Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sinergi antara fungsi legislatif dan eksekutif daerah serta tata tertib DPRD yang komprehensif sesuai UU dan peraturan perundang-undangan terkait.

2. • MENYAJIKAN PANDANGAN NORMATIF DAN
TEKNIS DALAM RANGKA MEMUDAHKAN
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAH DAERAH;
• MENGGUNAKAN UU NO 27 TAHUN 2009 DAN UU
NO. 32 TAHUN 2004 SERTA HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2009 SEBAGAI RUJUKAN
NORMATIFNYA;
• MEMPERHATIKAN ATURAN PERUNDANGAN
YANG TERKAIT SAMBIL MENUNGGU TERBITNYA
PP TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DPRD. 2

3. 1. SESUAI UU NO. 27 TAHUN 2009, SELURUH TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG DPRD HARUS
DIFORMALISASI KE DALAM PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB;
2. TATA TERTIB DPRD BERFUNGSI SEBAGAI:
a. Pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD; dan
b. Salah satu norma juridis yang digunakan dalam
menilai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD;
3. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DIPERLUKAN TATIB
DPRD YANG BERSIFAT KOMPREHENSIF. 3

4. SINERGI ANTARA FUNGSI LEGISLATIF DENGAN FUNGSI
EKSEKUTIF DAERAH DIPERLUKAN KARENA:
1. Baik eksekutif maupun legislatif daerah pada dasarnya
bekerja dengan maksud dan tujuan yang sama, namun pada
ranah yang berbeda:
a. Eksekutif sebagai pelaksana;
b. Legislatif sebagai legislator dan pengawas.
2. Kemampuan legislatif melaksanakan fungsinya sangat
ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek
pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga mampu
melakukan pengawasan dari ketiga aspek fungsinya, yakni
legislasi, penganggaran dan pengawasan;
3. Sehubungan dengan itu, kesediaan untuk mendalami
seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah
tampil sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan fungsi
legislator darah.
4

5. 2. KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH;
4. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;
6. LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN
MATRIKS).
Catatan: Penjelasan pasal demi pasal dan Lampiran
diperlukan untuk menguraikan secara
rinci berbagai klausul yang membutuhkan
informasi tambahan dalam rangka mencegah
tafsir ganda.
5

6. • SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2004, DPRD TIDAK DUDUK
BERHADAP-HADAPAN DENGAN KDH, MELAINKAN
DUDUK BERDAMPINGAN SEBAGAI MITRA YANG
SEJAJAR;
• DPRD TIDAK BEKERJA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN
ATAS DASAR PERTIMBANGAN ORANG PER ORANG,
MELAINKAN SEBAGAI INSTITUSI;
• PENGAMBILAN KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT;
• BILA MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, DILAKUKAN
VOTING DENGAN SUARA TERBANYAK: ½ n + 1.
6

7. KONSTELASI
HUBUNGAN KDH
DAN DPRD
RENCA A PE MB A
N NGUN A J A
N NGK A P ANJ A G (RPJP) 2005 - 2025
N
2005 2025
5 TAHUN PERTAMA 5 TAHUN KEDUA 5 TAHUN KETIG A 5 TAHUN KEEMP AT
KONDISI
KONDISI YANG
SAAT INI (2009) PILKA A 2005
D PILKA A 2010
D PILKA A 2015
D PILKA A 2020
D
DIINGIN (2014)
RPJM RPJM RPJM RPJM
VISI-MISI KDH VISI-MISI KDH VISI-MISI KDH VISI-MISI KDH
TERL A NTIK, TERL A NTIK, TERL A NTIK, TERL A NTIK,
2005 – 2010 2010 – 2015 2015 – 2020 2020– 2025
• A AH
R • A AH
R • A AH
R • A AH
R
KEBIJA A
K N KEBIJA A
K N KEBIJA A
K N KEBIJA A
K N
• STR ATEGI • STR ATEGI • STR ATEGI • STR ATEGI
• PROGR AM • PROGR AM • PROGR AM • PROGR AM
PRIORITAS 5 PRIORITAS 5 PRIORITAS 5 PRIORITAS 5
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD
RAPBD RAPBD RAPBD RAPBD
TA HUN AN TA HUN AN TA HUN AN TA HUN AN
(5 TAHUN) (5 TAHUN) (5 TAHUN) (5 TAHUN)
GARDEN CITY OF TOMORROW
½N+1

8. SEBELUM MELAKSANAKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN
KONSTITUSIONALNYA, SELURUH ANGGOTA DAN PIMPINAN
DPRD PERLU MEMBANGUN:
1. Kekompakan internal antar sesama anggota dan antar
fraksi serta antar anggota dalam fraksi yang sama,
termasuk antara fraksi dengan alat-alat kelengkapan;
2. Kekompakan eksternal, terutama antara DPRD dengan
KDH dan antara Komisi dengan SKPD mitra kerja;
3. Meningkatkan hubungan silaturahmi antara anggota dengan
konstituen di Dapil masing-masing;
4. Meningkatkan minat baca, terutama dengan aturan
perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD mitra kerja;
5. Membangun kritik yang sehat dan cerdas terhadap
jalannya pemda dengan menggunakan statistik dan data,
bukan praduga.
8

9. PARPOL PEMILU PEMERINTAHAN PENGAWASAN
UU NO. 2 THN 2008 KPU PELANTIKAN
BPK
DCT LEGISLATIF +
TERPILIH
BADAN HUKUM UU NO. 22 THN 2007
JULI - AGUSTUS AUDIT
DPP/DPD/DPC PEMILU 9/4/2009
UU SUSDUK
(ALAT KELENGKAPAN) SIDIK
TUJUAN PARPOL
UU NO UU
PILPRES FRAKSI
10/2008 NO 42/2008
KEJAKSAAN
VISI + MISI UU NO
12/2008 UU 32 THN 2008
PLATFORM KPK
Vs
NO UU 17 THN 2003
RA K UR MO
UA NYA
S A
B UT R
DCS T ER

10. SISTEM KEPARTAIAN
(MULTI PARTAI SEDERHANA)
PENGUATAN SISTEM SISTEM PEMILU
PRESIDENSIIL YG DEMOKRATIS
PENGUATAN LEMBAGA
LEGISLATIF YG EFEKTIF
10

11. 1. MENGAWASI PELAKSANAAN UU
PENGAWASAN DAN PP;
2. MENERIMA DAN MEMBAHAS LKPJ;
3. MENYAMPAIKAN C&R LKPJ.
FUNGSI PENGANGGARAN 1. MENYIAPKAN DATA DASAR DAN
LEGISLATIF INFORMASI TENTANG KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH;
2. MENYAMPAIKAN POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD TENTANG R-APBD;
3. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
KUA-PPAS;
4. MEMBAHAS DAN MENETAPKAN
R-APBD (MURNI, PERUBAHAN DAN
PERHITUNGAN).
1. INISIATIF MENERBITKAN PERDA;
LEGISLASI 2. MEMBAHAS PERDA INISIATIF
PEMDA;
3. MENGAWASI KONSISTENSI PEMDA
MENUANGKAN PERDA KE DALAM
PERATURAN/ SK KDH.

