PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A Ruang Lingkup
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus
menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan,
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi
yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi,
termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah
pusat/daerah.

2. 2
B Tujuan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan
kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak
dilanjutkan.
C Definisi
Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar
dengan pengertian:
1 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.
2 Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak
sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan
periode berjalan atau periode sebelumnya.
3 Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusnya.
4 Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau
tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,

3. 3
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
5 Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi
baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan
lain.
6 Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar
muka laporan keuangan.

4. 4
BAB II
KOREKSI KESALAHAN
Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
entitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan
keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.
Laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu; terhadap laporan keuangan
pemerintah, mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa satu tahun
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut ketentuan UU
Bidang Keuangan laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPR
paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, setelah dilakukan audit oleh BPK.
Terdapat tahapan atau periode waktu dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan sampai dengan penyampaian laporan keuangan ke DPR, yaitu :
1 periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan, atau tahun
berjalan
2 periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum
diaudit oleh BPK
3 periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPR/DPRD
dan telah ditetapkan dengan UU atau Peraturan daerah.

5. 5
Adapun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau
beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan
atau pada periode setelah Laporan Keuangan disahkan dan telah diterbitkan
Undang-undang dan/atau Peraturan Daerah. Kesalahan-kesalahan tersebut
kemungkinan disebabkan antara lain keterlambatan penyampaian bukti transaksi
keuangan oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan
pencatatan, kesalahan dalam interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan
kemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi.
Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan
bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-
laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporan
keuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP No 10 mengatur perlakuan
tentang koreksi kesalahan.
A Kesalahan dan Koreksinya
Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum
laporan keuangan belum ditetapkan dengan Perda.
Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah
diterbitkan. Paragrap 16 PSAP 10 menjelaskan bahwa laporan keuangan

6. 6
dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang
atau peraturan daerah.
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi
kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.
1 Menurut paragraf 11, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang
tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang
mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan
pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan.
Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi
terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan pengaruh kesalahan tersebut terhadap kas.
a Contoh kesalahan yang mempengaruhi Kas dalam periode
berjalan :
Pada tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan
SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang
sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp
531.000.000,-. Pada waktu dilakukan kas opname, ditemukan
perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku dan
setelah diteliti perbedaanya adalah pada SP2D-LS yang diterbitkan
tanggal 15 Mei 2006.
Transaksi tersebut dicatat pada tanggal 15 Mei 2006 :

7. 7
Kelebihan pencatatan pada akun belanja pegawai sebesar Rp 18.
000.000, (Rp 531.000.000 - Rp 513.000.000) dilakukan koreksi
sebagai berikut:
SKPD
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit
15/5/06 Piutang dari BUD 18 juta
Belanja Pegawai 18 juta
(Untuk mencatat
penerimaan kembali
belanja pegawai)
BUD
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit
15/5/06 Kas di Kas Daerah 18 juta
Belanja Pegawai 18 juta
(Untuk mencatat penerimaan
kembali belanja pegawai)
b Tidak Mempengaruhi Kas pada periode berjalan.
Pada Tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan
SP2D-LS dengan nilai Rp 531.000.000. Pada hari dan tanggal yang
sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp
531.000.000 sebagai belanja barang. Pada waktu menyusun laporan
diketahui ada kekeliruan pembukuan belanja atas SP2D pada tanggal 15
Mei 2006, maka transaksi tersebut akan dikoreksi seperti berikut:
Karena kesalahan pada akun belanja, maka koreksi dilakukan sebagai
berikut:

8. 8
SKPD
Belanja Pegawai Rp 531.000.000
Belanja Barang Rp 531.000.000
BUN
Tidak ada Jurnal
2 Menurut paragraf 12 PSAP 10, menetapkan bahwa koreksi
kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan
Contoh 1:
Pada tanggal 20 April 2005, diterima setoran atas pendapatan Retribusi
Parkir dengan STS No. 123 sebesar Rp 13.000.000. Pada hari dan tanggal
yang sama STS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp
31.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui
kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank
dan saldo menurut buku sebesar Rp 18.000.000 (Rp 31.000.000 – Rp
13.000.000).
Dengan ditemukannya kesalahan pencatatan tersebut pembetulan
dilakukan dengan jurnal koreksi sebagai berikut:
SKPD
Pendapatan retribusi Rp 18.000.000
Utang kepada BUD Rp 18.000.000

9. 9
BUD
Pendapatan Retribusi Rp 18.000.000
Kas di kas daerah Rp 18.000.000
Contoh 2:
Pada Tanggal 15 Mei 2005, dibayar gaji pegawai dengan menerbikan
SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama
SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar
Rp531.000.000,-.
Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan
tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo
menurut buku sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000–Rp513.000.000).
Atas kesalahan tersebut belanja pegawai harus dikurangi sebesar
Rp18.000.000 (Rp531.000.000-Rp513.000.000) dan dikoreksi dengan
jurnal sebagai berikut:
SKPD
Piutang dari BUD Rp 18.000.000
Belanja Pegawai Rp 18.000.000
BUD
Kas di Kas Daerah Rp 18.000.000
Belanja Pegawai Rp 18.000.000

10. 10
3 Menurut paragraf 13 PSAP 10 Koreksi kesalahan atas pengeluaran
belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset
selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset,
serta akun ekuitas dana yang terkait.
Pada Tanggal 20 Oktober 2005, dibayar belanja modal atas pengadaan 2
mobil dinas @ Rp 255.000.000,- pembayaran dilakukan dengan SP2D-LS
sebesar Rp 550.000.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS
tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 550.000.000,-. Pada
Bulan Juni 2006 laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan
dan telah disampaikan ke DPRD, kemudian diketahui bahwa ada
kesalahan dalam penerbitan dan pembayaran SP2D-LS atas pengadaan
mobil dinas pada tanggal 20 April 2005 yang seharusnya berjumlah Rp
510.000.000 sehingga harus dilakukan pengembalian belanja tersebut oleh
pemasok sebesar Rp 40.000.000,-. Penagihan kepada pemasok sudah
berhasil dilakukan dan disetorkan pada tanggal 25 Juni 2006 sebesar Rp
40.000.000,- Pengaruh pengembalian tersebut adalah bertambahnya kas
dan pendapatan yang diikuti penurunan aset. Transaksi tersebut akan
dibukukan seperti berikut:
SKPD
Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005
Belanja Modal – Peralatan dan Rp 550.000.000

11. 11
Mesin
Piutang dari BUD Rp 550.000.000
Peralatan dan Mesin Rp 550.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 550.000.000
Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006
Utang kepada BUD Rp 40.000.000
Pendapatan lain-lain Rp 40.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 40.000.000
Peralatan dan Mesin Rp 40.000.000
BUD
Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 550.000.000
Kas di kas daerah Rp 550.000.000
Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006
Kas di Kas Daerah Rp 40.000.000
Pendapatan Lain-lain Rp 40.000.000
4 Paragraf 14, menetapkan bahwa koreksi kesalahan atas
pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali
belanja) yang tidak berulang yang tejadi pada periode-periode sebelumnya
dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material
posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
Contoh:

12. 12
Pada tanggal 15 Mei 2005, diterbitkan SP2D atas SPJ belanja modal atas
pengadaan Air Condition (AC) seharga Rp 2.250.000,-. Pada hari dan
tanggal yang sama SP2D tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar
Rp 2.250.000,-. Pada bulan Agustus 2006, pada saat itu laporan keuangan
tahun 2005 sudah disampaikan ke DPRD, diketahui ada kesalahan dalam
pengesahan SPJ pengadaan AC tanggal 15 Mei 2005, dimana harga beli
AC menurut faktur sebesar Rp 2.225.000,- Akibatnya aset tetap yang
terlalu tinggi Rp 25.000 (pengaruhnya tidak material) dan disarankan oleh
Bawasda agar dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara
Pengeluaran, dan telah dilakukan pembayaran kembali oleh Bendahara
Pengeluaran. Transaksi tersebut dibukukan seperti berikut:
SKPD
Jurnal Tanggal 15 Mei 2005
Belanja Modal – Peralatan dan Rp 2.250.000
Mesin
Piutang dari BUD Rp 2.250.000
Peralatan dan Mesin Rp 2.250.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 2.250.000
Jurnal Koreksi
Utang kepada BUD Rp 25.000
Pendapatan lain-lain Rp 25.000
BUD
Jurnal Tanggal 15 Mei 2005
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 2.250.000
Kas di kas daerah Rp 2.250.000
Jurnal Koreksi
Kas di kas daerah Rp 25.000

13. 13
Pendapatan Lain-lain Rp 25.000
5 Menurut paragraf 15 PSAP 10, Koreksi kesalahan atas penerimaan
pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
ekuitas dana lancar.
Kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi
pada periode sebelumnya dan mengakibatkan kas bertambah dimana
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, koreksi kesalahan
pendapatan tersebut dilakukan dengan menambah kas dan menambah akun
ekuitas dana lancar. Sedangkan apabila kesalahan mengakibatkan saldo
kas berkurang, maka koreksi dilakukan dengan mengurangi ekuitas dana
lancar dan kas.
Contoh
Pada Tanggal 9 Pebruari 2005, diterima pendapatan sewa gedung
pertemuan dengan bukti STS sejumlah Rp 3.575.000. dan salah
dibukukan sebesar Rp 3.275.000. Kesalahan atas pencatatan tersebut
ditemukan pada tahun 2006 dimana laporan keuangan Tahun Anggaran
2005 telah diterbitkan. Pengaruh dari pencatatan pendapatan yang
demikian adalah penyajian saldo Kas dan SiLPA menurut buku terlalu
kecil sehingga akun Kas dan SiLPA harus ditambah. Transaksi – transaksi
tersebut akan dibukukan seperti berikut:

14. 14
SKPD
Jurnal Tanggal 9 Februari 2005
Utang kepada BUD Rp 3.275.000
Lain-lain PAD - Pendapatan sewa Rp 3.275.000
Jurnal Koreksi
Tidak ada jurnal
BUD
l Tanggal 9 Februari 2005
Kas di kas daerah Rp 3.275.000
Lain – lain PAD Rp 3.275.000
Jurnal Koreksi
Kas di kas daerah Rp 300.000
SiLPA/SiKPA Rp 300.000
6 Paragraf 20 PSAP 10 menyatakan : Koreksi kesalahan yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak
mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan
periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca
terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contoh:

15. 15
Belanja modal atas Peralatan Mesin sebesar Rp 5.000.000 pada waktu
mencatat aset tetap salah dibukukan sebagai aset tetap Jalan, irigasi dan
jaringan.
SKPD
Jurnal yang salah
Belanja Modal Peralatan Mesin Rp 5.000.000
Piutang dari BUD Rp 5.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 5.000.000
Jurnal koreksi
Peralatan Mesin Rp 5.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000
BUD
Jurnal Pada saat pembayaran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 5.000.000
Kas di Kas Daerah Rp 5.000.000
Jurnal koreksi
Tidak ada jurnal
7 Paragraf 22 menyatakan : kesalahan berulang dan sistemik seperti
yang dimaksud pada paragraf 9, tidak memerlukan koreksi, melainkan
dicatat pada saat terjadi.
Paragraf 9 menjelaskan bahwa kesalahan yang berulang dan sistemik
adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-
jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya
adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi

16. 16
sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib
pajak.
Apabila seorang wajib pajak kurang bayar, maka pada saat dibayar
dicatat sebagai pendapatan pajak pada saat diterimanya pendapatan
tersebut, dan sebaliknya apabila lebih bayar maka pembayaran restitusi
kepada wajib pajak, maka dicatat sebagai pengurang pendapatan pajak
pada saat terjadi.
Contoh:
Pada bulan Maret 2006, Wajib pajak A menerima SKPT kurang bayar
pajak untuk tahun 2005 sebesar Rp 5.000.000,-. Terhadap tagihan tersebut
wajib pajak telah membayar pada bulan April 2006.
SKPD
Transaksi tersebut dijurnal:
Utang kepada BUD Rp 5.000.000
Pendapatan pajak Rp 5.000.000
Transaksi tersebut dijurnal:
Kas di kas daerah Rp 5.000.000
Pendapatan Pajak Rp 5.000.000
B Pengungkapan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
Apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya atau
periode berjalan yang bersifat material terhadap posisi aset, kewajiban dan

17. 17
ekuitas, maupun pendapatan, belanja dan pembiayaan harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan secara memadai sehingga pengguna
laporan dapat memahami kejadian tersebut.
BAB III
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Dalam menyusun dan menyajian laporan keuangan perlu memperhatikan
Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi yang merupakan dasar
pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Kebijakan tersebut akan
berdampak pada keandalan laporan keuangan yang akan dihasilkan, sehingga
kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu.
Dalam penyusunan laporan keuangan kebijakan akuntansi harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan sebelum menjelaskan pos-pos laporan
keuangan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna laporan
keuangan.
A Perubahan Kebijakan Akuntansi
Adakalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode
akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAP 10

18. 18
menyatakan: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau
arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.
Perubahan kebijakan akuntansi misalnya antara lain adalah perubahan metode
penyusutan dan metode penilaian persediaan. Penyusutan adalah penyesuaian
nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
sehingga diperoleh nilai wajar. Jadi penyusutan bukan merupakan metode
alokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap.
Dengan demikian, apabila dilakukan penyusutan terhadap aset tetap, maka
tidak berhubungan dengan beban belanja, dan oleh karena itu perubahan
kebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak mempengaruhi laporan ralisasi
anggaran.
Contoh:
Pemkot Madiun membeli Komputer dan pheriperalnya pada bulan Desember
2003 senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2003 Pemkot Madiun menetapkan
kebijakan akuntansi dengan menerapkan penyusutan untuk peralatan dan
mesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat komputer
tersebut 5 tahun. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2006 Pemkot Madiun
memutuskan untuk mengubah Kebijakan Akuntansi Penyusutan Peralan dan

19. 19
Mesin (termasuk komputer) dari metode garis lurus (straight line method)
menjadi metode penyusutan saldo menurun (double declining method)
Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut, disusun perhitungan
penyusutan sebagai berikut:
Perhitungan menurut metode garis lurus
Tahun Perhitungan Nilai Disusutkan Nilai Buku
2003 - 0 200.000.000
2004 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 160.000.000
2005 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 120.000.000
2006 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 80.000.000
2007 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 40.000.000
2008 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 0
Perhitungan menurut metode saldo menurun :
Tahun Perhitungan Nilai Disusutkan Nilai Buku
2003 - 0 200.000.000
2004 40 % X Rp 200.000.000 80.000.000 120.000.000
2005 40 % X Rp 120.000.000 48.000.000 72.000.000
2006 40 % X Rp 72.000.000 28.800.000 43.200.000
2007 40 % X Rp 43.200.000 17.280.000 25.920.000
2008 40 % X Rp 24.720.000 10.368.000 15.552.000
Pada akhir tahun 2006, akumulasi penyusutan komputer berdasarkan metode
garis lurus sebesar Rp 120.000.000, (penjumlahan penyusutan tahun
2004,2005,2006) berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 156.800.000
(penjumlahan penyusutan tahun 2004, 2005, 2006), terdapat selisih sebesar
Rp 36.800.000,.
Dengan perhitungan tersebut di atas, pada akhir tahun 2006 terdapat
perbedaan jumlah akumulasi penyusutan sebesar Rp 36.800.000, sehingga

20. 20
nilai wajar aset tetap dengan metode saldo menurun terlalu tinggi sebesar
nilai tersebut, sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:
Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 36.800.000
Akumulasi Penyusutan- Rp 36.800.000.
Peralatan dan Mesin
B Pengungkapan
Paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan
pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Contoh pengungkapan berdasarkan ilustrasi perubahan kebijakan akuntansi
penyusutan seperti tersebut diatas, dari metode garis lurus, menjadi metode
saldo menurun, adalah sebagai berikut :
”Pada tahun anggaran 2006, pemerintah Kota Madiun, telah menetapkan
perubahan kebijakan akuntansi khusus mengenai metode penyusutan Aset
Tetap- Peralatan dan Mesin, dari metode garis lurus menajdi metode saldo
menurun, dengan alasan agar diperoleh nilai wajar yang mendekati
sebenarnya, karena komputer dan pheriperalnya lebih cepat obsolet.

21. 21
Adapun pengaruh perubahan kebijakan akuntansi metode penyusutan
tersebut, terdapat perbedaan nilai wajar sebagai berikut :
Uraian Metode Garis Lurus Metode Saldo
Menurun
Nilai perolehan awal 200.000.000,00 200.000.000,00
Akumulasi penyusutan sd
Desember 2006 120.000.000,00 156.800.000,00
Nilai wajar pada 31 Des. 2006 80.000.000,00 43.200.000,00
Jadi nilai wajar Aset Tetap berupa komputer dan pheriperalnya pada 31
Desember 2006 adalah sebesar Rp 43.200.000,00. Perbedaan tersebut telah
dikoreksikan pada akun yang bersangkutan.”
C Perubahan Estimasi Akuntansi
Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi
perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan
aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan
Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat
perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap
berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama
masa manfaat aset tetap tersebut.
Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak

22. 22
memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh
perubahan itu.
D Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh
peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait
pada tugas pokok tersebut dihentikan.
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat
operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif
penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai
tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak
pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila
ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di
akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan
sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat
rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus,
resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

23. 23
Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
1 Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan
publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
2 Fungsi tersebut tetap ada.
3 Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,
kegiatan ke wilayah lain.
4 Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
E Tanggal Efektif
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk
laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun
Anggaran 2010.
Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas
pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama
4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.