Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hak asasi manusia, mulai dari konsep dasarnya, dokumen-dokumen penting yang mempengaruhi perkembangannya seperti Magna Carta dan Deklarasi HAM PBB, serta upaya-upaya untuk mewujudkan universalitas hak asasi manusia di tingkat internasional maupun nasional dengan mempertimbangkan keragaman budaya.
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
Hak Asasi Manusia
1. HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi manusia adalah:
1. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia, artinya
bila tidak ada hak ini maka tidak bisa menjadi
manusia
2. Ada sejak lahir
3. Tidak dapat diberi maupun diambil
4. Bersifat universal, artinya semua manusia
tidak memandang asal usul, tempat tinggal,
agama, warna kulit pasti memilikinya
2. PERKEMBANGAN HAM
1. MAGNA CHARTA (Piagam Agung 1215):
suatu dokumen yang mencatat beberapa hak
yang diberikan Raja John dari Inggris kepada
beberapa bangsawan yang berkaitan dengan
pembatsan kekuasaan raja.
2. BILL of RIGHTS (Undang Undang Hak,
1689) suatu undang undang yang diterima
Parlemen Inggris setelah Revolusi tak
berdarah ( The Glorious Revolution of
1688)
3. Lanjutan perkembangan Ham
3. DECLARATION des DROITS de
L’HOMME ET DU CITOYEN
( Pernyataan hak-hak manusia dan
warganegara, 1789): Suatu naskah
yang dicetuskan pada permulaan
Revolusi Perancis, sebagai perlawanan
terhadap kesewenangan dari rezim
lama.
4. Lanjutan perkembangan Ham
4. BILL of RIGHTS ( Undang-undang
Hak): suatu naskah yang disusun oleh
Rakyat Amerika dalam tahun 1779,
dan menjadi bagian dari Undang
undang Dasar Amerika tahun 1791.
“EMPAT NASKAH TERSEBUT LEBIH
BERISIKAN HAK YANG BERSIFAT
POLITIS”
5. HAK SIPIL DAN POLITIK
• Hak atas hidup
• Hak atas kebebasan dan keamanan
• Hak atas kesamaan di muka badan peradilan
• Hak atas lebebasan berfikir dan beragama
• Hak atas kebebasan berpendapat
• Hak atas kebebasan berkumpul secara
damai
• Hak untuk berserikat
6. PERLUASAN HAM: Hak Ekosob
• Implementasi HAM dinegara-negara modern
terdahulu dengan prinsip laissez-faire liberalism
ternyata mengakibatkan krisis-krisis ekonomi di
negara industri (‘29-’34) termasuk Amerika.
• Presiden Amerika (Franklin D Roosevelt) mensikapi
dengan rumusan HAM:
(1) Freedom of Speech; (2) Freedom of Religion; (3)
Freedom from fear dan (4) Fredom from want.
7. Lanjutan perluasan HAM
• Amerika mengatasi krisis ekonomi
dengan menerapkan kebijakan “pajak
progresif”
• Hasil selisih dari pajak progresif
digunakan untuk memberikan bantuan
modal bagi industri-industri yang
“gulung tikar”
8. HAK EKOSOB
• Hak atas pekerjaan
• Hak untuk membentuk serikat sekerja
• Hak atas jaminan hari tua (pensiun)
• Hak atas tingkat kehidupan yang layak
bagi dirinya dan keluarganya
9. Universalisasi HAM
• Tahun 1946
BERDIRI KOMISI HAK HAK ASASI
DI PERSERIKATAN BANGSA
BANGSA
• Tahun 1948
UNIVERSAL DECLARATION of
HUMAN RIGHTS
10. Lanjutan universalisasi
• Tahun 1966
• COVENANT on ECONOMIC, SOCIAL
and CULTURAL RIGHTS
• COVENANT on CIVIL and POLITICAL
RIGHTS
(Sifat: PERJANJIAN: mengikat
secara yuridis)
12. HAM DI NSB
• RELATIVISME KULTURAL
Semua kebudayaan mempunyai hak
hidup serta martabat yang sama, yang
harus dihormati
• Masalah utama:
menyelaraskan nilai-nilai tradisional
yang dianggap masih relevan dengan
standard internasional mengenai HAM
13. AFRICAN CHARTER on HUMAN and
PEOPLE RIGHTS (1987)
• Tradisi dan nilai-nilai peradaban Afrika
harus memberi inspirasi kepada dan
tercermin dalam pemikiran mengenai hak-
hak manusia dan bangsa.
• Bahwa memiliki hak dan kebebasan
mencakup melaksanakan kewajiban.
14. Lanjutan African
• Pentingnya peranan keluarga karena
keluarga merupakan kesatuan alamiah
dan dasar masyarakat
• Individu mempunyai kewajiban
terhadap keluarga, masyarakat dan
negara
15. CAIRO DECLARATION on HUMAN
RIGHTS (1990)
• Semua hak dan kebebasan yang terumus
dalam deklarasi tunduk pada syariah
Islam
• Hak politik dibatasi dengan ketentuan
bahwa hal itu harus dilakukan sedemikian
rupa sehingga tidak bertetangan dengan
asas-asa syariah
• Semua Individu adalah sama di muka
hukum
17. SINGAPORE WHITE PAPER on
SHARED VALUES (1991)
• Kepentingan negara di atas kepentingan
komunitas dan kepentingan masyarakat di
atas kepentingan pribadi
• Keluarga sebagai kesatuan dasar
masyarakat
• Dukungan masyarakat serta respek untuk
individu
19. PELANGGARAN HAM
• Setiap perbuatan seseorang/ kelompok
orang, termasuk aparat negara
• disengaja atau tidak disengaja
• secara hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi dan mencabut HAM seseorang,
kelompok orang
• Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang
adil & benar, berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku