SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 47
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN
       MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN
         MASYARAKAT MADANI PADA ERA
               DESENTRALISASI


                                       OLEH
                       PROF.DR.IR. GINANDJAR KARTASASMITA



                                DISAMPAIKAN PADA ACARA
         PELUNCURAN PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU MANAJEMEN DAN BIDANG ILMU SOSIAL
                                                             BIDANG
                            UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG
                                    3 AGUSTUS 2007


www.ginandjar.com                                                                 1
ILMU
                    ADMINISTRASI
                         DAN
                     MANAJEMEN


www.ginandjar.com                  2
ILMU ADMINISTRASI

  Ilmu administrasi adalah disiplin ilmu yang
  mempelajari administrasi
       Ada berbagai pengertian mengenai
       Ad b b       i       ti             i
       administrasi. Yang p
                        g paling mendasar
                                 g
       adalah pengertian dari Waldo (1992),
       yang menyatakan bahwa administrasi
       berada dalam keluarga kegiatan
       kerjasama antarmanusia.
       k j            t        i

www.ginandjar.com                               3
Yang membedakan administrasi dengan
          kegiatan kerjasama antarmanusia
          lainnya adalah derajat rasionalitasnya
          yang tinggi. Derajat rasionalitas yang
          tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang
          ingin dicapai serta cara untuk
          mencapainya.


www.ginandjar.com                                   4
APA ITU ADMINISTRASI?

                     Ada tujuan:
                         Memindahkan batu
                     Ada tindakan bersama:
                         Beberapa orang bekerja
                         sama dengan kekuatannya
                         d
                         dan k hli
                              keahliannya masing-
                                             i
                         masing untuk melakukan
                         upaya yang tidak dapat
                         dilakukan tanpa kerjasama


www.ginandjar.com                               5
Administrasi negara (publik) berkenaan
          dengan administrasi dalam lingkup negara,
          sering k li pula di tik sebagai
             i kali l diartikan b         i
          pemerintah. Seperti halnya dalam genus-
                                            genus-
          nya, administrasi, adanya tujuan yang ingin
          dicapai merupakan konsep y g mendasar
              p         p          p yang
          pula dalam administrasi negara.



www.ginandjar.com                                       6
Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu;
         pada setiap waktu tempat bidang atau
                      waktu, tempat, bidang,
         tingkatan, bahkan kegiatan tertentu,
         terdapat tujuan-tujuan tertentu Tetapi
                  tujuan-        tertentu.
         sebagai negara tentu harus ada asas,
         pedoman, dan tujuan, yang menjadi
         landasan kerja administrasi negara. Pada
         umumnya (
                 y (meskipun tidak semuanya)
                           p                  y )
         gagasan-
         gagasan-gagasan dasar tersebut ada
         dalam konstitusi negara yang ber-
                                         ber-
         sangkutan, d di t d l
              k t    dan diatur dalam b b
                                        berbagaii
         peraturan.

www.ginandjar.com                                     7
Banyak cara pendekatan untuk mengkaji
           administrasi. Bisa dari segi komponennya,
           kegiatannya, maupun prosesnya. Bi j
           k i t                             Bisa juga
           menggunakan pendekatan yang relatif baru
           berkembang seperti k bij k publik ( bli
           b k b              ti kebijakan blik (public
           policy), governance dan sebagainya.




www.ginandjar.com                                         8
GOVERNANCE


                    MASYARAKAT,
                    BANGSA, DAN
                                                             MASYARAKAT
                      NEGARA




                                                                 VISI
                                                PEMERINTAH      BANGSA


                    GOVERNANCE
                                        DUNIA USAHA




www.ginandjar.com                                                         9
Namun untuk dasar pemahaman dapat
           Namun,
           digunakan pendekatan Waldo, bahwa
           kalau kita
           k l kit cerminkan administrasi untuk
                          i k     d i i t i t k
           mencari wujudnya, maka ditemukan dua
           aspek, yaitu organisasi dan manajemen.
                                         manajemen.
           Organisasi dapat diibaratkan sebagai
              g           p                  g
           anatomi tubuh administrasi sedangkan
           manajemen adalah fisiologinya
                               fisiologinya.


www.ginandjar.com                                10
Organisasi biasanya digambarkan
           sebagai wujud statis dan mengikuti
           pola tertentu, sedangkan manajemen
           adalah dinamis dan menunjukkan
           gerakan atau proses Keduanya dapat
                          proses.
           digunakan untuk analisis administrasi.


www.ginandjar.com                               11
ORGANISASI


   DIREKTORAT JENDERAL



   DIREKTORAT/BIRO
         O   /   O




   SUB-DIREKTORAT



   SEKSI


www.ginandjar.com                     12
MANAJEMEN


                            MANAJER




             PERENCANAAN   PELAKSANAAN   PENGAWASAN




www.ginandjar.com                                     13
Memasuki abad ke-21, ilmu-ilmu sosial
                        ke- , ilmu-
        ditantang untuk mengikuti kemajuan
        teknologi yang pesat yang dihasilkan ilmu-
                                             ilmu-
        ilmu eksakta, merumuskan apa
        dampaknya pada kehidupan manusia
        dalam berbagi sisinya, dan bagaimana
        mengarahkan agar perkembangan itu
        menuju ke arah y g menguntungkan bagi
              j         yang      g      g      g
        umat manusia.

www.ginandjar.com                                    14
Kualitas hidup dan peran manusia
        baik secara perorangan maupun
        sebagai masyarakat mendapat
        perhatian yang lebih besar.




