Kebijakan PPI Kepmenkes

1. 1
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA PROGRAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RS
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
DI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI KARS DAN JCI
JAKARTA, 26 – 28 NOVEMBER 2014

2. 1. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
2. UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RS
3. Permenkes 012/2012 tentang Akreditasi RS
4. Permenkes 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS
5. Kepmenkes No: 270/Menkes/SK/III/2007 tentang
“Pedoman Manajerial PPI di RS & Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya
6. Kepmenkes No : 382/Menkes/SK/III/2007 tentang
“Pedoman PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Lainnya”
2

3. 1. Peningkatan kasus-2 penyakit infeksi (new emerging,
emerging- dan re-emerging diseases) dan infeksi terkait
pelayanan kesehatan (HAIs)
2. RS dan Fas. Yan. Kes lainnya harus mampu memberikan
pelayanan yg bermutu, akuntabel serta meminimalkan
risiko infeksi kepada nakes, pengunjung dan pasien RS
3. KLB unpredictable
4. Gambaran mutu yan RS (instrumen akreditasi)
5. Infeksi Nosokomial (HAIs)
 1 dari 20 pasien dirawat mengalami infeksi akibat
pelayanan kesehatan (healthcare associated infection)
 70 % diantaranya BISA DICEGAH !!
< 10 % dipengaruhi lingkungan
>90 % dipengaruhi perilaku
4
CDC, 2009

4. 6
Tujuan PPI:
Meningkatkan mutu
layanan RS dan fasyankes
lain melalui PPI di
seluruh satker di RS dan
fasyankes lain, yaitu:
– Manajemen risiko,
– Clinical governance,
– K3.
Melindungi nakes & masy
dari penularan penyakit
menular (Emerging
Infectious Diseases)
Menurunkan angka
penularan HAIs (Hospital
Acquired Infections)
PROGRAM KEMENKES
TUJUAN & KEBIJAKAN PPI di RS
1. Setiap RS & Fasyankes lainnya
harus laksanakan PPI
2. Pelaksanaan PPI sesuai:
• Pedoman Manajerial PPI di RS &
Fasyankes lain (SK Menkes
no.270/2007)
• Pedoman PPI di RS & Fasyankes
lainnya(SK Menkes no.382/2007)
• Pedoman PPI lainnya SE Dirjen
Bina Yanmed
No.HK.03.01/III/3744/08 ttg
Pembentukan Komite PPI RS &
Tim PPI RS
3. Dir. RS dan Fasyankes lainnya
membentuk : Komite PPI dan Tim
PPI dibawah koord. Direktur
4. Komite dan Tim PPI mempunyai
tugas, fungsi kewenangan jelas.
5. Setiap RS dan Fasyankes lainnya
wajib memiliki IPCN

5. Manajemen
• Komitmen Direktur RS/Ka Fasyankes
• Update Regulasi
• Utilisasi Komite/Tim PPI di Fasyankes
• Penggunaan anggaran untuk menunjang PPI di fasyankes
(termasuk untuk insentif petugas IPCN)
Teknis
• Pelatihan dan In House Training
• Pelaksanaan surveilans HAIs
• Pencatatan & Pelaporan
• Monitoring & Evaluasi

6. Cek setiap RS di wilayahnya :
 apakah ada Komite /Tim PPI RS? (SK Direktur RS)
 Apakah sudah memiliki IPCN dan IPCLN atau petugas lain terlatih
tentang PPI? (sertifikat dll)
Bila sudah ada petugas terlatih :
 Cek apakah ada SOP terkait PPI RS?
 Apakah ada IPCN? (1 IPCN setiap 100 -150 TT)
 Apakah surveilans PPI RS sudah dilaksanakan?
 Apakah ketersediaan APD cukup?
Dinkes dapat membuat surat teguran kepada Direktur RS
untuk membentuk Komite/Tim dan melaksanakan PPI RS
Memfasilitasi pelatihan PPI RS secara kolektif atau
bekerjasama dengan Pokja PPI Kemenkes, Perdalin dan
organisasi terkait yang di sarankan oleh Kemenkes
8

