MEMPERSIPAKAN AKREDITASI

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata upaya
Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar mampu
bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.
Di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen, Kementerian
Pendidikan Nasional, diantara dampak realisasi dari peraturan-peraturan
perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2009 mencapai 98,11%. Angka ini melebihi
target yang diharapkan dapat dicapai akhir tahun 2008, yaitu 95.0%. Dengan telah
tercapainya target APK di atas, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang
SMP lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah
menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan
kebijakan dan program tersebut, diharapkan misi 5 K Kementerian Pendidikan
Nasional terkait dengan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan
Kepastian juga diharapkan dapat terpenuhi.
Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah
ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan
SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing
program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, maupun yang dilaksanakan langsung oleh sekolah.
Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan
program di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah,
efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana,
pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya.
Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan
seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan
seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah
Menengah Pertama tahun anggaran 2010.
Jakarta, Januari 2010
Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, SH., M.Si
NIP. 196312031983031004

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................1
A. Latar Belakang.........................................................................................................1
B. Tujuan Penyusunan Panduan...................................................................................2
C. Sasaran ....................................................................................................................2
BAB II PEMAHAMAN SEKOLAH TERHADAP KONSEP DAN
PELAKSANAAN AKREDITASI...........................................................................................3
A. Pengertian................................................................................................................3
B. Tujuan......................................................................................................................4
C. Manfaat....................................................................................................................4
D. Fungsi Akreditasi Sekolah.......................................................................................5
E. Lembaga Pelaksana Akreditasi................................................................................5
F. Komponen Utama....................................................................................................6
G. Persyaratan Sekolah yang Diakreditasi.................................................................6
BAB III PERSIAPAN SEKOLAH UNTUK AKREDITASI .................................................7
A. Pemantapan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan
Komponen Akreditasi..............................................................................................7
B. Pembentukan/Pemantapan Tim Penjamin Mutu Sekolah ...................................18
C. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen .......................................................19
D. Pra-Evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah......................................21
E. Pengembangan dan Pemantapan Komponen Sekolah ...........................................22
F. Evaluasi Diri dan Penyiapan Aplikasi Akreditasi..................................................23
BAB IV STRATEGI SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI.................25
A. Penyiapan Warga Sekolah .....................................................................................25
B. Penyiapan Dokumen dan Komponen Akreditasi ...................................................25
C. Pendampingan dan Penjelasan selama Visitasi......................................................27
D. Klarifikasi Temuan ................................................................................................29
BAB V HASIL AKREDITASI DAN TINDAK LANJUT...................................................31
A. Hasil ......................................................................................................................31
B. Tindak Lanjut ........................................................................................................31
BAB VI PENUTUP...............................................................................................................33

v

Belajar Untuk Masa Depanku

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP telah
melakukan berbagai program pengembangan, antara lain program yang
terkait dengan kesiswaan, kurikulum, pembelajaran, penilaian,
manajemen, ketenagaan, sarana dan prasarana sekolah. Melalui
program-program tersebut diharapkan setiap sekolah dapat
menyelenggarakan kegiatan atau proses pendidikan secara sistematis
dan mencapai hasil yang bermutu seperti yang diharapkan.
Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan yang seharusnya dan yang
diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan
acuan (benchmark). Setiap sekolah secara bertahap dikembangkan
untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan acuan
tersebut. Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek
masukan, proses, maupun lulusannya. Apabila suatu sekolah, misalnya,
telah mampu mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan
sekolah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang
kompetitif secara internasional. Dengan demikian, acuan mutu
pendidikan nasional pada dasarnya merupakan acuan minimal yang
harus dicapai oleh setiap sekolah.
Berangkat dari pemikiran tersebut dan untuk dapat membandingkan
serta memetakan mutu dari setiap sekolah pada jenjang Sekolah
Menengah Pertama, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap sekolah
tersebut. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka
dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar
mampu mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan
pendidikan nasional. Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang
komprehensif dan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang
ditetapkan, diharapkan profil mutu sekolah dapat dipetakan untuk
kepentingan peningkatan mutu sekolah oleh berbagai pihak yang
berkepentingan.
Setiap sekolah diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk
menghadapi akreditasi agar dapat memperoleh hasil optimal. Berkaitan
dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengembangkan buku
panduan yang dapat digunakan sekolah untuk mempersiapkan diri
menghadapi akreditasi.

QEC24711 - Panduan Pelaksanaan untuk Sekolah dalam Mempersiapkan Akreditasi
1


B. Tujuan Penyusunan Panduan
Melalui buku panduan ini diharapkan para pembaca, terutama
pimpinan sekolah dan para guru dapat memperoleh pemahaman secara
memadai mengenai akreditasi sekolah dan bagaimana mempersiapkan
sekolah untuk menghadapi akreditasi, sehingga diperoleh hasil yang
optimal.
C. Sasaran
Sasaran buku panduan ini adalah warga sekolah, terutama pimpinan
dan para guru serta komite sekolah. Mereka diharapkan dapat
mencermati buku pedoman ini dan menggunakannya sebagai salah satu
acuan guna mempersiapkan sekolah untuk akreditasi sesuai tugas dan
tanggungjawab masing-masing.

2 Direktorat PSMP - QEC24711


BAB II
PEMAHAMAN SEKOLAH TERHADAP KONSEP DAN
PELAKSANAAN AKREDITASI

Langkah awal bagi sekolah untuk menyiapkan diri menghadapi akreditasi
adalah memahami secara seksama tentang apa yang dimaksud akreditasi,
apa tujuan dan fungsinya, siapa yang akan melakukan akreditasi, dan
komponen apa saja yang akan dinilai dalam akreditasi, serta persyaratan apa
saja yang harus dipenuhi sekolah untuk dapat diakreditasi. Sekolah, dalam
hal ini pimpinan dan para guru serta komite sekolah diharapkan menguasai
tentang akreditasi.
Setiap warga sekolah diharapkan memahami tentang peran dan fungsinya
sehingga secara sinergis dapat berkontribusi kepada sekolah, baik selama
dalam persiapan maupun pelaksanaan akreditasi. Dengan demikian, hasil
akreditasi dapat dicapai secara optimal seperti yang diharapkan. Untuk
mencapai hal ini sekolah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang akreditasi
kepada warga sekolah dan komite. Hal ini dapat dilakukan melalui: rapat,
workshop, pemberian dokumen tentang akreditasi, dan lain-lainnya yang
memungkinkan warga sekolah dapat memahami akreditasi dengan baik dan
memotivasi untuk berkontribusi optimal sesuai peran dan fungsinya.
Berikut ini disajikan uraian singkat tentang pengertian, tujuan, manfaat,
fungsi, lembaga pelaksana, komponen-komponen utama, dan persyaratan
yang harus dipenuhi sekolah untuk dapat diakreditasi.
A. Pengertian
Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif
terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan,
yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya
dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan
kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Walaupun beragam
perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah, tetapi sekolah dievaluasi
berdasarkan mutu tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan
menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan
memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta
menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang
diharapkan.
Akreditasi merupakan alat regulasi (self-regulation) agar sekolah
mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-

3


menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki
kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses
pendidikan. Di samping itu, akreditasi juga merupakan penilaian hasil
dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang
telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa proses akreditasi
dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu
sekolah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil
menyatakan pengakuan, bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar
kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.
B. Tujuan
Akreditasi dilaksanakan dalam rangka:
1. Memberi informasi bahwa sekolah atau sebuah program dalam
suatu sekolah telah atau belum memenuhi standar kelayakan dan
kinerja yang telah ditentukan.
2. Membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan
kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu.
3. Membimbing calon peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk
mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat memenuhi
kebutuhan individual terhadap pendidikan termasuk
mengidentifikasi sekolah memiliki prestasi dalam suatu bidang
tertentu yang mendapat pengakuan masyarakat.
4. Membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah
kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain,
pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka
pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, donator atau
bantuan lainnya.
C. Manfaat
Untuk sekolah sebagai institusi, hasil akreditasi memiliki makna yang
penting, karena ia dapat digunakan sebagai:
1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan rencana
pengembangan sekolah.
2. Umpan balik untuk usaha pemberdayaan dan pengembangan
kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi dan program sekolah.



3. Pendorong motivasi untuk sekolah agar terus meningkatkan mutu
sekolahnya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat
kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan
internasional.
4. Informasi bagi sekolah sebagai masyarakat belajar untuk
meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun
sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
D. Fungsi Akreditasi Sekolah
Dengan menggunakan instrumen yang komprehensif dan
dikembangkan berdasarkan pada standar mutu yang ditetapkan, hasil
akrediatasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah.
Proses akreditasi sekolah berfungsi untuk:
1. Pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang
kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang
terkait, mengacu pada standar yang ditetapkan beserta indikator-
indikatornya.
2. Akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah
kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan
oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan, yakni sebagai dasar bagi sekolah,
pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu
sekolah.
E. Lembaga Pelaksana Akreditasi
Lembaga atau badan akreditasi Sekolah/Madrasah yang ada di tingkat
kabupaten/kota berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap SMP.
Secara umum, badan tersebut mempunyai fungsi untuk:
1. melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi TK, SD, dan
SMP.
2. melaksanakan akreditasi TK, SD, dan SMP.
3. menetapkan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat, dan
publikasi hasil akreditasi TK, SD, dan SMP.
4. melaporkan hasil akreditasi sekolah tingkat Kabupaten/Kota.
5. Membangun basis data akreditasi untuk TK, SD, dan SMP.

5


F. Komponen Utama
Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah
dalam kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan.
Mengingat sekolah sebagai sistem yang tersusun dari komponen-
komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan sekolah, maka
standar yang dimaksud harus disusun berdasarkan komponen-
komponen sekolah.
Komponen-komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian dalam
akreditasi meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan, yaitu:
1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Tenaga Kependidikan;
5. Standar Sarana dan Prasarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan;dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Setiap standar tersebut terdiri atas beberapa komponen, dan lebih lanjut
dijabarkan kedalam berbagai aspek dan indikator. Selanjutnya
indikator-indikator yang dikembangkan tersebut dijadikan acuan dalam
pengembangan instrumen akreditasi dan penilaian yang digunakan
dalam proses akreditasi sekolah.

G. Persyaratan Sekolah yang Diakreditasi
Berdasarkan SK Mendiknas No.87/U/2002, sekolah yang akan
diakreditasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis
(UPT) sekolah
2. Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan
4. Memiliki tenaga kependidikan
5. Melaksanakan kurikulum nasional
6. Telah menamatkan peserta didik.



BAB III
PERSIAPAN SEKOLAH UNTUK AKREDITASI

Sekolah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi
akreditasi. Setiap komponen yang akan menjadi fokus penilaian harus
dikembangkan sedemikian rupa sehingga pada saat akreditasi dilakukan
telah mencapai pada suatu kondisi atau mutu sesuai tataran yang ditentukan
(benchmark). Tentu saja hal ini tidak dapat dicapai secara mendadak,
melainkan melalui proses pengembangan yang relatif lama.
Terdapat beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sekolah untuk
persiapan akreditasi. Mengingat keragaman kondisi dan prestasi sekolah
yang saat ini telah dicapai, maka langkah-langkah yang akan dibahas juga
bersifat alternatif. Demikian juga, langkah-langkah tersebut tidak harus
berurutan dalam implementasinya di sekolah.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam persiapan
akreditasi adalah sebagai berikut:
1. Pemantapan rencana kerja/kegiatan dan anggaran sekolah dan
komponen akreditasi,
2. Pembentukan/pemantapan tim penjamin mutu sekolah,
3. Pengembangan sistem informasi manajemen,
4. Pra-evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah,
5. Pengembangan dan pemantapan komponen sekolah,
6. Evaluasi diri dan penyiapan aplikasi akreditasi.

A. Pemantapan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan
Komponen Akreditasi
1. Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Pengembangan
Sekolah
Di dalam akreditasi sekolah, terdapat delapan komponen utama
sekolah yang secara cermat akan dikaji dan dinilai. Tentu saja
sekolah berharap agar kedelapan komponen utama tersebut dalam
keadaan yang terbaik sehingga dapat memperoleh nilai akreditasi
maksimal, bila mungkin memperoleh nilai akreditasi A. Hal ini
tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang singkat dan mendadak.
Diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk

7


menyiapkan komponen-komponen sekolah tersebut dalam kondisi
terbaik.
Sebagaimana yang telah dikembangkan selama ini, dalam
mengelola sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS),
sekolah setiap tahun melakukan perencanaan sekolah yang
kemudian difomulasikan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS). Perencanaan sekolah adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia. RKAS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan
sekolah di masa depan untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah
yang telah ditetapkan.
RKAS disusun dengan tujuan untuk:
a. menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan
dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko
yang kecil;
b. mendukung koordinasi antar pelaku sekolah;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan
kabupaten/kota, dan antar waktu;
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
e. mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat;
dan
f. menjamin tercapainya penggunaan sumber-daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Secara garis besar, isi RKAS antara lain: Visi (dengan indikator-
indikator), misi, dan tujuan; Program-program strategis (untuk
mencapai tujuan, misi, visi); Strategi pelaksanaan; Output yang
diharapkan (apa, kapan, dan dibuat tahapan per tahunnya); Rencana
biaya (alokasi dana); Rencana pemantauan dan evaluasi.
2. Komponen Akreditasi
Beberapa program yang seharusnya dikembangkan oleh sekolah
berkaitan dengan persiapan akreditasi setidaknya mencakup
delapan komponen sesuai standar nasional pendidikan.
Delapan komponen utama sebagaimana dijabarkan di atas perlu
dikembangkan oleh sekolah secara berkelanjutan. Isi RKAS



setidaknya mencakup komponen-komponen tersebut, terutama
yang kondisi atau mutunya belum sesuai dengan acuan yang
ditentukan.
Garis besar komponen yang dinilai dalam akreditasi antara lain
meliputi sebagai berikut:

a. Standar Isi

1. Sekolah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Sekolah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman
pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.

3. Sekolah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.

4. Sekolah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip
pelaksanaan kurikulum.

5. Sekolah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan
beberapa pihak.
6. Sekolah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan layanan
konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.
7. Sekolah memiliki dokumen Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar
(KD) untuk setiap mata pelajaran.

8. Sekolah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban
belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.
10. Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai
kompetensi tertentu
11. Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan
atau Kanwil Depag/Kandepag.

12. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun Silabus sendiri.

13. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP).

9


14. Sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata
pelajaran.

15. Sekolah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran
efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimiliki.

b. Standar Proses

16. Sekolah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya
berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan
penyusunan KTSP.

17. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

18. Dokumen RPP disusun oleh guru berdasarkan prinsip keterkaitan dan
keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber bahan.

19. Sekolah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan
yang ditentukan yaitu rombongan belajar maksimal 32 siswa dan beban kerja
minimal guru 24 jam tatap muka per mingggu.

20. Proses pembelajaran di Sekolah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

21. Sekolah melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses
pembelajaran.

22. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah
mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil
pembelajaran.

23 Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala Sekolah dengan cara
pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

24. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala Sekolah.

25. Kepala Sekolah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada
pemangku kepentingan.

26. Kepala Sekolah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses
pembelajaran.



c. Standar Kompetensi Lulusan

27. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir
logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

28. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam
dan sosial.

29. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk
mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.

30. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan
secara produktif dan bertanggung jawab.

31. Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan
budaya.

32. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui jenis kegiatan pada kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

33. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan
mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.

34. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan
aturan-aturan sosial.

35. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap
kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik

36. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis
dalam wadah NKRI.

37. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa,
menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

38. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.

39. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman
agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.

11


40. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia
melalui pembiasaan dan pengamalan.

41. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk
menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.

42. Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik
individual maupun kelompok.

43. Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara
sistematis dan estetis.
44. Siswa memperoleh pengalaman ketrampilan menyimak, membaca, menulis,
dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

d. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

47. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana
(S1).

48. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
49. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar.
50. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai
dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
51. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma
agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

52. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga
kependidikan, dan orangtua siswa.
53. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya
dengan metode ilmiah.
54. Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau
diploma empat (D-IV).
55. Kepala Sekolah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat
Keputusan (SK) sebagai kepala Sekolah.

56 Kepala Sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.



57. Kepala Sekolah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan
keberhasilan mengelola siswa.

58. Kepala Sekolah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan adanya
kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa diantaranya: koperasi
siswa, peternakan/perikanan, pertanian/ perkebunan, kantin sekolah, unit
produksi dan lain-lain.

59. Kepala Sekolah melakukan supervisi dan monitoring.

60. Kepala Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal D-III.

61. Masa kerja minimal pada waktu diangkat menjadi Kepala Tenaga Administrasi
4 (empat) tahun.
62. Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal Pendidikan
Menengah atau yang sederajat.
63. Tenaga Administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan
bidang tugasnya.
64. Kepala Perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari
jalur pendidikan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
65. Masa kerja minimal pada waktu diangkat menjadi Kepala Perpustakaan 3 (tiga)
tahun dari jalur pendidik dan 4 (empat) tahun dari jalur tenaga kependidikan.

66. Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan
tugasnya sebagai tenaga perpustakaan.
67. Kepala Laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari
jalur guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/teknisi.
68. Masa kerja minimal pada waktu diangkat menjadi Kepala Laboratorium 3 (tiga)
tahun dari jalur guru, 5 (lima) tahun atau lebih dari jalur laboran/ teknisi
69. Kepala laboratorium minimal memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan
tugasnya.
70. Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan
dengan peralatan laboratorium.
71. Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I
72. Sekolah memiliki tenaga layanan khusus

13


e. Standar Sarana dan Prasarana

73. Lahan Sekolah memenuhi ketentuan luas minimal.
74. Lahan Sekolah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang
mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat.
75. Lahan Sekolah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan
pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana
untuk meningkatkan kenyamanan.
76. Sekolah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status
hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
77. Lantai Sekolah memenuhi ketentuan luas minimal.

78. Bangunan Sekolah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi
dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir

79. Bangunan Sekolah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.

80. Bangunan Sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.

81. Bangunan Sekolah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.

82. Sekolah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan
sesuai dengan peruntukannya.

83. Sekolah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.

84. Sekolah memiliki prasarana yang lengkap.

85. Sekolah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai
ketentuan.

86. Sekolah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai
ketentuan.

87. Sekolah memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum
satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

88. Sekolah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

89. Sekolah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.



90. Sekolah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

91. Sekolah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas
dan perlengkapan sesuai ketentuan.

92. Sekolah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

93. Sekolah memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan sarana sesuai
ketentuan.

94. Sekolah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai
ketentuan.

95. Sekolah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.

96. Sekolah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

97. Sekolah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.

98. Sekolah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai
ketentuan.

f. Standar Pengelolaan

99. Sekolah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.

100. Sekolah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai
dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat.

101. Sekolah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.

102. Sekolah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan
rencana kerja tahunan.

103 Sekolah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan
secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.

104. Sekolah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.

105. Sekolah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

106. Sekolah melaksanakan kegiatan kesiswaan.

15


107. Sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan
pembelajaran.
108. Sekolah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

109. Sekolah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.

110. Sekolah mengelola pembiayaan pendidikan.

111. Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang
kondusif.

112. Sekolah melibatkan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan
dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
113. Sekolah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada
pendidik dan tenaga kependidikan.
114. Sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.
115. Sekolah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
116. Sekolah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.
117. Sekolah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga
kependidikan.

118. Sekolah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi
pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

119. Sekolah menyusun RAPBS dengan melibatkan stakeholders sekolah

120. Sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan
prasarana secara menyeluruh.

121. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKA-S/M
atau RAPBS).

122. Sekolah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
pembelajaran.



123. Sekolah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.

124. Sekolah mengalokasikan biaya kegiatan rapat

125. Sekolah mengalokasikan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian
126. Sekolah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional
tidak langsung.
127. Sekolah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam
penyusunan RKA-S/M.

128. Sekolah memiliki pembukuan biaya operasional.

129. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan
menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

130. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam
silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester.
131. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi
dasar (KD) dan teknik penilaian.
132. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan
bentuk dan teknik penilaian.
133. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan
atau bentuk lain dalam menilai siswa.

134. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan
kesulitan belajar siswa.

135. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai
balikan/komentar yang mendidik.
136. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
137. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester
kepada kepala Sekolah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
138. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama
dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan

17


Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir
semester.
139. Sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran
melalui rapat dewan guru

140. Sekolah mengkoordinasikan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir
semester.

141. Sekolah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program
pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.
142. Sekolah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani,
olahraga, dan kesehatan.
143. Sekolah menyelenggarakan ujian Sekolah dan menentukan nilai kelulusan
siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku.
144. Sekolah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang
tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.
145. Sekolah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

146. Sekolah menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria
kelulusan.

147. Sekolah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).

148. Sekolah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa
yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

149. Sekolah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI/
atau hasil ujian Paket A sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru

B. Pembentukan/Pemantapan Tim Penjamin Mutu Sekolah
Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sekolah, baik yang bersifat
rutin maupun pengembangan, sekolah hendaknya mengacu pada RKAS
yang telah disusun. Memang tidak tertutup kemungkinan untuk
melakukan perubahan-perubahan terhadap rencana tersebut, sejauh
untuk penyempurnaan. Agar apa yang dilakukan sekolah selaras dengan



RKAS dan menuju kearah peningkatan pencapaian hasil, maka
diperlukan pemantauan, pendampingan dan pengarahan. Untuk
merealisasikan hal tersebut, salah satu alternatifnya dilakukan melalui
pembentukan tim penjamin mutu. Tim tersebut terdiri atas unsur guru,
wakil kepala sekolah dan anggota komite sekolah. Jika memungkinkan
ada unsur ahli dari luar sekolah (misalnya dari perguruan tinggi).
Tim penjamin mutu bertugas antara lain; membantu sekolah dalam
merancang RKAS, memantau dan mengarahkan serta memberi
masukan-masukan dalam melaksanakan program-program sekolah.
Tim penjamin mutu membantu sekolah dalam pencapaian mutu
penyelenggaraan sekolah dan hasil-hasil yang semestinya dicapai,
termasuk keberhasilan akreditasi sekolah.
Berkaitan dengan akreditasi sekolah, tim penjamin mutu harus
mencermati delapan komponen utama sekolah yang menjadi fokus
akreditasi dan rincian indikatornya. Setiap indikator harus dapat
diketahui sejauhmana kondisinya dan bagaimana perkembangannya,
serta apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akreditasi.

C. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Sebagai upaya untuk menjamin mutu pendidikan nasional, pemerintah
menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan. Pada
Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa standar nasional pendidikan
terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian
penidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah, termasuk di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) diharapkan dapat memenuhi kedelapan
standar nasional tersebut.
Salah satu standar yang sangat besar pengaruhnya terhadap mutu
pendidikan adalah standar pengelolaan. Pengembangan standar
pengelolaan pada jenjang Pendidikan Dasar Menengah, termasuk pada
SMP, dilakukan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas. Standar pengelolaan terkait dengan
pemanfaatan sumber daya sekolah secara efisien untuk dapat mencapai
tujuan sekolah secara optimal. Hal tersebut terkait erat dengan
pengelolaan berbagai data sekolah, seperti: Kesiswaan, Ketenagaan,
Sarana-Prasarana, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

19


Pembelajaran, Penilaian, Kelulusan, dan Keuangan serta data terkait
lainnya. Penyediaan dan pengolahan data secara lengkap, sistematis dan
akurat merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pengelolaan
sekolah dengan MBS secara memadai.
Selama ini aktivitas manajemen sekolah yang antara lain dalam
menyediakan, mengelola, dan menyampaikan berbagai informasi yang
berkaitan tentang sekolah dilakukan secara konvensional. Cara tersebut
membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tinggi serta kurang efektif
karena kesulitan dalam pencarian dan penyampaian data. Selain itu,
penyimpanan arsip untuk jangka waktu yang lama mengalami banyak
kesulitan, di antaranya tidak tahan lama karena dalam bentuk kertas,
membutuhkan ruang yang luas untuk penyimpanan, sukar dalam
pembaharuan, dan lain-lain. Pengembangan perangkat lunak teknologi
informasi yang menangani manajemen informasi sekolah merupakan
alternatif solusi permasalahan di atas. Oleh karena itu, setiap sekolah
diharapkan dapat mengembangkan Sistem Informasi Manajemen
(SIM).
SIM sekolah adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang
dirancang khusus untuk mengelola informasi sekolah, yang dapat
diakses secara cepat dan akurat. SIM mencakup berbagai informasi
sekolah, antara lain: Kesiswaan, Ketenagaan, Sarana-Prasarana,
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pembelajaran, Penilaian,
Keuangan, Kelulusan & Alumni, serta informasi terkait lainnya.
Melalui sistem informasi ini dapat mempermudah dalam melakukan
proses pemantauan dan pengendalian setiap aktivitas sekolah. Hal ini
sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan
strategis sekolah. Di samping itu, melalui SIM berbasis komputer,
sekolah dapat mengkomunikasikan berbagai potensi dan
keunggulannya secara lebih luas kepada masyarakat, orang tua siswa,
dunia usaha, lembaga pendidikan, dan stakeholders lainnya.
Tujuan dan manfaat SIM Sekolah
1. Menyediakan informasi secara akurat, cepat, tepat, dan murah.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa dan orang tua/wali
serta stakeholders lainnya dengan mengedepankan teknologi
informasi.
3. Menjaring berbagai informasi sehingga tercipta interaksi yang erat
antar warga sekolah, antara sekolah dengan komite sekolah, orang
tua/wali, dan stakeholders lainnya
4. Membentuk image positif sekolah yang kuat dimasyarakat luas.



Apabila saat ini belum memiliki SIM yang memadai, sekolah
seyogyanya segera mengembangkannya.

D. Pra-Evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah
1. Pengertian
Pada dasarnya, pra-evaluasi diri sangat terkait dengan kegiatan
M&E sekolah. Secara khusus, pra-evaluasi diri perlu dilaksanakan
sebelum kegiatan akreditasi dilakukan.
Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang umumnya
diperoleh melalui pengukuran, untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dan efisiensi suatu program pendidikan atau kinerja
sekolah. Evaluasi cenderung bersifat kualitatif, dilaksanakan untuk
menguji objek atau kegiatan dengan kriteria tertentu untuk
keperluan pembuatan keputusan.
Evaluasi diri merupakan suatu upaya sistematis untuk
menghimpun, mengolah dan menyusun informasi sebagai aspek
kegiatan akademis profesional untuk dapat menyimpulkan kinerja
dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Melalui evaluasi diri
akan diperoleh umpan balik guna meningkatkan kinerja sehingga
kualitas sekolah akan terus menjadi lebih baik.
Pada dasarnya, evaluasi diri dapat juga dianggap sebagai suatu
analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman atau
SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, threat). Evaluasi
diri merupakan langkah awal proses akreditasi, yaitu evaluasi
eksternal, dapat berupa validasi sejawat yang sifatnya voluntary,
tetapi dapat juga berupa akreditasi mandataris.
2. Tujuan
Pra-evaluasi diri bertujuan untuk menilai berbagai kelemahan dan
hambatan yang dihadapi sekolah dalam mencapai tingkat
perkembangannya untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan strategi pengembangan selanjutnya.
Pra-evaluasi diri merupakan upaya pengenalan diri dan kesadaran
diri. Melalui kegiatan ini, sekolah akan mengetahui secara pasti
mengenai keadaan sekolah yang sebenarnya, baik kelemahan
maupun keunggulannya. Setelah mengenali kondisi sekolahnya,
maka akan timbul kesadarannya untuk terus melakukan berbagai
pembenahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

21


3. Komponen dan Indikator Pra-evaluasi Diri
Pra-evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kondisi semua aspek
sekolah secara komprehensif. Hasilnya disusun ke dalam laporan
yang umumnya disebut sebagai Profil Lembaga atau Profil
Sekolah. Komponen dan indikator yang digunakan untuk pra-
evaluasi diri sekolah sama dengan komponen dan indikator yang
akan dinilai dalam akreditasi.
Pada tahap ini setiap sekolah yang berencana mengajukan
akreditasi sebaiknya lebih dahulu melakukan pra-evaluasi diri dan
menyusun suatu laporan mengenai keadaan sekolah, kegiatan
operasional yang menunjang tujuan sekolah. Hal-hal yang
dituliskan dalam laporan hendaknya akurat, apa adanya dan
objektif. Mengingat sifatnya yang spesifik dan berisi keadaan
lembaga, maka buku laporan ini disebut “Profil Lembaga”.
Hasil pra-evaluasi diri perlu diinformasikan kepada semua warga
sekolah. Komponen sekolah yang masih kurang baik perlu segera
dibenahi dan disempurnakan. Pembenahan hendaknya dilakukan
secara sistematis, dilakukan melalui pembagian tugas. Misalnya,
wakil kepala sekolah bidang kurikulum membenahi masalah
kurikulum, pembenahan bidang kesiswaan diserahkan kepada guru
yang terbiasa menangani hal tersebut, dan seterusnya.

E. Pengembangan dan Pemantapan Komponen Sekolah
Setiap sekolah hendaknya memiliki target atau benchmark tentang
keadaan setiap komponen dan indikator yang akan dikreditasi. Rincian
target komponen tersebut harus tersusun secara jelas, terukur dan
didokumentasikan secara sistematis. Hasil pra-evaluasi diri yang
mencakup komponen-komponen tersebut kemudian dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian dibuat semacam matrik
untuk mengetahui indikator mana yang telah sesuai target dan mana
yang belum.
Apabila masih terdapat banyak komponen atau indikator yang
kondisinya di bawah target, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang
faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan
menyusun program-program sekolah untuk memperbaiki indikator
tersebut. Perlu juga dicermati, program apa yang perlu dikembangkan,
siapa penanggungjawabnya, di mana dilaksanakan, dan berapa lama
tujuan program dapat dicapai. Apabila masih banyak komponen dan



indikator yang belum memenuhi harapan, maka sebaiknya rencana
akreditasi ditunda lebih dahulu. Hasil pra-evaluasi diri yang
menyangkut berbagai komponen dan indikator yang masih kurang
hendaknya dikomunikasikan ke warga sekolah, terutama ke pihak-
pihak yang terkait langsung dengan komponen tersebut.
Sekolah dapat melakukan evaluasi diri untuk mengajukan aplikasi
akreditasi sekolah jika pembenahan terhadap komponen atau indikator
tersebut selesai dilakukan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

F. Evaluasi Diri dan Penyiapan Aplikasi Akreditasi
Evaluasi diri secara menyeluruh perlu dilakukan lagi setelah program-
program pembenahan dilaksanakan sesuai rancangan dan hasilnya telah
mencapai target. Evaluasi ini tidak terbatas pada program-program
pembenahan saja, melainkan semua komponen sekolah yang menjadi
target akreditasi. Tim penjamin mutu secara profesional dan jujur harus
dapat tegas melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya ke
sekolah. Instrumen dan mekanisme evaluasi diri menggunakan
pedoman yang dikeluarkan Basda atau Lembaga Pelaksana Akreditasi
Kab/Kota. Hasil evaluasi diri hendaknya tidak hanya berupa dokumen
instrumen dan format penilaianya saja, tetapi juga semua dokumen
yang menjadi dasar dan mendukung penilaian tiap-tiap komponen
tersebut. Dokumen pendukung perlu disiapkan, baik dalam bentuk hard
copy maupun soft copynya. Jika sekolah telah memiliki SIM yang
berbasis komputer, maka hendaknya ada satu folder sendiri untuk
tempat pengelolaan file akreditasi. Hal ini akan memudahkan dalam
mengakses dan memperbarui informasi atau dokumen.
Aplikasi untuk akreditasi ke Basda atau Lembaga Pelaksana Akreditasi
Kabupaten/Kota perlu disampaikan sesuai mekanisme yang telah
ditentukan.

23


BAB IV
STRATEGI SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN
AKREDITASI

A. Penyiapan Warga Sekolah
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam MBS, kondisi sekolah yang
diperoleh melalui evaluasi diri sebaiknya diinformasikan ke seluruh
warga sekolah. Demikian juga, setelah hasil evaluasi diri dianggap
memenuhi syarat sehingga sekolah mengajukan aplikasi akreditasi ke
Basda atau Lembaga Pelaksana Akreditasi Kabupaten/Kota, maka
langkah berikutnya adalah menyiapkan warga sekolah. Warga sekolah,
meliputi pimpinan, para guru, karyawan, siswa dan komite sekolah
perlu diberi penjelasan tentang aplikasi akreditasi dan kemungkinan
akan dilakukan visitasi oleh asesor dari Basda atau Lembaga Pelaksana
Akreditasi Kabuapten/Kota.
Warga sekolah perlu dijelaskan tentang kondisi setiap komponen dan
indikator hasil evaluasi diri, serta apa yang perlu mereka lakukan pada
saat pelaksanaan visitasi. Diharapkan warga sekolah dapat
melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan bila diperlukan siap
untuk memberikan penjelasan kepada asesor sesuai hasil evaluasi diri.
Perlu dilakukan pembagian tugas secara jelas kepada warga sekolah
mengenai pelaksanaan visitasi.

B. Penyiapan Dokumen dan Komponen Akreditasi
Salah satu hal esensial selama visitasi adalah kelengkapan dokumen
yang terkait dengan delapan komponen utama yang akan dinilai dalam
akreditasi. Sekolah perlu menyiapkan dokumen secara lengkap,
sebaiknya dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Apabila SIM
sekolah sudah dikembangkan dengan baik, maka perlu disusun file
tersendiri untuk akreditasi. Upayakan file tersebut disusun dengan
tampilan yang sangat baik.
Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
1. Pelaksanaan Kurikulum
a. Kepmendiknas No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Permendiknas No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

25


c. Permendiknas No 22, 23 dan 24 Tahun 2006 tentang SI, SKL,
dan Pelaksanaannya
d. Permendiknas No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan
e. KTSP sekolah atau Kurikulum yang berlaku
1) Perangkat Silabus, RPP, bahan ajar, media
2) Kalender Pendidikan dan Jadwal pembelajaran
2. Proses Pembelajaran
a. Jadwal pembelajaran dan presensi pembelajaran
b. Buku-buku dan bahan ajar yang digunakan sebagai referensi
c. Media dan alat bantu pembelajaran
d. Hasil-hasil penelitian tindakan kelas
e. Laporan praktikum dan tugas-tugas siswa
f. Laporan Hasil Penilaian
3. Penilaian
a. Rancangan penilaian hasil belajar
b. Instrumen/soal-soal penilaian
c. Dokumen nilai dari sistem penilaian kelas
d. Prestasi akademik dan non-akademik
4. Manajemen Sekolah
a. Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
b. Rencana pengembangan kompetensi tenaga kependidikan
c. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
d. Peraturan dan tata tertib sekolah
e. Jadwal dan pelaksanaan rapat sekolah
f. Program supervisi internal
g. Arsip surat masuk dan keluar
h. Buku penghubung, catatan kasus dan sejenisnya
i. Daftar inventaris sarana dan prasarana sekolah
j. Buku administrasi keuangan dan ketenagaan
k. Akta pendirian/kelembagaan



l. Bagan atau struktur organisasi
m. Peraturan tentang efektivitas pembelajaran
n. Kerjasama dengan lembaga lain
5. Sarana dan Prasarana
a. Daftar inventaris sarana dan prasarana
b. Peta sekolah
c. Daftar bahan dan alat setiap lab atau ruang praktik
d. Daftar buku perpustakaan
6. Ketenagaan
a. Daftar guru dan karyawan
b. Dokumen pengangkatan staf (guru dan karyawan)
c. Daftar beban tugas guru dan karyawan
d. Daftar Latar belakang pendidikan guru dan karyawan
7. Pembiayaan dan pendanaan
a. RKAS
b. Laporan keuangan
c. Bukti-bukti pembayaran
d. Rekening sekolah
e.
C. Pendampingan dan Penjelasan selama Visitasi
Visitasi adalah kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh tim Asesor
yang diberi tugas oleh Badan Akreditasi Sekolah. Mereka
melaksanakan klarifikasi, verifikasi dan validasi terhadap data dan
informasi yang telah disampaikan oleh sekolah melalui pengisian
instrumen evaluasi diri.
Dengan menggunakan instrumen visitasi, tim Asesor (yang terdiri dari
beberapa orang) melakukan kunjungan ke sekolah. Kegiatan-kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan melalui pengamatan lapangan, wawancara
dengan warga sekolah, verifikasi atau pencermatan ulang berbagai data
pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan
komponen dan aspek akreditasi. Visitasi ini dilakukan untuk
meningkatkan kecermatan, keabsahan, serta kesesuaian antara fakta
dengan data yang diperoleh melalui pengisian instrumen evaluasi diri.
Di samping itu, dengan visitasi ini diharapkan dapat diperoleh data dan

27


informasi tambahan mengenai keadaan yang sesungguhnya dari sekolah
yang diakreditasi.
Asesor akan melakukan visitasi ke sekolah yang akan diakreditasi.
Asesor akan datang ke sekolah menemui kepala sekolah dan warga
sekolah dan menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi,
verifikasi dan validasi atau cek ulang terhadap data dan informasi
kuantitatif maupun kualitatif yang terjaring melalui instrumen evaluasi
diri. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi tersebut dilakukan
dengan cara membandingkan data dan informasi yang diperoleh
melalui instrumen evaluasi diri dengan kondisi nyata sekolah melalui
pengamatan lapangan, observasi kelas, wawancara dengan warga
sekolah, dan pencermatan ulang data pendukung.
Tim asesor juga dimungkinkan untuk melakukan pencarian data dan
informasi tambahan yang esensial tentang sekolah, termasuk
pendalaman hal-hal khusus untuk memperkuat hasil klarifikasi,
verifikasi dan validasi yang dilakukannya. Selain itu, asesor juga harus
memberikan catatan verikasi pada lembar format instrumen visitasi
untuk setiap komponen dan aspek. Dengan demikian, hasil visitasi akan
menjadi masukan yang akurat dan valid bagi Basda atau Lembaga
Pelaksana Akreditasi Kabupaten/Kota untuk menetapkan peringkat
akreditasi sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan
sekolah selama visitasi, antara lain:
1. Selama visitasi, setiap warga sekolah hadir sesuai jam belajar/kerja
di sekolah, meskipun pada saat itu tidak ada tugas mengajar (bagi
guru)
2. Setiap warga sekolah tetap melakukan aktivitas sesuai tugas
masing-masing
3. Tim penjamin mutu hadir lebih awal dan mempersiapkan
dokumen-dokumen dan perangkat kelengkapan untuk akreditasi
4. Pihak pimpinan dan tim penjamin mutu, sesuai kesepakatan jadwal
kegiatan akreditasi, menyampaikan secara ringkas dan
komprehensif tentang kondisi sekolah dan berbagai hal terkait
dengan hasil evaluasi diri
5. Setiap pertanyaan dari tim asesor hendaknya dijawab dengan
tuntas dan jujur sesuai apa adanya



D. Klarifikasi Temuan
Setelah melakukan verifikasi, validasi terhadap data dan informasi yang
terjaring dan instrumen evaluasi diri, serta pencarian dan pendalaman
terhadap data dan informasi tambahan, tim asesor melakukan
pertemuan dengan warga sekolah. Pertemuan ini dimaksudkan untuk
mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang
sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data dan informasi yang
terjaring dalam instrumen evaluasi diri.
Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah memiliki hak jawab untuk
mengklarifikasi berbagai temuan tersebut. Klarifikasi dimaksudkan
untuk menyampaikan secara umum gambaran yang diperoleh asesor
untuk setiap komponen dan aspek untuk dijadikan bahan perbaikan bagi
sekolah di masa mendatang. Klarifikasi ini bukan merupakan langkah
kompromi antara tim asesor dengan sekolah untuk memperoleh
peringkat akreditasi secara tidak benar.
Hasil temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan akreditasi sangat
bermanfaat bagi sekolah. Sekolah perlu mencermati setiap temuan dan
mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan tim akreditasi. Dalam
hal ini, perlu diadakan semacam rapat khusus untuk membahas temuan
tersebut.

29


BAB V
HASIL AKREDITASI DAN TINDAK LANJUT

A. Hasil
Setelah menyelesaikan visitasi ke sekolah, tim asesor memberikan
penilaian disertai berita acara visitasi. Hasil penilaian oleh tim asesor
juga disertai saran-saran untuk pengembangan dan peningkatan kinerja
sekolah. Hasil visitasi oleh tim asesor diserahkan ke lembaga/badan
yang menangani akreditasi Sekolah di Kabupaten/Kota untuk diolah.
Lembaga tersebut sesuai dengan kewenangannya melakukan sidang
pleno untuk menetapkan hasil akhir akreditasi. Selanjutnya, lembaga
tersebut menerbitkan hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi dan
laporan hasil akreditasi untuk sekolah.
Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.
Peringkat tersebut terdiri atas tiga klasifikasi berdasarkan skor
keseluruhan komponen yang diperoleh, yaitu: A (Amat Baik); B (Baik);
C (Cukup). Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C
(Cukup), dinyatakan tidak terakreditasi.

B. Tindak Lanjut
Setelah menerima hasil akreditasi dan saran-sarannya, sekolah perlu
mencermati dan melakukan refleksi terhadap hasil akreditasi dan saran-
sarannya. Apabila memperoleh akreditasi A (Amat Baik) atau B (Baik),
sekolah patut bersyukur meskipun harus tetap mencermati hasil
penilaian dan saran pada setiap komponen. Seringkali,
mempertahankan hasil yang sudah dicapai merupakan hal yang lebih
sulit dibanding upaya untuk meraihnya. Pada komponen-komponen
yang masih belum optimal hasilnya, sekolah perlu mengkaji apa
penyebabnya dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkan. Hal ini
kemudian dikembangkan menjadi salah satu program pada RKAS
tahun atau periode berikutnya.
Hasil C (Cukup) pada dasarnya belum menunjukkan kinerja sekolah
yang memuaskan. Apalagi kalau hasilnya tidak terakreditasi. Beberapa
atau bahkan pada setiap komponen masih terdapat indikator-indikator
yang kondisi/mutunya kurang baik. Sekolah, termasuk tim penjamin
mutu perlu melakukan pengkajian secara sistematis. Komponen apa
saja yang kurang baik dan apa penyebabnya serta upaya apa yang perlu

31


dilakukan untuk memperbaikinya. Hasil ini juga perlu disampaikan ke
seluruh warga sekolah agar menjadi bahan untuk instropeksi.
Namun demikian, sekolah tidak perlu putus asa. Sekolah diberi
kesempatan dua tahun untuk meningkatkan kinerjanya, kemudian bisa
mengajukan akreditasi lagi ke lembaga/badan yang menangani
akreditasi sekolah/madarasah di tingkat Kabupaten/Kota.



BAB VI
PENUTUP

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sekolah.
Setiap sekolah secara bertahap diharapkan dapat berkembang menuju
kepada pencapaian mutu berstandar nasional, dan bahkan ke bertaraf
internasional. Melalui akreditasi, yang didahului dengan evaluasi diri,
sekolah dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan setiap komponen
yang ada di sekolahnya. Selanjutnya, sekolah dapat membenahi
kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan prestasi yang
dicapainya.
Melalui pedoman ini diharapkan para pimpinan sekolah dan warga sekolah
lainnya dapat menguasai tentang akreditasi, dan menyiapkan diri dengan
sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya, serta secara sinergis
menyiapkan sekolah untuk menghadapi akreditasi sehingga diperoleh hasil
yang optimal.

33

MEMPERSIPAKAN AKREDITASI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to MEMPERSIPAKAN AKREDITASI

Similar to MEMPERSIPAKAN AKREDITASI (20)

More from Nandang Sukmara

More from Nandang Sukmara (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

MEMPERSIPAKAN AKREDITASI