SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )

•Als PPT, PDF herunterladen•
•
rizan kusuma
rizan kusuma

Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban mendaftar dan melaporkan usaha bagi wajib pajak sebagai pengusaha di Indonesia. Secara garis besar mencakup kewajiban mendaftar untuk memperoleh NPWP, melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, serta konsekuensi hukum bagi yang tidak melakukannya.

Bildung
1 von 196
Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak Berlakunya UU Hak dan kewajiban Ber-NPWP & PKP Menyampai- kan SPT Diperiksa ? Tidak Pemeriksaan Ketetapan Pajak Setuju? Ya Tidak Keberatan Surat Kep. Keberatan Setuju? Ya Tidak BANDING PUTUSAN BANDING Ya S E L E S A I 10 Th Pembukuan
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI dan MELAPORKAN USAHA Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (Pasal 2 angka 1 UU KUP) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 angka 2 UU KUP)
KETENTUAN MENGENAI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 2 ayat (5)
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 01.234.567.8 – 999 . 000 Kode WP Kode KPP Kode cbg
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Khusus untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut : a) Kode WP sama dengan kode WP pusat, kode WP domisili atau kode WP suami. b) Kode Administrasi perpajakan: 3 (tiga) digit pertama merupakan kode KPP dimana WP mendaftar dan 3 (tiga) digit terakhir menunjukkan kode urutan cabang.
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP Orang pribadi yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila s/d suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WP sebagai pemungut/ pemotong pajak wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WAJIB PAJAK paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan paling lambat pada akhir bulan berikutnya sebelum memungut/memotong PMK No.73/PMK.03/2012
NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN Penghasilan isteri digabung dengan suami NPWP isteri = NPWP suami yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP
CONTOH Udin bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang pendidikan. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 20 Mei 2008 dengan nama Yayasan Bhakti Utama. Kegiatan usaha baru benar benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2008. Yayasan Bhakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Saat usaha mulai dijalankan Yayasan Bhakti Utama adalah tanggal 20 Mei 2008. Yayasan Bhakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama tanggal 21 Juni 2008.
CONTOH Udin, seorang bujangan (TK/-) mulai bekerja pada tanggal 1 Pebruari 2008 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp2.000.000,00. Karena Udin belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan maka PTKP setahun adalah Rp15.840.000,00. Asumsi penghasilan neto Udin tetap, maka pada bulan ke-8 (September 2008) penghasilan neto Udin adalah Rp16.000.000,00 telah melebihi PTKP. Udin wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, yaitu paling lambat akhir bulan Oktober 2008.
CONTOH Seno, bujangan (TK/-) adalah pengangguran. Namun Seno memiliki deposito dengan bunga per bulan sebesar Rp2.000.000,00. Bunga tersebut mulai diperoleh sejak bulan Februari 2009. Atas penghasilan bunga tersebut telah dipotong PPh yang bersifat Final oleh bank. Bagaimana kewajiban NPWPnya?
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA SETIAP WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAH A yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP PENGUSAH A KENA PAJAK tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP Wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
PENGUSAHA Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 14 UU PPN) Pengusaha kecil Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00. (Per. Menkeu No:68/PMK.03/2010)
KEWAJIBAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHANYA BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Sebagai Pengusaha Kecil, yang memilih menjadi PKP Sebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKP WAJIB PAJAK wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP Sebagai Pengusaha Kecil, yang tidak memilih menjadi PKP sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP> batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya
Contoh PT Pluto adalah perusahan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise dengan pemilik merk “Kentucky Fried Chicken” di USA. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 10 Januari 2009. Usaha mulai aktif dijalankan pada tanggal 1 Maret 2009 dan rumah makan mulai dibuka tanggal 1 April 2009. PT Pluto adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal 10 Januari 2009. PT Pluto adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud (franchise) dari luar Daerah Pabean. Namun PT Pluto bukan PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah makanan minuman di rumah makan (bukan Barang Kena Pajak) PT Pluto tidak wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Contoh PT Yupiter adalah pedagang besar komputer. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 10 Mei 2010. Usaha mulai aktif dijalankan yaitu dengan mulai menjual komputer pada tanggal 1 Juni 2010. PT Yupiter adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 11 Juni 2010. PT Yupiter adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan. PT Yupiter adalah PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah komputer yang merupakan Barang Kena Pajak PT Yupiter wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP, yaitu sebelum tanggal 1 Juni 2010 (bersamaan dengan kewajiban mendaftarkan diri).
Contoh Misalkan PT Yupiter tersebut dalam tahun buku 2010 omset penjualan komputernya tidak lebih dari Rp600juta. PT Yupiter merupakan PENGUSAHA KECIL dan dengan permohonan, pengukuhan PKP dapat dicabut. Setelah pengukuhan PKP dicabut, apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP dan atau JKP lebih dari Rp600juta PT Yupiter wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya
NPWP dan PKP JABATAN Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya. Dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 2 ayat 4 UU KUP
Pengukuhan PKP secara jabatan untuk Pengusaha yang telah melampaui batasan sebagai Pengusaha kecil Dalam hal pengusaha telah melampaui batasan sebagai Pengusaha Kecil tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya atau pengukuhan dilakukan secara jabatan maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan seharusnya pengusaha tersebut melaporkan usahanya. Kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP. (Per. Menkeu No:68/PMK.03/2010)
Contoh Toko barang elektronik “X” (milik orang pribadi), jumlah peredaran bruto/ omzet bulan Januari 2011 s/d Mei 2011 mencapai Rp500juta. Sedangkan omzet bulan Juni adalah Rp200juta. Dengan demikian, batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Juni 2011, sehingga Toko “X” harus segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP setempat selambat-lambatnya 31 Juli 2011. Tetapi apabila Toko “X” baru melapor ke KPP pada tanggal 20 Agustus 2011, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011. Pada bulan Februari 2012 KPP memperoleh data bahwa Firma “Z” pada tahun 2011 mempunyai omzet sebesar Rp1milyar. Selanjutnya berdasarkan penelitian diketahui bahwa batasan omzet Rp600juta sudah terlampaui pada bulan Juli 2011, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 1 September 2011.
TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP tempat kedudukan Wajib Pajak Ditetapkan oleh Dirjen Pajak Bagi WP tertentu KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar/Madya (Per-9/PJ/2008) WP Badan WP Orang Pribadi Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar &/tempat kegiatan usaha, apabila WP OP melakukan kegiatan usaha
TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak badan/ tempat tinggal WP orang pribadi tempat kegiatan usaha apabila WP OP melakukan kegiatan usaha/ kantor cabang Untuk kewajiban perpajakan: - PPh badan/PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 25 dan 29) - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM Untuk kewajiban perpajakan: - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM Kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM terutang dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi) apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 dan Pasal 26 tidak dapat dilakukan pemusatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. (SE-23/PJ.43/2000)
TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI Bagi WP OP yang berstatus sebagai karyawan Di KPP Domisili Melalui KPP Lokasi Diproses sesuai ketentuan yang berlaku. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar. KPP lokasi mengirimkan permohonan pendaftaran ke KPP Domisili. NPWP diberikan oleh KPP Lokasi. Per-16/PJ/2007
TEMPAT PELAPORAN KEGIATAN USAHA pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ditetapkan oleh Dirjen Pajak PKP tertentu KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar (Per-9/PJ/2008) tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan dan restoran. Per-32/PJ./2010 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili).
SANKSI BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHA Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b UU KUP)
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Dalam hal WP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Ke KPP Lama Ke KPP Baru KPP Lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya, untuk diberikan ke KPP baru KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya atau setelah menerima Surat PindahPer-44/PJ./2008
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka KPP lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari PKP atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari KPP baru KPP baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari KPP lama KPP lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP baru paling lama pada hari kerja berikutnya. Per-44/PJ./2008
PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak Kep-161/PJ./2001
PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kep-161/PJ./2001
PENCABUTAN PKP Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; Bubar; tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kep-161/PJ./2001 Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku ybs. Paling lama 2 bulan sejak permohonan diterima, setelah dilakukan pemeriksaan DJP harus memberikan keputusan. Jika tidak, maka dianggap dikabulkan. (Pasal 13 angk (2), (3), dan (4) Kep-161/PJ./2001)
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. (Pasal 1 angka 29 UU KUP)Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. (Pasal 28 ayat (9) UU KUP)
YANG WAJIB PEMBUKUAN Wajib Pajak Badan di Indonesia Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, Pasal 28 ayat (1) UU KUP
YANG TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar 8 ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 14 ayat (2) UU PPh) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pasal 28 ayat (2) UU KUP)
WP Orang Pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan jangka waktu tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan Kep-536/PJ./2000
WP Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan WP Orang Pribadi yang memilih menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netodikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan Kep-536/PJ./2000
Arnold adalah pengusaha bengkel motor. Menjadi Wajib Pajak sejak awal 2008. Arnold merupakan Pengusaha Kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan sejak awal tahun 2011 telah memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Total omset selama tahun 2011 adalah Rp500juta dengan rincian sbb: omset JKP sebesar Rp400juta; omset BKP Rp100juta. WP Orang Pribadi Pengusaha kecil Tidak wajib pembukuan tetapi wajib pencatatan Apabila memilih menyelenggarakan pencatatan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tidak wajib PKP
Arnold adalah pedagang eceran yang memiliki toko kelontong. Menjadi Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 10 Januari 2011 dan telah memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Total omset tahun 2011 adalah 400juta. Karena merupakan pengusaha kecil, setelah mengajukan permohonan, status PKPnya dicabut sejak 15 Maret 2012. Pada tahun 2012 mencatat omset sebesar Rp700juta terdiri dari Rp500juta omset BKP dan Rp200juta omset bukan BKP. Tidak wajib PKP (Pengusaha Kecil) karena omset BKP tidak melebihi Rp600juta wajib pembukuan karena omset > 600juta WP Orang Pribadi
KETENTUAN MENGENAI PEMBUKUAN harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Pasal 28 ayat (3) sd ayat (8) UU KUP
PRINSIP TAAT ASAS prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi
STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.
STELSEL KAS UNTUK PENGHITUNGAN PPh Pemakaian stelsel kas murni dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb: Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). stelsel campuran
PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing bentuk usaha tetap Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa LN Kontrak Investasi Kolektif WP yg menyajikan lapkeu dlm mata uang fungsional menggunakan US $ sesuai SAK di Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dng mengajukan srt permohonan kpd Kakanwil DJP, paling lambat 3 bln seb tahun buku yang diselenggarakan dlm bahasa Inggris dan mata uang US$ tsb dimulai, atau 3 bln sejak tgl pendirian bagi WP baru. PMK: 196/PMK.03/2007 PMK: 24/PMK.11/2012
PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tgl pendirian/ 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ tersebut dimulai.PMK: 196/PMK.03/2007
SANKSI TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN Wajib Pajak yang ternyata : Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$, atau permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; atau Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ atau telah memberitahukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang Rupiah; maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan dlm bhs Inggris dan mata uang US$ dicabut dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USS$. kecuali WP memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ dalam batas waktu 3 bulan setelah tahun buku berjalan
PENYIMPANAN DOKUMEN Buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan Pasal 28 ayat (11) UU KUP
SANKSI BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN ADMINISTRASI PIDANA apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Pembukuan) dan Pasal 29 (Pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang berupa kenaikan sebesar :50 % dari PPh yang tidak atau kurang dibayar;100 % dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Pasal 13 (1) d dan Pasal 13 (3) UU Setiap orang yang dengan sengaja:memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara penjara paling lama 6 thn dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar Pasal 39 (1) f dan g UU KUP
SPT SPT Masa SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 21 dan Pasal 26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 25 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPN PPN bagi Pemungut PPn BM yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak meliputi: -SPT Tahunan PPh WP Badan -SPT Tahunan PPh WP OP -SPT Tahunan PPh Pasal 21 -SPT Tahunan Pembetulan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dng ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 11 UU KUP) Definisi SPT
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. (Pasal 3 ayat (1) UU KUP) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturanan Menkeu. (Pasal 3 ayat (1a) UU KUP) Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (2) UU tentang KUP) Kewajiban penyampaian SPTSPT
Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.(pasal 4 ayat (1) UU KUP) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. yaitu yang tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. harus memenuhi syarat sbb: -memiliki NPWP -telah menyampaikan SPT Tahunan Pph Tahun Pajak terakhir -Menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan -Memiliki Surat kuasa Khusus dari WP dng format yg telah ditetapkan (PMK:22/PMK.03/2008) Penandatangan SPTSPT
SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen, atau menyatakan LB disampaikan setelah 3 thn sesudah berakhirnya masa pajak, bagian thn pajak, atau tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, atau SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan skp {Pasal 3 ayat (7) UU tentang KUP} SPT
Surat Pemberitahuan tidak lengkap apabila nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT; elemen SPT Induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi; SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan; atau SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran PPh Pasal 29. SPT
LAMPIRAN YANG DISYARATKAN Lampiran Surat Pemberitahuan yang disyaratkan adalah lampiran Surat Pemberitahuan Induk dan atau lampiran- lampiran lainnya yang disyaratkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak Nomor:214/PJ./2001 tentang KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN (per Jenis Pajak) SPT
CARA PENYAMPAIAN SPT Disampaikan Secara langsung diberi bukti penerimaan oleh petugas yang ditunjuk Disampaikan melalui pos tercatat bukti/resi serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT Disampaikan secara elektronik kepada WP diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk SPT yang telah diterima Ditjen Pajak SPT
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT SPT MASA Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. SPT TAHUNAN Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak utk PPh OP, dan paling lambat 4 (empat) setelah akhir Tahun Pajak untuk PPh Badan Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. SPT Pasal 3 ayat (3) UU KUP
Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT SP T ADMISNISTRASI SPT tdk disampaikan dlm jk waktunya dikenakan sanksi adm denda seb Rp500rb untuk SPT Masa PPN, Rp100rb SPT Masa lainnya, Rp1juta SPT Tahunan PPh Bdn dan seb Rp100rb untuk SPT Tahunan PPh OP (Pasal 7 ayat 1 UU KUP) Apabila SPT tdk disampaikan dlm jk waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tdk disampaikan pada waktunya sbgaimana ditentukan dalam Surat Teguran; maka jumlah pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi adm berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPh, 100% untuk PPh PotPut, 100% untuk PPN dan PPnBM (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) Karena kealpaan pertama kali tdk menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pd pendapatan negara dikenakan sanksi adm berupa kenaikan seb 200% dr jumlah pajak yg kurang dibayar yg ditetapkan melalui penerbitan SKPKB (Pasal 13A UU KUP)
SP T Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT PIDANA Karena kealpaan tdk menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pd pendapatan negara dan perbuatan tsb setelah perbuatan pertama sesuai psl 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yg tdk/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tdk/kurang dibayar atau dipidana dgn pidana kurungan paling singkat 3 bln atau paling lama 1 tahun (Pasal 38 UU KUP) Karena sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 39)
Hak WP berkaitan dengan penyampaian SPT Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Pembetulan SPT Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT SPT
Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan. (Pasal 3 ayat (4) UU KUP) Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, WP dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT
Prosedur Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan); Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut penghitungan sementara Kurang Bayar, berupa Surat Setoran Pajak (SSP); Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan keputusan persetujuan/penolakan atas permohonan WP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap. Apabila Kepala KPP tidak memberikan keputusan sesuai jangka waktu di atas, maka permohonan WP dianggap diterima. SPT
Akibat administratif penundaan penyampaian SPT Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 3 UU KUP) SP T
CONTOH PT ABC diijinkan menunda penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 (Tahun Takwim) sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 dengan perhitungan sementara pajak terutang sebesar Rp100juta dan kredit pajak Rp80juta. Kekurangan pajak (PPh Pasal 29) sebesar Rp20juta dilunasi pada tanggal 25 Maret 2009. PT ABC menyampaikan SPT sesungguhnya pada tanggal 30 Juni 2009 dengan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp120juta. Kekurangan pembayaran dilunasi tanggal 28 Juni 2009. Dari kasus di atas maka PT ABC dikenakan bunga sebesar: 2% x 2 x Rp20.000.000,00 = Rp800.000,00 Jumlah bulan dihitung sejak 1 Mei 2009 – 28 Juni 2009 = 2 bulan.
PEMBETULAN SPT Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (Pasal 8 ayat 1 UU KUP) SP T Dalam hal pembetulan SPT sbgmana ayat(1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT hrs disampaikan paling lama 2 thn sebelum daluwarsa penetapan (pasal 8 ayat (1 a) UU KUP) (1a) UU KUP)
Akibat administratif pembetulan SPT Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan (Pasal 8 ayat 2 UU KUP) Mis. PT ABC membetulkan sendiri SPT PPh Badan Tahun 2007 pada tanggal 10 Februari 2009 dan pajak terutang dari Rp120juta menjadi Rp150juta. Atas kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp30juta dibayar tanggal 9 Februari 2009. Maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar: 2% x 10 x Rp30.000.000,00 = Rp6.000.000,00 Bunga dihitung sejak 1 Mei 2008 sampai dengan 9 Februari 2009 = 10 bulan. SP T
PEMBETULAN SPT Walaupun telah dilakukan pemeriksaan , tapi belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yg dilakukan WP sbgmana dimaksud dlm psl 38, thd ketidakbenaran tsb tidak dilakukan penyidikan apabila WP dng kemauan sendiri mengungkap ketidak benaran tsb diserta pelunasan kekurangan pembayaran beserta denda sebesar 150% dari jumlah pajak yg kurang dibayar ( Psl 8 ayat 3 UU KUP) Walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan tapi belum menerbitkan skp, WP dg kesadaran sendiri membuat laporan tersendiri ketidakbenaran pengisian SPT yg dpt mengakibatkan: (pajak, rugi,harta,modal)menjadi lebih besar/kecil, maka pajak yg kurang dibayar dikenakan sanksi adm berupa kenaikan seb 50% dan hrs dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan (Psl 8 ayat 4 dan 5 UU KUP)
Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima skp, SK Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding, atau Putusan PK tahun pajak sebelumnya,atau bbrp thn pjk seblmnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dgn rugi fiskal yg telah dikompensasikan dlm SPT Tahunan yg akan dibetulkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SK2 tsb diatas (Pasal 8 ayat 6 UU KUP) SP T PEMBETULAN SPT
CONTOH Atas SPT Tahunan PPh 2007 dilakukan pemeriksaan dan pada 6 Januari 2010 diterbitkan skp yg menyatakan rugi fiskal seb Rp70.000.000,- PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2008 yang menyatakan: Penghasilan Neto Rp200.000.000,- Kompensasi kerugian SPT Tahunan PPh 2007 Rp150.000.000,- - Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,- Berdasarkan skp tersebut Dirjen Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 sbb: Penghasilan Neto Rp200.000.000,- Rugi menurut ketetapan pajak 2007 Rp 70.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Rp130.000.000,- Penghasilan Kena Pajak sebelum pembetulan Rp50.000.000,- Penghasilan Kena Pajak setelah pembetulan Rp130.000.000,-
WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak PMK NO.183/PMK.03/2007
WP TERTENTU YG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM JANGKA WAKTU YG DITENTUKAN Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak; Wajib Pajak badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya. Wajib Pajak Non Efektif
SARANA PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dng menggunakan formulir atau telah dilakukan dng cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP dan kode akun pembayaran berdasarkan Perdirjen No.38/PJ/2009 jo. Perdirjen No.23/PJ/2010
JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.(Pasal 9 ayat 1 UU KUP) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pph harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. (Pasal 9 ayat 2 UU KUP) STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat 3 UU KUP)
SANKSI ADMINISTRASI TERLAMBAT MENYETOR ATAU MEMBAYAR Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah tgl jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi adm berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jt.tempo pembayaran sampai dng tgl pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2a UU KUP) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan setelah tgl jt.tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi adm berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tgl pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2b UU KUP)
Contoh: Angsuran masa Pajak Penghasilan pasal 25 PT. A sejumlah Rp10.000.000,- per bulan. Angsuran masa Mei 2008 dibayar tgl 18 Juni 2008 (terlambat bayar) dan dilaporkan tgl 19 Juni 2008. Apabila pd tgl 15 Juli 2008 diterbitkan STP, maka sanksi bunga dalam STP tersebut dihitung 1(satu) bulan yaitu: 1 x 2% x Rp10.000.000,- = Rp200.000,-
SANKSI ADMINISTRASI KARENA TIDAK/KURANG DIBAYAR Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg hrs dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 1 UU KUP)
CONTOH SKPKB diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008 dgn jumlah pajak yg masih hrs dibayar Rp10.000.000,-. Harus dilunasi paling lambat tanggal 6 November 2008.Sampai dng 6 Nopember 2008 baru dibayar sejumlah Rp6.000.000,-. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan STP dng perhitungan: Pajak yg masih hrs dibayar : Rp10.000.000,- Dibayar pd tgl pelunasan : Rp 6.000.000,- Kurang bayar : Rp 4.000.000,- Bunga 1 bulan: 2% x 4.000.000,- = Rp80.000,- Apabila WP membayar pd 3 Desember 2008 seb.Rp10juta, maka pd 5 Desember diterbitkan STP atas bunga sbb: Pajak yg masih hrs dibayar : Rp10.000.000,- Dibayar setelah lewat jt tempo : Rp10.000.000,- Kurang bayar : Rp 0,- STP atas bunga: 2% x 10.000.000,- = Rp200.000,- (penjelasan psl 9 ayat (1) UU KUP)
PEMINDAHBUKUAN Pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan, dapat dilakukan melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain. Adanya Kelebihan Pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKPLB telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak Adanya pemberian bunga terhadap Wajib Pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Adanya kesalahan dalam mengisi SSP baik yang menyangkut Wajib Pajak Sendiri maupun Wajib Pajak lain
Definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yg dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 25 UU KUP
KEWENANGAN dan TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 29 ayat 1 UU KUP) Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 31 UU KUP) Peraturan Menkeu Nomor: 199/PMK.03/2007 jo. Peraturan Menkeu Nomor 82/PMK.03/2011
Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi; c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya e. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dapat dilakukan dalam hal:
Tujuan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d. Wajib Pajak mengajukan keberatan; e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; f. pencocokan data dan atau alat keterangan; g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; i. Pemeriksaan dlm rangka penagihan pajak; j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang waktu kompensasi kerugian sehub dng pemberian fasilitas perpajakan; k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B.
Kebijakan Pemeriksaan Pajak Surat Edaran Nomor: SE-10/PJ.7/2004 Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Bukti Permulaan
PEMERIKSAAN RUTIN PEMERIKSAAN YANG BERSIFAT RUTIN YG DILAKUKAN TERHADAP WP SEHUBUNGAN DGN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA WP OP atau Badan yang menyampaikan: -SPT Tahunan/Masa yang menyatakan Lebih Bayar -SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar -SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sbg akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya WP OP atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yg ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sbgmana dalam surat teguran WP OP atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yg kewajiban PPNnya diduga tidak dilaksanakan Dapat dilaksanakan dalam hal: SE-10/PJ.7/2004
PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WP YANG TERPILIH BERDASARKAN SKOR RISIKO KEPATUHAN Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPH WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPH WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi Terdiri dari: SE-10/PJ.7/2004
PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WP SEHUBUNGAN DGN ADANYA INFORMASI, DATA, LAPORAN KEMUNGKINAN TERJADINYA PENYIMPANGAN PAJAK ATAU PENGADUAN YG BERKAITAN DENGANNYA SERTA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ATAU DATA UNTUK TUJUAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG2AN PERPAJAKAN, termasuk KARENA PERMINTAAN WP a. terdapat dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000; c. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, termasuk pemeriksaan ulang yang dilakukan apabila terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap serta dalam rangka memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. Permintaan Wajib Pajak. Dapat dilaksanakan dalam hal: SE-10/PJ.7/2004
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN BUKTI PERMULAAN TENTANG ADANYA DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak. Dapat dilaksanakan apabila: SE-10/PJ.7/2004
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN KANTOR yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak; yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun- tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana KantorPMK:199/2007
PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN LENGKAP PEMERIKSAAN SEDERHANA Pemeriksan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan; Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Jangka waktu pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-34/PJ/2011 dan PER-35/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Per-34): -Dilakukan paling lama dlm jk waktu 4 bulan -Dgn alasan tertentu dpt diperpanjang 1 kali paling lama 4 bulan -Apabila dlm pemeriksaan lap ditemukan indikasi transfer pricing atau transaksi khusus lainnya yg berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka pemeriksaan dpt diperpanjang paling lama 24 bulan Pemeriksaan Kantor: -Dilakukan dlm waktu paling lama 3 bulan -Dng alsan tertentu dpt diperpanjang paling lama 3 bulan -Apabila ada indikasi transfer pricing diubah menjadi pemeriksaan lapangan
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Jangka waktu pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-34/PJ/2011 dan PER-35/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain (Per-35): -Dilakukan paling lama dlm jk waktu 4 bulan -Dlm hal terkait penghapusan NPWP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP -Dlm hal terkait pencabutan pengukuhan PKP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP Pemeriksaan Kantor: -Dilakukan dlm waktu paling lama 14 hari -Dlm hal terkait penghapusan NPWP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP -Dlm hal terkait pencabutan pengukuhan PKP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP
WEWENANG PEMERIKSA PAJAK A. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya B. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP yang diperiksa C. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut D. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan E. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 3. memberikan keterangan yang diperlukan Pasal 29 ayat 3 UU KUP Norma Pemeriksaan wajib memenuhi permintaan peminjaman buku2, catatan2, & dokumen2 yg diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan & memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tgl surat permintaan, dan apabila permintaan tsb tidak dipenuhi WP, maka pajak yg terutang dapat dihitung secara jabatan; WP atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya; WP atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
HAK WAJIB PAJAK Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan; PMK: 123/2006 Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat WP dengan hasil pembahasan atas tanggapan WP oleh Tim Pemeriksa Pajak; Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak.
PRODUK PEMERIKSAA N PAJAK SKPK B Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKB T Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. BUKTI PERMULAAN K E T E T A P A N
Sanksi administrasi berkaitan dengan pemeriksaan Atas pajak yang tidak/kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN/PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) Apabila kewajiban Pasal 28 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sbb (Pasal 13 ayat 3 UU KUP): - PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%. - PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%. - PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
Sanksi WP menolak dilakukan pemeriksaan SANKSI ADMINISTRASI sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Atas pajak yang kurang bayar berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. sengaja Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara SANKSI PIDANA Pasal 39 (1) d UU KUP pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Dilakukan penetapan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yg tidak hanya diperoleh dari WP
Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan WP tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. sengaja SANKSI PIDANA Pasal 39 (1) d UU KUP Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Atas pajak yang kurang bayar Dilakukan penetapan secara jabatan
WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang kurang bayar Dapat juga meminta bantuan polisi setelah dilakukan penyegelan. Dapat dilakukan penetapan secara jabatan (ex officio) Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. WP tidak memberikan keterangan yang diperlukan Atas pajak yang kurang bayar Dapat dilakukan penetapan secara jabatan (ex officio) Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
PENETAPAN Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP)
PENETAPAN PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2009 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2009, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto: Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pembayaran oleh WP tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak, yaitu melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga dan dibayar sendiri.
KETETAPAN Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP) KETETAPAN Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Surat Ketetapan Pajak
Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2010 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2010, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto: Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan PT XYZ dalam SPT PPh Tahun 2010 tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPh terutang kurang dilaporkan. maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak
SURAT KETETAPAN PAJAK Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. (Pasal 1 angka 14 UU KUP)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 angkq 15 UU KUP) JUMLAH POKOK PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 6.000.000,00 JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK Rp 4.000.000,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI Rp 2.000.000,00
PENERBITAN SKPKB Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang. Pasal 13 (1) UU KUP
PENERBITAN SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; Pasal 13 (1) huruf a UU KUP Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. {Pasal 13 (2) UU KUP} Contoh: SPT PPh badan Tahun 2009 (Tahun Takwim) dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 20 Desember 2010 31/12/09 Berakhirny a tahun pajak 1/1/10 20/12/10 Terbit SKPKB 12 bulan
Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2010 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2011, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret 2011. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Penghasilan Neto seharusnya adalah Rp1.100.000.000,00 sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp312.500.000,00. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2011 Jumlah Pokok Pajak Rp312.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000,00 Sanksi administrasi (bunga 10 bulan) Rp 6.000.000,00
PENERBITAN SKPKB apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; Pasal 13 (1) huruf b UU KUP Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}
Contoh PT ABC adalah WP badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, PT ABC belum menyampaikan SPT Tahunan PPh badan tahun 2009. Oleh KPP diterbitkan Surat Teguran pd tgl 20 April 2010 agar menyampaikan SPT dimaksud paling lambat tgl 3 Mei 2010. PT ABC baru menyampaikan SPT tersebut tgl 5 Mei 2010, dengan perincian sbb: Rugi (Rp200.000.000,00) PPh terutang Rp -- Kredit Pajak Rp -- Pajak yang kurang dibayar Rp -- Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata menunjukan laba neto sebesar Rp100juta sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp12.500.000,00. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Desember 2010 Jumlah Pokok Pajak Rp12.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp -- Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp12.500.000,00 Sanksi administrasi (50%) Rp 6.250.000,00
PENERBITAN SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen); Pasal 13 (1) huruf c UU KUP Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :… c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}
Contoh PT PQR adalah pabrikan tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, melaporkan SPT Masa PPN Desember 2010 dengan rincian sbb: Pajak Keluaran Rp200.000.000,00 Pajak Masukan Rp230.000.000,00 Kurang/(Lebih) bayar (Rp30.000.000,00) Atas kelebihan tersebut dikompensasikan ke Masa Januari 2011. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Pajak Keluaran adalah sebesar Rp220juta sehingga terdapat jumlah yang tidak seharusnya dikompensasi, DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Desember 2011 Jumlah Pokok Pajak Rp220.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak (Rp230.000.000,00) Jumlah Lebih bayar (Rp10.000.000,00) Dikompensasikan ke Masa Jan’05 Rp 30.000.000,00 Jumlah kekurangan Pokok Pajak Rp 20.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) c (100%) Rp 20.000.000,00
PENERBITAN SKPKB apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang. Pasal 13 (1) huruf d UU KUP Ketentuan mengenai PEMBUKUAN Kewajiban WP ketika dilakukan pemeriksaan Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}
Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2009 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2010, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret 2010. Apabila ketika dilakukan pemeriksaan ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku2, catatan2 serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung. Berdasarkan data yang ada DJP menetapkan Penghasilan Neto sebesar Rp1,1milyar. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2010 Jumlah Pokok Pajak Rp312.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 15.000.000,00
DALUWARSA PENERBITAN SKPKB (1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar…” Pasal 13 UU KUP (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. (5) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 16 UU KUP) JUMLAH PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLAH PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN Rp 6.000.000,00 TAMBAHAN JUMLAH PAJAK Rp 4.000.000,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI Rp 4.000.000,00 JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp 8.000.000,00
PENERBITAN SKPKBT Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan -data baru dan atau -data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Pasal 15 UU KUP
DATA BARU Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. (Penjelasan Pasal 15 UU KUP)
Data yang semula belum terungkap yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang : a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Walaupun WP telah memberitahukan dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap. (Penjelasan Pasal 15 UU KUP)
Data yang semula belum terungkap misalnya Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00 sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp5.000.000,00 biaya iklan di media masa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong data yang semula belum terungkap.
Data yang semula belum terungkap misalnya Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud. Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut adalah data yang semula belum terungkap.
Data yang semula belum terungkap misalnya Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli. Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya PPN yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.
PENERBITAN SKPKBT Pasal 15 UU KUP (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
Contoh Terhadap SPT PPh Pasal 23 Masa Desember 2009 a/n PT FGH telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2010 dengan perincian sbb: Jumlah Pokok Pajak Rp100.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp 90.000.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 10.000.000,00 Sanksi adm. bunga Pasal 13 (2) Rp 2.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 12.000.000,00 Pada bulan Mei 2011 ditemukan data baru berupa objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh PT FGH dan seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa Desember 2009 dengan jumlah pokok pajak Rp20juta. Sehingga seharusnya jumlah pokok pajak pada Masa Des’09 adalah Rp120juta. DJP menerbitkan SKPKBT tanggal 25 Mei 2011 Jumlah Pajak Rp120.000.000,00 Jumlah Pajak yang telah ditetapkan Rp100.000.000,00 Tambahan Jumlah Pajak Rp 20.000.000,00 Besarnya sanksi administrasi (100%) Rp 20.000.000,00
DALUWARSA PENERBITAN SKPKBT Pasal 15 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. (4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK YANG TERUTANG Rp10.000.000,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp16.000.000,00 JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Rp6.000.000,00 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. (Pasal 1 angka 17 UU KUP)
PENERBITAN SKPLB Pasal 17 UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. untuk PPnBM, jumlah pajak yg dibayar lebih besar dari jumlah pajak yg terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yg tidak seharusnya terutang. SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi).
Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2009 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2010, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak (Rp 202.500.000,00) Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret 2010. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Penghasilan Neto seharusnya adalah Rp900.000.000,00 sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp252.500.000,00. DJP menerbitkan SKPLB Pajak Yang Terutang Rp252.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak (Rp282.500.000,00) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak (Rp 30.000.000,00)
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) POKOK PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp10.000.000,00 PAJAK NIHIL Rp -- Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (Pasal 1 angka 18 UU KUP) POKOK PAJAK Rp -- JUMLAH KREDIT PAJAK Rp -- PAJAK NIHIL Rp --
PENERBITAN SKPN Pasal 17A UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
Contoh PT JKL adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha industri garmen menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2009 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2010 yang menyatakan rugi, dengan perincian sbb: Rugi Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp -- Kredit Pajak Rp -- Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp Nihil Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah Rp400.000.000,00 dan PPh terutang tetap nihil. DJP menerbitkan SKPN Pokok Pajak Rp -- Jumlah Kredit Pajak Rp -- Pajak Nihil Rp --
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. (Pasal 1 angka 19 UU KUP) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (Pasal 14 angka 2 UU KUP) sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga; Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan pajak Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
Contoh PPh Pasal 25 Tahun 2010 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo tiap tanggal 15. Bulan Juni 2010, dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan kurang dibayar sebesar Rp60juta. Atas kekurangan PPh Pasal 25 tersebut diterbitkan STP pada tanggal 18 September 2010 dengan penghitungan sbb: Kekurangan bayar PPh Pasal 25 bulan Juni 2010 Rp60.000.000,00 Bunga = 3 x 2% x Rp60.000.000,00 Rp 3.600.000,00 Jumlah yang harus dibayar Rp63.600.000,00 1 Juli 2010 – 18 September 2010 = 3 bulan
Contoh SPT Tahunan PPh tahun 2010 (tahun takwim) yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2011 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan PPh tersebut diterbitkan STP pada tanggal 13 Juni 2011 dengan penghitungan sbb: - Kekurangan bayar PPh Rp1.000.000,00 - Bunga = 6 x 2% x Rp1.000.000,00= Rp 120.000,00 - Jumlah yang harus dibayar Rp1.120.000,00 1 Januari 2011 – 13 Juni 2011 = 6 bulan
PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2 yaitu sanksi administrasi berupa bunga dalam hal WP membetulkan sendiri SPT yg mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar; Pasal 9 ayat 2a KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo; Pasal 19 ayat 1 KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila atas pajak yang terutang menurut ketetapan tidak atau kurang dibayar; Pasal 19 ayat 2 KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga karena diberikannya angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran; Pasal 19 ayat 3 KUP yakni sanksi administrasi berupa bunga karena perpanjangan waktu penyampaian SPT.
PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa denda Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak tersebut masing- masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 7 KUP yaitu sanksi administrasi berupa denda apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya;
Contoh Pengusaha Kena Pajak A pada tanggal 30 Mei 2010 menyerahkan Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp10juta kepada Pengusaha Kena Pajak B. Pelunasan dilakukan oleh A pada tanggal 2 Juli 2010 dan bersamaan dengan itu PKP A menerbitkan Faktur Pajak Standar tertanggal 2 Juli 2010. DJP menerbitkan STP 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00 PKP A terlambat membuat Faktur Pajak Standar yang seharusnya paling lambat tanggal 30 Juni 2010. Apabila keterlambatan tersebut diketahui DJP misal melaui pemeriksaan, maka PKP A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% x DPP
VII Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (RESTITUSI)
Permohonan RESTITUSI Selain WP dgn kriteria tertentu WP dengan kriteria tertentu PEMERIKSAAN SURAT KETETAPAN PAJAK PENELITIAN Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Dirjen Pajak Yaitu kegiatan ekspor BKP dan atau penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN Per. Dirjen Pajak No: PER-122/PJ/2006 paling lambat: 3 bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN. Apabila setelah lewat jangka waktu tsb Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Pasal 17 B UU KUP Pasal 17 C UU KUP
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN RESTITUSI PPN UNTUK KEGIATAN TERTENTU (Per. Dirjen Pajak No: PER-122/PJ/2006) Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat: a) 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah. b) 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain PKP dimaksud dengan huruf a. c) 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh 1) PKP selain PKP dengan kriteria tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; atau 2) PKP, termasuk PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
WP dengan kriteria tertentu (Kep. Menkeu No:544/KMK.04/2000 jo No:235/KMK.03/2003) a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; d) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
PEMERIKSAAN TERHADAP WP DENGAN KRITERIA TERTENTU Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. (Pasal 17 C angka 4 UU KUP) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. (Pasal 17C angka 5 UU KUP)
Contoh PT DEF adalah WP badan yang TIDAK ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT DEF menyampaikan SPT Tahunan 2009 pada tanggal 31 Maret 2010 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak (Rp 482.500.000,00) Pajak yang lebih dibayar (Rp 200.000.000,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Terhadap SPT Tahunan 2009 atas nama PT DEF, DJP melakukan pemeriksaan dan paling lambat tanggal 30 Maret 2011 harus sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan paling lambat tanggal 31 April 2011 harus diterbitkan SKPLB.
Contoh PT LMN adalah WP badan yang ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT LMN menyampaikan SPT Tahunan 2009pada tanggal 31 Maret 2010 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak (Rp 482.500.000,00) Pajak yang lebih dibayar (Rp 200.000.000,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Setelah dilakukan penelitian diterbitkan SKPPKP pada tanggal 20 Juni 2010 dengan jumlah restitusi sesuai permohonan. DJP menerbitkan SKPKB Apabila misalnya DJP melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan ditemukan ketidakbenaran sehingga PPh terutang menjadi Rp312.500.000,00. Jumlah Pokok Pajak Rp312.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak (482,5juta – 200juta) Rp282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 17C (5) (100%) Rp 30.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00
VIII PENAGIHAN PAJAK
OBJEK PENAGIHAN PAJAK berdasarkan UU KUP Jumlah pajak yang terutang STP SKPKB SKPKBT Tambahan jumlah pajak yang harus dibayar SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu ditagih dengan Surat Paksa tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak Pasal 20 angka 1 UU KUP
CONTOH Seorang WP Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwim memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 2006 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir. Pada tanggal 10 April 2010 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan penghitungan sebagai berikut : 1. Pajak yang terutang Rp1.725.000,00 2. Kredit Pajak : Rp 725.000,00 3. Pajak yang kurang dibayar Rp1.000.000,00 4. Bunga 2 tahun =2% X 24 X Rp1.000.000,00 Rp 480.000,00 5. Pajak yang masih harus dibayar Rp1.480.000,00 harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan yaitu sampai dengan tgl 9 Mei 2010. Apabila sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 SKPKB tersebut belum dilunasi oleh WP maka dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.
BUNGA PENAGIHAN Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 1 UU KUP)
CONTOH Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 Oktober 2011. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2010 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 September 2011 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayar Rp1.200.000,00 Bunga 9 bulan (Pasal 13 ayat 2) Rp 216.000,00 Pajak yang masih harus dibayar Rp1.416.000,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 Oktober 2011. Bunga Penagihan: 2% x 1 x 1.416.000,00 = Rp28.320,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)
PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran atas : Pajak yang terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PPh. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 2 UU KUP) Permohonan pengangsuran atau penundaan ini dapat dilakukan apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya. Pasal 9 angka 4 UU KUP jo Kep. Menkeu No: 541/KMK.04/2000
Contoh Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan. Dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB dengan rincian sbb: Jumlah Pokok Pajak Rp40.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp30.000.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp10.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 5.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp15.000.000,00 Misalkan jatuh tempo 10/10/10 Disetujui pembayaran secara mengangsur dengan skedul angsuran: I. 15/11/10; II. 15/12/10; dan III. 15/1/11 masing-masing Rp5.000.000,00. Perhitungan bunga penagihan: I. 2 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp200.000,00 II. 3 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp300.000,00 III. 4 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp400.000,00 Rp900.000,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )

Empfohlen

NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Thin DunXpiet
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakFair Nurfachrizi
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22aninchuy
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAnnisa Khoerunnisya
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23aninchuy
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objekkaromah95
 

Empfohlen

NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Thin DunXpiet
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakFair Nurfachrizi
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22aninchuy
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAnnisa Khoerunnisya
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23aninchuy
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objekkaromah95
 
NPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKPNPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKPArifRachmanPutra1
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kupIke Hanisyah
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahRizky Ariestiyansyah
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakErwin Buulolo
 
Kode etik konsultan pajak
Kode etik konsultan pajakKode etik konsultan pajak
Kode etik konsultan pajakiyandri tiluk wahyono
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptDipoTriMartiano
 
PPN Faktur Pajak
PPN Faktur PajakPPN Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukaiDanis Maulana
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) Umiatulazizah
 
Soal latihan kasus myob
Soal latihan kasus myobSoal latihan kasus myob
Soal latihan kasus myobAri Gunawan Agaom
 
PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN Pengantar & KarakterPPN Pengantar & Karakter
PPN Pengantar & Karakterkaromah95
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat TerutangPPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutangkaromah95
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pphMuhammad Amri
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008Dudi Wahyudi
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptDipoTriMartiano
 
PPN Faktur Pajak
PPN Faktur PajakPPN Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) Umiatulazizah
 
PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN Pengantar & KarakterPPN Pengantar & Karakter
PPN Pengantar & Karakterkaromah95
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat TerutangPPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutangkaromah95
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 

Was ist angesagt? (20)

NPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKPNPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKP
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Kode etik konsultan pajak
Kode etik konsultan pajakKode etik konsultan pajak
Kode etik konsultan pajak
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
 
PPN Faktur Pajak
PPN Faktur PajakPPN Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukai
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
 
Soal latihan kasus myob
Soal latihan kasus myobSoal latihan kasus myob
Soal latihan kasus myob
 
PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN Pengantar & KarakterPPN Pengantar & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat TerutangPPN Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 

Andere mochten auch

1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakannatal kristiono
 
Try Out Indonesia CPA Exam
Try Out Indonesia CPA ExamTry Out Indonesia CPA Exam
Try Out Indonesia CPA ExamPublishing
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKYABES HULU
 
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pajak Sumenep
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanFair Nurfachrizi
 
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...Uofa_Unsada
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1Triyani Budianto
 
contoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangancontoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuanganRendy Franata
 
My Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should Too
My Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should TooMy Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should Too
My Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should TooParker Brand Creative Services
 
Presenters Tool Belt - What Every Presenter Should Carry
Presenters Tool Belt - What Every Presenter Should CarryPresenters Tool Belt - What Every Presenter Should Carry
Presenters Tool Belt - What Every Presenter Should CarryEmpowered Presentations
 
Connect With Your Audience
Connect With Your AudienceConnect With Your Audience
Connect With Your AudienceSlides That Rock
 
Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)
Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)
Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)Jesse Desjardins - @jessedee
 
SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...
SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...
SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...Empowered Presentations
 
Healthcare Napkins All
Healthcare Napkins AllHealthcare Napkins All
Healthcare Napkins AllDan Roam
 

Andere mochten auch (20)

1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
 
Try Out Indonesia CPA Exam
Try Out Indonesia CPA ExamTry Out Indonesia CPA Exam
Try Out Indonesia CPA Exam
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
 
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
NPWP Dan PPh Bagi WP OP Karyawan 1
 
contoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangancontoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangan
 
My Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should Too
My Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should TooMy Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should Too
My Tweet Story: How I Joined the Conversation & Why You Should Too
 
Presenters Tool Belt - What Every Presenter Should Carry
Presenters Tool Belt - What Every Presenter Should CarryPresenters Tool Belt - What Every Presenter Should Carry
Presenters Tool Belt - What Every Presenter Should Carry
 
Connect With Your Audience
Connect With Your AudienceConnect With Your Audience
Connect With Your Audience
 
Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)
Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)
Roba Esta Presentacion! (Steal This Presentation!)
 
THIRST
THIRSTTHIRST
THIRST
 
STEAL THIS PRESENTATION!
STEAL THIS PRESENTATION! STEAL THIS PRESENTATION!
STEAL THIS PRESENTATION!
 
SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...
SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...
SMOKE - The Convenient Truth [1st place Worlds Best Presentation Contest] by ...
 
Social Media for Business
Social Media for BusinessSocial Media for Business
Social Media for Business
 
Healthcare Napkins All
Healthcare Napkins AllHealthcare Napkins All
Healthcare Napkins All
 

Ähnlich wie Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )

Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxAtikaSitiAminah1
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiBayu Prasetyo
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTsaidah2323
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanGuruh Agustinus
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanGuruh Agustinus
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakDudi Wahyudi
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxRizanaAlia
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfNurFaridSyahbana
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakanNoviaIslan
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakaulawendi
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanrizkadwiharyanti
 

Ähnlich wie Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN ) (20)

Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
 
Kup I
Kup IKup I
Kup I
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
 
2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx
 
Booklet KUP
Booklet KUPBooklet KUP
Booklet KUP
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1Riyan afiantoro rmk 1
Riyan afiantoro rmk 1
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
pp
pppp
pp
 
Npwp&Pkp
Npwp&PkpNpwp&Pkp
Npwp&Pkp
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawan
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawan
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptx
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakan
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 

Kürzlich hochgeladen

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 

Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )

  • 1.
  • 2. Fase timbulnya hak dan kewajiban Fase self assessment Fase Pengawasan Fase Sengketa Fase Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak Berlakunya UU Hak dan kewajiban Ber-NPWP & PKP Menyampai- kan SPT Diperiksa ? Tidak Pemeriksaan Ketetapan Pajak Setuju? Ya Tidak Keberatan Surat Kep. Keberatan Setuju? Ya Tidak BANDING PUTUSAN BANDING Ya S E L E S A I 10 Th Pembukuan
  • 3.
  • 4. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI dan MELAPORKAN USAHA Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (Pasal 2 angka 1 UU KUP) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 angka 2 UU KUP)
  • 5. KETENTUAN MENGENAI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 2 ayat (5)
  • 6. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 01.234.567.8 – 999 . 000 Kode WP Kode KPP Kode cbg
  • 7. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Khusus untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut : a) Kode WP sama dengan kode WP pusat, kode WP domisili atau kode WP suami. b) Kode Administrasi perpajakan: 3 (tiga) digit pertama merupakan kode KPP dimana WP mendaftar dan 3 (tiga) digit terakhir menunjukkan kode urutan cabang.
  • 8. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP Orang pribadi yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila s/d suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WP sebagai pemungut/ pemotong pajak wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP WAJIB PAJAK paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan paling lambat pada akhir bulan berikutnya sebelum memungut/memotong PMK No.73/PMK.03/2012
  • 9. NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN Penghasilan isteri digabung dengan suami NPWP isteri = NPWP suami yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP
  • 10. CONTOH Udin bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang pendidikan. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 20 Mei 2008 dengan nama Yayasan Bhakti Utama. Kegiatan usaha baru benar benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2008. Yayasan Bhakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Saat usaha mulai dijalankan Yayasan Bhakti Utama adalah tanggal 20 Mei 2008. Yayasan Bhakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama tanggal 21 Juni 2008.
  • 11. CONTOH Udin, seorang bujangan (TK/-) mulai bekerja pada tanggal 1 Pebruari 2008 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp2.000.000,00. Karena Udin belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan maka PTKP setahun adalah Rp15.840.000,00. Asumsi penghasilan neto Udin tetap, maka pada bulan ke-8 (September 2008) penghasilan neto Udin adalah Rp16.000.000,00 telah melebihi PTKP. Udin wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, yaitu paling lambat akhir bulan Oktober 2008.
  • 12. CONTOH Seno, bujangan (TK/-) adalah pengangguran. Namun Seno memiliki deposito dengan bunga per bulan sebesar Rp2.000.000,00. Bunga tersebut mulai diperoleh sejak bulan Februari 2009. Atas penghasilan bunga tersebut telah dipotong PPh yang bersifat Final oleh bank. Bagaimana kewajiban NPWPnya?
  • 13. KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA SETIAP WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAH A yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP PENGUSAH A KENA PAJAK tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP Wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  • 14. PENGUSAHA Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 14 UU PPN) Pengusaha kecil Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00. (Per. Menkeu No:68/PMK.03/2010)
  • 15. KEWAJIBAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHANYA BADAN Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Sebagai Pengusaha Kecil, yang memilih menjadi PKP Sebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKP WAJIB PAJAK wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP Sebagai Pengusaha Kecil, yang tidak memilih menjadi PKP sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP> batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya
  • 16. Contoh PT Pluto adalah perusahan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise dengan pemilik merk “Kentucky Fried Chicken” di USA. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 10 Januari 2009. Usaha mulai aktif dijalankan pada tanggal 1 Maret 2009 dan rumah makan mulai dibuka tanggal 1 April 2009. PT Pluto adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal 10 Januari 2009. PT Pluto adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud (franchise) dari luar Daerah Pabean. Namun PT Pluto bukan PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah makanan minuman di rumah makan (bukan Barang Kena Pajak) PT Pluto tidak wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  • 17. Contoh PT Yupiter adalah pedagang besar komputer. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 10 Mei 2010. Usaha mulai aktif dijalankan yaitu dengan mulai menjual komputer pada tanggal 1 Juni 2010. PT Yupiter adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 11 Juni 2010. PT Yupiter adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan. PT Yupiter adalah PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah komputer yang merupakan Barang Kena Pajak PT Yupiter wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP, yaitu sebelum tanggal 1 Juni 2010 (bersamaan dengan kewajiban mendaftarkan diri).
  • 18. Contoh Misalkan PT Yupiter tersebut dalam tahun buku 2010 omset penjualan komputernya tidak lebih dari Rp600juta. PT Yupiter merupakan PENGUSAHA KECIL dan dengan permohonan, pengukuhan PKP dapat dicabut. Setelah pengukuhan PKP dicabut, apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP dan atau JKP lebih dari Rp600juta PT Yupiter wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya
  • 19. NPWP dan PKP JABATAN Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya. Dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 2 ayat 4 UU KUP
  • 20. Pengukuhan PKP secara jabatan untuk Pengusaha yang telah melampaui batasan sebagai Pengusaha kecil Dalam hal pengusaha telah melampaui batasan sebagai Pengusaha Kecil tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya atau pengukuhan dilakukan secara jabatan maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah bulan seharusnya pengusaha tersebut melaporkan usahanya. Kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP. (Per. Menkeu No:68/PMK.03/2010)
  • 21. Contoh Toko barang elektronik “X” (milik orang pribadi), jumlah peredaran bruto/ omzet bulan Januari 2011 s/d Mei 2011 mencapai Rp500juta. Sedangkan omzet bulan Juni adalah Rp200juta. Dengan demikian, batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Juni 2011, sehingga Toko “X” harus segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP setempat selambat-lambatnya 31 Juli 2011. Tetapi apabila Toko “X” baru melapor ke KPP pada tanggal 20 Agustus 2011, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011. Pada bulan Februari 2012 KPP memperoleh data bahwa Firma “Z” pada tahun 2011 mempunyai omzet sebesar Rp1milyar. Selanjutnya berdasarkan penelitian diketahui bahwa batasan omzet Rp600juta sudah terlampaui pada bulan Juli 2011, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 1 September 2011.
  • 22. TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP tempat kedudukan Wajib Pajak Ditetapkan oleh Dirjen Pajak Bagi WP tertentu KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar/Madya (Per-9/PJ/2008) WP Badan WP Orang Pribadi Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar &/tempat kegiatan usaha, apabila WP OP melakukan kegiatan usaha
  • 23. TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak badan/ tempat tinggal WP orang pribadi tempat kegiatan usaha apabila WP OP melakukan kegiatan usaha/ kantor cabang Untuk kewajiban perpajakan: - PPh badan/PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 25 dan 29) - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM Untuk kewajiban perpajakan: - PPh Pot Put - PPN dan PPnBM Kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM terutang dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi) apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 dan Pasal 26 tidak dapat dilakukan pemusatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. (SE-23/PJ.43/2000)
  • 24. TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI Bagi WP OP yang berstatus sebagai karyawan Di KPP Domisili Melalui KPP Lokasi Diproses sesuai ketentuan yang berlaku. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar. KPP lokasi mengirimkan permohonan pendaftaran ke KPP Domisili. NPWP diberikan oleh KPP Lokasi. Per-16/PJ/2007
  • 25. TEMPAT PELAPORAN KEGIATAN USAHA pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ditetapkan oleh Dirjen Pajak PKP tertentu KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan & Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP WP Besar (Per-9/PJ/2008) tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
  • 26. KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan dan restoran. Per-32/PJ./2010 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili).
  • 27. SANKSI BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHA Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b UU KUP)
  • 28. PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Dalam hal WP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Ke KPP Lama Ke KPP Baru KPP Lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya, untuk diberikan ke KPP baru KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya atau setelah menerima Surat PindahPer-44/PJ./2008
  • 29. PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka KPP lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari PKP atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari KPP baru KPP baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari KPP lama KPP lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP baru paling lama pada hari kerja berikutnya. Per-44/PJ./2008
  • 30. PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak Kep-161/PJ./2001
  • 31. PENGHAPUSAN NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kep-161/PJ./2001
  • 32. PENCABUTAN PKP Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; Bubar; tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kep-161/PJ./2001 Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku ybs. Paling lama 2 bulan sejak permohonan diterima, setelah dilakukan pemeriksaan DJP harus memberikan keputusan. Jika tidak, maka dianggap dikabulkan. (Pasal 13 angk (2), (3), dan (4) Kep-161/PJ./2001)
  • 33.
  • 34. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. (Pasal 1 angka 29 UU KUP)Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. (Pasal 28 ayat (9) UU KUP)
  • 35. YANG WAJIB PEMBUKUAN Wajib Pajak Badan di Indonesia Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, Pasal 28 ayat (1) UU KUP
  • 36. YANG TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar 8 ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 14 ayat (2) UU PPh) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pasal 28 ayat (2) UU KUP)
  • 37. WP Orang Pribadi yang tidak memilih menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan jangka waktu tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan Kep-536/PJ./2000
  • 38. WP Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan WP Orang Pribadi yang memilih menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netodikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan Kep-536/PJ./2000
  • 39. Arnold adalah pengusaha bengkel motor. Menjadi Wajib Pajak sejak awal 2008. Arnold merupakan Pengusaha Kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan sejak awal tahun 2011 telah memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Total omset selama tahun 2011 adalah Rp500juta dengan rincian sbb: omset JKP sebesar Rp400juta; omset BKP Rp100juta. WP Orang Pribadi Pengusaha kecil Tidak wajib pembukuan tetapi wajib pencatatan Apabila memilih menyelenggarakan pencatatan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tidak wajib PKP
  • 40. Arnold adalah pedagang eceran yang memiliki toko kelontong. Menjadi Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 10 Januari 2011 dan telah memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Total omset tahun 2011 adalah 400juta. Karena merupakan pengusaha kecil, setelah mengajukan permohonan, status PKPnya dicabut sejak 15 Maret 2012. Pada tahun 2012 mencatat omset sebesar Rp700juta terdiri dari Rp500juta omset BKP dan Rp200juta omset bukan BKP. Tidak wajib PKP (Pengusaha Kecil) karena omset BKP tidak melebihi Rp600juta wajib pembukuan karena omset > 600juta WP Orang Pribadi
  • 41. KETENTUAN MENGENAI PEMBUKUAN harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Pasal 28 ayat (3) sd ayat (8) UU KUP
  • 42. PRINSIP TAAT ASAS prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi
  • 43. STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.
  • 44. STELSEL KAS UNTUK PENGHITUNGAN PPh Pemakaian stelsel kas murni dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb: Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). stelsel campuran
  • 45. PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing bentuk usaha tetap Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa LN Kontrak Investasi Kolektif WP yg menyajikan lapkeu dlm mata uang fungsional menggunakan US $ sesuai SAK di Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dng mengajukan srt permohonan kpd Kakanwil DJP, paling lambat 3 bln seb tahun buku yang diselenggarakan dlm bahasa Inggris dan mata uang US$ tsb dimulai, atau 3 bln sejak tgl pendirian bagi WP baru. PMK: 196/PMK.03/2007 PMK: 24/PMK.11/2012
  • 46. PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tgl pendirian/ 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ tersebut dimulai.PMK: 196/PMK.03/2007
  • 47. SANKSI TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN Wajib Pajak yang ternyata : Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$, atau permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; atau Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ atau telah memberitahukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang Rupiah; maka izin untuk menyelenggarakan pembukuan dlm bhs Inggris dan mata uang US$ dicabut dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USS$. kecuali WP memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US$ dalam batas waktu 3 bulan setelah tahun buku berjalan
  • 48. PENYIMPANAN DOKUMEN Buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan Pasal 28 ayat (11) UU KUP
  • 49. SANKSI BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN ADMINISTRASI PIDANA apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Pembukuan) dan Pasal 29 (Pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang berupa kenaikan sebesar :50 % dari PPh yang tidak atau kurang dibayar;100 % dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Pasal 13 (1) d dan Pasal 13 (3) UU Setiap orang yang dengan sengaja:memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara penjara paling lama 6 thn dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar Pasal 39 (1) f dan g UU KUP
  • 50.
  • 51. SPT SPT Masa SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 21 dan Pasal 26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 25 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPN PPN bagi Pemungut PPn BM yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak meliputi: -SPT Tahunan PPh WP Badan -SPT Tahunan PPh WP OP -SPT Tahunan PPh Pasal 21 -SPT Tahunan Pembetulan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dng ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 11 UU KUP) Definisi SPT
  • 52. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. (Pasal 3 ayat (1) UU KUP) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturanan Menkeu. (Pasal 3 ayat (1a) UU KUP) Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (2) UU tentang KUP) Kewajiban penyampaian SPTSPT
  • 53. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.(pasal 4 ayat (1) UU KUP) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. yaitu yang tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. harus memenuhi syarat sbb: -memiliki NPWP -telah menyampaikan SPT Tahunan Pph Tahun Pajak terakhir -Menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan -Memiliki Surat kuasa Khusus dari WP dng format yg telah ditetapkan (PMK:22/PMK.03/2008) Penandatangan SPTSPT
  • 54. SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen, atau menyatakan LB disampaikan setelah 3 thn sesudah berakhirnya masa pajak, bagian thn pajak, atau tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, atau SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan skp {Pasal 3 ayat (7) UU tentang KUP} SPT
  • 55. Surat Pemberitahuan tidak lengkap apabila nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT; elemen SPT Induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi; SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus; SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan; atau SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran PPh Pasal 29. SPT
  • 56. LAMPIRAN YANG DISYARATKAN Lampiran Surat Pemberitahuan yang disyaratkan adalah lampiran Surat Pemberitahuan Induk dan atau lampiran- lampiran lainnya yang disyaratkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak Nomor:214/PJ./2001 tentang KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN (per Jenis Pajak) SPT
  • 57. CARA PENYAMPAIAN SPT Disampaikan Secara langsung diberi bukti penerimaan oleh petugas yang ditunjuk Disampaikan melalui pos tercatat bukti/resi serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT Disampaikan secara elektronik kepada WP diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk SPT yang telah diterima Ditjen Pajak SPT
  • 58. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT SPT MASA Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. SPT TAHUNAN Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak utk PPh OP, dan paling lambat 4 (empat) setelah akhir Tahun Pajak untuk PPh Badan Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. SPT Pasal 3 ayat (3) UU KUP
  • 59. Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT SP T ADMISNISTRASI SPT tdk disampaikan dlm jk waktunya dikenakan sanksi adm denda seb Rp500rb untuk SPT Masa PPN, Rp100rb SPT Masa lainnya, Rp1juta SPT Tahunan PPh Bdn dan seb Rp100rb untuk SPT Tahunan PPh OP (Pasal 7 ayat 1 UU KUP) Apabila SPT tdk disampaikan dlm jk waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tdk disampaikan pada waktunya sbgaimana ditentukan dalam Surat Teguran; maka jumlah pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi adm berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPh, 100% untuk PPh PotPut, 100% untuk PPN dan PPnBM (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) Karena kealpaan pertama kali tdk menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pd pendapatan negara dikenakan sanksi adm berupa kenaikan seb 200% dr jumlah pajak yg kurang dibayar yg ditetapkan melalui penerbitan SKPKB (Pasal 13A UU KUP)
  • 60. SP T Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT PIDANA Karena kealpaan tdk menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pd pendapatan negara dan perbuatan tsb setelah perbuatan pertama sesuai psl 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yg tdk/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tdk/kurang dibayar atau dipidana dgn pidana kurungan paling singkat 3 bln atau paling lama 1 tahun (Pasal 38 UU KUP) Karena sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 39)
  • 61. Hak WP berkaitan dengan penyampaian SPT Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Pembetulan SPT Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT SPT
  • 62. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan. (Pasal 3 ayat (4) UU KUP) Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, WP dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT
  • 63. Prosedur Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan); Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut penghitungan sementara Kurang Bayar, berupa Surat Setoran Pajak (SSP); Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan keputusan persetujuan/penolakan atas permohonan WP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap. Apabila Kepala KPP tidak memberikan keputusan sesuai jangka waktu di atas, maka permohonan WP dianggap diterima. SPT
  • 64. Akibat administratif penundaan penyampaian SPT Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 3 UU KUP) SP T
  • 65. CONTOH PT ABC diijinkan menunda penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 (Tahun Takwim) sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 dengan perhitungan sementara pajak terutang sebesar Rp100juta dan kredit pajak Rp80juta. Kekurangan pajak (PPh Pasal 29) sebesar Rp20juta dilunasi pada tanggal 25 Maret 2009. PT ABC menyampaikan SPT sesungguhnya pada tanggal 30 Juni 2009 dengan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp120juta. Kekurangan pembayaran dilunasi tanggal 28 Juni 2009. Dari kasus di atas maka PT ABC dikenakan bunga sebesar: 2% x 2 x Rp20.000.000,00 = Rp800.000,00 Jumlah bulan dihitung sejak 1 Mei 2009 – 28 Juni 2009 = 2 bulan.
  • 66. PEMBETULAN SPT Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (Pasal 8 ayat 1 UU KUP) SP T Dalam hal pembetulan SPT sbgmana ayat(1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT hrs disampaikan paling lama 2 thn sebelum daluwarsa penetapan (pasal 8 ayat (1 a) UU KUP) (1a) UU KUP)
  • 67. Akibat administratif pembetulan SPT Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan (Pasal 8 ayat 2 UU KUP) Mis. PT ABC membetulkan sendiri SPT PPh Badan Tahun 2007 pada tanggal 10 Februari 2009 dan pajak terutang dari Rp120juta menjadi Rp150juta. Atas kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp30juta dibayar tanggal 9 Februari 2009. Maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar: 2% x 10 x Rp30.000.000,00 = Rp6.000.000,00 Bunga dihitung sejak 1 Mei 2008 sampai dengan 9 Februari 2009 = 10 bulan. SP T
  • 68. PEMBETULAN SPT Walaupun telah dilakukan pemeriksaan , tapi belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yg dilakukan WP sbgmana dimaksud dlm psl 38, thd ketidakbenaran tsb tidak dilakukan penyidikan apabila WP dng kemauan sendiri mengungkap ketidak benaran tsb diserta pelunasan kekurangan pembayaran beserta denda sebesar 150% dari jumlah pajak yg kurang dibayar ( Psl 8 ayat 3 UU KUP) Walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan tapi belum menerbitkan skp, WP dg kesadaran sendiri membuat laporan tersendiri ketidakbenaran pengisian SPT yg dpt mengakibatkan: (pajak, rugi,harta,modal)menjadi lebih besar/kecil, maka pajak yg kurang dibayar dikenakan sanksi adm berupa kenaikan seb 50% dan hrs dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan (Psl 8 ayat 4 dan 5 UU KUP)
  • 69. Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima skp, SK Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding, atau Putusan PK tahun pajak sebelumnya,atau bbrp thn pjk seblmnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dgn rugi fiskal yg telah dikompensasikan dlm SPT Tahunan yg akan dibetulkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SK2 tsb diatas (Pasal 8 ayat 6 UU KUP) SP T PEMBETULAN SPT
  • 70. CONTOH Atas SPT Tahunan PPh 2007 dilakukan pemeriksaan dan pada 6 Januari 2010 diterbitkan skp yg menyatakan rugi fiskal seb Rp70.000.000,- PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2008 yang menyatakan: Penghasilan Neto Rp200.000.000,- Kompensasi kerugian SPT Tahunan PPh 2007 Rp150.000.000,- - Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,- Berdasarkan skp tersebut Dirjen Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 sbb: Penghasilan Neto Rp200.000.000,- Rugi menurut ketetapan pajak 2007 Rp 70.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Rp130.000.000,- Penghasilan Kena Pajak sebelum pembetulan Rp50.000.000,- Penghasilan Kena Pajak setelah pembetulan Rp130.000.000,-
  • 71. WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPh Pasal 25. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak PMK NO.183/PMK.03/2007
  • 72. WP TERTENTU YG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM JANGKA WAKTU YG DITENTUKAN Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak; Wajib Pajak badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya. Wajib Pajak Non Efektif
  • 73.
  • 74. SARANA PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dng menggunakan formulir atau telah dilakukan dng cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP dan kode akun pembayaran berdasarkan Perdirjen No.38/PJ/2009 jo. Perdirjen No.23/PJ/2010
  • 75. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.(Pasal 9 ayat 1 UU KUP) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pph harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. (Pasal 9 ayat 2 UU KUP) STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (Pasal 9 ayat 3 UU KUP)
  • 76. SANKSI ADMINISTRASI TERLAMBAT MENYETOR ATAU MEMBAYAR Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah tgl jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi adm berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jt.tempo pembayaran sampai dng tgl pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2a UU KUP) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan setelah tgl jt.tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi adm berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tgl pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat 2b UU KUP)
  • 77. Contoh: Angsuran masa Pajak Penghasilan pasal 25 PT. A sejumlah Rp10.000.000,- per bulan. Angsuran masa Mei 2008 dibayar tgl 18 Juni 2008 (terlambat bayar) dan dilaporkan tgl 19 Juni 2008. Apabila pd tgl 15 Juli 2008 diterbitkan STP, maka sanksi bunga dalam STP tersebut dihitung 1(satu) bulan yaitu: 1 x 2% x Rp10.000.000,- = Rp200.000,-
  • 78. SANKSI ADMINISTRASI KARENA TIDAK/KURANG DIBAYAR Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg hrs dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 ayat 1 UU KUP)
  • 79. CONTOH SKPKB diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008 dgn jumlah pajak yg masih hrs dibayar Rp10.000.000,-. Harus dilunasi paling lambat tanggal 6 November 2008.Sampai dng 6 Nopember 2008 baru dibayar sejumlah Rp6.000.000,-. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan STP dng perhitungan: Pajak yg masih hrs dibayar : Rp10.000.000,- Dibayar pd tgl pelunasan : Rp 6.000.000,- Kurang bayar : Rp 4.000.000,- Bunga 1 bulan: 2% x 4.000.000,- = Rp80.000,- Apabila WP membayar pd 3 Desember 2008 seb.Rp10juta, maka pd 5 Desember diterbitkan STP atas bunga sbb: Pajak yg masih hrs dibayar : Rp10.000.000,- Dibayar setelah lewat jt tempo : Rp10.000.000,- Kurang bayar : Rp 0,- STP atas bunga: 2% x 10.000.000,- = Rp200.000,- (penjelasan psl 9 ayat (1) UU KUP)
  • 80. PEMINDAHBUKUAN Pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan, dapat dilakukan melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain. Adanya Kelebihan Pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKPLB telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak Adanya pemberian bunga terhadap Wajib Pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Adanya kesalahan dalam mengisi SSP baik yang menyangkut Wajib Pajak Sendiri maupun Wajib Pajak lain
  • 81.
  • 82. Definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yg dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 25 UU KUP
  • 83. KEWENANGAN dan TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 29 ayat 1 UU KUP) Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 31 UU KUP) Peraturan Menkeu Nomor: 199/PMK.03/2007 jo. Peraturan Menkeu Nomor 82/PMK.03/2011
  • 84. Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi; c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya e. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dapat dilakukan dalam hal:
  • 85. Tujuan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d. Wajib Pajak mengajukan keberatan; e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; f. pencocokan data dan atau alat keterangan; g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; i. Pemeriksaan dlm rangka penagihan pajak; j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang waktu kompensasi kerugian sehub dng pemberian fasilitas perpajakan; k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B.
  • 86. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Surat Edaran Nomor: SE-10/PJ.7/2004 Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Bukti Permulaan
  • 87. PEMERIKSAAN RUTIN PEMERIKSAAN YANG BERSIFAT RUTIN YG DILAKUKAN TERHADAP WP SEHUBUNGAN DGN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA WP OP atau Badan yang menyampaikan: -SPT Tahunan/Masa yang menyatakan Lebih Bayar -SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar -SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sbg akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya WP OP atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yg ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sbgmana dalam surat teguran WP OP atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yg kewajiban PPNnya diduga tidak dilaksanakan Dapat dilaksanakan dalam hal: SE-10/PJ.7/2004
  • 88. PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WP YANG TERPILIH BERDASARKAN SKOR RISIKO KEPATUHAN Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPH WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPH WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi Terdiri dari: SE-10/PJ.7/2004
  • 89. PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP WP SEHUBUNGAN DGN ADANYA INFORMASI, DATA, LAPORAN KEMUNGKINAN TERJADINYA PENYIMPANGAN PAJAK ATAU PENGADUAN YG BERKAITAN DENGANNYA SERTA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ATAU DATA UNTUK TUJUAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG2AN PERPAJAKAN, termasuk KARENA PERMINTAAN WP a. terdapat dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000; c. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, termasuk pemeriksaan ulang yang dilakukan apabila terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap serta dalam rangka memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. Permintaan Wajib Pajak. Dapat dilaksanakan dalam hal: SE-10/PJ.7/2004
  • 90. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN BUKTI PERMULAAN TENTANG ADANYA DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak. Dapat dilaksanakan apabila: SE-10/PJ.7/2004
  • 91. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN PAJAK PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN KANTOR yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak; yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun- tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana KantorPMK:199/2007
  • 92. PEMERIKSAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN LENGKAP PEMERIKSAAN SEDERHANA Pemeriksan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan; Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
  • 93. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Jangka waktu pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-34/PJ/2011 dan PER-35/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Per-34): -Dilakukan paling lama dlm jk waktu 4 bulan -Dgn alasan tertentu dpt diperpanjang 1 kali paling lama 4 bulan -Apabila dlm pemeriksaan lap ditemukan indikasi transfer pricing atau transaksi khusus lainnya yg berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka pemeriksaan dpt diperpanjang paling lama 24 bulan Pemeriksaan Kantor: -Dilakukan dlm waktu paling lama 3 bulan -Dng alsan tertentu dpt diperpanjang paling lama 3 bulan -Apabila ada indikasi transfer pricing diubah menjadi pemeriksaan lapangan
  • 94. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Jangka waktu pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-34/PJ/2011 dan PER-35/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain (Per-35): -Dilakukan paling lama dlm jk waktu 4 bulan -Dlm hal terkait penghapusan NPWP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP -Dlm hal terkait pencabutan pengukuhan PKP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP Pemeriksaan Kantor: -Dilakukan dlm waktu paling lama 14 hari -Dlm hal terkait penghapusan NPWP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP -Dlm hal terkait pencabutan pengukuhan PKP, hrs memperhatikan jk waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP
  • 95. WEWENANG PEMERIKSA PAJAK A. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya B. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP yang diperiksa C. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut D. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan E. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
  • 96. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK KETIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 3. memberikan keterangan yang diperlukan Pasal 29 ayat 3 UU KUP Norma Pemeriksaan wajib memenuhi permintaan peminjaman buku2, catatan2, & dokumen2 yg diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan & memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tgl surat permintaan, dan apabila permintaan tsb tidak dipenuhi WP, maka pajak yg terutang dapat dihitung secara jabatan; WP atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya; WP atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
  • 97. HAK WAJIB PAJAK Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan; PMK: 123/2006 Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat WP dengan hasil pembahasan atas tanggapan WP oleh Tim Pemeriksa Pajak; Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak.
  • 98. PRODUK PEMERIKSAA N PAJAK SKPK B Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKB T Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. BUKTI PERMULAAN K E T E T A P A N
  • 99. Sanksi administrasi berkaitan dengan pemeriksaan Atas pajak yang tidak/kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN/PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) Apabila kewajiban Pasal 28 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sbb (Pasal 13 ayat 3 UU KUP): - PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%. - PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%. - PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
  • 100. Sanksi WP menolak dilakukan pemeriksaan SANKSI ADMINISTRASI sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Atas pajak yang kurang bayar berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. sengaja Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara SANKSI PIDANA Pasal 39 (1) d UU KUP pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Dilakukan penetapan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yg tidak hanya diperoleh dari WP
  • 101. Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan WP tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. sengaja SANKSI PIDANA Pasal 39 (1) d UU KUP Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Atas pajak yang kurang bayar Dilakukan penetapan secara jabatan
  • 102. WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang kurang bayar Dapat juga meminta bantuan polisi setelah dilakukan penyegelan. Dapat dilakukan penetapan secara jabatan (ex officio) Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
  • 103. sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. WP tidak memberikan keterangan yang diperlukan Atas pajak yang kurang bayar Dapat dilakukan penetapan secara jabatan (ex officio) Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
  • 104.
  • 105. PENETAPAN Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP)
  • 106. PENETAPAN PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2009 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2009, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto: Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pembayaran oleh WP tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak, yaitu melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga dan dibayar sendiri.
  • 107. KETETAPAN Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP) KETETAPAN Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Surat Ketetapan Pajak
  • 108. Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2010 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh badan Tahun 2010, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto: Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan PT XYZ dalam SPT PPh Tahun 2010 tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sehingga PPh terutang kurang dilaporkan. maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak
  • 109. SURAT KETETAPAN PAJAK Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. (Pasal 1 angka 14 UU KUP)
  • 110. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 angkq 15 UU KUP) JUMLAH POKOK PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 6.000.000,00 JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK Rp 4.000.000,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI Rp 2.000.000,00
  • 111. PENERBITAN SKPKB Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang. Pasal 13 (1) UU KUP
  • 112. PENERBITAN SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; Pasal 13 (1) huruf a UU KUP Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. {Pasal 13 (2) UU KUP} Contoh: SPT PPh badan Tahun 2009 (Tahun Takwim) dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 20 Desember 2010 31/12/09 Berakhirny a tahun pajak 1/1/10 20/12/10 Terbit SKPKB 12 bulan
  • 113. Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2010 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2011, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret 2011. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Penghasilan Neto seharusnya adalah Rp1.100.000.000,00 sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp312.500.000,00. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2011 Jumlah Pokok Pajak Rp312.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000,00 Sanksi administrasi (bunga 10 bulan) Rp 6.000.000,00
  • 114. PENERBITAN SKPKB apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; Pasal 13 (1) huruf b UU KUP Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}
  • 115. Contoh PT ABC adalah WP badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, PT ABC belum menyampaikan SPT Tahunan PPh badan tahun 2009. Oleh KPP diterbitkan Surat Teguran pd tgl 20 April 2010 agar menyampaikan SPT dimaksud paling lambat tgl 3 Mei 2010. PT ABC baru menyampaikan SPT tersebut tgl 5 Mei 2010, dengan perincian sbb: Rugi (Rp200.000.000,00) PPh terutang Rp -- Kredit Pajak Rp -- Pajak yang kurang dibayar Rp -- Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata menunjukan laba neto sebesar Rp100juta sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp12.500.000,00. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Desember 2010 Jumlah Pokok Pajak Rp12.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp -- Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp12.500.000,00 Sanksi administrasi (50%) Rp 6.250.000,00
  • 116. PENERBITAN SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen); Pasal 13 (1) huruf c UU KUP Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :… c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}
  • 117. Contoh PT PQR adalah pabrikan tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, melaporkan SPT Masa PPN Desember 2010 dengan rincian sbb: Pajak Keluaran Rp200.000.000,00 Pajak Masukan Rp230.000.000,00 Kurang/(Lebih) bayar (Rp30.000.000,00) Atas kelebihan tersebut dikompensasikan ke Masa Januari 2011. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Pajak Keluaran adalah sebesar Rp220juta sehingga terdapat jumlah yang tidak seharusnya dikompensasi, DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Desember 2011 Jumlah Pokok Pajak Rp220.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak (Rp230.000.000,00) Jumlah Lebih bayar (Rp10.000.000,00) Dikompensasikan ke Masa Jan’05 Rp 30.000.000,00 Jumlah kekurangan Pokok Pajak Rp 20.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) c (100%) Rp 20.000.000,00
  • 118. PENERBITAN SKPKB apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yg terutang. Pasal 13 (1) huruf d UU KUP Ketentuan mengenai PEMBUKUAN Kewajiban WP ketika dilakukan pemeriksaan Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP}
  • 119. Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2009 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2010, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret 2010. Apabila ketika dilakukan pemeriksaan ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku2, catatan2 serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung. Berdasarkan data yang ada DJP menetapkan Penghasilan Neto sebesar Rp1,1milyar. DJP menerbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2010 Jumlah Pokok Pajak Rp312.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 15.000.000,00
  • 120. DALUWARSA PENERBITAN SKPKB (1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar…” Pasal 13 UU KUP (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. (5) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • 121. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 16 UU KUP) JUMLAH PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLAH PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN Rp 6.000.000,00 TAMBAHAN JUMLAH PAJAK Rp 4.000.000,00 BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI Rp 4.000.000,00 JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp 8.000.000,00
  • 122. PENERBITAN SKPKBT Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan -data baru dan atau -data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Pasal 15 UU KUP
  • 123. DATA BARU Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. (Penjelasan Pasal 15 UU KUP)
  • 124. Data yang semula belum terungkap yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang : a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Walaupun WP telah memberitahukan dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap. (Penjelasan Pasal 15 UU KUP)
  • 125. Data yang semula belum terungkap misalnya Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00 sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp5.000.000,00 biaya iklan di media masa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong data yang semula belum terungkap.
  • 126. Data yang semula belum terungkap misalnya Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud. Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut adalah data yang semula belum terungkap.
  • 127. Data yang semula belum terungkap misalnya Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli. Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya PPN yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.
  • 128. PENERBITAN SKPKBT Pasal 15 UU KUP (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
  • 129. Contoh Terhadap SPT PPh Pasal 23 Masa Desember 2009 a/n PT FGH telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 10 Oktober 2010 dengan perincian sbb: Jumlah Pokok Pajak Rp100.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp 90.000.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 10.000.000,00 Sanksi adm. bunga Pasal 13 (2) Rp 2.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 12.000.000,00 Pada bulan Mei 2011 ditemukan data baru berupa objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh PT FGH dan seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa Desember 2009 dengan jumlah pokok pajak Rp20juta. Sehingga seharusnya jumlah pokok pajak pada Masa Des’09 adalah Rp120juta. DJP menerbitkan SKPKBT tanggal 25 Mei 2011 Jumlah Pajak Rp120.000.000,00 Jumlah Pajak yang telah ditetapkan Rp100.000.000,00 Tambahan Jumlah Pajak Rp 20.000.000,00 Besarnya sanksi administrasi (100%) Rp 20.000.000,00
  • 130. DALUWARSA PENERBITAN SKPKBT Pasal 15 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. (4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • 131. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PAJAK YANG TERUTANG Rp10.000.000,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp16.000.000,00 JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Rp6.000.000,00 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. (Pasal 1 angka 17 UU KUP)
  • 132. PENERBITAN SKPLB Pasal 17 UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. untuk PPnBM, jumlah pajak yg dibayar lebih besar dari jumlah pajak yg terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yg tidak seharusnya terutang. SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi).
  • 133. Contoh PT XYZ adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2009 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2010, dengan perincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak (Rp 202.500.000,00) Pajak yang kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Kekurangan (PPh Pasal 29) tersebut dibayar tgl 25 Maret 2010. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Penghasilan Neto seharusnya adalah Rp900.000.000,00 sehingga PPh terutang seharusnya adalah Rp252.500.000,00. DJP menerbitkan SKPLB Pajak Yang Terutang Rp252.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak (Rp282.500.000,00) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak (Rp 30.000.000,00)
  • 134. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) POKOK PAJAK Rp10.000.000,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp10.000.000,00 PAJAK NIHIL Rp -- Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (Pasal 1 angka 18 UU KUP) POKOK PAJAK Rp -- JUMLAH KREDIT PAJAK Rp -- PAJAK NIHIL Rp --
  • 135. PENERBITAN SKPN Pasal 17A UU KUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
  • 136. Contoh PT JKL adalah WP badan yang melakukan kegiatan usaha industri garmen menyampaikan SPT PPh badan Tahun 2009 (tahun takwim) pada tgl 31 Maret 2010 yang menyatakan rugi, dengan perincian sbb: Rugi Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp -- Kredit Pajak Rp -- Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp Nihil Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah Rp400.000.000,00 dan PPh terutang tetap nihil. DJP menerbitkan SKPN Pokok Pajak Rp -- Jumlah Kredit Pajak Rp -- Pajak Nihil Rp --
  • 137. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. (Pasal 1 angka 19 UU KUP) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (Pasal 14 angka 2 UU KUP) sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
  • 138. PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga; Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
  • 139. PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan pajak Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
  • 140. Contoh PPh Pasal 25 Tahun 2010 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo tiap tanggal 15. Bulan Juni 2010, dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan kurang dibayar sebesar Rp60juta. Atas kekurangan PPh Pasal 25 tersebut diterbitkan STP pada tanggal 18 September 2010 dengan penghitungan sbb: Kekurangan bayar PPh Pasal 25 bulan Juni 2010 Rp60.000.000,00 Bunga = 3 x 2% x Rp60.000.000,00 Rp 3.600.000,00 Jumlah yang harus dibayar Rp63.600.000,00 1 Juli 2010 – 18 September 2010 = 3 bulan
  • 141. Contoh SPT Tahunan PPh tahun 2010 (tahun takwim) yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2011 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan PPh tersebut diterbitkan STP pada tanggal 13 Juni 2011 dengan penghitungan sbb: - Kekurangan bayar PPh Rp1.000.000,00 - Bunga = 6 x 2% x Rp1.000.000,00= Rp 120.000,00 - Jumlah yang harus dibayar Rp1.120.000,00 1 Januari 2011 – 13 Juni 2011 = 6 bulan
  • 142. PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat 2 yaitu sanksi administrasi berupa bunga dalam hal WP membetulkan sendiri SPT yg mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar; Pasal 9 ayat 2a KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo; Pasal 19 ayat 1 KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga apabila atas pajak yang terutang menurut ketetapan tidak atau kurang dibayar; Pasal 19 ayat 2 KUP yaitu sanksi administrasi berupa bunga karena diberikannya angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran; Pasal 19 ayat 3 KUP yakni sanksi administrasi berupa bunga karena perpanjangan waktu penyampaian SPT.
  • 143. PENERBITAN STP Pasal 14 UU KUP surat untuk melakukan tagihan sanksi administrasi berupa denda Pengusaha yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak tersebut masing- masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 7 KUP yaitu sanksi administrasi berupa denda apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya;
  • 144. Contoh Pengusaha Kena Pajak A pada tanggal 30 Mei 2010 menyerahkan Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp10juta kepada Pengusaha Kena Pajak B. Pelunasan dilakukan oleh A pada tanggal 2 Juli 2010 dan bersamaan dengan itu PKP A menerbitkan Faktur Pajak Standar tertanggal 2 Juli 2010. DJP menerbitkan STP 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00 PKP A terlambat membuat Faktur Pajak Standar yang seharusnya paling lambat tanggal 30 Juni 2010. Apabila keterlambatan tersebut diketahui DJP misal melaui pemeriksaan, maka PKP A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% x DPP
  • 146.
  • 147. Permohonan RESTITUSI Selain WP dgn kriteria tertentu WP dengan kriteria tertentu PEMERIKSAAN SURAT KETETAPAN PAJAK PENELITIAN Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Dirjen Pajak Yaitu kegiatan ekspor BKP dan atau penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN Per. Dirjen Pajak No: PER-122/PJ/2006 paling lambat: 3 bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN. Apabila setelah lewat jangka waktu tsb Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Pasal 17 B UU KUP Pasal 17 C UU KUP
  • 148. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN RESTITUSI PPN UNTUK KEGIATAN TERTENTU (Per. Dirjen Pajak No: PER-122/PJ/2006) Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat: a) 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah. b) 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain PKP dimaksud dengan huruf a. c) 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh 1) PKP selain PKP dengan kriteria tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; atau 2) PKP, termasuk PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
  • 149. WP dengan kriteria tertentu (Kep. Menkeu No:544/KMK.04/2000 jo No:235/KMK.03/2003) a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; d) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
  • 150. PEMERIKSAAN TERHADAP WP DENGAN KRITERIA TERTENTU Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. (Pasal 17 C angka 4 UU KUP) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. (Pasal 17C angka 5 UU KUP)
  • 151. Contoh PT DEF adalah WP badan yang TIDAK ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT DEF menyampaikan SPT Tahunan 2009 pada tanggal 31 Maret 2010 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak (Rp 482.500.000,00) Pajak yang lebih dibayar (Rp 200.000.000,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Terhadap SPT Tahunan 2009 atas nama PT DEF, DJP melakukan pemeriksaan dan paling lambat tanggal 30 Maret 2011 harus sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan paling lambat tanggal 31 April 2011 harus diterbitkan SKPLB.
  • 152. Contoh PT LMN adalah WP badan yang ditetapkan DJP sebagai WP dengan kriteria tertentu. PT LMN menyampaikan SPT Tahunan 2009pada tanggal 31 Maret 2010 yang menyatakan lebih bayar dengan rincian sbb: Penghasilan Neto Rp1.000.000.000,00 PPh terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak (Rp 482.500.000,00) Pajak yang lebih dibayar (Rp 200.000.000,00) Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi. Setelah dilakukan penelitian diterbitkan SKPPKP pada tanggal 20 Juni 2010 dengan jumlah restitusi sesuai permohonan. DJP menerbitkan SKPKB Apabila misalnya DJP melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan ditemukan ketidakbenaran sehingga PPh terutang menjadi Rp312.500.000,00. Jumlah Pokok Pajak Rp312.500.000,00 Jumlah Kredit Pajak (482,5juta – 200juta) Rp282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 17C (5) (100%) Rp 30.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00
  • 154.
  • 155. OBJEK PENAGIHAN PAJAK berdasarkan UU KUP Jumlah pajak yang terutang STP SKPKB SKPKBT Tambahan jumlah pajak yang harus dibayar SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu ditagih dengan Surat Paksa tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak Pasal 20 angka 1 UU KUP
  • 156. CONTOH Seorang WP Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwim memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 2006 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir. Pada tanggal 10 April 2010 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan penghitungan sebagai berikut : 1. Pajak yang terutang Rp1.725.000,00 2. Kredit Pajak : Rp 725.000,00 3. Pajak yang kurang dibayar Rp1.000.000,00 4. Bunga 2 tahun =2% X 24 X Rp1.000.000,00 Rp 480.000,00 5. Pajak yang masih harus dibayar Rp1.480.000,00 harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan yaitu sampai dengan tgl 9 Mei 2010. Apabila sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 SKPKB tersebut belum dilunasi oleh WP maka dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.
  • 157. BUNGA PENAGIHAN Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 1 UU KUP)
  • 158. CONTOH Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 Oktober 2011. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2010 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 September 2011 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayar Rp1.200.000,00 Bunga 9 bulan (Pasal 13 ayat 2) Rp 216.000,00 Pajak yang masih harus dibayar Rp1.416.000,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 Oktober 2011. Bunga Penagihan: 2% x 1 x 1.416.000,00 = Rp28.320,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)
  • 159. PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran atas : Pajak yang terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PPh. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 2 UU KUP) Permohonan pengangsuran atau penundaan ini dapat dilakukan apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya. Pasal 9 angka 4 UU KUP jo Kep. Menkeu No: 541/KMK.04/2000
  • 160. Contoh Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan. Dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB dengan rincian sbb: Jumlah Pokok Pajak Rp40.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp30.000.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp10.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 5.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp15.000.000,00 Misalkan jatuh tempo 10/10/10 Disetujui pembayaran secara mengangsur dengan skedul angsuran: I. 15/11/10; II. 15/12/10; dan III. 15/1/11 masing-masing Rp5.000.000,00. Perhitungan bunga penagihan: I. 2 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp200.000,00 II. 3 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp300.000,00 III. 4 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp400.000,00 Rp900.000,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)