etika pemerintahan

1. ETIKA PEMERINTAHAN
Disampaikan Pada Diklat PIM IV
Dr. MARJA SINURAT, M.Pd.,MM.
(WI BDAN DIKLAT DEPDAGRI)

2. BIODATA
1.
2.
3.
4.
5.
Nama
: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM.
Tempat/Tgl.Lahir: Aeknauli/19 Januari 1969
Pangkat/Gol.
: Pembina/IV-a
Jabatan
: Lektor Kepala/Dosen
Alamat
Kantor
: Jl. Pahlawan No. 8 K.Bata
Jakarta Selatan
Rumah
: Jl.Cililitan Kecil I No.15
RT/RW: 08/07 Cililitan Jkt.Tim
Tel.
: 021-80888477
0815-8111362

3. MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN





Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip
moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau
perilaku manusia dalam kehidupan sosial;
Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan),
tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan
sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat,
pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma,
kaidah dan aturan.
Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika
khusus ( etika pemerintahan ).
Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang
profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran,
code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi
akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.

4. ETIKA PEMERINTAHAN





Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan,
sistem, moral, norma, dan aturan.
Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan
Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional );
Dalam Konteks membangun dan mewujudkan
Good Governance ( Pemerintahan yang baik,
bersih dan sehat );
Fokus pada penyelenggaraan sistem
pemerintahan negara dalam mencapai tujuan
negara;
Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan
Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan
(Birokrasi Politik dan Birokrasi Administrasi
Pemerintahan )

5. NILAI-NILAI BUDAYA YANG BERPENGARUH
TERHADAP ORGANISASI PEMERINTAH
LINGKUNGAN EXTERNAL
Phisik – Regulasi - Kompetitif
Budaya Organisasi
Visi/Strategi
Leadership
SDM
Sistem
Proses
Struktur
Output

6. .
HARAPAN
+
PERTOLONGAN
Tahap III: Mempertahankan Visi
Tahap II: Menjadikan Impian Sebagai Visi
Tahap I: Memimpikan Impian Itu
AQ
AQ
TIDAK BERDAYA
+
TANPA HARAPAN

7. Jika visi anda untuk 1 tahun, tanamlah bunga
Jika visi anda untuk 10 tahun, tanamlah pohon
Jika visi anda sepanjang masa, tanamlah …
(Pepatah Saya)

8. 4F:
Friendly – Ramahtamah
Frank – Terbuka
Firm – Tegas
Fair – Adil
Leader :
Not, Think the right things
Do the things right

9. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah
Semakin kencanganginnya, semakin kuat pohonnya
J.Willard Marriott
KEBIASAAN
BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI
Belajar:
Percaya Diri, Itulah Kuncinya:
Taburlah
Taburlah
Taburlah
Taburlah
pemikiran maka Anda akan menuai tindakan;
tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan;
kebiasaan dan Anda akan menuai karakter;
karakter dan Anda akan menuai masa depan.
Ralph Waldo Emerson

10. PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA
PEMERINTAHAN NEGARA
1. Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai
obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang.
2. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ).
Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal
adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”.
3. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori
Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan
abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.
4. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa
kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah
Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality
dan personality.
5. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai
kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan
negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi
absolut.
6. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa :
negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara
mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.

11. ETIKA BAGIAN FILSAFAT
Filsafat
Berfilsafat
: alam berpikir = alam pikiran
: berpikir mendalam dgn sungguh
Semua manusia adalah filosof
Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn
sungguh-sungguh dan mendalam
ttg hakekat segala sesuatu

12. FILSAFAT PEMERINTAHAN
Pemikiran mengenai kebenaran yang
dilakukan pemerintah dalam
kehidupan bernegara.
Aparat pemerintah: memikirkan—
menentukan dan memilih
bentuk/pola kehidupan bernegara
(ajaran bernegara)

13. PENGERTIAN
Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak.
bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau
cara bergaul, berprilaku yang baik.
Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan
dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu
organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah
etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.
Akal sehat = Right dan Good

14. Etika Pemerintahan
Ajaran untuk berperilaku yang baik dan
benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan
yang berhubungan dengan hakikat manusia
Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah
yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan
benar) yang saya lakukan?

15. Etika Pemerintahan



Membahas keutamaan yang harus
dilaksanakan oleh pejabat
Merealisasikan nilai-nilai:
* nilai kelembagaan (constitutional
values)
* nilai pemerintahan (regime values)
Membahas masalah utama dalam
pelaksanaan kekuasaan
* Masalah korupsi
* Masalah kolusi
* dll

16. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
SEHAT ( GOOD GOVERNANCE )





Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional );
Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan
administrasinya ( legitimate )
Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan
masyarakat ( public, private and society sector )
Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yaitu :
1. Prinsip Penegakkan Hukum,
2. Akuntabilitas,
3. Demokratis,
4. Responsif,
5. Efektif dan Efisensi,
6. Kepentingan Umum,
7. Keterbukaan,
8. Kepemimpinan Visoner dan
9. Rencana Strategis
10. Dsb
Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik
(Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ),
otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan
(Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social
Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

17. PRINSIP NEGARA HUKUM
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )
Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)
Asas Legalitas ( Due Process of Law );
Pembatasan Kekasaan ;
Organ-organ pemerintahan yng independen;
Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );
Peradilan Tata Negara;
Perlindungan Hak asasi Manusia;
Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats )
Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara
(welfare Rechtstaat)
Transparansi dan Kontrol Sosial

18. LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA






Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara
RI;
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ;
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU
No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 );
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU
No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .

19. ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN






Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public
Policy Etic )
Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service
Etic )
Etika dalam Pengaturan dan Penataan
Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer
institutional etic ) ;
Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan
Masyarakat ( Guide and social empowering etic );
Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan,
pemerintah dengan swasta, dan dengan
masyarakat ( Partnership governmental, private
and sosiety etic ) ;
dsb

20. HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
PUSAT
BIROKRASI
PEMERINTAH
PROVINSI
BIROKRASI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
KECAMATAN
DAN
DESA/KEL
BIMBINGAN
PEMBINAAN,
PERENCANAAN,
FASILITASI,
KOORDINASI,
DIKLAT,
PENGENDALIAN,
PENGAWASAN,
EVALUASI
DLL

21. PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya
politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal.
 Patologi birokrasi dalam etika pemerintahan berupa :
1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa :
penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi,
sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter,
patronase, xenopobia dsb;
2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri,
tidakteliti,
bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,
kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb.
3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima
suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.
4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi,
diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, inersia, tidak
berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested
interest, pemborosan dsb.
5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan
efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan, pengangguran
terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi


22. FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN
ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
PENGARUH
HAMBATAN ETIKA
BIROKRASI
VISI
DAN MISI
BIROKRASI
FAKTOR
FISILOGIS
FAKTOR
SOSIOLOGIS
PESEPSI,
SIKAP DAN
PERILAKU
INDIVIDU
BIROKRASI
PEMERINTAHAN
FAKTOR
LINGKUNGAN
SISTEM, STRUKTUR,
DAN KULTUR
BIROKRASI
FUNGSI BIROKRASI
PEMERINTAHAN
MASYARAKAT

23. Karakteristik Hambatan
Birokrasi Pemerintahan Negara









Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption
( KKN ) bukan pada NSPM
Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi
Pemerintahan
Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada
Pelayanan Publik
Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi
Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada
manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact )
Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan,
Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik
Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping
dan prefesional, fungsional dan proporsional
Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan
birokrasi pemerintahan
Dsb

24. PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN




Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku
birokrasi politik dan administrasi pemerintahan
yang berorientasi pada kepentingan negara,
bangsa dan masyarakat.
Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan
yang berorientasi pada kinerja organisasi;
Pembaharuan manajemen pemerintahan yang
memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas
pemerintahan
Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan
pada standar berkualifikasi, kompetensi dan
profesional dan berbudaya

25. PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN




STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI
PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI
FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan,
pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb )
PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN
PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN
BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA,
MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI

26. KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI
PEMERINTAHAN


Carier
system
SDM
APARATUR


SISTEM,
STRUKTUR
DAN KULTUR
ORGANISASI
PEMERINTAHAN

Kualifikasi,
Kompetensi
Profesionalisme
Proporsionalisme
dsb
Pendidikan formal,
informal
dan non formal

27. SAMPAI JUMPA