Ringkasan dokumen tersebut adalah bahwa konstitusi merupakan aturan pokok yang mengatur tata negara suatu negara. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli, sifat konstitusi, fungsi konstitusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan mengikat konstitusi seperti faktor hukum, politik, dan moral.

1. Pokok Bahasan :
Pengertian konstitusi
Konstitusi menurut Carl schmitt
Nilai Konstitusi
Sifat konstitusi

2. Pengertian konstitusi


Istilah konstitusi pada zaman Yunani purba sudah
dikenal, tetapi masih dalam arti materiil, karena belum
diletakkan dalam suatu naskah tertulis dan istilah tersebut
erat dengan ucapan ‘res publica constituere yang
kemudian lahir semboyan “Prinsip Legibus Solutus Est, solus
publica supreme lex”, artinya raja berhak menentukan
organisasi negara, ia adalah satu-satunya pembuat undangundang
Konstitusi berasal dari bahasa Perancis ‘constituer’
artinya membentuk. Konstistusi pada mulanya
dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara, atau
menyusun dan menjalankan negara. Konstitusi memuat
peraturan-peraturan pokok (fundamental) mengenai
sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara.

3. Ada 2 macam konstitusi


Konstitusi tertulis (written constitution), contohnya
undang-undang dasar. Dan konstitusi tidak tertulis
(unwritten constitution), contohnya konvensi
ketatanegaraan.
Di Inggris dan Kanada meski memiliki konstitusi tidak
tertulis, bukan berarti tidak ada undang-undang dasar.
Disana banyak terdapat piagam-piagam Fragmentoris
yang memuat norma-norma yang bernilai dan
berkedudukan sebagai norma konstitusi, meskipun tidak
dijumpai himpunan sistematis terbentuknya undangundang dasar.

4. Menurut Savornin lohman, konstitusi
sekarang mengandung pengertian :



Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat
(kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang
ada adalah hasil dari persepakatan masyarakat untuk membina
negara dan pemerintah yang akan mengatur mereka
Konstitusi sebagai piagam yang menjamin Hak Asasi Manusia.
Artinya memberi perlindungan dan jaminan atas hak manusia
dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan
kewajiban baik warga negaranya maupun alat-alat
pemerintahannya
Sebagai Forma Regimenisn berarti sebagai kerangka bangunan
pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur
pemerintahan negara

5. Konstitusi menurut Carl schmitt
ada 4 arti :




Konstitusi dalam arti absolut
Konstitusi dalam arti Relatif
Konstitusi dalam arti Positif
Konstitusi dalam arti Ideal

6. Konstitusi dalam arti absolut

Dibagi menjadi 4, yaitu :
Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang
nyata, mencakup semua bangunan hukum dan
semua organisasi yang ada dalam negara
 Konstitusi sebagai pembentuk;
 Konstitusi sebagai faktor integrasi;
 Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma
hukum yang tertinggi dalam negara, konstitusi
sebagai norma dasar berlaku bagi semua hukum


7. Konstitusi dalam arti Relatif

Konstitusi dalam arti relatif (konstitusi yang
dihubungkan dengan kepentingan suatu
golongan tertentu dalam masyarakat) di bagi
manjadi 2 :
Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis
agar hak-haknya dijamin, tidak dilanggar penguasa.
 Konstitusi dalam arti formil


8. 
Konstitusi dalam arti Positif
Dalam pengertian ini, konstitusi merupakan
keputusan politik yang tertinggi

Konstitusi dalam arti ideal
dalam pengertian ini konstitusi merupakan
idaman dari kaum borjuis berupa hak-haknya
dilindungi oleh negara

9. Konstitusi menurut
K. Loewenstein ada 3 Nilai :



Nilai normatif, adalah suatu konstitusi yang
dilaksanakan secara murni dan konsekwen, contoh
konstitusi Amarika Serikat-Trias Politika
Nilai nominal, adalah konstitusi yang secara yuridis
berlaku, tetapi kenyataanya tidak sempurna, hal tersebut
karena ada pasal-pasal tertentu dari konstitusi yang
kenyataanya tidak berlaku.
Nilai semantik, adalah suatu konstitusi yang adanya
sebagai istilah saja, kenyataannya dikaitkan dengan
kemauan penguasa. Contoh orla dengan UUD 1945
(UUD berlaku secara yuridis tetapi kenyataannya tidak)

10. Sifat konstitusi






Fleksibel (luwes), konstitusi bila perubahannya mudah dan tidak
diperlukan cara yang istimewa (sama dengan cara merubah UU
biasa), maka konstitusi termasuk fleksibel.
Rigid (kaku), konstitusi bila perubahannya sangat sukar dan
diperlukan cara istimewa(tidak sama dengan cara merubah UU
biasa), maka konstitusi tersebut termasuk kaku
Konstitusi tertulis, apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau
beberapa naskah
Konstitusi tidak tertulis, ketentuan yang mengatur suatu
pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu,
melainkan dalam banyak hak diatur dalam konvensi/undangundang biasa
Konstitusi formil, konstitusi dilihat dari prosedur pembuatannya
yang dilakukan secara istimewa
Konstitusi materiil, konstitusi yang dilihat dari isinya, yang
biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat pokok

11. Fung Konstitusi
Sebagai dasar / pedoman
Bagi penyelenggara negara
 Sebagai Jaminan ( jaminan terhadap
perlindungan Hal azasi Manusia


12. Sistem perubahan Konstitusi
menurut C.F.Strong




Perubahan dilakukan oleh lembaga Legislatif
Perubahan dilakukan oleh rakyat melalui
Referendum
Perubahan yang dilakukan negara-negara bagian
( negara Federal )
Perubahan yang dilakukan oleh lembaga yang
sengaja dibentuk untuk melakukan perubahan
konstitusi

13. Faktor daya ikat Konstitui
Faktor Hukum
 Faktor politik
 Faktor moral/ sosial


14. Faktor Hukum
Dalam pelaksanaannya secara hukum Konstitusi
dapat dilaksanakan secara mengikat terhadap
seluruh rakyat dalam seluruh wilayah, karena
Konsitusi dibentuk oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan peraturan yang berlaku.

15. Faktor politis
Konstitusi adalah merupakan produk politik,
artinya setiap produk politik pasti merupakan
kristalisasi dari pemikiran dan proses politik.
Bahkan seringkali dalam suatu negara adakalanya
dalam praltek ketatanegaraan kadang-kadang
hukum disimpangi dengan dalih politik.

16. Faktor moral

Otoritas Konstitusi dari segi moral sama halnya
dengan pandangan aliran hukum alam, yaitu
mempunyai daya ikat terhadap warga negara,
karena penetapan Konstitusi harus juga
didasarkan pada nilai-nilai moral yang
berkembang dalam masyarakat.