SISPOL

Tugas Mata Kuliah Perbandingan System Politik
Judul Perbandingan System Politik Indonesia dan Inggris

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
1.1 Sistem Pemerintahan (Sifat, Unsur dan Sistem) ........................................................... 1
BAB II ISI ..................................................................................................................................... 3
2.1 Sistem Pemerintahan Di Inggris .................................................................................... 3
2.1.2 Sejarah Pemerintahan Inggris ................................................................................ 3
2.2 Sistem Pemerintahan Indonesia .................................................................................... 4
2.2.1 Sejarah Pemerintahan Indonesia ........................................................................... 4
2.3 Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Inggris .......................................... 6
BAB III PENUTUP ....................................................................................................................... 9
3.1 Kesimpulan ................................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 10

Novy Meliana Laksanawati i


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sistem Pemerintahan (Sifat, Unsur dan Sistem)

Negara merupakan integrasi dari kekuasaaan politik yang dimana Negara adalah
alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan
manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Definisi Negara menurut Marx Weber : the state is human society that (successfully)
claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory1
Negara mempunyai sifat dan unsur-unsur.2

Sifat Negara terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Sifat Memaksa. Supaya jika dalam Negara tersebut mempunyai masalah dan
terjadinya anarki dengan sifat memaksa ini bisa dicegah dan
ditanggunglangi.
2. Sifat Monopoli. Supaya sumber daya yang ada di dalam Negara tidak di
klaim oleh pribadi-pribadi yang menyebabkan tidak meratanya
pembangunan dan kesejahteraan warga Negara tidak terjamin.
3. Sifat Mencakup Semua.

Unsur-Unsur Negara terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Wilayah
2. Penduduk
3. Pemerintah
4. Kedaulatan

1
Marx Weber, From Marx Weber: Essays in Sociology and with an introduction by H.H Gert and C.
Wright Mills, (“A Galaxy Book, GB 13”; New York: Oxford University Press, 1958) page 78
2
Prof Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008)
hlm: 49-54

Novy Meliana Laksanawati 1


Dalam Negara teradapat unsur pemerintahan itu karena suatu Negara pasti memiliki
suatu sistem yang akan mengatur jalannya pemerintahan dan kestabilan Negara. Badan
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Badan Eksekutif atau disebut juga kongres dalam
sistem pemerintahan di Amerika Serikat mempunyai tugas untuk melaksanakan undang-
undang yang sudah diluluskan oleh badan Legislatif. Kekuasaan badan eksekutif adalah
Administrasi, Legislatif (membuat rancangan undang-undang dan meneruskannya
dalam badan perwakilan rakyat sampi menjadi undang-undang), Keamanan, Yudikatif
(memberikan grasi, amnesty dll) dan Diplomatik, di dalam badan eksekutif tersebut
terdiri atas beberapa macam badan eksekutif sesuai dengan kondisi negaranya.

1. Sistem Presidensial
2. Sistem Parlementer (kebanyakan dipakai didalam Negara kerajaan)
3. Sistem Komunis
4. Sistem Demokrasi Liberal
5. Sistem Liberal
6. Sistem Kapital

Badan Legislatif atau legislature mempunyai fungsi untuk membuat undang-undang
dan menentukkan kebijakan lalu mengontrol badan eksekutif supaya semua tindakan
badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan
badan Yudikatif mempunyai kekuasaan yang bersifat teknis yuridis dan semua
kegiatannya termasuk dalam ilmu hukum dibanding ilmu politik karena tugasnya adalah
menjalankan hasil dari undang-undang dan peraturan lainnya agar tercapainya
keamanan dan kepastian hukum.

Dengan cara seperti ini maka kekuasaan Negara dan kemerdekaan (demokrasi)
dapat dijamin karena tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi terbagi menjadi
tiga orang atau badan yang terpisah.



BAB II

ISI

2.1 Sistem Pemerintahan Di Inggris

2.1.2 Sejarah Pemerintahan Inggris

Pemerintahan Inggris dijalankan dengan monarki konstitusional, kepala
negaranya adalah seorang raja atau ratu sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh
perdana menteri yang dipilih oleh melalui pemilihan. Pada zaman dahulu Inggris
merupakan gabungan dari kedua kerajaan Britani Raya dan Irlandia Utara dan
merupakan Negara-negara yang berada dibawah kekuasaan gereja Roma. Inggris telah
banyak mengalami revolusi politik yang membuat Negara ini cukup kuat. Perang
saudara, perebutan kekuasaan merupakan polemic yang pernah terjadi dari abad 15
sampai abad 17 dari polemik tersebut sistem parlemen muncul, House of Lord dan
House of Commons. Sebelum pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, raja
berkuasa mutlak atas segala sesuatu di Britani Raya namun terjadinya revolusi pada
abad 17 (Glorius Revolution) hampir sebagian kursi dikuasai oleh capute. Capute
merupakan asal usul capital yang diartikan sebagai kelas pengusaha, bourjuis. Dalam
revolusi tersebut para pengusaha dapat mengurangi kekuasaan raja atas politik, oleh
karena itu sekarang Inggris hanya mempunyai dua partai politik; Partai buruh dan partai
konservatif. Partai buruh muncul karena efek revolusi industry dan ditopang oleh
simpatisan dari kalangan pekerja, sedangkan konservatif masih berpegang teguh kepada
raja dan mempertahankan hak istimewa kerajaan.

Parlement pertama yang dimiliki Great Britain (1295) terdiri dari Archbishop,
Bishop, Monk, Earl dan Baron lalu perwakilan dari daerah-daerah administratif Shire
dan Borough. Dimasa pemerintahan Raja Edward II kekuasaan kalangan bangsawan
sangat kuat daripada kekuasaan istana namun daerah Shire dan Borough tidak memiliki



kekuasaan yang sama seperti bangsawan yang lain malah bisa dibilang mereka tidak
berdaya. Lalu pada masa pemerintahan Raja Edward III parlement kerajaan mulai
menggunakan sistem dua kamar yang terpisah3. House of Lord (Dewan Bangsawan)
nama resmi dari house of Lords “The Right Honourable the Lord Spiritual and
Temporal of United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland in Parliament
assembled” merupakan satu-satunya majelis di mana sebagaian anggotanya
berkedudukan secara turun-temurun, namun sebelumnya perdebatan mengenai
keanggotan House of Lords yang turun-temurn sangat sering terjadi yang menurut partai
buruh seharusnya keanggotannya melalui proses pengangkatan tapi selalu saja usulan
ini gagal atau ditolak. House of Lord tidak mengendalikan jabatan Perdana Menteri atau
memegang kendalai pemerintahan karena kekuasaan atas pemerintahan sangat di batasi.
House of Lords bisa mendiskusikan mengenai legislasi dan mempunyai kemampuan
untuk menerima atau pun menolak hasil tagihan dari perundingan House of Common.

2.2 Sistem Pemerintahan Indonesia

2.2.1 Sejarah Pemerintahan Indonesia

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-
masa berikut ini:

- Masa prakolonial

- Masa kolonial (penjajahan)

- Masa Demokrasi Liberal

- Masa Demokrasi terpimpin

- Masa Demokrasi Pancasila

- Masa Reformasi

3
http://id.wikipedia.org/House-of-Lords



A. Masa Prakolonial

Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang
peperangan
Kapabilitas – SDA melimpah
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
Gaya politik – kerajaan
Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
Partisipasi massa – sangat rendah
Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

B. Masa Kolonial

Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
Keterlibatan militer – sangat besar
Aparat negara – loyal kepada penjajah
Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah



Lalu pada tahun 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem
presidensial ke sistem parlementer sampai tahun 1959, dalam periode tersebut
pemerintahan saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 dan konstituante dibentuk untuk membuat Undang-Undang Dasar yang
baru. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
membubarkan konstituante dan merubah sistem Parlementer kembali ke Presidensial, isi
dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Pertama, kembali berlaku UUD 1945 dan tidak
berlaku lagi UUDS 1950, Kedua Pembubaran Konstituante, Ketiga Pembentukan
MPRS dan DPAS. Untuk membagi kekuasaan agar mencegah satu orang mendapat
kuasa yang terlalu banyak maka Indonesia mengadopsi konsep Trias Politika yang
dimana pemegang kekuasaan di bagi menjadi 3 yaitu:

1. Legislatif, kekuasaan legislative dipegang oleh MPR dan DPR.
2. Eksekutif, Kekuasaannya dipegang oleh Presiden.
3. Yudikatif, Kekuasaanya dipegang oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial
dan Mahkamah Konstitusi.

