Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi di Kementerian Agama Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan visi, misi, dan tujuan reformasi birokrasi Kementerian Agama untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan area-area perubahan yang perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi sepert

1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK I NDONESIA JAKARTA Bahrul Hayat, Ph.D. Sekretaris Jenderal PERUBAHAN MENUJU PERBAIKAN Penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Disampaikan dihadapan para pejabat Eselon I – IV pada Acara Sosialisasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat tanggal 9 Agustus 2010

2. VISI, MISI, SASARAN DAN STRUKTUR PROGRAM, SERTA PERFORMANCE BASED BUDGETING

7. HUBUNGAN VISI, TATA NILAI DAN MISI KEMENAG VISI Kualitas Pemahaman Pengamalan Agama Kerukunan Umat Beragama Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Kualitas Penyeleng- garaan Haji TATA KELOLA YANG AKUNTABEL TATA NILAI KEMENTERIAN AGAMA

8. Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TUJUAN

10. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12. IKU DAN GOOD GOVERNANCE Indikator Kinerja Utama Remunerasi Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan Penataan Organisasi Penyem-purnaan Proses Kerja Pening-katan Kualitas & Manaje-men SDM

14. HUBUNGAN KONTRAKTUAL PEMERINTAH – RAKYAT (PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI) L E M B A G A P E R W A K I L A N Akuntansi Pelaporan Auditing P R I N S I P A L R A K Y A T A G E N P E M E R I N T A H Ketentuan Undang-Undang Rencana Anggaran / Kerja + AKUNTABILITAS

15. Programs How much? Quality? When? Cost? “ REAL” Performance Agreements PERFORMANCE-BASED BUDGETING

16. REFORMASI BIROKRASI

17. PERMASALAHAN BIROKRASI NO. DIMENSI PERMASALAHAN 1. Pola pikir dan budaya kerja (mind set and culture set) Belum mampu menciptakan birokrat yang profesional, yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal 2. Akuntabilitas Pemerintah Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi kepemerintahan 3. Peraturan perundangan Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan 4. Pelayanan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegara 5. Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi

19. PENGERTIAN Suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional SASARAN PERUBAHAN 1. Proses dan Prosedur (instrumental) 2. Lembaga (structural) 3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural) PENGERTIAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

21. GOAL & OBJECTIVES REFORMASI BIROKRASI GOALS Aparatur negara yang profesional dengan karakteristik: mampu beradaptasi, integritas, kinerja tinggi, bebas KKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak beraliansi politis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai negeri. OBJECTIVES Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan yang terencana, bertahap dan integral pada komponen birokrasi pemerintah, yaitu: peraturan perundang-undangan, organisasi, proses kerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya kerja, sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan sistem monitoring dan evaluasi, serta pegawasan.

24. AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI Organisasi Proses Kerja SDM Regulasi Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Culture set & mind set Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yang menunjang prinsip good governance Aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, capable, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang tindih Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKN Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi Memenuhi pelayanan yang excellent Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi

25. PRINSIP REFORMASI BIROKRASI Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik Berorientasi pada peningkatan kinerja Integritas Akuntabilitas Transparansi Penegakan hukum/aturan Desentralisasi/pembagian wewenang Antisipatif Inovatif

27. PELAKSANAAN REFORMASI Organisasi Proses Kerja Manajemen SDM Peraturan dan perundangan Pengawasan Internal Akuntabilitas Pelayanan Publik Pengawasan Publik Partisipasi K/L/Pemda Culture & Mind Set

28. AREA 1: CULTURE SET & MIND SET (CHANGE MANAGEMENT)

30. WHAT : Apa yang berubah WHY : Mengapa harus berubah WHEN : Kapan harus berubah HOW : Bagaimana cara mengubah 1 2 3 4 PEMANGKU KEPENTINGAN (Stakeholder) PEGAWAI INTERNALISASI

31. Menyebarkan Informasi Menanamkan Pemahaman Mendorong Komitmen Menggerakkan Partisipasi SOSIALISASI Kegiatan Reformasi Birokrasi

32. AREA 2: ORGANISASI

36. PETA ORGANISASI (SAAT INI/USULAN) No. Unit Eselon I Es. II Es. III Es. IV Jumlah 1 Setjen 8 28/30 79/91 115/129 2 Itjen 6 4 18 28 3 Ditjen Pendis 5 24 82/84 111/113 4 Ditjen PHU 4 16 50/51 70/71 5 Ditjen Bimas Islam 5 22 70 97 6 Ditjen Bimas Kristen 3 10 31 44 7 Ditjen Bimas Katolik 3 10 26 39 8 Ditjen Bimas Hindu 3 10 26 39 9 Ditjen Bimas Buddha 2 7 18 27 10 Balitbang & Diklat 6 19 32 57 JUMLAH 45 150/152 432/447 627/644

37. AREA 3: PROSES KERJA

39. PENYEMPURNAAN PROSES KERJA Penyempurnaan Proses Kerja Standard Operating Procedures Analisis Beban Kerja Analisis & Evaluasi Jabatan

40. LANGKAH PENYUSUNAN SOP Pengumpulan dan identifikasi informasi Analisis dan Pemilihan Alternatif Proses Penulisan Uji coba dan Review Pengesahan Implementasi Evaluasi dan Penyempurnaan

41. PRINSIP SOP Write what you do, Do what you write

42. AREA 4: MANAJEMEN SDM APARATUR

46. APLIKASI ASSESSMENT CENTER (AC)

49. METODE ASSESSMENT Kompetensi Innate/Bawaan Learned/Pembelajaran Behaviors Effective Outcome Pengelompokan Kompetensi dalam Standar Kompetensi Jabatan Kompetensi Umum Kementerian Agama Kompetensi Inti Eselon Kompetensi Khusus

50. ALAT UKUR ASSESSMENT CENTER Inventory Simulasi Assignment Wawancara

52. AREA 5: PERATURAN DAN PERUNDANGAN

54. AREA 6: PENGAWASAN

57. PENERAPAN SANKSI PP No. 53/2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil R-PMA Penegakan Disiplin dalam Pemberian Tunjangan Khusus SANKSI Prosentase potongan TK sesuai dengan tingkat pelanggaran Reformasi Birokrasi Peningkatan Manajemen SDM Peningkatan Disiplin

58. AREA 7: AKUNTABILITAS

60. AREA 8: PUBLIC SERVICE (QUICK WINS)

63. PENATAAN SISTEM DAN JOB GRADING

66. FAKTOR DALAM PEMERINGKATAN JABATAN Job Profile

70. FES (Factor Evaluation System) F1: Ruang Lingkup Program dan Dampaknya F2: Wewenang Manajerial F3: Koordinasi dan Pengintegrasian F4: Hubungan Personal – Sifat Hubungan & Tujuan Hubungan F5: Situasi Khusus

71. KLASIFIKASI PERINGKAT JABATAN KELOMPOK JABATAN Manajerial Non-Manajerial Peringkat 1–1 8 Eselon I - IV Fungsional Khusus/Tertentu Fungsional Umum

72. Rentang Bobot Jabatan : 100 - 1000 BOBOT JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR PUSAT No. Peringkat Kelompok Jabatan Kisaran Bobot Minimal Maksimal 1 18 I 951 1000 2 17 901 950 3 16 851 900 4 15 II 801 850 5 14 751 800 6 13 701 750 7 12 III 651 700 8 11 601 650 9 10 551 600 10 9 IV 501 550 11 8 451 500 12 7 401 450 13 6 351 400 14 5 301 350 15 4 251 300 16 3 201 250 17 2 151 200 18 1 100 150

73. Dalam penetapan peringkat jabatan menggunakan tahapan: Tahap I dengan asumsi jabatan baik struktural maupun fungsional flat and limited Tahap II bobot peringkat jabatan akan dihitung berdasarkan angka empiris dan rentangan tanggungjawab berdasarkan hasil analisis murni oleh Tim RB

74. Job Pricing

75. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

81. TIM PENGARAH RB KEMENAG

82. Terima Kasih