12. SIDANG
PARIPURNA
LKPJ-KDH ATAS PENGESAHAN
KINERJA APBD 2007 APBD
31 MARET SIDANG PARIPURNA
ISTIMEWA PENYAMPAIAN PERUBAHAN
KEPUTUSAN DPRD CATATAN SESUAI SILPA
REKOMENDASI DAN OPINI
30 APRIL AUDIT BPK
MEDIO OKT UANG CAIR
SEBAIKNYA, 2 JANUARI
RENSTRA SKPD
DAN RENSTRA
KECAMATAN RKA SKPD
SUDAH DIREVISI 31 AGUSTUS
SESUAI SOTK
BARU
AKHIR MARET
OPINI AUDIT PEMBAHASAN DAN
BPK (SILPA) PENGESAHAN R-
15 JULI APBD TAHUN 2009
30 NOVEMBER
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENGESAHAN DPA
KUA DAN PPAS APBD 1 – 31 DESEMBER
2008 SESUAI PERHITUNGAN
PERMEN 59/07 DAN SILPA
RKPD SUDAH DISAHKAN SESUAI OPINI
30 APRIL (SESUAI BATAS AUDIT BPK
KEWENANGAN MEDIO SEPT
DAN SOTK)
MEI – JULI
SEBAIKNYA, PERDA SOTK
DAN PERDA URUSAN WAJIB
DAN PILIHAN SUDAH
DISAHKAN
31 MARET
12

13. DPRD
2009 – 2014
LANTIK
1. PERSIAPAN PIMPINAN DEFINITIF;
PIMPINAN
2. DRAFT TATIB;
SEMENTARA 3. DRAFT KODE ETIK;
4. PEMBENTUKAN FRAKSI.
BENTUK ALAT KELENGKAPAN PELAKSANAAN
FUNGSI/
1. BANMUS;
WEWENANG
2. KOMISI;
3. BADAN LEGISLASI;
4. BADAN KEHORMATAN;
5. BADAN ANGGARAN; PENGESAHAN
6. TENAGA AHLI. PIMPINAN
DEFINITIF 1. TATIB;
2. KODE ETIK;
3. PENETAPAN ALAT
KELENGKAPAN
4. R-APBD 2010.
13

14. • MEWUJUDKAN SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR,
DPD DAN DPRD YANG DAPAT BEKERJA SECARA EFEKTIF
SEBAGAI SALAH SATU DARI KETIGA PILAR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA (PILAR
LEGISLATIF);
• MEMBANGUN BUDAYA OPOSISI YANG OBYEKTIF DI
LINGKUNGAN LEGISLATIF DALAM RANGKA MENGAWASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
• MENYEDIAKAN IKLIM YANG KONDUSIF UNTUK
MENYELARASKAN HUBUNGAN KERJA ANTARA FRAKSI
DENGAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN.
14

15. ½n+1
1. BILA ½ N + 1 MEMIHAK DPRD:
DPRD SUPERIOR Vs KDH INFERIOR
DPRD superior terdapat di 379 Kab/Kota dan 21 Provinsi.
2. BILA ½ N + 1 MEMIHAK KDH:
KDH SUPERIOR Vs DPRD INFERIOR
CATATAN: DI DALAM SISTEM DEMOKRASI YANG
MAPAN, SELURUH FRAKSI MEMBENTUK DUA
KUBU, YAKNI KUBU PENDUKUNG KDH DAN KUBU
OPOSISI. 15

16. 1. PROSES POLITIK YANG DEMOKRATIS: Setiap jabatan politik harus
dicapai melalui tahapan dan mekanisme pemilihan umum;
2. UU POLITIK YANG MODERN DAN AKOMODATIF: UU yang senyawa
dengan perubahan zaman tetapi tetap mampu mengakomodasi
nilai-nilai budaya tradisional positif yang hidup di tengah-tengah
masyarakat;
• KESADARAN DAN BUDAYA POLITIK YANG RASIONAL:
A. Masyarakat berhak menentukan afiliasi dan pilihan politiknya
dengan mempertimbangkan kesesuaian aspirasinya dengan
platform partai politik;
B. Partai politik tetap memelihara kesetiaan
konstituennya dengan tetap secara konsisten memperjuangkan
platform partai dan janji kampanye;
C. Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) secara konsisten
melaksanakan seluruh fungsi dan tanggungjawabnya dalam
mengemban amanat rakyat dan kepentingan umum.
16

17. Lanjutan…
4. SISTEM PRESIDENSIEL: Sistem pemerintahan dimana presiden
menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai Kepala Negara
dan Kepala Pemerintahan serta tidak tunduk pada dan tidak bisa
dijatuhkan oleh DPR, sekalipun jumlah kursi partai politik
pengusung presiden di DPR tidak memenuhi quorum ½ n + 1;
• MULTI PARTAI SEDERHANA: Jumlah partai peserta pemilu tidak
melebihi 6 (enam) partai dan setiap partai memiliki platform yang
berbeda namun dengan tujuan yang sama. Sistem Presidensiel
hanya dapat bekerja efektif bila jumlah partai tidak melebihi 6
(enam) partai;
• SISTEM PEMILU DEMOKRATIS: Pemilihan Umum yang
dilangsungkan secara jujur dan adil serta memberikan hak-hak
khusus kepada kaum perempuan serta menetapkan pemenang
pemilihan dari setiap partai berdasarkan perolehan suara
terbanyak;
• PENGUATAN LEMBAGA LEGISLATIF: Kehendak politik yang hidup
di semua lembaga perwakilan pada ketiga tingkat pemerintahan
untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan
fungsi pengawasan berdasarkan ukuran dan kriteria serta proses
dan mekanisme yang obyektif dan rasional.
17

18. 18

19. 1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANGNYA, DPRD TUNDUK PADA SELURUH
ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU;
2. SEJUMLAH ATURAN PERUNDANGAN DIMAKSUD
MEMUAT SUBSTANSI YANG SANGAT RELEVAN BAGI
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH;
3. PENCANTUMAN SEBUAH UU/PP/PERPRES KE DALAM
KONSIDERANS MENIMBANG ADALAH PERNYATAAN
BAHWA TATIB DPRD DISUSUN DENGAN MENDASARKAN
DIRI PADA UU/PP/PERPRES DIMAKSUD.
19

20. +
Paket Paket
UU Terkait PP Terkait
PP
tentang Tatib
Peraturan DPRD
tentang Tatib
20

21. 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
• UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan;
• UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan;
• UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN;
• UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda;
• UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
• UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
• UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif;
• UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
• PP No. 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;
• PP No. 8 tahun 2006;
• PP No. 3 tahun 2007 tentang LKPJ dan LPPD;
• PP No. 8 tahun 2008 tentang
• PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI;
• Keputusan KPU tentang Calon Legislatif Terpilih;
• Permendagri 13 tahun 2006;
• Permendagri 59 tahun 2007.
21

22. • Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling
sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang;
• Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan
dengan Keputusan Gubernur;
• Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5
tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kab/Kota
yang baru mengucapkan sumpah/janji;
• Sumpah/janji diucapkan secara bersama-sama dipandu
oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna
DPRD setempat. 22

23. • DPRD Kab/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan
prinsip suara terbanyak;
• DPRD Kab/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kab/Kota.
• CATATAN:
1. Amar Putusan MA telah membatalkan Keputusan KPU
tentang penentuan kursi DPRD yang diperoleh melalui
penghitunugan tahap kedua;
2. KPU menanggapi amar putusan MA dengan cara
mengajukan gugatan kepada MK;
3. MK mengabulkan gugatan KPU dan membatalkan amar
putusan MA;
4. Komposisi keanggotaan DPRD tidak mengalami perubahan
dan diresmikan sesuai jadwal. 23

24. • Pembentukan peraturan daerah Kab/Kota
bersama Bupati/Walikota;
• Pembahasan dan persetujuan anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi
bersama Bupati/Walikota; dan
• Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD Kab/Kota.
• Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.
24

