Bab 2 membahas teori pembenaran kekuasaan negara meliputi teori teokrasi, kekuatan, dan perjanjian. Bab 3 membahas asal mula negara dan terjadinya negara melalui teori-teori seperti ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian serta tahapan perkembangan negara secara primer dan sekunder.

1. BAB 2 TEORI PEMBENARAN NEGARA
(legitimasi kekuasaan negara)
Permasalahan : darimana kekuasaan negara itu diperoleh, atau darimana sumber kekuasaan berasal,
atau apa yang menjadi dasar hukum untuk pembenaran bagi kekuasaan negara
Pokok Bahasan :
Teori Teokrasi
Teori Kekuatan
Teori Perjanjian (Yuridis)
Teori Teokrasi
 Kekuasaan negara bersumber pada kekuasaan tuhan, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
 Teori ini menampak dalam upaya para raja/penguasa negara untuk mengidentifikasikan
dirinya sebagai Tuhan, anak tuhan/dewa, ataupun wakil tuhan didunia.
 Teori Teokrasi sering dibedakan dalam ‘Teori Teokrasi Langsung’ dan ‘Teori Teokrasi Tidak
Langsung’, yang didasarkan atas sifat langsung/tidaknya kekuasaan Tuhan itu menjelma
dalam kekuasaan negara. Di Eropa pada Abad Menengah dikenal ‘Teori MatahariRembulan’, dan ‘Teori Dua Pegadang’ yang menggambarkan kedua macam teori Teokrasi
tersebut.
Teori kekuatan

Teori ini memberikan legitimasi bagi kekuasaan negara atas dasar kekuatan-kekuatan
tertentu.
 Kekuatan tersebut misalnya ;
kekuatan jasmani/fisik (purba), kalau masa kini persenjataan modern;
kekuatan materi/finansial/ekonomi;
kekuatan rohani/kepandaian(kesaktian), kalau masa kini ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Teori Perjanjian (Yuridis)
 Suatu perjanjian telah menjadikan negara memiliki legitimasinya, baik perjanjian yang
didasarkan hukum perdata (dua pihak) maupun perjanjian yang bersifat hukum publik
(kemasyarakatan).
 Teori perjanjian perdata melahirkan asas pentaatan pada kekuasaan negara atas asas “pacta
sun servanda”, yakni setiap janji harus ditepati.
 Sedangkan teori perjanjian kemasyarakatan melahirkan keberadaan negara didasarkan atas
konsensus, yaitu pemerintahan didasarkan atas kesepakatan atau kehendak rakyat, yang
saat ini pada umumnya melalui pemilihan umum yang bebas secara periodik untuk memberi
legitimasi kepada kekuasaan negara untuk memerintah rakyatnya.

2. BAB 3 TEORI ASAL MULA DAN TERJADINYA NEGARA
Pokok Bahasan :
Asal mula Negara
Terjadinya Negara
Asal mula Negara
Secara garis besar teori tentang asal mula negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok :
 Teori yang bersifat spekulasi, yang terdiri dari teori Ketuhanan, Teori Kekuatan, dan
Teori Juridis
 Teori yang bersifat Historis sosiologis, disebut juga sebagai teori evolusi.
Teori Ketuhanan
Yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa
adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Pelopor teori ini antara lain Agustinus, Thomas Aquino, dan
Frederick Julius Sthal
 Teori Ketuhanan (teokrasi) pada prinsipnya mengandung 3 pokok masalah :
 Negara itu dibentuk dibawah kuasa Tuhan;
 Kekuasaan seorang Raja adalah atas pemberian Tuhan;
 Mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan
Teori Kekuatan
 Maksudnya, kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara, negara dilahirkan karena
pertarungan kekuatan dimana yang paling kuat yang akan merupakan pemenang dan
sekaligus pembentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa kekuatan ekonomi dan
kekuatan otak.
 Tokoh dari teori kekuatan antara lain : Ludwig gunplowitz, Karl Marx, H.j.Laski, dan
Machiavelli.
 Beberapa pandangan dari teori kekuatan diantaranya :
 Negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi
yang lemah
 Negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi
 Negara adalah organisasi pemaksa

3. Teori Juridis
 Teori juridis di bagi dalam beberapa teori, yakni teori patrialchal, teori matrialchal, teori
patrimonial, dan teori perjanjian masyarakat.
 Teori patrialchal maksudnya, bahwa pemimpin pertama dari manusia itu adalah semula dari
seorang bapak yang merupakan kepala keluarga kecil, yang kemudian akan menjadi keluarga
yang lebih besar yang akhirnya membentuk suatu masyarakat, dan masyarakat membentuk
suatu negara dengan garis bapak sebagai pimpinan
 Sedangkan teori matrialchal hampir sama dengan teori patrialchal, hanya garis ibu yang
menentukan
 Sedangkan teori patrimonial juga hampir sama dengan teori diatas, namun yang
menentukan adalah garis ibu dan bapak.
 Teori perjanjian masyarakat/kontrak sosial/teori hukum alam pada pokoknya adalah negara
merupakan hasil daripada perjanjian individu-individu yang pada mulanya tidak mempunyai
suatu organisasi pemerintah.
 Dalam sejarahnya dunia dan manusia itu hidupnya dipisahkan dalam 2 periode yaitu periode
sebelum terbentuknya negara dan periode sesudahnya.
 dalam periode sebelum ada negara (pra negara) manusia hidup di alam bebas dan oleh
karena itu disebut sebagai alamiah ( manusia in abstakto), hukum yang menguasai
kehidupan manusia in abstakto ialah hukum alam. Pada suatu saat manusia in abstarkto ini
sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian membuat suatu organisasi yang akhirnya
disebut negara.
 Terbentuknya negara merupakan perubahan dari manusia in abstrakto tadi, yaitu melalui
suatu proses ciptaan manusia yang bersifat rasionil lewat suatu perjanjian masyarakat.
Karenanya teori ini disebut teori perjanjian masyarakat, dan karena dasarnya adalah hukum
alam, maka disebut juga sebagai teori hukum alam.
Perbedaan pandangan para sarjana tentang teori perjanjian
 Thomas Hobbes (sarjana Inggris)
 beliau menganggap manusia in abstrakto itu mempunyai sifat individualis dan egoistis.
Tindakannya tidak ditentukan oleh akal, tapi hawa nafsunya, sehingga keadaannya penuh
dengan kekacauan, dimana manusia yang satu merupakan lawan dari manusia lainnya
(Homo Homini Lupus dan Bellum Omnium Contra Omnus)
 Walau manusia in abstrakto memiliki sifat yang buruk, tapi hakekatnya mereka
mempunyai rasio dan kesadaran untukmempertahankan kelangsungan hidupnya,
karenanya menginginkan kehidupan yang damai, satu-satunya jalan dengan
mengadakan perjanjian, dengan setiap individu menyerahkan seluruh hak-hak
dasarnya kepada seseorang yang dianggap paling kuat secara mutlak

4.  Bahwa pihak–pihak yang ikut dalam perjanian itu adalah manusia-manusia pribadi
yang karenanya bentuk perjanjian tersebut disebut Pactum subyektionis (perjanjian
Pribadi). Selanjutnya hasilnya ialah negara yang berbentuk Monarchi Absolut, yang
mana ciri-cirinya adalah :
 Raja / Pemerintah berdaulat mutlak
 Hukum adalah tergantung kepada yang berkuasa
 John Locke (sarjana Inggris)
 Manusia in abstrakto adalah manusia yang berakal, yang hidup bebas dan damai.
Tetapi ada potensi latent dari manusia berupa kecenderungan untuk menyerang.
Untuk menghindari kemungkinan kekacauan mereka merasa perlu adanya suatu
organisasi politik yang melindungi jiwa dan harta mereka, karenanya mereka
membentuk perjanjian.
 Konstruksi perjanjiannya ialah pertama-tama diadakan perjanjian untuk membentuk
badan kolektif (badan politik) yang akhirnya bernama negara, perjanjian ini disebut
Pactum union.
 Setelah itu badan politik mengadakan perjanjian dengan seorang raja/penguasa
dengan syarat penguasa tersebut harus menjamin dan melindungi hak-hak asasi
manusia dan memerintah berdasarkan suatu undang-undang dasar.
 Karenanya hasil perjanjian ini melahirkan suatu kerajaan/negara yang bersifat
Monarchi Konstitusionil dengan ciri-ciri pemerintah berdasarkan hukum dan
dilindunginya hak asasi manusia. Oleh karena itu John Locke di juluki Bapak Hak-hak
asasi Manusia
 JJ Rousseau (sarjana Perancis)
 Pandangan tentang manusia in abstrakto hampir sama dengan pendapat john locke,
tetapi selain punya ratio, manusia in abstrakto juga memiliki kemauan pribadi dan
kemauan untuk kepentingan umum.
 Alasan membentuk negara ialah karena masyarakat alamiah memiliki potensi untuk
berbahaya, maka dengan rasio dan kemauan untuk kepentingan umumnya (general
whill) sepakat mengadakan perjanjian masyarakat membentuk body politik yang
bernama negara.
 Konstruksinya ialah individu bebas tersebut mengadakan perjanjian yang disebut
pactum union, tetapi yang berdaulat tetap rakyat yang mengadakan perjanjian. Oleh
karena itu maka hasilnya adalah suatu negara yang berkedaulatan rakyat.
 Ciri-ciri negara yang berkedaulatan rakyat diantaranya :
 Bahwa pemerintah hanyalah wakil dari rakyat
 Kedaulatan adalah tetap ditangan rakyat
 Bahwa hukum adalah ekspresi dari kemauan umum (general whiil)

5. Terjadinya Negara
 Terjadinya negara di bagi dalam 2 tahap, tahap 1 terjadinya negara secara primer dan tahap
2 secara sekunder
 Perkembangan negara secara Primer melalui 4 tahap, yakni :
1. GEMEINSCAFT atau GENOSSENSCAFT adalah suatu bentuk negara yang terdiri
dari perkelompokan orang-orang yang menggabungkan diri untuk memenuhi
kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Bentuknya masih sederhana,
belum terorganisir, organ-organ seperti parlemen, kepala negara belum ada. Disini
yang nampak ialah unsur masyarakat paguyuban. Kedudukan antara individu sama
dan segala sesuatu diusahakan bersama secara gotong royong. Yang memimpin dalam
masyarakat yang homogen ini ialah siapa yang dianggap paling kuat (Primus
Interpares). Disinilah pertama kali bentuk dari negara yang paling sederhana sekali,
titik tolaknya ialah “unsur rakyat”
2. REICH atau RIJK, bentuk yang kedua ini lebih baik dari bentuk yang pertama.
Bentuk negara yang sederhana sudah mulai berkembang dengan mulai terlihat adanya
pusat-pusat kekuasaan, dimana diantara pemegang kekuasaan yang satu dengan yang
lain mulai bertentangan, disini siapa yang memegang kekuasaan berdaulat. Dalam
tahap ini masih belum ada pemerintahan yang tetap. Titik berlakunya adalah unsur
“Pemerintahan yang berdaulat”
3. STAAT, yakni pengertian negara sekarang ini dimana unsur konstitutif (unsur
pembentuk) dari suatu negara sudah terpenuhi, serta pusat kekuasaan hanya ada satu.
Dalam bentuk “staat” ini unsur rakyat dan unsur pemerintah sudah pasti, dan unsur
pemerintahan yang ada tidak bersaing lagi. Disini batas-batas dari daerah sudah
ditentukan. Dalam staat ini masih banyak sekali adanya negara bukan atas kehendak
rakyat, tetapi dipaksakan oleh penguasa dengan adanya paksaan tersebut maka timbul
gerakan-gerakan rakyat, gerakan tersebut merupakan “Natie” untuk melepaskan
tekanan-tekanan dari orang-orang yang berkuasa.
4. DEMOKRATIE NATIE, atau negara-negara nasional adalah hasil dari bentuk staat. Disini
perkembangan negara bukan secara historis, akan tetapi secara kewajaran dan
berkembangnya tersebut adalah karena tingkat peradaban/kecerdasan yang sudah
meningkat dan maju. Perkembangan negara semacam ini disebut perkembangan secara
Prima, dan perkembangan bentuk negara ini hanya sampai pada bentuk Demokratie natie,
sedangkan adanya Diktatur hanya merupakan variasi dari Demokratie natie dan timbulnya
diktatur tersebut adalah antara lain karena adanya keputusan-keputusan negara yang
diambil secara cepat tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat yang lain.
Terjadinya negara secara sekunder
 Terjadinya negara secara sekunder terjadi dilingkungan masyarakat yang sudah bernegara,
yang diperlukan hanya pengakuan.
 Pengakuan terdiri dari 2 macam, yaitu:
 Pengakuan secara de facto, pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada, bersifat
sementara, disini tidak dirasakan adanya keperluan yang mendesak untuk
mengadakan hubungan dengan bangsa atau negara lain. Biasanya mengenai
hubungan dagang saja.

6.  Pengakuan secara de jure, bersifat tetap serta mempunyai arti yang lebih luas
kerena pengakuan oleh negara lain cakupannya lebih luas antara lain diadakan
hubungan kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Pengakuan de jure
biasanya di tandai juga dengan adanya hubungan diplomatik.