SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
TUGAS KELOMPOK
      MATA KULIAH PERPAJAKAN
“PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)”
              DOSEN PEMBIMBING

                     RAZIF, SE




                  DI SUSUN OLEH

          MUHAMMAD JUFRI          090420065

          ARDILA FEBRIYANI        090420064

          SYAFRIDA                090420051

          LIDIA                   080420034




   FAKULTAS EKONOMIJURUSAN AKUNTANSI
       UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
                  BUKIT INDAH
                       2011
PenghasilanTidakKenaPajak (PTKP)


       PenghasilanTidakKenaPajak                                                (PTKP)
adalahadalahpenguranganterhadapPenghasilanNettountukmencariPenghasilanKenaPajakdalamm
enghitungkewajibanpajakpenghasilan yang harusdibayarwajibpajak Orang Pribadi.

       Sejakdiaturpertama kali dalamPasal 7 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983, besarannilai
PTKP telahbeberapa kali berubahsampai yang terakhirdiaturpadaUndang-UndangNomor
36/2008 berlakumulai1 Januari2009sedangkanbesaranNilai PTKP untuktahun 2006 s/d 2008 di
aturolehPeraturanMenteriKeuanganNomor 137/PMK.03/2005.

                               TabelPenghitungan PTKP

                                                  PMK                  UU No,36 Tahun
             Keterangan                No.137/PMK.03/2005Berlaku        2008Berlaku 1
                                             1 January 2006              January 2009
DiriWajibPajak                                 13.200.000                 15.840.000
TambahanuntukWajibpajak yang kawin              1.200.000                  1.320.000
Tambahanuntukpenghasilanistri yang                                        15.840.000
                                                13.200.000
digabung
TanggunganWajibPajak (Max 3 orang)               1.200.000                1.320.000

      WajibPajak            Orang           Pribadi             (WPOP)              yang
mempunyaianggotakeluargasedarahdansemendadalamgarisketurunanlurus                   yang
menjaditanggungansepenuhnyayaitu:     Orang        tua,      mertua,        anakkandung,
dananakangkatdiberikantambahan PTKP palingbanyak 3 (Tiga) orang.

       Yang                     dimaksuddengananggotakeluarga                         yang
menjaditanggungansepenuhnyaadalahanggotakeluarga                                      yang
tidakmempunyaipenghasilandanseluruhbiayahidupnyaditanggungoleh WPOP.

Penghitungan PTKP denganmenggunakanPeraturanMenteriKeuanganNomor 137/PMK.03/2005
yang berlaku 1 January 2006:
Penghitungan PTKP untukWajibPajakdengan status belummenikah

- WajibPajakbelummenikahtanpatanggungan (TK/0) = Rp 13.200.000,-

- WajibPajakbelummenikahdengantanggungan 1 (satu) anggotakeluarga (TK/1)

     Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- = Rp 14.400.000,-

- WajibPajakbelummenikahdengantanggungan 2 (dua) anggotakeluarga (TK/2)

     Rp 13.200.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 15.600.000,-

- WajibPajakbelummenikahdengantanggungan 3 (tiga) anggotakeluarga (TK/3)

    Rp 13.200.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 16.800.000,-




Penghitungan PTKP untukWajibPajakdengan status menikah

WajibPajakmenikahtanpatanggungan (K/0)

= Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000 = Rp 14.400.000,-

WajibPajakmenikahdengantanggungan 1 (satu) anggotakeluarga (K/1)

= Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 1.200.000,- = Rp 15.600.000,-

WajibPajakmenikahdengantanggungan 2 (dua) anggotakeluarga (K/2)

= Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 16.800.000,-

WajibPajakmenikahdengantanggungan 3 (tiga) anggotakeluarga (K/3)

= Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 18.000.000,-
WajibPajak Orang Pribadi (WPOP) dengantambahanpenghasilanhanyaseorangistri
yangdigabungkandenganpenghasilansuami yang diperolehdalamhalpenghasilanistri :

       Bukansebagaikaryawatimelainkanpenghasilandariusaha/pekerjaanbebas          yang
       tidakadahubungannyadenganusaha/pekerjaan bebassuami.
       Sebagaikaryawatipadalebihdari 1 pemberikerja
       Bukankaryawatitetapibekerjapadapemberikerja                                yang
       bukansebagaiPemotongPajakwalaupuntidakmempunyaipenghasilandariusaha/pekerjaanb
       ebas.

