Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

1. IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Presented by Ir. H.M. ILHAM, MM.
Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
DISHUBKOMINFO PROV. NTB

2. KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA
UU Kerahasiaan Negara
UU Pelayanan Publik
UU Kearsipan
UU KIP merupakan jalan tengah (the third way)
dan moderat dalam memberikan perlindungan
terhadap negara, warga, dan civil society.

3. SISTEMATIKA UU No. 14 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM.
BAB II ASAS DAN TUJUAN.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK.
BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN.
BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI.
BAB VII KOMISI INFORMASI.
BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI
INFORMASI.
BAB IX HUKUM ACARA KOMISI.
BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI.
BAB XI KETENTUAN PIDANA.
BAB XII KETENTUAN LAIN – LAIN.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

4. BADAN PUBLIK
Badan Publik adalah Lembaga eksekutif ,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar
negeri.
INFORMASI
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung
nilai, makna, dan Pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.
INFORMASI PUBLIK
Informasi Publik Adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

5. HAK PEMOHON INFORMASI
(Pasal 4)
KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
(Pasal 5)
1. Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib
mencantumkan sumber dari mana
ia memperoleh Informasi Publik,
baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun
untuk keperluan publikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1.Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2.Setiap orang berhak :
a.Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b.Menghadiri pertemuan publik yang terbuka
untuk umum untuk memperoleh Informasi
Publik;
c.Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang
ini; dan/atau
d.Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
3.Setiap pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut.
4.Setiap pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam
memperoleh Informasi Publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

6. HAK BADAN PUBLIK
(Pasal 6)
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
(Pasal 7)
1.Badan publik wajib menyediakan,
memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah
kewenangannya kepada pemohon
Informasi Publik;
2.Badan Publik wajib menyediakan
Informasi Publik yang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan;
3.Badan Publik harus membangun
dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk
mengelola informasi publik secara
baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah.
1.Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2.Badan Publik berhak menolak memberikan
Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, adalah :
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha
tidak sehat;
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan; dan/atau
e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan.

7. Kewajiban Badan Publik dalam
Penyediaan Informasi Publik
Daftar
Informasi Publik
yang terbuka dan
yang di
kecualikan
Daftar
Informasi
Publik
PPID SOP

8. PPID di Badan Publik
Legali
tas/ SK
Status
/Posisi
Apa dan
Siapa
Tugas
dan
Peran

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
KeterbukaanInformasi Publik
UU No. 14 th 2008
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di badan publik.
SIAPA
?

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan
Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana
dimaksud pada Peraturan ini.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada
atasan PPID.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Perki No. 1
th 2010
Perki No. 1
th 2013
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID,
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan
Publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah.
PP
No. 61 th
2010
PermeNda
gri
No. 35 th
2010

11. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang
bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi
tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Perki No. 1
th 2010
Perki No. 1
th 2013

12. Humas
Dinas
Infokom
Pasal 21 ayat (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit
atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

13. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :
1.Mengkoordinasikan dan mengkonsoladasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi
dari PPID Pembantu.
2.Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
3.Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
4.Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
5.Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik
6.Pengujian Konsekuensi
7. Pengklasifikasian Informasi dan / atau pengubahannya
8.Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya
sebagai Informasi Publik yang dapat di akses, dan
9.Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap orang atas Informasi Publik

14. Permendagri No. 35 Tahun 2010 Ps. 7, ayat (1) Untuk
mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah ditetapkan PPID
PP No. 61 Tahun 2010 Ps. 12, ayat (1) Pejabat yg dpt
ditunjuk sbg PPID di lingkungan Badan Publik Negara yg
berada di Pusat dan Daerah merupakan pejabat yg
membidangi informasi publik
UUNO. 14 TAHUN 2008 Ps. 13, ayat (1) Untuk
mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sedehana
setiap Badan Publik; a. Menunjuk PPID
Aplikasi P P I D
DIP
Pendanaan
Laporan Pelayanan Informasi
S O P
Struktur PPID
Bagan Alur Panduan PPID bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kelengkapan PPID
Ruang Pelayanan Informasi

15. • Pengumpulan informasi dari SKPD - SKPD
• Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk
softcopy
• Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk
hardcopy
• Pelayanan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala
• Pelayanan informasi yang tersedia setiap saat
• Pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta
• Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi
• Penanganan keberatan dan sengketa informasi di Komisi
Informasi
MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

16. BADAN PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
PPID
PEMOHON INFORMASI
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

17. Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17),
karena memiliki konsekuensi sbb:
a.Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat;
c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara,
d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang;
h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman
medik).
i. Memorandum atau surat­surat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang­Undang.

