Dokumen tersebut membahas peran Polri dalam penanganan tindak pidana pemerasan. Polri bertugas menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai fungsinya sebagai kepolisian nasional. Tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP dan UU Tipikor dengan ancaman hukuman berat bagi pelaku.

1. PERAN POLRI DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN
Oleh:
A. RUSMAN, SH, MH
DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI PER UU AN
DAN PENYELESAIAN KASUS KASUS HUKUM DISELENGGARAKAN
KEMENTERIAN AGAMA KANWIL PROVINSI JAWA BARAT
27 JULI 2011.
1

2. 26
NAMA : A RUSMAN, SH. MH
PANGKAT / NRP : KOMPOL / 62070433
JABATAN : ANALIS BAG WAS PENYIDIKAN DITRESKRIMUM POLDA JABAR.
ALAMAT : KOMPLEK TAMAN CITEUREUP JL, NUSASARI IV NO. 14
CIMAHI BANDUNG
DIK UM : S 2 ( MAGISTER HUKUM ) KONSENTRASI HUKUM PIDANA
DIK POLRI : SELAPA POLRI DIK REG XXXI / 2003
HP. : 081312708066
RIWAYAT PENUGASAN
1. 1993 – 1997 KASAT RESERSE POLRES CIAMIS
2. 1998 – 1999 KAPOLSEK PADALARANG RES BANDUNG
3. 1999 – 2000 KAPOLSEKTIF CIMAHI RES BANDUNG
4. 2000 KANIT INDAG RES EK DIT SERSE POLDA JABAR
5. 2000 – 2001 KASAT RESERSE BANDUNG TENGAH
6. 2001 – 2002 KAPOLSEKTA REGOL WILTABES BANDUNG
7. 2002 – 2003 KASAT RESERSE POLRES BANDUNG
8. 2003 – 2006 GADIK MUDA PUSDIK RESKRIM MEGAMENDUNG
9. 2006- 2008 KABAG OPS POLRES CIANJUR
10. 2008- 2011. WAKAPOLRES SUKABUMI

3. PROYEKSI KEPENTINGAN
NASIONAL :
ASPEK KEAMANAN NEGARA
DALAM WILAYAH N KRI
TUPOKSI POLRI : HAR KAMTIBMAS
HAR KAMDAGRI ditandai
dgn: MELALUI UPAYA TIB & GAKKUM
PENYELENGGARA
AN
LIN, YOM, YAN
FUNGSI KEPOLISIAN
( pasal 2 UU No.2 TH.2002) SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN
NEGARA DI BDG. PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DILAKUKAN OLEH POLRI MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM,
SELAKU ALAT NEGARA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN
DIBANTU OLEH MASY. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
DGN.
3
JUNJUNG TINGGI HAM.

4. FUNGSI KEPOLISIAN-
TUJUAN –DAN PERAN KEPOLISIAN
FUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN
OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA
DIMENSI POLITIS DLM RANGKA PENGAWASAN
POLITIS (MPR-DPR-PRESIDEN-
MA-MK
FUNGSI
DIMENSI DIMENSI YURIDIS
KEPOLISIAN
UMUM
FUNGSI FUNGSI
KEPOLISIAN KEPOLISAN
KHUSUS
DIMENSI SOSIOLOGIS
DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG
SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH
TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM
TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT
4

5. PERAN KEPOLISIAN
Pasal 5 UNDANG-UNDANG No.2/2002
(1). MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
MENEGAKKAN HUKUM, SERTAMEMBERIKAN
PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN
KPD.MASYARAKAT DLM. RANGKA TERPELIHARANYA
KEAMANAN DALAM NEGERI
(2). POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
SATU KESATUAN DALAM MELAKSANAKAN PERAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1).
MAKNA KEPOLISIAN NASIONAL
1. KEWENANGAN MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.
2. SATUAN KEWILAYAHAN POLRI BUKAN PERANGKAT DAERAH
5

6. KELOMPOK WEWENANG KEPOLISIAN
DLM.UU No.2/2002
: . Cegah penyakit masy
. Peraturan kepolisian
1. WEWENANG SECARA UMUM . Pusat Informasi Kriminal
Psl.15(1) huruf a sd. m Nasional
2. WEWENANG SESUAI PERAT-
PERUNDANG-UNDANGAN LAIN.
Psl. 15(2)
3. WEWENANG DIBIDANG a. Ijin keramaian
PROSES PIDANA Psl.16(1) b. regident ranmor
DAN(2) c. Sim
4. LINGKUNGAN KUASA TEMPAT.
d. Binteknis Polsus
Psl. 17 Legalitas
Sesuai &Kamswakarsa
5. DISKRESI Psl.18 (1) DAN(2)
KUHAP
6