7. Program
PPI
Kewaspadaan
Isolasi
Diklat
Kesehatan
Karyawan
Pemakaian
antibiotika
secara rasional
Surveilans HAIs
dan
multi-drug
resistant
organism
(MDRO)
Kewaspadaan transmisi
Kewaspadaan
standar
7

8. a. Kewaspadaan Standar
 Sebelum diagnosis
ditegakkan/hasil lab
 Kebersihan tangan/HH
 APD
 Peralatan perawatan pasien
 Pengendalian lingkungan
 Pemrosesan peralatan pasien
dan penatalaksanaan linen
 Kesehatan
karyawan/perlindungan
petugas kesehatan
 Penempatan pasien
 Hygiene respirasi/etika batuk
 Praktek menyuntik yang aman
 Praktek untuk lumbal punksi
b. Kewaspadaan
transmisi  Mell :
 Kontak
 Droplet
 Airbone
 Common vehicle
(makanan, air,
obat, alat)
 Vektor (lalat,
nyamuk, tikus)

9.  Dinamis, sistematis,
sustain
 Catat, olah, analisis
(IDO, ISK, IADP, VAP)
 Tujuan :
 Data dasar infeksi RS
 Menurunkan laju infeksi RS
 Identifikasi dini KLB di RS
 Standar mutu yan medis
dan keperawatan
 Unsur pendukung
pemenuhan akreditasi RS
• Audit kepatuhan
kebersihan tangan/HH
 Agar berlangsung secara
baku, terpadu,
bersinambung, terukur, dan
dapat dievaluasi.
 Penggunaan AB secara bijak
 Pemilihan jenis AB harus
berdasar pada hasil px.
mikrobiologi atau berdasar
pada pola mikroba dan pola
kepekaan antibiotik, serta
diarahkan pada antibiotik
berspektrum sempit untuk
mengurangi dampak
selection pressure.

10.  Komite/Tim PPI
terlatih
 IPCN/IPCO terlatih
 In house training –
seluruh petugas di
RS paham PPI
sesuai dengan
lingkup tugas
 Seminar/workshop
– untuk
mengupdate ilmu
PPI
 Terutama petugas di
tempat risti
 Pemeriksaan
kesehatan berkala,
minimal 1 tahun
sekali
 Manajemen RS
menjamin
ketersediaan APD
sesuai kebutuhan

11. PIMPINAN RS
Menjamin
kepatuhan staf
terhadap regulasi
yg ditetapkan
oleh pimpinan
Patuh terhadap
peraturan &
perundangan RS
Sistem monev
terhadap
regulasi yg
ditetapkan pimp
Menetapkan
regulasi di RS
PERAN PIMPINAN RS DALAM
STANDAR AKREDITASI BARU

12. (7 Bab)
(6 Bab)
(Section I: Patient-
Centered Standards)
(Section II: Health Care
Organization Management
standards)
(International Patient
Safety Goals (IPSG))
(Chapter 1Section I)
(6 Chapter)
(8 Chapter)
J.C.I Edisi 4. Thn 2011
+ AMC (2013)
Instrumen tahun 2012 (mengacu JCI edisi 4)
Fokus pada Keselamatan Pasien
Tambahan Penilaian 3 Program Pemerintah (MDG’s)
Dimulai Juni 2012
19

13. 1) Untuk Peningkatan
mutu pelayanan RS
“wajib” diakreditasi
minimal 3 th. sekali
2) Akreditasi RS yg
dimaksud dilakukan
oleh lembaga
independen dr
dalam/LN berdasarkan
Stdr akreditasi yg
berlaku
3) Lembaga independen
sbgmana dimaksud pd
ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri
4) Ketentuan mengenai
akreditasi RS dimaksud
diatur dgn Peraturan
Menteri
*Ayat 3
RS wajib mengikuti
akreditasi nasional
*Ayat 5
RS yg akan mengikuti
akreditasi
internasional harus
sudah mendapatkan
status akreditasi
nasional
*Ayat 7
RS baru yang telah
memperoleh izin
operasional &
beroperasi min. 2
thn, wajib
mengajukan
permohonan
akreditasi
Permenkes No 12 / 2012
ttg Akreditasi RS ,ps.3
SK Menkes No. 428/ 2012
ttg.
PENETAPAN LEMBAGA
INDEPENDEN PELAKSANA
AKREDITASI RS DI
INDONESIA
Lembaga Independen
Pelaksana Akreditasi RS di
Indonesia terdiri atas :
 Komisi Akreditasi RS
(KARS)
 Joint Commissions
International (JCI) yang
merupakan lembaga
pelaksana akreditasi
yang berasal dari LN

