SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 33
Jalan ProduksI Lumbung Pangan
Kegiatan DAK  B idang  P ertanian 2012 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Perbandingan kegiatan DAK 2012 dan 2011
1. Perluasan Areal Pertanian Meliputi : cetak sawah, pembukaan lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,  dan  pengembangan areal hijauan pakan ternak  : 1.1   Cetak sawah 1.2 Pembukaan Lahan Kering untuk tanaman  pangan, hortikultura dan perkebunan 1.3 Pengembangan Areal Hijauan Pakan Ternak
2. Penyediaan Prasarana  dan Sarana   Pengelolaan Air Meliputi : Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani   (JITUT), Jaringan Irigasi Desa  (JIDES),  Irigasi Air Tanah dan Embung. 2. 1   Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani  (JITUT) 2.2  Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 2.3  Irigasi Air Tanah 2.4  Embung
CONTOH JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES)
CONTOH PEMBANGUNAN DAM DAN IRIGASI AIR PERMUKAAN
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI (TERMASUK JEMBATAN) DI AREAL PERKEBUNAN
CONTOH GAMBAR UPPO
CONTOH KEGIATAN OPTIMASI LAHAN PERTANIAN
4 . Penyediaan Gudang  Cadangan Pangan  Pemerintah Penyediaan gudang cadangan pemerintah dilaksanakan sesuai ketersediaan dan kondisi daerah. Dalam pembangunan gudang, bisa dilengkapi dengan lantai jemur
5 . PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI PENYULUHAN DI  TINGKAT KECAMATAN Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan adalah kelembagaan penyuluh pemerintah pada tingkat kecamatan sebagai tempat pertemuan para penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan proses pembelajaran melalui percontohan serta pengembangan model usahatani bagi pelaku usaha. Dana DAK boleh untuk pembangunan (bagi kecamatan yang belum ada Balai Penyuluhan) atau rehabilitasi atau renovasi. Untuk Kabupaten/Kota yang sudah memiliki gedung Balai Penyuluhan pada semua Kecamatan, maka DAK Pertanian 2012 bisa digunakan untuk pengadaan sarana, seperti kendaraan operasional roda dua (untuk penyuluh dan mantri tani) dan perangkat alat bantu penyuluhan. Apabila di lokasi Balai Penyuluhan belum ada aliran listrik, dana DAK Pertanian bisa digunakan untuk pengadaan genset sebagai sumber listrik.
CONTOH BALAI PENYULUHAN DI TINGKAT KECAMATAN
6. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Balai  Perbenihan/Perbibitan. ,[object Object]
6.3 Penyediaan Prasarana dan  Sarana Balai   Perbenihan/   Perbibitan Perkebunan ,[object Object],[object Object],6.2.1. Pengembangan Benih Buah 6.2.2.Pengembagan Benih Sayuran dan Tanaman Biofarmaka 6.2.3. Benih Florikultura 6.4  Balai Perbibitan Ternak
[object Object],Penyediaan prasarana dan sarana Pusat/Pos/Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB adalah pembangunan/rehabilitasi gedung dan sarana penunjangnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Pusat/Pos/Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan. Untuk mendukung operasional Pusat/Pos/Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB diperbolehkan untuk pengadaan kendaraan roda dua untuk Inseminator.
8. Penanganan Pasca Panen Penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan adalah tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen, meliputi alat/mesin:  thresher, dryer dan kelengkapannya, dan Rice Milling Unit dan kelengkapannya. Alat pasca panen tersebut bisa dihibahkan kepada kelompok tani, gapoktan, kelompok lumbung pangan masyarakat dan kelompok kelembagaan tani lainnya yang  bisa memanfaatkan fasilitas alat/mesin pasca panen. Di bidang peternakan, penanganan pasca panen dalam bentuk Rumah Potong Hewan (RPH)
DAK Bidang Pertanian  tidak boleh digunakan untuk pengadaan b arang habis pakai seperti benih semusim, pupuk zeolit, pestisida, vaksin,  obat ternak, pakan ternak dan barang (bahan) habis Pakai lainnya.  DAK Bidang Pertanian juga  tidak boleh digunakan untuk pengadaan : mobil (termasuk pick up),  dan  mebelair  serta  komputer/laptop.
MEKANISME PELAPORAN DAK BIDANG PERTANIAN Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang Pertanian menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi pelaksanaan DAK kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, Gubernur, dan Kepala Dinas/   Badan lingkup Pertanian   Provinsi .
Lanjutan..... Format laporan triwulan mengacu pada format yang tertuang pada lampiran dari Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor  :  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus . 0239/M.PPN/11/2008 SE 1722/MK 07/2008 900/3556/SJ
Pelaporan DAK mengikuti alur laporan evaluasi pemanfaatan DAK sebagaimana yang ada di SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), nomor : sebagaimana diaagram berikut : Perencanaan (Planning) Pelaksanaan (Actuating) Hasil  (Result) 0239/M.PPN/11/2008 SE 1722/MK 07/2008 900/3556/SJ
Lanjutan…… ,[object Object],[email_address]
Lanjutan…… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Lanjutan…
Lanjutan…… ,[object Object]
[object Object],Lanjutan…
Reward dan Punishment untuk pengalokasian DAK 2013 Tingkat  ketaatan  pelaporan, evaluasi terhadap  pelaksanaan di lapangan , tingkat  serapan  dan tingkat  ketaatan pada Juknis  dalam penggunaan DAK 2011 dan 2012 akan dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap pengalokasian anggaran tahun 2012. Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan meliputi  keluaran (output), hasil (outcomes)  dan  dampak (impact).
Laporan Kemajuan Per Triwulan DAK Tahun 2012
Jenis Kegiatan yang Dilaporkan Pada Laporan Triwulanan  DAK 2012
Perencanaan kegiatan dak 2012
[object Object],[object Object],[object Object],[email_address]
TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjang
Pola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjangPola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjang
Pola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjangKhairul Amri
 
