SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SMS COMPLAIN HANDLING MANAGEMENT 
Top 99 Innovation 2014 in Public Service by Ministry Of Public Function 
BAGIAN KAHARTI, SETDA PEMKAB PURWAKARTA 
2014
La Pewarta 
Hasil dan Dampak 
Perspektif Reformasi Birokrasi 
Apa Itu La Pewarta
APA ITU LA PEWARTA
•Kemudian sms tersebut akan dijawab secara langsung oleh para pejabat yang berkompeten dan warga serta Bupati akan menerima langsung jawaban tersebut pada handphonenya 
•Aplikasi La Pewarta ini merupakan aplikasi sms pengaduan dan keluhan warga purwakarta yang terintegrasi, dimana sms warga akan langsung dikirimkan kepada Bupati dan para pejabat terkait sesuai dengan isi pengaduan atau keluhan warga. 
Pengertian La Pewarta 
Pak jalan ahmad yani rusak 
Baik Pak akan segera kami perbaiki
Latar Belakang 
•Pelayanan publik yang dirasakan masyarakat kurang responsif dan terasa lambat sehingga banyak pengaduan warga yang merasa tidak puas baik itu yang terlaporkan/tertulis maupun yang tidak terlaporkan. 
•Dari sisi instansi kurang informasi mengenai pelayanan mana yang sudah baik dan pelayanan mana yang masih perlu diperbaiki. 
•Bupati ingin mengetahui keluhan warganya dengan memberikan sms pengaduan warga ke Hp pribadinya, 
•karena banyak terkait teknis maka seluruh OPD dan kecamatan diperintahkan untuk memiliki nomor kontak pengaduan warga. 
•Tapi karena begitu banyak OPD dan kecamatan sehingga begitu banyak nomor pengaduan yang harus diketahui/diingat oleh warga 
Lahirlah inisiatif untuk dibuatkan sistem yaitu La Pewarta (Layanan Pengaduan Warga Purwakarta) yang efektif, cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel hanya dengan mengingat satu nomor saja dengan mengirim sms ke nomor tersebut
Tujuan 
1.Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait dengan kualitas layanan publik pemkab Purwakarta 
2.Meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan publik yang cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel dan mengurangi angka pengaduan warga (zero complaint) 
3.Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengajukan penganduan terhadap layanan publik pemkab Purwakarta, seperti layanan di dinas/OPD, Kecamatan, Desa / kelurahan, puskesmas 
4.Mendorong pejabat dinas/OPD, kecamatan, mengetahui keluhan layanan dinasnya dan dapat memberikan jawaban secara langsung kepada masyarakat 
5.Meringankan kerja Bapak Bupati dalam menjawab keluhan atau pengaduan masyarakat terkait
Deskripsi 
Sistem 
Aplikasi Web Pengaduan 
pewarta.purwakartakab.go.id 
Masyarakat 
Masyarakat 
Masyarakat 
Pejabat Dinas 
Pejabat Dinas 
Bupati 
Sistem 
La Pewarta
Hasil dan Dampak
La Pewarta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait dengan kualitas layanan publik pemkab Purwakarta yaitu memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan penganduan, permintaan informasi, memberi informasi serta saran terhadap layanan publik pemkab Purwakarta secara cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel dengan hanya mengirim sms ke sms center maka akan langsung mendapat jawaban melalui handphonenya dari pejabat yang kompeten dan tentu saja tindak lanjut secara langsung dari institusi yang terkait; 
Hasil dan Dampak pada Masyarakat
Dari informasi yang didapat dari masyarakat mendorong pejabat dinas/OPD, kecamatan, mengetahui keluhan layanan institusinya dan dapat memberikan jawaban secara langsung kepada masyarakat sehingga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan angka pengaduan warga (zero complaint); 
Hasil dan Dampak pada Institusi (OPD)
Membantu Bupati untuk mengetahui keluhan warganya dan kinerja jajarannya serta bisa meringankan kerja Bupati dalam menjawab keluhan dan pengaduan masyarakat. 
Hasil dan Dampak pada Kepala Daerah (Bupati)
Perspektif Reformasi Birokrasi
•Area pertama adalah bidang kelembagaan. La Pewarta memenuhi area ini karena pengaduan warga dijawab oleh pejabat yang sesuai dengan Tupoksinya. 
•Area kedua, yaitu ketatalaksanaan (business process). La Pewarta memenuhi area ini karena cukup sms ke satu nomor saja warga bisa mengadu atau mengeluh apa saja dan akan menerima jawabannya langsung dari handphonenya. 
•Area keempat, yakni bidang SDM Aparatur. Salah satu jenis pengaduan ke La Pewarta adalah tentang kinerja petugas. 
•Area perubahan kelima, bidang pengawasan. Dengan adanya La Pewarta, kinerja perangkat daerah terawasi. 
•Area keenam, bidang akuntabilitas, Dengan adanya La Pewarta jelas menjadikan kinerja instansi yang mendapat pengaduan menjadi meningkat. 
•Area Ketujuh berupa bidang pelayanan publik, La Pewarta (Layanan Pengaduan Warga Purwakarta) bertujuan untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan publik yang cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel. 
•Area ke delapan adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Dengan adanya La Pewarta pola pikir komponen perangakat daerah menjadi "Pelayan Warga" memberikan pelayanan yang terbaik dan budaya kerja aparatur yang sesuai dengan aturan dan Tupoksinya. 
Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi.
Terimakasih 
Semoga Bermanfaat

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Standar pelayanan final okeeee
Standar pelayanan final okeeeeStandar pelayanan final okeeee
Standar pelayanan final okeeeeImam Pirdaus
 
Standar pelayanan skck
Standar pelayanan skckStandar pelayanan skck
Standar pelayanan skckImam Pirdaus
 
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi NegaraPelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negaraarifakartikasari
 
Permenpan2014 016
Permenpan2014 016Permenpan2014 016
Permenpan2014 016pelayanan
 
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...93220872
 
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan PublikPenyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 

Was ist angesagt? (8)

Standar pelayanan final okeeee
Standar pelayanan final okeeeeStandar pelayanan final okeeee
Standar pelayanan final okeeee
 
Standar pelayanan skck
Standar pelayanan skckStandar pelayanan skck
Standar pelayanan skck
 
Rapat dpd pan kab 31 1-2010
Rapat  dpd pan kab 31 1-2010Rapat  dpd pan kab 31 1-2010
Rapat dpd pan kab 31 1-2010
 
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi NegaraPelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
 
Permenpan2014 016
Permenpan2014 016Permenpan2014 016
Permenpan2014 016
 
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN...
 
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan PublikPenyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
 
Paparan kebijakan sipp (riau)
Paparan kebijakan sipp (riau)Paparan kebijakan sipp (riau)
Paparan kebijakan sipp (riau)
 

Ähnlich wie Sms complain handling management by Reagent Purwakarta

Bimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptx
Bimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptxBimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptx
Bimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptxHecktorWattimena
 
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptxPaparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptxAgungMaulana62
 
Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013Ista Istanti
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
Karya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.docKarya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.docssuser629316
 
Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Agih Cabe
 
4062-1-28988-1-10-20181102.pdf
4062-1-28988-1-10-20181102.pdf4062-1-28988-1-10-20181102.pdf
4062-1-28988-1-10-20181102.pdfapalahu3
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kChintiaRahmi
 
survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 Syahrul Ostid
 
Dokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Dokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat LunakDokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Dokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat LunakAdam Alfian
 
Persentasi Hasil.pptx
Persentasi Hasil.pptxPersentasi Hasil.pptx
Persentasi Hasil.pptxtapem9
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganZulFikri45
 
Alur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publikAlur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publikMuslimin B. Putra
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUREKPD
 
Jawaban 3.d.b laporan hasil monev dumas
Jawaban 3.d.b laporan hasil monev dumasJawaban 3.d.b laporan hasil monev dumas
Jawaban 3.d.b laporan hasil monev dumasImam Pirdaus
 

Ähnlich wie Sms complain handling management by Reagent Purwakarta (20)

Bimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptx
Bimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptxBimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptx
Bimtek SKM_Pemda_2021_rev2.pptx
 
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptxPaparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
Paparan I-Ceta (Kadiskominfo).pptx
 
Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Karya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.docKarya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.doc
 
Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014
 
4062-1-28988-1-10-20181102.pdf
4062-1-28988-1-10-20181102.pdf4062-1-28988-1-10-20181102.pdf
4062-1-28988-1-10-20181102.pdf
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
 
E jurnal
E jurnalE jurnal
E jurnal
 
survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021
 
Dokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Dokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat LunakDokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Dokumen Final Project Manajemen Proyek Perangkat Lunak
 
Persentasi Hasil.pptx
Persentasi Hasil.pptxPersentasi Hasil.pptx
Persentasi Hasil.pptx
 
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdfMATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
 
DISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docxDISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docx
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
 
Alur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publikAlur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publik
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
 
3. a1 SKM 2021.pdf
3. a1 SKM 2021.pdf3. a1 SKM 2021.pdf
3. a1 SKM 2021.pdf
 
Jawaban 3.d.b laporan hasil monev dumas
Jawaban 3.d.b laporan hasil monev dumasJawaban 3.d.b laporan hasil monev dumas
Jawaban 3.d.b laporan hasil monev dumas
 

Mehr von Sonny Sakarsono, PhD, DEA

Manual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. Purwakarta
Manual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. PurwakartaManual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. Purwakarta
Manual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. PurwakartaSonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 5 kebijakan lingkungan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 5 kebijakan lingkungan  transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 5 kebijakan lingkungan  transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 5 kebijakan lingkungan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEABab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEABab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEA
Bab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEABab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEA
Bab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEASonny Sakarsono, PhD, DEA
 

Mehr von Sonny Sakarsono, PhD, DEA (8)

Manual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. Purwakarta
Manual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. PurwakartaManual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. Purwakarta
Manual web gis kab purwakarta by Bag. KaharTI, Setda Kab. Purwakarta
 
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 7 metodologi perencanaan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 6 kebijakan spasial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 5 kebijakan lingkungan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 5 kebijakan lingkungan  transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 5 kebijakan lingkungan  transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 5 kebijakan lingkungan transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEABab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
Bab 4 kebijakan sosial transportasi by Waluyo Sakarsono, PhD, DEA
 
Bab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEABab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 3 kebijakan ekonomi transportasi by DR Waluyo Sakarsono DEA
 
Bab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEABab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEA
Bab 2 kebijakan teknologi by DR Waluyo Sakarsono DEA
 
Bab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEA
Bab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEABab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEA
Bab 1. Masalah Kebijakan Transportasi - 2014 by Waluyo Sakarsono, PhD DEA
 

