1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi. 2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi. 3. Implementasi UU ini dihar

1. POKOK-POKOK PIKIRAN
UU. NO. 17 TAHUN 2012
TENTANG
PERKOPERASIAN
(TINJAUAN YURIDIS AKADEMIS)
UPTD. BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UMKM
PROVINS LAMPUNG
Jalan Dr. Susilo No. 39 Telp/Fax. 0721-241655
Bandar Lampung

2. •
•
•
•
NAMA
TTL.
JABATAN
ALAMAT
> RUMAH
: Hendrik N.L. Tobing
: Sibolga, 24 Nopember 1963
: Widyaiswara Madya
: Jl. Raden Pemuka Perum. BUKIT RAYA
Blok C No. 1 Gn. Sulah B. Lampung
> KANTOR
: Jl. Dr. Susilo No. 39 Pahoman
Telp./Fax. 0721-241655 B. Lampung
> E-Mail
: hendriktobing11@yahoo.com
> Follow at Tweeter: @Hendriktobing
> Facebook
: Hendrik Tobing

3. 4

4. LOGO KOPERASI YANG LAMA
Hendrik NL. Tobing
5

5. LOGO KOPERASI YG BARU
(PERMENEGKOP NO. 02/PER/M.KUKM/IV/2012, TGL. 17 APRIL 2012)
hendrik nl. tobing

6. KINI SUDAH BERGANTI .....
UU No. 17 Tahun
2012 tentang
Perkoperasian
Sekarang
UU No. 25 Tahun
1992 tentang
Perkoperasian
Sebelumnya

7. PENDAHULUAN
• Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia
• Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata
ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur
• Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam
suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai
dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama
untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi
Anggota.

8. PENDAHULUAN
• Kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu
berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan,
menguatkan, dan mengembangkan Koperasi
sebagaimana amanat Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
• Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
dan perkembangan Perkoperasian

9. DASAR PEMBERLAKUAN
UU. NO. 17/2012 TENTANG
PERKOPERASIAN
• Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan (30 Oktober 2012). (Pasal 126)
• (Oleh karena itu), Pada saat Undang-Undang ini
mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
(lagi). (Pasal 124 ayat 1)

10. TOLERANSI PEMBERLAKUAN
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
diganti berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 124
ayat 2)
• Peraturan perundang-undangan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan (30 Oktober 2012). (Pasal 125)

11. TUJUAN PEMBERLAKUAN UU. NO. 17
TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN
• Undang-Undang ini disusun (dengan tujuan) untuk
mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan,
keanggotaan, perangkat organisasi, modal,
pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan
Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan
penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan
Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan
pembangunan Koperasi.
• (Dengan meng-) Implementasi (-kan) Undang-Undang
ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan
Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat,
mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
(Baca: PENJELASAN UU. No. 17/2012 ttg Perkoperasian)

12. ESENSI DARI UU N0.17/2012 TENTANG
PERKOPERASIAN
1.
Sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi
ekonomi berdasar Pancasila dan UUD 1945
2.
Mempertegas kedudukan Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha atau
perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi dan
adanya tanggung jawab terbatas bagi anggota
3.
Peneguhan terhadap landasan ,Azas dan Tujuan Koperasi
4.
Pengukuhan terhadap Nilai dan prinsip sebagai jadi diri Koperasi Indonesia serta
perubahan cara pandang terhadap koperasi
5.
Penguatan (Revitalisasi)
- Anggota dan Pelayanan Kepada Anggota
- Perangkat Organisasi, khususnya Pengawas dan Pengurus
- Jenis dan Usaha Koperasi (jenis Koperasi- Usaha Sektor Riil dan keuangan)
- Kreativitas dalam pengembangan instrumen Modal Koperasi
- Kualitas Pengawasan (Peningkatan fungsi Pengawasan dan Pembentukan
Lembaga Pengawas KSP)
- Keamanan terhadap Simpanan Anggota ( dapat dibentuk LPS-KSP)
- Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Lembaga Gerakan Koperasi dan Kemandirian Dekopin
Adanya Sanksi
6

14. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG
PERKOPERASIAN
TERDIRI DARI
17 BAB
126 PASAL
PERINTAH UU.17/12
UNTUK
MENGELUARKAN
10 PP
6 PERMEN

15. BAB DALAM UU NO. 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Bab XI
Bab XII
Bab XIII
Bab XIV
Bab XV
Bab XVI
Bab XVII
Ketentuan Umum
Landasan, Asas dan Tujuan
Nilai dan Prinsip
Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan
Pengumuman
Keanggotaan
Perangkat Organisasi
Modal
Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan
Jenis, Tingkatan, dan Usaha
Koperasi Simpan Pinjam
Pengawasan dan Pemeriksaan
Penggabungan dan Peleburan
Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum
Pemberdayaan
Sanksi Administratif
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup

16. PERATURAN PELAKSANA
UU. NO. 17/2012
Peraturan Menteri
PeraturanPemerintah
1.
Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama
Koperasi (Pasal 17 ayat (4)
1.
Ketentuan mengenai tata cara dan
persyaratan permohonan pengesahan
Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10
ayat (5))
2.
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata
cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor
Cabang Pembantu, dan Kantor Kas
(Pasal 90 ayat (3))
5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal
95)
3.
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status
badan hukum Koperasi (Pasal 111)
Ketentuan mengenai pengawasan dan
pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)
4.
7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara
pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113
ayat (2))
Ketentuan mengenai penggabungan atau
peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))
5.
8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3))
6.
Ketentuan mengenai Tata Cara
Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi
KSP (Pasal 122 ayat (4))
Ketentuang mengenai persyaratan dan
kompetensi pengawas dan pengurus
KSP (pasal 92 ayat (2)
2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis
Koperasi (Pasal 85)
3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip
ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4))
4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan
Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5))
9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)
10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi
Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3)

17. BEBERAPA HAL BARU YANG DIATUR DALAM UU
NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
1. Pemuatan Nilai dan Prinsip Koperasi yang berlaku
secara Internasional (pasal 5 - 6)
2. Pendirian Koperasi dengan Akta Notaris(pasal 9)
3. Nama Koperasi (pasal 17)
4. Anggota Koperasi sebagai pemilik sekaligus
sebagai pelanggan /pengguna jasa.
5. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar
Anggota (pasal 26). Memiliki satu suara satu
orang satu suara
9. Pencantuman Jenis Koperasi di dalam AD Koperasi
(pasal 82)
10. Jenis Koperasi hanya 4 : Produsen, Konsumen, KSP
danJasa (pasal 83). Usaha pada Koperasi harus
mendapatkan Ijin usaha (KSP)
11. KSP harus memperoleh izin Usaha, hanya melayani
anggota, dapat menjadi peserta program penjaminan
simpananKoperasi. Calon anggota harus sudah menjadi
anggota (selambatnya 3 bulan)
6. Pengawas dapat mengusulkan dan
memberhentikan (sementara) Pengurus (pasal 50)
12. Pemisahan USP dari Koperasi (induknya) menjadi KSP
sebagai badan Hukum terpisah
7. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik
anggotamaupun non anggota (pasal 55)
13. Menteri membentuk Lembaga Pengawasan KSP
8.
Modal Awal terdiri dari Setoran Pokok (SP) dan
Sertifikat Modal Koperasi (SMK) (pasal 66)
14. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjaminan
Simpanan (LPS) KSP
9.
Selisih hasil usaha (SHU –Surplus-Defisit) dan
penggunaan Cadangan
15. Dewan Koperasi Indonesia (pasal 115)
16. Sanksi

18. SANDINGAN
PENGERTIAN KOPERASI
UU. NO. 25/1992 (Pasal 1)
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan arang seorang atau
badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatan berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas azas kekeluargaan
UU. NO. 17/2012 (Pasal 1)
Koperasi adalah badan hukum yang
didirikan oleh orang perseorangan
atau badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal untuk
menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip
Koperasi.

19. UNSUR-UNSUR YG TERKANDUNG
DALAM PENGERTIAN KOPERASI
Koperasi : Cooperative : Co Operation : bekerja
sama : menolong satu sama lain (to help one
anather) : bergandeng tangan (hand in hand)
Koperasi berkaitan dengan :
• Fungsi Sosial (sebagai mahluk sosial)
• Fungsi Politik (sebagai cara meraih tujuan)
• Fungsi Ekonomi (sebagai pelaku usaha)
• Fungsi Etika (sebagai batasan normatif interaksi
sosial)

20. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
UU. NO. 25/1992
UU. NO. 17/2012
1.Keanggotaan bersifat
sukarela & terbuka
2.Pengelolaan dilakukan
secara demokrasi
3.Pembagian SHU dilakukan
secara adil sesuai dengan
besarnya jasa usaha
masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa
yang terbatas terhadap
modal
5.kemandirian
6.Pendidikan Perkoperasian
7.Kerjasama antar koperasi
1. keanggotaan Koperasi bersifat
sukarela dan terbuka;
2. pengawasan oleh Anggota
diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam
kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha
swadaya yang otonom, dan
independen;
5. Koperasi menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bagi
Anggota, Pengawas, Pengurus, dan
karyawannya, serta memberikan
informasi kepada masyarakat
tentang jati diri, kegiatan, dan
kemanfaatan Koperasi;

21. LANJUTAN
UU. NO. 25/1992
UU. NO. 17/2012
6. Koperasi melayani anggotanya
secara prima dan memperkuat
Gerakan Koperasi, dengan bekerja
sama melalui jaringan kegiatan pada
tingkat lokal, nasional, regional, dan
internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk
pembangunan berkelanjutan bagi
lingkungan dan masyarakatnya melalui
kebijakan yang disepakati oleh
Anggota. (Pasal: 6)

22. SANDINGAN
TUJUAN KOPERASI
UU. NO. 25/1992
Memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya, serta ikut
membangun tatanan perekonomian
nasional,dalam rangkamewujudkan
masyarakat yang maju,adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945
UU. NO. 17/2012 (Pasal 4)
Koperasi bertujuan meningkatkan
kesejahteraan Anggota pada
khususnya dan masyarakat pada
umumnya, sekaligus sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari tatanan
perekonomian nasional yang
demokratis dan berkeadilan

23. NAMA KOPERASI
UU. NO. 17/2012
PASAL 17:
(1) Koperasi dilarang memakai nama yang:
a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau
kota;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah,
atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang
bersangkutan.
(2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi” dan diakhiri
dengan singkatan ”(Skd)”.
(3) Kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan
tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. AKTA PENDIRIAN KOPERASI
UU. NO. 17/2012
Pasal 9:
(1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan
dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat
bahasa Indonesia.
oleh Notaris dalam
(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat
dibuat
oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta
Koperasi oleh Menteri.

25. SANDINGAN
TUGAS PENGAWAS
UU. NO. 25/1992
1. Melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan dan
penglolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis
tentang hasil pengawasannya.
UU. NO. 17/2012 (PASAL 50 AYAT 1)
a. mengusulkan calon Pengurus;
b. memberi nasihat dan
pengawasan kepada Pengurus;
c. melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan
dan pengelolaan Koperasi yang
dilakukan oleh Pengurus; dan
d. melaporkan hasil pengawasan
kepada Rapat Anggota.

26. SANDINGAN
KEWEWENANGAN PENGAWAS
UU. NO. 25/1992
UU. NO. 17/2012 (PASAL 50 AYAT 2)
1. Meneliti catatan yang
ada pada koperasi
a. menetapkan penerimaan dan penolakan
Anggota baru serta pemberhentian Anggota
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
b. meminta dan mendapatkan segala
keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan
pihak lain yang terkait;
c. mendapatkan laporan berkala tentang
perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari
Pengurus;
d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada
Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum
tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
dan
e. dapat memberhentikan Pengurus untuk
sementara waktu dengan menyebutkan
alasannya.
2. Mendapatkan segala
keterangan yang
diperlukan

27. SANDINGAN
PENGURUS
UU. NO. 25/1992
UU. NO. 17/2012 (PASAL 55 AYAT 1)
(1) Pengurus dipilih
(1) Pengurus dipilih dari orang
Anggota dan ditetapkan perseorangan, baik Anggota
oleh Rapat Anggota
maupun non-Anggota.

28. PENGURUS
UU. NO. 17/2012 (PASAL 56)
(1) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat
Anggota atas usul Pengawas.
NB. Kaitannya dengan pasa 50 ayat 1
(kewenangan Pengawas)

29. Sandingan :
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
UU NO. 25/1992
UU NO. 17/2012
RAPAT ANGGOTA (RA)
RAPAT ANGGOTA (RA)
PENGAWAS
PENGAWAS
(Ketua, Sekretaris dan Anggota)
wakil terpilih
- - - - - PENGURUS - - - - Eksekutif
PENGURUS
Alternatif 1 : Dirut dan beberapa
Direktur (menurut fungsi usaha)
PENGELOLA
Alternatif 2 : GM dan beberapa
Manager (menurut fungsi usaha)

30. PERMODALAN KOPERASI
UU. NO. 25/1992
(1) Modal
Koperasi terdiri
dari Simpanan
Pokok dan
Simpanan Wajib
sebagai modal
awal koperasi.
UU. NO. 17/2012 (PASAL 66 AYAT 1)
(1) Modal Koperasi terdiri dari
Setoran Pokok dan Sertifikat Modal
Koperasi sebagai modal awal.
(1) Setoran Pokok dibayarkan oleh
Anggota pada saat yang bersangkutan
mengajukan permohonan sebagai
Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
(Pasal 67 ayat 1)
(1) Setiap Anggota Koperasi harus
membeli Sertifikat Modal Koperasi yang
jumlah minimumnya ditetapkan dalam
Anggaran Dasar. (Pasal 68 ayat 1)

31. SANDINGAN MODAL KOPERASI
UU. NO. 25/1992
(1)
(2)
(3)
Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan
modal pinjaman.
Modal sendiri dapat berasal dari:
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d.hibah.
Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang
lainnya;
e. sumber lain yang sah.
(4)
Selain modal ITU Koperasi dapat pula
melakukan pemupukan modal yang berasal
dari modal penyertaan.(
(5)
Ketentuan mengenai pemupukan modal yang
berasal dari modal penyertaan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
UU.NO. 17/2012
Diatur dalam Pasal 66 – 77 :
1)
Modal Awal (SP dan SMK)
2)
Hibah;
3)
Modal Penyertaan;
4)
Selain hal di atas Modal Koperasi dapat
berasal :
a.Anggota;
b.Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
c.bank dan lembaga keuangan lainnya;
d.penerbitan obligasi dan surat hutang
lainnya; dan/atau
e.Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai modal
Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam
Peraturan Pemerintah

32. Modal Organik,
Modal dari sumber lain,
Modal yang berasal dari anggota
dan atau non anggota. Sebagian
dapat dikategorikan sebagai
modal sendiri (equity), seperti :
Sebagai ekuitas :
1. Setoran Pokok
dan
2. Sertifikat Modal
Koperasi (SMK)
Modal yang berasal
dari internal badan
usaha/perusahaan
Koperasi, yaitu :
1. Hibah;
MODAL AWAL :
1.
a.
sebagaian lagi merupakan modal
pinjaman (liability) yang berasal
dari
b.
Cadangan
yang
disisihkan
dari
Surplus Hasil Usaha
(SHU)
Selisih Nilai Sertifikat
Modal
Koperasi
(SMK)
Modal Penyertaan (quasi ekuitas)
1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan/atau
Anggotanya;
3. bank dan lembaga keuangan
lainnya;
4. penerbitan obligasi dan surat
hutang lainnya; dan/atau
MODAL KOPERASI
Modal Tambahan;
Merupakan modal yang
dihimpun dari setiap kali
penerbitan
(ulang)
Sertifikat Modal Koperasi
(SMK)

33. MODEL KONVERSI (SEDERHANA)
UU NO. 25/1992
UU NO. 17/2012
MODAL SENDIRI
SIMPANAN POKOK (SP)
MODAL SENDIRI
SETORAN POKOK (SP)
SIMPANAN WAJIB (SW) DAN
SETARA SW
SERTIFIKAT MODAL KOPERASI
(SMK)
Modal Organik :
CADANGAN
Modal Organik :
CADANGAN
GAIN SMK
HIBAH
MADAL PENYERTAAN
MODAL LUAR
HIBAH
MODAL PENYERTAAN
MODAL LUAR

34. CONTOH KONVERSI
Lama
Baru
1.
Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi
anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota
@ Rp. 100.000,-
1.
Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran
pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000
Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal
mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk
menjadi anggota koperasi
2.
Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
2.
3.
Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
3.
Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa
simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran
pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 =
Rp. 10.900.000.000,terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK @Rp. 10.000,Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh :
Si Badu :
Status anggota penuh
Simpanan pokok = Rp. 100.000,Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,4.
Simpanan / Tabungan
5.
Modal Penyertaan
Contoh :
Setoran pokok
=
Sertifikat modal koperasi =
Rp.
10.000,Rp. 100.090.000,-
Kepemilikan SMK si Badu :
Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar
4. Bukan modal sendiri / equity, tetapi masuk kewajiban
lancar
5. Bukan modal sendiri / equity, tetap kewajiban jangka
panjang
35

35. Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam
Mengantisipasi Peluang Usaha
Koperasi di Kota Malang
Anggota
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
: 3.000 orang
: @ Rp. 10.000,:
:
:
Total
:
: Rp. 150.000.000,-
:
Sertifikat Modal Koperasi Baru
: Rp. 30.000.000,: Rp. 120.000.000,-
Total
Di Konversi Menjadi
Setoran Pokok
Sertifikat Modal koperasi :
Total Simpanan Pokok
Total Simpanan Wajib
(12.000 lembar)
Rp. 30.000.000,Rp. 120.000.000,Rp. 150.000.000,-
(1.000.000 lembar)
Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M
36

36. CIRI, FORMAT DAN TATA KELOLA SMK
A.
1.
2.
3.
4.
Ciri
Tanda Bukti Pemilikan
Nilai Nominal (denominasi rupiah-maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok)
Atas Nama (Anggota)
Dapat dialihkan kepada anggota lain/Koperasi (sementara)
B. Format
1.
Nama Koperasi yang Menerbitkan SMK (Logo Kop Penerbit)
2.
Seri dan Nomor Urut SMK
3.
Nilai Nominal (Rp dan penyebutannya)
4.
Kolom Nama Anggota
5.
Tempat dan Waktu penerbitan
6.
Tanda Tangan (otorisasi) Pengurus (Direksi/Manajer)
7.
Pengaman (hologram)
C.
1.
2.
Sistem Penyerahan
Secara fisik, dan/atau
Tidak secara fisik (Scriptless-Warkat)
d. Pengelolaan:
1
Dikelola oleh bagian tersendiri di bawah kendaali Bendahara
2
Perencanaan penerbitan, penjualaan, penjatahan, distribusi, penyimpanan, pengalihan
dan balik nama

37. CONTOH VISUAL SMK
Koperasi Produsen Kopi Lampung
Sertifikat Modal : Seri Perdana, Nomor 1 – 1.000.000
Nominal : Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
-------------------------------------------------(Nama dan Nomor Anggota)
HOLO
GRAM
Bandar Lampung, 15 April 2013
Pengurus
----------------------Ketua/Dirut/GM
--------------------Bendahara/Dir./Manajer

38. SANDINGAN
SHU
UU. NO. 25/1992
SISA HASIL USAHA
UU. NO. 17/2012 (BAB VIII)
SELISIH HASIL USAHA:
1. Surplus Hasil Usaha (Pasal 78)
2. Defisit Hasil Usaha (Pasal 79)

40. JENIS KOPERASI
Pasal 83 (UU.No. 17/2012)
Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 terdiri dari:
a. Koperasi konsumen;
b. Koperasi produsen;
c. Koperasi jasa; dan
d. Koperasi Simpan Pinjam.

41. SINOPSIS : JENIS KOPERASI
Penyediaan Barang/jasa
kebutuhan anggota dan
Non Anggota
KOPERASI
KONSUMEN
Penyediaan Jasa Kebutuhan
Anggota dan non anggota
KOPERASI
PRODUSEN
Penyediaan layanan SP
hanya Kepada Anggota
KOPERASI
JASA
KOPERASI
SIMPAN
PINJAM (KSP)
Penyediaan Input dan
Pemasaran Hasil
produksi anggota
SEKTOR RiiL
Sektor
MONETER

42. Jenis Usaha
Sektor Riil
USAHA KOPERASI
SELAIN KSP
Usaha
Keuangan
KOP. SIMP.
PINJAM

43. KEGIATAN USAHA KOPERASI
Transportasi
Perhotelan,
Kurir
Perdagangan
Eskpor-impor
Usaha
Terbuka
Koperasi
Perbankan
Intermediasi
Simpan
Pinjam
Gadai
Tidak
intermediasi
Leasing

44. KOPERASI SIMPAN PINJAM
• UU. No. 17/2012 tentang Perkoperasian secara
LANGSUNG mengatur tentang Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) pada Pasal 88 yang kemudian
dikaitkan dengan Pasal 122 yang mengatur:
(1) Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam
wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi
Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat
3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan
(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang tidak mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi
Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan
kegiatan simpan pinjam.

45. PERPUTARAN UANG
Sektor Riil
Sektor Keuangan
UANG
Pinjaman
UANG
Angsuran
UANG
Tabungan
UANG
Pengambilan
46

46. KERAWANAN USP – KOP
Neraca
Induk
Neraca USP KOP
Simpan
an
Simpan
an
MODAL
USP
Anggota
47

47. Kesulitan Dalam Penjaminan Simpanan
- Untuk mengikuti program penjaminan simpanan
dari Lembaga Penjamin Simpanan, harus ada
kepastian resiko.
- Dalam hal koperasi melaksanakan berbagai
macam kegiatan usaha, maka resiko dalam koperasi
tersebut menjadi ada bermacam – macam jenis
resiko, sehingga resiko terhadap
USP – KOP
menjadi tidak prediktable.
48

48. Riwayat Pengaturan Simpan Pinjam
UU 25 / 1992
hanya ada 1 pasal
UU 17/2012
Ada 1 BAB
14/15/19/20
351/194
226/227
PP 9/1995
1992
1995
2012
49

49. Gambar : Basic Spin Off
Proses Pemisahan
Setelah Pemisahan
Koperasi
“ABC”
Unit sektor
Riill
Unit USP
Koperasi
Koperasi
„ABC‟
Induk
Baru
Dipisah (spin off)
Catatan :
KSP = Koperasi Simpan Pinjam dengan BH sendiri
terpisah dari Koperasi Induk
KSP
KSP

50. KOPERASI SIMPAN PINJAM
UU. No. 17/2012 Pasal 123 mengatur:
• (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
yang telah memberikan Pinjaman kepada nonAnggota wajib mendaftarkan non-Anggota
tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3
(tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini
• (2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak bersedia menjadi Anggota
Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota
tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan
pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.
• (

51. KOPERASI SIMPAN PINJAM
Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian Ps. 88 Koperasi simpan pinjam
harus memperoleh izin usaha dari menteri
Kegiatan KSP
sesuai Ps 88 UU
No. 17 Tahun
2012
a
b
c
Menghimpun dana dari anggota;
Memberikan pinjaman kepada
anggota;
Menempatkan dana pada koperasi
simpan pinjam sekundernya.

