SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BELUM MENGAKOMODIR PERAN APOTEKER
Oleh : Drs. Iskani., Apoteker
Pharm--ac.blogspot.com

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diatur dengan UU No.40/2004 kemudian sebagai pelaksana
SJSN dilaksanakan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial
(BPJS) yang diatur dengan UU No. 24/2011 dimana BPJS yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 adalah BPJS Kesehatan
dengan tugas menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh
rakyat indonesia Ps. 6 ayat (1);dalam melaksanakan tugas BPJS
Ps. 11 ayat (d) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu
kepada standar tarif yang ditetapkan pemerintah
Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan
atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan atau masyarakat Ps. 1 ayat 5 Undang-undang 36
/2009 tentang Kesehatan
Hal ini semakin diperjelas pada Ps. 1 ayat (7) PP 51/2009,
Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, apabila disebutkan
sarana pelayanan kesehatan maka pelayanan kefarmasian
termasuk dalam ketentuan fasilitas kesehatan seperti Apotek,
Instalasi Farmasi, Puskesmas, Klinik
Perhatikan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.
69/2013 tentang tariff pelayanan kesehatan program JKN,
Permenkes No. 71/2003 tentang Pelayanan Kesehatan pada
JKN, terakhir Keputusan Menteri Kesehatan No. 445/2013
tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
Pada Permenkes No. 69/2013 tidak ada satu pasal pun tentang
tariff yang berkaitan dengan kefarmasian sehingga bertentangan
dengan UU No. 24 / 2011 Ps. 11 ayat (d) tentang BPJS,
kemudian Permenkes No. 71/2013 pada Ps. 2 ayat (2) fasilitas
pelayanan tingkat pertama adalah Puskesmas, Praktik dokter,
Praktik dokter gigi, Klinik pratama dan Rumah Sakit Tipe D pasal
2 ayat (2) sudah bertentangan dengan PP 51 Ps. 1 ayat (7) yang
termasuk fasilitas kesehatan satu diantaranya adalah Apotek
terakhir adalah Kep.Menkes No. 455/2013 tentang Asosiasi
Fasilitas Kesehatan adalah penjabaran Perpres No. 12/2013 Ps.
37 ayat (3) tentang Asosiasi fasilitas kesehatan ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan, disini Menteri Kesehatan memutuskan yang
termasuk dalam Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Persatuan
Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Asosiasi DInas Kesehatan
(ADINKES) yang membawahi Puskesmas, Asosiasi Klinik
Indonesian (ASKLIN) suatu Asosiasi klinik yang baru terbentuk
dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer Indonesia (PKFI)
Dari Kepmenkes No. 455/2013 Menteri Kesehatan kembali tidak
memasukan Apotek sebagai satu sarana pelayanan kesehatan/
kefarmasian tetapi memasukkan ASKLIN yang merupakan satu
Asosiasi kesehatan yang masih sangat baru dibandingkan
dengan profesi Apoteker yang berhimpun dalam ASAPIN di
Indonesia
Mengapa BPJS ini penting bagi kefarmasian Indonesia,
sebagaimana diketahui bahwa BPJS menghimpun dana yang
cukup besar untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Indonesia dan bagi kefarmasian Indonesia terselenggarakannya
BPJS pada 1 Januari 2014 dapat digunakan sebagai momentum
kemajuan Apoteker Indonesia, meningkatkan kualitas peran
Apoteker
dalam
pelayanan
masyarakat,
momentum
meningkatkan kesejahteraan Apoteker Indonesia, upaya kearah
partisipasi aktif Apoteker dalam BPJS sudah diperlihatkan oleh
Ikatan Apoteker Indonesia dengan membentuk Asosiasi Apotek
Indonesia disingkat ASAPIN yang mewakili Apotek sebagai
sarana, tetapi pada hakikatnya untuk kepentingan Apoteker,
pembentukan ini berdasarkan perintah undang-undang, disinilah
masalahnya, Menteri Kesehatan tidak memasukkan ASAPIN
sebagai salah satu asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, tanpa
alasan yang mendasar
ASAPIN menilai bahwa Menteri Kesehatan belum memberikan
fasilitas, peran sebagaimana mestinya dalam BPJS maka pada
tanggal 23 Desember 2013, pengurus ASAPIN bertemu dengan
Menteri Kesehatan dan pertemuan ini sudah disepakati oleh
Menteri Kesehatan, semoga pertemuan ini membuka jalan bagi
kemajuan Apoteker Indonesia
Apoteker di Indonesia sebagai satu profesi yang diakui dan
dilindungi oleh Undang-undang sehingga mempunyai hak untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
di Indonesia,
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam BPJS
namun Menteri Kesehatan tidak memperlihatkan keadilan dan
kesamaan tingkat profesi Apoteker dengan profesi lain
Semoga tulisan ini akan membuka satu wawasan pemikiran bagi
Apoteker bahwa perjuangan untuk memajukan peran Apoteker
Indonesia tidak mudah karena berhadapan dengan para birokrat
di Kemenkes dan profesi lain yang mempunyai keinginan tertentu
dalam pelayanan kefarmasian dan yang tetap tidak ingin peran
Apoteker Indonesia maju.

