HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
BY :BY :
WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHumWIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum
ISTILAH HUKUM BISNISISTILAH HUKUM BISNIS
(BUSINESS LAW)(BUSINESS LAW)
 HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG
(TRADE LAW)(TRADE LAW)
 ...
PENGERTIAN HUKUMPENGERTIAN HUKUM
HUKUM :HUKUM :
KESELURUHAN NORMA YANGKESELURUHAN NORMA YANG
OLEH PENGUASAOLEH PENGUASA NE...
UNSUR-UNSUR HUKUM ???UNSUR-UNSUR HUKUM ???
 NORMA-NORMANORMA-NORMA
 PERATURAN MENGANDUNGPERATURAN MENGANDUNG
HUBUNGAN HU...
SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• HUKUM KEBIASAAN
• PERJANJIAN/TRAKTAT
• YURISPRUDENSI
• AJARAN-AJ...
TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM
UNTUK MENGADAKAN SUATUUNTUK MENGADAKAN SUATU
TATA TERTIBTATA TERTIB
YANG DIKEHENDAKIYANG DIKEHEND...
PENGERTIAN BISNISPENGERTIAN BISNIS
KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANGKESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG
DIJALANKAN OLEH ORANG AT...
MACAM BIDANG USAHAMACAM BIDANG USAHA
 BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,
MENENGAH DAN KECIL :...
PELAKU BIDANG
USAHA ???
DILAKUKAN OLEH ORANG
DAN BADAN-BADAN
SEBAGAI PELAKU BISNIS
PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)
SEBAGAI PENDUKUNG HAK DANSEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN
KEWAJIBANKEWAJ...
PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUMPERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM
 MANUSIA :MANUSIA :
- MAHKLUK HIDUP- MAHKLUK HIDUP
CIP...
PETA HUKUM DANPETA HUKUM DAN
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
HUKUMHUKUM
HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT
HK YG MENGATUR HUBHK YG MENGATUR...
PENGERTIAN HUKUM BISNISPENGERTIAN HUKUM BISNIS
KESELURUHAN NORMA YANGKESELURUHAN NORMA YANG
MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNI...
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DI INDONESIADI INDONESIA
DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAMDASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM
K...
1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH
2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH
...
CONTOH 1 :CONTOH 1 :
 KEAGENAN & DISTRIBUTORKEAGENAN & DISTRIBUTOR
 SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DANSURAT BERHARGA (WESEL,...
CONTOH 2 :CONTOH 2 :
 PEMBUKUAN DAGANGPEMBUKUAN DAGANG
 ASURANSIASURANSI
CONTOH 3 :CONTOH 3 :
 PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
 PEMBUKUAN PERSEROANPEMBUKUAN PERSEROAN
 REKLAME & PENUNTUTA...
CONTOH 4 :CONTOH 4 :
 KONTRAKKONTRAK
 JUAL BELIJUAL BELI
 HIPOTIK (ATAS KAPAL)HIPOTIK (ATAS KAPAL)
CONTOH 5 :CONTOH 5 :
 PERKREDITANPERKREDITAN
(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)
CONTOH 6 :CONTOH 6 :
 HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIKHAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK
ATAS TANAH )ATAS TANAH )
 PERBURUHANP...
CONTOH 7 :CONTOH 7 :
 PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASARPERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR
MODALMODAL
 PMAPMA
 KEPAILITAN DAN L...
SUBYEK HUKUM MANUSIA
MANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK
DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH
HUKUM YG BER...
MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2)
KEWENANGAN :
1. KEWENANGAN
BERTINDAK :
MAMPU BERBUAT KRN
MEMENUHI SYARAT2
HUKUM (DEWASA, TDK
GIL...
SUBYEK HUKUM BADAN HUKUMSUBYEK HUKUM BADAN HUKUM
 DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAKDIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK
DITE...
HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN)
BAGAIMANA PERANAN
KONTRAK DALAM
BISNIS ??????
PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI
PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR
NEGERI
HUKUM PERJANJIAN BERPERAN
PENTING DALAM DUNIA ...
MENGAPA HUKUM KONTRAK
MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM
DUNIA BISNIS ???
 HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT
PERORANGAN
...
PENGERTIAN PERJANJIAN
DIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG
PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351
PERJANJIAN AD...
PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEMPERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM
TERBUKATERBUKA ARTINYA :ARTINYA :
SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN...
AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA :
 TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK
 TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK
PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DA...
PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM
TERBUKA :
 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG,
 KESUSILAAN
 KETERTIBAN UMUM BAGI SETI...
PENGERTIAN PERIKATAN ???
ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG
TERJADI DI ANTARA DUA ORANG
(PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK
YANG SATU ...
BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG
PERIKATAN YANG TIMBUL DARI :
 PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN
 PERBUATAN YANG MELANGGAR
...
