SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
SISTEM PIDANASISTEM PIDANA
SISTEM PIDANA MENURUT PASALSISTEM PIDANA MENURUT PASAL
10 KUHP, ADALAH:10 KUHP, ADALAH:
1. PIDANA POKOK1. PIDANA POKOK
2. PIDANA TAMBAHAN2. PIDANA TAMBAHAN
PIDANA POKOKPIDANA POKOK
 PIDANA MATIPIDANA MATI
 PIDANA PENJARAPIDANA PENJARA
 PIDANA KURUNGANPIDANA KURUNGAN
 DENDADENDA
PELAKSANAAN PIDANA MATIPELAKSANAAN PIDANA MATI
 DILAKSANAKAN MENURUTDILAKSANAKAN MENURUT
KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964
TENTANG TATA CARA PELAKSANAANTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PIDANA MATI OLEH PENGADILAN DIPIDANA MATI OLEH PENGADILAN DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DANLINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN
MILITERMILITER
 CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8
TAHUN 1981)TAHUN 1981)
PIDANA TAMBAHANPIDANA TAMBAHAN
 PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTUPENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU
 PERAMPASAN BARANG-BARANGPERAMPASAN BARANG-BARANG
TERTENTUTERTENTU
 PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIMPENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
ASAS-ASAS SISTEM PIDANAASAS-ASAS SISTEM PIDANA
 TIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANATIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANA
POKOKPOKOK
 DITETAPKANNYA PIDANA MINIMUMDITETAPKANNYA PIDANA MINIMUM
DAN MAKSIMUMDAN MAKSIMUM
 PIDANA DENDA TIDAK DITENTUKANPIDANA DENDA TIDAK DITENTUKAN
PIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKANPIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKAN
MINIMUMNYAMINIMUMNYA
 DENDA DAPAT DIGANTI DENGANDENDA DAPAT DIGANTI DENGAN
KURUNGANKURUNGAN
PERBEDAAN PIDANA PENJARAPERBEDAAN PIDANA PENJARA
DAN KURUNGANDAN KURUNGAN
 PEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUSPEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUS
LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)
 PIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKANPIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKAN
DALAM WILAYAH TEMPAT TINGGALDALAM WILAYAH TEMPAT TINGGAL
TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)
 MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1
TAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUMTAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUM
PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”,PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”,
MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)
PIDANA BERSYARATPIDANA BERSYARAT
PUTUSAN HAKIM YANGPUTUSAN HAKIM YANG
MENGANDUNG SUATU PIDANAMENGANDUNG SUATU PIDANA
PADA SESEORANG, TETAPIPADA SESEORANG, TETAPI
EKSEKUSINYA DITUNDA/EKSEKUSINYA DITUNDA/
DIGANTUNGKAN PADA SUATUDIGANTUNGKAN PADA SUATU
SYARATSYARAT
JADI, SESEORANG YANG DIJATUHIJADI, SESEORANG YANG DIJATUHI
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAKPUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAK
PERLU MENJALANI PUTUSANPERLU MENJALANI PUTUSAN
TERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGARTERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGAR
SYARAT YANG DITENTUKAN.SYARAT YANG DITENTUKAN.
WAKTU TERTENTU DIMANAWAKTU TERTENTU DIMANA
SESEORANG YANG DIJATUHI PIDANASESEORANG YANG DIJATUHI PIDANA
BERSYARAT HARUS MENGINDAHKANBERSYARAT HARUS MENGINDAHKAN
SYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUTSYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUT
MASA PERCOBAAN.MASA PERCOBAAN.
PIDANA BERSYARAT DAPATPIDANA BERSYARAT DAPAT
DIJATUHKAN DALAM HAL:DIJATUHKAN DALAM HAL:
 PENJATUHAN PIDANA PENJARAPENJATUHAN PIDANA PENJARA
MAXIMUM 1 TAHUNMAXIMUM 1 TAHUN
 PENJATUHAN PIDANA KURUNGANPENJATUHAN PIDANA KURUNGAN
 PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAKPENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK
TERMASUK PELANGGARAN PAJAKTERMASUK PELANGGARAN PAJAK
NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPATNEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT
PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEHPIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH
TERHUKUMTERHUKUM
PIDANA BERSYARAT DAPATPIDANA BERSYARAT DAPAT
DIJATUHKAN DALAM HAL:DIJATUHKAN DALAM HAL:
 PENJATUHAN PIDANA PENJARAPENJATUHAN PIDANA PENJARA
MAXIMUM 1 TAHUNMAXIMUM 1 TAHUN
 PENJATUHAN PIDANA KURUNGANPENJATUHAN PIDANA KURUNGAN
 PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAKPENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK
TERMASUK PELANGGARAN PAJAKTERMASUK PELANGGARAN PAJAK
NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPATNEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT
PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEHPIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH
TERHUKUMTERHUKUM

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Idik Saeful Bahri
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99mapjmakassar
 
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaPenjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaSei Enim
 
6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpid6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpidRonalto_Tan
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIswirawan
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1yudikrismen1
 
713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyono713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyonoBRanggajati
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapPerbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapElanda Harviyata
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

Was ist angesagt? (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Kpk
KpkKpk
Kpk
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum Pidana
Hukum PidanaHukum Pidana
Hukum Pidana
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99
 
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaPenjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpid6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpid
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyono713 makalah ketentuan pidana suhariyono
713 makalah ketentuan pidana suhariyono
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapPerbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 

Ähnlich wie Sistem Pidana Menurut Pasal 10 KUHP

Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)Dadang DjokoKaryanto
 
TPPO-DAN-PMI.pptx
TPPO-DAN-PMI.pptxTPPO-DAN-PMI.pptx
TPPO-DAN-PMI.pptxFaizFake
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )Nuelimmanuel22
 
Narkotika dan Psikotropika.pptx
Narkotika dan Psikotropika.pptxNarkotika dan Psikotropika.pptx
Narkotika dan Psikotropika.pptxanaulfa5
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanapardalis1
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutanNuelimmanuel22
 
Sosialisasi narkoba2010
Sosialisasi narkoba2010Sosialisasi narkoba2010
Sosialisasi narkoba2010Morasidikalang
 
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711Ramadhani Pratama
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
 
KERUGIAN NEGARA.pptx
KERUGIAN NEGARA.pptxKERUGIAN NEGARA.pptx
KERUGIAN NEGARA.pptxMudahLubis1
 
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptxHANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptxmtpdgvvwqb
 
HK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptx
HK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptxHK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptx
HK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptxgirimekar
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatAllo Martins
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...ArsipDatunNTT
 

Ähnlich wie Sistem Pidana Menurut Pasal 10 KUHP (20)

16. KUHP.ppt
16. KUHP.ppt16. KUHP.ppt
16. KUHP.ppt
 
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)
 
Tindak pidana pemerasan
Tindak pidana pemerasanTindak pidana pemerasan
Tindak pidana pemerasan
 
TPPO-DAN-PMI.pptx
TPPO-DAN-PMI.pptxTPPO-DAN-PMI.pptx
TPPO-DAN-PMI.pptx
 
Materi hukum-bisnis
Materi hukum-bisnisMateri hukum-bisnis
Materi hukum-bisnis
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Narkotika dan Psikotropika.pptx
Narkotika dan Psikotropika.pptxNarkotika dan Psikotropika.pptx
Narkotika dan Psikotropika.pptx
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
 
Sosialisasi narkoba2010
Sosialisasi narkoba2010Sosialisasi narkoba2010
Sosialisasi narkoba2010
 
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
 
HUKUM PIDANA.pptx
HUKUM PIDANA.pptxHUKUM PIDANA.pptx
HUKUM PIDANA.pptx
 
KERUGIAN NEGARA.pptx
KERUGIAN NEGARA.pptxKERUGIAN NEGARA.pptx
KERUGIAN NEGARA.pptx
 
Korupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptxKorupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptx
 
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptxHANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
 
HK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptx
HK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptxHK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptx
HK-PID-PERBARENGAN SAMENLOOP.pptx
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
 
ANTI KORUPSI .pdf
ANTI KORUPSI .pdfANTI KORUPSI .pdf
ANTI KORUPSI .pdf
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
 

Mehr von Meehawk

Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanMeehawk
 
Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusiMeehawk
 
Teori kedaulatan
Teori kedaulatanTeori kedaulatan
Teori kedaulatanMeehawk
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaMeehawk
 
Susunan negara
Susunan negaraSusunan negara
Susunan negaraMeehawk
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1Meehawk
 
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Meehawk
 
Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2Meehawk
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaMeehawk
 
Human traficking.doc
Human traficking.docHuman traficking.doc
Human traficking.docMeehawk
 
Hukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis nHukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis nMeehawk
 
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklatHam dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklatMeehawk
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasiMeehawk
 

Mehr von Meehawk (14)

Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
 
Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusi
 
Teori kedaulatan
Teori kedaulatanTeori kedaulatan
Teori kedaulatan
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesia
 
Susunan negara
Susunan negaraSusunan negara
Susunan negara
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1
 
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2
 
Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesia
 
Human traficking.doc
Human traficking.docHuman traficking.doc
Human traficking.doc
 
Hukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis nHukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis n
 
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklatHam dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklat
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasi
 

Kürzlich hochgeladen

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 

Kürzlich hochgeladen (10)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 

Sistem Pidana Menurut Pasal 10 KUHP

  • 1. SISTEM PIDANASISTEM PIDANA SISTEM PIDANA MENURUT PASALSISTEM PIDANA MENURUT PASAL 10 KUHP, ADALAH:10 KUHP, ADALAH: 1. PIDANA POKOK1. PIDANA POKOK 2. PIDANA TAMBAHAN2. PIDANA TAMBAHAN
  • 2. PIDANA POKOKPIDANA POKOK  PIDANA MATIPIDANA MATI  PIDANA PENJARAPIDANA PENJARA  PIDANA KURUNGANPIDANA KURUNGAN  DENDADENDA
  • 3. PELAKSANAAN PIDANA MATIPELAKSANAAN PIDANA MATI  DILAKSANAKAN MENURUTDILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAANTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI OLEH PENGADILAN DIPIDANA MATI OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DANLINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITERMILITER  CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8 TAHUN 1981)TAHUN 1981)
  • 4. PIDANA TAMBAHANPIDANA TAMBAHAN  PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTUPENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU  PERAMPASAN BARANG-BARANGPERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTUTERTENTU  PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIMPENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
  • 5. ASAS-ASAS SISTEM PIDANAASAS-ASAS SISTEM PIDANA  TIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANATIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANA POKOKPOKOK  DITETAPKANNYA PIDANA MINIMUMDITETAPKANNYA PIDANA MINIMUM DAN MAKSIMUMDAN MAKSIMUM  PIDANA DENDA TIDAK DITENTUKANPIDANA DENDA TIDAK DITENTUKAN PIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKANPIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKAN MINIMUMNYAMINIMUMNYA  DENDA DAPAT DIGANTI DENGANDENDA DAPAT DIGANTI DENGAN KURUNGANKURUNGAN
  • 6. PERBEDAAN PIDANA PENJARAPERBEDAAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGANDAN KURUNGAN  PEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUSPEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUS LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)  PIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKANPIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKAN DALAM WILAYAH TEMPAT TINGGALDALAM WILAYAH TEMPAT TINGGAL TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)  MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1 TAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUMTAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUM PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”,PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”, MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)
  • 7. PIDANA BERSYARATPIDANA BERSYARAT PUTUSAN HAKIM YANGPUTUSAN HAKIM YANG MENGANDUNG SUATU PIDANAMENGANDUNG SUATU PIDANA PADA SESEORANG, TETAPIPADA SESEORANG, TETAPI EKSEKUSINYA DITUNDA/EKSEKUSINYA DITUNDA/ DIGANTUNGKAN PADA SUATUDIGANTUNGKAN PADA SUATU SYARATSYARAT
  • 8. JADI, SESEORANG YANG DIJATUHIJADI, SESEORANG YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAKPUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAK PERLU MENJALANI PUTUSANPERLU MENJALANI PUTUSAN TERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGARTERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGAR SYARAT YANG DITENTUKAN.SYARAT YANG DITENTUKAN. WAKTU TERTENTU DIMANAWAKTU TERTENTU DIMANA SESEORANG YANG DIJATUHI PIDANASESEORANG YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT HARUS MENGINDAHKANBERSYARAT HARUS MENGINDAHKAN SYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUTSYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUT MASA PERCOBAAN.MASA PERCOBAAN.
  • 9. PIDANA BERSYARAT DAPATPIDANA BERSYARAT DAPAT DIJATUHKAN DALAM HAL:DIJATUHKAN DALAM HAL:  PENJATUHAN PIDANA PENJARAPENJATUHAN PIDANA PENJARA MAXIMUM 1 TAHUNMAXIMUM 1 TAHUN  PENJATUHAN PIDANA KURUNGANPENJATUHAN PIDANA KURUNGAN  PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAKPENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK TERMASUK PELANGGARAN PAJAKTERMASUK PELANGGARAN PAJAK NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPATNEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEHPIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH TERHUKUMTERHUKUM
  • 10. PIDANA BERSYARAT DAPATPIDANA BERSYARAT DAPAT DIJATUHKAN DALAM HAL:DIJATUHKAN DALAM HAL:  PENJATUHAN PIDANA PENJARAPENJATUHAN PIDANA PENJARA MAXIMUM 1 TAHUNMAXIMUM 1 TAHUN  PENJATUHAN PIDANA KURUNGANPENJATUHAN PIDANA KURUNGAN  PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAKPENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK TERMASUK PELANGGARAN PAJAKTERMASUK PELANGGARAN PAJAK NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPATNEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEHPIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH TERHUKUMTERHUKUM