Slide pidato
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•577 views
Dokumen ini berisi laporan akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi Riau. Ringkasan utama adalah pencapaian target anggaran, realisasi program pemerintah provinsi, kerjasama antar daerah, dan prestasi yang dicapai tahun ini.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Slide pidato
Ähnlich wie Slide pidato (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (14)
Slide pidato
- 3. Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Yth. Rekan-rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Yth. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Riau dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cendekiawan, Pemuka Adat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, segenap insan pers, Yth. Encik-encik, Tuan-tuan, dan Puan-puan undangan Majelis yang saya hormati.
- 4. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007AMANAH ACUAN 1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro 3. Pendapatan dan Belanja Daerah 4. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi 5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2013
- 5. 5,900 107 481 6,100 144 522 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK TIDAK BEKERJA PENDUDUK MISKIN 2012 2013 GAMBARAN UMUM Ket: dalam ribu rupiah
- 6. GAMBARAN EKONOMI MAKRO 19.14 6.55 12.58 17.55 5.89 11.66 0 5 10 15 20 25 EKSPOR EKSPOR MIGAS EKSPOR NON MIGAS 2012 2013 Ket: dalam milyar US$
- 7. GAMBARAN EKONOMI MAKRO II 7.82 3.55 6.13 2.61 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pertumbuhan ekonomi tanpa migas pertumbuhan ekonomi dengan migas 2012 2013 Ket: dalam persentase
- 8. Sektor Pertambangan dan Penggalian PDRB dengan migas PDRB tanpa migas 1,47% Rp. 522,24 trilyun Rp. 340,63 trilyun GAMBARAN EKONOMI MAKRO III
- 9. SEKTOR PERTANIAN GAMBARAN EKONOMI MAKRO IV PDRB TANPA MIGAS MENURUT PENGGUNAAN MENURUT LAPANGAN USAHA 28,23% KONSUMSI RUMAH TANGGA 49,14%
- 10. 2012: 3,35% 2013: 8,83% 2013: 8,38% 2012: 3,21% 2013: 8,60% GAMBARAN EKONOMI MAKRO IV INFLASI NASIONAL DUMAIPEKANBARU
- 11. 5.45 4.8 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 2012 2013 PMDN 1.15 1.3 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 2012 2013 PMA GAMBARAN EKONOMI MAKRO IV Ket: - Dalam Juta US Dollar Ket: - Dalam Trilyun Rupiah
- 12. ”Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu Secara Proporsional Melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan Dalam Masyarakat Yang Agamis” VISI ANTARA 2009-2013
- 13. VISI ANTARA 7 PRIORITAS EKONOMI INFRASTRUKTUR KEBUDAYAAN & PARIWISATA SDM REFORMASI BIROKRASI SARANA & PRASARANA LINGKUNGAN HIDUP
- 14. PENDAPATAN DAERAH Rp 6,99 trilyun Rp 6,93 trilyunTARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp 2,75 trilyun Rp 2,48 trilyunTARGET
- 15. PENERIMAAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Rp 146,46 Milyar Rp 139,6 MilyarTARGET DANA PERIMBANGAN Rp 3,61 trilyun Rp 3,79 trilyunTARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 636,21 milyar Rp 658,62 milyarTARGET
- 17. 2013 26 urusan wajib & 8 urusan pilihan dilaksanakan PEMERINTAH PROV. RIAU Urusan Wajib: 369 program dan 2.890 kegiatan mencapai Rp 4,49 trilyun dengan realisasi keuangan 86,23 persen dan fisik 85,53 persen PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH urusan pilihan: 86 program dan 654 kegiatan sebesar Rp 441,50 milyar dengan realisasi keuangan 82,75 persen dan fisik 8,54 persen
- 18. Tahun 2013 - diterima dari: Kementerian Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Sosial, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - dilaksanakan: 9 SKPD - anggaran: Rp 118,9 milyar - realisasi keuangan: Rp 106 milyar atau 89,21 persen - realisasi fisik: 96% TUGAS PEMBANTUAN
- 19. I. KERJASAMA ANTAR DAERAH A. Antar Daerah - pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan - melaksanakan revitalisasi pertanian melalui pengembangan agribisnis sistem terpadu - peningkatan investasi dunia usaha - pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 28 milyar dari APBD Provinsi untuk membangun 640 unit rumah - infrastruktur perdesaan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 26 milyar untuk 47 desa - program Pemberdayaan Desa, telah dialokasikan dana sebesar Rp 30 milyar untuk 5 kelurahan dan 55 desa TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
- 20. B. Antar Provinsi - percepatan pelaksanaan Program MP3EI Koridor Sumatera - percepatan pembangunan jalan tol Sumatera dan dukungan percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda - Kerjasama regional melalui Kerjasama Ekonomi Sub Regional, berupa Forum IMT-GT C. Kerjasama dengan Instansi Vertikal - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Fokorpimda, Komunitas Intelijen Daerah atau Kominda, kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Forum Kerukunan Umat beragama
- 21. D. Pembinaan Batas Wilayah Antar-provinsi Dan Antar- Kabupaten/Kota - Tingkat Provinsi 1) Batas Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi telah tuntas dilaksanakan dengan penandatanganan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi tanggal 29 Mei 2013 2) Batas antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat telah tuntas dilaksanakan dengan penandatanganan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat 26 Juli 2013 3) Batas antar provinsi yang hingga saat ini belum tuntas adalah perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara
- 22. - Tingkat Kabupaten/Kota 1) Batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Menteri Dalam Negeri melalui surat 136.5/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tentang penegasan status ke 5 desa KABUPATEN ROKAN HULU Mahkamah Agung-RI pada Tahun 2012, Menyatakan batal surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor surat 136.5/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tentang penegasan status ke 5 (lima) desa
- 23. E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam - bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, banjir dan tanah longsor serta kabut asap - Pemerintah Provinsi telah membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Asap yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau - Langkah teknis dilakukan melalui Operasi Pemadaman Udara dan Operasi Pemadaman Darat
- 24. 1. Penghargaan Citra Pelayanan Prima atas Prestasi Dalam meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diserahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 2. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Penghargaan sebagai Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 5. Penghargaan lain yang secara tidak langsung diterima oleh Pemerintah Provinsi diraih melalui prestasi gemilang siswa- siswa pada tingkat nasional maupun internasional mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. PRESTASI YANG DICAPAI
- 25. SEKIAN DAN TERIMA KASIH Wabillahi Taufiq wal Hidayah