Sms complain handling management by Reagent Purwakarta

  • 1. SMS COMPLAIN HANDLING MANAGEMENT Top 99 Innovation 2014 in Public Service by Ministry Of Public Function BAGIAN KAHARTI, SETDA PEMKAB PURWAKARTA 2014
  • 2. La Pewarta Hasil dan Dampak Perspektif Reformasi Birokrasi Apa Itu La Pewarta
  • 3. APA ITU LA PEWARTA
  • 4. •Kemudian sms tersebut akan dijawab secara langsung oleh para pejabat yang berkompeten dan warga serta Bupati akan menerima langsung jawaban tersebut pada handphonenya •Aplikasi La Pewarta ini merupakan aplikasi sms pengaduan dan keluhan warga purwakarta yang terintegrasi, dimana sms warga akan langsung dikirimkan kepada Bupati dan para pejabat terkait sesuai dengan isi pengaduan atau keluhan warga. Pengertian La Pewarta Pak jalan ahmad yani rusak Baik Pak akan segera kami perbaiki
  • 5. Latar Belakang •Pelayanan publik yang dirasakan masyarakat kurang responsif dan terasa lambat sehingga banyak pengaduan warga yang merasa tidak puas baik itu yang terlaporkan/tertulis maupun yang tidak terlaporkan. •Dari sisi instansi kurang informasi mengenai pelayanan mana yang sudah baik dan pelayanan mana yang masih perlu diperbaiki. •Bupati ingin mengetahui keluhan warganya dengan memberikan sms pengaduan warga ke Hp pribadinya, •karena banyak terkait teknis maka seluruh OPD dan kecamatan diperintahkan untuk memiliki nomor kontak pengaduan warga. •Tapi karena begitu banyak OPD dan kecamatan sehingga begitu banyak nomor pengaduan yang harus diketahui/diingat oleh warga Lahirlah inisiatif untuk dibuatkan sistem yaitu La Pewarta (Layanan Pengaduan Warga Purwakarta) yang efektif, cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel hanya dengan mengingat satu nomor saja dengan mengirim sms ke nomor tersebut
  • 6. Tujuan 1.Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait dengan kualitas layanan publik pemkab Purwakarta 2.Meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan publik yang cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel dan mengurangi angka pengaduan warga (zero complaint) 3.Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengajukan penganduan terhadap layanan publik pemkab Purwakarta, seperti layanan di dinas/OPD, Kecamatan, Desa / kelurahan, puskesmas 4.Mendorong pejabat dinas/OPD, kecamatan, mengetahui keluhan layanan dinasnya dan dapat memberikan jawaban secara langsung kepada masyarakat 5.Meringankan kerja Bapak Bupati dalam menjawab keluhan atau pengaduan masyarakat terkait
  • 7. Deskripsi Sistem Aplikasi Web Pengaduan pewarta.purwakartakab.go.id Masyarakat Masyarakat Masyarakat Pejabat Dinas Pejabat Dinas Bupati Sistem La Pewarta
  • 9. La Pewarta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait dengan kualitas layanan publik pemkab Purwakarta yaitu memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan penganduan, permintaan informasi, memberi informasi serta saran terhadap layanan publik pemkab Purwakarta secara cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel dengan hanya mengirim sms ke sms center maka akan langsung mendapat jawaban melalui handphonenya dari pejabat yang kompeten dan tentu saja tindak lanjut secara langsung dari institusi yang terkait; Hasil dan Dampak pada Masyarakat
  • 10. Dari informasi yang didapat dari masyarakat mendorong pejabat dinas/OPD, kecamatan, mengetahui keluhan layanan institusinya dan dapat memberikan jawaban secara langsung kepada masyarakat sehingga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan angka pengaduan warga (zero complaint); Hasil dan Dampak pada Institusi (OPD)
  • 11. Membantu Bupati untuk mengetahui keluhan warganya dan kinerja jajarannya serta bisa meringankan kerja Bupati dalam menjawab keluhan dan pengaduan masyarakat. Hasil dan Dampak pada Kepala Daerah (Bupati)
  • 13. •Area pertama adalah bidang kelembagaan. La Pewarta memenuhi area ini karena pengaduan warga dijawab oleh pejabat yang sesuai dengan Tupoksinya. •Area kedua, yaitu ketatalaksanaan (business process). La Pewarta memenuhi area ini karena cukup sms ke satu nomor saja warga bisa mengadu atau mengeluh apa saja dan akan menerima jawabannya langsung dari handphonenya. •Area keempat, yakni bidang SDM Aparatur. Salah satu jenis pengaduan ke La Pewarta adalah tentang kinerja petugas. •Area perubahan kelima, bidang pengawasan. Dengan adanya La Pewarta, kinerja perangkat daerah terawasi. •Area keenam, bidang akuntabilitas, Dengan adanya La Pewarta jelas menjadikan kinerja instansi yang mendapat pengaduan menjadi meningkat. •Area Ketujuh berupa bidang pelayanan publik, La Pewarta (Layanan Pengaduan Warga Purwakarta) bertujuan untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan publik yang cepat, akurat, mudah dan murah serta akuntabel. •Area ke delapan adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Dengan adanya La Pewarta pola pikir komponen perangakat daerah menjadi "Pelayan Warga" memberikan pelayanan yang terbaik dan budaya kerja aparatur yang sesuai dengan aturan dan Tupoksinya. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi.