiden memiliki kekuasaan legislatif (membentuk
Undang-undang)
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang
multitafsir dan membuka peluang bagi
penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik,
tertutup, dan KKN
Pasal Mengenai Masa Jabatan Presiden (Pasal 7),
Mengenai Keharusan Bahwa Presiden Adalah Orang
Indonesia Asli (Pasal 6 ayat (1)) dll
12. Tidak
adanya saling mengawasi dan saling
mengimbangi (Checks and balances)
antarlembaga negara.
Executive Heavy : kekuasaan terpusat pada
Presiden (concentration and responsibility
upon the President)
13.
Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan
negara dalam mencapai tujuan nasional dalam
Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh NKRI
berdasar Pancasila
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta
memperluas partisipasi rakyat
Menyempurnakan aturan dasar mengenai
perlindungan hak asasi manusia
Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan
negara secara demokratis dan modern, antara lain
melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas
14.
Pasal 37 UUD 1945
Naskah yang menjadi objek perubahan: Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli
1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
tercantum dalam Lembaga Negara Nomor 75
Tahun 1959
15. Sidang Istimewa MPR RI 1998 menghasilkan 3 ketetapan:
1. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang
Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983
tentang Referendum
2. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ketetapan MPR tersebut
berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”
3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia. Ketetapan ini dapat dilihat sebagai
penyempurnaan ketentuan mengenai HAM yang
terdapat dalam UUD 1945, seperti Pasal 27; Pasal 28;
Pasal 29 ayat (2)
16.
Tiga ketetapan tersebut tidak secara langsung
merubah UUD 1945 tapi telah menyentuh
muatan UUD 1945
Setelah ada tiga ketetapan tersebut kehendak
dan keinginan untuk melakukan perubahan UUD
1945 makin mengkristal di kalangan masyarakat,
pemerintah, dan kekuatan sosial politik,
termasuk partai politik
17. 1)
2)
3)
4)
5)
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,
Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial
Penjelasan UUD 1945 yg memuat hal-hal
normatif, akan dimasukkan dalam pasal-pasal,
Melakukan perubahan dengan cara adendum
18.
Pembukaan UUD 1945: Memuat dasar filosofis & normatif
1945
yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945
Pembukaan mengandung staatsidee berdirinya NKRI,
tujuan (haluan) negara yang harus dipertahankan
Kesepakatan untuk mempertahankan NKRI didasari
pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang
ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan
dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan
bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang
Kesepakatan mempertegas Sistem Presidensial bertujuan
untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan
demokratis yang dianut oleh Negara Republik Indonesia
dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh para pendiri negara
19.
Peniadaan Penjelasan dimaksudkan untuk menghindarkan
kesulitan dalam menentukan status “Penjelasan” dari sisi
sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.
Selain itu Penjelasan BUKAN produk BPUPK atau PPKI
karena kedua lembaga itu menyusun rancangan Pembukaan
dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) UUD 1945 tanpa Penjelasan
Perubahan secara Adendum artinya perubahan dilakukan
dengan TETAP mempertahankan naskah asli sebagaimana
terdapat dalam Lembaran negara Nomor 75 Tahun 1959
hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahanperubahan UUD 1945 diletakkan MELEKAT pada naskah
asli
20. PERUBAHAN
MATERI PERUBAHAN
KETERANGAN
Pertama (disahkan dalam
Sidang Umum MPR-RI 19
Oktober 1999)
Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal
14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) sampai
dengan ayat (4), dan Pasal 21
Keseluruhan
berisi 16 ayat=
16 butir
ketentuan dasar
Kedua (disahkan dalam
Sidang Tahunan MPR-RI
tanggal 18 Agustus 2000)
Mencakup 27 Pasal yang tersebar dalam 7
bab, yaitu Bab VI tentang Pemerintahan
Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan
Rakyat, Bab IXA Tentang Wilayah Negara, Bab
X Tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab
XA Tentang Hak Asasi Manusia, Bab XII
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara,
Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
27 Pasal
tersebut isinya
mencakup 59
butir ketentuan
yang mengalami
perubahan atau
bertambah
dengan
rumusan
ketentuan baru
samasekali
21. PERUBAHAN
MATERI PERUBAHAN
KETERANGAN
Ketiga (disahkan 9
November 2001)
Bab I tentang Bentuk Negara dan Kedaulatan,
Bab II Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara, Bab V tentang
Kementrian Negara, Bab VIIA tentang Dewan
Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang
Pemilihan Umum, dan Bab VIIIA tentang Badan
Pemeriksa Keuangan
Paling luas
cakupannya terdiri
dari 7 Bab, 23 Pasal,
dan 68 butir
ketentuan/ayat.
