Dokumen tersebut membahas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan PDRB DIY, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan provinsi lain. Pemerintah DIY berupaya meningkatkan PAD antara lain den

1. KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Magfirah Kritantya M.A.
Andi Makkuraga H.
Ardina Ayu D.

2. • Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah
satu komponen dalam sumber penerimaan
daerah dan berguna untuk pembangunan dalam
menggambarkan tingkat kemandirian suatu
daerah.

3. Dengan adanya indikator pendapatan daerah yang tinggi
mencerminkan pembangunan ekonomi yang
tinggi, kemandirian fiskal, dan pembiayaan
daerahnya, maka:
1. Apakah DIY sudah memiliki sumber pendapatan
daerah yang tinggi?
2. Faktor apakah yang menjadi arus sumber
pendapatan DIY?
3. Bagaimana kedudukan Provinsi DIY dibandingkan
dengan provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa
negara yang memiliki persentase mirip dengan DIY?

4. Undang-Undang
Dalam kaitannya dengan Peraturan Pajak di
Indonesia, Pemerintah mengeluarkan UU diantaranya:
 UUD 1945 Pasal 23
 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat&
Pemerintah Daerah
 Undang Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

5. UU No.32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah
• Pasal 157
• Pasal 158
• Pasal 159
• Pasal 161
• Pasal 162
• Pasal 164

6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Undang Undang No.28 Tahun 2009
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Pemerintah Pusat& Pemerintah Daerah Daerah
• Pasal 5 • Pasal 2 • Pasal 24
• Pasal 6 • Pasal 6 • Pasal 29
• Pasal 7 • Pasal 12 • Pasal 94
• Pasal 10 • Pasal 19 • Pasal 108
• Pasal 11
• Pasal 12

7. Landasan Teori
• Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat
dipaksakan dan terutang oleh yang berwajib
membayarnya menurut peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintah.

8. • Aspek Penting Pajak:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik
pemerintah pusat maupun daerah
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan)
bagi kepentingan masyarakat umum

9. • Tujuan Pajak:
1. Sumber pendapatan negara
2. Pengatur ekonomi
3. Stabilitas
4. Redistribusi pendapatan

10. • Aturan perpajakan:
1. Equality on Taxation
 Horizontal equity
 Vertical equity
2. Certainty on Taxation
3. Convenient of Payment
4. Efficient of Collection

11. Perspektif Indonesia
• Menurut World Economics Forum dalam lansirannya pada Global
Competitiveness Report, Indonesia mampu menunjukan performa
yang ditandai dengan kenaikan score dalam sesi Public
Institutional.
• Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Darah
dibagi menjadi 4 macam, yakni:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

12. • Sumber Pendapatan Daerah menjadi sangat banyak
karena untuk mendukung pemungutan pajak yang lebih
murah (dengan size yang lebih kecil maka pendataan
yang disebar ke daerah akan menjadi lebih murah
dibandingkan sentralisasikan di pusat), pembayaran
menjadi lebih jelas (pengawasan menjadi lebih
mudah), dan pembagian pajak antar daerah diharapkan
menjadi lebih adil (sebagai bentuk otonomi daerah)
karena setiap daerah memiliki proporsinya masing-
masing.

13. Analisis Data
Perbandingan Nilai & Persentase
PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan
Total Penerimaan Tahun 2008-2009

14. Perbandingan Nilai
PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan Total
Penerimaan Tahun 2008-2009
(dalam juta rupiah)
PDRB PAD
2008 2009 2008 2009
D.I.Y 25.119.566 28.182.295 498.264 596.851
Max 419.280.489 473.366.676 10.381.543 11.134.548
DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Min 2.302.113 2.582.685 30.000 64.000
MALUKU UTARA MALUKU UTARA PAPUA BARAT SULAWESI SELATAN
Rata-rata 59.897.627 68.582.547 1.122.855 1.288.078
Total 1.976.621.698 2.263.224.060 37.054.225 42.506.578
Kontribusi DIY
thdp Nasional 1% 1% 1% 1%

15. (dalam juta rupiah)
Pajak Retribusi Total Penerimaan
2008 2009 2008 2009 2008 2009
D.I.Y
440.061 524.567 15.515 32.843 1.086.662 1.528.829
Max
8.484.270 9.397.012 363.568 384.640 18.791.529 20.674.548
DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA BENGKULU
Min
25.000 50.940 964 500 471.941 534.505
PAPUA BARAT MALUKU UTARA SULAWESI BARAT GORONTALO GORONTALO MALUKU
Rata-rata
948.540 1.091.073 53.435 44.741 2.565.319 2.906.498
Total
31.301.805 36.005.395 1.763.356 1.476.452 84.655.533 95.914.448
Kontribusi DIY
thdp Nasional 1% 1% 1% 2% 1% 2%

16. Grafik Total Penerimaan 2008
(dalam juta rupiah)
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000 Rata-rata
500,000 D.I.Y
-

17. Grafik Total Penerimaan 2009
(dalam juta rupiah)
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000 Rata-rata
1,000,000
D.I.Y
500,000
-

18. Perbandingan Persentase (%)
PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan Total
Penerimaan Tahun 2008-2009
Pajak/PAD (%) Retribusi/PAD (%)
2008 2009 2008 2009
Max 96,66 96,57 21,50 21,22
BANTEN BANTEN SUL-SEL MALUKU
Min 57,40 39,80 0,22 0,19
BENGKULU SUL-TENG BANTEN BANTEN
Rata-rata 80,76 81,25 6,58 5,42
D.I.Y 88,32 87,89 3,11 5,50

19. Retribusi/PDRB
PAD/PDRB (%) Pajak/PDRB(%)
(%)
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Max 3,81 3,54 3,31 2,78 0,56 0,62
RIAU BENGKULU RIAU KAL-SEL MALUKU MALUKU
Min 0,53 0,98 0,44 0,74 0,01 0,01
PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT NTT BANTEN BANTEN
Rata-rata 1,94 2,05 1,56 1,63 0,13 0,12
D.I.Y 1,98 2,12 1,75 1,86 0,06 0,12

20. Pajak/Total Retribusi/Total
Penerimaan (%) Penerimaan (%)
2008 2009 2008 2009
Max 66,65 395,82 6,77 9,64
JA-BAR JA-BAR JA-TENG SUL-SEL
Min 3,20 1,17 0,15 0,04
PAPUA BARAT BENGKULU BANTEN GORONTALO
Rata-rata 30,34 56,65 2,12 2,23
D.I.Y 40,50 34,31 1,43 2,15

21. Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi D.I. Yogyakarta
(juta Rupiah) 2006 – 2007
Lapangan 2006* % 2007** % Peringkat
Usaha
Pertanian 4.574.164 15,6 4.941.800 15 3
Pertambangan 218.17 0,74 258.761 0,79 8
dan Penggalian
Industri 4.078.214 13,9 4.475.680 13,6 4
Pengolahan
Listrik, Gas & 377.002 1,28 423.37 1,29 7
Air Bersih
Bangunan 2.866.922 9,75 3.470.711 10,5 6
Perdagangan, 5.597.603 19 6.326.700 19,2 2
Hotel dan
Restoran
Pengangkutan & 3.050.036 10,4 3.318.453 10,1 5
Komunikasi
Keuangan, 2.755.734 9,37 3.188.428 9,69 7
Persewaan &
Jasa
Perusahaan
Jasa-Jasa 5.899.504 20,1 6.512.834 19,8 1

22. Sumbangan sektor jasa ke PDRB per jenis jasa Atas Dasar
Harga Berlaku di Provinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)
2006 – 2007
Jasa-Jasa 5.899.504 20,1 6.512.834 19,8 1
Pemerintahan 4.213.635 14,3 4.598.174 14
Umum
Administrasi 2.599.220 8,84 2.833.995 8,61
Pemerintahan &
Pertahanan
Jasa 1.614.415 5,49 1.764.179 5,36
Pemerintahan
Lainnya
Swasta 1.685.869 5,73 1.914.660 5,82
Sosial 845.449 2,87 947.148 2,88
Kemasyarakata
n
Hiburan & 106.095 0,36 116.859 0,36
Rekreasi
Perorangan & 734.325 2,5 850.652 2,58
Rmh Tangga

23. KEBIJAKAN PROVINSI DIY
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi DIY pada tahun anggaran 2011
• Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan
kebijakan sebagai berikut:
 Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan
sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
 Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber
pendapatan daerah;
 Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
pendapatan daerah;
 Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

24. KEBIJAKAN PROVINSI DIY (cont...)
Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
 Pelayanan kesamsatan dengan mobil keliling.
 Pelayanan kesamsatan pada event tertentu yang dilaksanakan di
kabupaten/kota seperti Pameran Pembangunan, Pameran di Pasar
Malam Sekaten, dan lain-lain.
 Pelayanan kesamsatan melalui outlet.
 Pelayanan kesamsatan dengan sistem ”drive thru”.
 Online pajak daerah.

25.  Mengadakan koordinasi dengan asosiasi kendaraan bermotor
terkait penjualan kendaraan bermotor.
 Mengadakan koordinasi dengan lembaga penjaminan penjualan
kendaraan bermotor.
 Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal regulasi pendaftaran
kendaraan bermotor.
 Online Pendapatan Asli Daerah.
 Pembebasan BBN-KB II.
 Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
 Kegiatan razia kendaraan bermotor dalam upaya penagihan
terhadap tunggakan pajak bekerjasama dengan Polri dan Jasa
Raharja.
 Penagihan pajak daerah door to door.

26.  Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk
memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing-
masing SKPD.
 Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan Departemen
Keuangan Republik Indonesia, Cq: Dirjen Perimbangan Keuangan,
Kanwil Direktorat Jendral Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi,
Bank Operasional III dan Kas Daerah.
 Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap beberapa
obyek retribusi.
 Sosialisasi, promosi terhadap obyek pelayanan retribusi pada
masyarakat
 Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah.
 Penyesuaian tarif retribusi dengan harga pasar yang berlaku.

27. PRESPEKTIF LUAR NEGERI
Afrika Selatan
• Afrika Selatan memiliki pajak yang berbasiskan dengan residence, yang berarti
siapapun orang yang tinggal di suatu residence akan dikenakan pajak atas
pendapatannya di seluruh dunia. Bagi yang bukan penduduk akan dikenakan pajak
dari pendapatannya pembayar pajak di Afrika Selatan, Pajak asing dikreditkan
berdasarkan pajak terutang pada pendapatan asing.
• Walaupun pajak yang diterima oleh pusat adalah pajak tak langsung, tetapi hal itu
hanya menyumbang satu pertiga dari seluruh pajak dimana dua pertiga pajaknya
dihasilkan dari pajak pendapatan.

28. PRESPEKTIF LUAR NEGERI
Philippines
• Philiphina sudah mendukung adanya desentralisasi antar provinsi dengan
dasar dibuatnya kode etik yang dianggap mampu mengatur desentralisasi
dan pembagian tugas pemerintah.
• Layanan yang dilimpahkan oleh Kode Etik adalah sebagai berikut:
• Desa (barangay)
 layanan dukungan pertanian termasuk pengumpulan stasiun memproduksi
dan membeli
 Kesehatan dan pusat penitipan siang hari
 pengumpulan limbah padat, dll

29. Kota
 Pertanian ekstensi dan on-situs layanan penelitian
 proyek-proyek kehutanan berbasis masyarakat dan pengelolaan
hutan komunal, dll
Provinsi
 ekstensi penelitian pertanian dan on-situs layanan penelitian
 Penegakan hukum kehutanan, dllt

30. Bulgaria
Jenis-jenis pajak di Bulgaria dibagi menjadi 2:
 Pajak Langsung
 Pajak Individu di Bulgaria
 Pajak Perusahaan di Bulgaria
 Pajak tidak langsung
 VAT (Value Added Tax)

31. KESIMPULAN
• Penyebab dibawah rata-ratanya PDRB DI Yogyakarta
tentu karena barang dan jasa kurang dari rata-rata
nasional, tetapi hal ini bukan karena disebabkan
kurangnya Industri di Yogyakarta, tetapi bisa juga
dikarenakan kepadatan penduduknya yang jauh dibawah
nasional.

32. • Ada dua kemungkinan mengapa PAD Yogyakarta dibawah rata-
rata, yang pertama adalah rendahnya tingkat pajak, retribusi, dan
pendapatan daerah lainnya, dalam kasus ini jika pajak dan retribusi
rendah kemungkinan Yogyakarta sedang berusaha untuk
mendatangkan Investor-investor dari luar daerah untuk berinvestasi
di DI Yogyakarta (asumsi Investing Incentive).

33. • Yang kedua adalah jumlah penduduk yang rendah, jika
pajak sudah tinggi dan penduduk yang rendah maka
tidak mustahil jika pendapatan pajak sulit untuk
mencapai rata-rata. Untuk diketahui jumlah penduduk
rata-rata Nasional adala 6.837.623 sedangkan penduduk
Yogyakarta adalah 3.434.534, sangat jauh dari rata-rata
nasional.

34. • Retribusi yang dibawah rata-rata belum tentu
mengindikasikan sektor pariwisata, bisnis, dan jalur
terima retribusi performancenya tidak baik. Jika dilihat
dari statistika, kemungkinan saja titik yang paling tinggi
(DKI Jakarta) mempunyai nilai yang terlalu jenjang
dibandingkan daerah yang lain, maka rerata menjadi
tidak baik. Jika di olah kembali maka ada data yang
nilainya terlalu ekstrim yaitu DKI Jakarta (Rp
363.568.236.100.), Jawa Tengah (Rp 328.020.485.000.),
dan Jawab Timur (Rp 241.127.729.660.). dan sisanya
berada dibawah Rp 150.000.000.000,.

35. • Total penerimaan Yogyakarta tentu menjadi dibawah
rata-rata jika retribusi dan pajaknya juga masih dibawah
rerata. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk
its matter dalam besar penerimaan suatu daerah dalam
bentuk nominal.

36. Terimakasih 