1. Kementerian
Perhubungan
Lead Advisor Support Unit - LASU
Dukungan Terhadap RENSTRA 2015-2019
Kementerian Perhubungan
Rapat Koordinasi Ke-II Bersama Wakil Menteri Perhubungan
Jakarta, 30 Oktober 2013

2. Latar Belakang
1. Bappenas sedang melakukan Kajian Latar Belakang
(Background Study) penyusunan RPJMN III 2015-2019
sektor transportasi.
2. Kementerian Perhubungan juga sedang melakukan
Background Study penyusunan RENSTRA 2015-2019.
3. RENSTRA adalah instrumen pelaksanaan dari RPJMN.
4. Kondisi objektif :
• Defisit infrastruktur transportasi di semua lini dan
kesenjangan transportasi antar wilayah.
• Banyak target RPJMN I dan II yang tidak tercapai.
• Bottleneckings dan Gridlocks bertambah luas.
5. Oleh karena itu RPJMN dan RENSTRA 2015-2019
memikul tugas berat untuk mencapai target
pembangunan RPJPN 2025.
6. LASU IndII membantu Bappenas dan Kemenhub
melakukan Background Study RPJMN dan RENSTRA.
2

3. Transportasi Dalam RPJPN dan 4 RPJMN
RPJPN 2005-2025
 Meningkatkan jaringan infrastruktur Nasional
sebagai satu Kepulauan Nusantara.
 Meningkatkan jaringan infrastruktur transportasi
Nasional yang terintegrasi, lancar dan handal.
RPJMN I
2005-2009
RPJMN II
2010-2014
 Percepatan
pembangunan sektor
transportasi melalui
peningkatan peran
Swasta
 Kebijakan & regulasi
serta reformasi dan
restrukturisasi
kelembagaan sektor
transportasi
 Percepatan
pembangunan sektor
transportasi melalui
KPS
 Pembangunan
jaringan infrastruktur
transportasi untuk
mendukung
kelembagaan
ekonomi yang
mendorong prakarsa
masyarakat dalam
kegiatan
perekonomian
RENSTRA I
RENSTRA II
RPJMN III
201-2019
 Terpenuhinya ketersediaan,
kehandalan dan aksesbilitas
infrastruktur transportasi
yang efisien dan skema KPS
yang produktif
 Perekonomian yang kuat dan
maju dengan didukung
dengan infrastruktur
transportasi dan layanan yang
handal
 Pemenuhan jaringan
transportasi dengan
perencanaan tata ruang
nasional
 Pembangunan daerah
teringgal dan terbelakang
dengan sistem jaringan
transportasi untuk
mendukung sektor pertanian
RENSTRA III
RPJMN IV
2020-2025
 Penyediaan jaringan
insfrastruktur
transportasi dan
pelayanan yang
handal, effisien dan
terintegrasi di
seluruh wilayah
Indonesia yang
berkelanjutan dan
terciptanya
kesejahteraan rakyat
Indonesia
RENSTRA IV
Pemerintah sudah membangun banyak fasilitas infrastruktur transportasi selama RPJMN I dan II. Namun kebijakan
RPJPN dan 4 RPJMN dalam partisipasi sektor swasta belum banyak mengalami kemajuan yang berarti. Perubahan
kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan sudah berada pada jalur yang benar namun belum cukup mempercepat
pembangunan. RENSTRA III memikul tugas berat untuk mengatasi hal ini.
3

4. Beban Ekstra RPJMN dan RENSTRA III
Target RPJMN I dan RPJMN II
Yang Tidak Tercapai
Target RPJMN III Yang
Diamanatkan oleh
UU No. 17/2007 Tentang RPJPN
Tantangan Global dan
Isu Strategis Domestik
RPJMN III
2015-2019
<Heavy Duty>
RENSTRA
2015-2019
 Perlu dukungan perubahan kebijakan yang ofensif, perubahan
kelembagaan ekonomi transportasi sesuai amanat undang-undang, dan
ofensif investasi pemerintah dan sektor swasta termasuk inovasi
pembiayaan. Kapasitas kelembagaan dan kualitas birokrasi juga menjadi
faktor penentu.
4