www.ginandjar.com                          15
Pemikiran dalam ilmu administrasi yang
          berkembang adalah administrasi yang
          partisipatif, yang menempatkan administrasi
          di t
             tengah-t
             tengah-tengah masyrakat d tid k di atas
                   h       h         k t dan tidak t
          atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988).
          P iki
          Pemikiran i i selain i i menempatkan
                       ini l i ingin            tk
          administrasi sebagai instrumen demokrasi,
          juga mencoba menggunakan administrasi
          sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi
          masyarakat bawah (New Public
                               (New
          Administration).
          Administration).

www.ginandjar.com                                       16
Implikasi dari p
           p           pemikiran tersebut adalah
        bahwa sistem administrasi memiliki
        dimensi ruang dan wilayah y g
                      g         y yang
        penyelenggaraannya yang bukan hanya
        dipengaruhi tetapi mempengaruhi sistem
        pemerintahan, politik, dan ekonomi.




www.ginandjar.com                                  17
Administrasi negara modern, baik sebagai
        ilmu maupun dalam praktik, terus
        berkembang. Demikian juga terlihat bahwa
        ada k
          d konvergensi d i pemikiran-pemikiran
                        i dari pemikiran-
                                  iki        iki
        yang melahirkan berbagai konsep
        pembangunan d
            b          dengan pandangan-
                                pandangan-
                                   d
        pandangan dalam ilmu administrasi yang
        mengarah pada makin terpusatnya perhatian
        pada aspek manusia serta nilai-nilai
                                    nilai-
        kemanusian yang tercemin dalam berbagai
        pendekatan yang sedang berkembang.

www.ginandjar.com                                   18
Demokrasi, partisipasi, desentralisasi,
        otonomi, kearifan lokal (local wisdom),
                                 (local wisdom),
        kehususan lokal (local specific),
                         (local specific),
        keberpihakan (affirmative action)
        k b ih k (affirmative action)
                        ffi   ti       ti
        berkembang menjadi p
                   g      j   paradigma baru
                                      g
        dalam Ilmu Administrasi.



www.ginandjar.com                                  19
DESENTRALISASI




www.ginandjar.com                    20
LOGIKA DASAR DESENTRALISASI

   DESENTRALISASI                  OTONOMI

        MAKSIMALKAN
        FUNGSI PEMERINTAHAN:   KEBIJAKAN PUBLLIK
        1. Pelayanan
        2. Regulasi
        2 R     l i
        3. Pemberdayaan

                               KEBUTUHAN MASYARAKAT
                                          Dekat
                                          Tepat
                                          Cepat
                                          Murah


www.ginandjar.com                                     21
DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI

                       ADMINISTRATIF




      DESENTRALISASI      FISKAL




                       PENGAMBILAN
                        KEPUTUSAN/
                          POLITIK


www.ginandjar.com                      22
OTONOMI



    SYARAT POLITIK:          SYARAT TEKNIS:
       1. P
          Pengakuan
                 k                Sumber daya
          Pluralitas              Institusi
       2. Local Self-
                Self-             Teknologi
          Government.             Ja ga
                                  Jaringan
       3. Legitimasi.             Kepemimpinan

www.ginandjar.com                                23
KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN
       KEBIJAKAN DESENTRALISASI

  a. Terbentuknya daerah otonom;
  b Terwujudnya otonomi daerah;
  b.
  c. Terciptanya hubungan antara pusat dan daerah;
     dan antar daerah dengan sifat :
        1)    hubungan kewilayahan;
        2)    hubungan kewenangan/fungsi;
        3)    hubungan administrasi dan organisasi;
        4)    hubungan keuangan; dan
        5)    hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
              daya lainnya.
                   lainnya
www.ginandjar.com                                            24
BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI
                BENTUK-
                      KEWENANGAN


          1 Dekonsentrasi
          1.
          2. Delegasi
                             Desentralisasi
          3. Devolusi
          4. P i ti
             Privatisasi
                       i



www.ginandjar.com                             25
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
          DESENTRALISASI DAN OTDA
                                                2004   UU NO 32 TH 2004 (DECENT)

                                         1999    UU NO 22 TH 1999 (DECENT)

                                  1975     UU NO 5 TH 1974 (DECON)

                               1965   UU NO 18 TH 1965 (DECON)

                        1959     PP NO 6 TH 1959 (DECON)

                    1957    UU NO 1 TH 1957 (DECENT)

              1948      UU NO 22 TH 1948 (DECON)

       1945         UU NO 1 TH 1945 (DECON)

1903       DESENTRALISATIE WET 1903 (DECON)

www.ginandjar.com                                                                  26
PENGATURAN KEWENANGAN
                            (URUSAN PEMERINTAHAN)*


                                  URUSAN PEMERINTAHAN



     ABSOLUT                                                       CONCURRENT
                                                                     (BERSAMA)

     1.
     1    PERTAHANAN;
     2.   KEAMANAN;
     3.   YUSTISI;                      KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
     4.   POLITIK LUAR NEGERI;
     5.   MONETER; DAN             1.    EXTERNALITAS (DAMPAK)
     6.   AGAMA.                   2.    AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
                                                        (        )
                                   3.    EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)




                         URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                    URUSAN PEMERINTAH PUSAT



        U U
        URUSAN WAJIB                                 URUSAN PILIHAN
      (PELAYANAN DASAR)                            (POTENSI UNGGULAN)




          MENGACU PADA
              SPM

www.ginandjar.com                * UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah              27
ELEMEN DINAMIK


           Partisipasi masyarakat
           Gerakan sosial
           kemasyarakatan
           k           k
           Kemitraan d k b t h
                     dan kebutuhan
           akan keterbukaan pemerintah
           Pemberdayaan masyarakat
                     y        y
www.ginandjar.com                        28
P b d
                Pemberdayaan M
                             Masyarakat
                                    k t



