Peraturan menteri kesehatan belum mengakomodir peran apoteker
1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BELUM MENGAKOMODIR PERAN APOTEKER
Oleh : Drs. Iskani., Apoteker
Pharm--ac.blogspot.com
Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diatur dengan UU No.40/2004 kemudian sebagai pelaksana
SJSN dilaksanakan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial
(BPJS) yang diatur dengan UU No. 24/2011 dimana BPJS yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 adalah BPJS Kesehatan
dengan tugas menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh
rakyat indonesia Ps. 6 ayat (1);dalam melaksanakan tugas BPJS
Ps. 11 ayat (d) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu
kepada standar tarif yang ditetapkan pemerintah
Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan
atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan atau masyarakat Ps. 1 ayat 5 Undang-undang 36
/2009 tentang Kesehatan
Hal ini semakin diperjelas pada Ps. 1 ayat (7) PP 51/2009,
Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, apabila disebutkan
sarana pelayanan kesehatan maka pelayanan kefarmasian
termasuk dalam ketentuan fasilitas kesehatan seperti Apotek,
Instalasi Farmasi, Puskesmas, Klinik
2. Perhatikan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.
69/2013 tentang tariff pelayanan kesehatan program JKN,
Permenkes No. 71/2003 tentang Pelayanan Kesehatan pada
JKN, terakhir Keputusan Menteri Kesehatan No. 445/2013
tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
Pada Permenkes No. 69/2013 tidak ada satu pasal pun tentang
tariff yang berkaitan dengan kefarmasian sehingga bertentangan
dengan UU No. 24 / 2011 Ps. 11 ayat (d) tentang BPJS,
kemudian Permenkes No. 71/2013 pada Ps. 2 ayat (2) fasilitas
pelayanan tingkat pertama adalah Puskesmas, Praktik dokter,
Praktik dokter gigi, Klinik pratama dan Rumah Sakit Tipe D pasal
2 ayat (2) sudah bertentangan dengan PP 51 Ps. 1 ayat (7) yang
termasuk fasilitas kesehatan satu diantaranya adalah Apotek
terakhir adalah Kep.Menkes No. 455/2013 tentang Asosiasi
Fasilitas Kesehatan adalah penjabaran Perpres No. 12/2013 Ps.
37 ayat (3) tentang Asosiasi fasilitas kesehatan ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan, disini Menteri Kesehatan memutuskan yang
termasuk dalam Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Persatuan
Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Asosiasi DInas Kesehatan
(ADINKES) yang membawahi Puskesmas, Asosiasi Klinik
Indonesian (ASKLIN) suatu Asosiasi klinik yang baru terbentuk
dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer Indonesia (PKFI)
Dari Kepmenkes No. 455/2013 Menteri Kesehatan kembali tidak
memasukan Apotek sebagai satu sarana pelayanan kesehatan/
kefarmasian tetapi memasukkan ASKLIN yang merupakan satu
Asosiasi kesehatan yang masih sangat baru dibandingkan
3. dengan profesi Apoteker yang berhimpun dalam ASAPIN di
Indonesia
Mengapa BPJS ini penting bagi kefarmasian Indonesia,
sebagaimana diketahui bahwa BPJS menghimpun dana yang
cukup besar untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Indonesia dan bagi kefarmasian Indonesia terselenggarakannya
BPJS pada 1 Januari 2014 dapat digunakan sebagai momentum
kemajuan Apoteker Indonesia, meningkatkan kualitas peran
Apoteker
dalam
pelayanan
masyarakat,
momentum
meningkatkan kesejahteraan Apoteker Indonesia, upaya kearah
partisipasi aktif Apoteker dalam BPJS sudah diperlihatkan oleh
Ikatan Apoteker Indonesia dengan membentuk Asosiasi Apotek
Indonesia disingkat ASAPIN yang mewakili Apotek sebagai
sarana, tetapi pada hakikatnya untuk kepentingan Apoteker,
pembentukan ini berdasarkan perintah undang-undang, disinilah
masalahnya, Menteri Kesehatan tidak memasukkan ASAPIN
sebagai salah satu asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, tanpa
alasan yang mendasar
ASAPIN menilai bahwa Menteri Kesehatan belum memberikan
fasilitas, peran sebagaimana mestinya dalam BPJS maka pada
tanggal 23 Desember 2013, pengurus ASAPIN bertemu dengan
Menteri Kesehatan dan pertemuan ini sudah disepakati oleh
Menteri Kesehatan, semoga pertemuan ini membuka jalan bagi
kemajuan Apoteker Indonesia
Apoteker di Indonesia sebagai satu profesi yang diakui dan
dilindungi oleh Undang-undang sehingga mempunyai hak untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
di Indonesia,
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam BPJS
4. namun Menteri Kesehatan tidak memperlihatkan keadilan dan
kesamaan tingkat profesi Apoteker dengan profesi lain
Semoga tulisan ini akan membuka satu wawasan pemikiran bagi
Apoteker bahwa perjuangan untuk memajukan peran Apoteker
Indonesia tidak mudah karena berhadapan dengan para birokrat
di Kemenkes dan profesi lain yang mempunyai keinginan tertentu
dalam pelayanan kefarmasian dan yang tetap tidak ingin peran
Apoteker Indonesia maju.
*******