52. LANJUTAN…
4) Usaha simpan pinjam adalah
satu satunya usaha Koperasi
Simpan Pinjam. Tidak ada lagi
Unit Simpan Pinjam.
5) Koperasi Simpan Pinjam yang
menghimpun dana dari
anggota harus menyalurkan
kembali dalam bentuk
pinjaman kepada anggota.
6) Koperasi simpan pinjam
dilarang melakukan investasi
usaha pada sektor riil
53

53. LANJUTAN…
7) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam
yang telah memberikan pinjaman kepada nonanggota wajib mendaftarkan non-anggota
tersebut menjadi anggota Koperasi paling lambat
3 (tiga) bulan.
8) Jika non-anggota tidak bersedia menjadi anggota
Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota
tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan
pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.
54

54. TRANSFORMASI USP MENJADI KSP
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
membina dan mendampingi persiapan perubahan
Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi
Simpan Pinjam, sehingga sebelum 3 (tiga) tahun
sudah menjadi Koperasi Simpan Pinjam:
1. Bagi Koperasi yang usahanya hanya simpan
pinjam, cukup langsung mengadakan
perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi
Simpan Pinjam
55

55. LANJUTAN…
2. Bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan
unit usaha simpan pinjam tetapi usaha sektor
riilnya tidak ekonomis, maka unit sektor riil yang
tidak ekonomis dapat dilikuidasi, dan langsung
melakukan perubahan anggaran dasar menjadi
Koperasi Simpan Pinjam
3. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha
simpan pinjam akan terus dipertahankan, maka
unit simpan pinjam melakukan pemisahan
menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Dalam hal ini
Badan Hukum Baru dengan alat perlengkapan
organisasi yang baru.
56

56. KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
1. Berbeda dengan UU No.25/1992, dalam UU
No.17/2012 tentang perkoperasian telah
dicantumkan bab tentang Pengawasan (BAB
XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN),
melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.
2. Pengawasan terhadap Koperasi wajib
dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan
para pihak terhadap Koperasi
3. Pengawasan terhadap Koperasi dilakukan
oleh Menteri
57

57. LANJUTAN…
4. Pengawasan Koperasi Simpan
Pinjam dilakukan oleh Lembaga
Pengawasan Koperasi Simpan
Pinjam
5. Lembaga Pengawasan Koperasi
Simpan Pinjam
bertanggungjawab kepada
Menteri
6. Pembentukan Lembaga
Pengawasan KSP diatur dengan
Peraturan Pemerintah
7. Sebelum Lembaga Pengawasan
KSP terbentuk tugas
Pengawasan dilaksanakan
sesuai amanat PP 9/1995

58. PENGAWASAN KSP MENURUT PP 9/1995
Pada hakekatnya usaha simpan
pinjam yang dikelola koperasi
melaksanakan fungsi intermediasi,
yaitu:
 Menghimpun dana
 Mengelola dana
 Menyalurkan dana
Harus diatur, diawasi, dinilai
kinerjanya, dan diberi sanksi

59. TUJUAN PENGAWASAN KSP/USP DAN KJKS/UJKS
SERTA KOPDIT:
1) Mengendalikan KSP/USP dan KJKS/UJKS agar dalam menjalankan
kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP/USP dan KJKS/UJKS
sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip
koperasi
3) Menjaga dan melindungi asset KSP/USP dan KJKS/UJKS dari
tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab.
4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP/USP
dan KJKS/UJKS terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
5) Mendorong pengelola KSP/USP dan KJKS/UJKS dalam mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien

60. Ruang lingkup pengawasan KSP:
1) Pengawasan dan pengendalian internal
KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
2) Pemantauan perkembangan KSP secara
berkala melalui laporan keuangan KSP
yang bersangkutan
3) Pemeriksaan terhadap KSP meliputi
kegiatan organisasi dan usahanya,
termasuk program pembinaan kepada
anggota sesuai Standar Operasional
Manajemen (SOM) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) KSP
4) Penilaian kesehatan KSP sesuai standar
kesehatan KSP yang diatur oleh Menteri

61. BENTUK PENGAWASAN
1) Menurut Jenisnya
a. Internal
a) Manager
b) Pengurus
c) Pengawas
d) Dewan Pengawas Syariah
b) Eksternal
a) Akuntan Publik
b) Fiskal
c) Pejabat Pengawas (akan
dibentuk Lembaga Pengawas
KSP)