                    Masyarakat Madani
                       y
                      (civil society)


www.ginandjar.com                         29
MODAL SOSIAL

       Masyarakat sebagai konsep sosial
           y             g          p
       menggambarkan berkumpulnya
       manusia atas dasar sukarela yang tidak
                            sukarela,
       harus terjadi secara fisik saja, tetapi bisa
       juga berupa keterikatan dan keterkaitan
                                       keterkaitan
       batiniahnya. Dalam konsep masyarakat
       dengan demikian terkandung makna
       kesatuan antara kebinekaan (diversity)
                                       (diversity)
       dan kekhasan (uniqueness).
       d k kh         (uniqueness)
                          i         ).
       (Kartasasmita, 1996)
www.ginandjar.com                                     30
Walaupun masyarakat mempunyai satu
       tujuan, untuk bisa mencapainya terbuka
       peluang yang amat dinamis. Karenanya,
       kebinekaan atau kemajemukan atau
                              j
       pluralitas menjadi karakter tuntutan agar
       komunitas yang dinamis terwujud Ini
                                terwujud.
       berbeda dengan paham individualisme,
       yang menganggap absolutnya kepentingan
       individu.

www.ginandjar.com                                  31
Konsep masyarakat mengenal
       kepentingan bersama, tetapi tidak
       mengorbankan kepentingan indi id
                                   individu.
       Oleh karena itu, “apa yang menjadi
       kesamaan” (what is common to all)
                    (what              all)
       merupakan pertanyaan mendasar dalam
       menjalin saling ketergantungan yang
       berintikan it
       b i tik situasi simbiosis yang
                        i i bi i
       mutualistis.
       mutualistis.
www.ginandjar.com                              32
Situasi simbiosis yang mutualistis itu akan
                          y g
        mudah tercipta bila elemen-elemen sosial
                             elemen-
        bisa disatukan sehingga membentuk suatu
        kekuatan yang bersifat sinergis. Kekuatan
        sinergis tersebut lahir dari proses interaksi
        sosial yang berlangsung secara intensif, di
        dalam dan di antara unit-unit sosial yang
                              unit-
        ada di masyarakat, apakah itu keluarga,
                    y         p                 g
        rukun tetangga, himpunan, kelompok,
        asosiasi,
        asosiasi atau institusi sosial lain
                                       lain.
www.ginandjar.com                                       33
Apabila modal SDM umumnya berkenaan
       dengan manusia sebagai individu,maka
       ada pula modal manusia l i yaitu
        d      l    d l       i lain, it
       manusia sebagai masyarakat, atau yang
       sering disebut sebagai modal atau sumber
       daya sosial atau social capital. Modal
          y                    capital.
                                 p
       sosial ini adalah sumber kekuatan yang
       dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan
       bermasyarakat. (Kartasasmita, 1997)

www.ginandjar.com                                 34
Pandangan ini meniscayakan p -
                  g               y      pem-
                                         pem
         bangunan harus berlandaskan pada
         kemampuan rakyat sendiri serta berorientasi
         pada penggalian d pengembangan
            d           li dan           b
         segenap potensi yang ada dalam
         masyarakat
         masyarakat.
         Strategi yang dianggap tepat kearah itu
         adalah tidak dengan konsep kucuran dari
         atas (trickle down effect), tetapi melalui
              (trickle      effect),
         pemberdayaan atau empowerment
         p           y            p
         masyarakat.


www.ginandjar.com                                      35
Strategi pemberdayaan menempatkan
         rakyat bukan sebagai objek, melainkan
         subjek pembangunan Rakyat yang
                 pembangunan.
         merumuskan ide, menetapkan sasaran,
         merancang dan merencanakan
         pembangunan dengan cara
         mengembangkan inisiatif dan prakarsa
         mereka sendiri. Kegiatan rakyat ini
         terjadi di tingkat lokal dan hal ini yang
                            lokal,
         menjadi dasar otonomi.

www.ginandjar.com                                    36
Rakyat adalah pelaku pembangunan,
       sementara pihak lain, b ik pemerintah atau
                t    ih k l i baik       i t h t
       lembaga masyarakat yang ingin turut
       membantu, hanyalah sebatas menjadi
       fasilitator dan dinamisator belaka. Jika sudah
       dapat dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu
       dilakukan oleh pemerintah, atau dalam
                        p
       mencapai tujuan pemerintah semaksimal
       mungkin menggunakan institusi da
         u g        e ggu a a     s us dan
       kemampuan yang ada di masyarakat (New  (New
       Public Management)
                Management)
                Management). ).
www.ginandjar.com                                       37
Karena tujuan akhirnya adalah
       memandirikan masyarakat, dan mem-
                                      mem-
       bangun k
       b        kemampuan untuk memajukan
                               t k      j k
       diri ke arah kehidupan y g lebih baik
                          p yang
       secara sinambung, maka pemberdayaan
       masyarakat tidak boleh membuat
       masyarakat makin tergantung pada
       program-
       program-program pemberian (charity)
                                   (charity)
                                    charity).
                                            ).