5. Perencanaan Non-Linier
Political
Determination
<Conjecture>
RPJM III dan RPJM
IV sangat kritis bagi
pembentukan
landasan menuju
Indonesia maju
secara ekonomi,
politik, dan sosial
budaya.
The
future
of the
past
RPJMN I
2005-2009
Transportasi di Indonesia
mengalami defisit dan
kesenjangan yang luar biasa besar
dan oleh karenanya perencanaan
pembangunannya tidak dapat
dibuat berdasarkan pendekatan
linier dan teknokratik semata.
Harus berani menggunakan
pendekatan non-linier dan kalau
perlu eksponensial dan harus ada
determinasi politik yang kuat.
The future
of the
future
RPJMN IV
2020-2025
RENSTRA IV
Conjecture
RPJMN III
2015-2019
RENSTRA III
Kegagalan membangun
infrastruktur transportasi
yang maju dan modern
akan membawa implikasi
yang sangat berbahaya
bagi perekonomian
mendatang.
RPJMN II
2010-2014
RENSTRA II
RENSTRA I
2010
Technocratic
Determination
<Projection>
Tahun 2025-2030
infrastruktur
transportasi Indonesia
seharusnya sudah “well
established” melayani
pergerakan ekonomi
maju dan menopang
negara Indonesia yang
modern, bersatu dalam
ekonomi dan politik, dan
lebih sejahtera.
2015
Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya
kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik
2005
2025

6. Struktur RENSTRA 2010-2014
Lampiran
RENSTRA
BAB I
Pendahuluan
BAB III
Kebutuhan
Investasi
2010-2014
BAB II
Evaluasi
Pencapaian
Kinerja 2005-2009
Kondisi Sektor
Trasnportasi
2005-2009
Realisasi
2005-2009
Masalah dan
Tantangan
Pertumbuhan &
Pembiayaan
APBN &
Pembiayaan
Pemerintah
Lainnya
Investasi BUMN
Investasi
Swasta
BAB IV
Analisis
Lingkungan
Strategis
2010-2014
Globalisasi
BAB V
Arah Kebijakan
2010-2014
BAB VI
Transportasi
di Area
Perbatasan dan
Rawan Bencana
Visi 2014
Kondisi Umum
BAB VIII
Kaidah
Pelaksanaan
BAB VII
Dampak
Perubahan Iklim
Pada Sektor
Transportasi
Misi 2014
Sistem
Transportasi
Nasional
Teknologi &
Energi
Latar Belakang
Tujuan
Dampak
Sasaran
Strategi
Pembangunan
Berkelanjutan &
Pengarusutamaan
Perubahan Iklim
Sasaran
Kebijakan
Umum
Strategi
Program
Pembangunan
Arah Kebijakan
Mitigasi
Emisi
Arah
Pembangunan
Program
Pembangunan
•
•
•
Substansi Kebijakan Strategis ada pada Bab I – Bab VII
Analisis Lingkungan Strategis (Bab IV, 11 hal.) dengan SWOT nampak sangat
kualitatif dan “stand alone”
Sulit melihat keterpautan antara analisis strategis, kebijakan strategis, dan
program dan kegiatan strategis.
6

7. Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019
BAB I
Pendahuluan
Visi
2010-2014
Misi
2010-2014
Tujuan
Pembangunan
Sasaran
Pembangunan
Strategi
Pembangunan
BAB II
Evaluasi Kinerja
RENSTRA 2010-2014
BAB III
Lingkungan
Strategis
BAB IV
Investasi &
Pembiayaan
Realisasi Program
Pembangunan
Perekonomian
Global
Pertumbuhan Sektor
Transportasi
Dukungan/Jaminan
Pemerintah/PII
Realisasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Kependudukan &
Urbanisasi
Investasi Pemerintah
Dana Investasi
Pemerintah/SMI
Kesenjangan
Wilayah
Peran BUMN/BUMD
New Initiatives
Fund for PPP
Partisipasi Sektor
Swasta (PSP)
Kerjasama
Pemerintah swasta
(KPS)
Analisis Kesenjangan
(Gap Analysis) dan
Diagnostik
Catatan:
•
•
•
Satu dari beberapa opsi
struktur penulisan dan
masih bersifat
“unconstrained”
DCM terdiri dari dana
perbankan, dana pensiun,
dana asuransi, pasar
modal, dan dana
kelembagaan non-bank.
Bab IV tentang Investasi
dan Pembiayaan dapat
digeser ke Bab VIII.
Transportasi
Multimoda
Teknologi, Energi,
dan Lingkungan
Pembangunan
Berkelanjutan dan
Pengarusutamaan
Perubahan Iklim
Sistem Transportasi
Nasional
Dana Investasi
Pemerintah/SMI
Investasi Sektor
Swasta (PFI)
Inovasi Pembiayaan
(Creative Financing)
Aliansi Strategis
Obligasi
Infrastruktur
Domestic Capital
Market
PBAS
Multi Years
Contract
7

8. Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019
BAB V
Kebijakan Nasional Sektor Transportasi
Membangun
Konektivitas Nasional
Membangun Pasar dan Industri
Transportasi Nasional
Mengintegrasikan Isu Isu Lintas
Sektor dan Sektor
Transportasi Multimoda
Kebijakan Utama
Revitalisasi Kelembagaan KPS, Revisi
Perpres dan Peraturan Menteri Terkait
Dengan KPS
Efektivitas Kerangka Hukum
dan Peraturan
Kebijakan Strategis
Sistem Logistik Nasional
Transportasi Hemat Energi
Percepatan Pembangunan
Transportasi Wilayah
Transportasi & Ekonomi
Program Strategis
Pemisahan Fungsi Regulator
dan Operator
Tarif dan Pembiayaan
Transportasi Modern
KA Barang Luar Jawa
Short Sea Shipping
Menigkatkan peran pemerintah pusat
dalam Kereta Api Perkotaan
Angkutan Umum Perkotaan
Value for Money & Life-Cycle Costing
Transportasi KTI, Daerah
Tertinggal,Perbatasan, dan
Kawasan Perdesaan
Fungsi dan Peran BUMN Kedepan
Sinkronisasi Kelembagaan KPS
Mengurangi praktek monopoli
Modernisasi Angkutan
Keperintisan
Pendidikan Dini Untuk Kepedulian
Transportasi Publik
Laksanakan RUNK dan Kurangi
Kecelakaan Transportasi
Riset dan Teknologi Transportasi
Kualitas dan Kapasitas SDM
Manajamen Sistem Transportasi
Berbasis Teknologi
Mainstreaming KPS dalam APBN
ASEAN Connectivity
Dampak Sosial Budaya Dari
Transportasi
Revitalisasi pola Subsidi, PSO, dan
Keperintisan
8

9. Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019
BAB VI
Transportasi
Perdesaan, dan
Kawasan Tertinggal
Kawasan Timur
Indonesia
Kawasan Perbatasan
Daerah Tertinggal
Daerah Rawan
Bencana
BAB VII
Transportasi
Perkotaan
BAB VIII
Energi, Lingkungan,
dan Teknologi
Optimasi Jaringan
Jalan Kota
Konservasi dan
Diversifikasi Energi
untuk Transportasi
Kereta Api
Perkotaan
Transport Demand
Management
Transportasi dan
Ekonomi Kota
Inovasi Pembiayaan
Pengarusutamaan
Dampak Pemanasan
Global
Teknologi Transportasi
dan Perkeretaapian
Intelligent Transport
System
Catatan:
6. Tentu ada korelasi yang dekat antara Background Study dengan
RENSTRA. Sebagian dari struktur Background Study dapat menjadi
struktur RENSTRA, sepanjang itu disepakati oleh Kemenhub.
7. Yang harus diusahakan sedapat mungkin adalah membentang benang
merah dari hulu ke hilir, menjaga konsistensi substansi dari kebijakan,
program, dan kegiatan strategis sektor transportasi.
8. Barangkali struktur Lampiran RENSTRA juga harus memuat 2 hal besar:
(i) program dan kegiatan berkesinambungan dari RENSTRA I dan II
yang tertunda atau belum selesai; (ii) program dan kegiatan strategis
yang menggambarkan non linieritas dari RENSTRA III.
BAB IX
Kaidah Pelaksanaan
Lampiran
RENSTRA
Catatan:
1. Lampiran Rencana Strategis
mencakup sebagian besar dari isi
RENSTRA 2010-2014.
2. Program dan kegiatan strategis
setiap subsektor dan kegiatan
penunjang lainnya akan tetap
menjadi bagian yang lukratif dari
RENSTRA 2015-2019.
3. Akan tetapi korelasi langsung
antara substansi dan lampiran
harus lebih terlihat sebagai satu
kesinambungan dari kebijakan
sampai dengan kegiatan
strategis, tahun demi tahun dan
lintas wilayah.
4. Struktur RENSTRA diatas tidak
merupakan struktur yang secara
riil harus diacu oleh proses
penyusunan dan penulisan
RENSTRA oleh Kemenhub.
5. Struktur diatas menjadi acuan
bagi penulisan Background Study
yang lebih substantif.
9

