HUKUM PERDATA
RANGKAIAN ATURAN-ATURAN HUKUM
YANG MENGATUR HUBUNGAN-
HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG
YANG SATU DENGAN YANG LAIN...
HUKUM DAGANG
ATURAN-ATURAN HUKUM YANG
MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN
HUKUM ANTARA ORANG YANG SATU
DENGAN YANG LAIN, KHUSUSNYA ...
HUBUNGAN KEDUANYA ADALAH HUBUNGAN
ANTARA HUKUM UMUM DAN HUKUM KHUSUS
PASAL 1 KUHD:
“LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
SUMBER
HUKUM PERDATA:
KUH PERDATA (BW)
HUKUM DAGANG:
KUH DAGANG (WvK)
HUKUM PERDATA LUAS:
HUKUM PERDATA SEMPIT + HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA SEMPIT:
HUKUM PERDATA LUAS – HUKUM DAGANG
PLURALISME - DUALISME
PLURALISME – DUALISME HUKUM (PERDATA)
DI INDONESIA BERMULA DARI
DIBERLAKUKANNYA
PASAL 163 DAN PASAL ...
PLURALISME, KARENA BERLAKU BEBERAPA HUKUM
PERDATA
DUALISME, TERHADAP 1 RAKYAT INDONESIA PADA
DASARNYA DIBERLAKUKAN 2 HUKUM...
PASAL 163 IS MENGADAKAN PEMBEDAAN GOLONGAN
PENDUDUK MENJADI 3 GOLONGAN: EROPA, BUMIPUTERA, TIMUR
ASING
PASAL 131 IS MEMBER...
SEHINGGA BERLAKU:
1. HUKUM PERDATA BARAT
2. HUKUM PERDATA TIMUR ASING
3. HUKUM PERDATA ADAT BUMIPUTERA
4. FANTASIERECHT, H...
PELAKSANAAN PASAL 131 IS
(KETENTUAN S. 1917 – 12)
TENTANG PENUNDUKAN DIRI
1. PENUNDUKAN DIRI UNTUK SELURUHNYA
2. PENUNDUKAN DIRI UNTUK SEBAGIAN
3. PENUNDUKAN DIRI UNTUK PERBUATAN
TERTENTU
4. PENUN...
PEMBAGIAN MENURUT
ILMU PENGETAHUAN HUKUM
1. HUKUM PERORANGAN (PERSONENRECHT)
2. HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)
3. HUKUM HAR...
PEMBAGIAN MENURUT SISTEMATIKA BW
1. BUKU I PERIHAL ORANG (VAN PERSONEN)
2. BUKU II PERIHAL BENDA (VAN ZAKEN)
3. BUKU III P...
TENTANG ORANG
ORANG (BADAN PRIBADI) ADALAH SUBYEK
HUKUM (SUBJECTUM JURIS) DI DALAM HUKUM
ATAU PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN
...
MANUSIA (Naturlijke Persoon)
• SEJAK LAHIR SAMPAI MENINGGAL DUNIA
PASAL 2 BW:
“ ANAK DALAM KANDUNGAN, DIANGGAP
TELAH LAHIR...
BADAN HUKUM (Rechtpersoon)
ORANG YANG DITETAPKAN OLEH HUKUM
SEBAGAI SUBYEK HUKUM, SEHINGGA
DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM
...
TIDAK SEMUA ORANG DAPAT BERTINDAK
SENDIRI DALAM MELAKSANAKAN HAK-HAKNYA
PASAL 1330 BW (TIDAK CAKAP HUKUM)
1. ORANG YANG BE...
TENTANG KEBENDAAN
BUKU II KUHPERDATA TENTANG
HUKUM KEBENDAAN,
MENGGUNAKAN “SISTEM TERTUTUP” YAITU
ORANG TIDAK DIPERKENANKA...
BENDA
APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN HAK
SESEORANG
HAK KEBENDAAN
HAK YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG
BERUPA KEKUASAAN LANGS...
HAK KEBENDAAN, ADA 2:
1. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERI
KENIKMATAN
2. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERI
JAMINAN
TENTANG PERIKATAN
BUKU III KUHPERDATA TENTANG
PERIKATAN
PERIKATAN
SUATU PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA 2
ORANG/PIHAK, DIMANA PIHAK YANG 1
(KREDITUR) BERHAK MENUNTUT SATU HAL DARI
PIHAK...
HAK KREDITUR DAN KEWAJIBAN
DEBITUR DISEBUT PRESTATIE
(PASAL 1234 BW)
1. MEMBERI SESUATU
2. BERBUAT SESUATU
3. TIDAK MELAKU...
SAHNYA PERIKATAN
(PASAL 1320 BW)
1. SEPAKAT
2. CAKAP HUKUM
3. ADANYA HAL/OBYEK TERTENTU
4. KAUSA YANG HALAL
HUKUM WARIS MENGATUR:
1. SIAPA YANG TERGOLONG AHLI WARIS
2. PENGGOLONGAN AHLI WARIS DAN URUTANNYA DI
ANTARA MEREKA
3. BERA...
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pokok hkm perdata 1 2

708 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Recht
0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
708
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
8
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
66
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Pokok hkm perdata 1 2

  1. 1. HUKUM PERDATA RANGKAIAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN- HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN DALAM MASYARAKAT
  2. 2. HUKUM DAGANG ATURAN-ATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, KHUSUSNYA DALAM BIDANG PERNIAGAAN
  3. 3. HUBUNGAN KEDUANYA ADALAH HUBUNGAN ANTARA HUKUM UMUM DAN HUKUM KHUSUS PASAL 1 KUHD: “LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
  4. 4. SUMBER HUKUM PERDATA: KUH PERDATA (BW) HUKUM DAGANG: KUH DAGANG (WvK)
  5. 5. HUKUM PERDATA LUAS: HUKUM PERDATA SEMPIT + HUKUM DAGANG HUKUM PERDATA SEMPIT: HUKUM PERDATA LUAS – HUKUM DAGANG
  6. 6. PLURALISME - DUALISME PLURALISME – DUALISME HUKUM (PERDATA) DI INDONESIA BERMULA DARI DIBERLAKUKANNYA PASAL 163 DAN PASAL 131 IS
  7. 7. PLURALISME, KARENA BERLAKU BEBERAPA HUKUM PERDATA DUALISME, TERHADAP 1 RAKYAT INDONESIA PADA DASARNYA DIBERLAKUKAN 2 HUKUM, YAITU HUKUM ADAT DAN HUKUM TERTULIS
  8. 8. PASAL 163 IS MENGADAKAN PEMBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK MENJADI 3 GOLONGAN: EROPA, BUMIPUTERA, TIMUR ASING PASAL 131 IS MEMBERLAKUKAN HUKUM PERDATA BAGI GOLONGAN-GOLONGAN PENDUDUK SECARA BERBEDA-BEDA
  9. 9. SEHINGGA BERLAKU: 1. HUKUM PERDATA BARAT 2. HUKUM PERDATA TIMUR ASING 3. HUKUM PERDATA ADAT BUMIPUTERA 4. FANTASIERECHT, HUKUM PERDATA ADAT CIPTAAN BELANDA
  10. 10. PELAKSANAAN PASAL 131 IS (KETENTUAN S. 1917 – 12) TENTANG PENUNDUKAN DIRI
  11. 11. 1. PENUNDUKAN DIRI UNTUK SELURUHNYA 2. PENUNDUKAN DIRI UNTUK SEBAGIAN 3. PENUNDUKAN DIRI UNTUK PERBUATAN TERTENTU 4. PENUNDUKAN DIRI SECARA ANGGAPAN/ DIAM-DIAM
  12. 12. PEMBAGIAN MENURUT ILMU PENGETAHUAN HUKUM 1. HUKUM PERORANGAN (PERSONENRECHT) 2. HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT) 3. HUKUM HARTA KEKAYAAN (VERMOGENSRECHT) 4. HUKUM WARIS (ERFRECHT)
  13. 13. PEMBAGIAN MENURUT SISTEMATIKA BW 1. BUKU I PERIHAL ORANG (VAN PERSONEN) 2. BUKU II PERIHAL BENDA (VAN ZAKEN) 3. BUKU III PERIHAL PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN) 4. BUKU IV PERIHAL PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA (VAN BEWIJS EN VERJARING)
  14. 14. TENTANG ORANG ORANG (BADAN PRIBADI) ADALAH SUBYEK HUKUM (SUBJECTUM JURIS) DI DALAM HUKUM ATAU PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN ADA 2, YAITU: 1. MANUSIA (NATURLIJKE PERSOON) 2. BADAN HUKUM (RECHTPERSOON)
  15. 15. MANUSIA (Naturlijke Persoon) • SEJAK LAHIR SAMPAI MENINGGAL DUNIA PASAL 2 BW: “ ANAK DALAM KANDUNGAN, DIANGGAP TELAH LAHIR, BILA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKI ”
  16. 16. BADAN HUKUM (Rechtpersoon) ORANG YANG DITETAPKAN OLEH HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM, SEHINGGA DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM SEPERTI HALNYA MANUSIA
  17. 17. TIDAK SEMUA ORANG DAPAT BERTINDAK SENDIRI DALAM MELAKSANAKAN HAK-HAKNYA PASAL 1330 BW (TIDAK CAKAP HUKUM) 1. ORANG YANG BELUM DEWASA (Minderjarig) 2. ORANG YANG TERGANGGU JIWANYA 3. PEREMPUAN BERSUAMI
  18. 18. TENTANG KEBENDAAN BUKU II KUHPERDATA TENTANG HUKUM KEBENDAAN, MENGGUNAKAN “SISTEM TERTUTUP” YAITU ORANG TIDAK DIPERKENANKAN MENCIPTAKAN HAK KEBENDAAN LAIN, SELAIN APA YANG SUDAH ADA DALAM BUKU II TERSEBUT
  19. 19. BENDA APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN HAK SESEORANG HAK KEBENDAAN HAK YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG BERUPA KEKUASAAN LANGSUNG ATAS SUATU BENDA YANG DAPAT DIPERTAHANKAN KEPADA SETIAP ORANG
  20. 20. HAK KEBENDAAN, ADA 2: 1. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERI KENIKMATAN 2. HAK KEBENDAAN YANG MEMBERI JAMINAN
  21. 21. TENTANG PERIKATAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN
  22. 22. PERIKATAN SUATU PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA 2 ORANG/PIHAK, DIMANA PIHAK YANG 1 (KREDITUR) BERHAK MENUNTUT SATU HAL DARI PIHAK LAIN (DEBITUR) YANG BERKEWAJIBAN MEMENUHI TUNTUTAN ITU
  23. 23. HAK KREDITUR DAN KEWAJIBAN DEBITUR DISEBUT PRESTATIE (PASAL 1234 BW) 1. MEMBERI SESUATU 2. BERBUAT SESUATU 3. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN/SESUATU
  24. 24. SAHNYA PERIKATAN (PASAL 1320 BW) 1. SEPAKAT 2. CAKAP HUKUM 3. ADANYA HAL/OBYEK TERTENTU 4. KAUSA YANG HALAL
  25. 25. HUKUM WARIS MENGATUR: 1. SIAPA YANG TERGOLONG AHLI WARIS 2. PENGGOLONGAN AHLI WARIS DAN URUTANNYA DI ANTARA MEREKA 3. BERAPA BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS 4. APA SAJA YANG DAPAT DIPESANKAN SESEORANG BILA MENINGGAL DAN BATAS KEKUASAAN SESEORANG UNTUK MEMBUAT WASIAT

×