Secara kuantitatif
lebih besar
perubahan, secara
kualitatif perubahan
sangat mendasar
Keempat
(disahkan 10
Agustus 2002)
dalam Sidang
Tahunan MPR-RI
Antara lain ditetapkan bahwa UUD NRI 1945
sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan
I, II, III,IV adalah UUD NRI 1945 yang
ditetapkan 18 Agustus 1945 dan diberlakukan
kembali dengan Dekrit 5 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959
Mencakup 19 Pasal
termasuk satu Pasal
yang dihapus
22. PERIODE
MUATAN
1945-1959
Naskah Asli UUD 1945 tanpa Penjelasan. Yang ada adalah
Penjelasan Tentang UUD 1945
1959-1999
Naskah Asli UUD 1945 dengan Penjelasan Pasal per Pasal.
1999-2000
Naskah Asli UUD 1945 versi 1959-1999 + Perubahan I (1999)
2000-2001
Naskah Asli UUD 1945 versi 1959 -1999+ Perubahan I (1999)
dan Perubahan II (2000)
2001-2002
Naskah Asli UUD 1945 versi 1959-1999 + Perubahan I (1999) ,
Perubahan II (2000) dan Perubahan III (2001)
2002- Sekarang
Naskah Asli UUD 1945 versi 1959-1999 + Perubahan I (1999) ,
Perubahan II (2000), Perubahan III (2001), dan Perubahan IV
(2002)
23.
Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam rangka
menyempurnakan dan bukan mengganti UUD
1945
Oleh karenanya jenis perubahan UUD yang
dilakukan MPR adalah mengubah, membuat
rumusan baru sama sekali, menghapus atau
menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau
ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau
ayat.
24. Contoh; Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang
Setelah diubah menjadi
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut dengan undang-undang
25. Contoh; Pasal 6A ayat (1) UUD 1945
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden Dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
26. Contoh, Ketentuan Bab IV Dewan Pertimbangan Agung
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16
(1)
Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan
Undang-undang
(2)
Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan
Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah
Setelah diubah menjadi
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus
27. Contoh Pemindahan Rumusan Pasal ke dalam Rumusan Ayat:
Pasal 34 UUD 1945
Pasal 34
Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Setelah diubah menjadi
Pasal 34
(1)
Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara
28. I.
Kelompok /Arus yang ingin kembali ke UUD 1945
I.
Kelompok /Arus yang ingin mempertahankan UUD 1945
hasil Perubahan
I.
Kelompok Sapta Margais/Purnawirawan TNI dengan
alasan Kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945
Parpol dominan di MPR/DPR dengan alasan:
Perubahan sudah cukup menampung aspirasi dan
kompromi
Kelompok /Arus yang ingin Perubahan
Lanjutan/Perubahan ke-Lima
Akademisi, Peneliti, LSM, dengan alasan Perubahan
UUD 1945 masih belum sempurna
29. Perubahan UUD 1945 (199-2002) bukan
pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Perubahan bahkan amanat Aturan Tambahan II
UUD 1945
Perubahan tidak menyentuh Pembukaan UUD
1945 yang berisi Dasar Negara Panca Sila
Perubahan telah dibahas dalam jangka waktu
lebih lama, 12 kali lipat waktu sidang BPUPK
WACANA PERUBAHAN KELIMA : DPD,
LEMHANNAS, FORUM REKTOR INDONESIA
