1. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DALAM APBD DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

2. DANA PERIMBANGAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN DBH DAU DAK DANA OTSUS PAPUA DANA OTSUS NAD DANA INFRAS PAPUA TAMBAH AN PENGHASILAN GURU DANA PENYES DBH PBB DBH PPH DBH KEHUTANAN DBH PERT UM DBH PERIKANAN DBH MIGAS DBH CUKAI DBH PAJAK DBH SDA DANA INFRAS PAPUA BARAT Transfer Ke Daerah DANA OTSUS PAPUA BARAT DBH PANAS BUMI DANA INSENTIF DAERAH Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah TUNJANGAN PROFESI GURU DANA OTSUS B O S

4. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

6. NO URAIAN WAKTU KET A. KUA, PPAS dan RAPBD 1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni 1 bulan 3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD Pertengahan bulan Juni 3 minggu 4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir bulan Juli 5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu 6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan 7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan 8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (bulan Nopember) 9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember) 10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi Akhir Desember (31 Desember)

7. KEBIJAKAN PENGANGGARAN DALAM APBD AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF

8. PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS PERMENDAGRI 20/2009

14. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 01 PENDIDIKAN 1 01 xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 xx 16 01 Pembangunan gedung sekolah 1 01 xx 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1 01 xx 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 xx 16 04 Penambahan ruang guru sekolah 1 01 xx 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1 01 xx 16 06 Pembangunan ruang locker siswa 1 01 xx 16 79 dst …………

15. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 02 KESEHATAN 1 02 xx 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 xx 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 xx 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1 02 xx 15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin 1 02 xx 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1 02 xx 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 02 xx 15 07 Dst……………..

16. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 03 PEKERJAAN UMUM 1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1 03 xx 15 01 Perencanaan pembangunan jalan 1 03 xx 15 02 Survei kontur jalan dan jembatan 1 03 xx 15 03 Pembangunan jalan 1 03 xx 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan 1 03 xx 15 05 Pembangunan jembatan 1 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 xx 15 07 Dst……………..

17. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1 08 xx 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 08 xx 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1 08 xx 16 02 Koordinasi penilaian langit biru 1 08 xx 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 08 xx 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1 08 xx 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 1 08 xx 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1 08 xx 16 07 Pengkajian dampak lingkungan 1 08 xx 16 ... Dst...........

18. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 xx 15 Program Keluarga Berencana 1 12 xx 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1 12 xx 15 02 Pelayanan KIE 1 12 xx 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1 12 xx 15 04 Promosi Pelayanan Khiba 1 12 xx 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 xx 15 06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 12 xx 15 07 Dst…………….. 1 12 xx 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 12 xx 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1 12 xx 16 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 1 12 xx 16 03 Dst……………..

19. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 2 01 PERTANIAN 2 01 xx 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 2 01 xx 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 2 01 xx 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 01 xx 18 08 Dst……………..

21. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)... PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN … .. Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian Organisasi : 2.01.x.xx xx Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) PENJELASAN 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 X 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan 2 1 X 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 1.000.000.000 DAK L H TA 2011 PMK No : 126/PMK.07/2010

26. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN DAK BIDANG .................... Formulir RKA - SKPD 2.2.1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… . Organisasi : x. xx. xx. … Program : x. xx. xx. xx. ………………… . Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………… . Lokasi kegiatan : …………………. Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................) Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................) Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................) Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................) Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja D A K Dana Pendamping Jumlah Capaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%) Masukan Keluaran Hasil 1.100.000.000 Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) volume satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6=(3 x 5) x x x xx xx Jumlah …… ..,tanggal……….. Kepala SKPD (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan

27. KEGIATAN LANJUTAN Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009

31. TERIMA KASIH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELP/FAX 021 3504042