SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI KEPALA TATA USAHA
SMP, SMA, SMK NEGERI
KABUPATEN BANDUNG
P E M B U K A A N
Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyaraktan dan kebangsaan.
Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional
sebagaimana tersebut diatas, yang langsung berhadapan dan
menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik
adalah sekolah. oleh karena itu sekolah merupakan lembaga pendidikan yang
berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan,
Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, Kepala
sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah
perlu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pegawai Tata
Usaha, Guru, Pembantu Kepala Sekolah, Komite, Siswa, Orang Tua Siswa
dan pihak-pihak lain diluar sekolah dalam kegiatan peyelenggaraan kegiatan
pendidikan
Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar
mengajar disekolah merupakan hasil kerja sama kepala sekolah dangan
komponen lainnya seperti tersebut diatas. Untuk mewujudkan pelayanan
administrasi yang teratur, Tertib, terarah dan terencana oleh pegawai tata
usaha dengan kepala tata usahanya. Kepala tata usaha dan pegawai tata usaha
lainya punya peranan dan tanggung jawab yang besar dalam membantu
perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah, oleh karena itu agar
tugas-tugas ketatausahaan di sekolah dapat terlaksana dengan baik
diperlukan seorang pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar
tenaga administrasi.
Menyadari pentingnya tugas ketatausahaan sekolah dalam rangka
mewujudkan tujuan pendidikan nasiaonal, maka pegawai tata usaha perlu
mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pembinaan secara terprogram,
menyeluruh, terpadu, sistematis dan bersinambungan.
Kepala tata usaha SMP, SMA, dan Subag SMK Kabupaten Bandung
sebagai penanggung jawab kegiatan administrasi disekolah harus memiliki
kebersamaan dalam visi dan misi, serta mewujudkannya besama-sama secara
nyata, sehingga dapat melaksanakan tugas ketataushaan secara baik dan
benar.
Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK
Kabupaten Bandung adalah wadah Para Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan
Subag SMK Kabupaten Bandung untuk bersilahturakhmi, bertukar informasi,
menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman agar dapat melaksanakan
tugas ketatausahaan secara baik dan benar.
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
VISI DAN MISI
Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA DAN SMK NEGER
KABUPATEN BANDUNG MEMILIKIKI :
A. VISI
Terwujudnya Kepala Tata Usaha yang professional, proposional,
responsibilitas, akuntabel dan memiliki etos kerja serta disiplin
sebagai mitra kerja Kepala Sekolah,
B. Misi
 Membina hubungan silahturakhmi yang bik dan terprogram
 Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang mendukung
peningkatan kinerja.
 Membina prestasi kerja dengan dilandasi keteladanan dan
disiplin yang tinggi
 Mengembangkan semangat kemitraan yang kokoh dan solid.
C. STRATEGI
 Mengadakan pertemuan rutin anggota dan pengurus
 Mengadakan kunjungan silakhturami ke sekolah-sekolah
 Mengadakan audiensi dengan organisasi lain.
 Mengadakan kerjasama dengan organisasi lain.
 Mengadakan penataran-penataran atau diklat dalam rangka
meningkatkan kemampuan anggota dan pengurus
 Mengadakan seminar atau symposium
 Mensosialisakan program-program pemerintah (khususnya
dalam bidang pendidikan) kepada anggota.
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
N A M A
Oraganisasi ini bernama Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha
SMP, SMA SMK Negeri Kabupaten Bandung disingkat FKKTU.
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN
1. FKKTU Kabupaten Bandung berkedudukan di Kabupaten Bandung.
2. Penunjukan sekretariat FKKTU Kabupaten Bandung ditentukan oleh
pengurus pada periode yang sedang berjalan.
Pasal 3
W A K T U
1. FKKTU Kabupaten Bandung dibentuk untuk waktu yang tidak tentukan.
2. FKKTU Kabupaten Bandung dibentuk pada Tanggal 18 mei 2000
dipangandaran
BAB II
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 4
ASAS
FKKTU Kabupaten Bandung berasaskan Pancasila. Landasan
konstitusionalnya :
1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Undang-undang Replubilk Indonesian Nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999
5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diperbaharui oleh
PP No. 53 tahun 2010 untuk pelaksanaannya dikeluarkan Perka
BKN No. 21 tahun 2010.
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah dan
Janji Pegawai Negeri Sipil.
7. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah No. 262/C/Kep/R.1992 Tanggal 27 Juli 1992 Tentang
Pedoman Pembukuan Sarana Pendidikan bagi sekolah di
lingkungan Pembinaan Dirjen Dikmen.
8. Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
9. Permendiknas No 19 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraaan dan
Pengelolaan Pendidikan
10. Perda No 26 tahun tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan
11. Permendiknas No. 24 Tahun 2008
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
12.
Pasal 5
S I F A T
1. FKKTU Kabupaten Bandung adalah sebuah wadah untuk
bermusyawarah dan bertukar pikiran para kepala tata usaha SMP,
SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung secara bebas
untuk membahas segala permasalahan kedinasan yang dihadapi
sehari-hari dengan tanpa pengaruh dari pihak luar melalui prosedur
yang benar sesuai dengan etika hukum dan etika moral.
2. FKKTU membantu pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),
penyebarluasan informasi dalam bidang pendidikan.
3. FKKTU bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan pula
bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik serta tidak
menjalankan kegiatan politik praktis.
Pasal 6
T U J U A N
Tujuan dibentuknya Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP,
SMA, SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah:
1. Mengorganisir kepala tata usaha untuk meningkatkan kopetinsi
kepemimpinan dalam rangka menghasilkan sumber daya
manusia yang professional, proposional, responbilitas dan
akuntabel.
2. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada kepala tatusaha
agar dapat mengembangkan jati dirinya.
3. Mempererat dan meningkatkan sirahturahmi antar kepala tata
usaha sekolah sebagai sarana terciptanya persatuan dan kesatuan.
4. Menyikapi perubahan arah kebijakan di bidang pendidkan..
BAB III
FUNGSI DAN USAHA
Pasal 7
F U N G S I
FKKTU berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan
Kepala tata usaha dan Pelaksana Tata usaha dalam rangka meningkatkan
kemampuan kinerja sehingga terwujud tenaga yang professional sesuai tugas
dan fungsinya.
Pasal 8
U S A H A
FKKTU berusaha untuk mencapai tujuannya dengan mengadakan
kegiatan-kegiatan :
a. Pertemuan rutin
b. Seminar-seminar
c. Bintek
d. Sosialisasi
e. Publikasi
f. Kunjungan kerja.
Kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri atau
bekerja sama dengan organisasi/instansi yang terkait.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 9
STRUKTUR ORGANISASI
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
Struktur Organisasi Forum komunikasi Kepala Tata Usaha SMP,
SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
Bidang-bidang
1. Pengembangan Sumber Daya manusia
2. Pengabdian dan hubungan masyarakat
3. Kerjasama organisasi
4. Koordinator Wilayah
a. Koordinator wilayan I
b. Koordinator wilayah II
c. Koordinator wilayah III
Pasal 10
ANGGOTA
1. Yang menjadi anggota FKKTU adalah Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan
Subag SMK Negeri Yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bandung.
2. Anggota berhenti apabila:
a. Meninggal dunia
b. Pensiun atau tidak menjabat lagi
3. Syarat-syarat menjadi anggota:
a. menduduki jabatan Kepala Tata Usaha di SMP, SMA, SMK Negeri
di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