*******

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Proposal Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
Proposal Rumah Sehat Terpadu Dompet DhuafaProposal Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
Proposal Rumah Sehat Terpadu Dompet DhuafaUrip Budiarto
 
PMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
PMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga KesehatanPMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
PMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga KesehatanStefanus Nofa
 
Perjanjian kerja
Perjanjian kerjaPerjanjian kerja
Perjanjian kerjaWarnet Raha
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Proposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafaProposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafaTeguh Edu
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjsprayoga945
 
Paradigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaParadigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaIskanikani
 
Juknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newJuknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newDR Irene
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanNur Fuad
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014aditiakbn
 
Administrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakitAdministrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakitraysa hasdi
 
2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa
2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa
2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spaHerlovina Megasari
 

Was ist angesagt? (19)

Proposal Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
Proposal Rumah Sehat Terpadu Dompet DhuafaProposal Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
Proposal Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
 
PMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
PMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga KesehatanPMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
PMK no. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
 
Perjanjian kerja
Perjanjian kerjaPerjanjian kerja
Perjanjian kerja
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
 
Proposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafaProposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafa
 
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan PerusahaanBPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjs
 
Paradigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaParadigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesia
 
Juknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newJuknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas new
 
Sgd kel. 6
Sgd kel. 6Sgd kel. 6
Sgd kel. 6
 
UU Praktik Kedokteran
UU Praktik KedokteranUU Praktik Kedokteran
UU Praktik Kedokteran
 
PPT rumah sakit
PPT rumah sakitPPT rumah sakit
PPT rumah sakit
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
 
Administrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakitAdministrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakit
 
2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa
2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa
2 pmk no 8 tentang pelayanan kesehatan spa
 

Ähnlich wie Peraturan menteri kesehatan belum mengakomodir peran apoteker

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...BPJS Kesehatan RI
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013IdnJournal
 
Paradigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaParadigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaIskanikani
 
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdfPedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdfRizal760252
 
Pandangan Tentang RUU Kesehatan.pptx
Pandangan Tentang RUU Kesehatan.pptxPandangan Tentang RUU Kesehatan.pptx
Pandangan Tentang RUU Kesehatan.pptxssuser242fbf1
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuParoki St Paulus Pekanbaru
 
Paradigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaParadigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaIndira P
 
MAKALAH KESEHATAN.docx
MAKALAH KESEHATAN.docxMAKALAH KESEHATAN.docx
MAKALAH KESEHATAN.docxdoni707352
 
Juknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newJuknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newUays Hasyim Full
 
Pmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasi
Pmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasiPmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasi
Pmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasiDokter Tekno
 
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rsTeten Rustendi
 
227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmasWarnet Raha
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfMutiahNuraini2
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfSahlanJerfatin
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfhendrigunawan69
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docx
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docxpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docx
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docxhendrigunawan69
 

Ähnlich wie Peraturan menteri kesehatan belum mengakomodir peran apoteker (20)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
Paradigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaParadigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesia
 
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdfPedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
 
PPT yeww.pptx
PPT yeww.pptxPPT yeww.pptx
PPT yeww.pptx
 
Pandangan Tentang RUU Kesehatan.pptx
Pandangan Tentang RUU Kesehatan.pptxPandangan Tentang RUU Kesehatan.pptx
Pandangan Tentang RUU Kesehatan.pptx
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
Paradigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesiaParadigma baru apoteker indonesia
Paradigma baru apoteker indonesia
 
MAKALAH KESEHATAN.docx
MAKALAH KESEHATAN.docxMAKALAH KESEHATAN.docx
MAKALAH KESEHATAN.docx
 
Juknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas newJuknis yankesdas jamkesmas new
Juknis yankesdas jamkesmas new
 
Pmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasi
Pmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasiPmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasi
Pmk no. 100 ttg pos upaya kesehatan kerja terintegrasi
 
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
 
Makalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmasMakalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmas
 
227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas
 
227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas
 
227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas227377503 makalah-puskesmas
227377503 makalah-puskesmas
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdfpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
 
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docx
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docxpmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docx
pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.docx
 

Mehr von Iskani kasim

Terapi Hipertensi non Farmakologis
Terapi Hipertensi non FarmakologisTerapi Hipertensi non Farmakologis
Terapi Hipertensi non FarmakologisIskani kasim
 
PERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERT
PERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERTPERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERT
PERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERTIskani kasim
 
Revisi skala guttman
Revisi skala guttmanRevisi skala guttman
Revisi skala guttmanIskani kasim
 
Skpa 2014, laporan ke pp
Skpa 2014, laporan ke ppSkpa 2014, laporan ke pp
Skpa 2014, laporan ke ppIskani kasim
 
Skpa 2014, leaflet
Skpa 2014, leafletSkpa 2014, leaflet
Skpa 2014, leafletIskani kasim
 
Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)
Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)
Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)Iskani kasim
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasIskani kasim
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasIskani kasim
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasIskani kasim
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasIskani kasim
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasIskani kasim
 
Resertifikasi dan masa transisi
Resertifikasi dan masa transisiResertifikasi dan masa transisi
Resertifikasi dan masa transisiIskani kasim
 
Kti (membuat proposal)
Kti (membuat proposal)Kti (membuat proposal)
Kti (membuat proposal)Iskani kasim
 
Penggunaan antasida
Penggunaan antasidaPenggunaan antasida
Penggunaan antasidaIskani kasim
 

Mehr von Iskani kasim (18)

Zika copy
Zika   copyZika   copy
Zika copy
 
Terapi Hipertensi non Farmakologis
Terapi Hipertensi non FarmakologisTerapi Hipertensi non Farmakologis
Terapi Hipertensi non Farmakologis
 
Alergi 100
Alergi 100Alergi 100
Alergi 100
 
PERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERT
PERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERTPERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERT
PERBEDAAN SKALA GUTTMAN DAN SKALA LIKERT
 
Revisi skala guttman
Revisi skala guttmanRevisi skala guttman
Revisi skala guttman
 
Skpa 2014, laporan ke pp
Skpa 2014, laporan ke ppSkpa 2014, laporan ke pp
Skpa 2014, laporan ke pp
 
Skpa 2014, leaflet
Skpa 2014, leafletSkpa 2014, leaflet
Skpa 2014, leaflet
 
Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)
Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)
Pengukuran skala guttman tradisional revisi(2)
 
Mengenal evd
Mengenal evdMengenal evd
Mengenal evd
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
 
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmasLongitudinal scalogram analysis di puskesmas
Longitudinal scalogram analysis di puskesmas
 
Resertifikasi dan masa transisi
Resertifikasi dan masa transisiResertifikasi dan masa transisi
Resertifikasi dan masa transisi
 
Kti (membuat proposal)
Kti (membuat proposal)Kti (membuat proposal)
Kti (membuat proposal)
 
