20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,190 views
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Beberapa sasaran prioritas nasional yang dicanangkan antara lain meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk mencapai sasaran tersebut, langkah-langkah strategis yang diambil meliputi pen
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Ähnlich wie 20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
Ähnlich wie 20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013 (20)
Mehr von KPDT
Mehr von KPDT (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (10)
20130318 arah kebijakan kpdt rakorpus i 2013
- 1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 18 Maret 2013 Disampaikan oleh : Ir. Simon L. Himawan, M.A Kabiro Perencanaan dan KLN Disampaikan dalam RAKORPUS Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2013
- 2. PERENCANAAN PPDT TERPADU PEMBAHASAN RKP 2014 DI DPR TINDAK LANJUT Rakorbangpus & Triwulanan II (Kamis,28 Maret) Forum Konsultasi Triwulanan I (Rabu, 30 Januari) Sidang Kabinet (M1-2 Maret ) SB Pagu Indikatif (20 Maret ) Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2014 (1-12 April ) Persiapan Pra Musrenbangnas (Senin, 15 April) •Pra Musrenbangnas, (Kamis-Rabu,18-24 April), •Penutupan (Rabu, 24 April) •Musrenbangnas, (Selasa, 30 April ) •Pasca Musrenbangnas (Jumat, 3 Mei ) PERPRES RKP 2014 (8 MEI ) Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2014 (7 Mei ) Musrenbangprov (21 Maret – 12 April 2013) Forum Konsultasi Publik (2-4 Maret) •Persandingan Renja K/L dengan UKPPD (16-17 April) RAKORNAS PPDT (11-13 April) RAKORPUS I PPDT (18 Maret ) 2 3 RAKER KPDT (7-8 Maret) RAKONREG WIL I & II (3-5 Feb Medan) (11-14 Feb Manado)1 RAKORPUS II PPDT (Okt) 4
- 3. KESENJANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2001-2011 3.6 4.5 4.8 5 5.7 5.5 6.3 6 4.6 6.2 6.5 8.1 9.1 9.6 9.9 10.26 10.45 9.75 8.46 8.14 7.41 6.8 18.4 18.2 17.4 16.7 16.0 17.8 16.6 15.4 14.2 13.3 12.5 33 32 32 33 33 36 35 37 38 41 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gini Indeks (%) Tingkat Kemiskinan (%) Pertumbuhan Ekonomi (% p.a) Tingkat Pengangguran (%) Indeks Gini Rasio meningkat, berarti makin tingginya tingkat kesenjangan Tingginya tingkat kesenjangan di bidang ekonomi dan kesenjangan wilayah pada umumnya berada di daerah tertinggal Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan harus dilakukan melalui keberpihakan nyata (afirmatif action) terhadapa daerah tertinggal dan dilaksanakan dengan kerja keras.
- 4. Meningkatnya indeks pembangunan manusia daerah tertinggal sehingga setara dengan atau mendekati rata-rata IPM nasional, yaitu menjadi 72,2 pada tahun 2014 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal sehingga mendekati atau sama dengan rata-rata nasional, yaitu 7,1% selama 2010-2014 Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sehingga sama dengan rata-rata nasional, yaitu 14,2 % pada tahun 2014 TARGET PRIORITAS NASIONAL 10 RPJMN 2010-2014 SUBSTANSI INTI : Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014. SASARAN
- 5. 1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 2. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; 4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; 5. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; 6. Peningkatan alokasi DAK SPDT serta penetapan menu yang lebih spesifik. 7. Mendorong mainstreaming DAK seluruh bidang ke daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- 6. FOKUS PRIORITAS KEGIATAN KPDT 1) Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Komoditas Unggulan (PRUKAB) 2) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) 3) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Infrastruktur Daerah Tertinggal (Sosial, Ekonomi, Energi, Transportasi, dan Infotel) yang Didukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM dan Hayati
- 7. Pengarusutamaam Kebijakan Pencapaian Target RPJMN 2010-2014 1. Afirmasi kebijakan dan anggaran DAK ke daerah tertinggal; 2. Afirmasi anggaran K/L kepada Daerah Tertinggal 3. Focusing Program/Kegiatan K/L yang sesuai dengan Masalah Ketertinggalan Dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 terdapat pengarusutamaam kebijakan, yaitu :
- 8. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014 •PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN PADA TAHUN 2014 •Persentase Rata- rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) •Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal pada tingkat hulu; Meningkatkan koordinasi dengan K/L sektor terkait guna menangani Prukab untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Pertanian dan Peternakan, dan juga Kehutanan dan Perkebunan. •Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; Lanjutan Pengembangan Prukab di Daerah Tertinggal •Meningkatkan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut. Lanjutan pengembangan Prukab melalui dukungan sarana armada kapal untuk mendukung pengembangan ekonomi di wilayah timur •Meningkatkan intervensi infrastruktur transportasi laut pada kabupaten yang mempunyai PTT juga mengintervensi pulau disekitarnya untuk mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pemenuhan sarpras elektrifikasi, telekomunikasi dan air bersih di pulau terluar berpenghuni •Lanjutan pengembangan kawasan perdesaan terpadu (bedah desa) dengan fokus pada sarpras jalan jembatan, dan air bersih Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
- 9. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014 PENGENTASA N DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN PADA TAHUN 2014 Persentase Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) •Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu; Meningkatkan koordinasi dengan K/L sektor terkait guna menangani kecamatan lokasi prioritas yang belum tertangani, dengan fokus pada pemenuhan elektrifikasi, telekomunikasi dan air bersih •Meningkatkan kerjasama antar daerah. Akan dilanjutkan optimalisasi RM dan revitalisasi KAPET yang telah dibangun, dengan tambahan lokasi di Papua dan Maluku, melalui dekonsentrasi dalam penguatan peran provinsi •Memberikan insentif bagi investor Lanjutan Pengembangan Kemitraan PCPP (Public Community Private Partnership) Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
- 10. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014 PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN PADA TAHUN 2014 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) •Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah. Lanjutan Pengembangan Prukab dan Intervensi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha •Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah. Lanjutan pembentukan Pokja UMKM Kemitraan dan Pokja Prukab Pada daerah perbatasan dan pulau terluar, akan dilanjutkan penyediaan sarpras ekonomi untuk peningkatan produktivitas ekonomi daerah perbatasan dan pulau terpencil, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perbatasan dan PTT Bedah desa akan dilanjutkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bentuk bansos jalan produksi dan penyediaan air bersih Bedah desa akan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan forum dan balai bedah desa di tingkat masyarakat perdesaan dalam menjamin keberlanjutan dari pengembangan nilai tambah kawasan perdesaan terpadu di daerah tertinggal Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
- 11. SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014 PENGENTAS AN DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN PADA TAHUN 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, contohnya membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir Melalui bedah desa akan dilanjutkan peningkatan penyediaan sarpras untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar dan perekonomian lokal di masyarakat perdesaan •Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga pendidikan dan kesehatan ke daerah tertinggal& perbatasan Pelaksanaan koordinasi perumusan dan Penetapan kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan -Penetapan Peraturan Menteri PDT tentang tata kelola perdesaan sehat sebagi acuan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan -Koordinasi Aksi Keberpihakan bersama Kemenetrian Kesehatan, PU, BKKBN dan Kementan Bagi Fokus dan Lokus Perdesaan Sehat Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
- 12. . SASARAN INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS RENCANA TINDAK LANJUT 2014 PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN PADA TAHUN 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal Pelaksanaan koordinasi perumusan dan Penetapan kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan -Pembentukan Pokja, Manajemen Kewilayahan dan Pendampingan Perdesaan Sehat Bersama Seluruh Pihak Terkait. -Koordinasi Aksi Keberpihakan bersama Kemenetrian Kesehatan, PU, BKKBN dan Kementan Bagi Fokus dan Lokus Perdesaan Sehat Pelaksanaan Stimulasi Sesuai Sasaran Daya Ungkit Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Yang Telah Terpetakan Upaya Peningkatan Anggaran Sesuai Kebutuhan Sasaran Stimulan Perdesaan Sehat Pelaksanaan Stimulasi Sesuai Sasaran Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Di Daerah Kepulauan Yang Telah Terpetakan Upaya Peningkatan Anggaran Sesuai Kebutuhan Sasaran Stimulan Perdesaan Sehat Langkah Strategis Pencapaian Target Prioritas 10 RPJMN
- 13. SEKTOR-SEKTOR KAWASAN PERDESAAN SEKTOR-SEKTOR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KAWASAN PERDESAAN “TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR, DI SUATU KAWASAN” “SINERGIS ANTARSEKTOR, DI SUATU KAWASAN” SINERGI PENDEKATAN KEWILAYAHAN
- 14. KEBUTUHAN ALOKASI PPDT 2014 - 2015
- 15. Melalui Angg aran K/L Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah DAERAH TERTINGGAL PPDT PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN Dana Vertikal di Daerah Hibah Pinjaman • DAU • DBH • DAK • Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan Subsidi dan Bantuan Masuk APBD
- 16. KEBUTUHAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN INDIKATOR RPJMN (TAHUN 2014-2015) 16.22 2.84 14.07 10.81 1.89 9.38 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 PertumbuhanEkonomi PenanggulanganMiskin PeningkatanIPM 2014 2015 dalam triliyun rupiah Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
- 17. KEBUTUHAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN BIDANG TUGAS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014-2015 dalam miliar rupiah Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT 3.41 0.13 1.13 0.16 21.30 27.91 0.59 0.02 12.15 4.54 5.48 0.44 19.82 1.78 1.14 3.41 0.13 1.13 0.16 21.30 27.91 0.59 0.02 12.15 4.54 5.48 0.44 19.82 1.78 1.14 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2014 2015
- 18. KEBUTUHAN ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN BIDANG TUGAS KPDT dalam miliar rupiah Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT 11,546 24,154 2,663 1,911 2,290 7,698 16,102 1,775 1,274 1,527 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS 2014 2015
- 19. KEBUTUHAN ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN BIDANG TUGAS KPDT dalam miliar rupiah Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT No BIDANG TUGAS KPDT TAHUN 2014 2015 1 KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 11,546.33 7,697.55 2 KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 24,153.67 16,102.45 3 KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN 2,663.07 1,775.38 4 KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 1,911.08 1,274.05 5 KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS 2,290.02 1,526.68 TOTAL 42,564.16 28,376.10
- 20. KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR dalam miliar rupiah Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT 3,793 1,478 10,447 1,090 7,345 2,529 985 6,965 727 4,897 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Kebutuhan Anggaran Peningkatan Infrastruktur Transportasi Kebutuhan Anggaran Peningkatan Infrastruktur Infotel Kebutuhan Anggaran Peningkatan Infrastruktur Sosial Kebutuhan Anggaran Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Kebutuhan Anggaran Peningkatan Infrastruktur Energi 2014 2015 CONTOH
- 21. KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Transportasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Infotel Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Sosial Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Energi BNPB 288,345,600 288,345,600 KEMENAKERTRANS 3,594,750,000 3,594,750,000 KEMENDAG 211,686,603,000 211,686,603,000 KEMENDAGRI - KEMENDIKBUD 4,638,060,000 5,861,691,722,850 6,719,040,000 5,873,048,822,850 KEMENESDM 219,780,900,000 7,223,996,332,873 7,443,777,232,873 KEMENHUB 143,165,565,750 44,287,650,000 187,453,215,750 KEMENHUT - KEMENKES 2,966,174,559,283 2,966,174,559,283 KEMENKOMINFO 1,477,537,258,080 1,477,537,258,080 KEMENKUKM 207,259,200 26,731,111,200 1,822,320,000 28,760,690,400 KEMENPERA 107,013,585,600 107,013,585,600 KEMENPU 3,645,390,730,250 1,485,309,777,975 453,985,968,974 19,807,024,200 5,604,493,501,399 KEMENTAN 503,743,500 110,532,557,520 48,854,568,000 159,890,869,020 KKP 26,001,309,600 63,947,922,000 89,949,231,600 Total Kebutuhan Anggaran Per Aspek 3,793,194,356,000 1,477,537,258,080 10,447,190,303,608 1,090,259,812,694 7,345,486,935,073 24,153,668,665,455 Kementerian /Lembaga Kebutuhan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Total Kebutuhan Anggaran Per Kementerian/ Lembaga Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
- 22. KEBUTUHAN ANGGARAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 KebutuhanAnggaranPengembangan InfrastrukturTransportasi KebutuhanAnggaran PengembanganInfrastruktur Infotel KebutuhanAnggaran Pengembangan InfrastrukturSosial KebutuhanAnggaranPengembangan InfrastrukturEkonomi KebutuhanAnggaran PengembanganInfrastruktur Energi BNPB 192,230,400 192,230,400 KEMENAKERTRANS 2,396,500,000 2,396,500,000 KEMENDAG 141,124,402,000 141,124,402,000 KEMENDAGRI - KEMENDIKBUD 3,092,040,000 3,907,794,481,900 4,479,360,000 3,915,365,881,900 KEMENESDM 146,520,600,000 4,815,997,555,249 4,962,518,155,249 KEMENHUB 95,443,710,500 29,525,100,000 124,968,810,500 KEMENHUT - KEMENKES 1,977,449,706,189 1,977,449,706,189 KEMENKOMINFO 985,024,838,720 985,024,838,720 KEMENKUKM 138,172,800 17,820,740,800 1,214,880,000 19,173,793,600 KEMENPERA 71,342,390,400 71,342,390,400 KEMENPU 2,430,260,486,833 990,206,518,650 302,657,312,649 13,204,682,800 3,736,329,000,933 KEMENTAN 335,829,000 73,688,371,680 32,569,712,000 106,593,912,680 KKP 17,334,206,400 42,631,948,000 59,966,154,400 Total Kebutuhan Anggaran Per Aspek 2,528,796,237,333 985,024,838,720 6,964,793,535,739 726,839,875,129 4,896,991,290,049 16,102,445,776,970 Kementerian/Lembaga KebutuhanAnggaran PengembanganInfrastruktur TotalKebutuhanAnggaranPer Kementerian/Lembaga Sumber: data kebutuhan daerah diolah dari TKPPDT
- 24. TUJUAN RAKORPUS PPDT 2013 1. Menyampaikan data usulan kebutuhan daerah tertinggal hasil Konsultasi Regional PPDT tahun 2012 dan 2013 ; 2. Membangun komitmen afirmasi bersama seluruh K/L bagi daerah tertinggal melalui rencana program dan kegiatan pembangunan K/L masing-masing ; 3. Merumuskan langkah dan strategi pengawalan kebutuhan daerah dalam mengatasi ketertinggalan dalam forum Pra Musrenbangnas 2014.
- 25. MEKANISME PENYELENGGARAAN 1. Sidang Pleno : • Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan kebutuhan daerah tertinggal hasil Konsultasi Regional; • Strategi Pencapaian Target RPJMN Prioritas Nasional 10 • Kebijakan Afirmasi Pendanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Sidang kelompok • Pemenuhan kebutuhan daerah berdasarkan substansi 3 target RPJMN • Strategi pengawalan pada forum Pra Musrenbangnas.
- 26. KELOMPOK I : “PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN dan INFRASTRUKTUR NON PENDIDIKAN/NON KESEHATAN” Direktorat Bappenas Kementerian/Lembaga Terkait Keasdepan KPDT Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas Kabiro Perencanaan Kementerian Pertanian Asdep Sumberdaya Hayati Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas Kabiro, Kementerian Kehutanan Asdep Infrastruktur Ekonomi Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Bappenas Kabiro, Kementerian Kelautan dan Perikanan Asdep Sumberdaya Tekhnologi dan Inovasi Direktur Transportasi, Bappenas Kabiro, Kementerian Lingkungan Hidup Asdep Investasi Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas Kabiro Perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asdep Kemitraan Usaha Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas Kabiro, Kementerian Perindustrian Asdep Pengembangan Komoditas Unggulan Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas Kabiro, Kementerian Perdagangan Asdep Sumberdaya Minergi dan LH Kabiro Perencanaan dan Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asdep Infrastruktur Energi Kabiro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian ESDM Asdep Infrastruktur Transportasi Kabiro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pekerjaan Umum Asdep Infrastruktur Infotel Kabiro, Kementerian Perhubungan Asdep Kelembagaan Ekonomi Kabiro Perencanaan dan SDM, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabiro, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kabiro, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Asdep Tata Ruang dan Pembangunan DT Kemenko Perekonomian
- 27. KELOMPOK II : “PENGURANGAN KEMISKINAN” Direktorat Bappenas Kementerian/Lembaga Terkait Keasdepan KPDT Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas Kabiro, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Asdep UMKM Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Bappenas Kabiro, Kementerian Sosial Asdep Pemberdayaan Masyarakat Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bappenas Kabiro, Perumahan Rakyat Asdep Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas Kabiro, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Asdep Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Direktur Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Dirjen PMD Depdagri Asdep Pengembangan Perdesaan Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Perbatasan Asdep Rawan Konflik dan Bencana Asdep Ketenagakerjaan Asdep Penguatan Organisasi Masyarakat Asdep Daerah Perbatasan Asdep Daerah dan Pulau Terpencil dan Terluar Asdep Wilayah Strategis
- 28. KELOMPOK III : “PENINGKATAN IPM “(PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) Direktorat Bappenas Kementerian/Lembaga Terkait Keasdepan KPDT Direktur Pendidikan, Bappenas Kabiro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Asdep Sumberdaya Pendidikan dan Ketrampilan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas Kabiro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan Asdep Sumberdaya Kesehatan Kabiro perencanaan, Kementerian Agama Asdep Infrastruktur Sosial
- 29. PENUTUP • Dengan terselenggaranya RAKORPUS PPDT 2013, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah serta mempertajam fokus kegiatan dan anggaran K/L untuk memenuhi kebutuhan kabupaten daerah tertinggal; • Dalam rangka mengatasi keterbatasan alokasi anggaran KPDT dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal, maka dibutuhkan kerja keras, efikasi, motivasi, dan komitmen yang kuat untuk melakukan kegiatan sinergi dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun di daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten) dan sektor swasta agar ikut membangun daerah tertinggal sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.
- 30. SEKIAN & TERIMA KASIH