www.ginandjar.com                           38
Pemberdayaan masyarakat membuka pintu
          d           k lt      i    it     d      il i
                                                 nilai-
       pada proses akulturasi, yaitu perpaduan nilai-
       nilai baru dengan nilai-nilai lama yang
                           nilai-
       menggambarkan jati diri suatu masyarakat
                                        masyarakat,
       yang secara dinamis terus berkembang.
       Pemberdayaan bukan hanya meliputi
       penguatan individu warga masyarakat,
       melainkan juga pranata-pranatanya Demikian
                       pranata-pranatanya.
       pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan
                             institusi-
       pengintegrasiannya ke dalam kegiatan
       pembangunan serta peran masyarakat di
       dalamnya.
       dalamnya
www.ginandjar.com                                         39
Dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, banyak
                      ilmu-
       ilmuwan yang mengaitkan pemberdayaan
       dengan civil society (
           g               y (Seligman, 1992;
                                  g
       Friedman, 1992; Gellner, 1994). Civil
       society itu sendiri adalah konsep klasik,
             y                          p
       yang berkembang pada sekitar abad ke-  ke-
       18. Para ilmuwan sosial pada masa itu
                                  p
       menunjuk pada himpunan, kelompok,
       asosiasi dalam masyarakat sebagai
                             y            g
       domain individu yang bebas, dihadapkan
                posed)
        cou te posed
        counterposed)
       (counterposed) pada negara (state).
                               ega a (state).
                                      state))
www.ginandjar.com                                   40
Civil society mengidealkan terciptanya suatu
       ruang gerak yang menjadi domain masyarakat
                                          masyarakat,
       bebas dari intervensi negara ke dalamnya. Civil
       society adalah sebuah id li
           i t d l h b h idealisasi masyarakat
                                       i         k t
       yang mempunyai keberdayaan ketika
       berhadapan d
       b h d         dengan k k
                             kekuasaan negara.
       Masyarakat dalam konsep itu berdiri
       independen dan sama sekali tidak tersub-
                                          tersub-
       ordinasikan ke dalam kekuasaan negara. Civil
                                           g
       society seperti dikatakan oleh Rôpke (1948)
       adalah counterweight to the p
                          g         power of the state.
                                                 state.
www.ginandjar.com                                     41
Dengan demikian, pengertian civil society di sini
       berbeda dengan masyarakat madani atau
       masyarakat       adab     seperti    yang   sering
       dimaksudkan.
       dimaksudkan.
       Masyarakat madani atau masyarakat adab,
       sesungguhnya adalah sasaran dari pembangunan
       sendiri, yang bagi kita adalah masyarakat maju,
       mandiri, sejahtera,
       mandiri sejahtera dan berkeadilan Sedangkan
                                berkeadilan.
       civil society adalah salah satu konsep yang
       berupaya untuk mencapai sasaran itu dengan
       memberdayakan masyarakat, di luar dari apa
       yang dilakukan oleh negara
                             negara.
www.ginandjar.com                                       42
Sebagian pendapat menyebut civil society
              g                  y            y
       tersebut sebagai organisasi nonpemerintah
       atau NGO, LSM, yang sekarang telah
                  ,      ,y g        g
       dipandang sebagai memiliki peran yang
       penting untuk memperjuangkan kepentingan
       masyarakat.
       Bahkan civil society bersama dengan partai;
                                              partai;
       pemilihan umum, lembaga perwakilan, pers
       yang bebas rule of law, merupakan prasyarat
              bebas,         law,
       institusional dari sebuah demokrasi

www.ginandjar.com                                   43
KESIMPULAN



                                  ADMINISTRASI




                    DESENTRALISASI &        MASYARAKAT
                    OTONOMI DAERAH             MADANI




www.ginandjar.com                                        44
DAFTAR PUSTAKA
Friedman, John,
Friedman John Empowerment: The Politics of Alternative Development Cambridge:
                                                                Development.
            Blackwell, 1992.
Fukuyama, Francis, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New
            York: The Free Press, a division of Simon & Schuster Inc., 1995.
Gellner, Ernest, Conditions of Liberty, Civil Society and Its Rivals. London: Penguin
            Group, 1994.
Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identify: Self and Society in the Late Modern
           ,         y,         y                y                  y
            Age. Polity Press in Association with Blackwell Publishers, 1991.
-----------, Politics, Sociology, and Social Theory. Polity Press in Association with
            Blackwell Publishers, 1995.
Kartasasmita, Ginandjar, Power dan Empowerment. Sebuah Konsep Mengenai
            Pemberdayaan Masyarakat. Pidato Kebudayaan pada peringatan hari jadi
            ke-28 Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Jakarta, 19 November
            1996. www.ginandjar.com.
-----------, Membangun Sumber Daya Sosial Profesional. Pidato pada Kongres ke VII
            HIPIIS. Medan, 21 Maret 1997. www.ginandjar.com.


www.ginandjar.com                                                                   45
-----------, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Di
              Indonesia, LP3ES, Jakarta, Indonesia. 1996.
 -----------, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,
               PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, Indonesia. Oktober 1996.
 Kuhn, Thomas S., The Structure of Social Scientific Revolutions (edisi ke -2).
             Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
 Rôpke, Wilhelm, The Moral Foundation of Civil Society. Originally published: London:
             W. Hodge, 1948.
 Seligman, Adam B., The Ideal of Civil Society. The Free Press, a Division of
             Macmillan, I
             M      ill  Inc., 1992
                               1992.
 Waldo, Dwight. Administrative State. New York: Ronald Press, 1948.




www.ginandjar.com                                                                  46
www.ginandjar.com   47

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Konsep dan Teori Pengawasan
Konsep dan Teori PengawasanKonsep dan Teori Pengawasan
Konsep dan Teori PengawasanDadang Solihin
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanKeterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
Konsep Dasar Organisasi
Konsep Dasar OrganisasiKonsep Dasar Organisasi
Konsep Dasar OrganisasiDeni Wahyudi
 
Pengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatanPengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatanIsna Ahmad Irfan
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publikyuniawatiantitirani
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
 
Open Government dan E Government
Open Government dan E GovernmentOpen Government dan E Government
Open Government dan E GovernmentLestari Moerdijat
 
Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)
Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)
Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)Sari Gultom
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanmuhammad_solikhin
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanNina Muhaemin
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiYudi 4
 

Was ist angesagt? (20)