Penggunaan antasida
Penggunaan antasidaPenggunaan antasida
Penggunaan antasida
 
Membuat kti
Membuat ktiMembuat kti
Membuat kti
 

Peraturan menteri kesehatan belum mengakomodir peran apoteker

  • 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BELUM MENGAKOMODIR PERAN APOTEKER Oleh : Drs. Iskani., Apoteker Pharm--ac.blogspot.com Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dengan UU No.40/2004 kemudian sebagai pelaksana SJSN dilaksanakan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur dengan UU No. 24/2011 dimana BPJS yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 adalah BPJS Kesehatan dengan tugas menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia Ps. 6 ayat (1);dalam melaksanakan tugas BPJS Ps. 11 ayat (d) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu kepada standar tarif yang ditetapkan pemerintah Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat Ps. 1 ayat 5 Undang-undang 36 /2009 tentang Kesehatan Hal ini semakin diperjelas pada Ps. 1 ayat (7) PP 51/2009, Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, apabila disebutkan sarana pelayanan kesehatan maka pelayanan kefarmasian termasuk dalam ketentuan fasilitas kesehatan seperti Apotek, Instalasi Farmasi, Puskesmas, Klinik
  • 2. Perhatikan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 69/2013 tentang tariff pelayanan kesehatan program JKN, Permenkes No. 71/2003 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, terakhir Keputusan Menteri Kesehatan No. 445/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan Pada Permenkes No. 69/2013 tidak ada satu pasal pun tentang tariff yang berkaitan dengan kefarmasian sehingga bertentangan dengan UU No. 24 / 2011 Ps. 11 ayat (d) tentang BPJS, kemudian Permenkes No. 71/2013 pada Ps. 2 ayat (2) fasilitas pelayanan tingkat pertama adalah Puskesmas, Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Klinik pratama dan Rumah Sakit Tipe D pasal 2 ayat (2) sudah bertentangan dengan PP 51 Ps. 1 ayat (7) yang termasuk fasilitas kesehatan satu diantaranya adalah Apotek terakhir adalah Kep.Menkes No. 455/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah penjabaran Perpres No. 12/2013 Ps. 37 ayat (3) tentang Asosiasi fasilitas kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, disini Menteri Kesehatan memutuskan yang termasuk dalam Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Asosiasi DInas Kesehatan (ADINKES) yang membawahi Puskesmas, Asosiasi Klinik Indonesian (ASKLIN) suatu Asosiasi klinik yang baru terbentuk dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Dari Kepmenkes No. 455/2013 Menteri Kesehatan kembali tidak memasukan Apotek sebagai satu sarana pelayanan kesehatan/ kefarmasian tetapi memasukkan ASKLIN yang merupakan satu Asosiasi kesehatan yang masih sangat baru dibandingkan
  • 3. dengan profesi Apoteker yang berhimpun dalam ASAPIN di Indonesia Mengapa BPJS ini penting bagi kefarmasian Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa BPJS menghimpun dana yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bagi kefarmasian Indonesia terselenggarakannya BPJS pada 1 Januari 2014 dapat digunakan sebagai momentum kemajuan Apoteker Indonesia, meningkatkan kualitas peran Apoteker dalam pelayanan masyarakat, momentum meningkatkan kesejahteraan Apoteker Indonesia, upaya kearah partisipasi aktif Apoteker dalam BPJS sudah diperlihatkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan membentuk Asosiasi Apotek Indonesia disingkat ASAPIN yang mewakili Apotek sebagai sarana, tetapi pada hakikatnya untuk kepentingan Apoteker, pembentukan ini berdasarkan perintah undang-undang, disinilah masalahnya, Menteri Kesehatan tidak memasukkan ASAPIN sebagai salah satu asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, tanpa alasan yang mendasar ASAPIN menilai bahwa Menteri Kesehatan belum memberikan fasilitas, peran sebagaimana mestinya dalam BPJS maka pada tanggal 23 Desember 2013, pengurus ASAPIN bertemu dengan Menteri Kesehatan dan pertemuan ini sudah disepakati oleh Menteri Kesehatan, semoga pertemuan ini membuka jalan bagi kemajuan Apoteker Indonesia Apoteker di Indonesia sebagai satu profesi yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang sehingga mempunyai hak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Indonesia, mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam BPJS
  • 4. namun Menteri Kesehatan tidak memperlihatkan keadilan dan kesamaan tingkat profesi Apoteker dengan profesi lain Semoga tulisan ini akan membuka satu wawasan pemikiran bagi Apoteker bahwa perjuangan untuk memajukan peran Apoteker Indonesia tidak mudah karena berhadapan dengan para birokrat di Kemenkes dan profesi lain yang mempunyai keinginan tertentu dalam pelayanan kefarmasian dan yang tetap tidak ingin peran Apoteker Indonesia maju. *******