7. OM..OM… !!!
MAU
NGAPA`IN
APA ???

8. MAU
WAWANCARA
DGN SAKSI
SAKSI, APA?
OM
SAKSI YG
MENGETAHUI
ADANYA AKTE
CERAI,. PALSU

9. HUKUM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
EROPA
ANGLO CONTINENTAL
SEXTION
HUKUM ADAT HUKUM ISLAM
GENERAL
( UU NO 1 TH. 46 / KUHP )
KEJAHATAN THDP JIWA
DAN BADAN
KEJAHATAN THDP HARTA
PRIVATE
( HUKUM PERDATA ) BENDA( pemerasan)
HUKUM FORMIL
HTN
KUHAP SPESIALIS/
PUBLIK DILUAR KUHP
HTUN - UU NO. 20 TH.
HUKUM PIDANA 2001 TTG TP
KORUPSI,
(pemerasan oleh
MATERIIL Oknun Aparat
negara)

10. HKM PIDANA MATERIIL
KUMPULAN PERAT HK YG MENGATUR :
-PERBUATA-2 YG DPT DIPIDANA .
-SIAPA SAJA YG DPT DIPIDANA
-PIDANA (HUKUMAN) APA SAJA YG DPT
HKM PIDANA DIJATUHKAN
-DALAM HAL APA SAJA TERDAPAT
KUMPULAN PERAT HKM YG
MENGATUR TTG : PENGECUALIAN
-PERBUATAN2 YG DILARANG
-PERBUATAN2 YG
HKM PIDANA FORMIL
DIHARUSKAN OLEH CARA BAGAIMANA NEG MELAKS
UNDANG PENERAPAN HKM MATERIIL ( LAKS
--ANCAMAN HUKUMAN YG PEMIDANAAN ) :
-DLM PRAKTEK HKM SEHARI-HARI
DAPAT DIJATUHKAN -BERKENAAN DGN SUATU PERKARA PDN
-BAIK DIDLM MAUPUN DILUAR ACARA
SIDANG PENGADILAN .

11. TINJAUAN YURIDIS.
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.
PADA PRINSIPNYA SETIAP ORANG DPT
DIMINTA PERTANGGUNGAN JAWAB /
DAPAT DIPIDANA, APABILA MELAKUKAN :
1.MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG
UNDANG UNDANG, ( TINDAK PIDANA AKTIF )
2.TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG
DIAHARUSKAN UNDANG UNDANG
( PEMBIARAN / TINDAK PIDANA PASIF)

12. PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA.
1.PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DPT
DIBEDAKAN SBB:
- YANG MELAKUKAN
- YANG MENYURUH MELAKUKAN
- YANG MEMBANTU MELAKUKAN
- YANG MEMBUJUK MELAKUKAN
2. BARANG BUKTI DPT BERUPA :
- HASIL KEJAHATAN
- INSTRUMEN YG DIGUNAKAN LAKUKAN
KEJAHATAN
-

13. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TP PEMERASAN
FORMAL DIATUR DLM UNDANG 2
DALAM KUHP PASAL 368 DAN 369.
DILUAR KUHP DALAM UU TIPIKOR
( PASAL 12 UU NO 20 THN 2001
/ UU NO 31 TH 1999.
MELAWAN
HUKUM
TIDAK DIATUR DLM UNDANG 2
MATERIIL PERBUATAN TERCELA TDK SESUAI
RASA KEADIALAN

14. TINDAK PIDANA PEMERASAN
1.DALAM KUHPIDANA ( PASAL 368 )
BARANG SIAPA, DGN MAKSUD, UNTUK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
SECARA MELAWAN HUKUM, MEMAKSA SESEORANG
DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN
UNTU MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANG
SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG
ITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUAT
HUTANG, MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG,
DIANCAM KARENA PEMERASAN , DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 9 TAHUN .

15. TINDAK PIDANA PEMERASAN
2.DALAM KUHPIDANA ( PASAL 369 )
BARANG SIAPA, DGN MAKSUD, UNTUK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN ANCAMAN
PENCEMARAN BAIK DENGAN LISAN MAUPUN
TULISAN,ATAU DENGAN ANCAMAN AKAN MEMBUKA
RAHASIA, MEMAKSA SESEORANG SUPAYA
MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA
ATAU SEBAGIAN .KEGUNAAN ORANG ITU ATAU
ORANG LAIN ,ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG ATAU
MENGHAPUSKAN PIUTANG DIANCAM DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 4 TAHUN.

