1. `
INKOP TKBM PELABUHAN
TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)
DAN
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI PELABUHAN
PADA
ROUNDTABLE DISCUSION DI HOTEL ARYADUTA JAKARTA, 2 MARET 2012
INKOP IN TO TKBM

2. KRONOLOGIS BERDIRINYA WADAH PENGELOLA TKBM
BADAN SEMENTARA PENGELOLA
PEKERJA BONGKAR MUAT
BADAN USAHA KARYA YAYASAN USAHA KARYA KOPERASI TKBM
JUNI 1969 S/D DES 1977 JANUARI 1978 S/D SEPT 1988 JUNI 1989 S/D
SEKARANG
OKTOBER 1988 S/D MEI 1989

3. BADAN USAHA KARYA
(JUNI 1969 s.d DESEMBER 1977)
TUGAS DAN KEWAJIBAN
1. MENYELENGGARAKAN REGRISTRASI BURUH/
TENAGA KERJA SEBAGAI BURUH TERDAFTAR DAN
DASAR HUKUM PENDIRIAN MENGATUR ADMINISTRASI.
2. MENYEDIAKAN TENAGA KERJA ATAS PERMINTAAN
1. SKB. MENHUB DAN PENGGUNA JASA.
3. MENGATUR PEMERATAAN KERJA.
MENAKER
4. MENGADAKAN KESEPAKATAN DENGAN PENGGUNA
NO.P.26/3/13/Phb JASA MELIPUTI KETENTUAN-KETENTUAN TARIF
71/MTK/69 KERJA SERTA SYARAT-SYARAT LAINNYA.
TANGGAL 06-06-1969 5. - MEMBAYAR UPAH, TUNJANGAN LAIN ATAS
PENGGUNAAN JASA.
- MENENTUKAN BIAYA PEMBINAAN UKA SESUAI
2. SKB. DIRJEN HUBLA- KESEPAKATAN DENGAN PENGGUNA JASA.
DEPHUB 6. MENGASURANSIKAN TENAGA KERJA TERDAFTAR
DIRJEN PPTK- KEPADA DANA JAMINAN SOSIAL (DJS) DEPARTEMEN
DEPNAKER TENAGA KERJA RI.
7. MENYELENGGARAKAN LATIHAN KERJA DAN MEMUPUK
NO.DLR. 87/1/13 DISIPLIN KERJA.
KEPTS-11/DP/1975 8. MENGUMPULKAN DATA SECARA INTENSIF DAN
TANGGAL 10-03-1975 MEMBUAT LAPORAN SECARA PERIODIK.
9. MENGAWASI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG
DILAKUKAN OLEH BURUH.

4. YAYASAN USAHA KARYA
( Januari 1978 s.d September 1988 )
DASAR HUKUM PENDIRIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN
DASAR HUKUM PEMBUBARAN
YAYASAN USAHA KARYA
1. SKB. MENHUB DAN 1. Menyelenggarakan administrasi,
MENAKER operasional, kesejahteraan dan latihan
PM.1/OT/Phb-78 tenaga kerja
No.------------------------- 1.INPRES NO.IV THN 1985
KEP.08/MEN/1978 TANGGAL 04 APRIL 1985
2. Mengatur, melayani dan menyediakan
TGL. 10-01-1978 tenaga kerja dalam gang-gang sesuai
2. SKB. MENHUB DAN
permintaan pengguna jasa
2. Akte Pendirian Notaris MENAKER KM. 130/Kp.
Gustaf Hoemala 803/PHB-85
3. Memupuk kerja sama dengan instansi-
Soangkoepan NO. -------------------------
instansi lain untuk menjamin
LoembanTobing, SH No. 43 Kep. 837/Men/85
kelancaran arus barang di pelabuhan
TGL. 17 Maret 1978 TANGGAL 3 SEPTEMBER 1985
dan meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja.
4. Menagih dan menerima uang jasa
bongkar muat sesuai tarif yang
diterapkan dan membayar kepada
buruh bagian-bagian yang menjadi
hak-haknya

5. PEMBUBARAN YAYASAN USAHA KARYA
REALISASI PEMBUBARAN
PROSEDUR YUKA PER 31-07-1986
PEMBENTUKAN PEMBUBARAN YUKA
TIM LIKUIDASI
DASAR 1. HARUS BUBAR 1. YUKA BERADA DI 84
HUKUM 1. SK.MENHUB DIHADAPAN NOTARIS PELABUHAN
1. INPRES NO.IV NO. 2. PERSYARATAN :
THN 1985 TGL 4 SK.59/OT.001/PHB-85 A. LAP.KEU. HARUS 2. YANG TELAH
APRIL 1985 TGL. 18-10-1986 DISUSUN OLEH MENGHIBAKAN ASSET
2. SKB MENHUB 2. SK MENHUB AKUNTAN PUBLIK. YUKA KPD KOP.TKBM 71
DAN NAKER NO.KM.60/OT.001/PH B. PENGHIBAHAN PELABUHAN
NO. B-87 TGL. 16-02-1994 DILAKSANAKAN OLEH 3. YANG BELUM
KM.130/KP.803/P ADPEL/KAKANPEL MENGHIBAKAN ASSET
HB-86 SETEMPAT DGN
KEP.837/MEN/86 3. SKB. MENHUB YUKA KPD KOP.TKBM 13
NO.KP..27/HK-
ACARA PELABUHAN DGN RINCI:
601/PHB-94 C. BERITA ACARA HARUS A. BERITA ACARA YANG
TGL.
3 SEPTEMBER TGL. 26-03-1994 SAMA DGN SALAH
1986 LAP.KEU.YANG B. YANG BELUM DIHIBAHKAN
DISUSUN AKUNTAN 5 PELABUHAN

6. BADAN SEMENTARA PENGELOLA PEKERJA BONGKAR MUAT
( Oktober 1988 s.d Mei 1989 )
TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN SEMENTARA
1. Tugas administratif/operasional meliputi
a) Mengadakan pendaftaran bongkar muat secara
DASAR HUKUM periodik;
b) Mengelompokan pekerja bongkar muat dalam regu-
regu kerja;
c) Menyediakan tenaga kerja sesuai permintaan
pemakai jasa;
1. INSPRES NO.IV THN 1985 d) Mengatur gilir kerja
TANGGAL 04 APRIL 1985 e) Mengadakan pengawasan terhadap;
- Pelaksanaan kerja bongkar muat;
2. INSTRUKSI MENHUB - Kelengkapan anggota
NO.IM.6/HK.601-67 - Besaran upah yang diterima tenaga kerja;
TANGGAL 21 OKTOBER - Kelengkapan perlengkapan tenaga kerja.
1987 2. Tugas menyelenggarakan kesejahteraan meliputi:
a) Penyedian makan bagi tenaga kerja;
b) Penyediaan transportasi;
c) Pemberiaan pakaian kerja dan sepatu kerja;
d) Perawatan kesehatan
e) Pemberian tunjangan hari raya (THR);
f) Asuransi kecelakaan;
g) Jaminan hari tua;
h) Pendidikan dan latihan

7. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT
------------------------------------------------------------------
( Mei 1989 s.d Sekarang)
KEPUTUSAN
SKB.DIRJEN
BERSAMA DIREKTUR SEBAGAI
HUBLA,
JENDERAL PELAKU
DIRJEN SKB DIRJEN
PERHUBUNGAN EKONOMI
BINAWAS, HUBLA, DIRJEN
LAUT, DIREKTUR
DIRJEN BLK: PEMBINAAN
JENDERAL TENTANG
SKB. MENHUB UM.52/1/9-89 PENGAWASAN
PEMBINAAN PEMBINAAN & PEMBINAAN
DAN ------------------- KETENAGA
HUBUNGAN PENGEMBANGAN & PENATAAN
MENAKER NO.KEP.103/ PEMBENTUKAN & KERJAAN &
INDUSTRIAL DAN KOPERASI KOPERASI
IM.2/HK.601/P BW/89 PENGEMBANGAN DEPUTI BID
KOPERASI TKBM
PENGAWASAN TENAGA KERJA TKBM
HB-89 ------------------- KELEMBAGAAN
KETENAGAKERJAAN BONGKAR MUAT SEBAGAI
NO. --------------- - KOPERASI DAN
DAN DEPUTI BIDANG (TKBM) DI PENGELOLA
INS.03/MEN/89 17/SKB/BLK/ USAHA KECIL
KELEMBAGAAN PELABUHAN TKBM
TGL. 14-07- VI/89 NO.
KOPERASI DAN
1989 TGL.01-06- UM.008/41/2/DJP
USAHA KECIL DAN
1989 L-II
MENENGAH
NO. AL.59/1/12-02 93/DJPPK/XII/201
300/BW/2002 1
113/SKB/DEP.1/VIII/20 96/SKB/DEP.1/XII
02 /2011
KELANCARAN
INPRES 4/85
ARUS BARANG DI
TANGGAL 04-04-1985
PELABUHAN
SK. MENHUB NO.KM.13 PERUSAHAAN
TAHUN 1989 BONGKAR MUAT KEGIATAN B/M
TGL. 22-02-1989 TIAP PELABUHAN

8. KEBERADAAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT
(TKBM) DI PELABUHAN
Pengelolaan TKBM di Pelabuhan selama 23 (dua puluh tiga ) tahun tetap dilaksanakan
oleh Koperasi TKBM Pelabuhan karena :
1.Koperasi TKBM merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah.
2.Selama dibentuk dari tahun 1989 hingga saat ini telah membantu pemerintah dalam
melancarkan kegiatan bongkar muat barang dari/ ke pelabuhan dengan baik.
3.Tidak pernah melakukan kegiatan unjuk rasa/ mogok kerja dan melakukan kegiatan
anarkis sebagaimana tenaga kerja disektor lain.
4.Rasa saling memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi, asset dan profesinya
sangat tinggi karena berpegang pada motto dari kita, untuk kita dan oleh kita dimana
juga Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi
5.Hak dan kewajiban anggota semua sama (demokrasi ekonomi), berbeda jika
dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Pelaksanaan pengelolaan koperasi
TKBM Pelabuhan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun
2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan tariff pelayanan jasa bongkar
muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.
6.Meningkatkan profesionalisme dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan
(diklat) bagi anggota dan pengurus TKBM untuk mengikuti perkembangan teknologi/
globalisasi dipelabuhan.

9. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan Bab VI Bagian kedua pada
pasal 81 yang menyatakan :
1. Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan
peralatan bongkar muat oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat
2. Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
3. Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kompetensi dibidang bongkar muat.
4. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum Indonesia dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat
barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Pendidikan dan Latihan Anggota Koperasi TKBM
Yang Telah Dilaksanakan Oleh Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
NO Jenis Diklat Jumlah Peserta Keterangan
1 Crane Operator 2500 Kerjasama dgn Nakertrans
2 Manajemen Koperasi 114 Kerjasama dgn Kemkop & UKM
3 Manajemen Pengawasan 34 Kerjasama dgn Kemkop & UKM
4 Manajemen KRK 172 Kerjasama dgn Perhubungan Laut
5 Shipping Manajemen Basic 19 Kerjasama dgn Perhubungan Laut
6 Port Manajemen 34 Kerjasama dgn Perhubungan Laut
7 Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja 13 Kerjasama dgn Nakertrans
8 K3 Handling Material 20 Kerjasama dgn Nakertrans
9 Leadership and Motivation 21 Kerjasama dgn Nakertrans
10 Manajemen Keselamatan Pelayaran 34 Kerjasama dgn Perhubungan Laut
11 Tally 97 Kerjasama dgn Pusdiklat Perla
Total 3058
Di samping itu pula dari Primer Koperasi TKBM Pelabuhan telah mengadakan pendidikan tersendiri
dengan koordinasi instansi setempat misalnya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan
Banjarmasin, Pelabuhan Batam dan lain sebagainya.

11. Potensi Anggota Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
No Jumlah Primer P o t e n s i
Koperasi TKBM
Pengurus Pengawas Karyawan Anggota
82 Koperasi TKBM 330 241 924 42.602
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan yang mempunyai tugas juga sebagai fasilitator dan
advokasi telah menyelesaikan permasalahan sebanyak 19 Kasus yang ada.

12. Kendala – Kendala Yang Ada Pada Koperasi TKBM
1. Pada setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan masih banyak / terdapat usia
lanjut/ tidak produktif yang sampai saat ini belum menemukan solusi nya, apabila
mereka dikeluarkan harus diberikan pesangon yang besar, dimana dalam hal ini
Koperasi TKBM Pelabuhan tidak mempunyai dana yang cukup untuk keperluan
pesangon tersebut.
2. Dalam kegiatan hari kerja setiap bulannya jumlah hari yang tersedia pada
Koperasi – Koperasi Primer TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia tidak sama ada
yang 10 hari dan 12 hari kerja maka take home pay TKBM juga sedikit, sehingga
dapat mempengaruhi kesejahteraan anggotanya.
3. Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Inkop TKBM Pelabuhan masih
sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada karena
setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan yang mengirimkan untuk diklat masih
memperhitungkan biaya karena biaya pendidikan mahal dan pendapatannya
sesuai KM. 35 tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman perhitungan
tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan
dianggap belum mencukupi.
4. Pada saat ini hampir seluruh Koperasi TKBM Pelabuhan di Indonesia ada
kelebihan jumlah anggota TKBM yang tidak seimbang dengan volume kegiatan
bongkar muat.

13. 5. Sehubungan adanya SKB Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. UM.
008/41/2/DJPL-11, No.93/DJPPK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan dan
Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan pada Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan kegiatan bongkar
muat di terminal Khusus dilakukan oleh PBM yang didirikan oleh pengelola terminal khusus atau
Perusahaan Bongkar Muat lainnya yang ditunjuk oleh pengelola terminal khusus dengan
menggunakan TKBM yang ditunjuk oleh pengelola terminal khusus untuk keperluannya sendiri.
Bahwa sampai saat ini sudah ada Koperasi TKBM yang bekerja di terminal khusus, dan pasal tersebut
juga bertentangan dengan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Tenaga Kerja
Bongkar Muat yang selanjutnya disebut TKBM adalah pekerja yang memenuhi persyaratan
teknis tertentu bekerja dibidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi
Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM).
6. Ada beberapa masalah dengan Perusahaan Bongkar Muat yang menyangkut operasional antara lain :
a. Adanya Perusahaan Bongkar Muat yang mempunyai piutang kepada Koperasi
TKBM yang cukup besar sehingga dapat mengganggu kelancaran keuangan
Koperasi
b. Adanya Perusahaan Bongkar Muat yang melaksanakan kegiatan dengan
menggunakan alat bantu bongkar muat yang tidak memenuhi syarat/ tidak
sesuai dengan barang yang di bongkar
c. Adanya Perusahaan Bongkar Muat memotong upah TKBM sebesar 13% dari tarif yang ada
sehingga sangat merugikan anggota TKBM dengan alasan untuk dana Asosiasi APBMI
7. Pada umumnya saat ini anggota TKBM Pelabuhan tempat tinggalnya masih menyewa/ mengontrak
rumah karena kondisi pendapatan yang masih rendah, sedangkan KM. 35/2007 belum dapat
memenuhinya.

14. SEKIAN DAN TERIMA KASIH