TERJADINYA PERIKATAN :
 PERJANJIAN (KONTRAK)
 BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG)
PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA
DI ...
DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN
KUH PERDATA ADA 3 SUMBER :
 PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN)
 PERIKAT...
JENIS-JENIS PERJANJIAN :JENIS-JENIS PERJANJIAN :
1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPI...
PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.
PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH
PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA
BELAH PIHAK BERPRESTASI...
PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN
YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG
DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS,
MISAL : JUAL...
PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH :
PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK
DAN KEWAJIBAN.
PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH
PERJANJIAN UNTUK ME...
 PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH
PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU
TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN
SAJA. TUJUAN PERJANJIA...
 PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH
PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH
DIATUR SECARA KHUSUS DAN
MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI
BERBAGAI PER...
ASAS-ASAS DALAM HUKUM
PERJANJIAN MENGANUT ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN
ASAS KONSENSUALISME
• ASAS KEBASAN BERKONTRAK
• AS...
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
PASAL 1338 :
BAHWA SEGALA SESUATU
PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH
SAH BAGI PARA PIHAK YG
MMBUATNYA D...
ASAS KONSENSUALISME :
ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU
LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA
KATA SEPAKAT ANTARA PARA
PIHAK MENGENAI HAL...
ASAS KONSENSUALISME LAZIM
DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH
PERDATA, UTK SAHNYA SUATU
PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT :
1. K...
KATA SEPAKAT ANTARA PARA
PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI.
DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS
SALING SETUJU & SEIA SEKATA.
KATA SEPAKAT...
CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA
PARA PIHAK HARUS CAKAP
MENURUT HUKUM, YAITU TELAH
DEWASA (BERUSIA 21 T...
MENGENAI SUATU HAL TERTENTU,
ARTINYA APA YG AKAN
DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN
TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN
HARGA) ATAU KET...
SUATU SEBAB YANG HALAL,
ARTINYA ISI DARI
PERJANJIAN ITU HARUS
MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA)
YG DIPERBOLEHKAN OLEH
UNDANG-UNDANG...
PASAL 1320 KUH PERDATA
DAPAT DIGOLONGKAN
MENJADI 2 SYARAT :
• SYARAT SUBYEKTIF
MELIPUTI SEPAKAT
DAN KECAKAPAN.
DALAM HAL I...
SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN :
• DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK
• UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU
PER...
MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGMEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)(MoU)
 PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKANPADA HAKEKATNYA MoU MERUP...
PERBEDAAN PENDAPAT TENTANGPERBEDAAN PENDAPAT TENTANG
KEDUDUKAN MoUKEDUDUKAN MoU
 PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoUPENDAPAT...
CIRI-CIRI MoUCIRI-CIRI MoU
 ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJAISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN S...
ALASAN-ALASAN MoUALASAN-ALASAN MoU
 KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELASKRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS
SEHINGGA BLM DAP...
TUJUAN MoUTUJUAN MoU
 MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YGMEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG
BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGK...
PENGERTIAN PERUSAHAAN :
 MENURUT HUKUM :
PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG
MELAKUKAN SESUATU UTK MENCARI
KEUNTUNGAN DGN MENGGUN...
PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH
AGUNG (HOGE RAAD) :
PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG
MEMPUNYAI PERUSAHAAN JIKA IA
BERHUBUNGAN DG...
PERUSAHAAN MENURUT
MOLENGRAFF :
PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI)
ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN
YANG DILAKUKAN SECARA TERUS
MEN...
PERUSAHAAN MENURUT
UU NO. 3 TAHUN 1982 :
PERUSAHAAN ADALAH SETIAP
BENTUK USAHA YG MENJALANKAN
SETIAP JENIS USAHA YG BERSIF...
SESEORANG DPT DIKATAKAN
MENJALANKAN PERUSAHAAN JIKA
TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR :
A. TERANG-TERANGAN
B. TERATUR BERTINDAK K...
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT
DARI JUMLAH PEMILIKNYA :
 PERUSAHAAN PERSEORANGAN
ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
DIMILIKI OLEH PER...
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI
STATUS HUKUMNYA :
 PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK
HUKUM YG MEMPUNYAI KEPE...
DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM
PERUSAHAAN :
PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH
MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA D...
BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN :
 PERSEROAN TERBATAS (PT)
 FIRMA (Fa)
 COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv)
 USAHA DAGANG (UD)...
PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED
LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP)
PERSEROAN TERBATAS MENURUT
HUKUM INDONESIA ADAL...
PENGATURAN TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS
 BERLAKU SEJAK DIUND...
HAL BARU DALAM
UU NO. 40 TH 2007
1. PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH
DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN ...
PROSES PENDIRIAN PTPROSES PENDIRIAN PT
1.1. TAHAP AKTA NOTARIS,TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKANDIPERLUKAN
UNTUK MERUMUSKAN A...
2. TAHAP PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN YG DIBUAT NOTARIS HARUSLAH
DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN UTK
MENPTKAN PENGESAHAN
3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN.
SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN
OLEH YG BERWENANG, MAKA
PERUSAHAAN DIDAFTARKA...
4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM
BERITA NEGARA.
MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK
MEMENUHI UNSUR KETERBUKAAN
BAHWA SUATU PT DGN NAMA
...
TANGGUNG JAWAB PT
• PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK
TERPENUHI.
• PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK L...
JENIS-JENIS MODAL PT
 MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL
PERSEROAN  AUTHORIZED CAPITAL.
 MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SE...
ORGAN-ORGAN PERSEROANORGAN-ORGAN PERSEROAN
TERBATASTERBATAS
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 DIREKSI...
PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS
 BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS
 BUBAR KARENA JANGKA WAKTU
BERDIRINYA SUDAH BERAKHIR
 BUBAR ...
FIRMA (PARTNERSHIP)
PENGERTIAN FIRMA ADALAH :
SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2 (DUA)
ORANG ATAU LEBIH YANG DIMAKSUDKAN
UNTUK M...
PROSES PENDIRIAN FIRMA
1. TAHAP AKTA OTENTIK
2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA
3. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA
NEGARA.
SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA
PARTNER DALAM FIRMA :
 SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN
UNTUK DAN ATAS NAMA FIRMA, MAKA YG
BERTANG...
COMMANDITAIRECOMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP (“CV”)VENNOOTSCHAP (“CV”)
 MERUPAKAN SUATU BENTUK BADANMERUPAKAN SUATU BENTUK BAD...
USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE
PROPRIETORSHIP
• MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS
SECARA PRIBADI DAN SENDIRI (TANPA
PARTNER) TANPA...
Materi hukum-bisnis
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Materi hukum-bisnis

2.621 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
9 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
2.621
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
256
Kommentare
0
Gefällt mir
9
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Materi hukum-bisnis

  1. 1. HUKUM BISNISHUKUM BISNIS BY :BY : WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHumWIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum
  2. 2. ISTILAH HUKUM BISNISISTILAH HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)(BUSINESS LAW)  HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG (TRADE LAW)(TRADE LAW)  HUKUMHUKUM PERNIAGAANPERNIAGAAN (COMMERCIAL LAW)(COMMERCIAL LAW)  HUKUM EKONOMIHUKUM EKONOMI (ECONOMIC LAW)(ECONOMIC LAW)
  3. 3. PENGERTIAN HUKUMPENGERTIAN HUKUM HUKUM :HUKUM : KESELURUHAN NORMA YANGKESELURUHAN NORMA YANG OLEH PENGUASAOLEH PENGUASA NEGARANEGARA DANDAN MASYARAKATMASYARAKAT YANG BERWENANGYANG BERWENANG MENETAPKAN HUKUM,MENETAPKAN HUKUM, DINYATAKANDINYATAKAN SEBAGAI PERATURANSEBAGAI PERATURAN YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIANYANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ANGGOTAATAU SELURUHNYA ANGGOTA MASYARAKAT.MASYARAKAT.
  4. 4. UNSUR-UNSUR HUKUM ???UNSUR-UNSUR HUKUM ???  NORMA-NORMANORMA-NORMA  PERATURAN MENGANDUNGPERATURAN MENGANDUNG HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM  SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
  5. 5. SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • HUKUM KEBIASAAN • PERJANJIAN/TRAKTAT • YURISPRUDENSI • AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM
  6. 6. TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM UNTUK MENGADAKAN SUATUUNTUK MENGADAKAN SUATU TATA TERTIBTATA TERTIB YANG DIKEHENDAKIYANG DIKEHENDAKI
  7. 7. PENGERTIAN BISNISPENGERTIAN BISNIS KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANGKESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADANDIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS,SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS, BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG- BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUNBARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN FASILITAS-FASILITAS UNTUKFASILITAS-FASILITAS UNTUK DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAUDIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUANDISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN MENDAPATKAN KEUNTUNGANMENDAPATKAN KEUNTUNGAN
  8. 8. MACAM BIDANG USAHAMACAM BIDANG USAHA  BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR, MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL,MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL, MOTORMOTOR  BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR,BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR, PERTOKOAN, SWALAYAN, DSBPERTOKOAN, SWALAYAN, DSB  BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI,BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI, AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI,AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI, PERHOTELANPERHOTELAN  BIDANG AGRARIS PERTANIAN,BIDANG AGRARIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DLLPERKEBUNAN, DLL  BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN,BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN, PENGGALIANPENGGALIAN
  9. 9. PELAKU BIDANG USAHA ??? DILAKUKAN OLEH ORANG DAN BADAN-BADAN SEBAGAI PELAKU BISNIS
  10. 10. PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM) SEBAGAI PENDUKUNG HAK DANSEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBANKEWAJIBAN • MANUSIA :MANUSIA : SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM DALAM ARTIDALAM ARTI BIOLOGIS,BIOLOGIS, SEBAGAISEBAGAI FENOMENAFENOMENA ALAM, MAHKLUKALAM, MAHKLUK CIPTAAN TUHANCIPTAAN TUHAN • BADAN HUKUM :BADAN HUKUM : SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM DALAM ARTIDALAM ARTI YURIDIS, SEBAGAIYURIDIS, SEBAGAI FENOMENA DALAMFENOMENA DALAM HIDUP DIHIDUP DI MASYARAKATMASYARAKAT
  11. 11. PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUMPERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM  MANUSIA :MANUSIA : - MAHKLUK HIDUP- MAHKLUK HIDUP CIPTAAN TUHAN,CIPTAAN TUHAN, MEMPUNYAI AKAL,MEMPUNYAI AKAL, PERASAAN SERTAPERASAAN SERTA KEHENDAK, DAPATKEHENDAK, DAPAT MATI.MATI. - MEMPUNYAI JENIS- MEMPUNYAI JENIS KELAMIN, DPTKELAMIN, DPT KAWIN,KAWIN, MELAHIRKAN.MELAHIRKAN.  BADAN HUKUM :BADAN HUKUM : - CIPTAAN MANUSIA- CIPTAAN MANUSIA BERDASAR HUKUMBERDASAR HUKUM DAN DAPATDAN DAPAT DIBUBARKANDIBUBARKAN - TIDAK BERJENIS- TIDAK BERJENIS KELAMIN, TIDAKKELAMIN, TIDAK KAWIN DAN TIDAKKAWIN DAN TIDAK MELAHIRKAN.MELAHIRKAN.
  12. 12. PETA HUKUM DANPETA HUKUM DAN HUKUM BISNISHUKUM BISNIS HUKUMHUKUM HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT HK YG MENGATUR HUBHK YG MENGATUR HUB HUKUM ANTARA WARGAHUKUM ANTARA WARGA NEGARA DGN WARGANEGARA DGN WARGA NEGARA BAIK ORANG ATAUNEGARA BAIK ORANG ATAU BADANBADAN HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK HUKUM YG MENGATURHUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARAANTARA WARGA NEGARA DENGAN PEMERINTAHDENGAN PEMERINTAH (NEGARA)(NEGARA)
  13. 13. PENGERTIAN HUKUM BISNISPENGERTIAN HUKUM BISNIS KESELURUHAN NORMA YANGKESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS,MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS, INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUAINDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN YANG BERHUBUNGANKEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI DANDENGAN PRODUKSI DAN PERTUKARAN BARANG ATAU JASA,PERTUKARAN BARANG ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN YANGSEMUA URUSAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATANBERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.
  14. 14. HUKUM BISNISHUKUM BISNIS DI INDONESIADI INDONESIA DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAMDASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANGKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG(KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA (KUH PERDATA)(KUH PERDATA)
  15. 15. 1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH 2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH 3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARUPERUNDANG-UNDANGAN YG BARU 4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH 5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH 6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARUPERUNDANG-UNDANGAN YG BARU 7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT DENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATADENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATA
  16. 16. CONTOH 1 :CONTOH 1 :  KEAGENAN & DISTRIBUTORKEAGENAN & DISTRIBUTOR  SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DANSURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN AKSEP)AKSEP)  ASURANSIASURANSI  PENGANGKUTAN LAUTPENGANGKUTAN LAUT
  17. 17. CONTOH 2 :CONTOH 2 :  PEMBUKUAN DAGANGPEMBUKUAN DAGANG  ASURANSIASURANSI
  18. 18. CONTOH 3 :CONTOH 3 :  PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS  PEMBUKUAN PERSEROANPEMBUKUAN PERSEROAN  REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALIREKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI DALAM KEPAILITANDALAM KEPAILITAN
  19. 19. CONTOH 4 :CONTOH 4 :  KONTRAKKONTRAK  JUAL BELIJUAL BELI  HIPOTIK (ATAS KAPAL)HIPOTIK (ATAS KAPAL)
  20. 20. CONTOH 5 :CONTOH 5 :  PERKREDITANPERKREDITAN (PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)
  21. 21. CONTOH 6 :CONTOH 6 :  HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIKHAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK ATAS TANAH )ATAS TANAH )  PERBURUHANPERBURUHAN
  22. 22. CONTOH 7 :CONTOH 7 :  PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASARPERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODALMODAL  PMAPMA  KEPAILITAN DAN LIKUIDASIKEPAILITAN DAN LIKUIDASI  AKUISISI DAN MERGERAKUISISI DAN MERGER  PEMBIAYAANPEMBIAYAAN  HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)  ANTI MONOPOLIANTI MONOPOLI  PERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN  PENYELESAIAN SENGKETA BISNISPENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  BISNIS INTERNASIONALBISNIS INTERNASIONAL
  23. 23. SUBYEK HUKUM MANUSIA MANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH HUKUM YG BERLAKU PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA : ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN BILA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKINYA DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN a. SI ANAK TELAH DIBENIHKAN PADA SAAT KEPENTINGAN TERSEBUT TIMBUL, b. SI ANAK HRS DILAHIRKAN HIDUP, DAN c. ADA KEPENTINGAN YG MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI HUKUM PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA : APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA
  24. 24. MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2) KEWENANGAN : 1. KEWENANGAN BERTINDAK : MAMPU BERBUAT KRN MEMENUHI SYARAT2 HUKUM (DEWASA, TDK GILA) 2.MAMPU BERBUAT KRN KUASA YG DIAKUI OLEH HUKUM (ANAK DI BAWAH UMUR) KEWENANGAN BERHAK : DIMILIKI SEJAK MANUSIA LAHIR, ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN IBU, ASAL IA LAHIR HIDUP. KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM TK MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY
  25. 25. SUBYEK HUKUM BADAN HUKUMSUBYEK HUKUM BADAN HUKUM  DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAKDIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUMDITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN SYARAT :DENGAN SYARAT : - ADANYA HARTA KEKAYAAN YG- ADANYA HARTA KEKAYAAN YG TERPISAHTERPISAH - TUJUAN TERTENTU- TUJUAN TERTENTU - KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI- KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI - ORGANISASI YG TERATUR- ORGANISASI YG TERATUR
  26. 26. HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) BAGAIMANA PERANAN KONTRAK DALAM BISNIS ??????
  27. 27. PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR NEGERI HUKUM PERJANJIAN BERPERAN PENTING DALAM DUNIA BISNIS UNTUK MEMENUHI STANDAR HUKUM INTERNASIONAL DAN TRANSAKSI LINTAS BANGSA-BANGSA.
  28. 28. MENGAPA HUKUM KONTRAK MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM DUNIA BISNIS ???  HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT PERORANGAN  MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN PIHAK YG LAINNYA  HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA YAITU HAK KEBENDAAN  HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT TIDAK MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN  ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI PARA PIHAK.
  29. 29. PENGERTIAN PERJANJIAN DIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351 PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DIMANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH (PASAL 1313 KUH PERDATA)
  30. 30. PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEMPERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM TERBUKATERBUKA ARTINYA :ARTINYA : SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKANSETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN PERJANJIAN APA SAJA BAIK YANGPERJANJIAN APA SAJA BAIK YANG SUDAH DITENTUKAN NAMANYASUDAH DITENTUKAN NAMANYA MAUPUN YANG BELUM DITENTUKANMAUPUN YANG BELUM DITENTUKAN NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.
  31. 31. AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA :  TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM PRAKTEK
  32. 32. PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM TERBUKA :  TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG,  KESUSILAAN  KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP BENTUK PERJANJIAN
  33. 33. PENGERTIAN PERIKATAN ??? ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI DI ANTARA DUA ORANG (PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI DAN PIHAK LAINNYA WAJIB MEMENUHI PRESTASI, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.
  34. 34. BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG PERIKATAN YANG TIMBUL DARI :  PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN  PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM  PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG LAIN YG TIDAK BERDASARKAN PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)
  35. 35. TERJADINYA PERIKATAN :  PERJANJIAN (KONTRAK)  BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG) PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA DI MANA PIHAK YG SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YG LAIN UTK MELAKSANAKAN SUATU HAL. DARI PERJANJIAN  PERISTIWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG DINAMAKAN DGN “PERIKATAN.”
  36. 36. DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN KUH PERDATA ADA 3 SUMBER :  PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN)  PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG : 1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL : KEWAJIBAN ORANG TUA UTK MEMELIHARA & MENDIDIK ANAK2, YI. HKM KEWARISAN. 2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG DIPERBOLEHKAN (SAH) & YG BERTENTANGAN DGN HUKUM (TIDAK SAH).  PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI TERJADI KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) & PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)
  37. 37. JENIS-JENIS PERJANJIAN :JENIS-JENIS PERJANJIAN : 1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK 2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA 3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN 4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL 5. PERJANJIAN CAMPURAN5. PERJANJIAN CAMPURAN
  38. 38. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK. PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK, CONTOH : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA MENYEWA, DLL. PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENERIMANYA, CONTOH : HIBAH, HADIAH, DSB
  39. 39. PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS, MISAL : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR. PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA TERTENTU DALAM UU, JUMLAHNYA TIDAK TERBATAS.