25. • Membentuk peraturan daerah Kab/Kota bersama
Bup/Walkot;
• Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kab/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kab/Kota;
• Mengusulkan peresmian pengangkatan dan pemberhentian
Bupati/Walikota dan/atau wakil Bupati/Walikota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
• Memilih wakil Bupati/Walikota dalam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil Bupati/Walikota; 25

26. Lanjutan…
• Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah daerah Kab/Kota terhadap rencana perjanjian
internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kab/
Kota;
• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kab/Kota;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah;
• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam per-uu-an. 26

27. • Interpelasi (hak meminta keterangan kepada Bupati/Walikota
diajukan oleh minimal 15 org dan disetujui oleh 2/3 anggota
DPRD Kab/Kota);
• Angket (hak melakukan penyelidikan atas kebijakan
Bupati/Walikota, diajukan oleh 15 org dan disetujui oleh 2/3
anggota DPRD Kab/Kota); dan
• Menyatakan pendapat (menyatakan pendapat terhadap
kebijakan Bupati/Walikota yang penting dan strategis atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket).
27

28. 1. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas:
(Sesuai UU No. 27/09, Parpol dapat
menyelenggarakan orientasi pendalaman t ugas
DPRD);
8. Protokoler; dan
9. Keuangan dan administratif.
28

29. Menetapkan jumlah kursi DPRD di Kab/Kota Induk
dan di Kab/Kota hasil pemekaran berdasarkan jumlah
penduduk sesuai UU No. 10/2008 tentang Pemilu;
Menetapkan perolehan suara parpol dan calon
anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan hasil pemilu di
Dapil Kab/Kota induk dan di Dapil Kab/Kota daerah
hasil pemekaran;
Menentukan BPP berdasarkan hasil pemilu di
Kab/Kota daerah induk dan di daerah hasil
pemekaran;
Menentukan perolehan kursi parpol peserta pemilu
berdasarkan hasil pemilu di Kab/Kota daerah induk
dan di Kab/Kota daerah hasil pemekaran; 29

30. Lanjutan…
• Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap
untuk mengisi kursi Kab/Kota daerah induk dan Kab/
Kota daerah hasil pemekaran berdasarkan suara
terbanyak;
• Pengisian anggota DPRD Kab/Kota hasil pemekaran
dilaksanakan oleh KPUD Kab/Kota Induk;
• Masa jabatan anggota DPRD Kab/Kota hasil
pemekaran berakhir pada saat anggota DPRD
Kab/Kota hasil pemilu berikutnya mengucapkan
sumpah/janji;
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah
dan tatacara pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota
Induk dan Kab/Kota hasil pemekaran diatur dalam
Peraturan KPU sesuai aturan perundangan yang
berlaku. 30

31. • KPU menyatakan bahwa terdapat 20 kab/kota
pemekaran yang belum masuk dalam disain pemilu
legislatif 2009;
• Karena itu, ke 20 daerah tersebut belum memiliki
wakil di DPRD setempat;
• Menurut anggota KPU, Andi Nurpati, penyelesaian
masalah di 20 daerah dimaksud akan dilakukan
melalui penerbitan Peraturan KPU, dengan alternatif
solusi sbb:
a. Keanggotaan DPRD daerah pemekaran akan diisi
oleh caleg terpilih di daerah induk;
b. Di daerah induk akan dilakukan PAW, sedangkan
yang dialihkan ke daerah pemekaran akan
ditetapkan dengan SK KPU;
31

32. Lanjutan…
c. Kekurangan jumlah anggota di daerah
pemekaran akan diisi oleh caleg terpilih nomor
urut suara terbanyak berikutnya;
d. Jumlah kekurangan ditentukan sesuai dengan
perolehan suara parpol di setiap kecamatan,
dengan tetap memperhitungkan jumlah
penduduk;
e. Pelantikan anggota DPRD daerah pemekaran
diupayakan agar bersamaan dengan pelantikan
anggota DPRD daerah induk atau menyusul.
32

33. 1. SEBELUM PIMPINAN DPRD TERBENTUK, DPRD DIPIMPIN
OLEH PIMPINAN SEMENTARA;
2. PIMPINAN SEMENTARA TERDIRI DARI SEORANG KETUA
DAN SEORANG WAKIL KETUA YANG BERASAL DARI DUA
PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI TERBANYAK
PERTAMA DAN KEDUA;
3. PERLU DIINGAT BAHWA DPRD TIDAK MEMILIH
PIMPINAN SEMENTARA, KARENA PIMPINAN SEMENTARA
DITENTUKAN LANGSUNG OLEH UU, DENGAN PRINSIP
KURSI TERBANYAK PERTAMA DAN KEDUA.
33

34. 2. MEMIMPIN RAPAT-RAPAT DPRD:
a. Rapat yang berkaitan dengan kegiatan konsolidasi internal
organisasi, seperti pembentukan alat-alat kelengkapan;
b. Rapat-rapat internal pembahasan awal untuk mendalami
substansi KUA dan PPAS APBD-Perubahan tahun anggaran
2009 dan R-APBD tahun anggaran 2010;
2. MEMFASILITASI PEMBENTUKAN FRAKSI, TERUTAMA FRAKSI
GABUNGAN;
• MENYUSUN RANCANGAN TATA TERTIB DAN RANCANGAN
KODE ETIK;
• MEMPROSES PENETAPAN PIMPINAN DEFINITIF.
34

35. Bagian Kesatu
Penetapan Pimpinan Sementara
Pasal 11
(5) Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh
Pimpinan Sementara;
• Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang
berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
urutan pertama dan urutan kedua di DPRD, yakni:
a. Ketua Sementara adalah anggota dari Partai ... ;
b. Wakil Ketua Sementara adalah anggota dari Partai ...
(3). Bila kedua atau lebih partai memperoleh kursi terbanyak yang
sama, maka penetapan pimpinan sementara dilakukan melalui
musyawarah antara perwakilan partai yang memiliki kursi
terbanyak dimaksud.
35

36. (2) Partai yang memperoleh kursi terbanyak adalah:
a. Partai Demokrat : 4 kursi (suara terbanyak pertama);
b. Partai Gerindra : 4 kursi (suara terbanyak kedua);
c. Partai Hanura : 4 kursi (suara terbanyak ketiga);
d. PKB : 4 kursi (suara terbanyak keempat;
e. PKS : 4 kursi (suara terbanyak kelima);
f. PDI-P : 4 kursi (suara terbanyak keenam).
• Jumlah anggota DPRD di daerah tersebut adalah 50 orang,
sehingga berhak membentuk pimpinan dengan jumlah sebanyak
empat orang, dengan komposisi seorang Ketua dan tiga orang
Wakil Ketua;
• Atas dasar mufakat dan kearifan lokal, kursi Ketua dan Wakil
Ketua Sementara justru diserahkan kepada PKS dan PDI-P,
dengan pertimbangan pengalaman pada DPRD periode masa
bhakti sebelumnya. 36

37. Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Sementara
Pasal 12
(5) Pimpinan Sementara DPRD mempunyai tugas dan
tanggungjawab:
a. memimpin rapat-rapat DPRD;
b. memfasilitasi pembentukan fraksi (Fraksi Gabungan);
c. memfasilitasi penyusunan rancangan Tata Tertib DPRD;
d. memfasilitasi penyusunan rancangan Kode Etik DPRD;
e. memfasilitasi pembentukan Alat-alat Kelengkapan DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD wajib berperanserta aktif dalam
mendukung pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab
Pimpinan Sementara dalam rangka percepatan penyelesaian
tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1).
37

38. Bagian Ketiga
Pimpinan Definitif
Pasal 13
• Pimpinan definitif DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua
dan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
• Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
urutan pertama, kedua dan ketiga di DPRD, yakni:
a. Ketua adalah anggota dari Partai ... ;
b. Wakil Ketua adalah anggota dari Partai ... ; dan
c. Wakil Ketua adalah anggota dari Partai;
d. Wakil Ketua adalah anggota dari Partai ....
38

39. Bagian Keempat
Penetapan Pimpinan Definitif
Pasal 14
(1) Ketiga pimpinan partai setempat yang berhak mengisi kursi
pimpinan DPRD mengajukan nama seorang anggota
untuk ditetapkan sebagai pimpinan definitif, yakni:
a. Pimpinan Partai ...... mengusulkan nama: .......
b. Pimpinan Partai ... mengusulkan nama .........
c. Pimpinan Partai ...... mengusulkan nama ........
d. Pimpinan Partai …… mengusulkan nama ……..
(2) Pimpinan Sementara DPRD berdasarkan pengajuan sbgmana
dimaksud ayat (1) mengumumkan adanya usulan tersebut
dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal ……..;
(3) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan kepada Gubernur
usulan pimpinan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur dengan
surat No…….. tanggal ………. , perihal ………….;
(4) Keputusan Gubernur tentang peresmian Pimpinan DPRD
periode masa bhakti 2009 – 2014 adalah Keputusan
No.............................., tanggal ......... tentang .....; 39

40. (1) UU NO. 27 TAHUN 2009 TIDAK MEMBATASI JUMLAH
MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARPOL UNTUK
MENDAPATKAN KURSI PIMPINAN;
(3) CONTOH SIMULASI PEROLEHAN KURSI PARPOL:
a. Partai Golkar : 4 kursi;
b. Partai Gerindra : 4 kursi;
c. PKB : 2 kursi (menang suara dari PPP);
d. PPP : 2 kursi (menang suara dari PKS);
e. PKS : 2 kursi (kalah suara).
(3) Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak
konstitusional Partai Partai Golkar, Gerindra, PKB dan
PPP).
40

41. (1) CONTOH PEROLEHAN KURSI PARPOL:
a. Partai Golkar : 2 kursi;
b. Partai Demokrat : 1 kursi;
c. PKB : 1 kursi (menang suara dari PPP);
d. PPP : 1 kursi (menang suara dari PDS);
e. PDS : 1 kursi (kalah suara).
• Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak
konstitusional Partai Partai Golkar, Demokrat, PKB dan
PPP).
• Walaupun jumlah kursi terbanyak yang diraih satu atau
dua parpol di sebuah daerah adalah 2 dan 1 kursi, posisi
pimpinan tetap menjadi hak konstitusional partai
dimaksud.
41

42. Bagian Kelima
Pemberhentian Pimpinan
Pasal 15
(4) Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari
jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis;
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPRD;
d. melanggar Kode Etik DPRD berdasarkan hasil
pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD;
e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman
serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
f. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh
partai politiknya. 42

43. • Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD
Kab/Kota;
• Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota satu fraksi;
• Anggota Fraksi minimal sama dengan jumlah Komisi;
• DPRD dengan anggota berjumlah antara 20 – 35 orang
membentuk 3 Komisi;
• DPRD dengan anggota berjumlah lebih dari 35 orang
membentuk 4 Komisi;
• Parpol yang memiliki jumlah anggota sama atau melebihi
jumlah Komisi dapat membentuk satu fraksi;
• Parpol yang memiliki jumlah anggota kurang dari jumlah
Komisi dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau
membentuk Fraksi Gabungan;
43

44. Lanjutan…
• Dalam hal tidak ada parpol yang memiliki anggota
yang sama dengan jumlah Komisi, dibentuk Fraksi
Gabungan;
• Jumlah Fraksi Gabungan maksimal dua fraksi;
• Fraksi memiliki sekretariat;
• Sekretariat DPRD menyediakan ruangan sekretariat
fraksi, biaya rapat dan biaya operasional ruangan
sekretariat fraksi dan seorang tenaga fraksi, dengan
kualifikasi:
a. S1 dengan pengalaman 5 tahun;
b. S2 dengan pengalaman 3 tahun;
c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.
Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan secara
tidak tetap (on-call) sesuai kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah. 44

45. Lanjutan…
BAB III
FRAKSI
Pasal 8
• Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD,
dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD;
• Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
merupakan alat kelengkapan DPRD, melainkan
pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik
yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam aturan perundangan yang berlaku;
• Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi;
(7) Setiap fraksi yang ada wajib menerima anggota yang tidak
dapat membentuk fraksi;
(8) Pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil dan Sekretaris,
kecuali bila anggota fraksi hanya tiga orang (Ketua dan
Sekretaris). 45

46. PLATFORM
KOMISI 1 KOMISI 2 KOMISI 3 KOMISI 4
FRAKSI 1 SIKAP
FRAKSI 2 PIMPINAN
FRAKSI 3
FRAKSI 4
TENAGA TENAGA
AHLI AHLI

47. • Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, setiap
Fraksi memiliki Platform dan Sikap yang sangat tegas
atas seluruh bidang tugas pemerintahan daerah;
• Platform dimaksud digunakan sebagai parameter
kerja bagi setiap anggota Fraksi yang duduk pada
setiap alat kelengkapan;
• Bila pemda mengajukan usulan program yang
berbeda dengan platform dimaksud, maka Fraksi
akan berjuang untuk mengubah usulan dimaksud;
• Fraksi hanya akan menerima usulan dimaksud bila
ternyata kalah dalam voting dengan formula klasik
½ n + 1.
47

48. • Platform: Mendukung prinsip miskin struktur kaya
fungsi dalam penataan organisasi pemda.
• Sikap: Menolak pembentukan SOTK yang gemuk.
• Platform: Merrit System dalam pembinaan SDM-
Aparatur.
• Sikap: Mengutamakan keahlian dan komitmen
dalam promosi jabatan SDM Aparatur.
• Platform: Konsistensi perencanaan dan anggaran.
• Sikap: Hanya menerima usulan rencana
anggaran bagi program yang menyentuh hajat
hidup orang banyak.
48

49. Lanjutan…
• Platform: Memperjuangkan kesejahteraan Pelaku
Ekonomi Golongan Bawah.
• Sikap: Menentang penggusuran Pedagang Kaki
Lima tanpa kebijakan relokasi.
• Platform: Perencanaan berbasis data dan statistik.
• Sikap: Menolak KUA dan PPAS yang tidak
didukung oleh data dan statistik terkini.
• Platform: Inovasi pelaksanaan pelayanan publik.
• Sikap: a. Mendukung pelayanan perizinan
satu pintu;
b. Mendorong pelayanan SIM dan STNK
Keliling dengan pola door to door.
49

50. Lanjutan…
• Platform: Memperjuangkan kesejahteraan petani.
• Sikap: Mendorong program rekayasa genetika
dan rekayasa bentuk komoditi pangan.
• Platform: APBD berorientasi pelayanan penduduk
miskin.
• Sikap: Mendukung layanan kesehatan gratis total
kepada penduduk yang sangat miskin.
• Platform: Mendorong terciptanya lapangan kerja,
baik permanen maupun temporer.
• Sikap: a. Sistem swakelola perbaikan ringan
infrastruktur daerah.
b. Pelaksanaan festival budaya lokal dan
bazaar pasar murah secara reguler di
kecamatan.
50

