PAJAK_WANITA

KONSEP PENGHITUNGAN PAJAK BAGI WANITA KAWIN
I. PENDAHULUAN
Sering kita jumpai di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan masyarakat
permasalahan kewajiban perpajakan bagi wanita yang telah menikah. Pemahaman awal
kebanyakan orang mengenai penghitungan pajak untuk wanita menikah/kawin terutama bagi
wanita kawin yang memiliki NPWP sendiri (berarti memilih untuk melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya sendiri terpisah dari suami) bahwa penghitungan pajaknya
dilakukan secara terpisah didasarkan pada masing-masing penghasilan neto yang diperoleh
suami maupun istri.
Belakangan ini, pemahaman awal tersebut berubah menjadi kebingungan dan bahkan
keresahan sehubungan adanya penekanan ketentuan mengenai penghitungan pajak bagi
wanita kawin yang benar menurut Pasal 8 ayat (3) UU PPh. Bagi keluarga yang istrinya
sudah terlanjur memiliki NPWP sendiri terpisah dari suami akibat bawaan sebelum menikah
atau adanya pendaftaran NPWP yang dilakukan melalui perusahaan tempat wanita tersebut
bekerja, akan berakibat timbulnya tambah bayar yang cukup material di saat penghitungan
PPh tahunan baik bagi suami maupun istrinya untuk penghasilan dengan jumlah tertentu. Hal
ini disebabkan karena penghasilan neto yang dipakai untuk penghitungan pajak bagi keluarga
yang istrinya memiliki NPWP sendiri sesuai dengan ketentuan adalah gabungan penghasilan
neto suami dan istri.
II. KONSEP PENGHITUNGAN PAJAKNYA
Untuk lebih jelas pemahaman mengenai penghitungan pajak bagi wanita kawin tersebut,
penulis mencoba menguraikan secara sistematis dan sederhana, yakni berdasarkan kondisi
sebagai berikut :
1. Wanita Kawin mempunyai NPWP sendiri
Ada kewajiban bagi istri untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, disamping
kewajiban yang telah dilakukan oleh suami.
Ini berarti wanita/istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Cara penghitungan pajaknya adalah menggabungkan penghasilan neto suami dan istri untuk
dikenakan pajak dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri
dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Kondisi ini, sama cara penghitungannya dengan kondisi suami istri yang mengadakan
perjanjian pisah harta maupun penghasilan dan tidak lagi melihat sumber penghasilan istri

apakah dari 1 pemberi kerja atau lebih, apakah dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Dalam artian, seluruh penghasilan neto istri yang merupakan objek pajak kecuali penghasilan
yang dikenakan pajak final, digabungkan dengan penghasilan neto suami dalam menghitung
pajaknya.
Hasil penghitungan pajak melalui penggabungan penghasilan neto suami istri tersebut,
dilaporkan di masing-masing SPT Tahunan Orang Pribadi suami maupun istri.
Adapun cara penghitungannya dapar dijelaskan seperti contoh sbb :
Tahun 2010, Tn. Joko (NPWP. 06.564.344.9-012.000) bekerja di PT. Anugerah Bahagia
yang memperoleh penghasilan neto sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan satus kawin 1 anak.
Istrinya, Ny. Soimah (NPWP. 06.566.122.2-012.000) juga bekerja di PT. Gabung Jaya dan
memperoleh penghasilan neto selama tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- Disamping
bekerja, Ny. Soimah juga membuka usaha salon kecantikan yang beromzet Rp.
200.000.000,00 (norma penghasilan neto salon kecantikan 30%).
Cara penghitungan pajak terutangnya adalah :
- Penghasilan neto Tn. Joko…………….Rp. 60.000.000
- Penghasilan neto Ny. Soimah:
Ø Dari PT. Gabung Jaya……...…Rp. ..40.000.000
Ø Dari usaha salon
(200.000.000X30%).......................Rp. ..60.000.000
Total penghasilan neto Ny. Soimah...Rp. 100.000.000
- Total penghasilan neto suami-istri.….Rp. 160.000.000
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/I/1).Rp. .34.320.000
- Penghasilan Kena Pajak………………Rp. 125.680.000
- Pajak terutang:
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 75.680.000 = Rp. 11.352.000
.............................……………………….Rp. .13.852.000
- Pajak terutang bagian suami :
60.000.000 X 13.852.000 = Rp. 5.194.500
160.000.000
- Pajak terutang bagian istri :
100.000.000 X 13.852.000 = Rp. 8.657.500
160.000.000

Cara pelaporan di SPT tahun pajak 2010:
SPT Tn. Joko:
- Penghasilan neto………………Rp. 60.000.000
- PTKP…………………………...(dikosongkan)
- Penghasilan Kena Pajak……...(dikosongkan)
- Pajak terutang………………… Rp. 5.194.500
(lampiran penghitungan tersendiri)
- Pajak yang telah dipotong…….Rp. 2.076.000
(pemotongan oleh PT benar)
- Pajak Kurang Bayar…………...Rp. 3.118.500
- PPh Pasal 25………………….. Rp 0
- Pajak yg masih harus dibayar..Rp. 3.118.500
SPT Ny. Soimah:
- Penghasilan neto………………Rp.100.000.000
- PTKP…………………………...(dikosongkan)
- Penghasilan Kena Pajak……...(dikosongkan)
- Pajak terutang………………… Rp. 8.657.500
(lampiran penghitungan tersendiri)
- Pajak yang telah dipotong…….Rp. 1.208.000
- Pajak Kurang Bayar…………...Rp. 7.449.500
- PPh Pasal 25………………….. Rp 0
- Pajak yg masih harus dibayar..Rp. 7.449.500
2. Wanita Kawin NPWP ikut Suami
Wanita kawin/istri tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT sendiri.
a. Sumber penghasilan istri hanya dari 1 pemberi kerja
Bila istri ikut NPWP suami alias mempunyai NPWP dengan kode cabang suami (3 digit
terakhir 999) dan sumber penghasilannya hanya dari bekerja di 1 perusahaan, maka atas
penghasilannya tidak digabungkan dengan penghasilan neto suami dalam penghitungan pajak
terutang, namun atas penghasilan istri dan pajak yang telah dipotong perusahaan dianggap

final dan dilaporkan di SPT Tahunan Orang Pribadi suami di Lampiran III Bagian A angka
15 SPT 1770 atau Lampiran II Bagian A angka 13 SPT 1770 S.
Contoh penghitungannya:
memperoleh penghasilan neto selama tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,-
Cara penghitungan pajak terutangnya dan pelaporan di SPT suami adalah :
SPT Tn. Joko:
- Penghasilan neto………………Rp. 60.000.000
- PTKP (K/1)…………………….....Rp. 18.480.000
- Penghasilan Kena Pajak……....Rp. 41.520.000
- Pajak terutang………………….. Rp. 2.076.000
(lampiran tersendiri penghitungan)
- Pajak yang telah dipotong……..Rp. 2.076.000
- Pajak Kurang Bayar…………....Rp. 0
- PPh Pasal 25………………….. Rp 0
- Pajak yg masih harus dibayar...Rp. 0
(Penghasilan bruto istri dan pajak terutangnya dilaporkan di lampiran penghasilan yang
dikenakan pajak Final)
b. Sumber penghasilan istri lebih dari 1 pemberi kerja dan/atau punya kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas.
Bila istri ikut NPWP suami alias mempunyai NPWP dengan kode cabang suami (3 digit
terakhir 999) dan sumber penghasilannya dari bekerja di lebih dari 1 perusahaan dan/atau
mempunyai kegiatan usaha/pekerjaan bebas, maka atas penghasilannya digabungkan dengan
penghasilan neto suami dalam penghitungan pajak terutang dan hampir sama
penghitungannya dengan kondisi istri memiliki NPWP sendiri, namun pelaporannya tetap di
1 SPT yaitu SPT suami (bukan lampiran tersendiri)
Contoh penghitungannya:

memperoleh penghasilan neto selama tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- Disamping
bekerja, Ny. Soimah juga membuka usaha salon kecantikan yang beromzet Rp.
200.000.000,00 (norma penghasilan neto salon kecantikan 30%).
Cara penghitungan pajak terutangnya dan pelaporan di SPT suami adalah :
SPT Tn. Joko:
- Penghasilan neto:
Penghasilan neto suami…………………Rp. 60.000.000
Penghasilan neto istri…………………….Rp. 40.000.000
Penghasilan usaha salon……………….Rp. 60.000.000
(Rp. 200.000.000 x 30%)
Total penghasilan neto………………......Rp. 160.000.000
- PTKP (K/I/1)…………………………..…....Rp. 34.320.000
- Penghasilan Kena Pajak………………..Rp. 125.680.000
- Pajak terutang :
- 5% x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000
- 15% x Rp. 75.680.000 =Rp. 11.352.000..Rp. 13.852.000
- Pajak yang telah dipotong………………...Rp. 3.284.000
- Pajak Kurang Bayar……………………......Rp.10.568.000
- PPh Pasal 25……………………………… 0
- Pajak yg masih harus dibayar……….…..Rp.10.568.000
3. ANALISA TAX PLANNING
Melihat beberapa contoh di atas, dapat dikatakan bahwa timbulnya kurang bayar pajak pada
penghitungan tahunan sangatlah besar sehubungan adanya ketentuan penggabungan
penghitungan penghasilan neto suami dan istri dengan beberapa kondisi.
Apabila dalam sebuah keluarga dengan kondisi istri hanya bekerja di 1 perusahaan saja dan
melihat ketentuan bahwa ikut NPWP suami, penghitungannya dianggap Final, maka untuk
mencegah timbulnya kurang bayar akibat penggabungan penghitungan tersebut, alangkah
baiknya sang istri ikut NPWP suami dari pada memiliki NPWP sendiri.
Hal ini perlu ditegaskan oleh penulis, mengingat banyaknya kondisi seperti ini di masyarakat
kita dan apabila istri telah ber-NPWP maka sebaiknya segera dibuatkan surat permohonan
pencabutan dengan pertimbangan ikut NPWP suami.

Di lain pihak, apabila kondisi sebuah keluarga dimana istri bekerja lebih dari satu perusahaan
atau mempunyai kegiatan usaha/pekerjaan bebas, maka istri memiliki NPWP sendiri maupun
ikut NPWP suami merupakan opsi yang sama. Namun di masyarakat, untuk istri yang
memiliki NPWP sendiri, sering kita temui bahwa keluarga yang tidak mengadakan perjanjian
pisah harta dan penghasilan mengalami kesulitan dalam pelaporan harta di SPT masing-
masing, mengingat pengeluaran keluarga masih campur aduk antara suami dan istri. Misalnya
istri yang memperoleh penghasilan di suatu tahun pajak sebesar Rp. 40.000.000,- namun
membeli harta berupa kendaraan seharga Rp. 60.000.000,- yang sebagian uangnya dibantu
oleh suami, akan menjadi bahan pertanyaan petugas pajak bahwa apakah wajar dengan
penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- mampu membeli kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,-.
Memang hal itu akan dapat dijelaskan secara detail apabila pencatatan suami maupun istri
dilakukan dengan benar, namun alangkah lebih praktisnya apabila pelaporan harta itu
digabungkan di dalam 1 SPT melalui mekanisme istri ikut NPWP suami.
Demikianlah uraian yang penulis coba angkat, mengingat hal ini sering terjadi di masyarakat
dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di
masyarakat.
ASPEK PERPAJAKAN KAWIN DENGAN PISAH HARTA
(Sebagai Tanggapan atas tulisan di Ruang Perpajakan Majalah Business News No.
7173)
Pada Ruang Perpajakan majalah Business News No. 7173, tgl. 11-2-2005, (copy terlampir),
dijelaskan pertanyaan dari seorang pelanggan Business news bernama NH. Sdr. NH
menanyakan untung ruginya mempunyai NPWP sendiri dan NPWP ikut suami jika seorang
wanita kawin dengan anak satu, pekerjaan karyawati, pisah harta.
Fungsi NPWP
Sebagaimana dijelaskan oleh Business News tersebut bahwa NPWP adalah : merupakan
sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau indentitas
wajib pajak.
Sejalan dengan penjelasan tersebut saya sependapat (sesuai dengan ketentuan yang

berlaku) bahwa untuk kepentingan administrasi perpajakan al. untuk dituliskan pada SPT,
dicantumkan pada SSP, untuk korespondensi dsb, suami-istri yang hidup berpisah dan
suami-istri yang menghendaki pisah harta, masing-masing wajib mempunyai NPWP.
Pada alinea terakhir penjelasan pengasuh Ruang Perpajakan menyatakan : “Kalau NPWP
terpisah keuntungannya dapat memecah lapisan tarip progresif sehingga pajak yang
dibayarkan akan lebih rendah. Keuntungan lainnya masing-masing akan menikmati Biaya
Jabatan dua kali sebagai pengurang penghasilan bruto …… Demikian pula untuk jumlah
tanggungan keluarga kalau masing-masing suami istri memanfaatkan tanggungan maksimal
3 orang maka jumlah tanggungan yang dapat dikurangkan sebagai PTKP menjadi
enam orang …”
Suami Istri Dengan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan
Penjelasan pengasuh Ruang Perpajakan Business News di atas menurut hemat saya perlu
diluruskan, mengingat bahwa Sdr. NH
menanyakan kalau suami istri hidup pisah harta (dan penghasilan). Berarti berlaku
ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PPh, dimana penghasilan neto suami istri digabung,
dikurangi PTKP sebagai suami istri ditambah tanggungan keluarga (K/I/1) dan besarnya
pajak yang harus dibayar oleh suami istri sebanding dengan penghasilan netonya. Jadi
kepemilikan NPWP masing-masing suami istri tidak mempengaruhi/merubah ketentuan
hukum pajak materiel (Pasal 8 ayat (2) UU PPh.), karena NPWP hanya merupakan sarana
administrasi dan identitas bagi wajib pajak.
Suami Istri Hidup Berpisah
Saya berpendapat, alinea terakhir penjelasan pengasuh Ruang Perpajakan Business News
di atas lebih tepat untuk wajib pajak – suami istri – yang hidup berpisah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPh bahwa kalau istri sebagai karyawati
hanya dari satu pemberi kerja dan atas penghasilannya telah dipotong PPh Pasal 21 dan
tempat istri bekerja tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau
anggota keluarga lainnya, maka penghasilan istri tidak perlu digabung dengan penghasilan

suami, dan PPh Pasal 21 yang telah dibayar istri menjadi final.
Kesimpulan
Dengan demikian, dilihat dari aspek perpajakan, kalau suami istri dimana istri sebagai
karyawati memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh
Pasal 21, tidak ada untungnya kalau kawin dengan pisah harta, karena kalau pisah harta
justru untuk menghitung pajaknya penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami
(kena progresifitet tarip), sedangkan kalau tidak pisah harta pajak dikenakan kepada
masing-masing suami istri (tidak terkena progresifitet tarip, istri tidak harus memiliki NPWP
sendiri, dan istri tidak berkewajiban memasukkan SPT).
Aspek Perpajakan pada Perjanjian Pisah Harta
Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur adanya perbedaan perlakuan antara wajib pajak wanita dan
wajib pajak pria. Bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan antara wanita dan pria tidak selalu sama, apalagi
ketika mereka berpenghasilan dan telah memiliki keluarga. Wajib Pajak wanita yang telah menikah dan
memiliki penghasilan sendiri dapat memilih untuk melaksanakan kewajibannya perpajakannya sendiri atau
melaksanakan kewajiban perpajakan bersama suaminya.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan:
(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal
bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun -tahun sebelumnya yang belum
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian
suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang
telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing -
masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Pada memori penjelasan Pasal 8 UU PPh, dikatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis,
yang artinya seluruh penghasilan yang diperoleh oleh seluruh anggota keluarga dianggap menjadi satu kesatuan,
dan terhadap penghasilan agregat keluarga tersebut dikenakan pajak atas nama kepala keluarga. Namun, prinsip
ini tidak berlaku pada seluruh keluarga di Indonesia. Ada beberapa kondisi pengecualian, seperti yang
disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) UU PPh. Keluarga tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis,
apabila:
· Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
· Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
· Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Dalam bagian ini akan dibahas kondisi yang kedua, apabila sepasang suami-istri menghendaki adanya
pemisahan harta dan penghasilan di antara mereka. Dalam hal apa mereka bersepakat mengadakan pemisahan
harta? Bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan di antara mereka?
Perjanjian Pranikah/Pemisahan Harta

Perjanjian Pranikah (Pre-Nuptial Agreement) secara mendasar dapat diartikan sebagai suatu perjanjian
dimana pihak pria dan wanita yang akan menjalani pernikahan secara sepakat mengadakan perjanjian pisah
harta, dimana harta yang dimilikinya bukan merupakan harta bersama, tetapi tetap menjadi miliki masing -
masing individu.
Secara awam dan garis besar, perjanjian Pra-Nikah dapat digolongkan menjadi dua macam.
1. Perjanjian Pemisahan Harta Murni
Dalam perjanjian pisah harta jenis ini, kedua belah pihak sepakat untuk benar-benar memisahkan segala macam
harta, utang, dan penghasilan yang didapat oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum menikah
maupun yang didapat setelah menikah. Artinya, apabila terjadi perceraian, maka tidak ada harta gono-gini
(permbagian harta yang didapat setelah pernikahan), karena sejak awal pernikahan mereka telah membuat
perjanjian Pra-Nikah yang membedakan harta, utang dan penghasilan masing-masing baik yang dimiliki
sebelum menikah maupun sesudah. Jadi dalam hal ini, semua harta, utang dan penghasilan diperlakukan
terpisah. Bagaimana pula dengan pengeluaran regular keluarga, termasuk didalamnya biaya pendidikan anak
dan keperluannya, biasanya seluruhnya ditanggung oleh pihak suami walaupun hal ini masih bisa didiskusikan
dengan pasangan.
2. Perjanjian Harta Bawaan
Dalam perjanjian jenis ini, harta, utang, dan penghasilan yang diperlakukan secara terpisah adalah harta, utang,
dan penghasilan yang didapat masing-masing pihak sebelum pernikahan. Adapun untuk harta, utang dan
penghasilan yang didapat setelah menikah diperlakukan sebagai harta bersama. Bila terjadi perceraian maka
harta bersama yang didapat setelah pernikahan dapat dibagi secara adil (harta gono-gini). Sedangkan harta
bawaan sebelum menikah akan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Dalam perjanjian jenis ini,
pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan keluarga termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak
akan menjadi tanggung jawab bersama.(source: http://blog.keuanganpribadi.com/perjanjian-pra-nikah/)
Perjanjian Pranikah/Pisah Harta dilakukan sebelum pernikahan. Perjanjian ini dilakukan untuk membuat
kesepakatan yang jelas mengenai batas kepemilikan harta dalam sebuah keluarga. Misal, properti berupa rumah
kepemilikannya atas nama suami, sedangkan mobil atas nama istri.
Perjanjian Pemisahan Harta membuat istri atau suami menjadi individu yang berbeda di muka hukum.
Kondisi ini merupakan pengecualian pada prinsip dalam aturan Pajak Penghasilan yang menganggap keluarga
sebagai satu kesatuan ekonomis. Dengan adanya perjanjian ini, pajak pun menuntut bentuk pemenuhan
kewajiban perpajakan yang terpisah antara suami dan istri.
Perjanjian ini memang terkesan tabu dan tidak biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Pemisahan harta
dianggap sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam keluarga. Namun, perjanjian ini dapat memberi kepastian
hukum yang jelas mengenai batas kepemilikan aset keluarga, apalagi bila salah seorang dari antara suami atau
istri terjerat suatu kasus tertentu yang menyebabkan aset keluarga disita. Apabila hal tersebut terjadi, maka aset
suami atau istri tidak dapat ikut tersita karena memang telah menjadi individu yang berbeda di muka hukum.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah
Perjanjian Pemisahan Harta membuat suami dan istri menjadi individu yang berbeda di muka hukum.
Sama halnya dengan di muka hukum pajak. Suami dan istri dianggap menjadi individu yang berbeda yang harus
memiliki identitas yang berbeda. Untuk itu, suami dan istri yang telah menghendaki adanya pemisahan harta dan
penghasilan masing-masing harus mendaftarkan diri mereka untuk memperoleh NPWP. Hal ini diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) UU KUP,
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak.
Jadi, apabila seorang suami maupun istri yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka ia wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP. Sehingga, NPWP suami dan istri merupakan NPWP yang berbeda, dan bukan merupakan
NPWP keluarga sebagaimana diatur dalam PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib
Pajak Bagi Anggota Keluarga.
Contoh:
NPWP Suami 07.123.345.1-032.000. Apabila di dalam keluarga tidak ada perjanjian pemisahan harta dan
pernghasilan, maka istri dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan akan diberikan NPWP keluarga,
untuk istri 07.123.345.1-032.999 (sama dengan NPWP suami, hanya berbeda di tiga digit terakhir). Sedangkan

apabila di dalam keluarga ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka istri wajib mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP, dan akan diberikan NPWP yang berbeda dengan milik suami, misalnya
07.234.567.1-032.000.
Dalam hal ada perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, maka NPWP suami dan istri berbeda,
dan mereka dianggap sebagai individu yang berbeda di muka pajak. Bagaimana dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan mereka? Apakah harus dilaksanakan secara terpisah pula?
Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan
benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin,angka Arab, satuan mata
uang Rupiah,dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban masing-masing untuk mengisi Surat
Pemberitahuan. Begitupun dengan pasangan suami istri yang telah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak yang
berbeda di muka hukum pajak. Mereka memiliki kewajiban perpajakan masing-masing dan harus dipenuhi
secara individual (tidak dapat digabung). Hal ini menunjukkan bahwa suami-istri akan mengisi SPT yang
berbeda setiap tahun pajaknya. Beda NPWP-nya, beda pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Jumlah Pajak Terutang
Pelaporan SPT bagi pasangan suami istri yang telah mengadakan perjanjian pisah harta dan penghasilan
dilakukan secara terpisah. Lalu, bagaimana dengan jumlah pajak yang terutang? Apakah jumlahnya tetap sama
dengan penghitungan tanpa pemisahan harta?
Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU PPh, Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkanpenggabungan penghasilan neto suami isteri dan
besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan
penghasilan neto mereka. Penghitungan pajak terutang pada pasangan suami istri yang telah mengadakan
perjanjian pemisahan harta tidak jauh berbeda dengan penghitungan pajak terutang untuk pasangan suami istri
tanpa pemisahan harta. Perbedaannya terletak pada jumlah yang harus dibayarkan oleh suami atau istri sesuai
dengan porsi penghasilannya dalampenghasilan total keluarga.
Bagaimana dengan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajaknya? Perhitungannya pun sama dengan
penghitungan pajak terutang untuk pasangan suami istri tanpa perjanjian pisah harta. Pengurangan penghasilan
tidak kena pajaknya adalah sebagai berikut (sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) UU PPh):
· Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
· Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
· Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1); dan
· Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Contoh:
Bapak Ari memiliki usaha jasa produksi mainan anak-anak. Dari usahanya tersebut ia memperoleh penghasilan
bruto pada tahun 2009 sebesar Rp 550.000.000. Ia menghitung penghasilan netonya dengan norma sesuai KEP-
536/PJ./2000 sebesar 15%. Ia menikah pada tahun 2006 dan sebelum melangsungkan pernikahan ia dan istrinya
telah membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Istri Pak Ari memiliki usaha catering makanan.
Pada tahun 2009 Istri Pak Ari mendapat penghasilan bruto dari usahanya sebesar Rp 400.000.000. Ia
menghitung penghasilan netonya dengan norma sesuai KEP-536/PJ./2000 sebesar 25%. Pak Ari dan istrinya
memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Ragil dan Izeth. Berapa Pajak penghasilan yang harus
dibayar oleh Pak Ari dan istrinya?
Penghasilan neto Pak Ari 15% x Rp 550.000.000 = Rp 82.500.000
Penghasilan neto Istri Pak Ari 25% x Rp 300.000.000 = Rp 75.000.000 +
Jumlah penghasilan neto Pak Ari & Istri = Rp 157.500.000
PTKP (K/I/2) = (Rp 35.640.000)
Penghasilan Kena Pajak = Rp 121.860.000