2.3 Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Inggris

Dahulu Inggris merupakan Negara yang berbentuk monarki absolute yang
dimana Raja atau Ratu mempunyai kekuasaan sepenuhnya dalam mengatur negaranya,
namun dikarenakan warga merasa bahwa dengan sistem ini Raja atau Ratu bisa berbuat
sesukanya dan akan menyengsarakan banyak orang, maka dirubahlah dari sistem
monarki absolute menjadi monarki konstitusional. Yang menjalankan pemerintahan
adalah Perdana Menteri yang diambil dari partai pemenang pemilu, partai politik yang
ada di Inggris ada 7 yaitu4:

1. Whig
2. Tory
3. Konservatif
4. Peelite/Whig

4
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_the_United_Kingdom



5. Liberal
6. Buruh
7. Organisasi Buruh Nasional

Namun yang partai politik yang paling utama adalah partai buruh, konservatif dan
demokrat liberal. Badan Legislatifnya bikameral, House of Lords dan House of
Commons. House of Lords mempunyai tugas mengubah rancangan UU fiansial,
lembaga pembahasan public yang tidak terikat dengan pemerintahan yang berkuasa dan
didukung oleh House of Commons dan memeriksa pekerjaan pemerintah dengan
mempertanyakan dan memperdebatkan keputusan yang dibuat oleh menteri dan
parlemen. Sedangkan tugas House of Lords adalah memegang kekuasaan mengeluarkan
surat perintah pemilihan, Bertanggung jawab untuk menyatakan tagihan yang semata-
mata untuk perpajakan nasional sebagai tagihan uang di bawah tindakan parlemen,
mengamati peraturan parlement dan tradisi baik secara tertulis maupun tidak,
menjalankan penelitian dengan cermat terhadap polisi dan pengeluaran pemerintah dan
menafsirkan aturan-aturan yang memihak untuk menjaga ketertiban dan membela hak-
hak anggota, serta kebebasan berbicara. Lalu Perdana Menteri mempunyai kekuasaan
yang besar yaitu:

1. Memimpin cabinet,
2. Membimbing House of Commons,
3. Menjadi penghubung raja,
4. Memimpin partai pemenang pemilu atau mayotitas.

Jika dilihat dari kerangka ini maka kekuasaan di Inggris terdistribusi dengan baik
sehingga dimungkinkannya terjadi demokrasi dalam mengeluarkan pendapatnya dan
ambil bagian dalam pemerintahan melalui koridor-koridor yang ada.

Kemudian jika kita bandingkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang
badan eksekutifnya adalah seorang presiden, sebagai kepala Negara dan pemerintahan
yang dipilih langsung oleh rakyat di pemilihan umum. Lalu badan legislative yang
dipegang oleh MPR dan DPR bertugas untuk mementukan kebijakan dan membuat
undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintah, sedangkan badan yudikatif
mempunyai tugas mengatur, mengawas, administratif, memberi nasehat dan peradilan.



Karena sekarang sistem pemerintahan kita otonomi daerah maka dibentuklah lembaga
DPD untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah namun tugas dari DPD ini sangat
mirip dengan tugas DPR yaitu menyusun Undang-Undang tapi tidak bisa
mengesahkannya. Lalu partai politik yang ada di Indonesia telalu banyak karena
seharusnya partai politik dalam sistem presidensial itu terdiri dari dua atau tiga partai
seperti di Amerika Serikat, jika seperti ini maka tujuan awal membagi kekuasaan
supaya terjadi demokrasi yang bertanggung jawab akan menjadi demokarsi yang terlalu
kebablasan.



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Tujuan dari diciptakan Trias Politica oleh John Locke dan kemudian
dikembangkan oleh Montesquieu adalah untuk pendistribusian kekuasaan yang merata
sehingga terjadinya demokrasi yang diharapkan untuk membangun Negara ini menjadi
lebih baik, tapi pada kenyataanya sistem pemerintahan Indonesia dalam segi teori dan
prakteknya sangat berbeda. Dan akibatnya dari sistem ini tidak berjalannya
pemerintahan sesuai dengan apa yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Weber, Max. From Marx Weber: Essays in Sociology and with an introduction by H.H
Gert and C. Wright Mills, (“A Galaxy Book, GB 13”; New York: Oxford University
Press, 1958)

Budiarjo, Prof. Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama:
Jakarta, 2008

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_the_United_Kingdom

http://id.wikipedia.org/House-of-Lords


SISPOL

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie SISPOL

Ähnlich wie SISPOL (20)

SISPOL