SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi manusia adalah:
1. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia, artinya
bila tidak ada hak ini maka tidak bisa menjadi
manusia
2. Ada sejak lahir
3. Tidak dapat diberi maupun diambil
4. Bersifat universal, artinya semua manusia
tidak memandang asal usul, tempat tinggal,
agama, warna kulit pasti memilikinya
PERKEMBANGAN HAM
1. MAGNA CHARTA (Piagam Agung 1215):
suatu dokumen yang mencatat beberapa hak
yang diberikan Raja John dari Inggris kepada
beberapa bangsawan yang berkaitan dengan
pembatsan kekuasaan raja.
2. BILL of RIGHTS (Undang Undang Hak,
1689) suatu undang undang yang diterima
Parlemen Inggris setelah Revolusi tak
berdarah ( The Glorious Revolution of
1688)
Lanjutan perkembangan Ham
3. DECLARATION des DROITS de
L’HOMME ET DU CITOYEN
( Pernyataan hak-hak manusia dan
warganegara, 1789): Suatu naskah
yang dicetuskan pada permulaan
Revolusi Perancis, sebagai perlawanan
terhadap kesewenangan dari rezim
lama.
Lanjutan perkembangan Ham
4. BILL of RIGHTS ( Undang-undang
Hak): suatu naskah yang disusun oleh
Rakyat Amerika dalam tahun 1779,
dan menjadi bagian dari Undang
undang Dasar Amerika tahun 1791.
“EMPAT NASKAH TERSEBUT LEBIH
BERISIKAN HAK YANG BERSIFAT
POLITIS”
HAK SIPIL DAN POLITIK
• Hak atas hidup
• Hak atas kebebasan dan keamanan
• Hak atas kesamaan di muka badan peradilan
• Hak atas lebebasan berfikir dan beragama
• Hak atas kebebasan berpendapat
• Hak atas kebebasan berkumpul secara
damai
• Hak untuk berserikat
PERLUASAN HAM: Hak Ekosob
• Implementasi HAM dinegara-negara modern
terdahulu dengan prinsip laissez-faire liberalism
ternyata mengakibatkan krisis-krisis ekonomi di
negara industri (‘29-’34) termasuk Amerika.
• Presiden Amerika (Franklin D Roosevelt) mensikapi
dengan rumusan HAM:
(1) Freedom of Speech; (2) Freedom of Religion; (3)
Freedom from fear dan (4) Fredom from want.
Lanjutan perluasan HAM
• Amerika mengatasi krisis ekonomi
dengan menerapkan kebijakan “pajak
progresif”
• Hasil selisih dari pajak progresif
digunakan untuk memberikan bantuan
modal bagi industri-industri yang
“gulung tikar”
HAK EKOSOB
• Hak atas pekerjaan
• Hak untuk membentuk serikat sekerja
• Hak atas jaminan hari tua (pensiun)
• Hak atas tingkat kehidupan yang layak
bagi dirinya dan keluarganya
Universalisasi HAM
• Tahun 1946
BERDIRI KOMISI HAK HAK ASASI
DI PERSERIKATAN BANGSA
BANGSA
• Tahun 1948
UNIVERSAL DECLARATION of
HUMAN RIGHTS
Lanjutan universalisasi
• Tahun 1966
• COVENANT on ECONOMIC, SOCIAL
and CULTURAL RIGHTS
• COVENANT on CIVIL and POLITICAL
RIGHTS
(Sifat: PERJANJIAN: mengikat
secara yuridis)
Lanjutan universalisasi
• Tahun 1976
DIRATIFIKASI OLEH NEGARA-
NEGARA ANGGOTA PBB
HAM DI NSB
• RELATIVISME KULTURAL
Semua kebudayaan mempunyai hak
hidup serta martabat yang sama, yang
harus dihormati
• Masalah utama:
menyelaraskan nilai-nilai tradisional
yang dianggap masih relevan dengan
standard internasional mengenai HAM
AFRICAN CHARTER on HUMAN and
PEOPLE RIGHTS (1987)
• Tradisi dan nilai-nilai peradaban Afrika
harus memberi inspirasi kepada dan
tercermin dalam pemikiran mengenai hak-
hak manusia dan bangsa.
• Bahwa memiliki hak dan kebebasan
mencakup melaksanakan kewajiban.
Lanjutan African
• Pentingnya peranan keluarga karena
keluarga merupakan kesatuan alamiah
dan dasar masyarakat
• Individu mempunyai kewajiban
terhadap keluarga, masyarakat dan
negara
CAIRO DECLARATION on HUMAN
RIGHTS (1990)
• Semua hak dan kebebasan yang terumus
dalam deklarasi tunduk pada syariah
Islam
• Hak politik dibatasi dengan ketentuan
bahwa hal itu harus dilakukan sedemikian
rupa sehingga tidak bertetangan dengan
asas-asa syariah
• Semua Individu adalah sama di muka
hukum
Lanjutan Cairo...
• Keluarga merupakan dasar masyarakat
• Hak ekonomi merupakan prioritas.
SINGAPORE WHITE PAPER on
SHARED VALUES (1991)
• Kepentingan negara di atas kepentingan
komunitas dan kepentingan masyarakat di
atas kepentingan pribadi
• Keluarga sebagai kesatuan dasar
masyarakat
• Dukungan masyarakat serta respek untuk
individu
Lanjutan Singapore….
• Pendapat yang berbeda harus
diakomodasikan dan dicarikan
konsensus
• Harmoni rasial dan religius
PELANGGARAN HAM
• Setiap perbuatan seseorang/ kelompok
orang, termasuk aparat negara
• disengaja atau tidak disengaja
• secara hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan mencabut HAM seseorang,
kelompok orang
• Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang
adil & benar, berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesiaMystic333
 
