1. LAMPIRAN
PEMEKARAN KABUPATEN/KOTA
MENURUT PP. No. 78 TAHUN 2007
Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
Kategori Usulan Pemekaran b) penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda;
Kab/Kota dan
c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
Syarat Administrasi c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
e. Rekomendasi Menteri.
Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2
macam metode yaitu:
1) Metode Rata-rata  metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk
terhadap besaran/nilai rata-ratakeseluruhan daerah di sekitarnya.
Metode Penilaian 2) Metode Kuota  metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik
Persyaratan Teknis terhadap calon daerah maupun daerah induk.
NB.
Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk
kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
1

2. 1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah
kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
2. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk
Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD
untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
3. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan
bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan
persetujuan dengan melampirkan:
Tata Cara Pembentukan a. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
Kab/Kota b. hasil kajian daerah;
c. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan
evaluasi terhadap kajian daerah
6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
7. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
8. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan
pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
b. Hasil kajian daerah;
c. Peta wilayah calon kabupaten/kota;
d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota
e. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur
2

3. PROSEDUR PEMEKARAN MENURUT PP NO.78/2007
SYARAT ADMINISTRASI SYARAT TEKNIS SYARAT FISIK KEWILAYAHAN
1. Aspirasi masyarakat ke DPRD (diwakili 1. Kemampuan ekonomi 1.(a) Pembentukan provinsi minimal 5
BPD atau FK-RW) kabupaten/kota
Indikator: (b) Pembentukan kabupaten minimal 5
 Yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian a) PDRB non migas perkapita. kecamatan
besar masyarakat setempat” adalah b) Pertumbuhan ekonomi. (c) Pembentukan kota minimal 4 kecamatan
aspirasi yang disampaikan secara tertulis c) Kontribusi PDRB non migas.
yang dituangkan ke dalam Keputusan
BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi
Kelurahan atau nama lain untuk
Kelurahan di wilayah yang menjadi calon
cakupan wilayah provinsi atau
kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
 Keputusan tersebut ditandatangani oleh
Ketua BPD dan Ketua Forum
Komunikasi Kelurahan atau nama lain
(“Forum Komunikasi Kelurahan” adalah
forum antar pengurus RW atau nama lain
yang berada dalam satu kelurahan).
 Jumlah keputusan Badan
Permusyawaratan Desa atau nama lain
dan Forum Komunikasi Kelurahan atau
nama lain tersebut harus mencapai lebih
2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau
Forum tersebut yang ada di masing-
3

4. masing wilayah yang akan menjadi
cakupan wilayah calon provinsi atau
kabupaten/kota.
2. Kajian daerah  kajian provinsi dan 2.Potensi daerah 2. Sarana dan prasarana menjadi syarat
kabupaten/kota disusun oleh Tim yang Indikator: pembentukan wilayah, selain syarat lain:
dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai a) Rasio bank dan lembaga keuangan non cakupan wilayah & lokasi calon ibukota
kelayakan pembentukan daerah secara bank per 10.000 penduduk.
obyektif yang memuat penilaian kuantitatif b) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 Hasil kajian daerah mengenai lokasi calon
terhadap faktor-faktor teknis yang penduduk. ibukota merupakan satu kesatuan yang tidak
dilengkapi dengan penilaian kualitatif c) Rasio pasar per 10.000 penduduk terpisahkan dengan hasil kajian daerah tentang
terhadap faktor lainnya yang memiliki d) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD kelayakan pembentukan daerah.
karakteristik tersendiri e) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia
SLTP.
Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim f) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia
yang dibentuk oleh kepala daerah yang SLTA.
bersangkutan untuk menilai kelayakan g) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000
pembentukan daerah otonom baru secara obyektif penduduk.
yang memuat penilaian kuantitatif terhadap h) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.
faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini i) Persentase rumah tangga yang
dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor mempunyai kendaraan bermotor atau
dominan (kependudukan, potensi daerah, perahu atau perahu motor atau kapal
kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) motor.
selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata j) Persentase pelanggan listrik terhadap
Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian jumlah rumah tangga.
kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki k) Rasio panjang jalan terhadap jumlah
karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber kendaraan bermotor.
daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, l) Persentase pekerja yang berpendidikan
potensi konflik dan historis. minimal SLTA terhadap penduduk usia
18 tahun ke atas.
4

5. m) Persentase pekerja yang berpendidikan
minimal S-1 terhadap penduduk usia 25
tahun ke atas.
n) Rasio pegawai negeri sipil terhadap
penduduk.
3. Keputusan Bupati & usulan Bupati ke 3.Sosial budaya 3. Penetapan hanya satu calon lokasi ibu kota
Gubernur Indikator: diatur secara tegas melalui kajian akademis 
a) Rasio sarana peribadatan per 10.000 Kajian akademis terhadap aspek tata ruang,
penduduk. ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan
b) Rasio fasilitas lapangan olahraga per letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi,
10.000 penduduk. sosial politik, dan sosial budaya.
c) Jumlah balai pertemuan.
4. Keputusan DPRD Kabupaten 4.Sosial politik 4. Format & pembuatan peta wilayah diatur
Indikator: sesuai dengan kaidah pemetaan dengan
a) Rasio penduduk yang ikut pemilu mencantumkan cakupan wilayah secara rinsi
legislatif penduduk yang mempunyai hak (nama kecamatan, desa, pulau, batas laut, dll.)
pilih.
b) Jumlah organisasi kemasyarakatan
5. Keputusan DPRD Provinsi 5.Kependudukan 5. Usia penyelenggaraan pemda:
Indikator: (a) Usia provinsi yang akan dimekarkan
a) Jumlah penduduk. minimal 10 tahun terhitung peresmian
b) Kepadatan penduduk. (b) Usia kabupaten/kota yang akan dimekarkan
6. Keputusan Gubernur & usulan Gubernur ke 6.Luas daerah minimal 7 tahun terhitung peresmian
Presiden melalui Mendagri Indikator:
a) Luas wilayah keseluruhan.
b) Luas wilayah efektif yang dapat
dimanfaatkan.
7. Rekomendasi Mendagri 7.Pertahanan
Indikator:
5

6. a) Rasio jumlah personil aparat pertahanan
terhadap luas wilayah.
b) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut
pandang pertahanan.
8. Materi usulan/keputusan diatur secara tegas 8.Keamanan
yang memuat: Indikator:
a. Dokumen aspirasi masyarakat Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap
b. Hasil kajian daerah jumlah penduduk.
c. Peta wilayah calon daerah
d. Persetujuan DPRD 9.Kemampuan keuangan
Kabupaten/Kota Indikator:
e. Persetujuan DPRD Provinsi a) Jumlah PDS (Pendapatan Daerah Sendiri)
b) Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.
c) Rasio PDS terhadap PDRB non migas
10.Tingkat kesejahteraan masyarakat
Indikator:
Indeks Pembangunan Manusia.
11.Rentang kendali
Indikator:
a) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau
kecamatan ke pusat pemerintahan
provinsi atau kabupaten/kota).
b) Rata-rata waktu perjalanan dari
kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat
pemerintahan (provinsi
ataukabupaten/kota).
Dasar kelulusan:
a) Tidak hanya total nilai (hasil kali skor
& bobot)
6

7. b) Calon daerah otonom
direkomendasikan menjadi daerah
otonom baru jika kemampuan
ekonomi, potensi daerah,
kependudukan, dan kemampuan
keuangan yang dianggap sangat
mampu atau mampu
7