b. Mentaati AD dan ART FKKTU dan peraturan organisasi lainnya.
c. Berperan aktif dan berpartisipasi meningkatkan kemampuan diri serta
kepentingan organisasi demi kemajuan bersama.
4. Kewajiban Anggota :
a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dalam AD dan
ART
b. Membayar uang iuran rutin tahunan yang besarrnya ditentukan oleh
hasil musyawarah anggota.
c. Menjaga nama baik diri sendiri, organisasi dan instansi.
d. Menghadiri pertemuan-pertemuan, rapat-rapat atau musyawarah yang
diselenggarakan oleh FKKTU.
5. Hak anggota :
a. Menerima perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan AD dan ART
b. Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam setiap pertemuan rapat
ataupun musyawarah anggota.
c. Memberikan usul, saran ataupun kritik terhadap organisasi dan instansi
demi kemajuan bersama.
d. Mempunyai hak untuk di pilih dan memilih.
BAB V
PENGURUS, MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 11
PENGURUS
1. Pengurus adalah anggota yang terpilih pada musyawarah anggota
2. Pembentukan pengurus melalui musyawarah anggota yang dipimpin oleh
tim formatur.
3. Tim formatur dan anggotanya ditentukan oleh musyawarah anggota
4. Pemilihan Pengurus :
a. Pembentukan anggota pengurus oleh tim formatur yang dipimpin oleh
ketua terpilih
b. Pembentukan anggota pengurus selambat-lambatnya satu bulan
setelah musyawarah anggota.
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
5. pengurus terdiri dari ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan sekbid.
6. Masa bakti kepengurusan FKKTU adalah 3 tahun.
7. Ketua dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan.
Pasal 12
MUSYAWARAH DAN RAPAT
1. Musyawarah anggota merupakan lembaga kekuasaan tertinggi
2. Musyawarah anggota dilaksanakan tiga tahun satu kali
3. Musyawarah anggota dihadiri oleh seluruh anggota,
4. Musyawarah anggota mengesah atau menolak laporan pertanggung
jawaban
5. Musyawarah anggota mengangkat dan memberhentikan Ketua
6. Musyawarah anggota membahas tentang revisi anggaran dasar (AD) dan
anggaran rumah tangga (ART)
7. Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh anggota terbatas
atau pengurus inti.
8. Rapat pleno membahas masalah rencana kerja, dan hal-hal lain yang
penting bagi kelangsungan organisasi.
9. Rapat paripurna anggota adalah rapat yang dihadari oleh seluruh
anggota.
10. Rapat paripurna dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang sifatnya
mendesak.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 13
SUMBER KEUANGAN
Sumber keuangan FKKTU diperoleh dari :
1. Iuran anggota
2. Donator/sumbangan-sumbngan yang tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan aturan.
BAB VII
PEMBUBARAN
Pasal 14
PEMBUBARAN
1. FFKTU hanya dapat dibubarkan melalui musyarawah anggota..
2. Musyawarah pembubaran FKKTU hanya dapat dilaksanakan atas
dasar usulan dari anggota yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua
pertiga.
3. Usul pembubaran FKKTU diterima oleh musyawarah anggota jika
disetujui dengan sura bulat.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 15
PENUTUP
Anggaran dasar ini ditetapkan oleh musyawarah anggota pada
tangga …../ ……./ ……….. dan berlaku mulai tanggal ditetapkannya.
Pasal 16
Setelah ditetapkannya AD, ART ini maka anggaran dasar sebelulmnya tidak
berlaku lagi.
Soreang
Di tetapkan di
:
:
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
Tim Perumus :
Ketua, Sekretaris,
Anggota :
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM KOMUNIKASI KEPALA TATA USAHA
SMP, SMA, SMK NEGERI
KABUPATEN BANDUNG
UMUM
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi berkat rakhmat dan
karunianya serta partisipasi semua anggota Tim revisi AD dan ART
alhamdulillah Anggaran Dasar telah selesai direvisi.
Namun supaya tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaanya maka kami
berusaha menjelaskannya secara ekplisit dalam Anggaran Rumah Tangga ini
pasal demi pasal,
Semoga Anggaran Rumah Tangga ini dapat menggambarkan Jiwa dari
Aggaran Dasar ini dan dapat menjelaskan maksud serta tujuan pasal demi
pasal.
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
N A M A
Forum adalah wadah sekelompok atau sekumpulan orang, yang memiliki
kesamaan baik nasib, kepentingan, tujuan. sehingga kelompok itu
menyatukan suara, fikiran dan langkahnya agar usahanya memiliki kekuatan
yang maksimal untuk memperjuangkan nasib, kepentingan dan tujuannya.
Ciri-ciri tersebut sangat lekat dengan kegiatan atau perjuangan yang dikukan
oleh Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan SMK Kabupaten Bandung baik pada
priode pembentukan maupun dalam priode setelah di terbentuknya wadah
atau organisasi, oleh karena itu organisasi ini di sebut Forum
Komunikasi adalah pola interaktif sekelompok orang, dilakukan langsung
(melalui tatap muka atau pertemuan) atau tidak langsung (melalui alat
komunikasi seperti media elektronik atau media cetak), sifatnya terarah
(memiliki tujuan), terprogram (dilakukan secara sistemik) dan insten
(berkesinambungan).
Kepala Tata Usaha adalah salah satu istilah yang digunakan untuk seorang
Kepala di Unit Pelaksana Teknis (UPT) urusan administrasi sekolah, dasar
hukumnya adalah PP Nomor 41 tahun 2007 Pasal 5 ayat 6 dan 7. Selain
istilah Kepala Tata Usaha, Kepala di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah
urusan adminitrasi sekolah juga disebut Tenaga Kependidikan dasar
hukumnya UU Nomor 20 tahun 2003 Bab I, Pasa 1, ayat 5 dan didalam
Permen Nomor 24 tahun 2008 Kepala di Unit Pelaksana Teknis urusan
administrasi sekolah disebut Kepala Tenaga Adminstrasi.
Ketiga istilah tersebut memiliki
Terlepas dari istilah, difinsi istilah, tugas dan fungsi serta linkup tugas dari
masing-masing tersebut diatas, forum rapat telah menyetujui untuk
menggunakan istilah Kepala Tata Usaha baik SMP,SMA maupun SMK, dasar
pemikirannya adalah SK yang diberikan oleh BKPP masih menggunakan
istilah Kepala Tata Usaha.
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN
1. Pasal 2 ayat 1 ini cukup jelas.
2. Pasal 2 ayat 2 menjelasakan bahwa pengurus periode yang sedang
berjalan harus menentukan kantor sekretariat melalui mekanisme rapat
pengurus.
Pasal 3
W A K T U
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
1. FKKTU Kabupaten Bandung bukan organisasi temporer, akan tetapi
organisasi yang dibentuk untuk waktu yang tidak tentukan, selama
kebijakan pemerintah tidak berubah.
2. Ayat ini menjelaskan Historis pembentukan FKKTU
BAB II
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 4
ASAS
Pancasila merupakan kristalisasi dari sistim nilai dalam kehidupan bangsa
kita, yang dimufakati dijadikan sistim nilai dalam kehidupan berbangsa, oleh
kareana itu maka kita harus menjadikan Pancasila sebagai asas dalam
berorganisasi.
Landasan konstitusionalnya adalah landasan yang mendasari secara hukum
keberadaan dan kegiatan Forum.
Pasal 5
S I F A T
1. Secara internal FKKTU Kabupaten Bandung adalah wadah untuk
bermusyawarah dan bertukar pikiran para kepala tata usaha SMP,
SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung secara bebas
untuk membahas segala permasalahan kedinasan yang dihadapi
sehari-hari dengan tanpa pengaruh dari pihak luar melalui prosedur
yang benar sesuai dengan etika hukum dan etika moral.
2. Secara external FKKTU adalah fasilitator membantu pemerintah
(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dalam melaksanakan tugas
menyebarluaskaan informasi dalam bidang pendidikan. khususnya
bidang pendidikan di sekolah.
3. FKKTU bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan pula
bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik serta tidak
menjalankan kegiatan politik praktis.
Pasal 6
T U J U A N
Tujuan dibentuknya Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP,
SMA, SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah:
1. Mengorganisir kepala tata usaha untuk meningkatkan kompetinsi
kepemimpinan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia
yang professional, proposional, responbilitas dan akuntabel.
Penjelasan :
a. Kompetensi Manajerial adalah salah satu kompetensi yang harus
di miliki oleh seorang kepala tata usaha (Permen 24 tahun 2008)
b. Sumberdaya yang professional, proposional, responsibilitas dan
akuntabel adalah isu politikk biokrasi di masa revormasi biokrasi
dengan istilah goodgaverments
2. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada kepala tatusaha agar
dapat mengembangkan jati dirinya.
Penjelasan : setiap Kepala Tata Usaha didorong supaya
keberadaannya dapat bersinergi baik secara internal di lingkungan
Tata Usaha maupun dengan komponen lainnya disekolah ( external)
3. Mempererat dan meningkatkan sirahturahmi antar kepala tata usaha
sekolah sebagai sarana terciptanya persatuan dan kesatuan.
Pasal 6 ayat 3 ini cukup jelas.
4. Menyikapi perubahan peraturan dan arah kebijakan di bidang
pendidkan.
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
Penjelasan : Peraturan dan kebijakan dibidang pendidikan terus
berkembang sesuai dengan tuntutan. FKKTU harus mengapresiasi
setiap perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah dibidang
pendidikan, dengan mempelajari, memahami, dan melaksanakannya
bersama-sama dalam tugasnya sehari-hari.
BAB III
FUNGSI DAN USAHA
Pasal 7
F U N G S I
FKKTU berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan
Kepala tata usaha dan Pelaksana Tata usaha dalam rangka meningkatkan
kemampuan kinerja sehingga terwujud tenaga yang professional sesuai tugas
dan fungsinya.
Dalam Bab III, Pasal 7 forum menginginkan Pelaksana Tata Usaha sebagai
bagian dari objek dan subjek dalam pembinaan dan pengembangan.
Pasal 8
U S A H A
FKKTU berusaha untuk mencapai tujuannya dengan mengadakan
kegiatan-kegiatan :
a. Pertemuan rutin
Penjelasan : Pertemuan rutin dilaksanakan minimal satu kali dalam
tiga bulan dengan dihadiri oleh semua anggota fkktu dan
mengundang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk
melakukan pembinaan.
b. Seminar-seminar
Penjelasn : Seminar dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
c. Bintek
Penjelasan : Bintek dilakukan secara berkala, terprogram, dan
berkesinambungan sesuai dengan program umum pada program tata
usaha di sekolahnya masing-masing.
d. Sosialisasi
Penjelasan : Sosialisasi dilakukan jika terdapat program, peraturan,
kebijakan yang harus di pahami atau dilaksanakan oleh Kepala Tata
Usaha di dalam tugasnya.
e. Publikasi
Publikasi : Publikasi dilakukan melalui media elektronik (website),
kontennya berupa peraturan-peraturan, berita-berita, rencana
kegiatan, dokumentasi kegiatan, konsep-konsep pemikiran, link
terkait dengan kegiatan ketata usahaan, teknologi informasi dll.
f. Kunjungan kerja.
Penjelasan : Kunjungan kerja diagendakan oleh pengurus sesuai
dengan prioritas agenda kerja pengurus, pengurus melakukan
kunjungan minimal empat sekolah dalam masa kepengurusannya.
Kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri atau bekerja
sama dengan organisasi/instansi yang terkait.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 9
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Forum komunikasi Kepala Tata Usaha SMP,
SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
3. Sekretaris
4. Bendahara
Bidang-bidang
1. Pengembangan Sumber Daya manusia
2. Pengabdian dan hubungan masyarakat
3. Kerjasama organisasi
4. Koordinator Wilayah
a. Koordinator wilayan I
b. Koordinator wilayah II
c. Koordinator wilayah III
Penjelasan : Struktur organisasi FKKTU bersifat fleksibel disesuaikan
dengan keadaan dan kebutuhan, ditentukan oleh formatur dan pengurus
didasarkan atas azas objektif, kekeluargaan, logis.
Pasal 10
ANGGOTA
1. Yang menjadi anggota FKKTU adalah Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan
Subag SMK Negeri Yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bandung.
Penjelasan : Bab IV, Pasal 10 ayat 1 cukup jelas.
2. Anggota berhenti apabila:
a. Meninggal dunia
b. Pensiun
Penjelasan : tidak ada alasan berhenti dari keanggotaan FKKTU Selain
dua alasan tersebut, untuk menjaga keutuhan organisasi dan soliditas
anggota.
3. Syarat-syarat menjadi anggota:
a. menduduki jabatan Kepala Tata Usaha di SMP, SMA, SMK Negeri
di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
b. Mentaati AD dan ART FKKTU dan peraturan organisasi lainnya.
c. Berperan aktif dan berpartisipasi meningkatkan kemampuan diri serta
kepentingan organisasi demi kemajuan bersama.
Penjelasan : Bab IV Pasal 10 ayat 3 cukup jelas.
4. Kewajiban Anggota :
a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dalam AD dan
ART
b. Membayar uang iuran rutin tahunan yang besarrnya ditentukan oleh
hasil musyawarah anggota.
c. Menjaga nama baik diri sendiri, organisasi dan instansi.
d. Menghadiri pertemuan-pertemuan, rapat-rapat atau musyawarah yang
diselenggarakan oleh FKKTU.
Penjelasan : Bab IV Pasal 10 ayat 4 cukup jelas.
5. Hak anggota :
a. Menerima perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan AD dan ART
b. Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam setiap pertemuan rapat
ataupun musyawarah anggota.
c. Memberikan usul, saran ataupun kritik terhadap organisasi dan instansi
demi kemajuan bersama.
d. Mempunyai hak untuk di pilih dan memilih.
Penjelasan : Bab IV Pasal 10 ayat 5 cukup jelas.
BAB V
PENGURUS, MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 11
PENGURUS
1. Ketua adalah anggota yang terpilih pada musyawarah anggota
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
2. Pemilihan Ketua melalui musyawarah anggota yang dipimpin oleh tim
formatur.
3. Tim formatur dan anggotanya ditentukan oleh musyawarah anggota
4. Pemilihan Pengurus :
5. Pembentukan anggota pengurus oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua
terpilih
6. Pembentukan anggota pengurus selambat-lambatnya satu bulan setelah
musyawarah anggota.
7. pengurus terdiri dari ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan sekbid.
8. Masa bakti kepengurusan FKKTU adalah 3 tahun.
9. Ketua dapat dipilih untuk satu dua kali masa jabatan.
Pasal 12
MUSYAWARAH DAN RAPAT
11. Musyawarah anggota merupakan lembaga kekuasaan tertinggi
12. Musyawarah anggota dilaksanakan tiga tahun satu kali
13. Musyawarah anggota dihadiri oleh seluruh anggota,
14. Musyawarah anggota mengesah atau menolak laporan pertanggung
jawaban
15. Musyawarah anggota mengangkat dan memberhentikan Ketua
16. Musyawarah anggota membahas tentang revisi anggaran dasar (AD) dan
anggaran rumah tangga (ART)
17. Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh anggota terbatas
atau pengurus inti.
18. Rapat pleno membahas masalah rencana kerja, dan hal-hal lain yang
penting bagi kelangsungan organisasi.
19. Rapat paripurna anggota adalah rapat yang dihadari oleh seluruh
anggota.
20. Rapat paripurna dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang sifatnya
mendesak.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 13
SUMBER KEUANGAN
Sumber keuangan FKKTU diperoleh dari :
4. Iuran anggota
5. Donator/sumbangan-sumbngan yang tidak mengikat
6. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan aturan.
BAB VII
PEMBUBARAN
Pasal 14
PEMBUBARAN
4. FFKTU hanya dapat dibubarkan melalui musyarawah anggota..
5. Musyawarah pembubaran FKKTU hanya dapat dilaksanakan atas
dasar usulan dari anggota yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua
pertiga.
6. Usul pembubaran FKKTU diterima oleh musyawarah anggota jika
disetujui dengan sura bulat.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 15
PENUTUP
Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12
Anggaran dasar ini ditetapkan oleh musyawarah anggota pada
tangga …../ ……./ ……….. dan berlaku mulai tanggal ditetapkannya.
Pasal 16
Setelah ditetapkannya AD, ART ini maka anggaran dasar sebelulmnya tidak
berlaku lagi.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf
265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf
265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdfpuskesmasciapus1
 
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolahContoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolahSukardi Juniardi
 
Surat keterangan-mengajar-ok1
Surat keterangan-mengajar-ok1Surat keterangan-mengajar-ok1
Surat keterangan-mengajar-ok1Akademik Rangkas
 
Berita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepsekBerita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepseksmp_yudistira
 
Surat pernyataan mutlak kepala sekolah
Surat pernyataan mutlak kepala sekolahSurat pernyataan mutlak kepala sekolah
Surat pernyataan mutlak kepala sekolahDikdik Zulfaqor
 
Contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guru
Contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guruContoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guru
Contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guruZainiZaini16
 
Proposal rehab sekolah (acc)
Proposal rehab sekolah (acc)Proposal rehab sekolah (acc)
Proposal rehab sekolah (acc)SumTrex
 
Laporan penilaian kinerja kepala sekolah
Laporan penilaian kinerja kepala sekolahLaporan penilaian kinerja kepala sekolah
Laporan penilaian kinerja kepala sekolahYohan Apriandi
 
Program kerja rohis smanda EDITTT.docx
Program kerja rohis smanda EDITTT.docxProgram kerja rohis smanda EDITTT.docx
Program kerja rohis smanda EDITTT.docxutamisaputri1
 
Surat keterangan aktif belajar
Surat keterangan aktif belajarSurat keterangan aktif belajar
Surat keterangan aktif belajarSepul Deppest
 
Proposal PAUD.docx
Proposal PAUD.docxProposal PAUD.docx
Proposal PAUD.docxPurnamaSalam
 
Proposal desa
Proposal desaProposal desa
Proposal desaAruLLatif
 
Proposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELOR
Proposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELORProposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELOR
Proposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELORZAINUL HADI
 
Surat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifSurat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifRaden Mas Abdinegara
 

Was ist angesagt? (20)

Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplinSurat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
Surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin
 
265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf
265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf
265157776-Klasifikasi-Kode-Surat-Dinas-Lengkap.pdf
 
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolahContoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
 
PPT PKKM 1.pptx
PPT PKKM 1.pptxPPT PKKM 1.pptx
PPT PKKM 1.pptx
 
Surat keterangan-mengajar-ok1
Surat keterangan-mengajar-ok1Surat keterangan-mengajar-ok1
Surat keterangan-mengajar-ok1
 
Sk pengelola bpmu smk cahaya raya
Sk pengelola bpmu smk cahaya rayaSk pengelola bpmu smk cahaya raya
Sk pengelola bpmu smk cahaya raya
 
Berita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepsekBerita acara serah terima jabatan kepsek
Berita acara serah terima jabatan kepsek
 
Proposal kegiatan
Proposal kegiatanProposal kegiatan
Proposal kegiatan
 
Surat pernyataan mutlak kepala sekolah
Surat pernyataan mutlak kepala sekolahSurat pernyataan mutlak kepala sekolah
Surat pernyataan mutlak kepala sekolah
 
Contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guru
Contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guruContoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guru
Contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk formasi pppk non guru
 
Proposal rehab sekolah (acc)
Proposal rehab sekolah (acc)Proposal rehab sekolah (acc)
Proposal rehab sekolah (acc)
 
Laporan penilaian kinerja kepala sekolah
Laporan penilaian kinerja kepala sekolahLaporan penilaian kinerja kepala sekolah
Laporan penilaian kinerja kepala sekolah
 
Program kerja rohis smanda EDITTT.docx
Program kerja rohis smanda EDITTT.docxProgram kerja rohis smanda EDITTT.docx
Program kerja rohis smanda EDITTT.docx
 
Surat keterangan aktif belajar
Surat keterangan aktif belajarSurat keterangan aktif belajar
Surat keterangan aktif belajar
 
Proposal PAUD.docx
Proposal PAUD.docxProposal PAUD.docx
Proposal PAUD.docx
 
3 form kp4
3  form kp43  form kp4
3 form kp4
 
Proposal desa
Proposal desaProposal desa
Proposal desa
 
Proposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELOR
Proposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELORProposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELOR
Proposal pembangunan rkb MTS NURUL HIKMAH NW LENDANG KELOR
 
Surat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifSurat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktif
 
1 surat pengantar satya lencana
1 surat pengantar satya lencana1 surat pengantar satya lencana
1 surat pengantar satya lencana
 

Andere mochten auch

Pp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakatPp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakatNandang Sukmara
 
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Nandang Sukmara
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmNandang Sukmara
 
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalPermendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
 
Panduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbuka
Panduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbukaPanduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbuka
Panduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbukaNandang Sukmara
 
Panduan operasional bagi smp terbuka
Panduan operasional  bagi smp terbukaPanduan operasional  bagi smp terbuka
Panduan operasional bagi smp terbukaNandang Sukmara
 
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdikPerda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdikNandang Sukmara
 

Andere mochten auch (9)

Pp38
Pp38Pp38
Pp38
 
Pp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakatPp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakat
 
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
 
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalPermendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
 
Panduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbuka
Panduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbukaPanduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbuka
Panduan penyelenggaraan pelaksanaan smp terbuka
 
Panduan operasional bagi smp terbuka
Panduan operasional  bagi smp terbukaPanduan operasional  bagi smp terbuka
Panduan operasional bagi smp terbuka
 
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdikPerda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
 

Ähnlich wie FKKTU-AnggaranDasar

Program kasek bagian 1
Program kasek bagian 1Program kasek bagian 1
Program kasek bagian 1Mas Arifin
 
LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...
LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...
LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...hinakoogami
 
contoh laporan kombel 2324568843567.docx
contoh laporan kombel 2324568843567.docxcontoh laporan kombel 2324568843567.docx
contoh laporan kombel 2324568843567.docxsusantonarto84
 
Program Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTA
Program Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTAProgram Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTA
Program Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTAAisyah Safitri Hayati
 
Materi OSIS dalam pendidikan dan kebudayaan
Materi OSIS dalam pendidikan dan kebudayaanMateri OSIS dalam pendidikan dan kebudayaan
Materi OSIS dalam pendidikan dan kebudayaanKAHARUDDINKAHARUDDIN6
 
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osisPROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osisdianiolyvia1
 
program kerja sekolah SMP Pemuda
program kerja sekolah SMP Pemudaprogram kerja sekolah SMP Pemuda
program kerja sekolah SMP PemudaMuzani Ghifari
 
GBHO HIMALA UVRI MAKASSAR
GBHO HIMALA UVRI MAKASSARGBHO HIMALA UVRI MAKASSAR
GBHO HIMALA UVRI MAKASSARWatowuan Tyno
 
1 rks-rkjm(1)
1 rks-rkjm(1)1 rks-rkjm(1)
1 rks-rkjm(1)sabar12
 
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docxPROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docxRevyNursyamsi
 
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docxPROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docxRevyNursyamsi
 
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptxPPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptxPradisaLazuardi1
 
Program kerja wakasek kesiswaan
Program kerja wakasek kesiswaanProgram kerja wakasek kesiswaan
Program kerja wakasek kesiswaanYusuf Wahyudi
 
237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung
237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung
237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggungHilmi Halim
 

Ähnlich wie FKKTU-AnggaranDasar (20)

Prog kerja
Prog kerjaProg kerja
Prog kerja
 
Program kasek bagian 1
Program kasek bagian 1Program kasek bagian 1
Program kasek bagian 1
 
LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...
LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...
LAPORAN ORIENTASI PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PPPK PADA INSTANSI DINAS PENDIDI...
 
contoh laporan kombel 2324568843567.docx
contoh laporan kombel 2324568843567.docxcontoh laporan kombel 2324568843567.docx
contoh laporan kombel 2324568843567.docx
 
Program Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTA
Program Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTAProgram Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTA
Program Kerja Kesiswaan 2022 - SMKN 31 JAKARTA
 
Refleksi siap
Refleksi siapRefleksi siap
Refleksi siap
 
Materi OSIS dalam pendidikan dan kebudayaan
Materi OSIS dalam pendidikan dan kebudayaanMateri OSIS dalam pendidikan dan kebudayaan
Materi OSIS dalam pendidikan dan kebudayaan
 
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osisPROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
 
program kerja sekolah SMP Pemuda
program kerja sekolah SMP Pemudaprogram kerja sekolah SMP Pemuda
program kerja sekolah SMP Pemuda
 
GBHO HIMALA UVRI MAKASSAR
GBHO HIMALA UVRI MAKASSARGBHO HIMALA UVRI MAKASSAR
GBHO HIMALA UVRI MAKASSAR
 
1 rks-rkjm(1)
1 rks-rkjm(1)1 rks-rkjm(1)
1 rks-rkjm(1)
 
Sekolah basis seni sbs jun
Sekolah basis seni sbs junSekolah basis seni sbs jun
Sekolah basis seni sbs jun
 
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docxPROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
 
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docxPROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
PROGRAM WALI KELAS XI OKTP 1 2022.docx
 
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptxPPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
PPT orientasi PPPK - Pradisa.pptx
 
Bab i komite sekolah
Bab i komite sekolahBab i komite sekolah
Bab i komite sekolah
 
Program kerja wakasek kesiswaan
Program kerja wakasek kesiswaanProgram kerja wakasek kesiswaan
Program kerja wakasek kesiswaan
 
Tugas tik topik 3
Tugas tik topik 3Tugas tik topik 3
Tugas tik topik 3
 
237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung
237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung
237896451 program-kerja-waka-kesiswaan-smk-nu-temanggung
 
Buku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guru
 

Mehr von Nandang Sukmara

Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaanPermendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaanNandang Sukmara
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasNandang Sukmara
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasNandang Sukmara
 
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasPp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasNandang Sukmara
 
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaanPermen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaanNandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Nandang Sukmara
 
Paparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitunganPaparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitunganNandang Sukmara
 
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pnsBkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pnsNandang Sukmara
 
185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun 185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun Nandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...
Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...
Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...Nandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Nandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...
Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...
Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...Nandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...
Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...
Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...Nandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaian
Perka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaianPerka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaian
Perka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaianNandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatan
Perka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatanPerka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatan
Perka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatanNandang Sukmara
 

Mehr von Nandang Sukmara (20)

Masterplan pendidikan
Masterplan pendidikanMasterplan pendidikan
Masterplan pendidikan
 
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaanPermendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
 
Pp 47 2008
Pp 47 2008Pp 47 2008
Pp 47 2008
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
 
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasPp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
 
Lampiran iii br
Lampiran iii brLampiran iii br
Lampiran iii br
 
Lampiran ii br
Lampiran ii brLampiran ii br
Lampiran ii br
 
Lampiran i br
Lampiran i brLampiran i br
Lampiran i br
 
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaanPermen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
 
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
 
Paparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitunganPaparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitungan
 
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pnsBkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
Bkn12 2002lmp[1] kenaikan pangkat pns
 
185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun 185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun
 
Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...
Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...
Perka bkn nomor_20_tahun_2011pedoman_penghitungan_tunjangan_kinerja_pegawai_n...
 
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
 
Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...
Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...
Perka bkn nomor_18_tahun_2011pedoman_pengelolaan_tata_naskah_kepegawaian_pega...
 
Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...
Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...
Perka bkn nomor_17_tahun_2011pedoman_pelaksanaan_analisis_kebutuhan_diklat_te...
 
Perka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaian
Perka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaianPerka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaian
Perka bkn nomor_15_tahun_2011pedoman_audit_kepegawaian
 
Perka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatan
Perka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatanPerka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatan
Perka bkn nomor_13_tahun_2011pedoman_penyusunan_standar_kompetensi_jabatan
 

FKKTU-AnggaranDasar

  • 1. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI KEPALA TATA USAHA SMP, SMA, SMK NEGERI KABUPATEN BANDUNG P E M B U K A A N Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyaraktan dan kebangsaan. Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tersebut diatas, yang langsung berhadapan dan menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik adalah sekolah. oleh karena itu sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan, Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, Kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pegawai Tata Usaha, Guru, Pembantu Kepala Sekolah, Komite, Siswa, Orang Tua Siswa dan pihak-pihak lain diluar sekolah dalam kegiatan peyelenggaraan kegiatan pendidikan Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar disekolah merupakan hasil kerja sama kepala sekolah dangan komponen lainnya seperti tersebut diatas. Untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang teratur, Tertib, terarah dan terencana oleh pegawai tata usaha dengan kepala tata usahanya. Kepala tata usaha dan pegawai tata usaha lainya punya peranan dan tanggung jawab yang besar dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah, oleh karena itu agar tugas-tugas ketatausahaan di sekolah dapat terlaksana dengan baik diperlukan seorang pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar tenaga administrasi. Menyadari pentingnya tugas ketatausahaan sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasiaonal, maka pegawai tata usaha perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pembinaan secara terprogram, menyeluruh, terpadu, sistematis dan bersinambungan. Kepala tata usaha SMP, SMA, dan Subag SMK Kabupaten Bandung sebagai penanggung jawab kegiatan administrasi disekolah harus memiliki kebersamaan dalam visi dan misi, serta mewujudkannya besama-sama secara nyata, sehingga dapat melaksanakan tugas ketataushaan secara baik dan benar. Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK Kabupaten Bandung adalah wadah Para Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK Kabupaten Bandung untuk bersilahturakhmi, bertukar informasi, menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman agar dapat melaksanakan tugas ketatausahaan secara baik dan benar.
  • 2. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 VISI DAN MISI Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA DAN SMK NEGER KABUPATEN BANDUNG MEMILIKIKI : A. VISI Terwujudnya Kepala Tata Usaha yang professional, proposional, responsibilitas, akuntabel dan memiliki etos kerja serta disiplin sebagai mitra kerja Kepala Sekolah, B. Misi  Membina hubungan silahturakhmi yang bik dan terprogram  Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang mendukung peningkatan kinerja.  Membina prestasi kerja dengan dilandasi keteladanan dan disiplin yang tinggi  Mengembangkan semangat kemitraan yang kokoh dan solid. C. STRATEGI  Mengadakan pertemuan rutin anggota dan pengurus  Mengadakan kunjungan silakhturami ke sekolah-sekolah  Mengadakan audiensi dengan organisasi lain.  Mengadakan kerjasama dengan organisasi lain.  Mengadakan penataran-penataran atau diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota dan pengurus  Mengadakan seminar atau symposium  Mensosialisakan program-program pemerintah (khususnya dalam bidang pendidikan) kepada anggota.
  • 3. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 N A M A Oraganisasi ini bernama Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA SMK Negeri Kabupaten Bandung disingkat FKKTU. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN 1. FKKTU Kabupaten Bandung berkedudukan di Kabupaten Bandung. 2. Penunjukan sekretariat FKKTU Kabupaten Bandung ditentukan oleh pengurus pada periode yang sedang berjalan. Pasal 3 W A K T U 1. FKKTU Kabupaten Bandung dibentuk untuk waktu yang tidak tentukan. 2. FKKTU Kabupaten Bandung dibentuk pada Tanggal 18 mei 2000 dipangandaran BAB II AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 4 ASAS FKKTU Kabupaten Bandung berasaskan Pancasila. Landasan konstitusionalnya : 1. Undang-undang Dasar 1945, 2. Undang-undang Replubilk Indonesian Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diperbaharui oleh PP No. 53 tahun 2010 untuk pelaksanaannya dikeluarkan Perka BKN No. 21 tahun 2010. 6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil. 7. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 262/C/Kep/R.1992 Tanggal 27 Juli 1992 Tentang Pedoman Pembukuan Sarana Pendidikan bagi sekolah di lingkungan Pembinaan Dirjen Dikmen. 8. Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 9. Permendiknas No 19 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraaan dan Pengelolaan Pendidikan 10. Perda No 26 tahun tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 11. Permendiknas No. 24 Tahun 2008
  • 4. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 12. Pasal 5 S I F A T 1. FKKTU Kabupaten Bandung adalah sebuah wadah untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran para kepala tata usaha SMP, SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung secara bebas untuk membahas segala permasalahan kedinasan yang dihadapi sehari-hari dengan tanpa pengaruh dari pihak luar melalui prosedur yang benar sesuai dengan etika hukum dan etika moral. 2. FKKTU membantu pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), penyebarluasan informasi dalam bidang pendidikan. 3. FKKTU bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan pula bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik serta tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Pasal 6 T U J U A N Tujuan dibentuknya Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA, SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah: 1. Mengorganisir kepala tata usaha untuk meningkatkan kopetinsi kepemimpinan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang professional, proposional, responbilitas dan akuntabel. 2. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada kepala tatusaha agar dapat mengembangkan jati dirinya. 3. Mempererat dan meningkatkan sirahturahmi antar kepala tata usaha sekolah sebagai sarana terciptanya persatuan dan kesatuan. 4. Menyikapi perubahan arah kebijakan di bidang pendidkan.. BAB III FUNGSI DAN USAHA Pasal 7 F U N G S I FKKTU berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan Kepala tata usaha dan Pelaksana Tata usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja sehingga terwujud tenaga yang professional sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 U S A H A FKKTU berusaha untuk mencapai tujuannya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan : a. Pertemuan rutin b. Seminar-seminar c. Bintek d. Sosialisasi e. Publikasi f. Kunjungan kerja. Kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan organisasi/instansi yang terkait. BAB IV ORGANISASI Pasal 9 STRUKTUR ORGANISASI
  • 5. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 Struktur Organisasi Forum komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara Bidang-bidang 1. Pengembangan Sumber Daya manusia 2. Pengabdian dan hubungan masyarakat 3. Kerjasama organisasi 4. Koordinator Wilayah a. Koordinator wilayan I b. Koordinator wilayah II c. Koordinator wilayah III Pasal 10 ANGGOTA 1. Yang menjadi anggota FKKTU adalah Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK Negeri Yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. 2. Anggota berhenti apabila: a. Meninggal dunia b. Pensiun atau tidak menjabat lagi 3. Syarat-syarat menjadi anggota: a. menduduki jabatan Kepala Tata Usaha di SMP, SMA, SMK Negeri di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. b. Mentaati AD dan ART FKKTU dan peraturan organisasi lainnya. c. Berperan aktif dan berpartisipasi meningkatkan kemampuan diri serta kepentingan organisasi demi kemajuan bersama. 4. Kewajiban Anggota : a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dalam AD dan ART b. Membayar uang iuran rutin tahunan yang besarrnya ditentukan oleh hasil musyawarah anggota. c. Menjaga nama baik diri sendiri, organisasi dan instansi. d. Menghadiri pertemuan-pertemuan, rapat-rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh FKKTU. 5. Hak anggota : a. Menerima perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan AD dan ART b. Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam setiap pertemuan rapat ataupun musyawarah anggota. c. Memberikan usul, saran ataupun kritik terhadap organisasi dan instansi demi kemajuan bersama. d. Mempunyai hak untuk di pilih dan memilih. BAB V PENGURUS, MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 11 PENGURUS 1. Pengurus adalah anggota yang terpilih pada musyawarah anggota 2. Pembentukan pengurus melalui musyawarah anggota yang dipimpin oleh tim formatur. 3. Tim formatur dan anggotanya ditentukan oleh musyawarah anggota 4. Pemilihan Pengurus : a. Pembentukan anggota pengurus oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih b. Pembentukan anggota pengurus selambat-lambatnya satu bulan setelah musyawarah anggota.
  • 6. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 5. pengurus terdiri dari ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan sekbid. 6. Masa bakti kepengurusan FKKTU adalah 3 tahun. 7. Ketua dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Pasal 12 MUSYAWARAH DAN RAPAT 1. Musyawarah anggota merupakan lembaga kekuasaan tertinggi 2. Musyawarah anggota dilaksanakan tiga tahun satu kali 3. Musyawarah anggota dihadiri oleh seluruh anggota, 4. Musyawarah anggota mengesah atau menolak laporan pertanggung jawaban 5. Musyawarah anggota mengangkat dan memberhentikan Ketua 6. Musyawarah anggota membahas tentang revisi anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) 7. Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh anggota terbatas atau pengurus inti. 8. Rapat pleno membahas masalah rencana kerja, dan hal-hal lain yang penting bagi kelangsungan organisasi. 9. Rapat paripurna anggota adalah rapat yang dihadari oleh seluruh anggota. 10. Rapat paripurna dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak. BAB VI KEUANGAN Pasal 13 SUMBER KEUANGAN Sumber keuangan FKKTU diperoleh dari : 1. Iuran anggota 2. Donator/sumbangan-sumbngan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan aturan. BAB VII PEMBUBARAN Pasal 14 PEMBUBARAN 1. FFKTU hanya dapat dibubarkan melalui musyarawah anggota.. 2. Musyawarah pembubaran FKKTU hanya dapat dilaksanakan atas dasar usulan dari anggota yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua pertiga. 3. Usul pembubaran FKKTU diterima oleh musyawarah anggota jika disetujui dengan sura bulat. BAB IX PENUTUP Pasal 15 PENUTUP Anggaran dasar ini ditetapkan oleh musyawarah anggota pada tangga …../ ……./ ……….. dan berlaku mulai tanggal ditetapkannya. Pasal 16 Setelah ditetapkannya AD, ART ini maka anggaran dasar sebelulmnya tidak berlaku lagi. Soreang Di tetapkan di : :
  • 7. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 Tim Perumus : Ketua, Sekretaris, Anggota : 1. 4. 2. 5. 3. 6.
  • 8. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM KOMUNIKASI KEPALA TATA USAHA SMP, SMA, SMK NEGERI KABUPATEN BANDUNG UMUM Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi berkat rakhmat dan karunianya serta partisipasi semua anggota Tim revisi AD dan ART alhamdulillah Anggaran Dasar telah selesai direvisi. Namun supaya tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaanya maka kami berusaha menjelaskannya secara ekplisit dalam Anggaran Rumah Tangga ini pasal demi pasal, Semoga Anggaran Rumah Tangga ini dapat menggambarkan Jiwa dari Aggaran Dasar ini dan dapat menjelaskan maksud serta tujuan pasal demi pasal. BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 N A M A Forum adalah wadah sekelompok atau sekumpulan orang, yang memiliki kesamaan baik nasib, kepentingan, tujuan. sehingga kelompok itu menyatukan suara, fikiran dan langkahnya agar usahanya memiliki kekuatan yang maksimal untuk memperjuangkan nasib, kepentingan dan tujuannya. Ciri-ciri tersebut sangat lekat dengan kegiatan atau perjuangan yang dikukan oleh Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan SMK Kabupaten Bandung baik pada priode pembentukan maupun dalam priode setelah di terbentuknya wadah atau organisasi, oleh karena itu organisasi ini di sebut Forum Komunikasi adalah pola interaktif sekelompok orang, dilakukan langsung (melalui tatap muka atau pertemuan) atau tidak langsung (melalui alat komunikasi seperti media elektronik atau media cetak), sifatnya terarah (memiliki tujuan), terprogram (dilakukan secara sistemik) dan insten (berkesinambungan). Kepala Tata Usaha adalah salah satu istilah yang digunakan untuk seorang Kepala di Unit Pelaksana Teknis (UPT) urusan administrasi sekolah, dasar hukumnya adalah PP Nomor 41 tahun 2007 Pasal 5 ayat 6 dan 7. Selain istilah Kepala Tata Usaha, Kepala di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah urusan adminitrasi sekolah juga disebut Tenaga Kependidikan dasar hukumnya UU Nomor 20 tahun 2003 Bab I, Pasa 1, ayat 5 dan didalam Permen Nomor 24 tahun 2008 Kepala di Unit Pelaksana Teknis urusan administrasi sekolah disebut Kepala Tenaga Adminstrasi. Ketiga istilah tersebut memiliki Terlepas dari istilah, difinsi istilah, tugas dan fungsi serta linkup tugas dari masing-masing tersebut diatas, forum rapat telah menyetujui untuk menggunakan istilah Kepala Tata Usaha baik SMP,SMA maupun SMK, dasar pemikirannya adalah SK yang diberikan oleh BKPP masih menggunakan istilah Kepala Tata Usaha. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN 1. Pasal 2 ayat 1 ini cukup jelas. 2. Pasal 2 ayat 2 menjelasakan bahwa pengurus periode yang sedang berjalan harus menentukan kantor sekretariat melalui mekanisme rapat pengurus. Pasal 3 W A K T U
  • 9. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 1. FKKTU Kabupaten Bandung bukan organisasi temporer, akan tetapi organisasi yang dibentuk untuk waktu yang tidak tentukan, selama kebijakan pemerintah tidak berubah. 2. Ayat ini menjelaskan Historis pembentukan FKKTU BAB II AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 4 ASAS Pancasila merupakan kristalisasi dari sistim nilai dalam kehidupan bangsa kita, yang dimufakati dijadikan sistim nilai dalam kehidupan berbangsa, oleh kareana itu maka kita harus menjadikan Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi. Landasan konstitusionalnya adalah landasan yang mendasari secara hukum keberadaan dan kegiatan Forum. Pasal 5 S I F A T 1. Secara internal FKKTU Kabupaten Bandung adalah wadah untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran para kepala tata usaha SMP, SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung secara bebas untuk membahas segala permasalahan kedinasan yang dihadapi sehari-hari dengan tanpa pengaruh dari pihak luar melalui prosedur yang benar sesuai dengan etika hukum dan etika moral. 2. Secara external FKKTU adalah fasilitator membantu pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dalam melaksanakan tugas menyebarluaskaan informasi dalam bidang pendidikan. khususnya bidang pendidikan di sekolah. 3. FKKTU bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan pula bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik serta tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Pasal 6 T U J U A N Tujuan dibentuknya Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA, SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah: 1. Mengorganisir kepala tata usaha untuk meningkatkan kompetinsi kepemimpinan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang professional, proposional, responbilitas dan akuntabel. Penjelasan : a. Kompetensi Manajerial adalah salah satu kompetensi yang harus di miliki oleh seorang kepala tata usaha (Permen 24 tahun 2008) b. Sumberdaya yang professional, proposional, responsibilitas dan akuntabel adalah isu politikk biokrasi di masa revormasi biokrasi dengan istilah goodgaverments 2. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada kepala tatusaha agar dapat mengembangkan jati dirinya. Penjelasan : setiap Kepala Tata Usaha didorong supaya keberadaannya dapat bersinergi baik secara internal di lingkungan Tata Usaha maupun dengan komponen lainnya disekolah ( external) 3. Mempererat dan meningkatkan sirahturahmi antar kepala tata usaha sekolah sebagai sarana terciptanya persatuan dan kesatuan. Pasal 6 ayat 3 ini cukup jelas. 4. Menyikapi perubahan peraturan dan arah kebijakan di bidang pendidkan.
  • 10. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 Penjelasan : Peraturan dan kebijakan dibidang pendidikan terus berkembang sesuai dengan tuntutan. FKKTU harus mengapresiasi setiap perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, dengan mempelajari, memahami, dan melaksanakannya bersama-sama dalam tugasnya sehari-hari. BAB III FUNGSI DAN USAHA Pasal 7 F U N G S I FKKTU berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan Kepala tata usaha dan Pelaksana Tata usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja sehingga terwujud tenaga yang professional sesuai tugas dan fungsinya. Dalam Bab III, Pasal 7 forum menginginkan Pelaksana Tata Usaha sebagai bagian dari objek dan subjek dalam pembinaan dan pengembangan. Pasal 8 U S A H A FKKTU berusaha untuk mencapai tujuannya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan : a. Pertemuan rutin Penjelasan : Pertemuan rutin dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan dengan dihadiri oleh semua anggota fkktu dan mengundang Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk melakukan pembinaan. b. Seminar-seminar Penjelasn : Seminar dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. c. Bintek Penjelasan : Bintek dilakukan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan sesuai dengan program umum pada program tata usaha di sekolahnya masing-masing. d. Sosialisasi Penjelasan : Sosialisasi dilakukan jika terdapat program, peraturan, kebijakan yang harus di pahami atau dilaksanakan oleh Kepala Tata Usaha di dalam tugasnya. e. Publikasi Publikasi : Publikasi dilakukan melalui media elektronik (website), kontennya berupa peraturan-peraturan, berita-berita, rencana kegiatan, dokumentasi kegiatan, konsep-konsep pemikiran, link terkait dengan kegiatan ketata usahaan, teknologi informasi dll. f. Kunjungan kerja. Penjelasan : Kunjungan kerja diagendakan oleh pengurus sesuai dengan prioritas agenda kerja pengurus, pengurus melakukan kunjungan minimal empat sekolah dalam masa kepengurusannya. Kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan organisasi/instansi yang terkait. BAB IV ORGANISASI Pasal 9 STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Forum komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK Negeri Kabupaten Bandung adalah: 1. Ketua 2. Wakil Ketua
  • 11. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 3. Sekretaris 4. Bendahara Bidang-bidang 1. Pengembangan Sumber Daya manusia 2. Pengabdian dan hubungan masyarakat 3. Kerjasama organisasi 4. Koordinator Wilayah a. Koordinator wilayan I b. Koordinator wilayah II c. Koordinator wilayah III Penjelasan : Struktur organisasi FKKTU bersifat fleksibel disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan, ditentukan oleh formatur dan pengurus didasarkan atas azas objektif, kekeluargaan, logis. Pasal 10 ANGGOTA 1. Yang menjadi anggota FKKTU adalah Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan Subag SMK Negeri Yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Penjelasan : Bab IV, Pasal 10 ayat 1 cukup jelas. 2. Anggota berhenti apabila: a. Meninggal dunia b. Pensiun Penjelasan : tidak ada alasan berhenti dari keanggotaan FKKTU Selain dua alasan tersebut, untuk menjaga keutuhan organisasi dan soliditas anggota. 3. Syarat-syarat menjadi anggota: a. menduduki jabatan Kepala Tata Usaha di SMP, SMA, SMK Negeri di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. b. Mentaati AD dan ART FKKTU dan peraturan organisasi lainnya. c. Berperan aktif dan berpartisipasi meningkatkan kemampuan diri serta kepentingan organisasi demi kemajuan bersama. Penjelasan : Bab IV Pasal 10 ayat 3 cukup jelas. 4. Kewajiban Anggota : a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dalam AD dan ART b. Membayar uang iuran rutin tahunan yang besarrnya ditentukan oleh hasil musyawarah anggota. c. Menjaga nama baik diri sendiri, organisasi dan instansi. d. Menghadiri pertemuan-pertemuan, rapat-rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh FKKTU. Penjelasan : Bab IV Pasal 10 ayat 4 cukup jelas. 5. Hak anggota : a. Menerima perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan AD dan ART b. Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam setiap pertemuan rapat ataupun musyawarah anggota. c. Memberikan usul, saran ataupun kritik terhadap organisasi dan instansi demi kemajuan bersama. d. Mempunyai hak untuk di pilih dan memilih. Penjelasan : Bab IV Pasal 10 ayat 5 cukup jelas. BAB V PENGURUS, MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 11 PENGURUS 1. Ketua adalah anggota yang terpilih pada musyawarah anggota
  • 12. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 2. Pemilihan Ketua melalui musyawarah anggota yang dipimpin oleh tim formatur. 3. Tim formatur dan anggotanya ditentukan oleh musyawarah anggota 4. Pemilihan Pengurus : 5. Pembentukan anggota pengurus oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih 6. Pembentukan anggota pengurus selambat-lambatnya satu bulan setelah musyawarah anggota. 7. pengurus terdiri dari ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan sekbid. 8. Masa bakti kepengurusan FKKTU adalah 3 tahun. 9. Ketua dapat dipilih untuk satu dua kali masa jabatan. Pasal 12 MUSYAWARAH DAN RAPAT 11. Musyawarah anggota merupakan lembaga kekuasaan tertinggi 12. Musyawarah anggota dilaksanakan tiga tahun satu kali 13. Musyawarah anggota dihadiri oleh seluruh anggota, 14. Musyawarah anggota mengesah atau menolak laporan pertanggung jawaban 15. Musyawarah anggota mengangkat dan memberhentikan Ketua 16. Musyawarah anggota membahas tentang revisi anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) 17. Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh anggota terbatas atau pengurus inti. 18. Rapat pleno membahas masalah rencana kerja, dan hal-hal lain yang penting bagi kelangsungan organisasi. 19. Rapat paripurna anggota adalah rapat yang dihadari oleh seluruh anggota. 20. Rapat paripurna dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak. BAB VI KEUANGAN Pasal 13 SUMBER KEUANGAN Sumber keuangan FKKTU diperoleh dari : 4. Iuran anggota 5. Donator/sumbangan-sumbngan yang tidak mengikat 6. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan aturan. BAB VII PEMBUBARAN Pasal 14 PEMBUBARAN 4. FFKTU hanya dapat dibubarkan melalui musyarawah anggota.. 5. Musyawarah pembubaran FKKTU hanya dapat dilaksanakan atas dasar usulan dari anggota yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua pertiga. 6. Usul pembubaran FKKTU diterima oleh musyawarah anggota jika disetujui dengan sura bulat. BAB IX PENUTUP Pasal 15 PENUTUP
  • 13. Copy right by FKKTU 2012 11 Copy right by FKKTU 2012 12 Anggaran dasar ini ditetapkan oleh musyawarah anggota pada tangga …../ ……./ ……….. dan berlaku mulai tanggal ditetapkannya. Pasal 16 Setelah ditetapkannya AD, ART ini maka anggaran dasar sebelulmnya tidak berlaku lagi.