        Sedangkanpenentuan PTKP padaawaltahunpajakuntuk status WajibPajak Orang Pribadi
(WPOP) dengantambahanpenghasilanhanyaseorangistridengankondisi yang telahdisebutkan di
atas yang digabungkandenganpenghasilansuami :

WajibPajak + Istritanpatanggungan (K/I/0)

=Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000 + 13.200.000,- = Rp 27.600.000,-

WajibPajak + Istridengantanggungan 1 (satu) anggotakeluarga (K/I/1)

= Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- = Rp 28.800.000,-

WajibPajakmenikahdengantanggungan 2 (dua) anggotakeluarga (K/2)

=Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + 13.200.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 30.000.000,-

WajibPajakmenikahdengantanggungan 3 (tiga) anggotakeluarga (K/3)

= Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + 13.200.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 31.200.000,-

       Penentuan PTKP di hitungpadakeadaanWajibPajak di awaltahunpajak (Per1 January ).
Perhitungan   PTKP     untukpegawai     lama    (tahunsebelumsudahbekerja     di   Indonesia)
dilakukandenganmelihatkeadaanpadaawaltahuntakwim (1 januari).Bagipegawai yang baru dating
danmenetap       di      Indonesia       dalambagiantahuntakwim,        besarnya       PTKP
tersebutberdasarkankeadaanpadaawalbulandaribagiantahuntakwim yang bersangkutan.Misalnya;
WajibPajakMenikahpadabulan Mei 2007 maka PTKP dihitungpadakeadaanwajibpajak di
awaltahun 2007 (Per 1 Jan 2007) dimanawajibpajakbelummenikahsehingga PTKP yang
diperkenankanuntukpenghitungan SPT Tahun 2007 adalah status TK. Padatahun 2008 status
WajibPajakbarulahmenjadi K/02.
PTKP bagiKaryawati

Besarnya PTKP bagikaryawatiberlakuketentuansebagaiberikut:

a. Bagikaryawatikawin, sebesar PTKP untukdirinyasendiri;

b.             Bagikaryawatikawin,          suamitidakmenerima/memperolehpenghasilan.
Dalamhalkaryawatikawindapatmenunjukanketerangantertulisdaripemerintahdaerahsetempatseren
dah-rendahnyakecamatan                                                              yang
menyatakansuaminyatidakmenerimaataumemperolehpenghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP
untukdirinyasendiriditambah PTKP untuk status kawindan PTKP untukkeluarga yang
menjaditanggungansepenuhnya.

c. Bagikaryawatitidakkawin, sebesar PTKP untukdirinyasendiriditambah PTKP untukkeluarga
yang                      menjaditanggungansepenuhnya                   (apabilaada).Yang
menjaditanggungansepenuhnyamenurutundang-undangPajakPenghasilanadalahanggotakeluarga
yang               tinggalbersamawajibpajak,           tidakdibantuoleh              orang
tuaataukeluargalainnyadantidakmemilikipenghasilan.



Contohsoalperhitungan PTKP:

   1. seorangWajibPajakbernama Ahmad padatanggal 1 Januari 2006 mempunyai data
      keluargasebagaiberikut :

                    seorang istri yang bekerjapada PT Sakti Jaya,
                    seorang anakkandungberumur 10 tahun,
                    seorang adikkandungsebagaipelajar SMU,
                    seorang mertua sebagai pensiunan Pegawai Negeri,
                    seoranganaktiriberumur 12 tahun, dan
                    seoranganakangkat yang menjaditanggungansepenuhnya

Bersarnya PTKP untuk Ahmad untuktahun 2006 adalahsebagaiberikut :

 No   Jumlah (Rp)                                  Keterangan
  .
 1.    13.200.000,0 Untuk Ahmad sendiri
                  0
 2.            0,00 Tambahanuntukpenghasilanistridigabung.
                    Dalamkasusinipenghasilanistritidakdigabungkarenasemata-
                    mataberasaldarisatupemberikerjadansudahdipotongPajakPenghasilanPasa
                    l 21.
3.     1.200.000,00 Tambahankarena status kawin
 4.     3.600.000,00 Tanggungantiga orang yaituanakkandung, anaktiridananakangkatsebesar
                     Rp1.200.000,00 x 3 orang.
        18.000.000,0
                   0 Jumlahseluruh PTKP


   2. Jokosudahmenikahdenganmempunyaiseoranganak. PTKP jokoadalah:

        PTKP setahun:

        Untukwajibpajaksendiri                            Rp. 15.840.000,00

        Tambahan WP kawin                                 Rp. 1.320.000,00

        Tambahan 1 anak                                   Rp. 1.320.000,00

        Jumlah                                            Rp. 18.480.000,00



Pihak Yang PenghasilannyaTidakTerkenaPotonganPPhPasal 21

- Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabatlaindariperwakilannegaraasing, dan orang-
orang    yang    diperbantukankepadamereka    yang     bekerjapadadanbertempattinggalbersama.
Syaratnyaadalahbukanwarganegara      Indonesia    (WNI)     danselamaberada       di      Indonesia
tidakmenerimabentukpenghasilanlain                di              luarjabatanataupekerjaannya.
Selainitunegaratempatperwakilanasingtersebutjugamemperlakukan                                  yang
samaterhadapperwakilandari Indonesia berdasarkanasastimbalbalik (riciprocitas).

- PejabatperwakilanorganisasiinternasionalberdasarkanKeputusanMenteriKeuanganselama orang
tersebutbukan       WNI       dantidakmenjalankanusaha,        pekerjaanataukegiatan            lain
untukmemperolehpenghasilan di Indonesia.




Penghasilan Yang TidakKenaPotonganPajakPenghasilan / PPhPasal 21
1.      Pembayaranasuransipadaasuransikecelakaan,         asuransikesehatan,           asuransijiwa,
asuransibeasiswa, danasuransidwiguna.
2.          Iuranpensiun          yang          dibayarkepadadanapensiun         yang
pendiriannyatelahdisahkanolehMenteriKeuangandanIuranJaminanHariTuakepadabadanpenyelen
ggaraJamsostek yang dibayarkanolehpemberikerja.

3.          Penerimaandalambentuknaturadankenikmatankecualibentuknatura           yang
diaturdalamKeputusanDirjenPajak.

4.     Penerimaandalambentuknaturadankenikmatan     lain    dengannamaapapun      yang
diberikanolehpemerintah.

5. Pajak yang ditanggungolehpemberikerja

6. Zakat yang diterimaoleh orang pribadi yang berhakdarilembagaataubadanamil zakat yang
dibentukataudisahkanolehpemerintah.

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (16)

Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Pengelolaan pajak
Pengelolaan pajakPengelolaan pajak
Pengelolaan pajak
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Makalah perpajakan lusi manullang
Makalah perpajakan lusi manullangMakalah perpajakan lusi manullang
Makalah perpajakan lusi manullang
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan Pajak
 
Makalah anjak piutang
Makalah anjak piutangMakalah anjak piutang
Makalah anjak piutang
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Penagihan pajak doc
Penagihan pajak  docPenagihan pajak  doc
Penagihan pajak doc
 
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
 
MAKALAH MICROSOFT WORD 2007
MAKALAH MICROSOFT WORD 2007MAKALAH MICROSOFT WORD 2007
MAKALAH MICROSOFT WORD 2007
 
Bagian i
Bagian iBagian i
Bagian i
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
 

Ähnlich wie Makalah perpajakan

Masalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di IndonesiaMasalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di IndonesiaSigit Iskandar
 
SOSIALISASI KETASPENAN
SOSIALISASI KETASPENANSOSIALISASI KETASPENAN
SOSIALISASI KETASPENANjazair
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakBbe Mee
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaRusydin Arrazy
 