51. Pasal 9 Lanjutan…
• Pembentukan fraksi dilakukan oleh partai politik yang
memperoleh kursi di DPRD paling sedikit 3 (tiga) orang untuk
setiap fraksi;
• Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau lebih
dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
• Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3), anggotanya bergabung dengan fraksi yang ada atau
membentuk fraksi gabungan;
• Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi
persyaratan untuk membentuk fraksi, maka dibentuk fraksi
gabungan;
• Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) paling banyak 2 (dua) fraksi.
• Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
diumumkan kepada seluruh anggota oleh Ketua DPRD dalam
Rapat Paripurna DPRD. 51

52. (1) Contoh perolehan kursi parpol:
a. Partai Golkar : 2 kursi;
b. Partai Demokrat : 1 kursi;
c. PKB : 1 kursi (menang suara dari PPP);
d. PPP : 1 kursi (menang suara dari PDS);
e. PDS : 1 kursi (kalah suara).
(2) Pertanyaan: Dapatkah Golkar, Demokrat, PKB dan PPP
membentuk Fraksi Gabungan?;
(3) Jawaban: Dapat.
(4) Pertanyaan: Bagaimana dengan partai yang lain?;
(5) Jawaban: Wajib bergabung untuk membentuk Fraksi Gabungan
yang kedua atau terakhir.
(6) Tolong ingat bahwa UU No. 27 tahun 2009 membatasi jumlah
fraksi gabungan hanya dua fraksi.
(7) MUTIARA KATA: MARI MEMUDAHKAN TUGAS PIMPINAN
SEMENTARA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SEPERTI INI
(Pasal 352 ayat (6) UU No. 27/09). 52

53. Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota
Pasal 23
Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
• melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
NKRI;
• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;
• memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
• menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
• menaati tata tertib dan kode etik;
• menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
• menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;
• menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya.
53

54. 3. Bagaimana mekanisme operasional teknis DPRD
menjalankan kewajiban dan apa jenis kegiatannya?;
a. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
b. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
c. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;
d. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat;
e. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
2. DPRD dapat merumuskan bentuk kegiatan dan mekanisme
operasional teknis serta menguraikannya dalam Bagian
Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam Tatib. 54

55. BAB VII
ALAT KELENGKAPAN
Pasal 24
(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari:
a. Pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Legislasi Daerah;
e Badan Anggaran;
f.Badan Kehormatan; dan
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan
dibentuk oleh rapat
paripurna (PANSUS).
(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan
dibantu oleh Sekretariat DPRD.
55

56. Bagian Kesatu
Pimpinan
Pasal 25
(5) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
a. memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk
mengambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja
antara Ketua dan Wakil Ketua;
c. menjadi Juru Bicara DPRD;
d. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi
pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
f. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di
pengadilan;
g. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan
penetapan sangsi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan
ketentuan aturan perundangan;
h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPRD;
i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat
Paripurna DPRD.
(2) Pelaksanaan tugas pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif dan
kolegial.
56

57. Bagian Kedua
Badan Musyawarah
Pasal 26
(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa
keanggotaan DPRD;
(2) Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah
terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran,
Badan Legislasi dan Fraksi;
(3) Badan Musyawarah terdiri dari unsur komisi dan unsur fraksi
berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
(4) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebanyak-banyaknya
adalah setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD;
(5) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil
Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota;
(6) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam
Rapat Paripurna;
(7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan
Musyawarah bukan anggota;
(8) Masa keanggotaan Badan Musyawarah adalah sesuai dengan
masa keanggotaan DPRD.
57

58. Pasal 27
(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program
kerja DPRD baik diminta atau tidak;
b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila
timbul perbedaan pendapat;
c. memberi saran pendapat untuk memperlancar
kegiatan;
d. meminta dan atau memberikan kesempatan kepada
alat-alat kelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan
penjelasan mengenai kemajuan dan kendala pelaksanaan
tugas masing-masing;
e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
a. mengadakan konsultasi dengan unsur yang diwakili
sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan
Musyawarah kepada Fraksi.
58

59. Bagian Ketiga
Komisi
Pasal 28
(1) Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat
tetap.
(2) DPRD menetapkan 3 (tiga) Komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD
dan permulaan tahun sidang, dengan komposisi pembidangan tugas dan
tanggungjwab sebagai berikut:
a. Komisi I - Bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi bidang-bidang
Hukum, Perundang-Undangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerangan dan Pers, Kepegawaian dan
Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Kebudayaan,
Pertanahan, Kerjasama International, Pendidikan, Kesehatan,
Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Aset Daerah, Agama, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Wanita;
b. Komisi II - Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang meliputi bidang-bidang
Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan,
Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Badan Usaha Milik
Daerah, Penanaman Modal dan Dunia Usaha serta Perhubungan dan
Pariwisata;
c. Komisi III - Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi
bidang-bidang Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan,
Sosial, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup,
Kepemudaan dan Olah Raga;
59

60. Lanjutan…
(3) Komposisi keanggotaan antar komisi diupayakan sama
dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan
jumlah anggota setiap fraksi;
(4) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan, wajib menjadi
anggota salah satu komisi;
(5) Bilamana terjadi ketidak seimbangan komposisi keanggotaan
yang diusulkan fraksi, Pimpinan berhak mengambil kebijakan
penempatan dengan menempuh mekanisme musyawarah
untuk mufakat dengan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan;
(6) Penempatan anggota DPRD dalam setiap komisi dilakukan
atas dasar usulan fraksi dan ditetapkan dalam Rapat
Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan
permulaan tahun sidang;
(7) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dilakukan pada awal
tahun anggaran atas dasar usulan fraksi dan ditetapkan dalam
Rapat Paripurna;
(8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat
anggota komisi yang di gantikan.
(9) Pergantian keanggotaan komisi ditetapkan pada awal tahun
anggaran. 60

61. Lanjutan…
Pimpinan Komisi
Pasal 30
(1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif dan kolegial;
(2) Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1
(satu) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh
anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap
fraksi;
(5) Pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi yang dipimpin
oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan
keanggotaan komisi.
Saran: Sebaiknya, Sekretaris Komisi dipilih dari
lingkungan Sekretariat DPRD, karena sekretaris adalah
pertugas agendaris dan administrasi.
61

62. Lanjutan…
Pasal 31
(1) Tugas Komisi dalam pembentukan peraturan daerah
adalah:
a. menyusun daftar inventaris rancangan peraturan
daerah sepanjang periode masa bhakti 2009 – 2014
bersama satuan kerja perangkat daerah yang menjadi
mitra kerjanya;
b. menyampaikan daftar inventaris rancangan peraturan
daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
kepada Badan Legislasi untuk dikompilasi ke dalam
Rencana Program Legislasi Daerah;
c. berperan aktif dalam persiapan, penyusunan,
pembahasan, dan penyempurnaan rancangan
peraturan daerah yang masuk dalam bidang tugasnya.
62

63. FUNGSI
LEGISLATIF
MEMBENTUK
PERDA
FUNGSI IN
IF ISI
AT PENGAWASAN
KD ATIF
ISI RD
IN DP H
T R
PE SUR RA NTA
PIM NG AT SU GA
PIN AN N DH
AN TAR PE K
DP
RD
RANPERDA
TINGKAT PEMBICARAAN PENETAPAN
 TINGKAT PERTAMA; PERDA
 TINGKAT KEDUA;
 TINGKAT KETIGA;
 TINGKAT KEEMPAT
PENGAWASAN DPRD
 PELAKSANAANNYA;
KONSULTASI FRAKSI  PENURUNANNYA KEDALAM
PERATURAN KDH.
63

64. KONTRAK
UNIV A
NASKAH KONTRAK
AKADEMIS UNIV B
(NA)
KONSULTAN

65. Lanjutan…
(2) Tugas Komisi di bidang anggaran adalah:
a. memutakhirkan statistik dan data perencanaan
program dan penganggaran bersama SKPD yang
menjadi mitra kerjanya;
b. mempersiapkan rancangan Pokok-pokok Pikiran
DPRD tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran berikutnya yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugasnya, dengan menggunakan data
perencanaan program dan penganggaran
sebagaimana dimaksud huruf a sebagai rujukan
teknisnya;
c. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya bersama dengan SKPD yang menjadi mitra
kerjanya;
65

66. Lanjutan…
d. membahas alokasi anggaran untuk fungsi, program,
dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menjadi mitra kerjanya;
e. mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah
dan pelaksanaan APBD, termasuk hasil pemeriksaan
BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
f. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan laporan
keuangan daerah dengan Badan Pengelola
Keuangan Daerah sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya.
66

67. PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RAPBD
Th n- 1 Th n Th n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAPAT KOORDINASI
RAKERNIS
RENSTRA RENJA S K P D
PEMDA
30 APRIL 1 2 3 4
MUSRENBANG RKPD
KAB/KOTA
DESA
KEC
TAPD
15 JUNI 1 JULI 1 AGS 15 NOV 30 NOV
RPJM KUA PPAS RKA R-APBD APBD
DOKUMEN POLITIK DOKUMEN POLITIK
RESES PEMBICARAAN
DPRD
 TINGKAT 1
BANGGAR  TINGKAT 2
 TINGKAT 3
 TINGKAT 4
POKOK-2 POKOK-2
PIKIRAN PLATFORM PIKIRAN 1 2 3 4
KOMISI FRAKSI DPRD
KOMISI RAKERNIS
RAPAT INTERNAL
67

68. (3) Tugas Komisi di bidang pengawasan adalah: Lanjutan…
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang dan Peraturan Daerah,
termasuk APBN, APBD Propinsi
dan APBD Kabupaten/Kota, serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya;
b. membahas dan memberi saran penyelesaian atas
hasil pemeriksaan BPK dan BPKP yang berkaitan
dengan ruang lingkup tugasnya;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
d. menyiapkan masukan tentang bahan-bahan temuan
kepada Pansus LKPJ-KDH untuk
dipertimbangkan sebagai bahan
masukan dalam penyusunan Catatan
dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-KDH tahun
anggaran sebelumnya. 68

69. Lanjutan…
Pasal 32
(2) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
dapat mengadakan:
a. rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri
oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri
oleh SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah
Daerah yang diwakili oleh pimpinan SKPD yang
menjadi mitra kerjanya;
d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan
Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
e. pendidikan dan pelatihan teknis;
f. kunjungan kerja dan peninjauan lapangan.
69

70. BADAN LEGISLASI
Pasal 33
(3) Badan Legislasi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
• DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan
permulaan tahun sidang;
• Komposisi keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan
dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada
permulaan tahun sidang;
• Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan sama
dengan jumlah anggota satu komisi.
70

71. Lanjutan…
Pasal 34
(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang
Ketua dan paling banyak 1 (satu) orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan
proporsional dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap
fraksi.
(3) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan
Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah
penetapan susunan dan keanggotaan Badan
Legislasi;
(4) Sekretaris DPRD, karena jabatannya, adalah
sekretaris badan legislasi bukan anggota;
(5) Masa keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah
pada setiap awal tahun anggaran.
71

72. Lanjutan…
Pasal 36
1) Badan Legislasi bertugas menyusun rencana
program legislasi daerah yang memuat:
a. Daftar inventaris dan urutan prioritas rancangan
peraturan daerah beserta alasannya untuk satu masa
keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di
lingkungan DPRD dan pemerintah daerah;
b. Daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan
kepala daerah yang diamanatkan oleh UU dan PP
untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai
masukan;
2) Mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah
antara DPRD dan pemerintah daerah;
72

73. Lanjutan…
1) menyiapkan rancangan peraturan daerah usul
inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;
3) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah
yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan
komisi, sebelum rancangan peraturan daerah
tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
5) memberikan pertimbangan terhadap rancangan
peraturan daerah yang diajukan oleh anggota,
komisi, dan gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di
luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar
dalam program legislasi daerah;
73

74. Lanjutan…
6) melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau
penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang
secara khusus ditugaskan oleh Badan
Musyawarah;
7) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi
terhadap pembahasan materi muatan rancangan
peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi
dan/atau panitia khusus;
8) mengkaji dan mendalami konsistensi substansi
peraturan daerah dengan peraturan kepala daerah;
9) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di
bidang peraturan daerah pada akhir masa
keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh
Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
74

75. BADAN ANGGARAN
Pasal 38
• Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan
alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
• DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah
anggota setiap Fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang;
• Susunan dan komposisi keanggotaan Badan Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi
dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota
dan usulan fraksi.
75

76. Lanjutan…
Pasal 39
• Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
• Pimpinan Badan Anggaran dipilih dari dan oleh anggota
Badan Anggaran;
• Sekretaris DPRD, karena jabatannya, adalah sekretaris
bukan anggota;
76

77. Lanjutan…
Pasal 40
(3) Badan Anggaran mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok
pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam
mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum
ditetapkannya APBD;
b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh
anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh
masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan
umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara;
c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah
dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan
hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi
dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim
anggaran pemerintah daerah; 77

78. Lanjutan…
a. melakukan pembahasan bersama tim anggaran
pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum
APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
b. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam
penyusunan anggaran belanja DPRD.
• Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang
sdh disepakati oleh Komisi dengan SKPD mitra kerjanya;
• Anggota Komisi dalam Badan Anggaran sbgmana dimaksud
dalam Pasal 35 dan pasal 36 harus mengupayakan
terwujudnya alokasi anggaran yang diputuskan Komisi
dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Komisi.
78

79. • Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang
bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa
keaggotaan DPRD;
• Keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dari dan
oleh anggota DPRD sebanyak 3 orang dan
ditetapkan dalam Sidang Paripurna;
• Masa tugas Badan Kehormatan adalah sama
dengan masa tugas DPRD;
• Sekretariat Badan Kehormatan dilaksanakan
secara ex-officio oleh Setwan.
• Pertanyaan kritis: Siapa yang pantas menjadi
anggota BK?
• Jawab: Figur yang tega bekerja dengan prinsip
jeruk makan jeruk (yang tegas, tekun dan
obyektif).
79

80. Lanjutan…
Bagian Keenam
Badan Kehormatan
Pasal 43
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
Pasal 44
(1) DPRD menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan
dengan memperhatikan usul setiap fraksi pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun
sidang;
(2) Keanggotaan Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga)
orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada
permulaan masa keanggotan DPRD dan pada permulaan
tahun sidang.
80

81. Lanjutan…
Pasal 45
(1) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang
Ketua yang dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris;
(2) Ketua Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota
dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
(3) Masa keanggotaan Badan Kehormatan sesuai masa
keanggotaan DPRD.
(4) Sekretaris DPRD, karena jabatannya, adalah sekretaris
Badan Kehormatan bukan anggota.
81

82. Lanjutan…
Pasal 46
3) Badan Kehormatan wajib melakukan penyelidikan dan
verifikasiatas pengaduan terhadap anggota, karena:
a. Tidak dapat menjalankan kewajiban;
b. Tidak melaksanakan tugas selama 3 bln berturut-turut;
c. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPR yang menjadi tugasnya;
d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR
sesuai aturan perundang-undangan;
e. Melanggar ketentuan tentang larangan.
2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Kehormatan juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan
atas peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik
DPRD;
3) BK berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan
kerja sama dengan lembaga lain;
82

83. Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan Lainnya
Pasal 52
• Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain
berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD;
• Panitia Khusus dibentuk atas usul dan pendapat
anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan
Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna;
• Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
sementara, sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam
Rapat Paripurna;
83

84. Lanjutan…
(1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota
Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan
program/kegiatan serta kemampuan anggaran
sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
(2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri dari unsur komisi dan unsur fraksi;
(3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus
dipilih dari dan oleh anggota;
(4) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretaris Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat
Paripurna;
(5) Masa tugas Panitia Khusus paling lama satu bulan dari
masa penetapan dan dapat diperpanjang paling lama tiga
bulan. 84

85. 85

86. BAB VIII
PELAKSANAAN HAK DPRD
Bagian Kesatu
Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 53
(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD dan
Pemda;
(2) Rancangan Perda sbgmana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan
naskah akademik;
(3) Naskah akademik disusun melalui sebuah kajian
komprehensif tentang masalah yang akan dituangkan
ke dalam Perda.
86

87. Lanjutan…
Pasal 54
(1) Usul Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh
anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi dan atau Badan
Legislasi;
(2) Usul Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara
tertulis oleh anggota, Pimpinan Komisi, Pimpinan
Gabungan Komisi atau Pimpinan Badan Legislasi kepada
Pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan
para pengusul;
(3) DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat
Paripurna, berupa:
a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.
87

88. Lanjutan…
(1) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD
menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi,
atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah tersebut;
(3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan
oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD
kepada Kepala Daerah;
(5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
Kepala Daerah diajukan dengan surat Kepala Daerah
kepada Pimpinan DPRD.
88

89. Lanjutan…
Pasal 55
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD
dan/atau dari Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala
Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
Pasal 56
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 54 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh
anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
Rancangan Peraturan Daerah itu dibahas dalam Rapat
Paripurna.
Pasal 57
Apabila terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang
diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah
Rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu,
sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima
kemudian digunakan sebagai pelengkap.
89

90. Lanjutan…
Pasal 58
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui
empat tingkat pembicaraan, yakni:
• Pembicaraan Tingkat Pertama dilakukan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. KDh dalam Rapat Paripurna menyampaikan Ranperda
yang berasal dari KDh, lengkap dengan naskah
akademik dan daftar inventarisasi masalah;
b. Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia
Khusus menyampaikan Ranperda yang berasal dari usul
prakarsa DPRD, lengkap dengan naskah akademik dan
daftar inventarisasi masalah.
(2) Dalam Pembicaraan Tingkat Pertama dapat diundang pimpinan
lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pakar, perguruan
tinggi dan para pejabat terkait dari tingkat provinsi dan pusat
untuk memperkaya wawasan. 90

91. Lanjutan…
Pasal 59
(1) Pembicaraan Tingkat Kedua meliputi kegiatan:
a. Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi;
b. Jawaban Kdh thd pemandangan umum fraksi-
fraksi.
(Kalau Ranperda berasal dari Kdh).
a. Pendapat Kepala Daerah;
b. Jawaban dari fraksi-fraksi.
(Kalau Ranperda berasal dari DPRD).
(2) Dalam Pembicaraan Tingkat Kedua dapat dilakukan
kegiatan uji publik untuk memperkaya wawasan
dan sudut pandang tentang substansi Rancangan
Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
91

92. Lanjutan…
Pasal 60
(1) Pembicaraan Tingkat Ketiga meliputi kegiatan:
a. Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi
dan atau rapat panitia khusus bersama dengan Kdh
atau pejabat yang ditunjuk;
b. Konsultasi fraksi.
(2) Dalam Pembicaraan Tingkat Ketiga, dapat dilakukan
kegiatan studi banding ke daerah lain yang sdh memiliki
Peraturan Daerah yang sama untuk memperkaya
wawasan dan sudut pandang tentang substansi
Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
92

93. Lanjutan…
Pasal 61
(1) Pembicaraan Tingkat Keempat meliputi kegiatan:
a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang
didahului dengan laporan hasil pembicaraan tingkat
ketiga, pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan.
b. Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap
pengambilan keputusan.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
(3) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat
persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah,
rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan
lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
93

94. Lanjutan…
Pasal 62
(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan
peraturan daerah, termasuk pembahasan rancangan
peraturan daerah tentang R-APBD Murni, APBD
Perubahan dan APBD Perhitungan, DPRD dapat
menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis
melalui Pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan
DPRD lainnya;
(2) Anggota atau alat kelengkapan DPRD yang
menyiapkan dan/atau membahas rancangan peraturan
daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik,
temu wicara, pendidikan dan pelatihan teknis untuk
mendapat masukan tambahan.
94

95. Lanjutan…
Pasal 63
(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala
Daerah;
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas
hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan
bersama DPRD dan Kepala Daerah;
(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD,
dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD atas
pertimbangan Badan Legislasi dengan disertai alasan-
alasan penarikannya;
95

96. Bagian Kedua
Pembahasan dan Penetapan R-APBD
Paragraf Kesatu
Pembahasan dan Penetapan R-APBD Murni
Pasal 67
(1) Penyusunan Rancangan APBD berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tentang APBD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara serta
visi, misi dan prioritas daerah;
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun oleh Pemerintah
Daerah dengan berpedoman pada:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e. Hasil kesepakatan Forum Musyawarah Pembangunan tingkat
desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
96

97. Lanjutan…
(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disahkan dengan
Keputusan Kepala Daerah paling lambat pada
pertengahan bulan Mei dan digunakan oleh Pemerintah
Daerah sebagai dasar menyusun Kebijakan Umum
Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara;
(4) Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu
Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat pada
pertengahan bulan Juni kepada Pimpinan DPRD;
(5) Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu
Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) dibahas secara internal oleh Badan Anggaran DPRD;
97

98. Lanjutan…
(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) digunakan oleh Badan Anggaran DPRD sebagai
dasar untuk membahas dan menyepakati KUA dan
PPAS bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah;
(7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar
menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
(8) Kebijakan Umum Anggaran, Penetapan Pagu
Sementara dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang telah disepakati bersama
antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) menjadi
pedoman bagi penyusunan dan pembahasan
Rancangan APBD. 98

99. Lanjutan…
Pasal 68
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) dan
ayat (8), DPRD menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
a. Rapat kerja antara Komisi dengan SKPD mitra kerja
untuk menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan
plafond anggaran sementara untuk setiap program dan
kegiatan pada setiap SKPD, dengan menggunakan
RKPD sebagai dasar rujukannya;
b. Rapat pembahasan internal setiap Komisi untuk
melakukan penajaman dan sinkronisasi antar program
dan kegiatan pada setiap SKPD yang menjadi mitranya;
99

100. Lanjutan…
• Orientasi dan pelatihan teknis untuk menyesuaikan rancangan
KUA, PPAS dan RKA-SKPD dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran
berikutnya;
• Pembahasan dan penetapan APBD yang didahului dengan
penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
beserta Nota Keuangannya oleh Kepala Daerah kepada
Pimpinan DPRD;
• R-APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud
pada huruf d disahkan pada tanggal 30 Nopember tahun
anggaran sebelumnya;
• R-APBD yang sudah disahkan bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD digunakan oleh TAPD sebagai dasar untuk
menerbitkan DPA dan seluruh Lampiran R–APBD, dengan
berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku.
100

101. Paragraf Kedua
Pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan
Pasal 69
(1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro
dan/atau perubahan postur APBD yang sangat signifikan,
Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang
sedang berjalan;
(2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosis:
a. penurunan asumsi laju pertumbuhan ekonomi, minimal
1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah
ditetapkan; dan/atau
b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10%
(sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan.
101

102. Lanjutan…
c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
d. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran alokasi anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis jenis belanja;
e. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun yang lalu harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;
f. Keadaan darurat dan keadaan luar bisa;
g. Penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah
minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah
ditetapkan;
h. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum
tersedia pagu anggarannya.
102

103. Lanjutan…
(3) Pembahasan dan penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan penyampaian KUA dan PPAS untuk APBD
Perubahan dari Kepala Daerah kepada DPRD;
(4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama
dengan Badan Anggaran membahas dan
menyepakati KUA, PPAS dan APBD Perubahan
setelah ditetapkannya Perda tentang APBD
Perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
103

104. Paragraf Ketiga
Pembahasan dan Penetapan APBD-Perhitungan
Pasal 70
(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD tahun
anggaran sebelumnya, neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan
laporan keuangan setiap SKPD.
104

105. Paragraf Keempat
Penyampaian, Pembahasan dan Penilaian LKPJ-KDH
Bagian Kesatu
Penyampaian LKPJ-KDH
Pasal 71
(1) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran
sebelumnya kepada DPRD paling lambat tiga bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran;
(2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar
tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya;
(3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat
terbuka.
105

106. Lanjutan…
Bagian Kedua
Pembahasan LKPJ-KDH
Pasal 72
(1) Pada tanggal 1 April, DPRD mengadakan rapat internal untuk
membahas dan mendengarkan pemandangan umum fraksi-
fraksi tentang substansi LKPJ-KDH;
(2) Pada tanggal 2 April, setelah mendapatkan masukan dan saran
dari Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD menerbitkan
Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan
LKPJ-KDH;
(3) Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana
dimaksud ayat (2) memuat daftar nama anggota serta tugas
dan kewajiban Panitia Khusus;
(11) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan
maksimum 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
keterwakilan setiap Komisi dan Fraksi;
106

107. Lanjutan…
(5) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu)
orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota
Panitia Khusus dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna;
(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dan ayat (5) bertugas:
a. meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas
LKPJ - KDh;
b. mendalami konsistensi antara APBD dengan
substansi LKPJ-KDh
c. melakukan pemantauan lapangan terhadap sejumlah
program dan kegiatan;
d. Menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan.
107

108. Lanjutan…
Bagian Ketiga
Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD
Pasal 73
(1) Pimpinan DPRD, setelah mendapat masukan dan saran
dari Badan Musyawarah, memimpin rapat paripurna
untuk menampung pemandangan akhir fraksi-fraksi
terhadap rancangan Keputusan DPRD tentang Catatan
dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPJ-
KDH;
(2) Pimpinan DPRD, berdasarkan pemandangan akhir fraksi-
fraksi, menuangkan dan mensahkan Keputusan DPRD
tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ-
KDH;
108

109. Lanjutan…
(3) Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi
DPRD Terhadap LKPJ-KDH disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa;
(4) Kepala Daerah menggunakan Keputusan DPRD tentang
Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPJ-KDH sebagai
dasar untuk memperbaiki kinerja tahun anggaran
berikutnya;
(5) Indikasi tentang penggunaan Keputusan DPRD tentang
Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ-KDH
harus tercermin dalam KUA dan PPAS tahun anggaran
berikutnya.
109

110. BAB X
PELAKSANAAN HAK DPRD
Bagian Kesatu
Hak Interpelasi
Pasal 74
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a diusulkan oleh:
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1
(satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang anggotanya
berjumlah 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima)
orang;
b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota dan lebih dari 1 (satu)
fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang anggotanya di atas
35 (tiga puluh lima) orang;
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Pimpinan DPRD dan menjadi hak interpelasi DPRD apabila:
110

111. Lanjutan…
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu
perdua) dari jumlah anggota DPRD dan keputusan
diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua)
dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Hak Interpelasi diatur dengan Keputusan DPRD tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan
Hak Bertanya.
111

112. Bagian Kedua
Hak Angket
Pasal 76
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang
anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan diajukan
kepada Pimpinan DPRD;
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
angket DPRD apabila:
a. mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD
yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD;
b. putusan diambil dengan persetujuan minimal 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
112

113. Lanjutan…
Pasal 77
(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak
angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk Panitia
Angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD
dengan Keputusan DPRD;
(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.
113

114. Lanjutan…
Pasal 78
(1) Panitia Angket dapat memanggil pejabat pemda, badan
hukum, atau warga masyarakat daerah yang dianggap
mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan
keterangan;
(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga
masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan
DPRD, kecuali ada alasan yang sah;
(3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum,
atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil
dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
114

115. Lanjutan…
Pasal 79
Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Hak Angket diatur dengan Keputusan DPRD tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan
Hak Bertanya.
115

116. Bagian Ketiga
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 81
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit
8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1
(satu) fraksi dan diajukan kepada Pimpinan DPRD;
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
menyatakan pendapat DPRD apabila:
a. mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD
yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat)
dari jumlah anggota DPRD; dan
b. keputusan diambil dengan persetujuan minimal 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
116

117. BAB XI
PELAKSANAAN HAK ANGGOTA
Bagian Kesatu
Hak Imunitas
Pasal 83
(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas;
(2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di
dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD;
117

118. Lanjutan…
(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di
luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta
tugas dan wewenang DPRD;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
118

119. Bagian Kedua
Hak Protokoler
Pasal 84
5) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak
protokoler;
7) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
119

120. Bagian Ketiga
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 85
(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan
dan administratif;
(3) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
(5) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan
dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah;
(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
120

121. BAB XIII
TATA TERTIB DAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Tata Tertib
Pasal 122
(2) Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
(4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku di lingkungan internal DPRD setempat.

122. 1. Pemilihan dan penetapan pimpinan;
2. Pengucapan sumpah/janji;
3. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
4. Penyelenggaraan sidang/rapat;
5. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
6. Penggantian antar waktu anggota;
7. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta
kewajiban alat-alat kelengkapan;
8. Rapat dan pembuatan keputusan;
9. Pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan
eksekutif;
10. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat;
11. Penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan
putusan
oleh Badan Kehormatan Dewan;
12. Pengaturan protokoler dan kode etik; dan
122
13. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

123. • KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH;
• PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;
• LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN
MATRIKS).
Catatan: Penjelasan pasal demi pasal dan Lampiran
diperlukan untuk menguraikan secara rinci
berbagai klausul yang membutuhkan informasi
tambahan dalam rangka menghindarkan tafsir
ganda.
123

124. • MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
wajib menyusun Kode Etik;
• Kode Etik berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap
anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga;
• Kode Etik juga harus memuat jenis sanksi dan mekanisme
penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing
lembaga;
• Kode Etik yang baik adalah Kode Etik yang disusun rinci,
sesuai dengan standar pelaksanaan seluruh fungsi lembaga;
• Kode Etik yang rinci akan memungkinkan ditegakkannya
disiplin secara obyektif dan mencegah terjadinya penetapan
sanksi secara subyektif.
124