Konsep dan Teori Pengawasan
Konsep dan Teori PengawasanKonsep dan Teori Pengawasan
Konsep dan Teori Pengawasan
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi Negara
 
Public choice
Public choicePublic choice
Public choice
 
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanKeterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Konsep Dasar Organisasi
Konsep Dasar OrganisasiKonsep Dasar Organisasi
Konsep Dasar Organisasi
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasi
 
Pengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatanPengertian sekretaris dan kesekretariatan
Pengertian sekretaris dan kesekretariatan
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Ppt birokrasi
Ppt birokrasiPpt birokrasi
Ppt birokrasi
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
Open Government dan E Government
Open Government dan E GovernmentOpen Government dan E Government
Open Government dan E Government
 
Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)
Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)
Kelompok 5 teori mutakhir (komunikasi organisasi)
 
Contoh Review Jurnal
Contoh Review JurnalContoh Review Jurnal
Contoh Review Jurnal
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
 

Ähnlich wie PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI PADA ERA DESENTRALISASI

SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi PublikSISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi PublikGinandjar Kartasasmita
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexDadang Solihin
 
Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Dadang Solihin
 
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...Dadang Solihin
 
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanPerencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanDadang Solihin
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptERROLWATTIMENA1
 
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKFASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKMasayu Juwita
 
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swasta
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swastakonsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swasta
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swastanoradanisha
 
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!YessicaClaudian
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangDadang Solihin
 
Modul 1 4
Modul 1 4Modul 1 4
Modul 1 4detil
 
Modul 1 4 atau KKPI administrasi
Modul 1 4 atau KKPI administrasiModul 1 4 atau KKPI administrasi
Modul 1 4 atau KKPI administrasiNurNafisah
 
Modul 1 4 doc
Modul 1 4 docModul 1 4 doc
Modul 1 4 docaa25
 
tugas kkpi Modul 1 4
tugas kkpi Modul 1 4tugas kkpi Modul 1 4
tugas kkpi Modul 1 4tifina
 
Modul 1 4 pptx
Modul 1 4 pptxModul 1 4 pptx
Modul 1 4 pptxaa25
 

Ähnlich wie PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI PADA ERA DESENTRALISASI (20)

SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi PublikSISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance Index
 
Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM
 
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
 
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanPerencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
 
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKFASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
 
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swasta
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swastakonsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swasta
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swasta
 
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
 
BAB II.docx
BAB II.docxBAB II.docx
BAB II.docx
 
Modul 1 4
Modul 1 4Modul 1 4
Modul 1 4
 
Modul 1 4 atau KKPI administrasi
Modul 1 4 atau KKPI administrasiModul 1 4 atau KKPI administrasi
Modul 1 4 atau KKPI administrasi
 
Modul 1 4 doc
Modul 1 4 docModul 1 4 doc
Modul 1 4 doc
 
Modul 1 4 KKPI
Modul 1 4 KKPI Modul 1 4 KKPI
Modul 1 4 KKPI
 
Modul 1 4
Modul 1 4Modul 1 4
Modul 1 4
 
Tugas KKPI
Tugas KKPITugas KKPI
Tugas KKPI
 
Modul 1 4
Modul 1 4Modul 1 4
Modul 1 4
 
tugas kkpi Modul 1 4
tugas kkpi Modul 1 4tugas kkpi Modul 1 4
tugas kkpi Modul 1 4
 
Modul 1 4 pptx
Modul 1 4 pptxModul 1 4 pptx
Modul 1 4 pptx
 

Mehr von Ginandjar Kartasasmita

I. Challenges to Public Leadership 2019
I. Challenges to Public Leadership 2019I. Challenges to Public Leadership 2019
I. Challenges to Public Leadership 2019Ginandjar Kartasasmita
 
I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017
I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017
I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017Ginandjar Kartasasmita
 
Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)Ginandjar Kartasasmita
 
Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)Ginandjar Kartasasmita
 
Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)Ginandjar Kartasasmita
 
Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)Ginandjar Kartasasmita
 
Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)Ginandjar Kartasasmita
 
Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)Ginandjar Kartasasmita
 
POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY
POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY
POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY Ginandjar Kartasasmita
 
DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE: Equity and Poverty
DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE:  Equity and Poverty DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE:  Equity and Poverty
DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE: Equity and Poverty Ginandjar Kartasasmita
 
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY Ginandjar Kartasasmita
 

Mehr von Ginandjar Kartasasmita (20)

I. Challenges to Public Leadership 2019
I. Challenges to Public Leadership 2019I. Challenges to Public Leadership 2019
I. Challenges to Public Leadership 2019
 
Syllabus GRIPS 2019
Syllabus GRIPS 2019Syllabus GRIPS 2019
Syllabus GRIPS 2019
 
Syllabus GRIPS 2017
Syllabus GRIPS 2017Syllabus GRIPS 2017
Syllabus GRIPS 2017
 
I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017
I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017
I. Challenges to Public Leadership in the 21st Century 2017
 
II. The Essence of Leadership 2017
II. The Essence of Leadership 2017II. The Essence of Leadership 2017
II. The Essence of Leadership 2017
 
III. Managing Transformation 2017
III. Managing Transformation 2017III. Managing Transformation 2017
III. Managing Transformation 2017
 
IV. Where Indonesia is Now 2017
IV. Where Indonesia is Now 2017IV. Where Indonesia is Now 2017
IV. Where Indonesia is Now 2017
 
Materi kuliah unpas 2013 website ver
Materi kuliah  unpas 2013 website verMateri kuliah  unpas 2013 website ver
Materi kuliah unpas 2013 website ver
 
Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 7 (UNPAS 2012)
 
Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 6 (UNPAS 2012)
 
Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 5 (UNPAS 2012)
 
Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 4 (UNPAS 2012)
 
Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 3 (UNPAS 2012)
 
Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)
Development Administration chapter 1 dan 2 (UNPAS 2012)
 
Introduction UNPAS 2012
Introduction UNPAS 2012Introduction UNPAS 2012
Introduction UNPAS 2012
 
POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY
POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY
POST SCRIPT: ROLE OF ISLAM & ROLE OF THE MILITARY
 
DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE: Equity and Poverty
DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE:  Equity and Poverty DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE:  Equity and Poverty
DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE: Equity and Poverty
 
Syllabus GRIPS 2012
Syllabus GRIPS 2012Syllabus GRIPS 2012
Syllabus GRIPS 2012
 
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE
 
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
 

PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI PADA ERA DESENTRALISASI

  • 1. PERAN ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN DALAM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI PADA ERA DESENTRALISASI OLEH PROF.DR.IR. GINANDJAR KARTASASMITA DISAMPAIKAN PADA ACARA PELUNCURAN PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU MANAJEMEN DAN BIDANG ILMU SOSIAL BIDANG UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG 3 AGUSTUS 2007 www.ginandjar.com 1
  • 2. ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN www.ginandjar.com 2
  • 3. ILMU ADMINISTRASI Ilmu administrasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari administrasi Ada berbagai pengertian mengenai Ad b b i ti i administrasi. Yang p g paling mendasar g adalah pengertian dari Waldo (1992), yang menyatakan bahwa administrasi berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia. k j t i www.ginandjar.com 3
  • 4. Yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. www.ginandjar.com 4
  • 5. APA ITU ADMINISTRASI? Ada tujuan: Memindahkan batu Ada tindakan bersama: Beberapa orang bekerja sama dengan kekuatannya d dan k hli keahliannya masing- i masing untuk melakukan upaya yang tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama www.ginandjar.com 5
  • 6. Administrasi negara (publik) berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering k li pula di tik sebagai i kali l diartikan b i pemerintah. Seperti halnya dalam genus- genus- nya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep y g mendasar p p p yang pula dalam administrasi negara. www.ginandjar.com 6
  • 7. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu tempat bidang atau waktu, tempat, bidang, tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu Tetapi tujuan- tertentu. sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya ( y (meskipun tidak semuanya) p y ) gagasan- gagasan-gagasan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang ber- ber- sangkutan, d di t d l k t dan diatur dalam b b berbagaii peraturan. www.ginandjar.com 7
  • 8. Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi. Bisa dari segi komponennya, kegiatannya, maupun prosesnya. Bi j k i t Bisa juga menggunakan pendekatan yang relatif baru berkembang seperti k bij k publik ( bli b k b ti kebijakan blik (public policy), governance dan sebagainya. www.ginandjar.com 8
  • 9. GOVERNANCE MASYARAKAT, BANGSA, DAN MASYARAKAT NEGARA VISI PEMERINTAH BANGSA GOVERNANCE DUNIA USAHA www.ginandjar.com 9
  • 10. Namun untuk dasar pemahaman dapat Namun, digunakan pendekatan Waldo, bahwa kalau kita k l kit cerminkan administrasi untuk i k d i i t i t k mencari wujudnya, maka ditemukan dua aspek, yaitu organisasi dan manajemen. manajemen. Organisasi dapat diibaratkan sebagai g p g anatomi tubuh administrasi sedangkan manajemen adalah fisiologinya fisiologinya. www.ginandjar.com 10
  • 11. Organisasi biasanya digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan menunjukkan gerakan atau proses Keduanya dapat proses. digunakan untuk analisis administrasi. www.ginandjar.com 11
  • 12. ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT/BIRO O / O SUB-DIREKTORAT SEKSI www.ginandjar.com 12
  • 13. MANAJEMEN MANAJER PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN www.ginandjar.com 13
  • 14. Memasuki abad ke-21, ilmu-ilmu sosial ke- , ilmu- ditantang untuk mengikuti kemajuan teknologi yang pesat yang dihasilkan ilmu- ilmu- ilmu eksakta, merumuskan apa dampaknya pada kehidupan manusia dalam berbagi sisinya, dan bagaimana mengarahkan agar perkembangan itu menuju ke arah y g menguntungkan bagi j yang g g g umat manusia. www.ginandjar.com 14
  • 15. Kualitas hidup dan peran manusia baik secara perorangan maupun sebagai masyarakat mendapat perhatian yang lebih besar. www.ginandjar.com 15
  • 16. Pemikiran dalam ilmu administrasi yang berkembang adalah administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di t tengah-t tengah-tengah masyrakat d tid k di atas h h k t dan tidak t atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). P iki Pemikiran i i selain i i menempatkan ini l i ingin tk administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah (New Public (New Administration). Administration). www.ginandjar.com 16
  • 17. Implikasi dari p p pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi memiliki dimensi ruang dan wilayah y g g y yang penyelenggaraannya yang bukan hanya dipengaruhi tetapi mempengaruhi sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. www.ginandjar.com 17
  • 18. Administrasi negara modern, baik sebagai ilmu maupun dalam praktik, terus berkembang. Demikian juga terlihat bahwa ada k d konvergensi d i pemikiran-pemikiran i dari pemikiran- iki iki yang melahirkan berbagai konsep pembangunan d b dengan pandangan- pandangan- d pandangan dalam ilmu administrasi yang mengarah pada makin terpusatnya perhatian pada aspek manusia serta nilai-nilai nilai- kemanusian yang tercemin dalam berbagai pendekatan yang sedang berkembang. www.ginandjar.com 18
  • 19. Demokrasi, partisipasi, desentralisasi, otonomi, kearifan lokal (local wisdom), (local wisdom), kehususan lokal (local specific), (local specific), keberpihakan (affirmative action) k b ih k (affirmative action) ffi ti ti berkembang menjadi p g j paradigma baru g dalam Ilmu Administrasi. www.ginandjar.com 19
  • 21. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI DESENTRALISASI OTONOMI MAKSIMALKAN FUNGSI PEMERINTAHAN: KEBIJAKAN PUBLLIK 1. Pelayanan 2. Regulasi 2 R l i 3. Pemberdayaan KEBUTUHAN MASYARAKAT Dekat Tepat Cepat Murah www.ginandjar.com 21
  • 22. DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DESENTRALISASI FISKAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN/ POLITIK www.ginandjar.com 22
  • 23. OTONOMI SYARAT POLITIK: SYARAT TEKNIS: 1. P Pengakuan k Sumber daya Pluralitas Institusi 2. Local Self- Self- Teknologi Government. Ja ga Jaringan 3. Legitimasi. Kepemimpinan www.ginandjar.com 23
  • 24. KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI a. Terbentuknya daerah otonom; b Terwujudnya otonomi daerah; b. c. Terciptanya hubungan antara pusat dan daerah; dan antar daerah dengan sifat : 1) hubungan kewilayahan; 2) hubungan kewenangan/fungsi; 3) hubungan administrasi dan organisasi; 4) hubungan keuangan; dan 5) hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. lainnya www.ginandjar.com 24
  • 25. BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI BENTUK- KEWENANGAN 1 Dekonsentrasi 1. 2. Delegasi Desentralisasi 3. Devolusi 4. P i ti Privatisasi i www.ginandjar.com 25
  • 26. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTDA 2004 UU NO 32 TH 2004 (DECENT) 1999 UU NO 22 TH 1999 (DECENT) 1975 UU NO 5 TH 1974 (DECON) 1965 UU NO 18 TH 1965 (DECON) 1959 PP NO 6 TH 1959 (DECON) 1957 UU NO 1 TH 1957 (DECENT) 1948 UU NO 22 TH 1948 (DECON) 1945 UU NO 1 TH 1945 (DECON) 1903 DESENTRALISATIE WET 1903 (DECON) www.ginandjar.com 26
  • 27. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)* URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT CONCURRENT (BERSAMA) 1. 1 PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 6. AGAMA. 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) ( ) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT U U URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN (PELAYANAN DASAR) (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA SPM www.ginandjar.com * UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 27
  • 28. ELEMEN DINAMIK Partisipasi masyarakat Gerakan sosial kemasyarakatan k k Kemitraan d k b t h dan kebutuhan akan keterbukaan pemerintah Pemberdayaan masyarakat y y www.ginandjar.com 28
  • 29. P b d Pemberdayaan M Masyarakat k t Masyarakat Madani y (civil society) www.ginandjar.com 29
  • 30. MODAL SOSIAL Masyarakat sebagai konsep sosial y g p menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela yang tidak sukarela, harus terjadi secara fisik saja, tetapi bisa juga berupa keterikatan dan keterkaitan keterkaitan batiniahnya. Dalam konsep masyarakat dengan demikian terkandung makna kesatuan antara kebinekaan (diversity) (diversity) dan kekhasan (uniqueness). d k kh (uniqueness) i ). (Kartasasmita, 1996) www.ginandjar.com 30
  • 31. Walaupun masyarakat mempunyai satu tujuan, untuk bisa mencapainya terbuka peluang yang amat dinamis. Karenanya, kebinekaan atau kemajemukan atau j pluralitas menjadi karakter tuntutan agar komunitas yang dinamis terwujud Ini terwujud. berbeda dengan paham individualisme, yang menganggap absolutnya kepentingan individu. www.ginandjar.com 31
  • 32. Konsep masyarakat mengenal kepentingan bersama, tetapi tidak mengorbankan kepentingan indi id individu. Oleh karena itu, “apa yang menjadi kesamaan” (what is common to all) (what all) merupakan pertanyaan mendasar dalam menjalin saling ketergantungan yang berintikan it b i tik situasi simbiosis yang i i bi i mutualistis. mutualistis. www.ginandjar.com 32
  • 33. Situasi simbiosis yang mutualistis itu akan y g mudah tercipta bila elemen-elemen sosial elemen- bisa disatukan sehingga membentuk suatu kekuatan yang bersifat sinergis. Kekuatan sinergis tersebut lahir dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara intensif, di dalam dan di antara unit-unit sosial yang unit- ada di masyarakat, apakah itu keluarga, y p g rukun tetangga, himpunan, kelompok, asosiasi, asosiasi atau institusi sosial lain lain. www.ginandjar.com 33
  • 34. Apabila modal SDM umumnya berkenaan dengan manusia sebagai individu,maka ada pula modal manusia l i yaitu d l d l i lain, it manusia sebagai masyarakat, atau yang sering disebut sebagai modal atau sumber daya sosial atau social capital. Modal y capital. p sosial ini adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Kartasasmita, 1997) www.ginandjar.com 34
  • 35. Pandangan ini meniscayakan p - g y pem- pem bangunan harus berlandaskan pada kemampuan rakyat sendiri serta berorientasi pada penggalian d pengembangan d li dan b segenap potensi yang ada dalam masyarakat masyarakat. Strategi yang dianggap tepat kearah itu adalah tidak dengan konsep kucuran dari atas (trickle down effect), tetapi melalui (trickle effect), pemberdayaan atau empowerment p y p masyarakat. www.ginandjar.com 35
