1. PEGADAIAN SYARI’AH
• PENGERTIAN
– Perjanjian menahan sesuatu barang sebagai
tanggungan utang
– Akad/perjanjian utang piutang dengan
menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat
utang dan yang memberi pinjaman berhak
menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia
menuntut haknya

2. PERSAMAAN vs PERBEDAAN
• Ada persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rahn
• Persamaan
– Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
– Adanya agunan sebagai jaminan utang
– Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
– Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
– Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang
digadaikan boleh dijual atau dilelang
• Perbedaan
– Rahn dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong
menolong tanpa mencari untung
– Rahn berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak
– Rahn tidak ada bunga
– Rahn dapat dilakukan tanpa lembaga

3. DASAR HUKUM
• DASAR HUKUM
– QS. Al-Baqarah 283:
• … Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia
bertaqwa kepada Allah Tuhannya
– HR. Bukhari
• Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi
untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: Sungguh
Muhammad ingin membawa lari hartaku. Rasulullah kemudian
menjawab: bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi
ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku pasti aku
tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku
– Jumhur Ulama’
• Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai/rahn

4. RUKUN DAN SYARAT SAH
• Rukun Gadai
– Orang yang menggadaikan (Rahin)
– Barang yang digadaikan (Marhun)
– Orang yang menerima gadai (Murtahin)
– Harga
– Sifat akad gadai
• Syarat
– Berakal
– Baligh
– Wujud marhun
– Marhun yang dipegang oleh murtahin

5. RUKUN DAN SYARAT SAH
• Perlakukan Bunga dan Riba dalam perjanjian Gadai
– Gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang,
dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang oleh syara’.
Oleh karena itu, dalam gadai syari’ah diperlakukan beban
sewa
• Berakhirnya Hak Gadai
– Rahin telah melunasi semua kewajiban kepada murtahin
– Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi
– Baik rahin maupun murtahin atau salah satunya ingkar dari
ketentuan syara’ dan akad yang disepekati

6. KETENTUAN ISLAM DALAM
GADAI
• Kedudukan barang gadai
– Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang
gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan
kepadanya oleh pihak penggadai
– Sebagai pemegang amanat, murtahin berkewajiban
memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya,
sesuai dengan keadaan barang
• Pemanfaatan barang gadai
– Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil
manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima
gadai. Namun bila mendapatkan ijin boleh dimanfaatkan
• Risiko atas kerusakan barang gadai
– Penanggung risiko barang gadai tergantung pada sumber
terjadinya risiko.

7. KETENTUAN ISLAM DALAM
GADAI
• Pemeliharaan barang gadai
– Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan penggadai
• Kategori barang gadai
– Benda bernilai menurut syara’
– Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
– Benda diserahkan sektika kepada murtahin
• Akad gadai
– Berapa barang
– Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang
digadaikan tidak terhalang
– Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba
masa pelunasan utang gadai

8. KETENTUAN ISLAM DALAM
GADAI
• Pelunasan utang gadai
– Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin
belum juga membayar kembali hutangnya, maka rahin
dapat diminta oleh marhun untuk menjual barang
gadaiannya dan kemudian digunakan untuk melunasi
utangnya.
• Prosedur pelelangan barang gadai
– Murtahin harus lebih dahulu mencari tahu keadaan rahin
– Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
– Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum
melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan
barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin
– Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin
boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya

9. Biaya Administrasi
Golongan MB Plafon MB (Marhun Bih) Biaya Administrasi / SBR[1]
A 20.000 – 150.000 1.000
B 151.000 – 500.000 3.000
C 501.000 – 1.000.000 5.000
D 1.005.000 – 5.000.000 15.000
E 5.010.000 – 10.000.000 15.000
F 10.050.000 – 20.000.000 25.000
G 20.100.000 – 50.000.000 25.000
H 50.100.000 – 200.000.000 25.000

10. Tarif Ijarah
No. Jenis Marhun[1] Perhitungan tarif[2]
1 Emas Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x
Jangka waktu / 10
2 Elektronik, alat rumah tangga Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x
lainnya Jangka waktu / 10
3 Kendaraan bermotor (mobil & Taksiran/Rp 10.000 x Rp100 x
motor) Jangka waktu / 10
[1] Pada prakteknya, jenis marhun yang lebih banyak diterima oleh Pegadaian syariah sebagai
murtahin, adalah emas dan atau berlian. Ada beberapa faktor yang mendasarinya: Fatwa dari DSN
MUI baru mengatur menganai marhun berupa emas dan berlian, dan jenis tersebut memiliki nilai
yang relatif stabil dari masa ke masa. Selain itu pegadaian syariah yang tergolong baru masih belum
memiliki gudang penyimpanan barang gadai yang memadai.
[2] Tarif ijarah dikenakan sebesar Rp 90,- per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan
taksiran perhiasan emas sebesar Rp 10.000,-. Perbedaan nilai multiplier untuk marhun yang berbeda
disebakan karena tingkat resikonya yang juga beragam.

11. Contoh Perhitungan Gadai Syari’ah
Diketahui:
Nilai taksiran perhiasan emas = Rp 1.000.000,-
Masa pinjaman = 30 hari
Maka:
Jumlah maksimum pinjaman /marhun bih yang dapat diterima:
90 % x Nilai taksiran marhun
= 90 % x Rp 1.000.000,-
= Rp 900.000,-
Biaya administrasi yang wajib dibayarkan satu kali, saat akad
disepakati (lihat tabel 1): Rp 5.000,-

12. Contoh Perhitungan Gadai Syari’ah
Tarif ijarah (lihat tabel 2):
Taksiran / Rp 10.000 x Rp 90 x Jangka waktu / 10
= Rp 1.000.000 / Rp 10.000 x Rp 90 x 30 / 10
= Rp 27.000,-
Jadi uang yang harus dibayarkan oleh rahin untuk melunasi
pinjamannya setelah 30 hari (jatuh tempo), adalah Rp 927.000,-
(Pinjaman awal ditambah biaya ijarah).[1]

13. Gadai Konvensional
• Pegadaian Konvensional, bunga yang
dikenakan atas pinjaman sebesar 900000
dengan bunga sebesar 1,625% per 15 hari.
• Jadi jumlah yang harus dibayarkan = Rp
900.000,00 + (1,625% x 30/15 x Rp
900.000,00) = Rp 929.250,00.

14. Contoh Perhitungan Gadai Syari’ah
Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional
Sumber dana Berasal dari sumber yang halal, sesuai BBerasal dari sumber yang belum terjamin
syariah.[1] kehalalannya, mencakup: Modal sendiri: dari pemerintah
(karena Pegadaian masih termasuk BUMN, milik
pemerintah); Modal luar: obligasi, pinjaman jangka
pendek lain, pinjaman dari Bank Konvensional
Akad 1. Rahn : gadai; 2. Ijarah: untuk penyewaan Perjanjian gadai, mengacu pada KUH Perdata ayat 1150
tempat penyimpanan marhun. dan 1160.
Dasar pengenaan Berdasarkan taksiran marhun, bisa dilihat di Berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Bunga
tarif tabel 2. = 12,8% per 4 bulan.
Tarif Administrasi Sesuai plafon Marhun Bih, bisa dilihat di Dikenakan sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang
tabel 1. diberikan.
Kelebihan hasil Bila lebih dari 1 tahun, uang kelebihan hasil Bila lebih dari 1 tahun, uang kelebihan hasil penjualan
penjualan[2] penjualan marhun belum diambil oleh rahin, marhun belum diambil oleh rahin, maka Pegadaian
maka Pegadaian Syariah akan Konvensional akan memasukkan uang tersebut ke kas
menyalurkannya ke BAZIS. perusahaan (PERUM Pegadaian).
Penyelesaian Dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Dilakukan melalui pengadilan.
perseteruan yang berada di bawah MUI.
[1] Untuk Perum Pegadaian Divisi Usaha Syariah, sumber pendanaannya berasal dari Bank Muamalat Indonesia, sementara pegadaian (Rahn) yang menjadi produk Bank
Syariah, sudah jelas bahwa sumbernya pun halal).
[2] Bila ternyata rahin/penerima pinjaman tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak pegadaian dapat menjual barang yang menjadi jaminannya. Bila ada kelebihan,
pegadaian cenderung bersifat pasif, dalam artian tidak mengantar sendiri jumlah kelebihan tersebut kepada rahin/penerima pinjaman. Namun demikian, pihak pegadaian
tetap memiliki etika untuk memberitahukan kepada rahin/penerima pinjaman bahwa hasil penjualan barang jaminannya masih diatas kewajiban yang harus ia lunasi, hal ini
biasa dilakukan melalui korespondensi maupun telepon.