PPh Terutang
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 71.860.000 = Rp 10.779.000
Rp 13.279.000
Jika Pak Ari dan Istrinya tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta, maka pajak terutang yang harus dibayar
berjumlah Rp 13.279.000. Namun apabila mereka mengadakan perjanjian pemisahan harta, maka perhitungan
pajak yang harus dibayar (sesuai Pasal 8 ayat (3) UU PPh):
Pajak yang harus dibayar Pak Ari 82.500.000/157.500.000 x 13.279.000 = 6.955.666
Pajak yang harus dibayar Istri Pak Ari 75.000.000/157.500.000 x 13.279.000 = 6.323.333
Jadi, pada dasarnya, pemisahan harta hanya menyebabkan pelaporan yang terpisah antara suami dan istri.
Sedangkan jumlah total pajak terutang yang harus dibayar oleh keduanya pada dasarnya sama. Jumlah yang
dibayarkan oleh istri dan suami dihitung dengan menggunakan perbandingan penghasilan neto mereka.
Bentuk pemisahan pelaporan ini tercermin ketika suami atau istri mengisi SPT 1770. Berdasarnya PER-
34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, pada SPT 1770-III Bagian C harus diisi
penghasilan neto istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Bagian C SPT 1770-III untuk suami
diisi penghasilan neto istri. Sebaliknya, untuk SPT istri diisi penghasilan neto suami. Selain itu, SPT induk, pada
bagian lampiran, juga dilampirkan Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau
Mempunyai NPWP Sendiri.
Kesimpulan
Undang-Undang Pajak Penghasilan memberi kebebasan bagi sepasang suami istri untuk memilih menjalankan
kewajiban perpajakan secara bersama maupun terpisah dengan menggunakan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU PPh. Perbedaan pemenuhan kewajiban
perpajakan hanya terdapat pada perbedaan pelaporan yang dilakukan secara terpisah antara suami dan istri.
Sedangkan perhitungan pajak terutangnya secara umum sama, hanya terdapat perbedaan jumlah yang
dibayarkan oleh suami dan istri yang masing-masing dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto
mereka. Ada perlakuan khusus pula bagi pasangan suami istri yang melakukan pemisahan pemenuhan
kewajiban perpajakan, yaitu dalam hal pengisian SPT. Pada SPT 1770-III Bagian C harus diisi penghasilan neto
pasangan mereka. Untuk suami, harus diisi penghasilan neto istri, sedangkan pada istri, harus diisi penghasilan
neto suami.
Home » Pajak
Pisah Harta Suami-Istri dalam Perpajakan
Indonesia
Muhamad Rahmat // Monday, 28 March 2011
Dalam tulisan ini saya akan membahas tentang PPh (Pajak Penghasilan). Tetapi kenapa yang dipisah antara
suami-istri adalah harta bukan penghasilan padahal yang dihitung pajak atas penghasilan bukan pajak atas
harta? Apa bedanya harta dengan penghasilan?
Tidak ada definisi yang jelas mengenai harta, menurut pendapat saya harta ada lah aset yang berupa benda
bergerak atau benda tidak bergerak. Berbeda dengan harta yang tidak terdapat definisi jelasnya, definisi
penghasilan berbeda-beda menurut beberapa aspek. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999:12),
penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu

dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.Berdasarkan definisi di a tas,penghasilan meliputi
pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari pelaksanaan aktivitas
perusahaan yangbisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga,
dividen, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi
penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang
biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak
berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari
penghasilan. Sedangkan menurut UU PPh, penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomi yang diterima
atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
Dalam PPh yang menjadi objek adalah penghasilan bukan harta meskipun dalam ketentuan perundang-
undangannya yang disebutkan yaitu harta bukan objeknya yaitu penghasilan. Akan tetapi, seseorang harus
tetap melaporkan hartanya dalamSPTkarena harta dan penghasilan sangaterathubungannya. Seseorang bisa
mendapatkan penghasilan dari harta yang dimilikinya. Karena itu Wajib Pajak harus melaporkan hartanya
dalam SPT untuk mengawasi penghasilannya.
NPWP
Dalam PPh OP sebenarnya yang wajib memiliki NPWP hanyalah suami, karena seperti disebutkan dalam
penjelasan Pasal 8 UU PPh bahwa keluarga ditempatkan sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi yang wajib
melaksanakan haka dan kewajiban perpajakan dalam sebuah keluarga yang penghasilannya digabung adalah
seorang suami/ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga kecuali apabila suami/ayah memiliki status
sebagai WPLN maka yang wajib memiliki NPWP adalah istri/ibu yang dalam hal ini dianggap sebagai kepala
keluarga oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan PER-51/PJ/2008
tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga.
Pasal 2 ayat 1 UU KUP berikut penjelasannya mengatur mengenai kewajiban pendaftaran NPWP bagi wanita
kawin yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Penjelasannya “Semua Wajib Paj ak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk
dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persyaratan subjektif adalah persyaratan yangsesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh.
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh pengha silan atau
diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh.
Istri bisa memiliki NPWP apabila berstatus pisah harta, hidup berpisah, ataupun tidak pisah harta maupun
tidak hidup berpisah.Namun, pada umumnya kewajiban pajak istri mengikuti kewajiban pajak suami sehingga
istri tidak perlu mempunyai NPWP sendiri.
NPWP anggota keluarga mirip dengan NPWP cabang perusahaan dalam PPh Badan dengan suami/ayah
sebagai induk karena bertindak sebagai kepala keluarga. Selain itu hal ini juga berfungsi untuk melihat siapa
yang bertindak sebagai kepala keluarga dan siapa anggota keluarga sehingga pengawasan terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilaksanakan. NPWP anggota ini diperlukan apabila anggota
keluarga menginginkan pembebasan fiskal atau apabila anggota keluarga tidak ingin dipotong tarif PPh yang
lebih tinggi. Anggota keluarga terdiri dari istri, orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri dan anak angkat
yang menjadi tanggungan penuh kepala keluarga. Penomoran NPWP anggota keluarga mengikuti nomor
NPWP kepala keluarga. Yang berbeda hanya tiga digit terakhir di mana kepala keluarga tiga digit terakhirnya
berakhiran 000, sedangkan anggota keluarga berakhiran 999, 998, 997, dan seterusnya.
Perhitungan dan Pelaporan PPh
Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan penegasan mengenai cara pengisian SPTTahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi (WPOP) bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau
wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri terpisah dengan
suaminya. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 tanggal 1 Maret
2010. ditegaskan ketentuan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi wanita kawin adalah sebagai
berikut:

1. Bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya.
2. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud di atas
adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun
pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
3. Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud di ats
didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri
tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.
4. Penghitungan PPh terutang ini berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai
penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong PPh
Pasal 21.
5. Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin adalah harta dan
kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak.
6. Tata cara pengisian SPTTahunan bagi wanita kawin ini sesuai dengan petunjuk pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak orang pribadi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-34/PJ/2009
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-66/PJ/2009.
Sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 8 UU PPh berikut penjel asannya, penghasilan istri yang semata-
mata diperoleh dari satu pemberi kerja dan penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada
hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya tidak dapat
digabungkan dengan penghasilan suami.
Dalam formulir SPT PPh WP OP (Orang Pribadi) form 1770 atau form 1770-S, penghasilan istri dari satu
pemberi kerja tersebut di atas merupakan penghasilan yangtelah dikenakan pajak tersendiri dan bersifatfinal,
sehingga pada saat pelaporan SPT Tahunan, penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan
suami, namun tetap diinformasikan dalam SPT Tahunan suaminya.
- See more at: http://www.fiscuswannabe.web.id/2011/03/pisah-harta-suami-istri-
dalam.html#sthash.Y7AGiEeW.dpuf
Wanita Kawin Memilih Punya NPWP Sendiri ? Rugi Booo....
Saat ini banyak wanita yang telah menikah memilih tetap bekerja selain menjadi ibu rumah tangga,
karena tuntutan ekonomi dan juga untuk aktualisasi diri. Sebagaimana kita tau apabila penghasilan kita

selama setahun sudah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka kita wajib daftar NPWP di
Kantor Pajak.
Bagi wanita kawin yang tidak mempunyai perjanjian pisah harta bebas memilih apakah mau punya
NPWP sendiri atau tidak. Namun kalau memiliki perjanjian pisah harta, maka wanita kawin ha rus daftar
NPWP sendiri.
Sebelum tahun 2008, bagi wanita kawin yang tidak punya perjanjian harta tapi punya NPWP sendiri,
harus mengajukan permohonan pencabutan NPWP (istri ikut NPWP suami).
Di artikel ini kita akan fokuskan mengenai wanita kawin tidak pisah harta, mana yang lebih baik, pilih
punya NPWP sendiri atau nebeng NPWP suami saja?
Di Pasal 8 ayat (3) UU PPh baru yang mulai berlaku 1 Januari 2009, diatur bahwa apabila isteri yang
tidak pisah harta memilih punya NPWP sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan
penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan
besarnya penghasilan neto.
Dengan kata lain, penghasilan neto suami isteri digabung dan PPh orang pribadi yang harus ditanggung
oleh suami dan istri bergantung pada proporsi penghasilannya masing-masing.
Nah, apabila baik istri maupun suami sama-sama hanya kerja di satu perusahaan, dan istri memilih
tidak mau nebeng NPWP suami, menguntungkan atau tidak?
Berikut ini kita ambil contoh dari kondisi di atas:
Tommy dan Mariana adalah sepasang suami istri yang punya NPWP masing-masing. Tommy kerja di PT.
Maju Terus dengan penghasilan neto selama tahun 2009 sebesar Rp. 84.000.000,-. Sedangkan Mariana
bekerja di PT. Busana Keren dengan penghasilan neto selama tahun 2009 sebesar Rp. 60.000.000,-.
Mereka baru menikah di bulan Oktober 2008 dan belum punya keturunan.
Penghasilan Tommy sudah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5.026.000,- dan penghasilan Mariana
sudah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.208.000,-

Munculnya Kurang Bayar di perhitungan SPT Tahunan 2009 ini adalah konsekuensi karena istri memilih
punya NPWP sendiri.
Jadi harus diperhatikan, kewajiban bayar pajak bukan hanya dari PPh Pasal 21 yang dipotong oleh
perusahaan, melainkan juga harus bayar Kurang Bayar di akhir tahun dan juga harus membayar
angsuran PPh Pasal 25 tiap bulannya.
Gara-gara istri memilih punya NPWP sendiri, maka tambahan pajak yang harus dibayar total Rp.
4.416.000,-. Belum lagi nantinya tiap bulan harus sisihkan sebagian penghasilan untuk bayar angsuran
PPh Pasal 25 total sebesar Rp. 368.000,-.
Lalu bagaimana kalo si istri memilih nebeng NPWP suami?
Pilihan ini jelas lebih menguntungkan karena kewajiban bayar pajak di akhir tahun tidak akan ada jika
suami istri sama-sama hanya menerima penghasilan dari satu perusahaan.
Jadi, penghasilan istri cukup dilaporkan di bagian lampiran SPT 1770 S, tanpa harus menggabungkan
penghasilan neto suaminya. Dengan kata lain, SPT Tahunan PPh suami akan NIHIL, dan juga tidak perlu
bayar angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan.

Dilihat dari contoh diatas, apa untungnya istri punya NPWP sendiri? Sama sekali tidak ada. Namun kalo
Anda sebagai istri tetap memilih tidak mau nebeng NPWP suami padahal tidak ada perjanjian pisah
harta karena ada pertimbangan atau kepentingan tertentu, tentunya Anda sudah harus siap dengan
segala konsekuensi yang akan timbul.
Lalu bagaimana kalau sebelum menikah, wanita sudah punya NPWP sendiri dan setelah menikah dia
memilih nebeng NPWP suami? Ajukan saja permohonan pencabutan NPWP tersebut ke KPP tempatnya
terdaftar sepanjang si suami sudah punya NPWP.
Pikir-pikir dahulu sebelum putuskan mau punya NPWP sendiri atau nebeng suami ....
Untung rugi istri memilih punya NPWP sendiri
Posted by Catatan Ekstens on Kamis,05 Februari 2015
NPWP Istri
Sebagaimana diketahui, bahwa istri yang tidak mempunyai perjanjian pisah harta (PH), bebas
memilih apakah mau punya NPWP sendiri atau tidak. Namun kalau memiliki perjanjian pisah harta,
maka wanita kawin harus daftar NPWP sendiri. (Baca: NPWP Istri : Apakah ikut suami ataukah
harus punya sendiri?)
Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu
kesatuan ekonomis, bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan
penghasilan suaminya, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) yaitu NPWP suami, dalam arti istri ikut NPWP suami (nebeng NPWP suami). Namun
demikian, istri dapat memiliki NPWP sendiri bila hidup berpisah (HB) atau melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan (PH). Istri juga dapat ber-NPWP sendiri bila memang berkehendak
demikian (MT).
Berdasarkan pasal 8 ayat (3) UU PPh, diatur bahwa apabila isteri yang tidak pisah harta memilih
punya NPWP sendiri (memilih untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara terpisah
(MT)), maka penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-
isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Dengan kata lain, penghasilan neto suami isteri digabung dan PPh orang pribadi yang
harus ditanggung oleh suami dan istri bergantung pada proporsi penghasilannya masing-
masing.
Nah, apabila baik istri maupun suami sama-sama hanya kerja di satu pemberi kerja, dan istri memilih
tidak mau nebeng NPWP suami alias punya NPWP sendiri, menguntungkan atau malah merugikan?
Mari kita lihat contoh kasus kondisi tersebut diatas.
Sepasang suami istri yang baru menikah dan belum memiliki keturunan, keduanya masing-masing
memiliki NPWP. Suami bekerja di PT. ABC dengan penghasilan netto setahun Rp. 75.000.000,-
sedangkan istrinya bekerja di PT.XYZ dengan penghasilan netto setahun Rp. 60.000.000,-. Atas
penghasilan mereka sudah di potong oleh perusahaan mereka masing-masing dengan perhitungan
sebagai berikut:
Suami
Penghasilan Netto 75.000.000
PTKP (K/0) 26.325.000
Penghasilan Kena Pajak 48.675.000
PPh terutang setahun 2.433.750
Istri
Penghasilan Netto 60.000.000
PTKP (TK/0) 24.300.000
Penghasilan Kena Pajak 35.700.000
PPh terutang setahun 1.785.000
Karena NPWP istri berbeda dengan NPWP suami, maka penghitungan PPh terutangnya digabung.
Penghasilan suami istri digabung
Penghasilan netto suami 75.000.000
Penghasilan netto istri 60.000.000
Total penghasilan netto 135.000.000
PTKP (K/I/0) 50.625.000
Total Penghasilan Kena Pajak 84.375.000
PPh terutang setahun

5% x 50.000.000 2.500.000
15% x 34.375.000 5.156.250
Total PPh terutang setahun 7.656.250
Perhitungan untuk di SPT tahunan PPh
suami
PPh terutang
(75.000.000/135.000.000)x 7.656.250 4.253.472
Kredit pajak PPh 21 2.433.750
PPh kurang bayar 1.819.722
angsuran PPh pasal 25 tahun pajak
berikutnya 151.644
Perhitungan untuk di SPT tahunan PPh
istri
PPh terutang
(60.000.000/135.000.000)x 7.656.250 3.402.778
Kredit pajak PPh 21 1.785.000
PPh kurang bayar 1.617.778
angsuran PPh pasal 25 tahun pajak
berikutnya 134.815
Munculnya Kurang Bayar di perhitungan SPT Tahunan ini adalah konsekuensi karena istri
memilih punya NPWP sendiri.
Gara-gara istri memilih punya NPWP sendiri padahal tidak ada perjanjian pisah harta, maka tambahan
pajak yang harus dibayar total Rp. 3.437.500,-. Belum lagi nantinya tiap bulan harus sisihkan
sebagian penghasilan untuk bayar angsuran PPh Pasal 25 total sebesar Rp. 286.458,-.
Lalu bagaimana kalau istri memilih nebeng NPWP suami?
Pilihan ini jelas lebih menguntungkan karena kewajiban bayar pajak di akhir tahun tidak akan ada jika
suami istri sama-sama hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja (NPWP nebeng suami).
Jadi, penghasilan istri cukup dilaporkan di bagian lampiran SPT 1770 S, tanpa harus menggabungkan

penghasilan neto suaminya. Dengan kata lain, SPT Tahunan PPh suami akan NIHIL, dan juga tidak
perlu bayar angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan.
Dilihat dari contoh diatas, apa untungnya istri punya NPWP sendiri? Sama sekali tidak ada. Namun
kalau Anda sebagai istri tetap memilih tidak mau nebeng NPWP suami padahal tidak ada perjanjian
pisah harta karena ada pertimbangan atau kepentingan tertentu (mengajukan kredit ke bank,
misalnya), tentunya Anda sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan timbul.
Lalu bagaimana kalau sebelum menikah, wanita sudah punya NPWP sendiri dan setelah menikah dia
memilih nebeng NPWP suami? Ajukan saja permohonan penghapusan NPWP tersebut ke KPP
tempatnya terdaftar sepanjang suami sudah punya NPWP.
Pikir-pikir dahulu sebelum putuskan mau punya NPWP sendiri atau nebeng suami, apalagi alasan
pengen punya NPWP hanya karena sekedar memenuhi persyaratan....
Semoga artikel untung rugi istri memilih punya NPWP sendiri ini bermanfaat...
NPWP Istri : Apakah ikut suami ataukah harus punya
sendiri?
Posted by Catatan Ekstens on Kamis,19 Juni 2014
Ilustrasi : NPWP Wanita Kawin atau Istri
Salah satu masalah NPWP yang sering menjadi tanda tanya di masyarakat kita adalah tentang
kepemilikan NPWP bagi wanita kawin atau istri. Kami di Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan sering sekali menemui Wajib Pajak yang belum jelas benar tentang NPWP bagi wanita
kawin atau istri.

kesatuan ekonomis, bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan
penghasilan suaminya (Pasal 8 UU PPh), sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu NPWP suami, dalam arti istri ikut NPWP suami. Namun demikian,
istri dapat memiliki NPWP sendiri bila hidup berpisah atau melakukan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan. Istri juga dapat ber-NPWP sendiri bila memang berkehendak demikian.
Biar makin jelas mari kita lihat PP 74 Tahun 2011. Pada Pasal 2 ayat (3) PP 74 Tahun
2011tersebut ditegaskan bahwa, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif tetapi tidak hidup berpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, maka hak dan
kewajiban perpajakannya digabungkan dengan hak dan kewajiban suaminya. Dengan demikian,
terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga atau dengan kata lain,
NPWP sang istri ikut NPWP suaminya.
Bagaimana bila sebelum menikah istri sudah punya NPWP ?
Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin
tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan
bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Dengan demikian jelaslah bahwa NPWP istri
bisa dihapuskan bila menikah.
Bagaimana bila wanita kawin ingin mempunyai NPWP sendiri?
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau
tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama
suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pada Per-20/PJ/2013 Pasal 2 ayat (3) juga menegaskan bahwa wanita kawin yang dikenai pajak
secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, menghendaki secara
tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari
suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak.

Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah
antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Sebagai contoh : Suami istri berdomisili di
Bandung. Karena suami bekerja di Jakarta, yang bersangkutan bertempat tinggal di Jakarta
sedangkan istri bertempat tinggal di Bandung.
Dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara
terpisah dari kewajiban perpajakan suaminya dan ia telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka
NPWP yang telah dimiliki sebelum kawin tersebut digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, sehingga wanita kawin tersebut tidak perlu
mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP.
Berikut contoh sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) PP 74 Tahun 2011:
Bapak Bagus yang telah memiliki NPWP 12.345.678.9-XXX.000 menikah dengan Ibu Ayu yang belum
memiliki NPWP. Ibu Ayu memperoleh penghasilan dan ingin melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Oleh karena itu, Ibu Ayu harus mendaftarkan
diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP dan diberi NPWP baru dengan
nomor 98.765.432.1-XXX.000.
Lisa memperoleh penghasilan dan telah memiliki NPWP dengan nomor 56.789.012.3-XYZ.000. Lisa
kemudian menikah dengan Hengki yang telah memiliki NPWP 78.901.234.5-XYZ.000. Apabila Lisa
setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara
terpisah dari suaminya, maka Lisa tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP dan
tetap menggunakan NPWP 56.789.012.3-XYZ.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya.
Pendaftaran Anak
Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-undang PPh, Penghasilan anak yang belum dewasa (<18
Tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut dari manapun sumbernya
masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. Lalu kalau ada kredit pajak segala
macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya. Jadi anak belum dewasa
tidak perlu melakukan permohonan pendaftaran NPWP
Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
a. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala
keluarga;
b. Hidup Berpisah (HB), yaitu suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan pengadilan

yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri;
c. Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
secara tertulis;
d. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin yang menghendaki untuk menjalankan hak dan
kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan
e. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
Form Pendaftaran NPWP OP, Wanita hanya memilih kategori nomor 2, 3, 4
Pada Form Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Aplikasi e-registration, kategori
untuk isteri yang ingin memiliki NPWP adalah PH pisah harta, dan MT Memilih terpisah
Lalu dokumen apa saja yang harus dilampirkan untuk memperoleh NPWP bagi wanita
kawin?
1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diisi dengan benar dan
lengkap
2. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 fotokopi KTP bagi WNI; atau
 fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap
(KITAP), bagi WNA

3. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor,
fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi
Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar
tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
 fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib
Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas.
4. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang
memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah
 fotokopi Kartu NPWP suami;
 fotokopi Kartu Keluarga; dan
 fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan
menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan
kewajiban perpajakan suami.
Nah, bagaimana dengan Anda? Memiliki NPWP sendiri atau memilih ikut NPWP suami?
Kewajiban NPWP Bagi Wanita
Catatan :
Beberapa waktu yang lalu pertama kali saya diwawancarai oleh ITR dan membahas mengenai UU KUP
karena team ITR ‘menemukan’ saya di blog. Selanjutnya bulan lalu, kembali mereka mewawancarai saya
mengenai NPWP bagi Wanita. Saat wawancara kemarin saya tidak menyangka kalau ternyata semua
jawaban saya akan ditulis dalam tax-focus. Semula saya mengira hanya akan mengutip beberapa pendapat
saya, sehingga saya jawab semua pertanyaan dg santai, seperti ngobrol dengan teman, bukan seperti
wawancara :D . Jadi malu pas lihat ada photo saya dipajang di ITR dan jawaban pertanyaan yang sangat
tidak formal… hhehehe..
Berikut ini salinan dari Tax Focus ITR volume I/Edisi 15/2008 bulan November 2008 yang membahas
tentang NPWP Pribadi, terutama untuk Wanita.

Lika-liku Wanita Ber-NPWP
Problematika istri yang mempunyai NPWP ternyata banyak melahirkan berbaqai varian kasus yang
menarik. Mau tahu kasus apa saja yang mungkin rerjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Ikuti
wawancara via telepon komi dengan Triyani, seoranq konsultan pajak wanita Brevet C. yang juga aktif
sebagai blogger pajak di internet, berikut ini.
Triyani
Konsultan Pajak Terdaftar
(Bersertifikat Konsultan Pajak Brevet C)
Anggota IKPI dan Pemegang Ijin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara
terpisah dari suaminya boleh mendaftarkan NPWP-nya sendiri. Apakah hal ini juga berlaku
dengan Istri yang telah bekerja, tidak pisah harta, namun suaminya telah berNPWP?
Sebetulnya bagi wanita yang telah menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta pada dasarnya
boleh jika ingin mempunyai NPWP sendiri, tetapi itu tidak wajib. Ketika wanita itu tidak memilih untuk
mempunyai NPWP sendiri maka boleh rnenggunakan NPWP suaminya. Karena sesuai dengan Pasal 8 UU
PPh juga disebut bahwa pada dasarnya pajak itu mengakui satu keluarga merupakan satu kesatuan
ekonomis; bahwa penghasilan dan kerugian istrinya juga nanti digabungkan dengan penghasilan
suaminya.
Sebenarnya itu boleh saja rnenggunakan NPWP suaminya. Hanya saja mungkin dari sisi pemberi kerja itu
butuhnya nama yang sama dengan karyawannya. Kalau yang tertulis di NPWP adalah nama suaminya,
takut dianggap bukan karyawan sehingga pemotongannya dikenakan tarif yang lebih tinggi 20%. Kalau
memang tidak mau menggunakan NPWP tersendiri, sebaiknya minta di•print lagi NPWP suami namun atas
nama si istri. Jadi mungkin hanya kode belakangnya saja yang menjadi “001”.
Jadi pada dasarnya si wanita tersebut tidak wajib ber-NPWP. Kalau la ingin mendaftarkan dirinya sendiri
sehingga NPWP-nya berbeda dari suaminya itu boleh saja. Hanya saja perlu diberikan pengertian ke HRD-
nya. kalau karyawati bekerja bukan berarti harus mempunyai NPWP sendiri. Jadi kalau wanita yang tidak
mempunyai NPWP sedangkan suaminya punya, ya pakai NPW P suaminya saja. Tapi kalau mau yang
tercetak nama si istri sendiri sebagai karyawan, ya udah minta dicetak lagi NPWP-nya dengan kode
belakang ”001”
Lalu bagaimana pelaporan pajak istri yang menggunakan kode belakang NPWP ”001”
tersebut, apakah tetap ikut dengan suami atau terpisah ?
Sebetulnya kalau yang teknisnya hingga mendetil seperti itu saya sendiri belum tahu persis. Namun
logikanya kalau seperti WP Badan yang mempunyai cabang. Jadi menurut saya yang wajib lapor itu adalah

suami. Sedangkan penghasilan istri nanti akan diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya, bahwa
penghasilan istri yang berasal dari satu pemberi kerja sudah dipotong pajaknya tersendiri (final). Sampai
sekarang sifatnya juga masih final kan
Sebenarnya untuk kepentingan apa saja wanita membuat NPWP sendiri ?
Kalau mempunyai NPWP sendiri ya mungkin akan lebih memudahkan suatu administrasi. Artinya (kayaknya
saya bilang ‘misalnya’, bukan ‘artinya’) begini, ada juga suami istri yang ingin mengajukan KPR (Kredit
Perumahan Rakyat) atas nama istri. Meskipun suami istri tersebut tidak mempunyai perjanjian pisah harta,
namun istri ingin atas namanya, baik KPRnya maupun rumahnya. Noh dalam hal terjadi seperti itu,
kebanyakan bank, setahu saya juga mensyaratkan NPWP-nya itu nama si istri sendiri. Meskipun kita
jelaskan bahwa kalau kita tidak mempunyai perjanjian pisah harta, tapi rumahnya ingin atas nama istrinya,
biasanya pihak bank akan menolak jika kita memakai NPWP suami, karena dokumen KPR atau lainnya itu
paling tidak harus sama. Salah satu kelebihan lainnya, jika ada masalah keluarga. Misalnya ribut dengan
suaminya, dia tidak perlu daftar NPWP lagi karena sudah punya NPWP sendiri. Benefit lainnya lagi dia juga
bisa mendapatkan pembebasan Fiskal Luar Negeri. Saya belum tahu persis apakah nanti kalau pakai NPWP
suaminya, istrinya juga bisa mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal atau tidak, karena sampai sekarang
belum ada peraturan yang menjelaskannya. Tapi yang jelas kalau di UU KUP, wanita yang sudah kawin
dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta itu boleh melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri
dengan memiliki NPWP sendiri.
Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (hmm.. sepertinya saya
bilang ”kalau” bukan ”lalu”) si istri ini memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya
dari kegiatan usaha atau lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak
peng hasilannya yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja
nanti dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa kewajiban
pajaknya masing-masing.
Kalau dari sisi penghematan pajak atau segala macam sih saya bilang enggak ada benefit yang terasa.
Misalnya pajaknya akan lebih rendah karena pajaknya dihitung masing-masing. Enggak juga. Karena kalau
satu keluarga apakah ia mempunyai perjanjian pisah harta atau tidak, suami istri perhitungan pajaknya
kan harus digabung terlebih dahulu.
Jadi wanita yang kode belakang NPWP-nya ”001” kalau dia Ingin kewajiban pajaknya jadi
satu dengan suami, Sedangkan kewajibannya Ingin sendiri, maka NPWP-nya pun berbeda,
begitu ?
(sepertinya saya menjawab ‘Betul, tapi toh” namun kata “betul” tidak tertulis) Tapi toh tetap penghasilan
istrinya diinformasikan di dalam SPT Tahunan suaminya bahwa sudah dikenakan pajak tersendiri, sehingga
tidak perlu digunggung perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya. Artinya dalam SPT Tahunan suami,
penghasilan istri yang telah dikenakan pajak tersendiri juga tetap diinformasikan. ltu tujuannya supaya

nanti ketika ada pengecekan daftar harta itu menjadi nyambung. Siapa tahu hartanya itu dibeli dari
penghasilan bersama . Jadi jangan sampai penghasilan suaminya menjadi lebih rendah dari pertambahan
harta misalnya, padahal harta itu sebenarnya telah diperoleh dari penghasilan istri yang tetah dikenakan
pajak juga. Agar tidak menimbulkan pertanyaan atau mungkin asumsi orang pajak yang menganggap
bahwa ada penghasilan yang tidak dilaporkan suami, karena itulah sebaiknya penghasilan istri tadi
semestinya tetap diinformasikan.
Bagaimana untuk wanita yang belum dewasa, apakah dia juga bisa ber-NPWP?
Sebenarnya kalau anak yang belum dewasa pada dasarnya ikut dengan orang tuanya. Di Pasal 8 UU PPh
juga diatur kalau untuk anak yang belum dewasa perlakuannya seperti itu. Bahkan di UU PPh baru,
penghasilan anak yang belum dewasa darimanapun sumbernya. digabungkan dengan penghasilan orang
tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. lalu kalau
ada kredit pajak segala macam bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak SPT Tahunan ayahnya.
Tapi kalau ayahnya belum mempunyai NPWP?
Sebenarnya yang wajib mempunyai NPWP itu kepala keluarga. Semua orang yang sudah mempunyai
penghasilan Itu kan wajib mempunyai NPWP, nah penghasilan ini kan tidak melulu dilihat dari penghasilan
si ayahnya saja. Misalnya, katakan saja, ayahnya tidak bekerja tetapi mungkin anaknya potensial
berpenghasilan besar, berarti ayahnya yang wajib mempunyai NPWP. Karena penghasilan anak yang
belum dewasa dianggap sebagai penghasilan orang tua.
Bagaimana Jika anak yang sudah berpenghasilan ini yatim piatu ?
Tergantung, apakah orang tuanya sebelum meninggal sudah mempunyai NPWP atau belum. Kalau
misalnya warisannya belum dibagi, maka si anak ini menggunakan NPWP orang tuanya. Karena
penghasilan dari warisannya itu juga dilaporkan dari warisan yang belum terbagi, si anak yang belum
dewasa ya lapornya tetap menggunakan NPWP orang tuanya tetapi subjeknya sudah berganti menjadi
warisan yang belum terbagi.
Tapi bagaimana ketika dia menjadi yatim piatu orang tuanya ltu belum ber-NPWP, Apakah
anaknya ini sudah diharuskan untuk mendaftar NPWP?
Semestinya sih ada walinya. Karena anak yang belum dewasa itu belum bisa melakukan tindakan hukum.
Mempunyai NPWP itu kan salah satu tindakan hukum.
Jika pada saat menikah sang suami belum ber-NPWP, apakah suami tersebut harus
mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP?
Kalau menurut saya solusinya bisa salah satunya. Kalau suaminya mau mendaftarkan, terus istrinya juga

mempertahankan NPWP-nya sendiri. Jadi masing-masing mempunyai NPWP sendiri yah. Solusi yang
lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena mengikuti NPWP suaminya,
kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi meminta perubahan nama menjadi
nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena
dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri
atau masih lajang. Sehingga itu dimungkinkan.
Kalau misalnya ada suami istri bercerai dan diputuskan anaknya ikut dengan ibunya, lalu
siapakah yang berhak atas tambahan PTKP anaknya itu?
Ibunya. Karena wanita yang tidak menikah, artinya sudah berpisah itu boleh menanggung tanggungan,
seperti anak angkat atau anak kandung yang ikut dengannya. Dalam hal orang tuanya telah bercerai, lalu
anaknya telah memperoleh penghasilan. Bila pengadilan sudah memutuskan secara legal anak tersebut
ikut ibunya maka baik tambahan PTKP-nya maupun penghasilan dari si anak yang belum dewasa ini adalah
milik ibunya.
About these ads
Beri peringkat:
Rate This
Terkait
Pajak untuk WNI yang bekerja dan tinggal di LNdalam "Iseng"
Pajak atas penghasilan bagi wanita kawindalam "Pajak"
Pemisahan NPWP dan Penghematan PPhdalam "Artikel Pajak-ku"
November 18,2008 - Posted by triyani | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi
| ITR, Media, Wawancara
34 Komentar »
1. Assalamualaikum…
Senang sekali saya bisa menemukan dan membaca blog ini, nama sayan Yana, saya awam sekali

mengenai pajak, dari sini saya jadi mulai mengetahui beberapa hal yang bisa saya pelajari
tentang pajak.
mba…aku boleh tanya n sedikit minta tolong…
aku baru akan membuat NPWP. aku sudah punya hard cover dari pengisian registrasi NPWP yang
aku isi melalui e-registration. Setelah ini selanjutnya aku ambil NPWP dimana dan apa saja yang
harus aku persiapkan dan bawa untuk mengambilan NPWPitu.Ada biayanya tidak? dan berapa
lama pengurusannya selesai hingga keluar NPWP. Terima kasih banyak mba….
Wassalam
Yana-Depok
>> Pembuatan NPWP gratis tis tis.. pengurusan bisa selesai pada hari yang sama,
tapi adakalanya krn banyaknya WP yang daftar baru bisa diambil keesokan harinya
(harap maklum deh :) ). Karena Anda sudah mendaftar melalui e-registration, untuk
pengambilan kartu NPWP cukup bawa print out dari e-regristation dan Copy KTP.
Mungkin nanti di KPP akan diminta mengisi dan menandatangani form pendaftaran
lagi utk arsip.
Komentar oleh yana | November 19, 2008 | Balas
2. VOOT
Wah selamat mbakyu….
fotone tersebar di semua media, majalah, koran, internet apa lagi ya..?
>> Hehehehe.. jadi takut kalau makin terkenal :P khan gawat kalo ketemu org di
jalan tiba2 ditanyain pajak… upss, padahal udah sering juga sih :D
Komentar oleh Rulli | November 21, 2008 | Balas
3. Assalamualaikum…
mba, apa bener solusi seperti ini sudah ada yg menjalankan
” Solusi yang lainnya, kalau dulu wanita kawin yang berNPWP itu kan harus dicabut karena
mengikuti NPWP suaminya, kalau rnisalnya suaminya belum ber-NPWp, enggak usah dicabut tapi
meminta perubahan nama menjadi nama suaminya. Kemudian kode belakang NPWP istrinya
menjadi ”001” Bisa, itu dimungkinkan. Karena dengan adanya surat nikah dan lainnya, berarti
sudah ada perbedaan status dibandingkan dengan sendiri atau masih lajang. Sehingga itu
dimungkinkan ”
Karena saya sudah berkali2 tanya dan memeinta petugas pajak supaya dibuatkan seperti saran
diatas dan ditambahkan dengan tidak adanya kerugian dari kewajiban perpajakannya.. tetap saja
mereka tidak mau meng update WP istri ke Suami yg belum ber NPWP

Trima kasih
Anton
>> Saya belum pernah menjalankan sendiri. Namun saya tidak menemukan adanya
larangan mengenai hal ini. Coba tanyakan apa alasan dan dasar hukum petugas KPP
tidak mau melakukan perubahan tsb?.
Komentar oleh Sovien | November 28, 2008 | Balas
4. Tanya dong, npwp saya ikut suami, apa benar kalau saya keluar negri dgn suami saya bebas
fiskal, tetapi kalau pergi sendiri tetap bayar fiskal, karena yg punya npwp itu suami. Tolong
dijawab ya…
>> Saya belum tahu, karena belum ada juklak-nya.
Komentar oleh Evita Rusviati | Desember 3, 2008 | Balas
5. melanjutkan pertanyaan evita, ibu saya ibu rumah tangga ayah saya pensiunan. tpi kami ada
saudara di luar negri, thun 2008 ini kan dibilangnya bebas fiskal bagi yg ber-npwp tp kalau yg
ngagk punya justru dikenakan lebih mahal 3 juta, kalau begini gmana mb?
>> Kalau mau bebas fiscal, silahkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :)
Komentar oleh qultie | Desember 3, 2008 | Balas
6. Mau tanya nich Bu.. (ehm panggilnya Mbak ato Bu …?), bagaimana kalo istri punya npwp karena
tiba tiba di buatin oleh perusahaan tanpa tanya dulu suami udah punya apa belum, padahal
ternyata suami pengin buat npwp juga dan maunya satu keluarga punya satu npwp, nah bisa
ngga Bu, kalo npwp yang atas nama istri dialihkan atau di update ke nama suami ? Supaya
laporan SPTnya tetep satu aja ?. Istri karyawan dari satu pemberi kerja sedangkan suami memiliki
usaha bebas sendiri… Thanks sebelumnya atas jawabannya.
>>Menurut saya, semestinya NPWP a/n Istri bisa dirubah, tapi kadang praktek di
KPP agak ribet. Akan lebih baik jika suaminya mendaftar sbg WPOP yang melakukan
kegt usaha, prosesnya lebih mudah, toh PPh yang terutang tidak bertambah dg punya
2 NPWP.
Komentar oleh Zia | Desember 10, 2008 | Balas
7. Maaf bu, saya mawu tanya ayah saya seorang yang pengangguran / tidak berkerja. itu wajib
memiliki npwp tidak? soalnya di blog yg saya baca diatas, itu menyebutkan meskipun anak telah
berkerja ayah wajib untuk memiliki npwp. trus bagaimana cara pengisian untuk seseorang yang
tdkb erkerja seperti ayah saya itu? terima kasih

>>Yang wajib punya NPWP adalah orang yang penghasilannya di atas PTKP. Jika
penghasilannya kurang dari PTKP atau tidak memiliki penghasilan, maka tidak wajib
memiliki NPWP, namun jika ybs ingin memiliki NPWP tetap diperkenankan.
Laporannya NIHIL saja, karena tidak ada penghasilan.
Komentar oleh Iwan | Desember 11, 2008 | Balas
8. Buat mba evita, sepengetahuan saya mba tetap bisa memakai NPWP suami dengan melampirkan
kartu keluarga sewaktu ke airport. jadi yang dibawa itu FC NPWP suami atau aslinya juga (saya
tidak begitu yakin) beserta kartu keluarga.
Komentar oleh Nebu | Desember 15, 2008 | Balas
9. Mbak, mau nanya donk. klo untuk wanita dewasa yang tidak bekerja dan hanya mendapatkan
penghasilan dr orang tua saja bagaimana? penghasilannya pun tidak lebih dr 1 juta per bulan.
haruskah punya npwp?
makasih yah mbak
Vei
>> Yang wajib punya NPWP adalah Orang yang penghasilannya diatas PTKP.
Komentar oleh vei | Desember 21, 2008 | Balas
10. Assalamualaikum mbak Triyani,
Mbak mau tanya,saya masih kurang paham alinea ini:
“Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (….) si istri ini
memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau
lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya
yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti
dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa
kewajiban pajaknya masing-masing”.
Ini maksudnya penghasilan suami + istri, atau penghasilan istri dari beberapa sumber?? Kalau
penghasilan suami istri digabung baru dibagi pro rate, koq kelihatannya menjadi rumit.
Mohon penjelasannya ya mbak.. Terimakasih..
NB: Saya dan suami masing2 punya NPWP terpisah, tanpa perjanjian pisah harta. Saya
“dibuatkan” duluan oleh KPP th 2007 lalu (walau sy baru tahu th 2008 ini), dan suami baru buat
th 2008 ini. Kita hanya bekerja masing2 di satu pemberi kerja yang berbeda.
>>Kalau Istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka dalam
menghitung PPh terutang, Penghasilan Istri tidak perlu digabungkan karena sudah

dikenakan PPh tersendiri dan bersifat final. Yang harus digabungkan kalau
penghasilan dari kegt usaha istri atau jika penghasilan istri berasal dari lebih dari satu
pemberi kerja.
Komentar oleh Diana | Desember 23, 2008 | Balas
11. Mbak..thanks infonya, ak mau tanya, sebulan lalu, I’ve made stupid mistake, saya sudah menikah
dan suami saya sudah punya NPWP, ketika saya akan berangkat studi keluar negri, saya dengar
ada info bebas fiskal jika punya NPWP, tanpa konsultasi dengan suami saya bikin NPWP atas
nama saya sendiri, di KTP saya memang tidak tercantum status pernikahan. Saya baru tau kalo
NPWP satu keluarga itu cukup satu saja. Pertanyaannya bisakah saya merubah/membatalkan
NPWP saya? yang kedua, untuk pelaporan SPT sedangkan posisi saya sedang di LN gimana ya
mbak? Thanks banget..saya tunggu reply-nya..dah strezz berat nih mikirin pajak..kesannya ribet
banget..palagi da ancaman kalo gak bikin SPT bakalan kena penjara 6 thn..hiyyyyy….plizz reply as
soon as possible ya…thanks…
>> Hmmm… buat NPWP itu bukan stupid mistake lah, just make it easy :)
Suami Istri boleh kok punya NPWP masing2. Karena sudah punya masing2 lebih baik
diteruskan saja, kalau minta dicabut mungkin bisa tambah panjang urusannya.
Mengenai pelaporan bisa dikirim via pos/kurir. BTW, Soal pajak ngga usah dipikirin
sampai stress gitu sayang khan biaya berobat mahal heheheh.
Komentar oleh marlin | Januari 1, 2009 | Balas
12. Alhamdulillah, akhirnya ketemu blog pajak yang ringkas padat berisi, dan JELAS. mohon dibantu.
pertanyaan saya :
1. suami wiraswasta punya NPWP dan ANGGOTA komanditer yang setiap bulan dapat bagian laba
CV tersebut
2. Istri ibu rumah tangga tidak punya NPWP sendiri & ikut MLM
Bagaimana menghitung pajak penghasilannya? maaf soalnya baru kenal pajak desember kemarin.
orang baru. Nuwun
Komentar oleh Djoe | Januari 3, 2009 | Balas
13. Mba, thanks infonya ya, jadi lebih jelas lagi tentang pajak. Saya kan menikah tahun 2007, saya
harus lapor pajak dengan suami tahun 2007 atau 2008 ya? Soalnya ada yang bilang juga kalau
status menikah itu baru terhitung/diakui setelah 1 tahun.. Terima Kasih
Komentar oleh Florence | Januari 5, 2009 | Balas
14. Assalamualikum wr.wb.

Alhamdulillah ketemu jg blog bagus dan competence ttg pajak.
Mba ayah saya seorang pensiunan,tdk memiliki usaha atau penghasilan lain, thn ini berencana
mengunjungi saya di qatar. apakah pensiunan hrs punya NPWP jg agar bebas fiskal lalu
bagaimana dgn ibu saya yg ibu rumah tangga apakah hrs punya jg NPWP spy bebas fiskal ?
Terima kasih banyak atas perhatiaannya.
>> Iya, untuk bebas fiskal harus punya NPWP. Ibu bisa menggunakan NPWP Ayah.
Komentar oleh Fauzi | Januari 6, 2009 | Balas
15. Halo Mbak,
Sehubungan dengan NPWP saya ada masalah sedikit dengan data NPWP saya. Dimana,
perusahaan saya mendaftarkan saya dengan nama yang berbeda dengan nama KTP nasional
yang saya pegang saat ini yang nama yang tertera sesuai dengan Ijazah terakhir yang saya miliki.
Ceritanya begini, dulu waktu saya berusia 17 th dan mulai wajib memiliki KTP saya memdaftarkan
KTP ke kelurahan di kampung saya. Karena pak Lurah melihat nama saya yang lumanyan singkat,
maka di berinisiatif menambahkan nama orang tua saja di belakang nama saya. Dan itu berlaku
terus menerus sampai saya kerja dan pindah ke Batam. KTP Batam yang saya terima juga
mengikuti nama KTP saya dari kampung yang mencantum nama saya + nama ayah saya, sampai
saya berkerja di perusahaan dengan KTP tersebut dan mendaftarkan NPWP saya berdasarkan
KTP tersebut.
Masalah muncul pada saat masa berlaku KTP saya habis, dan saya mencoba memperpanjang KTP
tersebut yang ternyata sudah di ganti dengan KTP Siak (KTP Nasional) dimana pada saat
perpanjangan kantor lurah meminta foto copy Ijazah terakhir saya.
Dan saya terkejut ketika mengetahui nama yang tercantum di KTP tersebut adalah nama saya
tanpa tanbahan nama ayah saya sebagaimana tercantup di Ijazah terakhir.
Permasalahanpun muncul, dimana saya harus mengubah nama di setiap kartu yang saya miliki.
Kartu Jamsostek, Kartu ATM, Kartu Kredit, dan salah satunya Kartu NPWP.
Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kita bisa mengubah nama di kartu NPWP dengan nama
sesuai dengan KTP yang kita miliki sekarang? dan kalo bisa bagaimana caranya? kalo tidak bisa
apa yang harus saya lakukan?
Terima kasih.
Athailah
dari Batam.

Komentar oleh Athailah | Januari 7, 2009 | Balas
16. Mbak Triyani,
Mau nanya ketentuan pelaksanaan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai
20% lebih tinggi daripada PPh yang terhutang, apakah dihitung secara bulanan atau tahunan
Mbak?
>> Mestinya sih pemotongan PPh lebih tinggi dilakukan bulanan. Tapi yaa tunggu
juklaknya sajalah.
Penentuan Kena NPWP, apakah harus nunggu setahun dulu baru ketahuan di atas PTKP atau
dibawah.
Bila berdasarkan hitungan masa kary. ybs. kena pajak PPh21, di atas PTKP/bulan, namun bulan
berikutnya di bawah PTKP / bulan, apakah di bulan berikutnya harus NPWP?
Terimakasih jawabannya MBAK.
Salam.
Komentar oleh ronny | Januari 13, 2009 | Balas
17. Mbak Triyani
Mbak bagaimana pemotongan atas denda 20% lebih tinggi dari pada PPh yang terhutang apakah
nunggu SPT tahunan atau dihitung bulanan.
Bila karyawan bulan ini penghasilan diatas PTKP, bulan berikutnya di bawah PTKP, apakah bulan
depannya sudah harus NPWP?
Terimakasih jawabannya Mbak.
>> Mestinya sih pemotongan PPh lebih tinggi dilakukan bulanan. Tapi yaa tunggu
juklaknya sajalah.
Komentar oleh ronny | Januari 13, 2009 | Balas
18. Mbak Triyani
mau nanya : apakah aset ( misalnya tanah ) yang kita beli sebelum tahun 2001 ( tahun 1995 s/d
tahun 1999 ) masih wajib dilaporkan dalam spt perbaikan / sunset policy ?
Mohon penjelasannya ya.
Terima kasih!
>> Semestinya, jika Ikut sunset policy maka semua harta (yang diperoleh tahun
berapapun) yang dimiliki wajib pajak wajib dilaporkan.

Komentar oleh lina | Januari 29, 2009 | Balas
19. Bu Triyani yang terhormat,
Saya seorang suami, membuat NPWP ditahun 2008, pada tahun yang sama istri saya juga
dibuatkan NPWP oleh tempatnya bekerja. Bagaimana Saat pengisian SPT Tahunan PPh 21 saya?
pakah harus melampirkan Bukti Potong penghasilan istri? bagaimana dengan pelaporan harga
saya yang tidak ada perjanjian pisah harta.
Terima kasih
Muryono
Komentar oleh Muryono | Januari 30, 2009 | Balas
20. Mbak Triyani,
Saya dan suami telah membuat perjanjian pisah harta, saya memperoleh penghasilan dari 1
pemberi kerja, saya mempunyai NPWP sendiri. Suami saya juga telah mempunyai NPWP. Berarti
dalam pengisian SPT, penghasilan saya dan suami tidak perlu digabung, betul begitu Mbak?
Lalu bagaimana jika saya berhenti bekerja dan berwirausaha, apakah penghasilan saya dan suami
digabung dahulu untuk perhitungan PPh?
Apabila saya mempunyai 1 anak, PTKP anak masuk ke SPT suami dengan status PH/1, betul
begitu?
Lalu, dalam SPT saya, apakah dicantumkan PH/0 atau PH/1?
Terima kasih, saya menunggu jawaban Mbak, sehubungan dengan pengisian SPT 2008.
Komentar oleh Yuli | Februari 27, 2009 | Balas
21. Mbak, Trim’s sebelumnya atas infonya…
Mau nanya tentang kalimat ini :
“Kalaupun suami istri itu mempunyai perjanjian pisah harta ataupun tidak, lalu (….) si istri ini
memperoleh penghasilannya bukan dari satu pemberi kerja, misalnya dari kegiatan usaha atau
lebih dari satu pemberi kerja, toh penghasilannya tetap digabung. Jumlah pajak peng hasilannya
yang terutang juga harus dihitung dan penghasilan gabungan terlebih dahulu. Hanya saja nanti
dibagi secara proporsional berapa pajak suami dan istri, sehingga akan ketahuan berapa
kewajiban pajaknya masing-masing”.
Untuk cara pelaporan atas penghasilan istri bagaimana ya ? dan menggunakan SPT apa ya ?
Komentar oleh Bambang | Maret 9, 2009 | Balas

22. Mbak Triyani,
Saya istri bekerja pada satu pemberi kerja, tidak punya usaha lain, saya baru punya NPWP
Agustus 2008, suami sudah punya NPWP sejak 2005 tapi alamat di luar kota tempat bisnisnya,
saya di Jakarta. Waktu saya membuat NPWP saya melampirkan copy NPWP suami, tapi karena
beda kota saya dikasi nomer yang beda digitnya sampai 6 angka terakhir. Apakah boleh saya
membuat SPT sendiri, padahal kami tidak ada perjanjian pisah harta?
Karena usaha sendiri, penghasilan suami tidak tentu besarnya, untuk pengisian SPT tahun 2008
apakah pendapatan suami harus ditotal setahun? Bagaimana kalau besarnya kurang dari PTKP?
Bagaimana dengan anak kami (1 orang umur 8 th), ikut SPT suami?
Dan bagaimana dengan tanah yang kami beli tapi atas nama otang lain (belum di balik nama)?
Atau bagaimana sebaiknya menurut mbak Triyani? Terima kasih
Komentar oleh nani | Maret 10, 2009 | Balas
23. Tanks atas infonya mba,suami saya sudah punya npwp dan baru2 ini tempat saya bekerja
membuatkan npwp untuk semua karyawannya maka saya titipkan fotocopy npwp suami(dengan
maksud kluarga kami hanya punya satu npwp,betul ga?),mba,maaf ya saya ini buta banget sama
pajak sebenernya brapa persen wp yg harus dibayarkan?,dan dari pendapatan bersih/kotor
perbulan/pertahun.
Komentar oleh yanti | Maret 13, 2009 | Balas
24. assalamu’alaikum,,
mba saya mo tanya,,ibu saya baru buat NPWP untuk menghindari pembayaran fiskal,,tapi karena
ibu saya awam tentang pajak dan pekerjaan ibu saya hanya ibu rumah tangga,maka bagaimana
untuk pengisian SPT?
Komentar oleh mega | April 17, 2009 | Balas
25. Assalamualaikum mba,
saya mo tanya mengenai ketentuan bagi wanita yg sudah menikah tetapi suami tidak
berpenghasilan, apakah dalam hal pemotongan pajak wanita tersebut dikenakan PTKP dengan
tambahan kawin karena suami menjadi tanggungan? kalau misalkan suaminya bekerja di
pertengahan tahun, apakah masih masuk tanggungan istri?
Komentar oleh winda | Juni 9, 2009 | Balas
26. Mbak Triyani,
Saya wanita bekerja dan mempunyai NPWP, setahun yll saya bercerai dari suami saya dan anak
saya lahir setelah putusan perceraian itu, kemudian anak ikut saya. Bagaimana pemotongan pajak
untuk penghasilan saya.

Terima kasih untuk jawabannya
Komentar oleh Wida | Januari 25, 2010 | Balas
27. Mba triyani, aku punya beberapa pertanyaan:
1. apakah istri yg bekerja sbg direktur di perusahaan org tuanya bisa digabung dg penghasilan
suami?
2. apakah istri yg bekerja pd satu pemberi keja namun juga mendapat penghasilan lain dari
saham dan laba dapt digabung dengan suami penghasilannya?
3.jika saat mengisi spt tahunan jumlah penghasilan gabungan lebih kecil dari PTKP, apakah
dikosongkan ke bawah (krn berarti g perlu byar pajak) atau masih dilanjutin isinya dengan tanda
(-)/minus?
teriamaksih mba, saya masih baru banget belajar pajak, maaf kalo pertanyaannya ga berbobot
hehe
Komentar oleh Gadis | Januari 9, 2011 | Balas
28. Mba Triyani, aku mau tanya kalau anak sdh dewasa 31 thn, tapi blm punya penghasilan (masih
kuliah) tapi mau dibelikan rumah oleh orangtuanya, boleh tidak atas nama anak tapi pembayaran
pajaknya menggunakan NPWP orangtuanya? karena si anak belum punya NPWP
Tolong dijawab ya Mba, Thanks
Komentar oleh l | September 21, 2011 | Balas
29. Mba saya mau nanya klo npwp istri ikut suami dan kbetulan suami dan istri bekerja di satu
pemberi krja yang sma,nah untuk pelaporan 1721 T kalo dimasukan e-spt itu ga mau mba klo
npwpnya sama,itu solusinya gimana ya mba?trima kasih sebelumnya
Komentar oleh adya | Februari 16, 2013 | Balas
30. mba, saya seorang istri yang secara hukum tidak bekerja (karena dagang kecil-kecilan dan tidak
ada siup dll), suami saya karyawan swasta dan sudah punya npwp. apakah saya bisa buat npwp?
kalau bisa status nya sbg apa (pribadi, atau apa?) ? karena saat kpr a.n saya sll ditanyakan npwp
saya. maaf saya awam dibidang pajak, mohon pencerahan. thanks
Komentar oleh chacha | Agustus 14, 2014 | Balas
31. Alhamdulillah ada blog ini.
Mbak, mo tanya nih..
Klo istri cuma IRT, suami cuma buruh TKl. Gak punya npwp.
Kalo istri mau buat NPWP, untuk alasan tertentu misalnya mau ambil KPR atau investasi, gimana
tuh mba solusinya? Apa harus nunggu suami pulang utk membuat NPWP, baru saya membuat?

atau bisa langsung membuat NPWP sendiri tanpa menunggu suami kembali ke Indonesia? dengan
cara ini apakah ada masalah di kemudian hari?
mohon pencerahannya mbak..
terimakasih ^_^
Komentar oleh Rachma | Desember 12, 2014 | Balas
32. Reblogged this on DIRA's MINISHOP.
Komentar oleh Rachma | Desember 12, 2014 | Balas
33. Mbak mau tanya saya kan udah punya npwp tapi baru beberapa bulan saya sudah tdak kerja lagi,
saya tidak lapor pajak gimana ya mbak ? untuk mengaktifkan lagi kalau saya mau kerja lgi
Komentar oleh mega | Februari 27, 2015 | Balas
o Q : Mbak mau tanya saya kan udah punya npwp tapi baru beberapa bulan saya sudah
tdak kerja lagi, saya tidak lapor pajak gimana ya mbak ? untuk mengaktifkan lagi kalau
saya mau kerja lgi
A : jika pengahasilan dibawh PTKP tdk wajib lapor. setelah bekerja kembali &
pengahasilan > PTKP lapor lagi
Komentar oleh triyani | Maret 7, 2015 | Balas
NPWP untuk wanita kawin
Wanita yg sdh menikah punya NPWP sendiri baik memiliki Ph dari 1 pemberi kerja maupun buka
usaha sendiri SPT Tahunannya pisah dgn suami ya pak? yg SPT Tahunannya gabung dgn suami
hanya untuk istri yg NPWPnya tdk ikut dgn NPWP suami ya pak?
satu lagi pak sy bingung NPWP istri yg ikut dg NPWP suami itu yg no. akhir NPWP nya 1, atau
NPWP Istri sama dgn suami dari awal hingga akhir tanpa ada perbedaan sedikitpun?
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP :
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara
terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Pasal 2 PER-51/PJ/2008
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi
anggota keluarga adalah :
a.Anggota keluarga yang diakui oleh Penanggung Biaya Hidup, termasuk anak yang belum dewasa
serta memiliki penghasilan dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya.
b.Wanita kawin yang :
1.menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas; dan/atau

2.tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan sampai
dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak,
dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan
kewajiban perpajakannya sendiri.
Berdasarkan aturan tersebut, dalam satu keluarga dapat satu NPWP. Teman-teman di DJP sering
menyebut NPWP cabang bagi anggota keluarga. Misalnya NPWP untuk istri pertama 01.234.456.8-
kpp-999 NPWP untuk istri kedua 01.234.456.8-kpp-998 (masing-masing istri memiliki usaha sendiri),
atau NPWP untuk anak yang sudah terkenal sebagai artis 01.234.456.8-kpp-997.
Khusus untuk istri, UU KUP sekarang membolehkan memiliki NPWP yang terpisah dari suami. Syarat
istri dapat memiliki NPWP yang terpisah adalah :
[a.] memiliki perjanjian pisah harta, atau
[b.] menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
Pasal 8 ayat (2) UU PPh 1984 :
Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan;
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Sekedar mengingatkan saja, NPWP terpisah tidak berarti penghitungan perpajakan juga terpisah.
Penghitungan PPh OP atas keluarga tersebut tetap digabung dulu, baru kemudian dihitung kewajiban
PPh secara proporsional.
Pasal 8 ayat (3) UU PPh 1984 :
Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi
oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Berikut saya kutip contoh di penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU PPh :
Wajib Pajak A, yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 mempunyai
seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar Rp50.000.000,00. Apabila
penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi
kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga
lainnya, penghasilan sebesar Rp50.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan A dan
pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.
Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan
penghasilan sebesar Rp75.000.000,00, seluruh penghasilan isteri sebesar Rp125.000.000,00
(Rp50.000.000,00 + Rp75.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan
tersebut A dikenai pajak atas penghasilan sebesar Rp225.000.000,00 (Rp100.000.000,00 +
Rp50.000.000,00 + Rp75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final,
artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp225.000.000,00
tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ini contoh lanjutan, di ayat (2) dan (3) apabila ada perjanjian pisah harta :
apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah
penghasilan sebesar Rp225.000.000,00.
Misalnya pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp 56.250.000,00,
maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:
Suami : 100.000.000,00/225.000.000,00 x Rp56.250.000,00 = Rp25.000.000,00
Isteri : 125.000.000,00/225.000.000,00 x Rp56.250.000,00 = Rp31.250.000,00
salaam
Diposting oleh raden.suparman di 6/14/2011
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Label: konsultasi
2 komentar:
1.
AnonimJumat, Agustus 15, 2014 10:23:00 AM
Pagi, Pak....
Mau tanya mengenai NPWP wanita menikah.
Ada teman saya yg punya kasus sbb :
Dia berkerja sebagai karyawan tetap dan penghasilan di atas PTKP. Suaminya hanya buruh
tidak tetap yg penghasilannya sebulan hanya sekitar Rp 300 ribu. Oleh karena itu wanita tsb
mau membuat NPWP utk melaksanakan kewajibannya.
Saat dia mendaftar utk meminta NPWP di KPP tempat dia terdaftar dikatakan permohonan
NPWP nya ditolak. Alasannya harus ikut NPWP suami. Padahal saat pengajuan NPWP dia
sudah mengisi form surat pernyataan melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Saat dia
tahu NPWP nya ditolak, dia menghubungi KPP tsb dan sudah dijelaskan bahwa suaminya
hanya buruh tidak tetap dan penghasilan hanya 300rb sebulan sehingga tidak punya NPWP.
Tapi tetap saja KPP mengatakan bahwa permohonan NPWP tidak dapat dipenuhi dan dia
harus memakai NPWP suami. KPP blg ktnya sjk dulu memang begitu.
Yang mau saya tanyakan :
Lepas dari permasalahan suami diwajibkan memiliki NPWP meskipun penghasilan dibawah
PTKP, apakah sekarang ada perarturan yang mengatakan bahwa wanita menikah harus ikut
npwp suami?
Bila wanita menikah msh boleh memiliki NPWP sendiri, bagaimana caranya dia
meyakinkan/menjawab ke KPP agar permohonan NPWP nya disetujui?
Mohon masukannya, pak.. Karena bila dia tidak punya NPWP padahal penghasilan diatas
PTKP nanti pasti dia kena tarif lebih tinggi.

Terima kasih atas bantuannya.
MEL
Balas
Balasan
1.
raden.suparmanSelasa, Agustus 19, 2014 1:39:00 PM
istri diberipilihan ikut NPWP suami atau buat sendiri. Tetapi jika sebagai karyawan,
lebih baik pake NPWP suami saja. Pake NPWP xx.xxx.xxx.x-kpp.999. Penghasilan
istri dari satu pemberi kerja FINAL dan cukup dilaporkan di SPT suami bagian
lampiran. Tetapi jika tetap ingut punya NPWP terpisah, buat saja pake e-register di
https://ereg.pajak.go.id/
Balas
Antara gabung NPWP dengan pisah NPWP
Masih banyak yang bingung bagaimana suami istri yang sama-sama memiliki penghasilan
melaporkan penghasilannya. Apakah NPWP suami harus sama dengan NPWP istri? Apakah istri
boleh memiliki NPWP yang berbeda dengan NPWP suami? Nah dibahwa ini saya copy paste dari
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011. Bagian yang dikutif [agak ke tengah]
merupakan copy paste dari batang tubuhnya sedangkan lainnya saya copy paste dari bagian
penjelasan.
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita
kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
(3) Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan:
a. tidak hidup terpisah; atau
b. tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis,
hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan suaminya.
(4) Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
(5) Dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah
dari hak dan kewajiban perpajakan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wa jib
Pajak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
bagi wanita kawin diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada dasarnya kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak melekat pada
setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan
"persyaratan subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam
Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Yang dimaksud dengan "persyaratan
objektif" adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau
diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Pajak
Penghasilan 1984 dan perubahannya.
kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib
Pajak. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannyadigabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga.
Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin
tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.
Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain
karena tugas, pekerjaan, atau usaha
Contoh :
Suami istri berdomisili di Salatiga. Karena suami bekerja di Pekanbaru, yang bersangkutan bertempat
tinggal di Pekanbaru sedangkan istri bertempat tinggal di Salatiga.
Demikian halnya terhadap "anak yang belum dewasa" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan 1984 dan perubahannya, yaitu yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah,
kewajiban perpajakan anak yang belum dewasa tersebut digabung dengan orang tuanya.
Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya
dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal
wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari
suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak.
Contoh :
Bapak Bagus yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 12.345.678.9-XXX.000 menikah dengan Ibu
Ayu yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Ibu Ayu memperoleh penghasilan dan ingin
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Oleh karena itu,
Ibu Ayu harus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak baru dengan nomor 98.765.432.1-XXX.000.
Apabila wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara
terpisah dari kewajiban perpajakan suaminya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin,
maka Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dimiliki sebelum kawin tersebut digunakan dalam
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, sehingga wanita
kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
Contoh :
Lisa memperoleh penghasilan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor
56.789.012.3-XYZ.000. Lisa kemudian menikah dengan Hengki yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak 78.901.234.5-XYZ.000. Apabila Lisa setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka Lisa tidak perlu mendaftarkan
diri lagi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tetap menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak

56.789.012.3-XYZ.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Diposting oleh raden.suparman di 2/16/2012
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Label: NPWP, Sosialisasi
21 komentar:
1.
AnonimMinggu, Juni 03, 2012 9:33:00 PM
Jika ada kasus istri bekerja di Indonesia, sudah punya NPWP, dan suami bekerja di luar
negeri (memenuhi syarat kategori WPLN) di negara yg termasuk bebas pajak dan punya tax
treaty dengan Indonesia, dia tidak punya NPWP, bagaimana perhitungan pajaknya, Pak?
Balas

2.
raden.suparmanRabu, Juni 20, 2012 8:37:00 PM
hitung pajak si istri saja karena si suami subjek pajak luar negeri (asumsi dia tinggal lebih dari
183 hari di luar negeri).
Balas
3.
AnonimRabu, Juli 25, 2012 2:53:00 PM
kalau dari jumlah pajak yang dibayar antara yang pisah NPWP dengan yang satu NPWP
apakah ada perbedaan? ada kawan yang ingin istrinya memisahkan NPWP nya karena dia
bilang Pajak yang dibayar bisa berkurang
Balas
Balasan
1.
raden.suparmanSelasa, Juli 31, 2012 4:17:00 PM
walaupun pisah NPWP tetapi cara menghitung pajak digabungkan dulu kemudian
diproporsionalkan. mungkin si kawan berpikiran beda entitas sehingga beda tarif,
kalo satu NPWP akan kena tarif yang lebih tinggi. padahal harusnya sama saja.
silakan cek contoh perhitungannya di bagian penjelasan pasal 8 UU PPh.
2.
YonaMinggu, September 16, 2012 11:23:00 PM
Melihat contoh perhitungan utk istri yg pisah NPWP, status PTKP menjadi K/I/0
sedangkan dlm NPWP istri terdaftar adalah TK/0. Apakah perhitungan revisi tsb. bisa
disanggah apabila sedang dalam proses pemeriksaan?
Trims.
3.
YonaMinggu, September 16, 2012 11:32:00 PM
Dalam contoh perhitungan utk wanita kawin pisah NPWP, tertulis bahwa PTKP
menjadi K/I/0 dgn nilai Rp 33jt. Sedangkan, status NPWP istri yg terdaftar adalah
TK/0. Apakah dpt mempertahankan laporan pajak terpisah dgn status TK/0 bagi
wanita kawin yg sdh mempunyai NPWP sebelum menikah?
Masalahnya adalah pemeriksa pajak berpendapat kalau laporan yg disampaikan

salah dan harus dirubah dgn menggabungkan penghasilan istri dan suami, kemudian
merubah status PTKP menjadi K/I/0 yg mengakibatkan kurang bayar dgn jumlah
substantial. Mohon advis-nya. Terima kasih.
4.
raden.suparmanSelasa, Oktober 30, 2012 2:11:00 PM
bu Yona, status istri memang tetap TK/O karena status kawinnya sudah "diambil"
oleh suami. PTKP si istri adalah untuk dia sendiri.
Silakan di cek di Pasal 7 ayat (1) UU PPh.
Balas
4.
Riana EviraSabtu, Oktober 20, 2012 8:05:00 PM
jika ada WP warga negara asing dan memperoleh penghasilan di Indonesia dan menikah
dengan Istri (WNI) yg mempunyai 3 tanggungan serta berpenghasilan, tetapi ada perjanjian
pisah harta dan penghasilan, bagaimana kewajiban pelaporan perhitungan tsb dalam SPT
Tahunan OP?
Balas
Balasan
1.
raden.suparmanSelasa, Oktober 30, 2012 2:07:00 PM
UU PPh tidak mengenal kewarganegaraan karena UU PPh menganut prinsip
keberadaan di Indonesia. Siapapun yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari
maka itu subjek pajak dalam negeri. Jika si SPDN tsb memperoleh penghasilan maka
disebut wajib pajak dalam negeri (WPDN).
Jika si WNA tsb tinggal di Indonesia dengan istrinya (asumsi saya tinggal lama di
Indonesia karena sudah punya tanggungan) maka tetap saja si WNA menjadi WPDN.
Kewajiban pisah harta menjadikan baik suami maupun istri wajib memiliki NPWP dan
masing-masing wajib lapor. Tetapi sesuai ketentuan Pasal 8 UU PPh bahwa
penghitungannya tetap digabung dulu, baru setelah digabung dipisah secara
proporsional. Sehingga secara substansi tetap dianggap satu entitas.
Jadi, penghasilan suami dan istri digabung dulu. Setelah dihitung PPh terutang
gabungan, maka kemudian dihitung PPh terutang suami dan istri. Silakan mengacu
ke contoh di bagian penjelasan Pasal 8 UU PPh.
Balas

PAJAK_WANITA

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie PAJAK_WANITA

Ähnlich wie PAJAK_WANITA (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

PAJAK_WANITA