14. Akreditasi 2012
(mengacu JCI edisi 4 dan MDG’s)
I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus
Pada Pasien 161 Std. 436 EP
Bab 1. Akses ke pelayanan & Kontinuitas
Pelayanan (APK)
Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Bab 3. Asesmen Pasien (AP)
Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)
Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Bab 6. Manajemen & Penggunaan Obat
(MPO)
Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga
(PPK)
II. Kelompok Standar Manajemen RS
 153 Std, 569 EP
Bab 1. Peningkatan Mutu & Keselamatan
Pasien (PMPK)
Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI)
Bab 3.Tata Kelola, Kepemimpinan dan
Pengarahan (TKP)
Bab 4.Manaj.Fasilitas & Keselamatan (MFK)
Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Bab 6. Manajemen Komunikasi dan
Informasi (MKI)
III. Sasaran Keselamatan Pasien RS
 6 Std, 24 EP
1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi
Pasien
2. Sasaran II : Peningkatan
Komunikasi yang Efektif
3. Sasaran III : Peningkatan
Keamanan Obat yang Perlu
Diwaspadai
4. Sasaran IV : Kepastian Tepat
Lokasi, Tepat Prosedur,Tepat
Operasi
5. Sasaran V : Pengurangan Risiko
Infeksi Terkait Yankes
6. Sasaran VI : Pengurangan Risiko
Pasien Jatuh
IV. Sasaran Millenium Development Goals
(MDG’s)  3 Std, 19 EP
1. Sasaran I Penurunan AKB dan
Peningkatan Kes.Ibu
2. Sasaran II Penurunan Angka
Kesakitan HIV/AIDS
3. Sasaran III Penurunan Angka
Kesakitan TB

15. 1. Program kepemimpinan dan koordinasi (PPI
1; 2; 3; 4)
2. Fokus dari program (PPI 5; 5.1; 6; 7; 7.1; 7.1.1; 7.2; 7.3;
7.4; 7.5)
3. Prosedur Isolasi (PPI 8 )
4. Teknik pengamanan dan hand hygiene ( PPI
9)
5. Integrasi program dng peningkatan mutu
dan keselamatan pasien (PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3;
10.4; 10.5; 10.6)
6. Pendidikan staf tentang program (PPI 11)

16. Standar Uraian Standar
PPI. 1 • 1/ > SDM yg kompeten mengawasi seluruh kegiatan PPI . Kompetensi
mell: diklat, pengalaman dan sertifikasi IPCN/ICN
• EP (3) : ada SDM kompeten, kualifikasi sesuai kelas RS, tingkat risiko,
ruang lingkup program dan kompleksitasnya, SK SDM yg ditugaskan sesuai
uraian tugas
 Lihat data IPCN : jml, kualifikasi & uraian tugas & rencana
pengawasan
PPI.2 • Ada mekanisme koord seluruh kegiatan PPI melibatkan Dr., perawat dan
tenaga lainnya sesuai ukuran dan kompleksitas RS.
• EP (6)  .  Lihat Komite/Panitia PPI & Tim PPI, uraian tugas,
Acuan Buku pedoman manajerial PPI
1. Ada penetapan mekanisme untuk koordinasi program pencegahan dan
pengendalian infeksi  Komite/Panitia PPI
2. Koord. kegiatan PPI melibatkan dokter  uraian tugas
3. Koord. kegiatan PPI melibatkan perawat  uraian tugas
4. Koord. kegiatan PPI melibatkan profesional PPI  uraian tugas
5. Koord. kegiatan PPI melibatkan RT (housekeeping)  uraian tugas
6. Koordinasi kegiatan PPI melibatkan tenaga lainnya sesuai ukuran dan
kompleksitas RS.  uraian tugas
1. Program kepemimpinan dan koordinasi  Stdr. PPI 1 - 4