18. INFORMASI BERKALA
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara
berkala
 Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam
jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
 Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang
mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah
dipahami;
 Mencakup:
 informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya
badan publik);
 informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 informasi ttg laporan keuangan;
 informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

19. • Informasi yang WAJIB DIUMUMKAN secara berkala (6 bulan sekali)
1. PROFIL BADAN PUBLIK
• Alamat dan Kedudukan
• Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi
• Struktur organisasi dan riwayat singkat
pejabat eselon
• Gambaran satker pada masing-masing BP
• LHKPN (ringkasan)
2. KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK
• Nama program dan penanggung jawab
(DIPA/RKA-KL)
• Jadwal kegiatan dan capaian bulanan
• Siklus perencanaan dan penganggaran,
termasuk konsultasi publik atas draft regulasi
• Informasi pelayanan khusus tentang hak
masyarakat
• Informasi penerimaan pegawai
3. LAPORAN KEUANGAN
• Rencana dan realisasi anggaran
• Neraca
• Daftar aset Badan Publik
4. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN
• Layanan pengadaan barang dan jasa
• Layanan pengaduan masyarakat
5. REGULASI
• Regulasi terkait fungsi dan tugas Badan Publik
• Peraturan internal yang dikeluarkan Badan
Publik
• SOP pelayanan informasi
• PPID
• Daftar Informasi Publik

20. Informasi LAPORAN KEUANGAN WAJIB DIMUMUKAN berkala
Pasal 9 UU KIP, Juncto PerKI 1/2010 SLIP
C INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN
1 Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran
2 Informasi Neraca
3
Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan
keuangan
4
Informasi daftar investasi dan aset (administrasi
barang milik negara)

21. INFORMASI SERTA MERTAInformasi Yang harus diumumkan secara serta merta
Wajib diumumkan tanpa penundaan;
Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum;
Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika
terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum;
Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

22. INFORMASI SETIAP SAATInformasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan
mengajukan permintaan;
Wajib dan rutin disediakan badan publik;
Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :
• Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;
• Keputusan badan publik dan pertimbangannya;
• Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;
• Rencana proyek dan anggaran tahunannya;
• Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
• Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
• Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
• Laporan layanan akses informasi;
• Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik
berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

23. No
Ringkasan Isi
Informasi
Pejabat/Unit/S
atker yg
Menguasai
Penanggungja
wab
Pembuatan/P
enerbitan
Informasi
Waktu &
Tempat
Pembuatan
Informasi
Format Informasi
yang Tersedia
Jangka
Waktu
Penyimpan
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Cara memberikan layanan informasi publik
a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik;
b) Buat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala), dan memberikan layanan
informasi atas dasar permintaan (layanan pasif)

24. … LANJUTAN
PENGECUALIAN
 Informasi yang dimohon:
…………………………
…………………………
…………………………
 Alasan penolakan (konsekuensi)
o Pasal 17 (a-i) UU KIP
………………………..
………………………..
o Undang-undang lain (j)
………………………..
………………………..
PENGECUALIAN
 Informasi yang dimohon:
…………………………
…………………………
…………………………
 Alasan penolakan (konsekuensi)
o Pasal 17 (a-i) UU KIP
………………………..
………………………..
o Undang-undang lain (j)
………………………..
………………………..Konsekuensi apa
yang akan
ditimbulkan?
Informasi
dikecualikan?
Y
PERTIMBANGAN
 Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan
keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
 Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan
bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang
memadai untuk mencegahnya;
 Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap
masyarakat;
 Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan
wewenang;
 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh
publik
 Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.
Mengkaji
Pertimbangan
TATA CARA PENGECUALIAN
Dokumen IP

25. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pemberi-
tahuan Tertulis
• Lampiran V
Peraturan KI No.
1 thn 2010
Pengisian Buku
Registrasi
Menginginkan
Salinan
Melihat
Dokumen
Permohonan
• Diisi pemohon
• Diisi petugas
Tertulis
Tidak
Tertulis
Melalui
Pengumuman
Melalui
Permohonan
Layanan
Informasi
Publik
• 10 hari kerja untuk
pemberitahuan tertulis
• 7 hari kerja untuk
perpanjangan
Nomor
Registrasi
• Lampiran IV
Peraturan KI No.
1 thn 2010
Form
Permohonan
• Lampiran III
Peraturan KI No.
1 thn 2010

26. Pemberitahuan Tertulis :
1. Informasi Publik dibawah penguasaannya atau tidak
2. Memberitahukan BP mana yang menguasai informasi publik tersebut
3. Menerima atau menolak Informasi Publik dan alasannya
4. Bentuk Informasi Publik apa yang tersedia
5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik
6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik tersebut
7. Penjelasan atas atas penghitaman/ pengaburan informasi yang
dimohon ( jika ada)
8. Penjelasan jika informasi tidak dapat diberikan

27. Pengajuan keberatan internal
Pengajuan
Permohonan
Puas?
Pengajuan
Keberatan ke
Atasan
Puas?
Selesai (10 + 7) hari kerja
14 hari kerja
• Jika PPID tidak
memberitahukan kebutuhan
perpanjangan, pemohon dapat
mengajukan kepada atasan
PPID
• Maksimum waktu
perpanjangan adalah 7 hari
kerja
• Jika Atasan PPID tidak
memberikan jawaban, berarti
sama dengan penolakan
• Pemohon diberikan waktu
maksimum 14 hari kerja untuk
mengajukan keberatan melalui
komisi informasi
Pengajuan
Keberatan ke
Komisi Informasi
T
T
Y
Selesai
Y
30 hari kerja

30. ASAS PENGECUALIAN DI BADAN PUBLIK:
KONSEKUENSI BAHAYA
Asas Pengecualian dalam UU KIP
Pasal 2 UU KIP:
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang­Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya
DASARHUKUM

31. Jenis Pengecualian Dalam UU KIP
Pasal 6 UU KIP:
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang­undangan.
(2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi
Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang­undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak­hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
• Pengecualian
Substansial
• Pengecualian
Prosedural
• Kerasahisaan
Mendasar:
Rahasia Negara,
Rahasia untuk
persaingan yang
sehat, Rahasia
Pribadi

32. KERAHASIAAN
NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK
PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK
PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h
a.Penegakan Hukum
c.Pertahanan dan Keamanan
d. Kekayaan alam
Indonesia
e.Ketahanan ekonomi nasional
f. Hubungan internasional
i. Surat-surat badan publik yang
sifatnya rahasia, kecuali atas
putusan Komisi Informasi dan
Pengadilan.
b. Perlindungan Persaiangan
usaha yang sehat dan
Perlindungan atas Kekayaan
intelektual
g. Akta Otentik dan Wasiat
Seseorang
h. Informasi Pribadi (finansial,
kapabilitas, riwayat hidup,
kondisi fisik dan psikologis)
Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
g dan huruf h, antara lain apabila :
a. pihak yang rahasianya diungkap
memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan­jabatan publik
Kelompok Informasi Dikecualikan

33. Pasal 19 UU KIP
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap
Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap Orang.
Siapa Yang Menetapkan?
­­­­­­­­­­
Penjelasan Pasal 2 ayat (4)
Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang
membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang­Undang ini apabila
suatu Informasi dibuka.

34. MENGUJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17 UU KIP),
karena memiliki konsekuensi sbb:
a.Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat;
c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara,
d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;
g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman
medik).
i. Memorandum atau surat­surat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang­Undang.
Instrumen
PENGECUALIAN

35. a. Mengklarifikasi dan mengidentifikasi
Dasar Hukum Pengecualian
informasi (substansial maupun
prosedural).
b. Mengidentifikasi kepentingan yang
akan dilindungi melalui pengecualian
atas informasi.
c. Memeriksa relevansi pengecualian
terhadap permohonan informasi.
T a h a p a n
ProseduralSubstansial
Absolute Qualified
1
2
?
• Kerahasiaan ganda?
• Kerahasiaan derivatif?
Tutup
?
3
Buka
Tutup
Y
T
Y
T
Tujuan Yuridis
Relevansi Tujuan
Pengujian Atas Konsekuensi

36. KOMISI INFORMASI
• Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan
peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.
• Ajudikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa
ajudikasi diluar pengadilan yang putusannya
memiliki kekuatan setara dengan putusan
pengadilan.

37. • Tugas KI Provinsi
menerima, memeriksa dan memutus
permohonan penyelesaian sengketa informasi
publik di daerah melalui mediasi dan atau
ajudikasi nonlitigasi.
• Kewenangan KI Provinsi
kewenangan penyelesaian sengketa yang
menyangkut badan publik tingkat provinsi yang
bersangkutan.

38. TERIMA KASIH