34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badanNisa Gunsay
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanAnisa Muvit
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
sosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxsosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxcalirobles
 
Sk.gub prov gorontalo ump 2016
Sk.gub prov gorontalo ump 2016Sk.gub prov gorontalo ump 2016
Sk.gub prov gorontalo ump 2016David Lumempouw
 
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfEdukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfAndreJusayama1
 
Hak dan Kewajiban WP Pribadi - Karyawan
Hak dan Kewajiban WP Pribadi - KaryawanHak dan Kewajiban WP Pribadi - Karyawan
Hak dan Kewajiban WP Pribadi - KaryawanDiane Christina
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 

Ähnlich wie Makalah perpajakan (20)

Masalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di IndonesiaMasalah Pengupahan Di Indonesia
Masalah Pengupahan Di Indonesia
 
PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAK
 
SOSIALISASI KETASPENAN
SOSIALISASI KETASPENANSOSIALISASI KETASPENAN
SOSIALISASI KETASPENAN
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung Pajak
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
Masalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesiaMasalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesia
 
34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakan
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
sosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxsosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptx
 
PKM 2022.pptx
PKM 2022.pptxPKM 2022.pptx
PKM 2022.pptx
 
PPH DAN PPN
PPH DAN PPNPPH DAN PPN
PPH DAN PPN
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Sk.gub prov gorontalo ump 2016
Sk.gub prov gorontalo ump 2016Sk.gub prov gorontalo ump 2016
Sk.gub prov gorontalo ump 2016
 
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfEdukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
 
Hak dan Kewajiban WP Pribadi - Karyawan
Hak dan Kewajiban WP Pribadi - KaryawanHak dan Kewajiban WP Pribadi - Karyawan
Hak dan Kewajiban WP Pribadi - Karyawan
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
KASUS PPH 21
KASUS PPH 21 KASUS PPH 21
KASUS PPH 21
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 