17. Standar Uraian Standar
PPI.3 • Program PPI berdasarkan ilmu pengetahuan terkini, pedoman praktek
yang akseptabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang
berlaku, dan standar sanitasi dan kebersihan.
• Elemen Penilaian PPI.3.  Lihat program PPI
1. Prog. PPI berdasarkan ilmu pengetahuan terkini
2. Prog. PPI di RS berdasarkan pedoman praktik yang diakui
3. Prog. PPI perundangan yang berlaku
4. Prog. PPI berdasarkan Stdr sanitasi dan kebersihan dari badan-
badan nasional atau lokal.
PPI.4 • Pimpinan RS menyediakan sumber daya yang cukup untuk
mendukung program PPI.
• Elemen Penilaian PPI.4.
1. Pimpinan RS menunjuk staf yang cukup untuk program PPI 
IPCLN
2. Pimpinan RS mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk
program PPI  Anggaran PPI, mis : anggaran utk hands-rub,
APD, dll
3. Ada sistem manajemen informasi untuk mendukung program PPI

18. Standar Uraian Standar
PPI.5 • RS menyusun dan menerapkan program yang komprehensif untuk
mengurangi risiko dari infeksi terkait pelayanan kesehatan pada
pasien dan tenaga pelayanan kesehatan.
• Elemen Penilaian PPI.5.  Lihat program PPI
1. Ada program komprehensif dan rencana menurunkan risiko
infeksi terkait pelayanan kesehatan pada pasien
2. Ada program komprehensif dan rencana menurunkan risiko
infeksi terkait pelayanan kesehatan pada tenaga kesehatan. (lihat
juga KPS.8.4)
3. Program termasuk kegiatan surveillance yang sistematik dan
proaktif untuk menentukan angka infeksi biasa (endemik)  acuan
buku surveilance Kemkes
4. Program termasuk sistem investigasi outbreak dari penyakit
infeksi (lihat juga Sasaran Keselamatan Pasien 5, EP 1).  acuan
buku surveilance Kemkes
5. Program diarahkan oleh peraturan dan prosedur yang berlaku
6. Tujuan penurunan risiko dan sasaran terukur dibuat dan direview
secara teratur.
7. Program sesuai dengan ukuran, lokasi geografis, pelayanan dan
pasien rumah sakit.
2. Fokus dan Program  Stdr. (PPI 5; 5.1; 6; 7; 7.1; 7.1.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5)

19. Standar Uraian Standar
PPI. 5.1. • Seluruh area pasien, staf dan pengunjung rumah sakit
dimasukkan dalam program pencegahan dan pengendalian
infeksi.
• Elemen Penilaian PPI 5.1.  Lihat program PPI
1. Semua area pelayanan pasien di RS dimasukkan dalam
program PPI
2. Semua area staf di RS dimasukkan dalam program PPI
3. Semua area pengunjung di RS dimasukkan dalam program PPI
PPI.6
Pengumpulan
data:
a.Saluran
pernafasan
b.Sal. Kemih
c.Peralatan
intravaskuler
invasif
d.Luka operasi
e.Peny. &
Organisme
f. Emerging/re-
emerging
• RS menggunakan pendekatan berdasar risiko dalam menentukan
fokus dari program PPI di RS adalah pencegahan, pengendalian
dan pengurangan infeksi terkait pelayanan kesehatan.
• Elemen Penilaian PPI 6.  Lihat Kegiatan surveilance
1. RS telah menetapkan fokus program melalui pengumpulan
data yang ada di Maksud dan Tujuan a) sampai f)
2. Data yang dikumpulkan a) sampai f) dievaluasi/dianalisis.
3. Berdasarkan evaluasi/analisis data, maka diambil tindakan
memfokus atau memfokus ulang program pencegahan dan
pengendalian infeksi.
4. Rumah sakit melakukan asesmen terhadap risiko paling sedikit
setiap tahun dan hasil asesmen didokumentasikan.  ICRA
2. Fokus dan Program ... lanjutan