  40. 40. PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH : PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN. PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN HAK MILIK SUATU BENDA
  41. 41.  PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM TERCAPAI.  PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG TERJADINYA ITU SEKALIGUS REALISASI TUJUAN  PEMINDAHAN HAK.
  42. 42.  PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH DIATUR SECARA KHUSUS DAN MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT DIKUALIFIKASIKAN.
  43. 43. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERJANJIAN MENGANUT ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME • ASAS KEBASAN BERKONTRAK • ASAS KONSENSUALISME
  44. 44. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 : BAHWA SEGALA SESUATU PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH SAH BAGI PARA PIHAK YG MMBUATNYA DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YG MEMBUATNYA.
  45. 45. ASAS KONSENSUALISME : ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK MENGENAI HAL-HAL YG POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN SESUATU FORMALITAS
  46. 46. ASAS KONSENSUALISME LAZIM DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA, UTK SAHNYA SUATU PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT : 1. KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI. 2. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN 3. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU 4. SUATU SEBAB YANG HALAL
  47. 47. KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI. DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS SALING SETUJU & SEIA SEKATA. KATA SEPAKAT DPT DIBATALKAN JIKA ADA UNSUR2 PENIPUAN, PAKSAAN & KEKHILAFAN. DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA DINYATAKAN BAHWA TIADA SEPAKAT YG SAH APABILA SEPAKAT ITU DIBERIKAN SECARA KEKHILAFAN ATAU DIPEROLEHNYA DGN PAKSAAN/PENIPUAN.
  48. 48. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA PARA PIHAK HARUS CAKAP MENURUT HUKUM, YAITU TELAH DEWASA (BERUSIA 21 TAHUN) DAN TIDAK DI BAWAH PENGAMPUAN
  49. 49. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU, ARTINYA APA YG AKAN DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN HARGA) ATAU KETERANGAN TERHADAP OBJEK, DIKETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP PIHAK, SEHINGGA TDK AKAN TERJADI SUATU PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK.
  50. 50. SUATU SEBAB YANG HALAL, ARTINYA ISI DARI PERJANJIAN ITU HARUS MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA) YG DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN, ATAU KETERTIBAN UMUM.
  51. 51. PASAL 1320 KUH PERDATA DAPAT DIGOLONGKAN MENJADI 2 SYARAT : • SYARAT SUBYEKTIF MELIPUTI SEPAKAT DAN KECAKAPAN. DALAM HAL INI DAPAT DIBATALKAN PARA PIHAK • SYARAT OBYEKTIF MELIPUTI HAL TERTENTU DAN SEBAB YANG HALAL. PADA SYARAT INI DAPAT BATAL DEMI HUKUM
  52. 52. SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN : • DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK • UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN • PARA PIHAK MENENTUKAN BAHWA DGN TERJADINYA PERISTIWA TETENTU PERJANJIAN HAPUS • PERNYATAAN MENGHENTIKAN PERJANJIAN OLEH KEDUA PIHAK • KARENA PUTUSAN HAKIM • TUJUAN PERJANJIAN TELAH TERCAPAI • PERSETUJUAN PARA PIHAK. SECARA HUKUM PERJANJIAN TIDAK ADA
  53. 53. MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGMEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)(MoU)  PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKANPADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN PENDAHULUAN YANGSUATU PERJANJIAN PENDAHULUAN YANG NANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKANNANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN DALAM PERJANJIAN LAIN YGDALAM PERJANJIAN LAIN YG MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL.MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL.  HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOKHANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA.SAJA.  MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARATMoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASALSAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASAL 1320 KUH PERDATA.1320 KUH PERDATA.
  54. 54. PERBEDAAN PENDAPAT TENTANGPERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KEDUDUKAN MoUKEDUDUKAN MoU  PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoUPENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU HANYA MERUPKAN AGREEMENTHANYA MERUPKAN AGREEMENT GENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKATGENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKAT MORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTKMORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTK MEMENUHINYA.MEMENUHINYA.  PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWAPENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI SUATU PERJANJIAN DIBUATSEKALI SUATU PERJANJIAN DIBUAT APAPUN BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS,APAPUN BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS, PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAUPENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAU HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAPHANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP MERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGAMERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGA KEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYAKEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYA SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.
  55. 55. CIRI-CIRI MoUCIRI-CIRI MoU  ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJAISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA  BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJABERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA  HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTIHANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI OLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCIOLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI  MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6 BLNMEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6 BLN ATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKANATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN TIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATUTIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL,PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL, KECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAKKECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAK  DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGANDIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN  TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARATIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA PIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIHPIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH DETAIL.DETAIL.