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Agus Santoso
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARAPPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARADAYURIKA
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Lawguntorotama
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnurulrp
 
Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)
Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)
Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)fikri asyura
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 

Was ist angesagt? (20)

PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARAPPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahPengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
 
Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)
Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)
Rule of law dan ham (modul etika, profesional dan humaniora)
 
Presentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAMPresentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAM
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (13)

cercavila GASTRO & ART '15
cercavila GASTRO & ART '15cercavila GASTRO & ART '15
cercavila GASTRO & ART '15
 
ProZorro Dnipro
ProZorro DniproProZorro Dnipro
ProZorro Dnipro
 
Carbohidratos
CarbohidratosCarbohidratos
Carbohidratos
 
Evaluation question 4
Evaluation question 4Evaluation question 4
Evaluation question 4
 
Ite ovuefe famous cv2
Ite ovuefe famous cv2Ite ovuefe famous cv2
Ite ovuefe famous cv2
 
Why media studies
Why media studiesWhy media studies
Why media studies
 
Aeroporto di Firenze
Aeroporto di FirenzeAeroporto di Firenze
Aeroporto di Firenze
 
Las Tres Gracias de Rubens
Las Tres Gracias de RubensLas Tres Gracias de Rubens
Las Tres Gracias de Rubens
 
Ejercicio de Epigrafía 5
Ejercicio de Epigrafía 5Ejercicio de Epigrafía 5
Ejercicio de Epigrafía 5
 
Dental implants
Dental implantsDental implants
Dental implants
 
Dr. Sneha Rajguru
Dr. Sneha RajguruDr. Sneha Rajguru
Dr. Sneha Rajguru
 
франсуа вієт
франсуа вієтфрансуа вієт
франсуа вієт
 
Logotipo
LogotipoLogotipo
Logotipo
 

Ähnlich wie Hak Asasi Manusia

Sejarah lahir asasi manusia ppt
Sejarah lahir asasi manusia pptSejarah lahir asasi manusia ppt
Sejarah lahir asasi manusia pptUnivers
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusiaom makplus
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptFotografie
 
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).pptNegara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).pptAnggaHermawan28
 
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasilaMahifal Ginting
 
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasilaMahifal Ginting
 
Konsep Dasar Hukum dan HAM IPS
Konsep Dasar Hukum dan HAM IPSKonsep Dasar Hukum dan HAM IPS
Konsep Dasar Hukum dan HAM IPSSiti Hardiyanti
 
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugasMakalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugasGuru Ades Marsela
 
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARALION_354
 
Konsep HAM XI 1.pptx
Konsep HAM XI 1.pptxKonsep HAM XI 1.pptx
Konsep HAM XI 1.pptxSugaraAja
 
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.pptNegara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.pptrahmataliw12
 
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpentHak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpentAhmadAhadiYusufSetya
 
Hak asasi manusia_Presentasi PKn
Hak asasi manusia_Presentasi PKnHak asasi manusia_Presentasi PKn
Hak asasi manusia_Presentasi PKnKhansa Hanun
 
Konsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusiaKonsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusiaagunges
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaDoan Gabriel Silalahi
 

Ähnlich wie Hak Asasi Manusia (20)

Sejarah lahir asasi manusia ppt
Sejarah lahir asasi manusia pptSejarah lahir asasi manusia ppt
Sejarah lahir asasi manusia ppt
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
 
Bab hak asasi-manusia
Bab hak asasi-manusiaBab hak asasi-manusia
Bab hak asasi-manusia
 
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).pptNegara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9).ppt
 
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
 
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
 
Konsep Dasar Hukum dan HAM IPS
Konsep Dasar Hukum dan HAM IPSKonsep Dasar Hukum dan HAM IPS
Konsep Dasar Hukum dan HAM IPS
 
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugasMakalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
 
Konsep HAM XI 1.pptx
Konsep HAM XI 1.pptxKonsep HAM XI 1.pptx
Konsep HAM XI 1.pptx
 
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.pptNegara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.ppt
Negara Hukum Rule of Law dan HAM (Slide 9) Tugas PKN.ppt
 
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpentHak Assii manuasia adalah bagian terpent
Hak Assii manuasia adalah bagian terpent
 
Hak asasi manusia_Presentasi PKn
Hak asasi manusia_Presentasi PKnHak asasi manusia_Presentasi PKn
Hak asasi manusia_Presentasi PKn
 
Konsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusiaKonsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusia
 
123
123123
123
 
Sejarah hak asasi
Sejarah hak asasiSejarah hak asasi
Sejarah hak asasi
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusia
 
PPT HUKUM HAM.ppt
PPT HUKUM HAM.pptPPT HUKUM HAM.ppt
PPT HUKUM HAM.ppt
 

Mehr von Fair Nurfachrizi

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalFair Nurfachrizi
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaFair Nurfachrizi
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatFair Nurfachrizi
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraFair Nurfachrizi
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaFair Nurfachrizi
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiFair Nurfachrizi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluFair Nurfachrizi
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiFair Nurfachrizi
 

Mehr von Fair Nurfachrizi (20)

Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem PemiluPemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 

Kürzlich hochgeladen

Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 

Hak Asasi Manusia

  • 1. HAK ASASI MANUSIA Hak asasi manusia adalah: 1. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia, artinya bila tidak ada hak ini maka tidak bisa menjadi manusia 2. Ada sejak lahir 3. Tidak dapat diberi maupun diambil 4. Bersifat universal, artinya semua manusia tidak memandang asal usul, tempat tinggal, agama, warna kulit pasti memilikinya
  • 2. PERKEMBANGAN HAM 1. MAGNA CHARTA (Piagam Agung 1215): suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan yang berkaitan dengan pembatsan kekuasaan raja. 2. BILL of RIGHTS (Undang Undang Hak, 1689) suatu undang undang yang diterima Parlemen Inggris setelah Revolusi tak berdarah ( The Glorious Revolution of 1688)
  • 3. Lanjutan perkembangan Ham 3. DECLARATION des DROITS de L’HOMME ET DU CITOYEN ( Pernyataan hak-hak manusia dan warganegara, 1789): Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
  • 4. Lanjutan perkembangan Ham 4. BILL of RIGHTS ( Undang-undang Hak): suatu naskah yang disusun oleh Rakyat Amerika dalam tahun 1779, dan menjadi bagian dari Undang undang Dasar Amerika tahun 1791. “EMPAT NASKAH TERSEBUT LEBIH BERISIKAN HAK YANG BERSIFAT POLITIS”
  • 5. HAK SIPIL DAN POLITIK • Hak atas hidup • Hak atas kebebasan dan keamanan • Hak atas kesamaan di muka badan peradilan • Hak atas lebebasan berfikir dan beragama • Hak atas kebebasan berpendapat • Hak atas kebebasan berkumpul secara damai • Hak untuk berserikat
  • 6. PERLUASAN HAM: Hak Ekosob • Implementasi HAM dinegara-negara modern terdahulu dengan prinsip laissez-faire liberalism ternyata mengakibatkan krisis-krisis ekonomi di negara industri (‘29-’34) termasuk Amerika. • Presiden Amerika (Franklin D Roosevelt) mensikapi dengan rumusan HAM: (1) Freedom of Speech; (2) Freedom of Religion; (3) Freedom from fear dan (4) Fredom from want.
  • 7. Lanjutan perluasan HAM • Amerika mengatasi krisis ekonomi dengan menerapkan kebijakan “pajak progresif” • Hasil selisih dari pajak progresif digunakan untuk memberikan bantuan modal bagi industri-industri yang “gulung tikar”
  • 8. HAK EKOSOB • Hak atas pekerjaan • Hak untuk membentuk serikat sekerja • Hak atas jaminan hari tua (pensiun) • Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya
  • 9. Universalisasi HAM • Tahun 1946 BERDIRI KOMISI HAK HAK ASASI DI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA • Tahun 1948 UNIVERSAL DECLARATION of HUMAN RIGHTS
  • 10. Lanjutan universalisasi • Tahun 1966 • COVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS • COVENANT on CIVIL and POLITICAL RIGHTS (Sifat: PERJANJIAN: mengikat secara yuridis)
  • 11. Lanjutan universalisasi • Tahun 1976 DIRATIFIKASI OLEH NEGARA- NEGARA ANGGOTA PBB
  • 12. HAM DI NSB • RELATIVISME KULTURAL Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama, yang harus dihormati • Masalah utama: menyelaraskan nilai-nilai tradisional yang dianggap masih relevan dengan standard internasional mengenai HAM
  • 13. AFRICAN CHARTER on HUMAN and PEOPLE RIGHTS (1987) • Tradisi dan nilai-nilai peradaban Afrika harus memberi inspirasi kepada dan tercermin dalam pemikiran mengenai hak- hak manusia dan bangsa. • Bahwa memiliki hak dan kebebasan mencakup melaksanakan kewajiban.
  • 14. Lanjutan African • Pentingnya peranan keluarga karena keluarga merupakan kesatuan alamiah dan dasar masyarakat • Individu mempunyai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat dan negara
  • 15. CAIRO DECLARATION on HUMAN RIGHTS (1990) • Semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariah Islam • Hak politik dibatasi dengan ketentuan bahwa hal itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak bertetangan dengan asas-asa syariah • Semua Individu adalah sama di muka hukum
  • 16. Lanjutan Cairo... • Keluarga merupakan dasar masyarakat • Hak ekonomi merupakan prioritas.
  • 17. SINGAPORE WHITE PAPER on SHARED VALUES (1991) • Kepentingan negara di atas kepentingan komunitas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi • Keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat • Dukungan masyarakat serta respek untuk individu
  • 18. Lanjutan Singapore…. • Pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus • Harmoni rasial dan religius
  • 19. PELANGGARAN HAM • Setiap perbuatan seseorang/ kelompok orang, termasuk aparat negara • disengaja atau tidak disengaja • secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang, kelompok orang • Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil & benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku