MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI PADA ERA DESENTRALISASI
1. PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN
MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN
MASYARAKAT MADANI PADA ERA
DESENTRALISASI
OLEH
PROF.DR.IR. GINANDJAR KARTASASMITA
DISAMPAIKAN PADA ACARA
PELUNCURAN PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU MANAJEMEN DAN BIDANG ILMU SOSIAL
BIDANG
UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG
3 AGUSTUS 2007
www.ginandjar.com 1
2. ILMU
ADMINISTRASI
DAN
MANAJEMEN
www.ginandjar.com 2
3. ILMU ADMINISTRASI
Ilmu administrasi adalah disiplin ilmu yang
mempelajari administrasi
Ada berbagai pengertian mengenai
Ad b b i ti i
administrasi. Yang p
g paling mendasar
g
adalah pengertian dari Waldo (1992),
yang menyatakan bahwa administrasi
berada dalam keluarga kegiatan
kerjasama antarmanusia.
k j t i
www.ginandjar.com 3
4. Yang membedakan administrasi dengan
kegiatan kerjasama antarmanusia
lainnya adalah derajat rasionalitasnya
yang tinggi. Derajat rasionalitas yang
tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang
ingin dicapai serta cara untuk
mencapainya.
www.ginandjar.com 4
5. APA ITU ADMINISTRASI?
Ada tujuan:
Memindahkan batu
Ada tindakan bersama:
Beberapa orang bekerja
sama dengan kekuatannya
d
dan k hli
keahliannya masing-
i
masing untuk melakukan
upaya yang tidak dapat
dilakukan tanpa kerjasama
www.ginandjar.com 5
6. Administrasi negara (publik) berkenaan
dengan administrasi dalam lingkup negara,
sering k li pula di tik sebagai
i kali l diartikan b i
pemerintah. Seperti halnya dalam genus-
genus-
nya, administrasi, adanya tujuan yang ingin
dicapai merupakan konsep y g mendasar
p p p yang
pula dalam administrasi negara.
www.ginandjar.com 6
7. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu;
pada setiap waktu tempat bidang atau
waktu, tempat, bidang,
tingkatan, bahkan kegiatan tertentu,
terdapat tujuan-tujuan tertentu Tetapi
tujuan- tertentu.
sebagai negara tentu harus ada asas,
pedoman, dan tujuan, yang menjadi
landasan kerja administrasi negara. Pada
umumnya (
y (meskipun tidak semuanya)
p y )
gagasan-
gagasan-gagasan dasar tersebut ada
dalam konstitusi negara yang ber-
ber-
sangkutan, d di t d l
k t dan diatur dalam b b
berbagaii
peraturan.
www.ginandjar.com 7
8. Banyak cara pendekatan untuk mengkaji
administrasi. Bisa dari segi komponennya,
kegiatannya, maupun prosesnya. Bi j
k i t Bisa juga
menggunakan pendekatan yang relatif baru
berkembang seperti k bij k publik ( bli
b k b ti kebijakan blik (public
policy), governance dan sebagainya.
www.ginandjar.com 8
9. GOVERNANCE
MASYARAKAT,
BANGSA, DAN
MASYARAKAT
NEGARA
VISI
PEMERINTAH BANGSA
GOVERNANCE
DUNIA USAHA
www.ginandjar.com 9
10. Namun untuk dasar pemahaman dapat
Namun,
digunakan pendekatan Waldo, bahwa
kalau kita
k l kit cerminkan administrasi untuk
i k d i i t i t k
mencari wujudnya, maka ditemukan dua
aspek, yaitu organisasi dan manajemen.
manajemen.
Organisasi dapat diibaratkan sebagai
g p g
anatomi tubuh administrasi sedangkan
manajemen adalah fisiologinya
fisiologinya.
www.ginandjar.com 10
11. Organisasi biasanya digambarkan
sebagai wujud statis dan mengikuti
pola tertentu, sedangkan manajemen
adalah dinamis dan menunjukkan
gerakan atau proses Keduanya dapat
proses.
digunakan untuk analisis administrasi.
www.ginandjar.com 11
12. ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT/BIRO
O / O
SUB-DIREKTORAT
SEKSI
www.ginandjar.com 12
14. Memasuki abad ke-21, ilmu-ilmu sosial
ke- , ilmu-
ditantang untuk mengikuti kemajuan
teknologi yang pesat yang dihasilkan ilmu-
ilmu-
ilmu eksakta, merumuskan apa
dampaknya pada kehidupan manusia
dalam berbagi sisinya, dan bagaimana
mengarahkan agar perkembangan itu
menuju ke arah y g menguntungkan bagi
j yang g g g
umat manusia.
www.ginandjar.com 14
15. Kualitas hidup dan peran manusia
baik secara perorangan maupun
sebagai masyarakat mendapat
perhatian yang lebih besar.
www.ginandjar.com 15
16. Pemikiran dalam ilmu administrasi yang
berkembang adalah administrasi yang
partisipatif, yang menempatkan administrasi
di t
tengah-t
tengah-tengah masyrakat d tid k di atas
h h k t dan tidak t
atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988).
P iki
Pemikiran i i selain i i menempatkan
ini l i ingin tk
administrasi sebagai instrumen demokrasi,
juga mencoba menggunakan administrasi
sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi
masyarakat bawah (New Public
(New
Administration).
Administration).
www.ginandjar.com 16
17. Implikasi dari p
p pemikiran tersebut adalah
bahwa sistem administrasi memiliki
dimensi ruang dan wilayah y g
g y yang
penyelenggaraannya yang bukan hanya
dipengaruhi tetapi mempengaruhi sistem
pemerintahan, politik, dan ekonomi.
www.ginandjar.com 17
18. Administrasi negara modern, baik sebagai
ilmu maupun dalam praktik, terus
berkembang. Demikian juga terlihat bahwa
ada k
d konvergensi d i pemikiran-pemikiran
i dari pemikiran-
iki iki
yang melahirkan berbagai konsep
pembangunan d
b dengan pandangan-
pandangan-
d
pandangan dalam ilmu administrasi yang
mengarah pada makin terpusatnya perhatian
pada aspek manusia serta nilai-nilai
nilai-
kemanusian yang tercemin dalam berbagai
pendekatan yang sedang berkembang.
www.ginandjar.com 18
19. Demokrasi, partisipasi, desentralisasi,
otonomi, kearifan lokal (local wisdom),
(local wisdom),
kehususan lokal (local specific),
(local specific),
keberpihakan (affirmative action)
k b ih k (affirmative action)
ffi ti ti
berkembang menjadi p
g j paradigma baru
g
dalam Ilmu Administrasi.
www.ginandjar.com 19
21. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI
DESENTRALISASI OTONOMI
MAKSIMALKAN
FUNGSI PEMERINTAHAN: KEBIJAKAN PUBLLIK
1. Pelayanan
2. Regulasi
2 R l i
3. Pemberdayaan
KEBUTUHAN MASYARAKAT
Dekat
Tepat
Cepat
Murah
www.ginandjar.com 21
23. OTONOMI
SYARAT POLITIK: SYARAT TEKNIS:
1. P
Pengakuan
k Sumber daya
Pluralitas Institusi
2. Local Self-
Self- Teknologi
Government. Ja ga
Jaringan
3. Legitimasi. Kepemimpinan
www.ginandjar.com 23
24. KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
a. Terbentuknya daerah otonom;
b Terwujudnya otonomi daerah;
b.
c. Terciptanya hubungan antara pusat dan daerah;
dan antar daerah dengan sifat :
1) hubungan kewilayahan;
2) hubungan kewenangan/fungsi;
3) hubungan administrasi dan organisasi;
4) hubungan keuangan; dan
5) hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya.
lainnya
www.ginandjar.com 24
25. BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI
BENTUK-
KEWENANGAN
1 Dekonsentrasi
1.
2. Delegasi
Desentralisasi
3. Devolusi
4. P i ti
Privatisasi
i
www.ginandjar.com 25
26. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
DESENTRALISASI DAN OTDA
2004 UU NO 32 TH 2004 (DECENT)
1999 UU NO 22 TH 1999 (DECENT)
1975 UU NO 5 TH 1974 (DECON)
1965 UU NO 18 TH 1965 (DECON)
1959 PP NO 6 TH 1959 (DECON)
1957 UU NO 1 TH 1957 (DECENT)
1948 UU NO 22 TH 1948 (DECON)
1945 UU NO 1 TH 1945 (DECON)
1903 DESENTRALISATIE WET 1903 (DECON)
www.ginandjar.com 26
27. PENGATURAN KEWENANGAN
(URUSAN PEMERINTAHAN)*
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT CONCURRENT
(BERSAMA)
1.
1 PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI; KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
6. AGAMA. 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
( )
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
U U
URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN
(PELAYANAN DASAR) (POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
SPM
www.ginandjar.com * UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 27
28. ELEMEN DINAMIK
Partisipasi masyarakat
Gerakan sosial
kemasyarakatan
k k
Kemitraan d k b t h
dan kebutuhan
akan keterbukaan pemerintah
Pemberdayaan masyarakat
y y
www.ginandjar.com 28
29. P b d
Pemberdayaan M
Masyarakat
k t
Masyarakat Madani
y
(civil society)
www.ginandjar.com 29
30. MODAL SOSIAL
Masyarakat sebagai konsep sosial
y g p
menggambarkan berkumpulnya
manusia atas dasar sukarela yang tidak
sukarela,
harus terjadi secara fisik saja, tetapi bisa
juga berupa keterikatan dan keterkaitan
keterkaitan
batiniahnya. Dalam konsep masyarakat
dengan demikian terkandung makna
kesatuan antara kebinekaan (diversity)
(diversity)
dan kekhasan (uniqueness).
d k kh (uniqueness)
i ).
(Kartasasmita, 1996)
www.ginandjar.com 30
31. Walaupun masyarakat mempunyai satu
tujuan, untuk bisa mencapainya terbuka
peluang yang amat dinamis. Karenanya,
kebinekaan atau kemajemukan atau
j
pluralitas menjadi karakter tuntutan agar
komunitas yang dinamis terwujud Ini
terwujud.
berbeda dengan paham individualisme,
yang menganggap absolutnya kepentingan
individu.
www.ginandjar.com 31
32. Konsep masyarakat mengenal
kepentingan bersama, tetapi tidak
mengorbankan kepentingan indi id
individu.
Oleh karena itu, “apa yang menjadi
kesamaan” (what is common to all)
(what all)
merupakan pertanyaan mendasar dalam
menjalin saling ketergantungan yang
berintikan it
b i tik situasi simbiosis yang
i i bi i
mutualistis.
mutualistis.
www.ginandjar.com 32
33. Situasi simbiosis yang mutualistis itu akan
y g
mudah tercipta bila elemen-elemen sosial
elemen-
bisa disatukan sehingga membentuk suatu
kekuatan yang bersifat sinergis. Kekuatan
sinergis tersebut lahir dari proses interaksi
sosial yang berlangsung secara intensif, di
dalam dan di antara unit-unit sosial yang
unit-
ada di masyarakat, apakah itu keluarga,
y p g
rukun tetangga, himpunan, kelompok,
asosiasi,
asosiasi atau institusi sosial lain
lain.
www.ginandjar.com 33
34. Apabila modal SDM umumnya berkenaan
dengan manusia sebagai individu,maka
ada pula modal manusia l i yaitu
d l d l i lain, it
manusia sebagai masyarakat, atau yang
sering disebut sebagai modal atau sumber
daya sosial atau social capital. Modal
y capital.
p
sosial ini adalah sumber kekuatan yang
dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. (Kartasasmita, 1997)
www.ginandjar.com 34
35. Pandangan ini meniscayakan p -
g y pem-
pem
bangunan harus berlandaskan pada
kemampuan rakyat sendiri serta berorientasi
pada penggalian d pengembangan
d li dan b
segenap potensi yang ada dalam
masyarakat
masyarakat.
Strategi yang dianggap tepat kearah itu
adalah tidak dengan konsep kucuran dari
atas (trickle down effect), tetapi melalui
(trickle effect),
pemberdayaan atau empowerment
p y p
masyarakat.
www.ginandjar.com 35
36. Strategi pemberdayaan menempatkan
rakyat bukan sebagai objek, melainkan
subjek pembangunan Rakyat yang
pembangunan.
merumuskan ide, menetapkan sasaran,
merancang dan merencanakan
pembangunan dengan cara
mengembangkan inisiatif dan prakarsa
mereka sendiri. Kegiatan rakyat ini
terjadi di tingkat lokal dan hal ini yang
lokal,
menjadi dasar otonomi.
www.ginandjar.com 36
37. Rakyat adalah pelaku pembangunan,
sementara pihak lain, b ik pemerintah atau
t ih k l i baik i t h t
lembaga masyarakat yang ingin turut
membantu, hanyalah sebatas menjadi
fasilitator dan dinamisator belaka. Jika sudah
dapat dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu
dilakukan oleh pemerintah, atau dalam
p
mencapai tujuan pemerintah semaksimal
mungkin menggunakan institusi da
u g e ggu a a s us dan
kemampuan yang ada di masyarakat (New (New
Public Management)
Management)
Management). ).
www.ginandjar.com 37
38. Karena tujuan akhirnya adalah
memandirikan masyarakat, dan mem-
mem-
bangun k
b kemampuan untuk memajukan
t k j k
diri ke arah kehidupan y g lebih baik
p yang
secara sinambung, maka pemberdayaan
masyarakat tidak boleh membuat
masyarakat makin tergantung pada
program-
program-program pemberian (charity)
(charity)
charity).
).
www.ginandjar.com 38
39. Pemberdayaan masyarakat membuka pintu
d k lt i it d il i
nilai-
pada proses akulturasi, yaitu perpaduan nilai-
nilai baru dengan nilai-nilai lama yang
nilai-
menggambarkan jati diri suatu masyarakat
masyarakat,
yang secara dinamis terus berkembang.
Pemberdayaan bukan hanya meliputi
penguatan individu warga masyarakat,
melainkan juga pranata-pranatanya Demikian
pranata-pranatanya.
pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan
institusi-
pengintegrasiannya ke dalam kegiatan
pembangunan serta peran masyarakat di
dalamnya.
dalamnya
www.ginandjar.com 39
40. Dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, banyak
ilmu-
ilmuwan yang mengaitkan pemberdayaan
dengan civil society (
g y (Seligman, 1992;
g
Friedman, 1992; Gellner, 1994). Civil
society itu sendiri adalah konsep klasik,
y p
yang berkembang pada sekitar abad ke- ke-
18. Para ilmuwan sosial pada masa itu
p
menunjuk pada himpunan, kelompok,
asosiasi dalam masyarakat sebagai
y g
domain individu yang bebas, dihadapkan
posed)
cou te posed
counterposed)
(counterposed) pada negara (state).
ega a (state).
state))
www.ginandjar.com 40
41. Civil society mengidealkan terciptanya suatu
ruang gerak yang menjadi domain masyarakat
masyarakat,
bebas dari intervensi negara ke dalamnya. Civil
society adalah sebuah id li
i t d l h b h idealisasi masyarakat
i k t
yang mempunyai keberdayaan ketika
berhadapan d
b h d dengan k k
kekuasaan negara.
Masyarakat dalam konsep itu berdiri
independen dan sama sekali tidak tersub-
tersub-
ordinasikan ke dalam kekuasaan negara. Civil
g
society seperti dikatakan oleh Rôpke (1948)
adalah counterweight to the p
g power of the state.
state.
www.ginandjar.com 41
42. Dengan demikian, pengertian civil society di sini
berbeda dengan masyarakat madani atau
masyarakat adab seperti yang sering
dimaksudkan.
dimaksudkan.
Masyarakat madani atau masyarakat adab,
sesungguhnya adalah sasaran dari pembangunan
sendiri, yang bagi kita adalah masyarakat maju,
mandiri, sejahtera,
mandiri sejahtera dan berkeadilan Sedangkan
berkeadilan.
civil society adalah salah satu konsep yang
berupaya untuk mencapai sasaran itu dengan
memberdayakan masyarakat, di luar dari apa
yang dilakukan oleh negara
negara.
www.ginandjar.com 42
43. Sebagian pendapat menyebut civil society
g y y
tersebut sebagai organisasi nonpemerintah
atau NGO, LSM, yang sekarang telah
, ,y g g
dipandang sebagai memiliki peran yang
penting untuk memperjuangkan kepentingan
masyarakat.
Bahkan civil society bersama dengan partai;
partai;
pemilihan umum, lembaga perwakilan, pers
yang bebas rule of law, merupakan prasyarat
bebas, law,
institusional dari sebuah demokrasi
www.ginandjar.com 43
44. KESIMPULAN
ADMINISTRASI
DESENTRALISASI & MASYARAKAT
OTONOMI DAERAH MADANI
www.ginandjar.com 44
45. DAFTAR PUSTAKA
Friedman, John,
Friedman John Empowerment: The Politics of Alternative Development Cambridge:
Development.
Blackwell, 1992.
Fukuyama, Francis, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New
York: The Free Press, a division of Simon & Schuster Inc., 1995.
Gellner, Ernest, Conditions of Liberty, Civil Society and Its Rivals. London: Penguin
Group, 1994.
Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identify: Self and Society in the Late Modern
, y, y y y
Age. Polity Press in Association with Blackwell Publishers, 1991.
-----------, Politics, Sociology, and Social Theory. Polity Press in Association with
Blackwell Publishers, 1995.
Kartasasmita, Ginandjar, Power dan Empowerment. Sebuah Konsep Mengenai
Pemberdayaan Masyarakat. Pidato Kebudayaan pada peringatan hari jadi
ke-28 Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Jakarta, 19 November
1996. www.ginandjar.com.
-----------, Membangun Sumber Daya Sosial Profesional. Pidato pada Kongres ke VII
HIPIIS. Medan, 21 Maret 1997. www.ginandjar.com.
www.ginandjar.com 45
46. -----------, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Di
Indonesia, LP3ES, Jakarta, Indonesia. 1996.
-----------, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,
PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, Indonesia. Oktober 1996.
Kuhn, Thomas S., The Structure of Social Scientific Revolutions (edisi ke -2).
Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
Rôpke, Wilhelm, The Moral Foundation of Civil Society. Originally published: London:
W. Hodge, 1948.
Seligman, Adam B., The Ideal of Civil Society. The Free Press, a Division of
Macmillan, I
M ill Inc., 1992
1992.
Waldo, Dwight. Administrative State. New York: Ronald Press, 1948.
www.ginandjar.com 46