16. 3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan)
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001( UU TIPIKOR )
Pasal 12
DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDP ATAU PIDANA
PENJARA PALING SINGKAT 4(EMPAT ) TAHUN DAN PALING LAMA 20 ( DUA
PULUH ) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 200.000.000
( DUA RATUS JUTA RUPIAH ) DAN PALING BANYAK RP 1 000.000.000
( SATU MILIAR )
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah
atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya;
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
August 17, 2012 16
dengan kewajibannya;

17. 3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan)
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001( UU TIPIKOR )
Pasal 12
C. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
D. seseorang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk
menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau
pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
August 17, 2012 17

18. (TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)
Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ( UU TIPIKOR )
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong
pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kepada kas umum , seolah-olah
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas
umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui
bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan,
atau penyerahan barang , seolah-olah merupakan utang kepada
dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan
August 17, 2012 18
utang;

19. (TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)
Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ( UU TIPIKOR )
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara
yang di atasnya terdapat hak pakai , seolah-olah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang
yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan , yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya.
August 17, 2012 19

22. 1. MENERIMA LAPORAN/ PENGADUAN DR SEORANG TTG ADANYA
TINDAK PIDANA
2. MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA PD SAAT DI TKP
3. MENYURUH BERHENTI SEORANG TSK & MEMERIKSA TANDA
PENGENAL DIRI TSK
4. MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN
& PENYITAAN
5. MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENYITAAN SURAT
6. MENGAMBIL SIDIK JARI & MEMOTRET SESEORANG
7. MEMANGGIL ORG UTK DIDENGAR & DIPERIKSA SBG TSK/ SAKSI
8. MENDATANGKAN AHLI YG DIPERLUKAN DLM HUBUNGAN DGN
PEMERIKSAAN PERKARA
9. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
10. MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YG BER-
TANGGUNG JAWAB
PENYIDIK PEMBANTU MEMPUNYAI WEWENANG SEPERTI TSB DIATAS
KECUALI MENGENAI PENAHANAN & WAJIB DIBERIKAN DGN
PELIMPAHAN WEWENANG DR PENYIDIK

23. DIKETAHUINYA
TINDAK PIDANA
PEMERASAN SEI RAH BP
LIDIK TINDAK RIKSA
SP3
SP3
BUAT
INTERVIEW
PENANGA SAKSI RESUME
LAPORAN/ OBSERVASI NAN
PENGADUAN TKP AHLI
SURVAI SUSUN BP/
TERTANGKAP LANCE PANGGIL PEMBERKA JPU
JPU
TANGAN UNDERCOVER TANGKAP SAN
GUN TAHAN TERSANGK
DIKET LANG- INFORMAN GELEDAH A SERAH BP
SUNG OLEH
PETUGAS SITA SERAH
TSK & PN
PN
BB

24. ALUR PROSES PENANGANAN TINDAP PIDANA PEMERASAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
TSK PENYIDIK
MASYA LP
RAKAT RUTAN / LP
JPU PENGADILAN
PENYIDIKAN
ADVOKAT
PEMBUKTIAN
LAKSANAKAN
VONIS EKSEKUSI
UPAYA HUKUM
PIHAK PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA:
a. Tersangka dan Terdakwa
b. Penyidik dan Penyelidik
c. PU ( JPU )
d. Advokat / PH
3

25. PUTUSAN PENGADILAN
1.PENGHUKUMAN ,
2.PELEPASAN DARI TUNTUTAN
HUKUM
3.PEMBEBASAN.
August 17, 2012 25

26. Pembuktian
ALAT BUKTI
1.KETERANGAN SAKSI.
2.KETERANGAN AHLI
3.SURAT
4.PETUNJUK.
5.KETERANGAN TERDAKWA.
August 17, 2012 26

27. Pembuktian
Terbalik
”Dalam hal terdakwa tidak dapat
membuktikan bahwa uang yang telah
diblokir tersebut diperoleh bukan karena
korupsi, uang tersebut dianggap diperoleh
juga dari tindak pidana korupsi dan Hakim
atas tuntutan Penuntut Umum berwenang
memutus agar seluruh atau sebagian dari
uang tersebut dirampas untuk negara”.
August 17, 2012 27

28. TEORI FIKSI
 Semua orang dianggap mengetahui
hukum.
 Pencantuman dalam lembaran
negara/lembaran daerah menjadi dasar
berlakunya perundang-undangan.
 Dengan demikian : tidak ada alasan
karena tidak mengetahui hukum.
 Dalam Islam : hukum baru berlaku
setelah sampai/mengetahui.

29. ASAS PENERAPAN HUKUM PIDANA
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
HARUS MEMPERHATIKAN AZAS
AZAS :
1.LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI
GENERALIS
2.LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI
INFERIOR
3. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI

30. TERIMA KASIH
August 17, 2012 30