10. Organisasi LASU untuk RENSTRA 2015-2019
Wamenhub
Sekertaris Jenderal
Biro Perencanaan
Struktur Organisasi Awal
LASU untuk dukungan
RENSTRA &Tim Knowledge
Sharing
Policy Support
Wamenhub
Emil Ardiaman
Yoke Saputra
Divisi Perencanaan dari
Dirjen Darat, Dirjen KA,
Dirjen Laut, Dirjen Udara
BSTP
Knowledge-Sharing
Consultant
Peter Midgley
National Lead Advisor
Suyono Dikun
National Policy/Planning
Advisors
Devie Anggra
Isnaeni
Sebagai Tim awal yang
diprioritaskan fokus
untuk RENSTRA 20152019
Knowledge-Sharing
Advisors
Sri Purwanti
Meilany Fahriantiny
Fokus pada mobilitas
perkotaan sebagai tim
Knowledge-Sharing
Junior Program Officer
Menteri Perhubungan
Wakil Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal
Biro Perencanaan
Dirjen
Perhub. Darat
Policy Support
Wamenhub
Emil Ardiaman
Yoke Saputra
Struktur Organisasi LASU
Terkait Pekerjaan RENSTRA
Badan Litbang
Dirjen
Perkeretaapian
Dirjen
Perhub. Laut
Dirjen
Perhub. Udara
National Lead Advisor
Suyono Dikun
National Sector Specialist
Muhammad Isnaeni
National Communication &
Institutional Specialist
Muslich Z Asikin
National Planning Specialist
Devie Anggra
10

11. Mekanisme Kerja RENSTRA 2015-2019
Mekanisme Internal MoT
Direktorat
Jenderal
[1] Konsep Awal
Dari IndII,
Litbang, atau
Dari Biro
Perencanaan
[2] Draf Naskah
Kebijakan
(Indii)
[3] Badan
Litbang
[4] Rapat
Konsolidasi
[5] Setuju/
Tidak setuju
Biro
Perencanaan
[6] Naskah
Kebijakan
Disetujui dan
Diverifikasi
Tidak
Perbaikan Konsep
[12] Uji Publik 1 :
Perguruan Tinggi,
Asosiasi, Industri,
Operator
[12] Draft Awal
RENSTRA
2015-2019
[1] Draft Awal
RENSTRA
[11]
Biro Perencanaan
Konsolidasi Naskah
[2]
Pertemuan
Bilateral
Kemenhub
Bina Marga
[8] Final
RENSTRA
Mekanisme Dengan Instansi Terkait Lainnya
[3] RENSTRA
dengan
inkorporasi
Sektor Jalan
[7]
Penyempurnaan
Draft Akhir
RENSTRA
[10] Naskah
Kebijakan di
setujui
Ya
[4] Pertemuan
Mulitilateral
Kemenhub – Sektor
Ekonomi lainnya
[7] Wakil
Menteri
Perhubungan
Tidak,
Revisi
Ya
[8] Rapat
Koordinasi
[9] Setuju/
Tidak setuju
[5] RENSTRA dengan
inkorporasi Sektor
Jalan dan Sektor
Ekonomi
[6] Uji Publik 2: LSM,
Pemerintah Daerah
Diagram ini menggambarkan mekanisme internal di Kementerian Perhubungan dan mekanisme interaksi dengan instansi terkait
diluar Kementrian Perhubungan dalam upaya membangun komunikasi dan untuk mencapai pemahaman dan persepsi yang sama
terkait dengan RENSTRA 2015-2019.
11

12. RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025
 Visi Departemen Perhubungan 2025
Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan
memberikan nilai tambah
 Misi Departemen Perhubungan:
 Memulihkan kinerja pelayanan jasa transportasi
 Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan SDM
 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat thd pelayanan jasa transportasi
 Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi
transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi
yg berkelanjutan dgn kuantitas dan kualitas yg memadai
 Tujuan Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Panjang
Untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien
guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan
perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis
 Sasaran Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Panjang
 Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi minimal dua kali
pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka memberikan sumbangan
terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional (sustainable
growth) dan perluasan lapangan kerja
 Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi ke
seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan kelancaran distribusi
barang, jasa dan mobilitas penumpang dalam rangka memberikan
kontribusi terhadap pengendalian laju inflasi
 Terwujudnya penghematan pengeluaran devisa dan peningkatan
perolehan devisa dalam penyelenggaraan jasa transportasi dalam rangka
memberikan kontribusi terhadap penyehatan neraca pembayaran
khususnya dlm menekan defisit neraca jasa dlm neraca transaksi berjalan
 Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi
ke seluruh pelosok tanah air dalam rangka memberikan kontribusi
terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan menjaga
keutuhan NKRI
Sumber: KM 49/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005-2025
 Strategi Pembangunan Transportasi Nasional:
 Pembangunan transportasi dilakukan berdasarkan penerapan
prinsip ekonomi (manfaat maksimum dan biaya minumum)
 Pembangunan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan
aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan
 Pembangunan transportasi difokuskan kepada segmen-segmen
tertentu untuk menunjang kegiatan sektor-sektor utama
 Pembangunan transportasi untuk mewujudkan pembangunan
nasional yang berkelanjutan
 Pembangunan transportasi dilakukan dengan orientasi peningkatan
pelayanan kepada masyarakat
 Pembangunan transportasi dilakukan sesuai dengan arah
pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam
perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan
daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional
 Pembangunan transportasi dilakukan dengan mengikutsertakan
masyarakat (sektor swasta)
 Kebijakan Umum Pembangunan Transportasi Nasional:



















Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara
Pertumbuhan dan Efisiensi Nasional
Koordinasi inter, antar sektor dan antar moda
Rencana terpadu, riset dan pengembangan teknologi
Persyaratan teknis, keselamatan dan keamanan
Fungsi penunjang dan fungsi pendorong
Dukungan terhadap kebijakan otonomi daerah
Dukungan kepada sektor-sektor lain
Pembangunan transportasi berkelanjutan
Pelibatan peranserta swasta
Pengadaan barang dan jasa
Perlindungan dan pengamanan
Dukungan terhadap pertahanan
Pemakaian hasil produksi dalam negeri
Kemudahan penyelenggaraan angkutan massal
Prinsip penetapan tarif jasa transportasi
Subsidi dan PSO
Pajak dan PNBP
Energi
12

13. Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Perkeretaapian Nasional
Program Pengembangan Jaringan dan Layanan Tahun 2015-2019:
 Pengembangan jaringan dan layanan KA antara kota: Banda Aceh-Sigli,
Lhokseumawe-Langsa Besitang, Rantau Prapat-Duri-Dumai, Tj Api-api, KM3Bakauheni, Padang-Bengkulu, Tj Enim-Pulau Baai, Muara Enim-Tj Api-api, Banko
Tengah-Srengsem, Stasiun Sukacita-Stasiun Kertapati, Shortcut Tj Enim-Baturaja,
Shortcut Rejosari-Tarahan, Shortcut Solok-Padang, Double Track Semarang –
Bojonegoro-Surabaya, Double Track Solo-Madiun-Surabaya, Pembangunan Jalur
KA di Pulau Bali, Parungpanjang-Citayam, Nambo-Cikarang-Tj Priok, Puruk CahuBangkuang, Bangkuang-Lupak Dalam, Kudangan-Kumai, Muara Wahau-Lubuk
Tutung, Balikpapan Tanah Grogot Tanjung, Makassar-Pare-pare
 Pengembangan jaringan dan layanan KA regional: Jabodetabek, Mebidangro,
Patungraya, Joglosemar, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Mamminasata
 Pengembangan jaringan dan layanan KA perkotaan: Medan, Padang, Palembang,
Bandar Lampung, Batam, Jakarta, Bandung Raya, Surabaya, Malang, Yogyakarta,
Denpasar, Makassar
 Visi perkeretaapian nasional tahun 2030 yaitu
mewujudkan perkeretaapian yang berdaya saing,
berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan
industri, terjangkau dan mampu menjawab
tantangan perkembangan.
 Arah pengembangan perkeretaapian nasional:
 Pelayanan prasarana dan sarana
perkeretaapian yang handal
 Teknologi perkeretaapian yang modern,
ramah lingkungan, daya angkut besar dan
berkecepatan tinggi
 Penyelenggaraan perkeretaapian nasional
yang mandiri dan berdaya saing
 Strategi pengembangan perkeretaapian nasional:
 Pengembangan jaringan dan layanan
perkeretaapian
 Peningkatan keamanan dan keselamatan
perkeretaapian
 Alih teknologi dan pengembangan industri
perkeretaapian
 Pengembangan SDM perkeretaapian
 Pengembangan kelembagaan
penyelenggaraan perkeretaapian
 Investasi dan pendanaan perkeretaapian
 Target Pengembangan Perkeretaapian Nasional
Tahun 2030: perkeretaapian nasional memiliki
pangsa pasar penumpang sebesar 11%-13% dan
barang sebesar 15%-17% dari total pangsa pasar
transportasi nasional pada tahun 2030
 Peranan Perkeretaapian Nasional:
 Penghubung antar simpul transportasi
 Mendukung keterhubungan wilayah
 Mendukung pengembangan koridor ekonomi
Sumber: PM 43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
13

14. Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Penyeberangan
KONSEP SABUK TRANSPORTASI PENYEBERANGAN NASIONAL
KEBIJAKAN STRATEGIS (K) DAN STRATEGIS PROGRAM (P)
 (K.1) Pemulihan kondisi jaringan pelayanan penyeberangan
eksisting dan mempertahankan kinerjanya dalam jangka
panjang:
 (P.1) Pemulihan pelayanan penyeberangan eksisting
(2010-2019)
 (K.2) Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan
penyeberangan pada jaringan eksisting secara bertahap
sesuai dengan pertumbuhan permintaan perjalanan:
 (P.2) Meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan
eksisting sebagai fungsi dari pertumbuhan permintaan
perjalanan, penumpang dan kendaraan (2010-2019)
TOLOK UKUR RENCANA PENGEMBANGAN
 (P.3) Integrasi / koordinasi dengan rencana
pengembangan jaringan jalan, jalan rel dan angkutan
laut (2010-2029)
 (K.3) Pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan
secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan
pemerintah
 (P.4) Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada
lintas-lintas penyeberangan utama, sebagai perwujudan
konsep sabuk (2010-2019)
 (P.5) Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada
lintas-lintas baru sebagai perwujudan
koneksitas/aksesibilitas antar kawasan yang terpisah
oleh perairan (2010-2029)
Sumber: KM 6/2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi
Penyeberangan
14

15. Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Kepelabuhanan Nasional
PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI INDONESIA
 Visi pembangunan di bidang kepelabuhanan: Terwujudnya
sistem Kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif
yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah
 Tujuan pembangunan di bidang kepelabuhanan:
 Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan
pelayanan jasa transportasi
 Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi
biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa
kepelabuhanan
 Mensinergikan pelabuhan dalam pembangunan sistem
transportasi nasional, sistem logistik nasional dan
pembangunan ekonomi
 Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi
permintaan kebutuhan jasa transportasi
 Mengembangan kapasitas SDM dalam sektor kepelabuhanan
INVESTASI SEKTOR PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI
DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN (JALAN JUTA US$)
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No KP 414/2013 tentang Penetapan
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
 Kebijakan pelabuhan nasional:
 Mendorong investasi swasta
 Mendorong persaingan
 Pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan
 Terwujudnya integrasi perencanaan
 Men ciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang
tepat dan fleksibel
 Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yg aman & terjamin
 Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim
 Mengembangkan sumber daya manusia
 Strategi implementasi:
 Pedoman kebijakan pelabuhan nasional dan strategi bisnis
yang komprehensif
 Perencanaan terpadu, hierarki pelabuhan, dan pemantauan
kinerja
 Pengaturan tarif
 Mondorong persaingan di sektor pelabuhan
 Meningkatkan kompetensi SDM di pelabuhan
 Meningkatkan keselamatan kapal dan keamanan fasilitas
pelabuhan secara efektif
 Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim secara efektif
15

16. Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Kebandarudaraan Nasional
TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL EKSISTING
TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL EKSISTING DAN RENCANA
 Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan
secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara
berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan
komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra
dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan
dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
 Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka
penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta
mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan
nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara:
 Andal yaitu bandar udara yang disusun dalam jaringan dan simpul
yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan
angkutan udara
 Terpadu yaitu bandar udara yang saling menunjang dan mengisi
peluang dalam satu kesatua tatanan kebandarudaraan nasional
 Efisien yaitu bandar udara yang sesuai dengan tingkat
kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi
dalam melayani kebutuhan angkutan udara
 Berdaya saing global yaitu bandar udara yang tidak rentan
terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam
menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara
 Menunjang pembangunan nasional yaitu bandar udara sebagai
pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan
pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia
wilayah barat dan Indonesia wilayah timur
 Menunjang pembangunan daerah yaitu bandar udara sebagai
pembuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan
potensi industri daerah.
 Berwawasan Nusantara yaitu bandar udara yang memandang
kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan
keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Sumber: PM 69/2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
16

17. Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda
CAKUPAN CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
RENCANA PENGEMBANGAN 2015-2019
 Pengembangan/pemantapan akses jalan/jalan rel ke beberapa
pelabuhan (Lhokseumawe, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang,
Pekanbaru, Batam, Panjang, Palembang, Bojonegara, Tanjung Priok,
Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin, Benoa, Samarinda, Makassar,
Balikpapan, Bitung)
 Pembangunan dan pengembangan dermaga serta penambahan
fasilitas pelabuhan (Belawan, Pekanbaru, Tekuk Bayur, Bojonegara,
Tanjung Perak, Banjarmasin, Kupang, Makassar, Balikpapan, Bitung,
Ambon, Biak, Jayapura, Sorong)
 Peningkatan alur pelayaran dan SBNP Pelabuhan (Tanjung Perak,
Samarinda)
 Pelaksanaan kerja operasional pelabuhan 24 jam (Lhokseumawe,
Tanjung Pinang)
 Optimasi Bandara (Sukarno Hatta)
 Peningkatan aksesibilitas rel/jalan dan angkutan umum ke Bandara
(Sukarno Hatta, Kuala namu, Adi Sucipto),
 Pengembangan dan pembangunan fasilitas bandara (Kualanamu,
Ngurah rai, Hasanuddin, Sam Ratulangi, Supadio, Sepinggan , F.
Kaisepo)
 Optimasi manajemen transportasi kota Metropolitan (Mebidangro,
Palembang, Kedungsepur, Yogyakarta, Gerbangkertosusilo)
 Pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi,
Mebidangro, Palembang, Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur,
Yogyakarta, Gerbangkertosusilo, Sarbagita, Mamminasatta)
 Pengembangan transportasi antarmoda/intermoda untuk daerah
tertinggal (pengembangan jaringan angkutan, penyediaan sarana, dan
peningkatan jalan)
 Visi transportasi antarmoda/multimoda Tahun 2030 adalah “Arus
Barang dan Mobilitas Orang Efektif dan Efisien”
 Misi dan kebijakan transportasi antarmoda/multimoda :
 Mewujudkan kelancaran arus barang:
- Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda.
- Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi laut
- Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi udara
- Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal
 Mewujudkan kelancaran mobilitas orang:
- Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan
- Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal.
 Tujuan transportasi multimoda:
 Menekan Iarnanyawaktu pelayanan pada simpuI moda
transportasi.
 Menurunkan biaya pelayanan transportasi pada sirnpul moda
transportasi.
 Meningkatkan kelancaran arus barang dan rnobilitas orang pada
kota metropolitan.
 Meningkatkan aksesibilitas rnasyarakat dari dan ke daerah
tertinggal.
 Strategi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda:
 Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda
 Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi laut
 Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi udara
 Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal
 Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan
 Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal
Sumber: KM 15/2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010 - 2030
17

18. Bagan Alur Penyusunan RPJM dan RENSTRA-KL
Bagan diatas merupakan suatu proses Teknokratis dan Proses Politik dalam penyusunan
RENSTRA-KL berdasarkan pedoman penyusunan RENSTRA –KL 2010-2014 BAPPENAS
18