  • 36. Strategi pemberdayaan menempatkan rakyat bukan sebagai objek, melainkan subjek pembangunan Rakyat yang pembangunan. merumuskan ide, menetapkan sasaran, merancang dan merencanakan pembangunan dengan cara mengembangkan inisiatif dan prakarsa mereka sendiri. Kegiatan rakyat ini terjadi di tingkat lokal dan hal ini yang lokal, menjadi dasar otonomi. www.ginandjar.com 36
  • 37. Rakyat adalah pelaku pembangunan, sementara pihak lain, b ik pemerintah atau t ih k l i baik i t h t lembaga masyarakat yang ingin turut membantu, hanyalah sebatas menjadi fasilitator dan dinamisator belaka. Jika sudah dapat dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, atau dalam p mencapai tujuan pemerintah semaksimal mungkin menggunakan institusi da u g e ggu a a s us dan kemampuan yang ada di masyarakat (New (New Public Management) Management) Management). ). www.ginandjar.com 37
  • 38. Karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, dan mem- mem- bangun k b kemampuan untuk memajukan t k j k diri ke arah kehidupan y g lebih baik p yang secara sinambung, maka pemberdayaan masyarakat tidak boleh membuat masyarakat makin tergantung pada program- program-program pemberian (charity) (charity) charity). ). www.ginandjar.com 38
  • 39. Pemberdayaan masyarakat membuka pintu d k lt i it d il i nilai- pada proses akulturasi, yaitu perpaduan nilai- nilai baru dengan nilai-nilai lama yang nilai- menggambarkan jati diri suatu masyarakat masyarakat, yang secara dinamis terus berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu warga masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya Demikian pranata-pranatanya. pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan institusi- pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya. dalamnya www.ginandjar.com 39
  • 40. Dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, banyak ilmu- ilmuwan yang mengaitkan pemberdayaan dengan civil society ( g y (Seligman, 1992; g Friedman, 1992; Gellner, 1994). Civil society itu sendiri adalah konsep klasik, y p yang berkembang pada sekitar abad ke- ke- 18. Para ilmuwan sosial pada masa itu p menunjuk pada himpunan, kelompok, asosiasi dalam masyarakat sebagai y g domain individu yang bebas, dihadapkan posed) cou te posed counterposed) (counterposed) pada negara (state). ega a (state). state)) www.ginandjar.com 40
  • 41. Civil society mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat masyarakat, bebas dari intervensi negara ke dalamnya. Civil society adalah sebuah id li i t d l h b h idealisasi masyarakat i k t yang mempunyai keberdayaan ketika berhadapan d b h d dengan k k kekuasaan negara. Masyarakat dalam konsep itu berdiri independen dan sama sekali tidak tersub- tersub- ordinasikan ke dalam kekuasaan negara. Civil g society seperti dikatakan oleh Rôpke (1948) adalah counterweight to the p g power of the state. state. www.ginandjar.com 41
  • 42. Dengan demikian, pengertian civil society di sini berbeda dengan masyarakat madani atau masyarakat adab seperti yang sering dimaksudkan. dimaksudkan. Masyarakat madani atau masyarakat adab, sesungguhnya adalah sasaran dari pembangunan sendiri, yang bagi kita adalah masyarakat maju, mandiri, sejahtera, mandiri sejahtera dan berkeadilan Sedangkan berkeadilan. civil society adalah salah satu konsep yang berupaya untuk mencapai sasaran itu dengan memberdayakan masyarakat, di luar dari apa yang dilakukan oleh negara negara. www.ginandjar.com 42
  • 43. Sebagian pendapat menyebut civil society g y y tersebut sebagai organisasi nonpemerintah atau NGO, LSM, yang sekarang telah , ,y g g dipandang sebagai memiliki peran yang penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bahkan civil society bersama dengan partai; partai; pemilihan umum, lembaga perwakilan, pers yang bebas rule of law, merupakan prasyarat bebas, law, institusional dari sebuah demokrasi www.ginandjar.com 43
  • 44. KESIMPULAN ADMINISTRASI DESENTRALISASI & MASYARAKAT OTONOMI DAERAH MADANI www.ginandjar.com 44
  • 45. DAFTAR PUSTAKA Friedman, John, Friedman John Empowerment: The Politics of Alternative Development Cambridge: Development. Blackwell, 1992. Fukuyama, Francis, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: The Free Press, a division of Simon & Schuster Inc., 1995. Gellner, Ernest, Conditions of Liberty, Civil Society and Its Rivals. London: Penguin Group, 1994. Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identify: Self and Society in the Late Modern , y, y y y Age. Polity Press in Association with Blackwell Publishers, 1991. -----------, Politics, Sociology, and Social Theory. Polity Press in Association with Blackwell Publishers, 1995. Kartasasmita, Ginandjar, Power dan Empowerment. Sebuah Konsep Mengenai Pemberdayaan Masyarakat. Pidato Kebudayaan pada peringatan hari jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Jakarta, 19 November 1996. www.ginandjar.com. -----------, Membangun Sumber Daya Sosial Profesional. Pidato pada Kongres ke VII HIPIIS. Medan, 21 Maret 1997. www.ginandjar.com. www.ginandjar.com 45
  • 46. -----------, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, Indonesia. 1996. -----------, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, Indonesia. Oktober 1996. Kuhn, Thomas S., The Structure of Social Scientific Revolutions (edisi ke -2). Chicago: The University of Chicago Press, 1979. Rôpke, Wilhelm, The Moral Foundation of Civil Society. Originally published: London: W. Hodge, 1948. Seligman, Adam B., The Ideal of Civil Society. The Free Press, a Division of Macmillan, I M ill Inc., 1992 1992. Waldo, Dwight. Administrative State. New York: Ronald Press, 1948. www.ginandjar.com 46