20. Rumah sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data dan
tempat infeksi yang relevan sebagai berikut :
a. Saluran pernafasan, seperti : prosedur dan peralatan
terkait dengan intubasi, dukungan ventilasi mekanis,
tracheostomy dan lain sebagainya.
b. Saluran kencing, seperti : prosedur invasif dan peralatan
terkait dengan indwelling urinary kateter, sistem drainase
urin dan lain sebagainya
c. Peralatan intravaskuler invasif, seperti insersi dan
pelayanan kateter vena sentral, saluran vena periferi dan
lain sebagainya
d. Lokasi operasi, seperti pelayanan dan tipe pembalut luka
dan prosedur aseptik terkait
e. Penyakit dan organisme yang signifikan secara
epidemiologis, multi drug resistant organism, virulensi
infeksi yang tinggi.
f. Muncul dan pemunculan ulang (emerging atau
reemerging) infeksi di masyarakat.

21. Standar Uraian Standar
PPI. 7 • RS mengidentifikasi prosedur dan proses terkait dengan risiko infeksi dan
mengimplementasi strategi untuk menurunkan risiko infeksi.
• Elemen Penilian PPI 7.
1. RS telah mengidentifikasi proses terkait dengan risiko infeksi (lihat juga
MPO.5, EP 1)  mis : penggunaan cairan infus
2. RS telah mengimplementasi strategi penurunan risiko infeksi pada
seluruh proses (lihat juga MPO.5, EP 1)
3. RS mengidentifikasi risiko mana (lihat juga PPI. 7.1-7.5 yang
membutuhkan kebijakan dan atau prosedur, edukasi staf, perubahan
praktik dan kegiatan lainnya untuk mendukung penurunan risiko
Infection control risk assessment (ICRA)
PPI.7.1 • RS menurunkan risiko infeksi dengan menjamin pembersihan peralatan dan
sterilisasi yang memadai serta manajemen laundry dan linen yang benar
• Elemen Penilaian PPI 7.1.
1. Pembersihan peralatan dan metode sterilisasi di pelayanan sterilisasi
sentral sesuai dengan tipe peralatan
2. Metode pembersihan peralatan, disinfeksi dan sterilisasi dilaksanakan
diluar pelayanan sterilisasi sentral harus sesuai dengan tipe peralatan
3. Manajemen laundry dan linen yang tepat sesuai untuk meminimalisasi
risiko bagi staf dan pasien.
4. Ada proses koordinasi pengawasan yang menjamin bahwa semua metode
pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi sama di seluruh rumah sakit. 
IPCN/ICN
2. Fokus dan Program ... lanjutan

22. Standar Uraian Standar
PPI.7.1.1 • Ada kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi proses pengelolaan
perbekalan yang kadaluwarsa dan menetapkan kondisi untuk penggunaan
ulang (reuse) dari alat sekali pakai (single-use) bila peraturan dan
perundangan mengijinkan.
• Elemen Penilaian PPI. 7.1.1.  Lihat kebijakan & cek ke lapangan
1. Ada K/ P yang konsisten dengan peraturan dan perundangan di tingkat
nasional dan ada standar profesi yang mengidentifikasi proses pengelolaan
peralatan yang kadaluwarsa
2. Untuk peralatan dan material single-use yang direuse, ada kebijakan
termasuk utk item a) sampai e) di Maksud dan Tujuan.
3. Kebijakan telah dilaksanakan/diimplementasikan
4. Kebijakan telah di monitor.
PPI.7.2 • RS menurunkan risiko infeksi dengan pembuangan sampah yang tepat
• Elemen Penilaian PPI 7.2.
1. Pembuangan sampah infeksius dan cairan tubuh dikelola untuk
meminimalisasi risiko penularan. (lihat juga AP.5.1, Maksud dan
Tujuan)
2. Penanganan dan pembuangan darah dan komponen darah dikelola
untuk meminimalisasi risiko penularan. (lihat juga AP.5.1, Maksud
dan Tujuan)
3. Area kamar mayat dan post mortem untuk meminimalisasi risiko
penularan.
2. Fokus dan Program ... lanjutan

23. Kebijakan single use ke re-use harus konsisten dengan
peraturan dan perundangan nasional dan standar profesi
termasuk identifikasi terhadap:
a. peralatan dan bahan/material yang tidak pernah bisa
di reuse;
b. jumlah maksimum reuse khususnya untuk setiap
peralatan dan bahan/material yang di reuse;
c. tipe pemakaian dan keretakan, antara lain yang
mengindikasikan bahwa peralatan tidak bisa di reuse;
d. proses pembersihan untuk setiap peralatan yang
dimulai segera sesudah digunakan dan diikuti
dengan protokol yang jelas; dan
e. proses untuk pengumpulan, analisis, dan
penggunaan dari data pencegahan dan pengendalian
infeksi yang terkait dengan peralatan dan material
yang direuse

24. Standar Uraian Standar
PPI.7.3 • RS mempunyai K/ P pembuangan benda tajam dan jarum
• Elemen penilaian PPI 7.3.
1. Benda tajam dan jarum dikumpulkan pada wadah yang khusus
yang tidak dapat tembus (puncture proof) dan tidak direuse.
2. RS membuang benda tajam dan jarum secara aman atau IKS dgn.
sumber2 yang kompeten untuk menjamin bahwa wadah benda
tajam dibuang di tempat pembuangan khusus untuk sampah
berbahaya atau sebagaimana ditentukan oleh PerUUan.
3. Pembuangan benda tajam & jarum konsisten dg.kebijakan PPI RS
PPI.7.4 • RS mengurangi risiko infeksi di fasilitas yang terkait dengan kegiatan
pelayanan makanan dan pengendalian mekanik dan permesinan.
• Elemen Penilaian PPI 7.4
1. Sanitasi dapur dan penyiapan makanan ditangani dengan baik
untuk meminimalisasi risiko infeksi
2. Pengontrolan engineering/Engineering control diterapkan untuk
meminimalisasi risiko infeksi di area yang tepat di RS
PPI.7.5 • RS mengurangi risiko infeksi di fasilitas selama pembongkaran,
pembangunan dan renovasi
• Elemen Penilaian PPI 7.5.
1. RS menggunakan kriteria risiko untuk menilai dampak renovasi
atau pembangunan (kontruksi) baru.
2. Risiko dan dampak renovasi atau kontruksi terhadap kualitas udara
dan kegiatan PPI dinilai dan dikelola.
2. Fokus dan Program ... lanjutan

25. Standar Uraian Standar
PPI.8. • RS menyediakan penghalang untuk pencegahan (barrier precaution)
dan prosedur isolasi yang melindungi pasien, pengunjung dan staf
terhadap penyakit menular dan melindungi dari infeksi pasien yang
immunosuppressed, sehingga rentan terhadap infeksi nosokomial.
• Elemen Penilaian PPI.8
1. Pasien yang sudah diketahui atau diduga infeksi menular harus di
isolasi sesuai kebijakan RS dan pedoman yang direkomendasikan.
2. K/ P mengatur pemisahan antara pasien dengan penyakit
menular, dari pasien lain yang berisiko tinggi, yang rentan karena
immunosuppressed atau sebab lain dan staf.
3. K/ P  cara mengelola pasien dengan infeksi airborne untuk
jangka waktu pendek ketika ruangan bertekanan (-) tidak tersedia
4. RS mempunyai strategi untuk berurusan dengan arus pasien
dengan penyakit yang menular
5. Ruangan bertekanan (-) tersedia dan di monitor secara rutin
untuk pasien infeksius yang membutuhkan isolasi untuk infeksi
airborne; bila ruangan bertekanan (-) tidak segera tersedia,
ruangan dengan sistem filtrasi HEPA yang diakui bisa digunakan.
6. Staf dididik tentang pengelolaan pasien infeksius
3. Prosedur Isolasi (PPI 8 )

26.  RS membuat K/ P tentang isolasi dan prosedur penghalang (barrier)
di RS. Hal ini berdasarkan cara penularan penyakit & mengatur
pasien yg mungkin infeksius atau yg immunosuppressed, juga arus
masuk pasien dalam jumlah besar dengan infeksi yang menular.
 Kewaspadaan airborne adalah perlu untuk mencegah transmisi
bahan infeksius yg dpt bertahan di udara dalam waktu yang lama.
Penempatan pasien dengan airborne infeksi yang paling bisa adalah
di ruangan tekanan (-). Bila struktur bangunan tidak dapat segera
mengadakan ruangan tekanan (-), RS bisa mensirkulasi udara
melalui sistem filtrasi HEPA (a high-efficiency particulate air) dengan
paling sedikit 12 X pertukaran udara per jam.
 K/ P harus mengatur rencana menangani pasien dengan infeksi
airborne dalam jangka waktu singkat ketika ruangan bertekanan (-)
atau sistem filtrasi HEPA tidak tersedia. Prosedur isolasi juga
mengatur untuk proteksi staf dan pengunjung, lingkungan pasien
dan pembersihan ruangan selama pasien dirawat dan setelah pasien
pulang.

27. Standar Uraian Standar
PPI.9. • ST, masker, proteksi mata dan peralatan proteksi lainnya,
sabun dan desinfektan tersedia dan digunakan secara benar
bila diperlukan.
• Elemen Penilaian PPI 9.
1. RS mengidentifikasi situasi dimana sarung tangan dan atau
masker atau pelindung mata dibutuhkan  Kebijakan
penggunaan APD
2. ST & atau masker/ pelindung mata digunakan tepat & benar
3. RS mengidentifikasi situasi mana diperlukan prosedur cuci
tangan, disinfeksi tangan atau disinfeksi permukaan.
4. Prosedur cuci tangan dan desinfeksi digunakan secara
benar di seluruh area tersebut
5. RS mengadopsi pedoman HH dari sumber yang berwenang
5. Integrasi program dng PMKP (PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6)
PPI.10. • Proses PPI diintegrasikan dgn. keseluruhan program RS (PMKP)
• Elemen Penilaian PPI.10.
1. Kegiatan PPI diintegrasikan ke dalam program PMKP RS
(lihat juga PMKP.1.1, EP)
2. Kepemimpinan dari program PPI termasuk dalam
mekanisme pengawasan dari PMKP RS
4. Teknik pengamanan dan hand hygiene ( PPI 9)

29. Standar Uraian Standar
PPI.10.1. • RS menelusuri risiko infeksi, infeksi dan kecenderungan infeksi
terkait pelayanan kesehatan
• Elemen Penilaian PPI 10.1.
1. Risiko infeksi terkait dengan yankes ditelusuri
2. Angka infeksi terkait dengan yankes ditelusuri
3. Kecenderungan infeksi terkait dengan yankes ditelusuri
PPI.10.2. • Peningkatan mutu termasuk penggunaan indikator/ pengukuran
yang berhubungan dengan masalah infeksi yang secara
epidemiologis penting bagi RS.
• Elemen Penilaian PPI 10.2.
1. Kegiatan PPI diukur.
2. Pengukuran tersebut mengidentifikasi infeksi penting secara
epidemiologis
PPI.10.3. • RS menggunakan informasi risiko, angka dan kecenderungan
untuk menyusun atau memodifikasi proses untuk menurunkan
risiko infeksi terkait yankes ke level yang serendah mungkin.
• Elemen Penilaian PPI 10.3.
1. Proses di tata ulang berdasarkan risiko, angka dan
kecenderungan data dan informasi
2. Proses di tata ulang untuk menurunkan risiko infeksi ke level
serendah mungkin
5. Integrasi program dng PMKP(PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6) .. lanjutan

30. Standar Uraian Standar
PPI.10.4 • RS membandingkan angka kejadian infeksi RS, dg. RS lain melalui
perbandingan data dasar/ databases.
• Elemen Penilaian PPI 10.4.
1. Angka infeksi terkait yankes dibandingkan dengan angka2 di
RS lain melalui komparasi data dasar (lihat juga PMKP.4.2, EP 2
dan MKI.20.2, EP 3)
2. RS membandingkan angka yg ada dg best practise &bukti
ilmiah
PPI.10.5 • Hasil monitoring pencegahan dan pengendalian infeksi di RS,
secara berkala disampaikan kepada pimpinan dan staf
• Elemen Penilaian PPI 10.5.
1. Hasil pengukuran dikomunikasikan kepada staf medis
2. Hasil pengukuran dikomunikasikan kepada staf perawat
3. Hasil pengukuran dikomunikasikan kepada manajemen
PPI.10.6 • RS melaporkan informasi ttg infeksi ke pihak luar, Kemenkes/
Dinkes
• Elemen Penilaian PPI 10.6.
1. Hasil program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaporkan
kepada Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai
ketentuan (lihat juga MKI.20.1, EP 1)
2. RS melakukan TL yang benar thd laporan Kemenkes/ Dinkes
5. Integrasi program dng PMKP(PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6) .. lanjutan

31. Standar Uraian Standar
PPI.11. • RS memberikan pendidikan tentang praktik PPI kepada
staf, dokter, pasien dan keluarga serta pemberi layanan
lainnya ketika ada indikasi keterlibatan mereka dalam
pelayanan.
• Elemen Penilaian PPI.11
1. RS mengembangkan program PPI yang mengikut
sertakan seluruh staf dan profesional lain, pasien dan
keluarga.
2. RS memberikan pendidikan tentang PPI kepada seluruh
staf dan profesional lain.
3. RS memberikan pendidikan tentang PPI kepada pasien
dan keluarga.
4. Semua staf diberi pendidikan tentang kebijakan,
prosedur, dan praktek-praktek program PPI (lihat juga
KPS.7 dan TKP.5.4)
5. Edukasi staf secara periodik diberikan sebagai respon
terhadap kecenderungan yang signifikan dalam data
infeksi.
6. Pendidikan staf tentang program (PPI 11)

32. Standar SKP.V.
 RS mengembangkan suatu pendekatan untuk
mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan
kesehatan.
 PPI (Pencegahan dan pengendalian infeksi ):
◦ tantangan terbesar dalam yan kes
◦ peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang terkait
yan kes
◦ keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional
pelayanan kesehatan.
 Infeksi dijumpai dalam semua bentuk yan kes termasuk:
UTI, blood stream infections dan pneumonia
 Pokok pokok eliminasi : cuci tangan (hand hygiene) yang
tepat  pakai Pedoman hand hygiene dari WHO.

33. 1. RS mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand
hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima
secara umum al dari WHO Patient Safety
2. RS menerapkan program hand hygiene yang efektif.
3. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk
mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan
risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan

35. 1. Sasaran Kes. Pasien RS(SKP)
2. Hak Pasien & Keluarga (HPK)
3. Pendidikan Pasien & Keluarga (PPK)
4. Peningkatan Mutu & Kes. Pasien (PMKP)
5. Millenium Development Goal’s (MDG’s)
6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
7. Asesmen Pasien (AP)
8. Pelayanan Pasien (PP)
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP)
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
PARIPURNA
UTAMA
DASAR
MADYA
URUTAN BAB DALAM PENETAPAN KELULUSAN

36. UU Nomor: 44 / 2009
Pasal 6 Ayat I (c)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
PERMENKES No.12/ 2012 ttg AKREDITASI RS
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA
Pasal 16
1. Pemerintah dan Pemda wajib
mendukung, memotivasi, mendorong
dan memperlancar proses pelaksanaan
Akreditasi untuk semua RS.
2. Pemerintah dan Pemda dapat
memberikan bantuan pembiayaan
kepada RS untuk proses akreditasi.
3. Bantuan pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersumber dari
APBN, APBD atau sumber lain yang sah
sesuai ketentuan peraturan perUUan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
1. Menteri melalui DirJen melakukan
pembinaan dan pengawasan dalam
penyelenggaraan Akreditasi
2. Pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan
mengikutsertakan PemDa, BPRS
dan Asosiasi Perumahsakitan.

37. AKREDITASI RS

38. 10

39. 11

40. 12

42. 14

43. CONTOH PROSES PENGOLAHAN
LIMBAH MEDIS
Kegiatan penghasil
limbah
Pengumpulan limbah
Penyimpanan
jarum
Penyimpanan
limbah
Insinerator
TPA

44. Implementasi Program GREEN HOSPITAL (2)
() Program Daur Ulang Limbah