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMDRoadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMDMulat Destawan
 
Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017
Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017
Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017bramantiyo marjuki
 
Pengelolaan alsintan pandih batu (yuti)
Pengelolaan alsintan   pandih batu (yuti)Pengelolaan alsintan   pandih batu (yuti)
Pengelolaan alsintan pandih batu (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrualKapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accruals hartono
 
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokalVonny Soru
 
Manajemen usaha pelayanan jasa alat mesin
Manajemen usaha pelayanan jasa alat mesinManajemen usaha pelayanan jasa alat mesin
Manajemen usaha pelayanan jasa alat mesinKhairul Amri
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBIPROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBIPanembahan Senopati Sudarmanto
 

Was ist angesagt? (20)

Pola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjang
Pola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjangPola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjang
Pola pengembangan kelembagaan upja untuk menunjang
 
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMDRoadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
 
Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017
Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017
Final Report WWF Landcover and High Conservation Area Mapping, North Borneo 2017
 
Pengelolaan alsintan pandih batu (yuti)
Pengelolaan alsintan   pandih batu (yuti)Pengelolaan alsintan   pandih batu (yuti)
Pengelolaan alsintan pandih batu (yuti)
 
Laphir BPTP 2018
Laphir BPTP 2018Laphir BPTP 2018
Laphir BPTP 2018
 
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrualKapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
 
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokal
 
Manajemen usaha pelayanan jasa alat mesin
Manajemen usaha pelayanan jasa alat mesinManajemen usaha pelayanan jasa alat mesin
Manajemen usaha pelayanan jasa alat mesin
 
Laphir 2017
Laphir 2017Laphir 2017
Laphir 2017
 
Laphir bptp sumsel ta 2015
Laphir bptp sumsel ta 2015Laphir bptp sumsel ta 2015
Laphir bptp sumsel ta 2015
 
31157 65000-1-pb
31157 65000-1-pb31157 65000-1-pb
31157 65000-1-pb
 
2017
20172017
2017
 
DIPA BPTP Sumsel 2018
DIPA BPTP Sumsel 2018DIPA BPTP Sumsel 2018
DIPA BPTP Sumsel 2018
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBIPROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
 
Kostratani
KostrataniKostratani
Kostratani
 
Pk 2016 ok
Pk 2016 okPk 2016 ok
Pk 2016 ok
 
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYARREVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
 
Bab 7 rev 02
Bab 7 rev 02Bab 7 rev 02
Bab 7 rev 02
 
Rpt spn 2017
Rpt spn 2017Rpt spn 2017
Rpt spn 2017
 

Andere mochten auch

Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14
Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14
Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14Begawan Lereng Muria
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasiandhika1412
 
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiArfan Fahmi
 
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiPedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiDadang Solihin
 
Konsep Monitoring dan Evaluasi
Konsep Monitoring dan Evaluasi Konsep Monitoring dan Evaluasi
Konsep Monitoring dan Evaluasi Dadang Solihin
 

Andere mochten auch (11)

Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14
Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14
Laporan kegitan penyuluhan pertanian 14
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi
 
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
 
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasiLaporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasi
 
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiPedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 
Konsep Monitoring dan Evaluasi
Konsep Monitoring dan Evaluasi Konsep Monitoring dan Evaluasi
Konsep Monitoring dan Evaluasi
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 

Ähnlich wie Optimalisasi Lumbung Pangan

2.0. pedoman teknis bantuan alsintan 2012
2.0. pedoman teknis bantuan alsintan 20122.0. pedoman teknis bantuan alsintan 2012
2.0. pedoman teknis bantuan alsintan 2012Aznar Ismail
 
Laporan kinerja-kementan2011
Laporan kinerja-kementan2011Laporan kinerja-kementan2011
Laporan kinerja-kementan2011Fakhrurrazi Harun
 
Permentan 25-08
Permentan 25-08Permentan 25-08
Permentan 25-08Ismed Nur
 
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
DAU SOSDES 2022.pptx
DAU SOSDES 2022.pptxDAU SOSDES 2022.pptx
DAU SOSDES 2022.pptxAliRofii6
 
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boykeProfil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boykePertanianburu
 
Laporan akhir kegiatan monev 2020
Laporan akhir kegiatan monev 2020Laporan akhir kegiatan monev 2020
Laporan akhir kegiatan monev 2020Ferdy Makonda
 
Renstra ketahanan pangan 2014 2019
Renstra ketahanan pangan 2014 2019Renstra ketahanan pangan 2014 2019
Renstra ketahanan pangan 2014 2019fionarazqa
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdfCandraWiaya1
 
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docxJUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docxNoLopi
 
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014Dpc Pkb Aceh Tamiang
 

Ähnlich wie Optimalisasi Lumbung Pangan (20)

Lakip bptp sumsel 2011
Lakip bptp sumsel 2011Lakip bptp sumsel 2011
Lakip bptp sumsel 2011
 
2.0. pedoman teknis bantuan alsintan 2012
2.0. pedoman teknis bantuan alsintan 20122.0. pedoman teknis bantuan alsintan 2012
2.0. pedoman teknis bantuan alsintan 2012
 
Laporan kinerja-kementan2011
Laporan kinerja-kementan2011Laporan kinerja-kementan2011
Laporan kinerja-kementan2011
 
Permentan 25-08
Permentan 25-08Permentan 25-08
Permentan 25-08
 
Lakip bptp sumsel 2010
Lakip bptp sumsel 2010Lakip bptp sumsel 2010
Lakip bptp sumsel 2010
 
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
Pedoman teknis pengembangan unit pengolah pupuk organik (uppo) 2014
 
Laphir balai 2021.pdf
Laphir balai 2021.pdfLaphir balai 2021.pdf
Laphir balai 2021.pdf
 
Laporan pkl yuk piks 2
Laporan pkl yuk piks 2Laporan pkl yuk piks 2
Laporan pkl yuk piks 2
 
5. PSP.ppt
5. PSP.ppt5. PSP.ppt
5. PSP.ppt
 
5. PSP.ppt
5. PSP.ppt5. PSP.ppt
5. PSP.ppt
 
DAU SOSDES 2022.pptx
DAU SOSDES 2022.pptxDAU SOSDES 2022.pptx
DAU SOSDES 2022.pptx
 
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boykeProfil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
Profil dinas pertanian kabupaten buru bappeda boyke
 
Laporan akhir 2013 balai.final cover..
Laporan akhir 2013 balai.final   cover..Laporan akhir 2013 balai.final   cover..
Laporan akhir 2013 balai.final cover..
 
Laporan akhir kegiatan monev 2020
Laporan akhir kegiatan monev 2020Laporan akhir kegiatan monev 2020
Laporan akhir kegiatan monev 2020
 
Renstra ketahanan pangan 2014 2019
Renstra ketahanan pangan 2014 2019Renstra ketahanan pangan 2014 2019
Renstra ketahanan pangan 2014 2019
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
 
Lakip BPTP Sumsel
Lakip BPTP SumselLakip BPTP Sumsel
Lakip BPTP Sumsel
 
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
 
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docxJUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
 
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
Pedoman teknis pengembangan system of rice intensification ta. 2014
 

Mehr von BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG

54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosialBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukimanBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 

Mehr von BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG (20)

Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018
 
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
 
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
 
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
 
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
Sos dak 2012   transportasi perdesaanSos dak 2012   transportasi perdesaan
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
 
Sos dak 2012 sarana perdagangan
Sos dak 2012   sarana perdaganganSos dak 2012   sarana perdagangan
Sos dak 2012 sarana perdagangan
 
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012   prasarana pemerintahan daerahSos dak 2012   prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
 
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
Sos dak 2012   pendidikan (sd)Sos dak 2012   pendidikan (sd)
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
 
Sos dak 2012 lingkungan hidup
Sos dak 2012   lingkungan hidupSos dak 2012   lingkungan hidup
Sos dak 2012 lingkungan hidup
 
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012   keselamatan transportasi daratSos dak 2012   keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
 
Sos dak 2012 kesehatan
Sos dak 2012   kesehatanSos dak 2012   kesehatan
Sos dak 2012 kesehatan
 
Sos dak 2012 keluarga berencana
Sos dak 2012   keluarga berencanaSos dak 2012   keluarga berencana
Sos dak 2012 keluarga berencana
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Sos dak 2012 kehutanan
Sos dak 2012   kehutananSos dak 2012   kehutanan
Sos dak 2012 kehutanan
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 
Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal
Sos dak 2012   sarpras daerah tertinggalSos dak 2012   sarpras daerah tertinggal
Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 
Paparan bappenas.unlocked
Paparan bappenas.unlockedPaparan bappenas.unlocked
Paparan bappenas.unlocked
 

Optimalisasi Lumbung Pangan

  • 2.
  • 4. 1. Perluasan Areal Pertanian Meliputi : cetak sawah, pembukaan lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan pengembangan areal hijauan pakan ternak : 1.1 Cetak sawah 1.2 Pembukaan Lahan Kering untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 1.3 Pengembangan Areal Hijauan Pakan Ternak
  • 5. 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Meliputi : Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Irigasi Air Tanah dan Embung. 2. 1 Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 2.2 Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 2.3 Irigasi Air Tanah 2.4 Embung
  • 6. CONTOH JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES)
  • 7. CONTOH PEMBANGUNAN DAM DAN IRIGASI AIR PERMUKAAN
  • 8.
  • 9. PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI (TERMASUK JEMBATAN) DI AREAL PERKEBUNAN
  • 11. CONTOH KEGIATAN OPTIMASI LAHAN PERTANIAN
  • 12. 4 . Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Penyediaan gudang cadangan pemerintah dilaksanakan sesuai ketersediaan dan kondisi daerah. Dalam pembangunan gudang, bisa dilengkapi dengan lantai jemur
  • 13. 5 . PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI PENYULUHAN DI TINGKAT KECAMATAN Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan adalah kelembagaan penyuluh pemerintah pada tingkat kecamatan sebagai tempat pertemuan para penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan proses pembelajaran melalui percontohan serta pengembangan model usahatani bagi pelaku usaha. Dana DAK boleh untuk pembangunan (bagi kecamatan yang belum ada Balai Penyuluhan) atau rehabilitasi atau renovasi. Untuk Kabupaten/Kota yang sudah memiliki gedung Balai Penyuluhan pada semua Kecamatan, maka DAK Pertanian 2012 bisa digunakan untuk pengadaan sarana, seperti kendaraan operasional roda dua (untuk penyuluh dan mantri tani) dan perangkat alat bantu penyuluhan. Apabila di lokasi Balai Penyuluhan belum ada aliran listrik, dana DAK Pertanian bisa digunakan untuk pengadaan genset sebagai sumber listrik.
  • 14. CONTOH BALAI PENYULUHAN DI TINGKAT KECAMATAN
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. 8. Penanganan Pasca Panen Penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan adalah tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen, meliputi alat/mesin: thresher, dryer dan kelengkapannya, dan Rice Milling Unit dan kelengkapannya. Alat pasca panen tersebut bisa dihibahkan kepada kelompok tani, gapoktan, kelompok lumbung pangan masyarakat dan kelompok kelembagaan tani lainnya yang bisa memanfaatkan fasilitas alat/mesin pasca panen. Di bidang peternakan, penanganan pasca panen dalam bentuk Rumah Potong Hewan (RPH)
  • 19. DAK Bidang Pertanian tidak boleh digunakan untuk pengadaan b arang habis pakai seperti benih semusim, pupuk zeolit, pestisida, vaksin, obat ternak, pakan ternak dan barang (bahan) habis Pakai lainnya. DAK Bidang Pertanian juga tidak boleh digunakan untuk pengadaan : mobil (termasuk pick up), dan mebelair serta komputer/laptop.
  • 20. MEKANISME PELAPORAN DAK BIDANG PERTANIAN Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang Pertanian menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi pelaksanaan DAK kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, Gubernur, dan Kepala Dinas/ Badan lingkup Pertanian Provinsi .
  • 21. Lanjutan..... Format laporan triwulan mengacu pada format yang tertuang pada lampiran dari Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus . 0239/M.PPN/11/2008 SE 1722/MK 07/2008 900/3556/SJ
  • 22. Pelaporan DAK mengikuti alur laporan evaluasi pemanfaatan DAK sebagaimana yang ada di SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), nomor : sebagaimana diaagram berikut : Perencanaan (Planning) Pelaksanaan (Actuating) Hasil (Result) 0239/M.PPN/11/2008 SE 1722/MK 07/2008 900/3556/SJ
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28. Reward dan Punishment untuk pengalokasian DAK 2013 Tingkat ketaatan pelaporan, evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan , tingkat serapan dan tingkat ketaatan pada Juknis dalam penggunaan DAK 2011 dan 2012 akan dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap pengalokasian anggaran tahun 2012. Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan meliputi keluaran (output), hasil (outcomes) dan dampak (impact).
  • 29. Laporan Kemajuan Per Triwulan DAK Tahun 2012
  • 30. Jenis Kegiatan yang Dilaporkan Pada Laporan Triwulanan DAK 2012
  • 32.