  56. 56. ALASAN-ALASAN MoUALASAN-ALASAN MoU  KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELASKRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.  KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAKKRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK MASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULITMASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULIT  KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIHKRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLMRAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM MENANDATANGANI SUATU KONTRAKMENANDATANGANI SUATU KONTRAK  MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARAMoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKAEKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA PERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YGPERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEHDIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEH STAF-STAF YG BERKAITAN.STAF-STAF YG BERKAITAN.
  57. 57. TUJUAN MoUTUJUAN MoU  MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YGMEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAHBERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH SALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKASALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKA DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPATDIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPAT DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPATDITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPAT DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.  DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIKDLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK SBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAPSBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN,PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN, SEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DANSEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DAN SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.
  58. 58. PENGERTIAN PERUSAHAAN :  MENURUT HUKUM : PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG MELAKUKAN SESUATU UTK MENCARI KEUNTUNGAN DGN MENGGUNAKAN BANYAK MODAL (DLM ARTI LUAS), TENAGA KERJA, DAN DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA TERANG-TERANGAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN CARA MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN.
  59. 59. PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH AGUNG (HOGE RAAD) : PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG MEMPUNYAI PERUSAHAAN JIKA IA BERHUBUNGAN DGN KEUNTUNGAN KEUANGAN DAN SECARA TERATUR MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YG BERSANGKUT PAUT DGN PERNIAGAAN DAN PERJANJIAN
  60. 60. PERUSAHAAN MENURUT MOLENGRAFF : PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI) ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS, BERTINDAK KELUAR UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN CARA MEMPERDAGANGKAN, MENYERAHKAN BARANG ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN- PERJANJIAN PERDAGANGAN.
  61. 61. PERUSAHAAN MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1982 : PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK USAHA YG MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YG BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS, DIDIRIKAN DAN BEKERJA, SERTA BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA RI UTK TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA.
  62. 62. SESEORANG DPT DIKATAKAN MENJALANKAN PERUSAHAAN JIKA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR : A. TERANG-TERANGAN B. TERATUR BERTINDAK KELUAR C. BERTUJUAN UTK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MATERI
  63. 63. BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI JUMLAH PEMILIKNYA :  PERUSAHAAN PERSEORANGAN ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU SEORANG PENGUSAHA.  PERUSAHAAN PERSEKUTUAN ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG DIMILIKI OLEH BEBERAPA ORANG PENGUSAHA YG BEKERJA SAMA DALAM SATU PERSEKUTUAN.
  64. 64. BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI STATUS HUKUMNYA :  PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK HUKUM YG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI TERPISAH DARI KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTANYA, MEMPUNYAI HARTA SENDIRI YG TERPISAH DARI HARTA ANGGOTANYA, PUNYA TUJUAN YG TERPISAH DARI TUJUAN PRIBADI PARA ANGGOTANYA DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM TERBATAS KEPADA NILAI SAHAM YG DIAMBILNYA.  PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM ADALAH HARTA PRIBADI PARA SEKUTU JUGA AKAN TERPAKAI UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERSEBUT, BIASANYA BERBENTUK PERORANGAN MAUPUN PERSEKUTUAN.
  65. 65. DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM PERUSAHAAN : PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3 PERUSAHAAN SWASTA, YAITU : 1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL, 2. PERUSAHAAN SWASTA ASING, 3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT VENTURE) PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA UMUMNYA DISEBUT DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3 BENTUK, YAITU : 1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) 2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) 3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
  66. 66. BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN :  PERSEROAN TERBATAS (PT)  FIRMA (Fa)  COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv)  USAHA DAGANG (UD)  BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)  KOPERASI  YAYASAN
  67. 67. PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP) PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM INDONESIA ADALAH SUATU BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, UTK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DGN MODAL DASAR YG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM-SAHAM.
  68. 68. PENGATURAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2007  UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  69. 69. HAL BARU DALAM UU NO. 40 TH 2007 1. PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN & PENGUMUMAN YG DISELENGGARAKAN LANGSUNG 2. DILEPASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN MENURUT UU NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN YG BERLAKU. 3. UU PT MENGHUBUNGKAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN & PENYELENGGARAAN DOKUMEN DLM PT DGN KETENTUAN DLM UU NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN 4. PENGATURAN MODAL DASAR YG LEBIH BESAR 5. LEBIH KETAT MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM SENDIRI OLEH PERSEROAN DAN LARANGAN PENGELUARAN SAHAM YG DIMILIKI SENDIRI
  70. 70. PROSES PENDIRIAN PTPROSES PENDIRIAN PT 1.1. TAHAP AKTA NOTARIS,TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKANDIPERLUKAN UNTUK MERUMUSKAN AKTAUNTUK MERUMUSKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YG DIPENDIRIAN PERSEROAN YG DI DLMNYA TERDAPAT ANGGARANDLMNYA TERDAPAT ANGGARAN DASAR PERSEROAN TSB. PADA SAATDASAR PERSEROAN TSB. PADA SAAT PROSES INI 50% MODALPROSES INI 50% MODAL DITEMPATKAN HARUS SUDAHDITEMPATKAN HARUS SUDAH DISETORDISETOR  NAMA DEFINITIF SDHNAMA DEFINITIF SDH HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMENHRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN KEHAKIMANKEHAKIMAN
  71. 71. 2. TAHAP PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YG DIBUAT NOTARIS HARUSLAH DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN UTK MENPTKAN PENGESAHAN
  72. 72. 3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM DAFTAR PERUSAHAAN. SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN OLEH YG BERWENANG, MAKA PERUSAHAAN DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR PERUSAHAAN.
