5. Standar Kompetensi :
4. Menganalisis hubungan dasar negara
dengan konstitusi.
Kompetensi Dasar :
4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar
negara dengan konstitusi.
4.2 Menganalisis substansi konstitusi
negara.
4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan
UUD 1945 Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap
konstitusi negara.
6.
7.
8. Ke t a t a n e g a r a a n s u a t u
n e g a r a d a p a t d i l i h a t
d a r i h u k u m d a s a r a t a u
k o n s t i t u s i y a n g
d i g u n a k a n u n t u k
me n g a t u r n e g a r a . Hu k u m
d a s a r n e g a r a y a n g
t e r t u l i s a d a l a h Un d a n g
Un d a n g D a s a r . D i s a mp i n g
i t u , a d a h u k u m d a s a r
t i d a k t e r t u l i s y a n g
d i s e b u t k o n v e n s i .
Da l a m s i s t e m
9. Dasar Negara adalah landasan kehidupan
bernegara, maka setiap negara harus
mempunyai landasan dalam melaksanakan
kehidupan bernegara.
10. Konstitusi adalah peraturan atau hukum
dasar negara. Konstitusi bersumber pada
dasar negara sebagai norma hukum.
11. - Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap
kekuasaan politik.
- Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak
pengusaha, serta menetapkan bagi penguasa
tersebut batas-batas kekuasaan negara.
- Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa
berhak menghormati HAM orang lain dan hak
memperoleh perlindungan hukum dalam hal
melaksanakan haknya.
- Pedoman penyelengaraan negara, maksudnya tanpa
adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan
berdiri dengan kokoh.
12. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 ada 4 yaitu : GAMAPATWA
1. Maksudnya GA sama dengan sila ke 3, jadi
Negara hendak mewujudkan Persatuan
Indonesaia,
2. MA sm dg sila ke 5.negara hendak
mewujudkan suatu Keadilan sosial
3. PAT sama dg sila ke 4yaitu kedaulatan rakyat
dan
4. WA sila 1 dan 2 ketuhanan YME menurut
dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
13. Alinea I
”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal
segala bangsa, oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai
dengan pri kemanusiaan dan
perikeadilan”
Kalimat tersebut menunjukkan
keteguhan dan kuatnya motivasi
bangsa Indonesia untuk melawan
penjajahan untuk merdeka, dengan
demikian segala bentuk penjajahan
haram hukumnya dan segera harus
dienyahkan dari muka bumi ini karena
bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusian dan keadilan.
14. Alinea II
”Dan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakya Indonesia kedepan
pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat adil dan makmur”.
Kalimat tersebut membuktikan
adanya penghargaan atas perjuangnan
bangsa Indonesia selama ini dan
menimbulkan kesadaran bahwa
keadaan sekarang tidak dapat
dipisahkan dengan keadaan kemarin
dan langkah sekarang akan menentukan
keadaan yang akan datang. Nilai-nilai
yang tercermin dalam kalimat di atas
adalah negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur hal
ini perlu diwujudkan.
15. Alinea III
”Atas berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya”.
Pernyataan ini bukan saja
menengaskan lagi apa yang menjadi
motivasi riil dan materil bangsa
Indonesia untuk menyatakan
kemerdekaannya, tetapi juga menjadi
keyakinan menjadi spritualnya, bahwa
maksud dan tujuannya menyatakan
kemerdekaannya atas berkah Allah
Yang Maha Esa. Dengan demikian
bangsa Indonesia mendambakan
kehidupan yang berkesinambungan
kehidupan materiil dan spritual,
keseimbangan dunia dan akhirat.
16. Alinea IV
’kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan’. Pernyataan ini
bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi
motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk
menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi
keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan
tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas
berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian
bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang
berkesinambungan kehidupan materiil dan
spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.
17. Unsur sebuah konstitusi yaitu:
a. Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:
Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (dasar).
Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
b. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang ciri-
ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu:
Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat
dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan
kepentingan rakyat.
Melindungi asas demokrasi.
Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan
rakyat untuk melaksanakan dasar negara
Menentukan suatu hukum
18. A. Pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.
3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah
negara yang berdaulat rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan.
4) Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam
pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
19. Sebagai aturan pokok negara, konstitusi negara
berisi aturan-aturan mendasar dan mengatur hal-hal
penting dalam penyelenggaraan bernegara. Aturan
dasar tersebut merupakan implementasi atau
penuangan dari norma-norma yang tercantum dalam
dasar negara.
Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang
Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berada
dalam kelompok staatsgrundgesetz atau aturan
dasar/pokok negara bersama dengan ketetapan MPR
dan konvensi ketatanegaraan Republik Indonesia,
sedangkan norma dasarnya adalah Pancasila.
20. B. Kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai berikut :
1) Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan yang terperinci
2) Pembukaan UUD 1945 merupakan Tertib
Hukum Tertinggi di Negara Indonesia
3) Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental
C. Empat isi pokok dari pembukaan UUD 1945, yaitu:
1) Pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan
2) Pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan
Indonesia
3) Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia
4) Pernyataan pembentukan pemerintahan Negara dengan dasar
kerohanian Negara Pancasila
21. 1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945
UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dengan ditetapkannya konstitusi atau UUD Negara Indonesia
merdeka tahun 1945, maka hukum kolonial atau penjajahan
ditinggalkan. Ini berarti hukum nasionallah yang berlaku, yaitu
UUD 1945.
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memuat aturan-aturan
pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan
ketatanegaraan yang lainnya.
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus
1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
Bentuk negara: kesatuan, dan Bentuk pemerintahan: republik
22. Pembagian kekuasaan:
a) Kekuasaan eksekutif dijalnakan oleh Presiden,
dibantu oleh seorang wakil presiden, dan para
menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden di
awasi oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR).
b) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR
bersama-sama dengan presiden.
c) Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah
Agung (MA).
23. 2. Sistem pemerintahan: Kabinet Presidensil
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Serikat (UUD RIS) Tahun 1949
Konstitusi/ UUD RIS 1949 terdiri atas 197 pasal.
UUD RIS 1949 berlaku hingga 17 Agustus 1950.
Bentuk negara: serikat atau federal dan Bentuk
pemerintahan: republik
Sistem pemerintahan: pemerintahan parlementer
Lembaga perwakilan: UUD RIS menganut sistem dua
kamar (Bikameral), yaitu Senat dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 1950
24. Tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD Sementara
tahun 1950
UUDS tahun 1950 terdiri atas 6 bab. UUDS tahun 1950
memuat bentuk negara, bentuk pemerintahan,
pemegang kedaulatan rakyat, alat-alat perlengkapan
negara, serta sistem pemerintahan negara
UUDS berlaku hingga 5 Juli 1959.
Bentuk negara: kesatuan dan Bentuk pemerintahan:
republik
Pemegang kedaulatan rakyat: Presiden bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
25. Alat-alat perlengkapan Negara:
Presiden dan wakil presiden
Menteri-menteri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Dewan Pengawas Keuangan (KPK)
Sistem pemerintahan negara : Sistem
Parlementer
26. Adapun contoh sikap positif tersebut antara lain:
Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar memahami
makna konstitusi tersebut.
Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-masing.
Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil
amandeman kepada warga masyarakat.
Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang
melanggar konstitusi.
Mengawasi para penyelenggara negara agar melaksanakan tugasnya
sesuai konstitusi yang berlaku.
Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah
sudah sesuai atau belum dengan konstitusi, jika belum kita usulkan
kepada yang berwenang agar ada perubahan.
Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sesuai
dengan amanat konstitusi.
Menanamkan nilai-nilai konstitusi khusunya perjuangan bangsa
kepada generasi muda.
Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan
konstitusi.
27.
28. Dalam sekolah:
Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah.
Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik.
Mengembangkan sikap sadar dan rasional.
Melaksanakan hasil keputusan bersama.
Dalam Masyarakat:
Menjunjung tinggi norma-noma pergaulan.
Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna.
Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai
kegiatan.
Sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama.
Dalam berbangsa dan bernegara:
Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen.
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan
bangsa dan negara.
Sadar akan kedudukannya sebagai warga negara.
Setia membela negara dengan perundang-undangan yang
berlaku.