MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Laporan hasil riset pemilu legislatif 2014
1. LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 )
Oleh
ROFIQOH RATNA CAHYANINGTYAS
6411413014
ROMBEL 48
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
KOMPETENSI:
IDIOLOGI, DEMOKRASI, DAN
WAWASAN NUSANTARA
2. DAFTAR ISI
Daftar Isi
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014
1. Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
1.1.Pencalonan
1.2.Caleg Perempuan
1.3.Daerah Pemilihan
1.4.Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
2. Pemilihan Umum Anggota DPD
2.1.Pencalonan
2.2.Surat Suara dan Tata Cara pencoblosan
C. PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 2014
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Pemantauan
3. Profil KPPS Wilayah Pemantauan
D. PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 2014
1. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Profil Pengawas Kecamatan
E. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
1. Pemungutan Suara
2. Perhitungan Suara
3. Rekapitulasi Perhitungan
4. Pelanggaran
4.1.Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan
4.2.Jenis Pelanggaran pada Hari Pemungutan
4.3.Jenis Pelanggaran Pasca Hari Pemungutan
3. F. ANALISA HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
G. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
2.1.Rekomendasi untuk Penyelanggara
2.2.Rekomendasi untuk Pengawas
2.3.Rekomendasi untuk Peserta
Daftar Pustaka
Daftar Responden
Lampiran
4. A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah
provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah
otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki
pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni
Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah
baik didaerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di
daerah, sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi,
maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan di daerah (Pasal 40 UU No. 32/2004).
Pemilu merupakan perwujudan rakyatuntuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang
demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil
perlu di dukung suatu lembaga yang kredibel. Untu itu, lembaga Penyelenggara Pemilu
harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta
pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan
menghormati hak-hak pilitik dari warga negara.
5. 2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistem pemilihan umum legislatif 2014 ?
2. Bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum legislatif 2014 ?
3. Apa saja pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif
2014 ?
4. Siapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 ?
5. Bagaimana masyarakat menilai tentang pemilihan umum legislatif 2014?
3. Tujuan
1. Mengetahui tentang sistem pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014.
2. Meningkatkan pengetahuan dan penilaian masyarakat dalam pemilihan umum
legislatif 2014.
3. Meningkatkan pengetahuan pada pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan
umum legislatif 2014
6. B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
1.1.Pencalonan
Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan
sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika
Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan
lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan
berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan
pemimpim negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat
Internasional.
Berkualitasnya Pemilu apabila dilihat dari sisi hasilnya berawal pada
proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan, maupun mekanisme
pencalonannya. Penentuan calon Legislatif baik DPR maupun DPRD bermula
dari suatu proses di internal Partai Politik peserta Pemilu. Partai Politiklah yang
mengusulkan bakal calon untuk setiap Daerah Pemilihan. Walaupun undang-
undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon,
namun secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih
mengetahui kualitas kadernya, untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPR atau
anggota DPRD, karena Partai Politiklah yang telah melakukan pembinaan
terhadap kader-kadernya dalam waktu yang cukup lama. Biasanya setiap Partai
Politik mempunyai mekanisme sendiri-sendiri dalam proses pencalonan tersebut
sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Jadi dalam hal ini Partai
Politiklah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas bakal calon,
sedangkan KPU beserta jajarannya hanya melakukan verifikasi terhadap
persyaratan bakal calon, berdasarkan persyaratan formal yang ditentukan dalam
undang-undang.
Pada Pemilu tahun sebelumnya, yang menggunakan sistem “Proporsional
dengan daftar calon terbuka” di mana penentuan calon terpilih di samping
berdasarkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dapat juga ditentukan
7. berdasarkan nomor urut. Akibatnya dominasi Partai Politik dalam menyusun
daftar calon sangat besar. Biasanya para calon berusaha dengan segala macam
cara untuk mendapat nomor urut kecil sehingga peluang untuk terpilih menjadi
lebih besar.hal ini biasanya dimanfaatkan Pengurus Partai Politik untuk
menghimpun dana, sehingga penentuan bakal calon tidak lagi berorientasi pada
kualitas, tetapi berorientasi kepada berapa besarnya kontribusi yang dapat
diberikan oleh seorang bakal calon kepada partai. Apabila hal ini terjadi, sudah
pasti kualitas akan terabaikan, sehingga akibatnya dapat kita lihat dari sikap dan
perilaku wakil rakyat hasil Pemilu yang lalu, yang betul-betul sangat
mengecewakan para pemilihnya.
Oleh karena itu, untuk Pemilu yang akan datang apabila kita betul-betul
ingin memperoleh wakil-wakil rakyat yang berkualitas, maka Partai Politik dalam
menentukan bakal calon harus mengubah orientasinya dengan mengutamakan
kader-kadernya yang berkualitas, baik dari segi moral, maupun dari
profesionalitasnya.
1.2.Caleg Perempuan
DAFTAR NAMA CALON PEREMPUAN TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
NO
NAMA
PARTAI
NAMA LENGKAP
CALON
TEMPAT
TINGGAL
CALON
1. Partai Nasdem
1. Hj. Kumiyati Kusumawijaya Pati
2. Hj. Sri Setiati Blora
3. Mesi Rosiana, S.Kom Jakarta Selatan
2. PKB
1. Hj. Fadhiilatul Imliah Jakarta Selatan
2. Ety Lusiyana, SH.I Jakarta Barat
3. Santi Andriyani, S.Pd.I Jepara
3. PKS
1. Nurlina Djamil Pati
2. Tri Andari, S.Pd Semarang
3. Asih Dwi Sayekti Rembang
4. Hj. Hartuti, S.Ag Pati
4. PDI Perjuangan
1. Evita Nursanty, M.Sc Jakarta Selatan
2. Lusiana Marianingsih, SH.,
M.Hum
Jakarta Timur
3. Fatma Irawati, S.Si Tangerang
Selatan
8. 5. Partai Golkar
1. Christina Aryani, SE., SH., MH Jakarta Pusat
2. Ernawati Yohana Sundari Kota Semarang
3. IR. S. Suprapti Jakarta Selatan
4. R.A. Panca Dewi Saraswati, SE Kota Semarang
6. Partai Gerindra
1. dr. Sumarjati Arjoso, S.KM Kota Jakarta
Pusat
2. Hj. Sri Wulan, SE Kab. Pati
3. Dra. Sus Maryati, Apt., MM Kota Jakarta
Selatan
7. Partai Demokrat
1. Ita Susanti, SE Jakarta Selatan
2. Endah Maryani Sari, SH Jakarta Pusat
3. Hj. Andi Purnama Sari, SH Jakarta Timur
8. PAN
1. Sulistyowati, SH., MH Jakarta Selatan
2. Hj. Heni Wahyudiani Jakarta Timur
3. Kusnia Arman Jakarta Selatan
9. PPP
1. Fatimah, SH Rembang
2. Ainaul Mardhiyah Pati
3. Arifah Umroh, SH Grobogan
10. Partai Hanura
1. Dra. Anizar Rahayu, M.Si Semarang
2. Pittawati Batubara, SH Jakarta Selatan
3. Theresia Winarti Susanti Jakarta Selatan
14. PBB
1. Salis Anisah S. SY Rembang
2. Sri Yuliani, S.Ag Kota Jakarta
Timur
3. Hartati Nusa Kota Jakarta
Selatan
15. PKP Indonesia
1. Ninjar Masfufah, SH Pati
2. Zuliati, S.Pd., M.Si Pati
3. Ratnaningsih Bogor
DAFTAR NAMA CALON PEREMPUAN TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
NO
NAMA
PARTAI
NAMA LENGKAP CALON
TEMPAT
TINGGAL
CALON
1. Partai Nasdem
1. Chairina Ulfah Kota Semarang
2. Winarti Kab. Pati
3. Hj. Erry Wahono, SH., M.BA Kota Semarang
4. Tri Nuraini, SE Kab. Grobogan
5. Nur Setyowati, SE Kota Semarang
1. Ety Susanti Kab. Blora
2. Ulya Fawaida Kab. Grobogan
3. Erni Sushayatiningsih, SH Kab. Rembang
9. 2. PKB 4. Siti Farichatin Kab. Grobogan
5. Siti Asiyah, S.Pd.I
Kab. Grobogan
3. PKS
1. Durotul Fatimah, SE.I Kab. Rembang
2. Siti Chomsyah Kab. Grobogan
3. Astutik Ilma Hanani Kab. Pati
4. Endang Dwi Ratnawati Kab. Pati
5. Ita Juwita Kab. Blora
4. PDI Perjuangan
1. Ir. Sulistiyorini, MM Kota Semarang
2. Suko Dwiutami, S.Pd Kota Semarang
3. Sri Wahyuni, SE., MM Jogjakarta
4. Paramita Atika Putri, SE., MM Kota Semarang
5. M. Dinda Ayu Lestari Kota Semarang
5. Partai Golkar
1. Padmasari Mestikajati, S.IP.,
M.Si
Kota Semarang
2. Hj. Endang Wahyuti, S.Ag Kota Semarang
3. Dra. Susilowati Kota Semarang
4. Ummi Fathiyah, S.Pd.I Kota Semarang
6. Partai Gerindra
1. Hj. Enny Widayati, SE Kab. Blora
2. Sri Sulistyoningsih Kota Semarang
3. Antin Dhamayanti, SE Kab. Blora
4. Sri Suharni Kab. Grobogan
7. Partai Demokrat
1. Hj. Kartina Sukawati, SE., MM Kab. Pati
2. Nur Yusfiana, SH Kota Semarang
3. Inggrit Diana Kab. Pati
4. Endraswari Tri Mastuti, S.Kom Kota Semarang
8. PAN
1. Dra. Syarifah Kab. Pati
2. Hj. Ratna Solikhah, A.Md Kab. Kendal
3. Dwi Pawestriningtyas Kab. Pati
4. Ulfatin Anik Andriyani Kab. Blora
9. PPP
1. Hj. Siti Rofi’atun, S.Ag Kab. Grobogan
2. Sumarti Kab. Pati
3. Nur Amidah Kab. Pati
4. Feny Sugiarti Kab. Blora
10. Partai Hanura
1. Merry Herlina Saragih, SE Kota Semarang
2. RR. Menik A. Candraningrum,
SE
Kota Semarang
3. Ike Julie Rosiana Y. Kota Semarang
14. PBB
1. Dra. Dwi Insus Haryati Kab. Pati
2. Dwi Setyaningrum Kab. Pati
15. PKP Indonesia
1. Hj. Sri Sulistyarini, SE Kota Semarang
2. Diah Erviana Yomara. SE Kota Semarang
3. Umi Sapta Respati Ningrum Kab. Wonogiri
10. DAFTAR NAMA CALON PEREMPUAN TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUBATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM 2014
NO
NAMA
PARTAI
NAMA LENGKAP CALON
TEMPAT
TINGGAL
CALON
1. Partai Nasdem
1. Windya Anita, ST Kec. Rembang
2. Sus Endang Prihatiningsih Kec. Rembang
2. PKB
1. Miz’atuijjawharelkatiem, S.Pd.I Kec. Rembang
2. Nelly Prihasyuni, S.Sos Kec. Rembang
3. Umi Nur Kholidah, SH.I Kec. Rembang
4. Masna’ah Kec. Rembang
3. PKS
1. Sri Mulyanti Kec. Rembang
2. Susanti Kec. Rembang
3. Dwi Hartiningsih Kec. Rembang
4. PDI Perjuangan
1. Endang Soesanti, BA Kec. Rembang
2. Tatit Harianti Kec. Rembang
3. Wulan Yanuari’za Kec. Rembang
5. Partai Golkar
1. Endang Suharti Kec. Rembang
2. Sri Maemurni, S.Sos Kec. Rembang
3. Sri Redjeki, S.H Kec. Rembang
6. Partai Gerindra
1. Pudji Susanti, S.E Kec. Rembang
2. Marba’ah Kec. Rembang
7. Partai Demokrat
1. Eko Purwati Kec. Rembang
2. Khoirina Fatiya Kec. Rembang
8. PAN
1. Sri Pitasari Kec. Rembang
2. Tri Mei Rina Ambarwati Kec. Rembang
9. PPP
1. Kadarwati Kec. Rembang
2. Inayatus Sholikhah Kec. Rembang
10. Partai Hanura
1. Emy Puji anggorowati, S.E Kec. Rembang
2. Sulistiyowati Kec. Rembang
11. PBB
1. Siti Muayanah Kec. Rembang
2. Wiwik Wiliyanti Kec. Rembang
3. Dewi Anggraeni Kec. Rembang
12. PKP Indonesia 1. Erma Harum Sari Kec. Rembang
1.3.Daerah Pemilihan
11. Daerah pemilihan yang diteliti :
Penelitian di dapil 3 yaitu di Kabupaten Rembang. Tepatnya di Desa Sumber RT
4 RW 4, Kecamatan Sumber.
1.4.Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
● Surat Suara
a. Surat Suara DPR Pusat
Bagian depan lipatan surat suara berwarna kuning. Pada bagian tersebut
berisi kolom daerah pemilihan (dapil) dan isian kabupaten/kota,
kecamatan/distrik, desa/kelurahan, serta TPS lokasi pencoblosan. Setiap surat
suara harus ditandatangani ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara
12. (KPPS). Ada 12 partai politik (parpol) dengan ratusan nama caleg yang
tertulis di surat suara. Nama-nama caleg yang berkompetisi berbeda di setiap
daerah pemilihan (dapil). Caleg DPR wakil partai yang tidak mewakili daerah
walaupun berasal dari dapil tertentu. DPR berperan sebagai lembaga legislatif
yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi jalannya
pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga
eksekutif.
b. Surat Suara DPR Provinsi
Bagian depan lipatan surat suara berwarna biru muda dengan kolom yang
sama dengan surat suara DPR. Sama seperti surat suara DPR, surat suara
DPRD provinsi juga berisi kolom 12 parpol dan nama caleg. Namun, khusus
di Provinsi Aceh, peserta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota
berjumlah 15 parpol. Tiga parpol lainnya adalah parpol lokal aceh.
c. Surat Suara DPR Kabupaten/Kota
Bagian depan lipatan surat suara berwarna hijau dengan kolom yang sama
dengan surat suara DPR. Pengecualian bagi pemilih di Provinsi DKI Jakarta.
Dengan status otonomi khusus, pemilih Ibu Kota tak akan memilih caleg
DPRD kabupaten/kota, sehingga hanya akan mencoblos tiga surat suara, yaitu
surat suara DPR, DPD, dan DPRD provinsi.
● Tata Cara Pencoblosan
Untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD, terdapat tiga tata cara pemberian
suara sah, yaitu :
1. Coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik;
2. Coblos pada kolom nomor urut dan nama calon;
3. Coblos pada kolom nama partai politik dan tanda coblos pada kolom nomor
urut dan nama calon.
Sedangkan untuk memilih anggota DPD, ada 3 (tiga) cara, yaitu :
1. Memberikan tanda coblos pada foto calon anggota DPD
2. Tanda coblos pada nomor urut calon anggota DPD, dan
3. Tanda coblos pada nama calon anggota DPD.
13. 2. Pemilihan Umum Anggota DPD
2.1.Pencalonan
Persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk menjadi calon anggota DPD
tercantum pada Undang Undang (UU) No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk menjadi calon anggota DPD, kita harus
memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bunyi Pasal 12 UU No 10 tahun 2008.
Yakni, Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun
atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), cakap berbicara, membaca, dan
menulis dalam Bahasa Indonesia. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, setia kepada
Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, sehat jasmani dan rohani, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh
waktu. Jika yang bersangkutan sebelumnya bekerja, maka harus mengundurkan diri
sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI),
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pengurus pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang
tidak dapat ditarik kembali. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,
pengurus pada badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah,
serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, mencalonkan
14. hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah
pemilihan, dan mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang
bersangkutan. Syarat dukungan minimal SYARAT dukungan minimal sebagaimana
diungkapkan di atas dapat kita temukan di Pasal 13 UU No 10 tahun 2008.
Lengkapnya sebagai berikut, provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000
(satu juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih.
Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000
(lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu)
pemilih. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan
10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit
3.000 (tiga ribu) pemilih. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh
juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan
dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih. Provinsi yang berpenduduk lebih dari
15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit
5.000 (lima ribu) pemilih. Dukungan yang dimaksud di atas harus tersebar di paling
sedikit 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. Dukungan
tersebut harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan atau
cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Seorang
pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang
calon anggota DPD. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon
anggota DPD sebagaimana diungkapkan di atas dinyatakan batal.
Cara pendaftaran setelah jadwal ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon
anggota DPD yang memenuhi persyaratan formal dapat melakukan pendaftaran ke
lembaga tersebut. Tata cara pendaftaran calon anggota DPD sebagaimana diatur Pasal
67 UU No 10 tahun 2008, sebagai berikut, calon anggota datang ke KPU dengan
membawa semua berkas persyaratan formal, berikut surat pernyataan yang
diperlukan, seperti surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu.
Juga surat pernyataan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD. Surat
15. pernyataan tersebut ditandatangani di atas kertas bermaterai secukupnya. Calon
anggota DPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali sebagai PNS, anggota TNI, atau anggota Polri, pengurus pada BUMN,
dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), pengurus badan lain yang anggarannya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD). Surat pengunduran diri tersebut dibuat dan
ditandatangani di atas kertas bermaterai secukupnya. Jangan lupa lengkapi fotokopi
ijasah atau surat keterangan lain yang menyatakan yang bersangkutan telah tamat
dan/atau lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Surat keterangan sehat dari
dokter setempat. Surat keterangan dari Polri yang menyatakan yang bersangkutan
tidak sedang terkena kasus pidana. Hal sepele namun sangat penting adalah tanda
bukti bahwa si calon anggota DPD terdaftar sebagai pemilih. Setelah persyaratan
lengkap, selanjutnya KPU memproses pendaftaran calon anggota DPD tersebut sesuai
mekanisme perundangan yang berlaku. Tata cara pemrosesannya nyaris tidak berbeda
dengan proses atau mekanisme yang berlaku untuk calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD)
2.2.Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Contoh surat suara
16. ● Tata Cara Pencoblosan
Untuk memilih anggota DPD, ada 3 (tiga) cara, yaitu :
a. Memberikan tanda coblos pada foto calon anggota DPD
b. Tanda coblos pada nomor urut calon anggota DPD, dan
c. Tanda coblos pada nama calon anggota DPD.
C. PENYELENGGARAAN PEMILU
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
KETUA
MINANUS SU'UD, S.Ag.
Ketua KPU Kabupaten
Rembang
Divisi : Hubungan Antar Lembaga
Kelahiran: Rembang, 22 Juli 1972
Alamat: Jl. P Sudirman 133 A
Rembang
17. ANGGOTA 1
M. MAFTUHIN, S.T.
Anggota KPU Kabupaten Rembang
Divisi : Keuangan, Umum, Logistik
dan Perencanaan
Kelahiran: Rembang, 21 Agustus
1974
Alamat: Ds. Sulang RT.03/05 Kec.
Sulang
ANGGOTA 2
M. SALAM, S.IP.
Anggota KPU Kabupaten Rembang
Divisi : Kampanye dan Pencalonan
Kelahiran: Rembang, 02 Desember
1972
Alamat: Ds. Plawangan Wetan RT.
08 RW. 03 Kec. Kragan
ANGGOTA 3
H M. ADIB ULINNUHA, S.E.
Anggota KPU Kabupaten Rembang
Divisi : Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih,
Pemungutan dan Penghitungan
Suara.
Kelahiran: Rembang, 19 Maret 1979
Alamat: Pamotan RT.03 RW.06 Kec
Pamotan Rembang
ANGGOTA 4
NURUL MUASIROH, S.IP.
Anggota KPU Kabupaten Rembang
Divisi : Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih
Kelahiran: Rembang, 04 Januari
1981
Alamat: Ds. Plawangan RT.02
RW.01 Kec. Kragan Rembang
18. 2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di Wilayah pantauan
3. Profil KPPS Wilayah pantauan
D. PENGAWAS PEMILU 2014
1. Profil Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota
KETUA
Moh. Ali
ANGGOTA 1
Jasmani
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 3
Budiyono
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 4
Dwi Santoso
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 5
M. Insan M K
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 6
Susi P
ANGGOTA 2
Suryadi
ANGGOTA 2
Suryadi
Suyanti Gunanto
ANGGOTA
Teguh Purnomo, S.H., M.Hum
ANGGOTA
Juhanah, S.Pd., MH
KETUA
Muklhis Ridho
19. 2. Profil Pengawas Kecamatan
E. PELAKSANAAN PEMILU
1. Pemungutan Suara
Pelaksanaan Pemungutan Suara
A. Persiapan Rapat Pemungutan Suara
Pukul 06.00 anggota KPPS harus sudah berada di TPS dengan tugas :
1. Memeriksa TPS dan perlengkapannya bersama saksi dan petugas keamanan
TPS
2. Memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan
3. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan
administrasinya di depan meja ketua KPPS
4. Mempersilahkan pemilih dan saksi untuk memasuki TPS secara tertib pada
jam 06.50
5. Memeriksa keabsahan pemilih (tinta, kartu pemilih dan surat pemberitahuan)
dan mempersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
B. Prosedur Rapat Pemungutan Suara
Pukul 07.00 Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara
Apabila rapat sudah dibuka namun pemilih belum ada yang hadir, rapat
pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir. Saksi yang
dating setelah pukul 07.00 dianggap tidak hadir.
Dalam pembukaan rapat pemungutan suara terdapat beberapa langkah, yaitu :
1. Memandu Sumpah/Janji Anggota KPPS
Kerua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji ANggota KPPS dengan
membaca sumpah/janji yang naskahnya disediakan oleh KPUK, dan diikuti
seluruh anggota KPPS.
2. Memeriksa dan Memperlihatkan Peralatan Pemilu
- Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya dan
meletakkannya di atas meja. Selanjutnya mengidentifikasi dan
menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan
sdministrasinya dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU.
- Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara benar –
benar kosong.
- Menutup kotak kembali, mengunci dan meletakkannya di tempat
yang telah ditentukan.
Tutik Supri
20. 3. Menghitung Surat Suara yang diterima
- Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul
berisi surat suara masih tersegel.
- Dibantu oleh anggota KPPS menghitung seluruh jumlah surat suara
yang ada di TPS termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari
jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan mengumumkannya,
serta mencatat dalam berita acara.
- Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam
pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
4. Menandatangani Berita Acara Pembukaan Kotak
Ketua KPPS mengisi dan menandatangani berita acara sesuai dengan jenis dan
jumlah barang yang ada.
5. Memberikan Penjelasan Kepada Pemilih dan Saksi
Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tatacara pemungutan dan
penghitungan suara di TPS. Saat memberikan penjelasan, ketua KPPS
membuka dan memperlihatkan contoh surat suara. Penjelasan ini hanya
dilakukan satu kali.
Cara memberikan suara dilaksanakan dalam bilik pemberian suara dengan
cara :
1. Surat suara sebanyak 1 lembar dibuka dan diperiksa oleh pemilih untuk
meyakinkan bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik. Apabila
rusak, pemilih dapat meminta gantinya. Pergantiannya hanya dapat
dilakukan 1 kali.
2. Pemilih yang telah menerima surat suara dari ketua KPPS langsung
menuju bilik suara untuk memberikan suara.
3. Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas
alas pencoblosan selanjutnya dicoblos denagn alat pencoblos.
Tatacara mencoblos agar surat suara dinyatakan sah :
1. Surat suara ditandatangani oleh KPPS
2. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kolom yang memuat satu pasang
calon
3. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto,
dan nama pasangan calon yang telah ditentukan
4. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kolom yang
memuat nomor, foto dan nama pasangan calon
5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom yang memuat nomor,
foto, dan nama pasangan calon
6. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan KPU
7. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan
21. 8. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang ditetapkan rusak
9. Pada surat suara tidakterdapat tulisan atau catatan
10. Tanda coblos tembus secara garis lurus sehingga mengakibatkan surat
suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kolom
pasangan calon lain.
Setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti semula
sehingga tandatangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil
pencoblosan tidak dapat dilihat.
6. Memasuki TPS
Anggota KPPS ke 4 mengambil posisi dekat pintu masuk dan melakukan :
1. Memeriksa jari tangan pemilih – apakah ada bekas tinta khusus atau tidak.
Bila ada, tidak diijinkan masuk TPS.
2. Memeriksa pemilih apakah membawa kartu pemilih dan undangan untuk
memberikan suara atau tidak. Apabila pemilih yang terdaftar dalam DPT
tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan
surat undangan (pemberitahuan) serta memperlihatkan kartu identitas yang
sah kepada Ketua KPPS.
3. Mencatat nama pemilih di kertas yang dibuat sendiri, dan menuliskan
nomor urut kehadiran pada surat undangan pemilih dan mempersilahkan
duduk di tempat yang sudah disiapkan.
4. Mencatat jenis kelamin pemilih.
5. Meminta kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih bagi pemilih
dari TPS lain.
7. Menandai Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Memberikan Surat Suara
A. Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor urut
kehadirannya.
B. Pemilih mendatangi meja Ketua KPPS dan memperlihatkan kartu pemilih
dan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara.
C. Anggota KPPS ke 2 melakukan kegiatan :
1. Mencari nama dan nomor pemilih pada salinan DPT.
2. Memberi tanda centang (“V”) di sebelah nama pemilih sebagai tanda
bahwa pemilih tersebut telah memilih.
3. Memeriksa Kartu Pemilih dan undangan untuk memberikan suara
untuk memastikan keabsahannya.
4. Mengembalikan Kartu Pemilih kepada pemilih.
5. Mencatat nama pemilih, nomor pemilih, dan asal TPS terhadap
pemilih dari TPS lain dalam formulir Model C8-KWK.KPU.
D. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan
melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT untuk
TPS.
22. E. Pemilih dari TPS lain dapat dilayani dengan ketentuan:
a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih
yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang
masih tersedia.
8. Pemilih Menerima Surat Suara
A. Anggota KPPS ke 3 memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.
B. Ketua KPPS membubuhkan tanda tangannya dibagian yang disediakan
dalam surat suara, dan memberikannya kepada pemilih.
Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek, ada tulisan/coretan
cetakan kurang sempurna), atau pemilih melakukan kesalahan dalam
mencoblos, maka pemilih mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS
untuk menerima surat suara baru. Dan penggantian hanya dapat dilakukan
1 (satu) kali. Kemudian Ketua KPPS menulis kata “Rusak” pada surat
suara tersebut dan dimasukkan dalam sampul khusus.
9. Pemilih Mencoblos Surat Suara Masih didalam Buku
Anggota KPPS ke 5 melakukan kegiatan :
1. Mempersilahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah kosong.
2. Membantu pemilih penyandang cacat atau tunanetra bila diminta oleh
pemilih dengan ketentuan:
a. Dibantu oleh anggota KPPS ke 6.
b. Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS ke 5 dan ke 6
membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat
suara dilakukan pemilih sendiri.
c. Pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan pemilih
tunanetra, anggota KPPS ke 5 membantu melakukan pencoblosan surat
suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS ke 6.
d. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain
dapat meminta bantuan orang lain (selain anggota KPPS ke 5 dan ke 6)
dengan ketentuan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri dengan
bantuan orang lain tersebut.
e. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra,
tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain, wajib merahasiakan
pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat
pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.
10. Memasukkan Surat Suara
A.Pemilih : Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat
suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan
tanda coblosnya tidak dapat dilihat.
Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua
KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara
dimasukkan ke dalam kotak suara.
23. B. Anggota KPPS ke 6 : Wajib senantiasa mengawasi dan memastikan
pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara tanpa
menyentuhnya.
11. Mencelupkan satu jari kedalam tinta
Anggota KPPS ke 7 :
Menandai pemilih dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda atau
mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta khusus yang tersedia.
Dengan dibantu oleh petugas keamanan, mempersilahkan pemilih
meninggalkan lingkungan yang dibatasi di dalam TPS.
12. Penutupan Pengheni Suara
Ketua KPPS :
1. Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan
bahwa rapat pemungutan suara akan ditutup.
2. Seluruh pemilih yang berada di sekitar TPS yang belum mendaftar, diminta
mendaftarkan diri. Siapapun tidak diperbolehkan memberikan suara
setelah penutupan pukul 13.00 kecuali :
a. Pemilih yang telah menunggu giliran dan sudah mendapat nomor urut.
b. Anggota KPPS
c. Saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
d. Pemilih dari TPS lain.
3. Setelah pemilih memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan bahwa
pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat
Penghitungan Suara.
4. Memberitahukan bahwa pemilih, saksi, pemantau, wartawan dan lain-lain
diundang untuk menyaksikan penghitungan suara (tanpa mengganggu
proses pelaksanaannya).
13. Mengamankan Surat Suara yang Tidak Terpakai dan Rusak
Anggota KPPS ke 3 : mengamankan surat suara yang tidak digunakan dan
surat suara yang rusak/keliru coblos.
24. Skema Tata Cara Pemungutan Suara
1.1.Saat Pencoblosan 1.3. Memasukkan Surat Suara ke Kotak
Suara
25. 2. Penghitungan Suara
Pada saat penghitungan suara calon anggota DPR dan DPRD, keabsahan suara
ditentukan sebagai berikut:
1. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai
Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik;
2.Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota,
suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang
mencalonkan;
3.Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai
Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari
Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang
bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
4.Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai
Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor
urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu)
suara untuk PartaiPolitik;
5.Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut, tanda
gambar dan nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang
memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya
dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
6.Tanda coblos pada surat suara yang di blok warna abu-abu di bawah nomor urut
dan nama calon terakhir, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
7.Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan
nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat
nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1
(satu) suara untuk Partai Politik;
8.Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut dan nama
calon, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
9.Tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut dan nama calon
dengan nomor urut dan nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak
dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama
calon, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suarauntuk Partai Politik;
10.Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut tanpa nama calon
disebabkan calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan sah 1 (satu) suara
untuk Partai Politik;
11.Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon atau
tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia tidak lagi
memenuhi syarat dan tanda coblos pada satu kolom nomor urut dan nama calon dari
satu Partai Politik, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang masih memenuhi
26. syarat;
12.Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut dan nama
calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang bersangkutan;
13.Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor-nomor dan nama calon dan
tanda coblos pada kolom abu-abu, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang
bersangkutan;
14.Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor, nama dan gambar Partai Politik
yang tidak mempunyai daftarcalon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik.
28. DPR KABUPATEN
1. NASDEM = 6
2. PKB = 86
3. PKS = 5
4. PDI = 29
5. GOLKAR = 24
6. GERINDRA = 1
7. DEMOKRAT = 20
8. PAN = 18
9. P3 = 43
10. HANURA = 5
11. –
12. –
13. –
14. BULAN BINTANG= -
15. PKP = -
RUSAK = 16
4. Pelanggaran Pemilu
4.1.Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan
1. Masih banyak sekali gambar – gambar caleg yang masih tertempel di pohon –
pohon pinggir jalan sampai H-1
2. Banyak atau hampir semua caleg menyogok warga dengan memberikan uang
agar memilih dirinya.
4.2.Jenis Pelanggaran pada Hari Pemungutan
1. Ada seorang saksi dari salah satu partai yang membantu warga untuk
mencobloskan pilihannya
4.3.Jenis Pelanggaran Pasca Hari Pemungutan
-
F. ANALISIS HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014
Dari hasil riset yang telah dilakukan dapat dianalisis kemungkinan PDI
Perjuangan akan memperoleh kemenangan karena mendapat suara terbanyak dari
masyarakat Indonesia. Meskipun dibeberapa daerah ada yang dimenangkan oleh partai
lain, tetapi secara umum PDI tetap memiliki peluang yang sangat besar.
Untuk pemilih sendiri, perlu sosialisasi lebih lagi untuk mengetahui calon – calon
legislatif. Karena dari penelitian kemarin banyak sekali warga yang tidak mengetahui
calon – calon legislatifnya itu siapa saja, kalau seperti itu bagaimana cara mereka
29. memilih. Seperti di TPS3 di desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang
banyak sekali surat suara yang masih kosong masuk ke kotak suara. Karena tidak kenal
siapa calonnya dan tidak tahu mau memilih siapa, akhirnya mereka lebih memilih untuk
tidak mencoblos.
G. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di lapangan saat pemilihan umum legislatif 2014 diperoleh
suara terbanyak yaitu :
DPR Pusat = PKB, dengan perolehan suara 44
DPR Provinsi = GERINDRA, dengan perolehan suara 51
DPR Kabupaten = PKB, dengan perolehan suara 86
Dari pemungutan suara yang telah dilaksanakan dan dijumlah perolehan suaranya
yang memperoleh suara terbanyak secara umum adalah partai PKB.
Masih banyak sekali politik uang yang merajalela di masyarakat, terutama
masyarakat – masyarakat kecil. Bahkan semua itu seolah – olah sudah menjadi
kebiasaan atau tradisi, dengan alasan sebagai ganti rugi karena telah meninggalkan
pekerjaannya untuk pemilu.
2. Rekomendasi
2.1.Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu
Diharapkan untuk penyelenggara pemilu supaya mempersiapkan pemilu dengan
matang dan sebaik-baiknya juga harus lebih teliti lagi, agar tidak terjadi kesalahan
seperti tertukarnya surat suara
2.2.Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
Untuk pengawas pemilu diharapkan bisa mengawasi dengan baik, lebih ketat dan
lebih jeli dalam mengawasi, agar tidak ada lagi kecurangan – kecurangan yang
terjadi.
2.3.Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
Diharapkan sekali untuk peserta pemilu agar bias menggunakan hak pilihnya
dengan baik. Memilih sesuai hati nurani, tidak hanya ikut – ikutan saja. Apalagi
rmemilih karena tergiur dengan uang – uang yang diberikan oleh para calon
legislatif lewat tangan kanannya.
DAFTAR PUSTAKA
31. 1. Partai Nasdem Kusumawijaya
4. Edy Mulyono, SSI L Grobogan
5.H. Bambang
Sulistiyono, SE.,ST
L Pati
6. Hj. Sri Setiati P Blora
7. Bambang Suroso,
SH., MH
L Jakarta Timur
8. Mesi Rosiana,
S.Kom
P Jakarta Selatan
9. IR. Budi Santoso L Kota Depok
2. PKB
1. H. Marwan Jafar L Jakarta Selatan
2. Arvin Hakim Thoha L Kota Depok
3. Hj. Fadhilatul Ilmiah P Jakarta Selatan
4. Kholilul Rohman
Ahmad
L Magelang
5. Suwardi, S.Ag L Tangerang
6. Ety Lusiyana, SH.I P Jakarta Barat
7. Ahmad Hadi Imron L Pati
8. Santi Andriyani,
S.Pd.I
P Jepara
9. Achmad Maulani L Kota Semarang
3. PKS
1. Najib Subroto L
Kota Jakarta
Selatan
2. Dr. Marsudi Budi
Utomo
L Kota Bekasi
3. Nurlina Djamil P Pati
4. Ir. H. Muslikhan,
M.Ec, Dev
L Tangerang
5. H. M. Gamari L Tangerang
6. Tri Andari, S.Pd P Semarang
7. Asih Dwi Sayekti P Rembang
8. Hj. Hartuti, S.Ag P Pati
9. Sutriyono, S.Pd.,
M.Si
L Kota Bekasi
4. PDI Perjuangan
1. Evita Nursanty,
M.Sc
P Jakarta Selatan
2. H. Imam Suroso,
S.Sos., SH., MM
L Pati
3. Hanjaya Setiawan L Tangerang
4. Ir. Suharto L Semarang
5. Lusiana
Marianingsih, SH.,
M.Hum
P Jakarta Timur
6. Riyanta, SH L Pati
32. 7. Arudji Wahyono L Jakarta Timur
8. Fatma Irawati, S.Si P
Tangerang
Selatan
9. Ir. Sarwono Oetomo L Bekasi
5. Partai Golkar
1. Firman Subagyo,
SE., MH
L Jakarta Selatan
2. H. Bambang Riyadi
Soegomo
L Jakarta Selatan
3. Christina Aryani,
SE., SH., MH
P Jakarta Pusat
4. Ir. J. Dwihartanto L Jakarta Utara
5. Irvanto Hendra
Pambudi, S.Kom
L Jakarta Selatan
6. Ernawati Yohana
Sundari
P Kota Semarang
7. Drs. Sutomo
Heruprianto, SH.,
MM., MH
L Grobogan
8. IR. S. Suprapti P Jakarata Selatan
9. R.A. Panca Dewi
Saraswati, SE
P Kota Semarang
6. Partai Gerindra
1. dr. Sumarjati
Arjoso, S.KM
P
Kota Jakarta
Pusat
2. Bambang
Andikaning Prang,
SH., MBA
L
Kota Jakarta
Timur
3. DR. Ir. Asto Sunu
Subroto, MM
L Kab. Bekasi
4. Rachman Solichul
Hadi, S.SOS., M.Si
L Kab. Bogor
5. JIP Hengky Yana
Prasetyo
L Kota Semarang
6. Hj. Sri Wulan, SE P Kab. Pati
7. Dra. Sus Maryati,
Apt., MM
P
Kota Jakarta
Selatan
8. Ir. Syamsuddin HA L
Kota Jakarta
Pusat
9. Tarmuji AP L Kab. Pati
7. Partai Demokrat
1. Ir. Djoko Udjianto,
MM
L Jakarta Timur
2. Ir. H. Muhammad
Baghowi, MM
L
Kota Tangerang
Selatan
3. Ita Susanti, SE P Jakarta Selatan
4. Ir. H. Widjanarko,
Msc
L Jakarta Timur
5. Ir. Mashudi Hari
Purwanto
L Jakarta Selatan
33. 6. Endah Maryani Sari,
SH
P Jakarta Pusat
7. Ulil Abshar Abdalla L Bekasi
8. Dr. L. Stefanus Wiji
Suratno
L Jakarta Utara
9. Hj. Andi Purnama
Sari, SH
P Jakarta Timur
8. PAN
.
1. Sulistyowati, SH.,
MH
P Jakarta Selatan
2. Kuntum Khairu
Basa
L Kota Tangerang
3. HM. Slamet
Warsito, ST., MT
L Pati
4. H. Agung
Rochmadi, ST., MM
L Rembang
5. Sarji, S.Pdi., M.Pd,
SH
L Jakarta Timur
6. Hj. Heni
Wahyudiani
P Jakarta Timur
7. Sumarsono, SE.,
M.Si
L Kota Depok
8. M. Fahmi Dzulfiadi L Semarang
9. Kusnia Arman P Jakarta Selatan
9. PPP
1. H. Moh Arwani
Thomafi
L Jakarta Selatan
2. Mahbub Rosyidi,
S.Ag., SH
L Jakarta Selatan
3. Fatimah, SH P Rembang
4. Ainaul Mardhiyah P Pati
5. Sholihin, S.Ag.,
M.Pd.I
L Blora
6. Drs. Moh. Ma’hum L Grobogan
7. Arifah Umroh, SH P Grobogan
8. Ali Rof’i, S.Pd.I L Pati
9. Rizal Syarifuddin,
ST
L Jakarta Selatan
10. Partai Hanura
1. Dra. Anizar Rahayu,
M.Si
P Semarang
2. Kristiawanto, S.HI.,
MH
L Jakarta Selatan
3. Drs. Herman
Ramson Saragih,
MM
L Kota Semarang
4. Pittawati Batubara,
SH
P Jakarta Selatan
5. Drs. Potsdam
Hutasoit
L Jakarta Selatan
34. 6. M. Badrun Niam L Jakarta Selatan
7. Theresia Winarti
Susanti
P Jakarta Selatan
8. Sugiyanto L Jakarta Barat
9. Moch Sa’dun, SE.,
ME
L Bogor
11. PBB
1. BM Wibowo, SE.,
MM
L Bogor
2. KH. Masrur Anhar L
Kota Jakarta
Timur
3. Salis Anisah S.SY P Rembang
4. Wandi, ST L Grobogan
5. Sri Yuliani, S.Ag P
Kota Jakarta
Timur
6. Agus Septima
Ridwan, SH
L
Kota Tangerang
Selatan
7. Syaifullah L Kota Depok
8. Hartati Nusa P
Kota Jakarta
Selatan
9. Ali Muntaha L Muaro Jambi
12. PKP Indonesia
1. Pius Gora Yuda
Baskara, S.Kom
L Pati
2. Ninjar Masfufah, SH P Pati
3. Zuliati, S.Pd., M.Si P Pati
4. Kusmato, A.Md L Rembang
5. Sutrisno L Demak
6. Alwi Alaydrus, SH.,
MH
L Pati
7. Ratnaningsih P Bogor
8. Bona P. Saragih L Bekasi
DAFTAR NAMA CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
NO NAMA PARTAI
NAMA LENGKAP
CALON
JENIS
KELAMIN
TEMPAT
TINGGAL
CALON
1. H. Ali Mansyur L Kab. Pati
35. 1. Partai Nasdem
2. Chairina Ulfah P Kota Semarang
3. Abdul Azhim, S.IP L Kab. Rembang
4. Winarti P Kab. Pati
5. Hj. Erry Wahono,
SH., M.BA
P Kota Semarang
6. Ir. Sapta Mahendra,
MM
L Kota Semarang
7. Tri Nuraini, SE P Kab. Grobogan
8. Suparwi, ST L Kab. Pati
9. Abdul Halim L Kota Semarang
10. Nur Setyowati, SE P Kota Semarang
11. H. Aris Suseno L Kab. Pati
2. PKB
1. H. Arief Rohman,
M.Si
P
Kota Tangerang
Selatan
2. Muh Zen ADV L Kab. Pati
3. Ety Susanti P Kab. Blora
4. Drs. H. Romli, SH.,
MH
L Kota Semarang
5. A. Syafiq, S.IP L Kab. Pati
6. Ulya Fawaida P Kab. Grobogan
7. H. Moch Noor
Hasan, SH., MH
L Kab. Rembang
8. Mohamad Ali
Chabib
L Kab. Pati
9. Erni
Sushayatiningsih,
SH
P Kab. Rembang
10. Siti Farichatin P Kab. Grobogan
11. Siti Asiyah,
S.Pd.I
P Kab. Grobogan
3. PKS
1. Ikhsan Mustofa L Pati
2. Agus Abdulatif, SE L Kab. Klaten
3. Durotul Fatimah,
SE.I
P Kab. Rembang
4. Drs. Ahmad Nurhadi L Kab. Blora
5. Siti Chomsyah P Kab. Grobogan
6. Yusuf Siregar, S.Pt L Kab. Pati
7. Astutik Ilma Hanani P Kab. Pati
8. Sugeng Santoso L Kab.Blora
9. Endang Dwi
Ratnawati
P Kab. Pati
10. Ita Juwita P Kab. Blora
11. Sarimin, S.Pd.I L Kab. Pati
1. Ir. Alwin Basri,
MM., M.I.Kom
L Kota Semarang
2. H. Sarwono, SE L Kota Semarang
3. Ir. Sulistiyorini, MM P Kota Semarang
4. Didiet Lastiyo
Haryoko
L Kota Semarang
36. 4. PDI Perjuangan
5. Ir. Afriyanto Sofyan,
MTA
L Kota Semarang
6. Suko Dwiutami P Kota Semarang
7. dr. Suwignyo
Siswosuharjo,
Sp.Og., M.Kes
L Kota Semarang
8. Sri Wahyuni, SE.,
MM
P Jogjakarta
9. Nur Fathoni L Kab. Kendal
10. Paramita Atika
Putri, SE., MM
P Kota Semarang
11. M. Dinda Ayu
Lestari
P Kota Semarang
5. Partai Golkar
1. H. Petit Widi
Atmoko
L Kota Semarang
2. Drs. RM. Yudhi
Sancoyo, MM
L Kab. Blora
3. Padmasari
Mestikajati, S.IP.,
M.Si
P Kota Semarang
4. Tisna Amijaya L Kota Semarang
5. Drs. Suparman, MM L Kota Semarang
6. Hj. Endang Wahyuti,
S.Ag
P Kota Semarang
7. Priyono, SE L Kab. Rembang
8. Dra. Susilowati P Kota Semarang
9. H. Budi Utomo, SH L Kota Semarang
10. Nur Ahfid
Badruttamam, SH
L Kota Semarang
11. Ummi Fathiyah,
S.Pd.I
P Kota Semarang
6. Partai Greindra
1. Wiwin Winarto, SH L Kab. Rembang
2. Sugiarto, ST., SH L Kab. Pati
3. Hj. Enny Widayati,
SE
P Kab. Blora
4. M. Ali Gufroni L Kab. Pati
5. Sri Sulistyoningsih P Kota Semarang
6. H. Suharno, SH L Kab. Pati
7. Zainudin Albar L Kab. Grobogan
8. Antin Dhamayanti,
SE
P Kab. Blora
9. Sutrisno L Kab. Grobogan
10. Sri Suharni P Kab. Grobogan
11. N. Riko Baruno
Adi Puspito,SH
L Kota Semarang
7. Partai Demokrat
1. Hj. Kartina
Sukawati, SE., MM
P Kab. Pati
2. Ir. Yeni Sudiyono L Kab. Rembang
3. H.M. Sutirto, Se L Kab. Grobogan
37. 4. Nur Yusfiana P Kota Semarang
5. Drs. H. Mochammad
Ulul Azmi
L Kota Semarang
6. Inngrit Diana P Kab. Pati
7. Gatot Wibowo,
A.Md
L Kab. Pati
8. Endraswari Tri
Mastuti, S.Kom
P Kota Semarang
9. Sudjoko Riyadi L Kota Semarang
10. Singgih Hartono L Kab. Blora
8. PAN
1. H. Arif Budiman, SE L Kab. Rembang
2. Dra. Syarifah P Kab. Pati
3. Hj. Ratna Solikhah,
A.Md
P Kab. Kendal
4. Pujiono, SH L Kab. Grobogan
5. Zaenudin Isro’i, ST L Kota Semarang
6. Dwi
Pawestribingtyas
P Kab. Pati
7. Eko Mustofa Atmaji L Kab. Sragen
8. Ismail Asri, S.Ag L Kab. Klaten
9. Ulfatin Anik
Andriyani
P Kab. Blora
10. Akmal
Mukhibbin, S. Farm
L Kota Surakarta
9. PPP
1. H. Abdul Aziz,
S.Ag., M.Si
L Kab. Rembang
2. M. Tafrikhan
Marzuki, S.IP
L Kota Semarang
3. Hj. Siti Rofi’atun,
S.Ag
P Kab. Grobogan
4. Ali Maskur L Kab. Boyolali
5. Sumarti P Kab. Pati
6. Drs. Mochamad
Zaidi
L Kab. Blora
7. Nur Solikin, S.Ag L Kab. Blora
8. Mundlakkir Mahfud
IT
L Kab. Rembang
9. Nur Amidah P Kab. Pati
10. Fakhruddin Ali
Ahmad
L Kab. Rembang
11. Feny Sugiarti P Kab. Blora
10. Partai Hanura
1. Daryono, SE L Kab. Pati
2. Merry Herlina
Saragih, SE
P Kota Semarang
3. Radix Yanuar
Prayoga, SE
L Kota Semarang
4. Suwoto L Bekasi
5. RR. Menik A.
Candraningrum, SE
P Kota Semarang
38. DAFTAR NAMA CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM 2014
NO NAMA PARTAI
NAMA LENGKAP
CALON
JENIS
KELAMIN
TEMPAT
TINGGAL
CALON
1 Partai Nasdem
1. H. Sugiarto L Kec. Rembang
2. Supriyadi Eko P L Kec. Rembang
3. Windya Anita, S.T P Kec. Rembang
4. Kusnadi L Kec. Rembang
5. Sus Endang
Prihatiningsih
P Kec. Rembang
6. Herry Waloejo,
S.H
L Kec. Rembang
2. PKB
1. M. Bisri Cholil
Laquf
L Kec. Rembang
2. Suwanto L Kec. Rembang
3. Miz’atujjawhar
Elkatiem, S.Pd.I
P Kec. Rembang
4. Nelly Prihasyuni,
S.Sos
P Kec. Rembang
5. Umi Nur Kholida P Kec. Rembang
6. Masna’ah P Kec. Rembang
3. PKS
1. Agus Sutrisno L Kec. Rembang
2. Joko Suprihadi, L Kec. Rembang
6. Ike Julie Rosiana Y P Kota Semarang
7. Sumarsono, SH L Kota Semarang
11. PBB
1. Yusri Herman L Kab. Pati
2. Shodiq, S.Pd.I L Kab. Pati
3. Dra. Dwi Insus
Haryati
P Kab. Pati
4. Ahmad Majuri L Kab. Pati
5. Dwi Setyaningrum P Kab pati
12.
PKP Indonesia
1. Drs. Sawidjan, ST.,
MM
L Kota Semarang
2. Hj. Sri Sukistyarini,
SE
P Kota Semarang
3. Diah Erviana
Yomara, SE
P Kota Semarang
4. Umi Sapta Respati
Ningrum
P Kab. Wonogiri
5. Nugroho Teguh
Widodo Hartono, SH
L Kab. Grobogan
6. Toto Suharto, S.Sos L Kota Semarang
39. SH
3. Sri Mulyanti P Kec. Rembang
4. Susanti P Kec. Rembang
5. Purnomo L Kec. Rembang
6. Dwi Hartiningsih P Kec. Rembang
4. PDI Perjuangan
1. Donny Kurniawan,
SE., MM
L Kec. Rembang
2. Endang Soesanti P Kec. Rembang
3. Edianto, SH L Kec. Rembang
4. Parmin L Kec. Rembang
5. Tatit Harianti P Kec. Rembang
6. Wulan Yanuari’za P Kec. Rembang
5. Partai Golkar
1. Drs. H. Zaenuddin
Jafar
L Kec. Rembang
2. Tugito L Kec. Rembang
3. Endang Suharti P Kec. Rembang
4. Drs. FX. Tridjoko
Margono
L Kec. Rembang
5. Sri Maemurni,
S.Sos
P Kec. Rembang
6. Sri Redjeki, S.H P Kec. Rembang
6. Partai Gerindra
1. Heri Kurniawan,
S.E
L Kec. Rembang
2. Budi Topo Santoso L Kec. Rembang
3. Pudji Susanti, S.E P Kec. Rembang
4. Marba’ah P Kec. Rembang
5. Absanto L Kec. Rembang
6. Munif, S.H L Kec. Rembang
7. Partai Demokrat
1. Ir. H. Sunarto L Kec. Rembang
2. Sugiyanto L Kec. Rembang
3. Eko Purwati P Kec. Rembang
4. Khoirina Fatiyah P Kec. Rembang
5. Kholid Subekti,
S.T
L Kec. Rembang
6. Eka Siswa Kartika L Kec. Rembang
8. PAN
1. Jihad Asia
Pustakawan, SE
L Kec. Rembang
2. Mukhlish Hammad L Kec. Rembang
3. Sri Pitasari P Kec. Rembang
4. Wawan Riyanto L Kec. Rembang
5. Tri Mei Rina
Ambarwati
P Kec. Rembang
6. Mursito L Kec. Rembang
9. PPP
1. Mokhamad
Zaenuri
L Kec. Rembang
2. Irwan Fakhrudin L Kec. Rembang
3. Kadarwati P Kec. Rembang
4. dariyono L Kec. Rembang
5. Inayatus Sholikhah P Kec. Rembang
40. 6. Jauhari Kholili L Kec. Rembang
10. Partai Hanura
1. Totok Heru
Wuryanto
L Kec. Rembang
2. Zaenur Rochim L Kec. Rembang
3. Emy Puji
Anggorowati, S.E
P Kec. Rembang
4. Sulistiyowati P Kec. Rembang
5. Drs. H. Ibnu Hajar L Kec. Rembang
6. Eli Mustofa L Kec. Rembang
11. PBB
1. Munthohid, SH L Kec. Rembang
2. Siti Muayanah P Kec. Rembang
3. Wiwik Wiliyanti P Kec. Rembang
4. Agus Wanto L Kec. Rembang
5. Dewi Anggraeni P Kec. Rembang
6. Sudibyo L Kec. Rembang
12. PKP Indonesia
1. Perdana Army
Wijaya
L Kec. Rembang
2. Agus Suryanto, SH L Kec. Rembang
3. Erma Harum Sari P Kec. Rembang