  73. 73. 4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA. MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK MEMENUHI UNSUR KETERBUKAAN BAHWA SUATU PT DGN NAMA TERTENTU SUDAH DIDIRIKAN.
  74. 74. TANGGUNG JAWAB PT • PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK TERPENUHI. • PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG DGN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PT SEMATA-MATA UTK KEPENTINGAN PRIBADI. • PEMEGANG SAHAM DARI PT TERLIBAT DLM PERBUATAN MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSEROAN. • PEMEGANG SAHAM YBS, BAIK LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN KEKAYAAN PERSEROAN, YG MENGIKATKAN KEKAYAAN PERSEROAN MENJADI TDK CUKUP MELUNASI HUTANG PT TSB. • DIREKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU DIREKSI. • KOMISARIS AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU KOMISARIS.
  75. 75. JENIS-JENIS MODAL PT  MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL PERSEROAN  AUTHORIZED CAPITAL.  MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU SELURUH DARI MODAL DASAR YG TELAH DIPERUNTUKKAN ATAU DIJATAH KEPADA PEMEGANG SAHAM TERTENTU.  MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH DITEMPATKAN DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2 PEMEGANG SAHAM DAN TELAH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG SAHAM TSB, SEHINGGA UANG PENYETORAN SAHAM TSB SDH DPT DIPERGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN UTK MENJALANKAN BISNISNYA.
  76. 76. ORGAN-ORGAN PERSEROANORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATASTERBATAS  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  DIREKSIDIREKSI  KOMISARISKOMISARIS
  77. 77. PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS  BUBAR KARENA JANGKA WAKTU BERDIRINYA SUDAH BERAKHIR  BUBAR KARENA PENETAPAN PENGADILAN.
  78. 78. FIRMA (PARTNERSHIP) PENGERTIAN FIRMA ADALAH : SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU USAHA DI BAWAH SUATU NAMA BERSAMA. CONTOH : “Fa. WIWIN & Co”.
  79. 79. PROSES PENDIRIAN FIRMA 1. TAHAP AKTA OTENTIK 2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA 3. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA.
  80. 80. SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA PARTNER DALAM FIRMA :  SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA FIRMA, MAKA YG BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM ADALAH PARA PERSERO ITU SECARA RENTENG UTK SELURUH HUTANG (JOINTLY AND SEVERALLY) DARI FIRMA TSB, TANPA MELIHAT SIAP DIANTARA PERSERO YG SECARA RIIL MELAKUKAN TINDAKAN TSB.
  81. 81. COMMANDITAIRECOMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (“CV”)VENNOOTSCHAP (“CV”)  MERUPAKAN SUATU BENTUK BADANMERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN USAHA YG DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANGUSAHA YG DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, DI MANA 1 (SATU) ORANGATAU LEBIH, DI MANA 1 (SATU) ORANG ATAU LEBIH DAN PENDIRINYA ADALAHATAU LEBIH DAN PENDIRINYA ADALAH PERSERO AKTIF, YI YG AKTIFPERSERO AKTIF, YI YG AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKANMENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUHBERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH ATAS KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARAATAS KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARA 1 (SATU) ORANG LAIN ATAU LEBIH1 (SATU) ORANG LAIN ATAU LEBIH MERUPAKAN PERSERO PASIF (PERSEROMERUPAKAN PERSERO PASIF (PERSERO KOMANDITER), DIMANA DIA HANYAKOMANDITER), DIMANA DIA HANYA BERTANGGUNG JAWAB SEBATAS UANG YGBERTANGGUNG JAWAB SEBATAS UANG YG DIA SETOR SAJA.DIA SETOR SAJA.
  82. 82. USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE PROPRIETORSHIP • MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS SECARA PRIBADI DAN SENDIRI (TANPA PARTNER) TANPA MENDIRIKAN SUATU BADAN HUKUM, DAN KARENANYA TIDAK ADA HARTA KHUSUS YG DISISIHKAN SEBAGAIMANA HALNYA DGN SUATU BADAN HUKUM. • NAMA USAHA DAGANG SESUAI DGN YG DIINGINKAN OLEH PEMILIKNYA, MISAL : “UD BINA SEJAHTERA”.

×