62. LANJUTAN…
2) Menurut Aktivitasnya
a. Aktif = Pemeriksaan Langsung
b. Pasif = Pemeriksaan Laporanlaporan :
a) Berkala (Bulanan, Triwulanan)
b) Tahunan
c) Prinsip-prinsip Lembaga
Keuangan/Kehati-hatian
d) Pelaksanaan prinsip-prinsip
koperasi
63

63. OBJEK PENGAWASAN KSP
1)
2)
3)
4)
5)
Aspek organisasi
Aspek Pengelolaan
Aspek Keuangan
Produk dan layanan, dan
Aspek Pembinaan anggota, pengururs,
pengelola, pengawas dan karyawan

64. PENILAIAN KESEHATAN
Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KJKS-UJKS
Koperasi serta Kopdit dilakukan melalui pendekatan
kualitatif terhadap aspek :
1) Permodalan
2) Kualitas aktiva produktif
3) Manajemen
4) Efisiensi
5)
6)
7)
8)
Likuiditas
Kemandirian dan pertumbuhan
Jatidiri Koperasi
Prinsip Syariah (Khusus KJKS-UJKS Koperasi)
65

65. PENJAMINAN SIMPANAN
1.
2.
3.
4.
Koperasi Simpan Pinjam wajib
menjamin Simpanan Anggota
Pemerintah dapat membentuk
Lembaga Penjamin Simpanan
Koperasi Simpan Pinjam untuk
menjamin Simpanan Anggota
Lembaga Penjamin Koperasi Simpan
Pinjam menyelenggarakan program
penjaminan Simpanan bagi
Anggota Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam yang
memenuhi persyaratan dapat
mengikuti program penjaminan
Simpanan

66. BENTUK SANKSI
1.
2.
3.
4.
5.
Teguran tertulis sekurangkurangnya 2 (dua) kali;
Larangan untuk menjalankan
fungsi sebagai Pengurus dan
Pengawas Koperasi;
Pencabutan izin usaha; dan/atau
Pembubaran oleh Menteri
Ketentuan lebih lanjut mengenai
jenis, tata cara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administratif
diatur dalam Peraturan
Pemerintah
67

67. BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 121
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (tetap) diakui sebagai
Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini;
b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib
melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang
ini;
c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian
Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf (b) ditindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (yang
berlaku)

68. I.
TANTANGAN PASCA UU NO. 17/2012
TENTANG PERKOPERASIAN
Tantangan Dalam Implmentasi :
I. Tantangan Teknis :
1.
Melakukan Sosialisasi dan Penerimaan Gerakan Koperasi atas beberapa aspek,
seperti;
- Nilai, prinsip dan Jati diri Koperasi
- Anggota (pemilik dan pengguna Jasa),
- Kedudukan Pengawas dan Pengurus
- Pelayanan (hany kpd anggota/KSP, anggota dan non anggota Koperasi selain KSPKonsumen, Produsen dan Jasa)
- Istilah-istilah, seperti : SMK-SHU, LPS-KSP dan lainnya
2
Konversi Permodalan Koperasi;
3
Pengalihan USP Koperasi menjadi KSP;
4
Pengawasan KSP oleh Lembaga Pengawas KSP;
5
Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP)
6
Pengalihan USP Koperasi menjadi KSP;
7
Perubahan Anggaran dasar (Nama, Modal Koperasi, jenis, kepengurusan, Pengalihan
USP Menjadi KSP)
II. Prubahan cara pandang (mindset) untuk menuju Koperasi ‘sejati’ (genuine coop)

69. PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
 Pada Pasal 112 Undang-Undang
No. 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian adalah:
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan yang mendorong
koperasi agar dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik;
2) Dalam
menetapkan
kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemerintah dan pemerintah daerah
menempuh langkah untuk mendukung
pertumbuhan,
perkembangan,
dan
pemberdayaan
koperasi
bagi
kepentingan anggota.

70. FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH
TERHADAP KOPERASI
Sebagimana Pasal 112 Ayat 3 UU No. 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian
a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
dan penelitian koperasi;
b. Bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
c. Memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi;
d. Bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling
menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain;
e. Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi
oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
f. Insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.