Makalah perpajakan

  • 1. TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH PERPAJAKAN “PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)” DOSEN PEMBIMBING RAZIF, SE DI SUSUN OLEH MUHAMMAD JUFRI 090420065 ARDILA FEBRIYANI 090420064 SYAFRIDA 090420051 LIDIA 080420034 FAKULTAS EKONOMIJURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH BUKIT INDAH 2011
  • 2. PenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) PenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) adalahadalahpenguranganterhadapPenghasilanNettountukmencariPenghasilanKenaPajakdalamm enghitungkewajibanpajakpenghasilan yang harusdibayarwajibpajak Orang Pribadi. Sejakdiaturpertama kali dalamPasal 7 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983, besarannilai PTKP telahbeberapa kali berubahsampai yang terakhirdiaturpadaUndang-UndangNomor 36/2008 berlakumulai1 Januari2009sedangkanbesaranNilai PTKP untuktahun 2006 s/d 2008 di aturolehPeraturanMenteriKeuanganNomor 137/PMK.03/2005. TabelPenghitungan PTKP PMK UU No,36 Tahun Keterangan No.137/PMK.03/2005Berlaku 2008Berlaku 1 1 January 2006 January 2009 DiriWajibPajak 13.200.000 15.840.000 TambahanuntukWajibpajak yang kawin 1.200.000 1.320.000 Tambahanuntukpenghasilanistri yang 15.840.000 13.200.000 digabung TanggunganWajibPajak (Max 3 orang) 1.200.000 1.320.000 WajibPajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyaianggotakeluargasedarahdansemendadalamgarisketurunanlurus yang menjaditanggungansepenuhnyayaitu: Orang tua, mertua, anakkandung, dananakangkatdiberikantambahan PTKP palingbanyak 3 (Tiga) orang. Yang dimaksuddengananggotakeluarga yang menjaditanggungansepenuhnyaadalahanggotakeluarga yang tidakmempunyaipenghasilandanseluruhbiayahidupnyaditanggungoleh WPOP. Penghitungan PTKP denganmenggunakanPeraturanMenteriKeuanganNomor 137/PMK.03/2005 yang berlaku 1 January 2006:
  • 3. Penghitungan PTKP untukWajibPajakdengan status belummenikah - WajibPajakbelummenikahtanpatanggungan (TK/0) = Rp 13.200.000,- - WajibPajakbelummenikahdengantanggungan 1 (satu) anggotakeluarga (TK/1) Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- = Rp 14.400.000,- - WajibPajakbelummenikahdengantanggungan 2 (dua) anggotakeluarga (TK/2) Rp 13.200.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 15.600.000,- - WajibPajakbelummenikahdengantanggungan 3 (tiga) anggotakeluarga (TK/3) Rp 13.200.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 16.800.000,- Penghitungan PTKP untukWajibPajakdengan status menikah WajibPajakmenikahtanpatanggungan (K/0) = Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000 = Rp 14.400.000,- WajibPajakmenikahdengantanggungan 1 (satu) anggotakeluarga (K/1) = Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 1.200.000,- = Rp 15.600.000,- WajibPajakmenikahdengantanggungan 2 (dua) anggotakeluarga (K/2) = Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 16.800.000,- WajibPajakmenikahdengantanggungan 3 (tiga) anggotakeluarga (K/3) = Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 18.000.000,-
  • 4. WajibPajak Orang Pribadi (WPOP) dengantambahanpenghasilanhanyaseorangistri yangdigabungkandenganpenghasilansuami yang diperolehdalamhalpenghasilanistri : Bukansebagaikaryawatimelainkanpenghasilandariusaha/pekerjaanbebas yang tidakadahubungannyadenganusaha/pekerjaan bebassuami. Sebagaikaryawatipadalebihdari 1 pemberikerja Bukankaryawatitetapibekerjapadapemberikerja yang bukansebagaiPemotongPajakwalaupuntidakmempunyaipenghasilandariusaha/pekerjaanb ebas. Sedangkanpenentuan PTKP padaawaltahunpajakuntuk status WajibPajak Orang Pribadi (WPOP) dengantambahanpenghasilanhanyaseorangistridengankondisi yang telahdisebutkan di atas yang digabungkandenganpenghasilansuami : WajibPajak + Istritanpatanggungan (K/I/0) =Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000 + 13.200.000,- = Rp 27.600.000,- WajibPajak + Istridengantanggungan 1 (satu) anggotakeluarga (K/I/1) = Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- = Rp 28.800.000,- WajibPajakmenikahdengantanggungan 2 (dua) anggotakeluarga (K/2) =Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + 13.200.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 30.000.000,- WajibPajakmenikahdengantanggungan 3 (tiga) anggotakeluarga (K/3) = Rp 13.200.000,- + Rp 1.200.000,- + 13.200.000,- + Rp 3.600.000,- = Rp 31.200.000,- Penentuan PTKP di hitungpadakeadaanWajibPajak di awaltahunpajak (Per1 January ). Perhitungan PTKP untukpegawai lama (tahunsebelumsudahbekerja di Indonesia) dilakukandenganmelihatkeadaanpadaawaltahuntakwim (1 januari).Bagipegawai yang baru dating danmenetap di Indonesia dalambagiantahuntakwim, besarnya PTKP tersebutberdasarkankeadaanpadaawalbulandaribagiantahuntakwim yang bersangkutan.Misalnya; WajibPajakMenikahpadabulan Mei 2007 maka PTKP dihitungpadakeadaanwajibpajak di awaltahun 2007 (Per 1 Jan 2007) dimanawajibpajakbelummenikahsehingga PTKP yang diperkenankanuntukpenghitungan SPT Tahun 2007 adalah status TK. Padatahun 2008 status WajibPajakbarulahmenjadi K/02.
  • 5. PTKP bagiKaryawati Besarnya PTKP bagikaryawatiberlakuketentuansebagaiberikut: a. Bagikaryawatikawin, sebesar PTKP untukdirinyasendiri; b. Bagikaryawatikawin, suamitidakmenerima/memperolehpenghasilan. Dalamhalkaryawatikawindapatmenunjukanketerangantertulisdaripemerintahdaerahsetempatseren dah-rendahnyakecamatan yang menyatakansuaminyatidakmenerimaataumemperolehpenghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untukdirinyasendiriditambah PTKP untuk status kawindan PTKP untukkeluarga yang menjaditanggungansepenuhnya. c. Bagikaryawatitidakkawin, sebesar PTKP untukdirinyasendiriditambah PTKP untukkeluarga yang menjaditanggungansepenuhnya (apabilaada).Yang menjaditanggungansepenuhnyamenurutundang-undangPajakPenghasilanadalahanggotakeluarga yang tinggalbersamawajibpajak, tidakdibantuoleh orang tuaataukeluargalainnyadantidakmemilikipenghasilan. Contohsoalperhitungan PTKP: 1. seorangWajibPajakbernama Ahmad padatanggal 1 Januari 2006 mempunyai data keluargasebagaiberikut :  seorang istri yang bekerjapada PT Sakti Jaya,  seorang anakkandungberumur 10 tahun,  seorang adikkandungsebagaipelajar SMU,  seorang mertua sebagai pensiunan Pegawai Negeri,  seoranganaktiriberumur 12 tahun, dan  seoranganakangkat yang menjaditanggungansepenuhnya Bersarnya PTKP untuk Ahmad untuktahun 2006 adalahsebagaiberikut : No Jumlah (Rp) Keterangan . 1. 13.200.000,0 Untuk Ahmad sendiri 0 2. 0,00 Tambahanuntukpenghasilanistridigabung. Dalamkasusinipenghasilanistritidakdigabungkarenasemata- mataberasaldarisatupemberikerjadansudahdipotongPajakPenghasilanPasa l 21.
  • 6. 3. 1.200.000,00 Tambahankarena status kawin 4. 3.600.000,00 Tanggungantiga orang yaituanakkandung, anaktiridananakangkatsebesar Rp1.200.000,00 x 3 orang. 18.000.000,0 0 Jumlahseluruh PTKP 2. Jokosudahmenikahdenganmempunyaiseoranganak. PTKP jokoadalah: PTKP setahun: Untukwajibpajaksendiri Rp. 15.840.000,00 Tambahan WP kawin Rp. 1.320.000,00 Tambahan 1 anak Rp. 1.320.000,00 Jumlah Rp. 18.480.000,00 Pihak Yang PenghasilannyaTidakTerkenaPotonganPPhPasal 21 - Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabatlaindariperwakilannegaraasing, dan orang- orang yang diperbantukankepadamereka yang bekerjapadadanbertempattinggalbersama. Syaratnyaadalahbukanwarganegara Indonesia (WNI) danselamaberada di Indonesia tidakmenerimabentukpenghasilanlain di luarjabatanataupekerjaannya. Selainitunegaratempatperwakilanasingtersebutjugamemperlakukan yang samaterhadapperwakilandari Indonesia berdasarkanasastimbalbalik (riciprocitas). - PejabatperwakilanorganisasiinternasionalberdasarkanKeputusanMenteriKeuanganselama orang tersebutbukan WNI dantidakmenjalankanusaha, pekerjaanataukegiatan lain untukmemperolehpenghasilan di Indonesia. Penghasilan Yang TidakKenaPotonganPajakPenghasilan / PPhPasal 21 1. Pembayaranasuransipadaasuransikecelakaan, asuransikesehatan, asuransijiwa, asuransibeasiswa, danasuransidwiguna.
  • 7. 2. Iuranpensiun yang dibayarkepadadanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanolehMenteriKeuangandanIuranJaminanHariTuakepadabadanpenyelen ggaraJamsostek yang dibayarkanolehpemberikerja. 3. Penerimaandalambentuknaturadankenikmatankecualibentuknatura yang diaturdalamKeputusanDirjenPajak. 4. Penerimaandalambentuknaturadankenikmatan lain dengannamaapapun yang diberikanolehpemerintah. 5. Pajak yang ditanggungolehpemberikerja 6. Zakat yang diterimaoleh orang pribadi yang berhakdarilembagaataubadanamil zakat yang dibentukataudisahkanolehpemerintah.